MENJAGA KETAHANAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

Menjaga Ketahanan Infrastruktur Indonesia Kinerja Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan 2020-2022



Menjaga Ketahanan Infrastruktur Indonesia Kinerja Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan 2020-2022

Kata Pengantar Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Mewujudkan Keandalan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (BTPP) didirikan di saat yang tepat. Yaitu saat penyelenggaraan infrastruktur permukiman dituntut menghasilkan mutu yang terbaik. Tuntutan yang wajar seiring dengan gencarnya pembangunan sarana dan prasarana dasar Permukiman dan Perumahan untuk mendukung target-target nasional, seperti pemulihan ekonomi, pariwisata, kawasan tematik, dan lainnya. Infrastruktur dikatakan bermutu bila memiliki keunggulan atau keandalan, sesuai dengan persyaratan yang diberikan, dan memenuhi kebutuhan penerima manfaatnya. Karenanya kami harus dapat menjadi knowledge hub untuk mendistribusikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan perumahan kepada seluruh stakeholder internal dan eksternal. Mutu infrastruktur tidak saja pada pelaksanaan pekerjaan, bahkan yang lebih menentukan adalah pada saat perencanaan teknisnya. Karena perencanaan yang baik akan menyelesaikan sebagian besar masalah pekerjaan. Kami sudah mempunyai sistem manajemen mutu yang terdiri dari perencanaan mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu, untuk mengawal kualitas infrastruktur permukiman. 4

Kami sudah mempunyai sistem manajemen mutu yang terdiri dari perencanaan mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu, untuk mengawal kualitas infrastruktur permukiman. Kehadiran Direktorat BTPP ini sangat menarik. Selain sarat dengan hal-hal teknis, kami juga mempunyai laboratorium yang melakukan validasi pada bahan dan struktur bangunan gedung, aspek geoteknis, sains bangunan, dan studio permodelan untuk perumahan dan kawasan permukiman. Apa yang kami laksanakan menjadi support system untuk semua sektor yang ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan, yaitu mencakup air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, bina penataan bangunan, dan prasarana strategis. Sebagai unit kerja yang mengawal quality assurance bidang permukiman dan perumahan, kami bermaksud mengenalkan profil Direktorat BTPP kepada para stakeholder melalui informasi dan dokumentasi beberapa kegiatan utama yang merepresentasikan kinerja kami sejak dibentuk pada Mei 2020 melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku ini diharapkan menjadi portofolio Direktorat BTPP dengan menyajikan informasi seputar profil organisasi dan kegiatan-kegiatan unggulan pada lingkup keandalan bangunan, keandalan kawasan permukiman dan perumahan, teknologi dan peralatan infrastruktur, inovasi dan kerekayasaan teknologi, penguatan kapasitas melalui Bimtek dan penyusunan NSPK, layanan pengujian, serta tata Kelola SDM dan data, dan membudayakan integritas. Jakarta, Desember 2022 DIAN IRAWATI Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya 5

Daftar Isi 51 4 KATA PENGANTAR PEMANFAATAN 6 DAFTAR ISI TEKNOLOGI TINGKATKAN MUTU 9 MENJAMIN MUTU INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN 83 INOVASI DAN PERUMAHAN KEREKAYASAAN TEKNOLOGI 21 PARA PENGAWAL MUTU INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN 35 MENJAMIN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG 6

95 PENGUATAN 171 KAPASITAS MELALUI PUSAT STUDI GEMPA BIMBINGAN NASIONAL TEKNIS NSPK DAN TEKNOLOGI 181 MENGUSUNG 115 BUDAYA INTEGRITAS LAYANAN PENGUJIAN 191 133 KEANDALAN LAYANAN TERBAIK KAWASAN BAGI PELANGGAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN 202 LAMPIRAN 147 TATA KELOLA SDM, DATA DAN INFORMASI YANG BERKUALITAS 7



#1 Menjamin Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan

Menjamin Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (BTPP) merupakan unit kerja baru di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang didirikan pada Mei 2020. Pendirian Direktorat BTPP dilatarbelakangi adanya kebutuhan terhadap penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan perumahan yang bermutu, yakni memiliki keandalan, memenuhi persyaratan, serta memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Kebutuhan tersebut tak terlepas dari enam risiko kunci yang sering dihadapi dan berdampak besar terhadap organisasi (Tabel 1.1). Maka, kehadiran Direktorat BTPP dimaksudkan untuk mengendalikan maupun menurunkan risiko tersebut melalui penjaminan mutu (quality assurance) dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan perumahan di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Ir. Dian Irawati, M.T. Risiko tersebut muncul dari beragam permasalahan terkait kondisi mutu yang kerap dihadapi dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman Direktur Bina Teknik dan perumahan di Indonesia. Di antaranya, kinerja mutu yang rendah Permukiman dan dan belum menjadi prioritas dalam Renstra Cipta Karya, kompetensi Perumahan pejabat fungsional rendah. 10

Kantor Pusat BTPP, Bandung Rencana strategis sebagai dasar penerapan Dalam tugas dan fungsi di lingkungan manajemen kualitas di lingkungan Ditjen Cipta Direktorat BTPP, baik antar subdirektorat Karya belum tersedia. Begitu pun dengan maupun balai, masih terjadi tumpang tindih. alat ukur dan indikator yang disepakati untuk Lalu, aset berupa hasil produk infrastruktur mengukur kinerja mutu di lingkungan Ditjen yang tidak dapat diserahterimakan membuat Cipta Karya dan Ditjen Perumahan. masyarakat/daerah tidak dapat menikmati manfaat pembangunan yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya. 11

Kendati demikian, terdapat peluang untuk “Yang lebih menariknya lagi, di sini juga meningkatkan kondisi mutu penyelenggaraan menangani terkait data informasi dan infrastruktur permukiman dan perumahan di jabatan fungsional (jafung). Lalu, perbedaan Indonesia. Di antaranya, melalui penyusunan dengan PUSKIM adalah di sini tidak ada tusi NSPK, peningkatan SDM dalam konteks penelitian sama sekali. Adanya, kami adalah penjaminan mutu, optimalisasi laboratorium support system dari semua sektor,” lanjutnya. yang tersedia di bawah balai-balai untuk meningkatkan budaya mutu, serta pemantauan UNIT ORGANISASI dan evaluasi. “Kehadiran BTPP ini sangat menarik. Selain sarat Pembentukan Direktorat BTPP sebagai salah hal-hal teknis, di sini juga bersentuhan dengan satu Unit Kerja di bawah Ditjen Cipta Karya lab-lab (laboratorium) yang melakukan validasi telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR atas struktur, hal-hal terkait geoteknik, sains RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi bangunan, maupun kebakaran. Kalau dulu, dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Sesuai hal-hal ini kita percayakan kepada konsultan,” Permen, Direktorat BTPP mengemban tugas, jelas Direktur Bina Teknik Permukiman dan sebagai berikut. Perumahan, Ir. Dian Irawati, M.T. Gambar 1.1 Tugas dan Fungsi Prioritas Direktorat BTPP 12

Menjamin Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Tim Advis Teknis Dit. BTPP melakukan pemeriksaan visual gedung Kejaksaan Agung pasca kebakaran 1. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan Secara umum, tugas dan fungsi Direktorat kebijakan serta mengelola dan BTPP adalah memastikan bahwa tingkat mutu melaksanakan pembinaan pengelolaan produk infrastruktur sesuai dengan yang sarana laboratorium dan peralatan disyaratkan untuk diberikan kepada penerima pengujian. manfaat melalui penerapan manajemen mutu. Tujuan penerapan manajemen mutu adalah 2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, untuk menghasilkan produk atau layanan yang dan Kriteria (NSPK) bidang pembinaan sesuai dengan kebutuhan. teknik permukiman dan perumahan keandalan bangunan gedung dan kawasan Produk atau layanan yang dihasilkan juga permukiman. memiliki kapabilitas untuk dapat digunakan sesuai persyaratan dan harapan penerima 3. Penyelenggaraan sistem informasi dan manfaat. Produk atau layanan memiliki pengelolaan jabatan fungsional serta nilai keekonomian sehingga menumbuhkan pengembangan profesi bidang permukiman kepercayaan penerima manfaat. dan perumahan. Dengan merujuk pada tujuan tersebut, dapat Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat dikatakan bahwa penerapan manajemen BTPP menyelenggarakan sejumlah fungsi. mutu berfokus pada penerima manfaat, Adapun tugas dan fungsi tersebut mencakup yakni tepat guna (Fitness of Use), kepuasan empat hal yang menjadi prioritas Direktorat BTPP, seperti pada Gambar 1.1 disamping. 13

Gambar 1.2 Manajemen Mutu pelanggan (Customer Satisfaction), dan Selain subdirektorat, Direktorat BTPP juga sesuai persyaratan (Conformance to the membawahi tiga balai, sebagaimana diatur requirements). dalam Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020. Ketiga balai adalah Balai Bahan dan Struktur Adapun penerapannya mencakup segala Bangunan Gedung, Balai Sains Bangunan, dan aktivitas dalam pelaksanaan kebijakan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan, mutu, yakni Perencanaan Manajemen Mutu, yang bertanggung jawab kepada Direktur Penjaminan Mutu, dan Pengendalian Mutu. Jenderal Cipta melalui Direktur BTPP. Tugas dan fungsi Direktorat BTPP dilaksanakan “BTPP juga mempunyai empat sekretariat. oleh sub-sub direktorat yang berada di bawah Pertama, Sekretariat Pusat Studi Gempa naungan Direktorat BTPP, yakni Subdirektorat Nasional, yang sudah ada sejak era PUSKIM Teknologi dan Peralatan Infrastruktur (Pusat Penelitian dan Pengembangan Cipta Karya, Subdirektorat Keandalan Permukiman, red). Setiap lima tahun sekali, Bangunan Gedung, Subdirektorat Data dan sekretariat ini menyusun dan meng-update Pengembangan Sistem Informasi Permukiman, peta sumber dan bahaya gempa nasional. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Lalu, membuat beberapa NSPK terkait Bidang Permukiman dan Pengembangan kegempaan. Anggotanya terdiri dari asosiasi Profesi, dan Subbagian Tata Usaha. profesi dan akademisi,” papar Dian. 14

Menjamin Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Kemudian, ada Sekretariat Habitat dan “Bina Teknik ini berfungsi sebagai Sekretariat Bangunan Gedung Hijau (BGH). Dian knowledge hub. Kami melakukan menerangkan bahwa Sekretariat BGH dibentuk pembinaan dan pembaharuan. Kami untuk percepatan realisasi implementasi mencari tahu, melakukan pemutakhiran, Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 agar PUPR tidak ketinggalan zaman. tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Perubahan menjadi BTPP ini mendorong Hijau. Berikutnya adalah Sekretariat Komite kami lebih kreatif karena keberadaan kami Keandalan Bangunan Gedung (KKBG). Salah adalah untuk mendukung semua sektor di satu tugas yang pernah diemban Sekretariat Direktorat Jenderal,” ucap Dian. KKBG adalah melakukan evaluasi Kanjuruhan. Gambar 1.3 Struktur Organisasi 15

RENCANA STRATEGIS Berdasarkan sasaran program Ditjen Cipta Karya dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur Hingga 2024 mendatang, Direktorat perumahan dan permukiman yang layak dan BTPP telah menyusun Rencana Strategis aman, Direktorat BTPP telah menetapkan (Renstra) 2020—2024 yang digunakan tujuan strategis, yaitu meningkatkan kualitas sebagai acuan dalam penyusunan pembinaan teknis penyelenggaraan perumahan program serta rencana kerja dan dan infrastruktur permukiman. anggaran yang terukur dan terarah. Renstra yang disusun dengan baik Untuk mencapai tujuan strategis, Direktorat berperan penting dalam mencapai tujuan BTPP telah menetapkan sasaran strategis, Direktorat BTPP karena akan menjadi yaitu meningkatkan penerapan manajemen panduan terbaik dalam menghadapi mutu yang mencakup aktivitas perencanaan berbagai tantangan sekaligus meraih manajemen mutu, penjaminan mutu, dan setiap peluang. Dengan demikian, akan pengendalian mutu. Sementara, arah kebijakan meningkatkan kinerja organisasi untuk dan strategi Direktorat BTPP yang tertuang berkembang di masa depan dan dapat dalam Renstra Ditjen Cipta Karya adalah meminimalkan risiko. sebagai berikut. Tabel 1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat BTPP, Cipta Karya Kebijakan Strategi 1. Peningkatan norma, standar, pedoman dan kriteria Menerapkan pengembangan inovasi IPTEK tepat guna (NSPK) bidang permukiman dan perumahan pada norma, standar, pedoman dan kriteria 2. Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara pelaksana Meningkatkan profesionalitas pejabat fungsional bidang program dan kegiatan bidang Cipta Karya Cipta Karya melalui penguatan peraturan terkait jabatan fungsional bidang Cipta Karya, sertifikasi keahlian bagi jabatan fungsional bidang Cipta Karya, lokakarya dan temu ilmiah, serta pengembangan program magang internship ke luar negeri 3. Peningkatan layanan teknis dan penerapan advis teknis Optimalisasi pemanfaatan pilihan-pilihan advis teknis tepat guna untuk memecahkan masalah-masalah infrastruktur bidang permukiman dan perumahan lapangan yang tepat guna dan siap pakai oleh para pemangku kepentingan 4. Peningkatan layanan penyediaan data dan sistem Optimalisasi pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi infrastruktur bidang permukiman dan informasi, serta manajemen pengetahuan yang tepat perumahan guna dan siap pakai untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur bidang permukiman dan perumahan 16

Menjamin Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Kebijakan Strategi 5. Peningkatan kapasitas pelayanan laboratorium dalam Optimalisasi pelayanan laboratorium untuk peningkatan pelaksanaan layanan teknis kualitas penyelenggaraan infrastruktur bidang permukiman dan perumahan 6. Memperluas peluang kemitraan dalam a. Kerja sama dengan asosiasi profesi dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur permukiman peningkatan profesionalitas pejabat fungsional bidang Cipta Karya. b. Menyelenggarakan kegiatan habitat berbasis kemitraan untuk mendukung pencapaian target nasional. c. Kemitraan dan kerja sama dengan aplikator. Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024 Pada Tahun Anggaran 2021, Direktorat BTPP dicapai melalui tujuh output dan didukung mencatatkan kinerja positif. Realisasi fisik tiga output dukungan manajemen. Pada akhir Direktorat BTPP mencapai 100%, sedangkan 2022 semua target tersebut dapat dicapai oleh serapan realisasi anggaran sebesar 96,73%. Direktorat BTPP. Sementara, kinerja output mencatatkan capaian positif. Selama periode 2020 – 2024, penerapan manajemen mutu oleh Direktorat BTPP Dari 10 indikator output, Direktorat BTPP merupakan sebuah siklus proses yang telah mencapai seluruhnya. Bahkan, indikator bertujuan untuk menghasilkan infrastruktur “Jumlah laporan fasilitasi pengembangan bermutu. Indikator keberhasilannya adalah teknologi dan peralatan infrastruktur kepuasan masyarakat sebagai penerima permukiman dan perumahan” berhasil lampaui manfaat. target: dari target 5 laporan, tercapai 9 laporan. Namun, perlu diingat bahwa penerapan Pada tahun 2022, Direktorat BTPP manajemen mutu dalam organisasi bukan melaksanakan kegiatan untuk pencapaian tanggung jawab Direktorat BTPP semata. Sasaran Kegiatan (SK 5-3) yaitu meningkatnya Melainkan, juga setiap unit kerja di lingkungan kualitas pembinaan teknis dalam Ditjen Cipta Karya sehingga target kinerja penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur mutu penyelenggaraan infrastruktur perlu permukiman pada proses Learning & Growth disepakati terlebih dahulu. Hingga akhirnya, dalam peta strategis Direktorat Jenderal dapat terwujud penyelenggaraan infrastruktur Cipta Karya. Perjanjian Kinerja Direktorat perumahan dan permukiman yang layak dan BTPP memiliki empat indikator outcome yang aman. 17

Gambar 1.4 Capaian Kontribusi Outcome Direktorat Bina Teknik penyelenggaraan Permukiman dan Perumahan Tahun 2020-2022 18

Menjamin Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Pengujian Siklik 3D Adhi Karya I di Lab Struktur Dit. BTPP Pengujian Segmen Terowongan MRT Untuk Proyek MRT 2021 19



#2 Para Pengawal Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan

Para Pengawal Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan perumahan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (BTPP) bertanggung jawab atas penerapan sistem manajemen mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Penerapan sistem manajemen mutu merupakan sebuah proses yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Adapun peran Direktorat BTPP dalam penerapan sistem manajemen mutu berbasis risiko meliputi tiga hal, yaitu Peningkatan Mutu, Peningkatan Kualitas SDM, serta Integrasi Data dan Informasi. Peran tersebut dijabarkan menjadi tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh 4 subdirektorat di bawah naungan Direktorat BTPP, yaitu: 1. Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya 2. Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung 3. Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman 4. Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi 22

Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Admisitrator Direktorat BTPP Peningkatan Mutu menjadi peran yang Lalu, peran Peningkatan Kualitas SDM menjadi dijalankan Subdirektorat Teknologi dan tanggung jawab Subdirektorat Pengelolaan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya dan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung. dan Pengembangan Profesi. Sementara, Selain kedua subdirektorat, peningkatan mutu Subdirektorat Data dan Pengembangan juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sistem Informasi Permukiman berperan dalam tiga balai yang berada di bawah Direktorat mewujudkan Integrasi Data dan Informasi BTPP, yaitu Balai Bahan dan Struktur Bangunan melalui pengembangan sistem informasi dan Gedung, Balai Sains Bangunan, dan Balai pengelolaan data. Kawasan Permukiman dan Perumahan. 23

SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI DAN unit kerja yang berperan langsung dalam PERALATAN INFRASTRUKTUR CIPTA meningkatkan mutu penyelenggaraan KARYA infrastruktur permukiman dan perumahan. Untuk itu, Subdirektorat TPICK merencanakan Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Manajemen Mutu dan Quality Assurance di Infrastruktur Cipta Karya (TPICK) merupakan lingkungan Cipta Karya. Gambar 2.1 Tugas & Fungsi Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya Gambar 2.2 Struktur Organisasi Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya 24

Para Pengawal Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan SUBDIREKTORAT KEANDALAN mutu infrastruktur terbangun. Keandalan BANGUNAN GEDUNG bangunan merupakan keadaan bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan berperan penting dalam memastikan bangunan gedung sesuai fungsi yang keandalan bangunan untuk menjamin ditetapkan. Gambar 2.3 Tugas & Fungsi Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung Gambar 2.4 Struktur Organisasi Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung 25

SUBDIREKTORAT DATA DAN PUPR merujuk pada Permen PUPR Nomor 17 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI tahun 2016 tentang Penyelenggaraan TIK di PERMUKIMAN Kementerian PUPR. Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Aturan tersebut diratifikasi melalui SE Dirjen Informasi Permukiman (DPSIP) merupakan Cipta Karya Nomor 53 Tahun 2016 tentang wujud penyelenggaraan TIK dalam rangka Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi mendorong transformasi digital di lingkungan Informasi Komunikasi di Lingkungan Ditjen Cipta Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Cipta Karya. Adapun tugas dan fungsi Subdirektorat Karya. Penyelenggaraan TIK di Kementerian DPSIP adalah sebagai berikut. Gambar 2.5 Tugas & Fungsi Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman Gambar 2.6 Struktur Organisasi Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman 26

Para Pengawal Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN fungsional yang sesuai peraturan dan aspek- JABATAN FUNGSIONAL aspek pengendalian dari Pejabat Struktural. BIDANG PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI Dalam lingkup pengelolaan Subdit Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Permukiman dan Pengembangan Profesi, Fungsional Bidang Permukiman dan terdiri dari Pejabat Fungsional TBP dan Pejabat Pengembangan Profesi berperan penting Fungsional TPL. Keduanya diberi tugas, dalam pengelolaan jabatan fungsional tanggung jawab, wewenang, dan hak secara di lingkungan Cipta Karya. Khususnya, penuh oleh pejabat yang berwenang. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (TBP) dan Teknik Tugas dan tanggung jawab Pejabat Fungsional Penyehatan Lingkungan (TPL). TBP adalah melaksanakan kegiatan teknis fungsional terkait penyelenggaraan tata Jabatan fungsional atau Jafung adalah bangunan, perumahan, dan bangunan. sekelompok jabatan yang berisi fungsi Sedangkan Pejabat Fungsional TPL, dan tugas berkaitan dengan pelayanan melaksanakan kegiatan teknis fungsional fungsional yang berdasarkan pada terkait penyelenggaraan pengembangan dan keahlian dan keterampilan tertentu. Jafung pengelolaan air minum, air bersih, sampah, berperan dalam melaksanakan tugas teknis drainase serta pengembangan profesi. Gambar 2.7 Tugas & Fungsi Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi 27

Gambar 2.8 Struktur Organisasi Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Permukiman dan Pengembangan Profesi Disamping keempat subdirektorat, di bertanggung jawab kepada Dirjen Cipta Karya lingkungan Direktorat BTPP juga terdapat melalui Direktur BTPP. Bersama Subdit TPICK tiga balai, yaitu Balai Kawasan Permukiman dan Subdit KBG, ketiga balai berperan penting dan Perumahan, Balai Bahan dan Struktur dalam upaya peningkatan mutu terhadap Bangunan Gedung, serta Balai Sains penyelenggaraan infrastruktur permukiman Bangunan. Ketiga balai berada di bawah dan dan perumahan. Politeknik Negeri Madiun. Infrastruktur andal memenuhi persyaratan keselematan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan 28

Para Pengawal Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan BALAI KAWASAN PERMUKIMAN Adapun lingkup proses bisnisnya meliputi DAN PERUMAHAN kegiatan advis dan pendampingan teknis, bimbingan teknis, kliring teknologi, Balai Kawasan Permukiman dan kerekayasaan, serta kesekretariatan Habitat dan Perumahan (KPP) merupakan salah satu RCCEHUD. Hal tersebut sejalan dengan sasaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan kegiatan Ditjen Cipta Karya (SK 5.3), yakni Direktorat BTPP yang melaksanakan meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam tugas pelayanan pengujian, inspeksi, dan penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur sertifikasi di bidang teknologi kawasan permukiman. permukiman dan perumahan. Selain itu, Balai KPP juga melakukan pengkajian Balai KPP juga mendukung 7 dari 8 output teknologi kawasan permukiman dan Direktorat BTPP, sebagaimana yang tertuang perumahan. dalam Rencana Strategis Balai KPP 2020—2024. Gambar 2.9 Tugas & Fungsi Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan 29

Gambar 2.10 Output Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan Gambar 2.11 Struktur Organisasi Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan 30

Para Pengawal Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan BALAI BAHAN DAN STRUKTUR fungsional sebagai pelaksana tugas substansi BANGUNAN GEDUNG teknis. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Adapun output dari kegiatan Balai BSBG adalah merupakan salah satu unit pelaksana Layanan Laboratorium Bahan dan Laboratorium teknis di lingkungan DItjen Cipta Karya Struktur yang telah terstandarisasi ISO yang mendukung pelaksanaan tugas dan 17025:2017. Layanan Laboratorium Bahan fungsi Direktorat BTPP. Balai BSBG dipimpin meliputi pengujian karakteristik fisik dan seorang Kepala Balai yang membawahi mekanik dari bahan bangunan. Sementara, Subkoordinator Pengkajian, Subbag Umum Layanan Laboratorium Struktur meliputi layanan dan Tata Usaha, serta kelompok pejabat pengujian dan advis teknis. Gambar 2.12 Tugas & Fungsi Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung 31

Gambar 2.13 Struktur Organisasi Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung BALAI SAINS BANGUNAN pelayanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi serta pengkajian teknologi di bidang quality Balai Sains Bangunan merupakan salah assurance teknis untuk produk-produk satu unit pelaksana teknis di lingkungan keciptakaryaan. Ditjen Cipta Karya yang melaksanakan tugas Gambar 2.14 Tugas & Fungsi Balai Sains Bangunan 32

Para Pengawal Mutu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Sains Bangunan juga memiliki Balai Sains Bangunan telah memiliki fasilitas fasilitas pengujian Laboratorium Akustik. pengujian, seperti Laboratorium Proteksi Laboratorium ini digunakan untuk pengujian Kebakaran untuk pengujian Fire Resistance sound insulation (insulasi bunyi) dan (Tingkat Ketahanan Api), Resistensi Termal, sound absorption (penyerapan bunyi). Combustibility (Kemudahan Terbakar), dan Adapula fasilitas uji lapangan, seperti suhu, Ignitability (Penyalaan Api). kelembapan, intensitas cahaya, resistansi isolasi, kualitas daya listrik, dan kebisingan. Gambar 2.15 Struktur Organisasi Balai Sains Bangunan 33



#3 Menjamin Keandalan Bangunan Gedung

Menjamin Keandalan Bangunan Gedung Bangunan gedung yang andal adalah bangunan yang laik fungsi dan memenuhi syarat 4K, yaitu Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kemudahan. Untuk itu, Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung hadir dalam rangka menjamin mutu dan keandalan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung (Subdit KBG) merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (BTPP). Sebagai bagian Direktorat BTPP, Subdit KBG melaksanakan tugas dan fungsi (tusi) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 13/ PRT/M/2020, guna mendukung fungsi Direktorat BTPP. (Tusi Subdit KBG, lihat Bab 2). Dukungan diejawantahkan Subdit KBG melalui pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan NSPK, advis teknis, bimbingan teknis, serta mitigasi bencana—dalam hal ini, dilaksanakan bersama Pusat Studi Kegempaan. Dari setiap kegiatan di Tahun Anggaran (TA) 2021, telah ditetapkan target output-nya. Ir. Ridwan Marpaung, M.T. Kepala Subdit KBG Ir. Ridwan Marpaung, M.T. menjelaskan, Subdit KBG Kepala Subdit KBG memiliki tiga kegiatan utama, yaitu penyusunan NSPK, Advis Teknis, dan Bimbingan Teknis. Kegiatan Advis Teknis meliputi Pemeriksaan Bangunan (Pemeriksaan visual, Pemeriksaan Detail, dan Inspeksi Keandalan Bangunan (LI)); Home Doctor (konsultansi permasalahan bangunan, advis teknis lainnya dan pascabencana (ADTT)); Reviu Dokumen Teknis dan Evaluasi Kelayakan Teknis, Rencana Perkiraan Biaya (RPB). 36

STRATEGI & INOVASI 3. Memberikan kesempatan bagi semua staf untuk melanjutkan studi. Dalam prosesnya, realisasi target-target tersebut tidak terlepas dari beragam Disamping merumuskan strategi, Subdit tantangan. Di antara tantangan yang harus KBG pun telah merancang usulan inovasi dihadapi adalah tingginya permintaan review dalam rangka mendorong peningkatan mutu dokumen yang melibatkan nilai pekerjaan, infrastruktur, yaitu. baik di bawah Rp 100 miliar maupun di atas Rp 100 miliar, dan banyaknya permohonan terkait 1. Database terintegrasi NSPK di lingkungan inspeksi keandalan bangunan. Ditjen Cipta Karya melalui aplikasi dan/ atau website. “Permohonan penilaian keandalan gedung ini memerlukan sumber daya dari berbagai 2. Database SOP NSPK di lingkungan Ditjen bidang, yaitu struktur, arsitektur, mekanikal Cipta Karya. elektrikal, plambing, air minum dan sanitasi yang memenuhi persyaratan tingkat 3. Penyusunan instrumen Pemeriksaan pendidikan, pengalaman, dan kompetensi Bangunan. serta didukung oleh balai untuk pengujian dan pengukuran,” jelas Ridwan. 4. Sistem penyelenggaraan hibrid: offline dan online. Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan tersendiri bagi Subdit KBG yang 5. Pengembangan database peserta berdampak terhadap kecepatan layanan. bimbingan teknis, terutama stakeholder “Kami membutuhkan personel yang kota/kabupaten. mempunyai kompetensi dan jam terbang cukup tinggi karena jumlah personel yang ada CAPAIAN saat ini dirasakan masih kurang,” ujar Ridwan. Sepanjang 2020-2022, Subdit KBG telah Berangkat dari kondisi tersebut, Subdit KBG mencatatkan sejumlah pencapaian. Kegiatan telah menyusun strategi pengembangan SDM, Advis Teknis berhasil mengeluarkan 52 sebagai berikut: Rekomtek pada tahun 2020, 44 Rekomtek 1. Memberdayakan Konsultan Individu (KI) pada tahun 2021, dan 62 Rekomtek pada tahun 2022. Rekomtek dihasilkan dari kegiatan untuk mendukung program dan kegiatan konsultasi teknis/home doctor, pemeriksaan Subdit KBG pada 2022. visual, pemeriksaan detil keandalan bangunan, 2. Memberikan kesempatan pada para staf dan kesesuaian teknologi. untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) guna meningkatkan Kegiatan advis teknis yang telah dilaksanakan kompetensi. sepanjang tahun 2020-2022 tercantum dalam lampiran 3.1 37

Pemeriksaan Kelayakan Gedung Kejakgung Pasca Kebakaran Pasca kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung RI (Kejakgung) pada 22 Agustus 2020, Direktorat BTPP melalui Subdit Keandalan Bangunan Gedung (KBG) telah melakukan pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan advis teknis terhadap permasalahan teknis yang terjadi. Pemeriksaan visual terhadap Gedung Direktorat BTPP Kejakgung dilakukan setelah melalui Balai Kementerian PUPR melalui Sekretaris Jenderal menerima surat permohonan Bahan dan Struktur pemeriksaan kelayakan Gedung Utama Bangunan Gedung Kejakgung. Sebagai langkah tindak lanjut, (BSBG) pun melakukan Ditjen Cipta Karya menugaskan tenaga ahli pemeriksaan terhadap dari Komite Keselamatan Bangunan Gedung aspek bahan dan (KKBG) dan Komite Keselamatan Konstruksi komponen struktur (K3) untuk melakukan pemeriksaan kondisi pada bulan September umum dampak kebakaran pada gedung. – Oktober 2020. Kemudian, hasil pemeriksaan tim ahli ditindaklanjuti oleh Direktorat BTPP yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan detil. Direktorat BTPP melalui Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung (BSBG) pun melakukan pemeriksaan terhadap aspek bahan dan komponen struktur pada bulan September – Oktober 2020. 38

Menjamin Keandalan Bangunan Gedung Gambar 3.1 Metode Pemeriksaan Gedung Kejaksaan Agung Tim Advis Teknis Dit. BTPP di depan gedung Kejaksaan Agung yang terbakar 39

Tim Advis Teknis Dit. BTPP melakukan rebar scan Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Kondisi struktur dan mutu beton bangunan kebakaran tidak banyak berpengaruh terhadap gedung masih mampu memikul beban kondisi struktur utama Gedung Kejakgung. gravitasi dan memenuhi persyaratan sesuai Namun, tetap diperlukan usaha perbaikan dengan standar pada saat bangunan untuk mengembalikan pada kondisi sebelum gedung dibangun. Namun, jika merujuk pada terbakar. persyaratan dan standar teknis terkini—yaitu SNI 2847:2019 dan SNI 1726:2019), bangunan gedung Kejakgung perlu diperbaiki dan diperkuat. 40

Menjamin Keandalan Bangunan Gedung Tim Advis Teknis Dit. BTPP melakukan hammer test pada kolom bangunan Tim Advis Teknis Dit. BTPP melakukan hammer test pada plat bangunan 41

Atasi Kebisingan pada Bangunan Gedung Studi kasus: Grha Wiksa Praniti Alih fungsi Gedung Grha Wiksa Praniti menjadi bangunan kantor dihadapkan pada masalah kebisingan yang bersumber dari keramaian lalu lintas jalan di depannya. Guna mendapatkan solusi atas permasalahan kebisingan tersebut, Direktorat BTPP menugaskan Balai Sains Bangunan (BSB) untuk mengevaluasi kondisi kebisingan yang dikeluhkan melalui kegiatan advis teknis. Gedung Grha Wiksa Praniti (GWP) di yakni kebisingan lalu lintas jalan raya yang Bandung dibangun oleh Puslitbang mengganggu aktivitas kerja para pegawai. Perumahan dan Permukiman Badan Untuk itu, BSB ditugaskan untuk melakukan Litbang Kementerian PUPR. Gedung yang pemeriksaan atas kondisi kebisingan yang diresmikan pada 9 April 2013 oleh Menteri dialami. PU Djoko Kirmanto ini merupakan bangunan gedung yang telah mengaplikasikan Penugasan diberikan lantaran BSB memiliki teknologi green building. Konsep green peralatan dan laboratorium pengukuran akustik building diwujudkan dengan mengoptimalkan bangunan yang memadai. Selain itu, BSB juga pengaturan penghawaan (ventilasi) dan didukung oleh jajaran tenaga ahli dan teknisi pencahayaan alami. yang kompeten di bidangnya. Awalnya, pembangunan GWP difungsikan REKOMENDASI TEKNIS ATASI sebagai convention hall, exhibition hall, dan KEBISINGAN meeting room. Namun, adanya kebutuhan bangunan kantor yang mendesak akibat Evaluasi kebisingan di Grha Wiksa Praniti adanya perubahan organisasi di Kementerian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai PUPR, GWP pun dialihfungsikan sebagai berikut. bangunan kantor pada 2020. a. Mengukur tingkat kebisingan yang terjadi di Namun, letak kantor yang berada di sisi jalan sisi gedung yang berdekatan dengan jalan raya menimbulkan sebuah permasalahan, raya. 42

Menjamin Keandalan Bangunan Gedung Gambar 3.2 Titik-titik Pengukuran Kebisingan • Pengukuran di beberapa titik (Gambar • Kemampuan insulasi bunyi komponen 3.2) untuk mendapatkan data tingkat partisi dinyatakan sebagai Outdoor kebisingan yang dihasilkan dari jalan Indoor Transmission Class (OITC) raya, kebisingan yang sampai ke dengan satuan dB. gedung, dan kebisingan yang masuk ke dalam ruang kerja. • OITC menunjukkan berapa banyak energi bunyi yang dapat dihambat Data tingkat kebisingan dinyatakan sebagai masuk ke dalam ruangan. Tingkat Kebisingan Ekivalen atau Tingkat Kebisingan Rata-rata dengan satuan desibel (dB). c. Pengukuran menggunakan alat: • Sound Level Meter (SLM) untuk • Tingkat Kebisingan Ekivalen diperoleh mengukur tingkat kebisingan. dari pengukuran kebisingan selama 10 • 2-Channel Handheld Analyzer Building menit. Acoustic System yang terkalibrasi untuk mengukur kemampuan insulasi bunyi • Pengukuran hanya dilakukan satu partisi. kali sebagai gambaran umum kondisi kebisingan yang terjadi. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kemen LH) Nomor 48 Tahun 1996, b. Mengukur kemampuan peredaman baku mutu tingkat kebisingan lingkungan (insulasi) bunyi untuk kawasan pemerintahan dan fasilitas • Pengukuran pada komponen partisi umum adalah 60 dB(A). Sementara itu, hasil dinding terluar yang memisahkan pengukuran tingkat kebisingan di seluruh titik gedung dengan lingkungan luar. 43

Gambar 3.3 Pengukuran Kebisingan Jalan Raya Gambar 3.4 Pengukuran Insulasi Bunyi Dinding Selubung Bangunan Gambar 3.5 Tingkat Kebisingan Lingkungan Gedung Grha Wiksa Praniti Gambar 3.6 Sound Transmission Loss Selubung Bangunan GWP Lantai 2 44

Menjamin Keandalan Bangunan Gedung Grha Wiksa Praniti di Jl. Turangga Kota Bandung menunjukkan angka di atas 60 dB(A) (Gambar bangunan akan berkurang sebesar 4,5 dB 3.5). Dengan demikian, tingkat kebisingan di ketika masuk ke dalam ruang lantai 2 (Gambar Gedung Grha Wiksa Praniti melampaui batu 3.6). mutu kebisingan maksimum yang diizinkan. Kondisi kebisingan tersebut dipengaruhi oleh Berdasarkan hasil evaluasi kondisi konstruksi dinding selubung dengan banyak kebisingan GWP, direkomendasikan untuk lubang untuk aliran udara ke dalam bangunan. membangun Bangunan Peredam Bising Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah (BPB) atau noise barrier. BPB berfungsi untuk masuknya kebisingan dari luar ke dalam mengurangi kebisingan dari jalan raya yang bangunan. masuk ke lingkungan gedung. Tak hanya mempertimbangkan faktor efektivitasnya, Sementara, hasil pengukuran insulasi bunyi pembangunan BPB juga harus memperhatikan menunjukkan kemampuan insulasi bunyi aspek estetika. dari partisi. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai OITC sebesar 4,5 dB. Angka tersebut menunjukkan bunyi dari luar 45

Sukseskan Presidensi G20, Bandara Ngurah Rai Pastikan Keamanan dan Keselamatan Bangunan Gedung Dalam rangka menyukseskan event Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) dan Presidensi G20, Direktorat BTPP melakukan pemeriksaan lapangan di Kawasan Gedung Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pemeriksaan yang dilaksanakan tim gabungan dari Subdit KBG, Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Balai Sains Bangunan, serta Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan tersebut berlangsung pada 10—13 Mei 2022. Pemeriksaan Gedung Bandara I Gusti standar teknis yang berlaku sehingga Ngurah Rai ini merupakan tindak dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan lanjut atas surat permohonan yang keandalan terhadap potensi bencana yang dilayangkan Direktur Utama PT Angkasa Pura mungkin terjadi dalam usaha menjamin I (Persero) pada 21 April 2022. Permohonan keselamatan pengguna bangunan. terkait pengecekan building code konstruksi Bandara I Gusti Ngurah Rai. Obyek pemeriksaan meliputi beberapa bangunan di Kompleks Bandara I Gusti Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan Ngurah Rai, yaitu Gedung Terminal Domestik, adalah mendapatkan data lapangan mengenai Terminal Internasional, MLCP Domestik, MLCP kinerja keandalan bangunan Gedung Bandara Internasional, dan kawasan sekitarnya. I Gusti Ngurah Rai, yaitu aspek 4K, antara lain aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan dan Kemudahan. Data tersebut digunakan dengan metode visual menunjukkan bahwa sebagai bahan evaluasi kesesuaian terhadap kondisi bangunan secara umum dalam 46

Menjamin Keandalan Bangunan Gedung Gambar 3.7 Lingkup dan Metode Pemeriksaan Visual Bandara I Gusti Ngurah Rai keadaan baik dan tidak ditemukan indikasi • Rambu jalur evakuasi tsunami tidak kerusakan signifikan. Sistem proteksi kebakaran menerus/informatif sehingga dapat memadai dan manajemen pengelola bandara menyebabkan bias informasi bagi pun siap untuk merespon kondisi darurat. pengunjung. Tidak ada informasi yang Adapun hasil pemeriksaan di setiap bangunan jelas antara jalur evakuasi kebakaran dan adalah sebagai berikut: tsunami, selain di peta jalur evakuasi. Namun, jumlah peletakan peta masih Terminal Domestik terbatas dan pengunjung perlu membaca • Komponen nonstruktural pada bangunan dengan seksama. secara umum dalam kondisi baik. Namun, • Area exit evakuasi kebakaran dan perlu dilakukan pengamatan lebih lanjut gempa terhalang oleh barang, dapat terhadap tipikal pengangkuran rangka pintu/ membahayakan apabila terjadi keadaan jendela Glazed Exterior Wall dan partisi kaca darurat. terhadap struktur bangunan utama, baik dengan melakukan pembongkaran secara Terminal Internasional sampling atau dengan memanfaatkan • Komponen nonstruktural secara dokumen teknis as built yang tersedia. • Beberapa komponen nonstruktural yang perlu keseluruhan dalam kondisi baik. Namun, menjadi perhatian utama, antara lain empat komponen nonstruktural berbahan baja ornamen gantungan “Kinetic Artworks”. dan terekspos kondisi lingkungan sekitar Sambungan penggantung ornamen tersebut (area pantai) rentan mengalami korosi. perlu dipastikan stabilitas dan ketahanannya • Bangunan pelengkap (gayor dan kul-kul) terhadap goncangan akibat gempa bumi telah direncanakan dan dibangun sebagai sesuai kaidah dalam ASCE 41-17 Pasal 13. struktur rangka pemikul momen beton • Jumlah rambu jalur evakuasi tsunami masih bertulang dengan finishing menggunakan minim dan belum sesuai dengan SNI yang material ringan GRC yang tidak banyak berlaku. membebani struktur apabila terjadi gempa. 47

• Jumlah rambu jalur evakuasi tsunami • Di area tangga darurat, ukuran signage masih minim dan belum sesuai dengan SNI evakuasi tsunami terlalu besar. yang berlaku. • Area barat MLCP belum diberikan rambu • Peletakan peta jalur evakuasi sudah evakuasi tsunami. strategis. Namun, belum ada informasi jalur evakuasi tsunami dalam peta jalur di papan MLCP Internasional informasi sehingga penambahan rambu • Komponen nonstruktural bangunan evakuasi tsunami tidak bisa difungsikan jika terjadi tsunami. sebagian besar dalam kondisi baik. Namun, terdapat beberapa komponen nonstruktural • Area exit evakuasi kebakaran dan perlu perbaikan. Di antaranya, pipa conduit gempa terhalang oleh barang, dapat lepas dari klem, plafond metal kanopi membahayakan apabila terjadi keadaan sebagian kecil berkarat, kolom beton pot darurat. tanaman keropos dan tulangan korosi, serta pipa pembuangan (abu-abu) yang • Beberapa jalur evakuasi memiliki kurang terawat. lebar di bawah 2,5 meter. Hal ini akan • Jumlah rambu jalur evakuasi tsunami menyebabkan penyumbatan saat terjadi masih minim dan belum sesuai dengan SNI evakuasi. yang berlaku. • Belum terdapat perencanaan evakuasi • Penempatan rambu evakuasi tsunami tsunami pada area MLCP internasional di area gate timur kurang dan papan sendiri, baru mengarahkan evakuasi informasi belum menjangkau daerah tsunami pada penghuni terminal tersebut. internasional saja. • Di area tangga darurat, ukuran signage • Akses papan informasi terhalangi evakuasi tsunami terlalu besar. pengaturan line imigrasi. Aspek Sains Bangunan MLCP Domestik • Kondisi peralatan sistem proteksi • Komponen nonstruktural bangunan kebakaran yang terpasang di Bandara I sebagian besar dalam kondisi baik. Gusti Ngurah Rai secara umum memadai Namun, terdapat beberapa komponen dan siap menghadapi kondisi darurat. nonstruktural perlu perbaikan, seperti Hal tersebut diindikasi dengan berfungsi rangka penggantung/dudukan lampu. dan terpeliharanya sistem deteksi dan • Jumlah rambu jalur evakuasi tsunami alarm kebakaran, sistem sprinkler, sistem masih minim dan belum sesuai dengan SNI pompa kebakaran bangunan gedung, yang berlaku. serta sistem sumber daya darurat (Genset • Peletakan rambu masih terhalang oleh tray dan UPS). Keberfungsian dapat dipantau kabel. secara online dan real time di ruang • Belum terdapat perencanaan evakuasi Airport Operation Control Center (AOCC). tsunami pada area MLCP domestik sendiri, baru mengarahkan evakuasi tsunami pada penghuni terminal domestik saja. 48

Menjamin Keandalan Bangunan Gedung Pemeriksaan gedung Bandara I Gusti Ngurah Rai memastikan keamanan dan keselamatan gedung menjelang Presidensi G20. Kegiatan pemeliharaan dapat dilihat pada Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa kartu/form pemeliharaan yang dilaporkan memberikan beberapa rekomendasi yang perlu secara periodik. ditindaklanjuti oleh pihak PT AP I (Persero) • Manajemen pengelola bandara siap sebagai mitigasi terhadap bahaya gempa, merespon kondisi kedaruratan. Hal ini antara lain: diindikasikan dari penerapan sistem a. Memastikan elemen-elemen nonstruktural manajemen keselamatan bandara yang terukur melalui dokumen SMK3, AEP, dan (plafon, glazed exterior wall, papan signed, laporan pelaksanaan simulasi keadaan ornamen, dll) terangkur dengan baik. darurat. b. Penambahan dan penyesuaian rambu dan • Metode penggantungan pipa-pipa untuk peta jalur evakuasi berikut pengaturan pemadam kebakaran menggunakan kembali penempatannya agar lebih visible. penggantung yang kaku. Metode dan c. Perlu peningkatan instalasi ketahanan material yang digunakan sebagai gempa komponen MEP dengan penggantung perlu dievaluasi kembali menggunakan angkur dan bracing, secara lebih hati-hati, mengingat pipa dan sambungan fleksibel, serta persyaratan ketahanan gempa level IV penggantung pipa. (tertinggi) yang ditetapkan pada bangunan bandara. 49