KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA

NERACA PERDAGANGAN DI SEKTOR KONSTRUKSI Neraca Perdagangan di Sektor Konstruksi Hendy Sulistiowati Direktur Eksekutif Departemen Statistik, Bank Indonesia Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sektor konstruksi mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Di sisi eksternal, jasa konstruksi Indonesia memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukan oleh kinerja jasa konstruksi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir yang secara umum cukup baik. Dalam kurun waktu tersebut, ekspor jasa konstruksi terus meningkat seiring dengan banyaknya kegiatan konstruksi dan instalasi yang dikerjakan oleh perusahaan konstruksi Indonesia di luar negeri. Demikian pula di sisi impor jasa konstruksi, juga menunjukan peningkatan yang mengindikasikan berkembangnya kegiatan konstruksi di dalam negeri untuk menopang pertumbuhan sektor riil. Perkembangan Ekspor dan Impor Jasa Konstruksi Indonesia Dalam periode tahun 2004-2007, ekspor jasa konstruksi Indonesia relatif stabil, kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2008 dan kembali melemah hingga tahun 2010 sebagai imbas krisis perekonomian global. Pada tahun 2010, ekspor jasa konstruksi Indonesia tercatat sebesar USD 520 juta, kemudian terus meningkat hingga tahun 2012 menjadi USD 863 juta. Pada tahun 2013 ekspor jasa konstruksi sedikit mengalami penurunan, namun masih berada di atas rata-rata ekspor sepuluh tahun terakhir. Beberapa kegiatan ekspor jasa konstruksi yang dilakukan diantaranya pembangunan proyek jalan, gedung dan kantor, instalasi mesin pabrik dan pertambangan di luar negeri, pembangunan gedung kedutaan asing di Indonesia dengan jangka waktu proyek kurang dari satu tahun (lihat boks). Sementara itu dari sisi impor, meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011, nilai impor jasa konstruksi terus meningkat mulai tahun 2012 hingga tahun 2013. Impor jasa konstruksi tercatat sebesar USD 497 juta pada tahun 2011, kemudian naik menjadi USD 632 juta pada tahun 2012 dan kembali meningkat menjadi USD 853 juta pada tahun 2013. Naiknya nilai impor jasa konstruksi menunjukan meningkatnya kegiatan konstruksi di Indonesia, 91 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

NERACA PERDAGANGAN DI SEKTOR KONSTRUKSI Grafik 1. Perkembangan Ekspor Jasa Konstruksi Indonesia Sumber: Bank Indonesia jasa konstruksi Indonesia mengalami net defisit sebesar USD 5 juta, dimana pada tahun baik dalam pembangunan pabrik/gedung sebelumnya tercatat net surplus USD 231 juta. maupun infrastruktur pendukung. Kondisi ini Namun demikian, net transaksi jasa konstruksi mengindikasikan tumbuhnya kegiatan bisnis di cenderung bergerak ke arah yang positif dalam sektor riil. sepuluh tahun terakhir, sehingga terdapat potensi untuk terus surplus. Dengan perkembangan ekspor dan impor jasa konstruksi tersebut, pada tahun 2013 Grafik 2. Perkembangan Impor Jasa Konstruksi Indonesia Sumber: Bank Indonesia 92

NERACA PERDAGANGAN DI SEKTOR KONSTRUKSI Peranan jasa konstruksi dalam neraca jasa Meningkatnya kegiatan konstruksi di Indonesia (services account) relatif masih cukup kecil. akan memberikan dampak yang positif Meski demikian, dibandingkan komponen terhadap perkembangan industri lain, seperti jasa lainnya, jasa konstruksi merupakan satu- industri baja, semen, beton. Sejalan dengan itu, satunya komponen jasa yang mengalami penyerapan tenaga kerja profesional Indonesia perbaikan kinerja dalam lima tahun terakhir. di bidang konstruksi juga akan semakin Dibandingkan dengan komponen jasa lainnya, meningkat. Peningkatan ini pada akhirnya jasa konstruksi dapat memberikan kontribusi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor positif terhadap neraca jasa meski nilainya jasa sehingga bisa mengurangi defisit neraca masih relatif sedikit. Sementara, jasa lainnya jasa. secara umum memberikan kontribusi negatif terhadap neraca jasa yang dari tahun ke tahun Perkembangan jasa konstruksi Indonesia tidak selalu mengalami defisit. terlepas dari peran pembiayaan,1 baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ekspor jasa konstruksi pada tahun 2013 memberi Peran perbankan domestik dalam mendukung kontribusi sekitar 3,8% terhadap total ekspor jasa. pembiayaan sektor konstruksi Indonesia cukup Nilai tersebut sedikit meningkat dibandingkan besar dibanding sumber pembiayaan luar negeri. dengan tahun 2004 yang hanya 3,7%. Di sisi Dalam sepuluh tahun terkhir, sumber pembiayaan lain, kontribusi impor jasa konstruksi menurun sektor konstruksi yang berasal dari perbankan dari 3,3% di tahun 2004 menjadi 2,5% terhadap domestik tumbuh cukup signifikan. Sementara, total impor jasa. Kondisi ini menjadi tantangan pembiayaan sektor konstruksi yang berasal dari Grafik 3. Trend Net Jasa Kontsruksi & Net Neraca Jasa Sumber: Bank Indonesia sekaligus peluang bagi industri konstruksi utang luar negeri relatif tetap dan cenderung Indonesia untuk berkiprah lebih banyak dalam menurun dalam beberapa tahun terakhir. memberikan jasa konstruksi di luar negeri. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya kemampuan 1. Pinjaman sektor konstruksi meliputi juga pinjaman pembangunan rumah tinggal, flat/apartemen, dan rumah toko/rumah kantor. Data mencakup pinjaman untuk proyek konstruksi di Indonesia dan luar negeri. Nilai ULN dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan rata-rata kurs rupiah terhadap USD pada tahun yang bersangkutan. 93 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

NERACA PERDAGANGAN DI SEKTOR KONSTRUKSI pembiayaan internal perusahaan, bertambahnya 2009 yang tercatat net surplus sebesar USD36 alokasi kredit perbankan domestik ke sektor juta. Net defisit yang terjadi pada tahun 2013 konstruksi, dan faktor risiko utang luar negeri. terutama disumbang dari jasa konstruksi Malaysia yang mengalami net defisit cukup Posisi Jasa Konstruksi Indonesia besar. diantara Negara ASEAN Lainnya Posisi ekspor jasa konstruksi Indonesia diantara Perkembangan jasa konstruksi lima negara empat negara ASEAN lainnya berada pada ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, urutan ketiga setelah Singapura dan Malaysia, Thailand dan Philipina), baik dari sisi ekspor disusul kemudian oleh Thailand dan Philipina. Grafik 4. Pembiayaan Sektor Konstruksi Indonesia miliar Rp 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Utang Luar Negeri Bank Domestik Sumber: Bank Indonesia maupun impor menunjukkan arah yang Posisi tersebut secara konsisten bertahan sejak semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. tahun 2009 hingga tahun 2013. Singapura Gabungan ekspor lima negara ASEAN tersebut menduduki urutan pertama dengan nilai mencapai USD 4,5 miliar pada tahun 2013 ekspor jasa konstruksi sebesar USD 1,7 miliar atau meningkat 46% dibanding lima tahun dan Malaysia pada urutan kedua dengan sebelumnya. nilai ekspor sebesar USD 1,1 miliar. Tingginya ekspor jasa konstruksi Singapura dan Malaysia Seiring dengan kenaikan ekspor, impor juga menunjukan bahwa kapasitas dan ekspansi meningkat bahkan pertumbuhannya lebih bisnis perusahaan konstruksi di kedua negara tinggi dibanding ekspor. Pada tahun 2013, impor tersebut cukup besar. tercatat sebesar USD 4,9 miliar atau naik 61% dari nilai impor tahun 2009. Hal ini menunjukan Dari sisi impor, posisi Indonesia sempat berada bahwa kegiatan konstruksi di lima negara pada urutan ketiga pada tahun 2010-2012, ASEAN tersebut tidak sepenuhnya dilakukan kemudian naik menjadi urutan kedua di tahun oleh perusahaan konstruksi domestik dan peran 2013. Hal ini sejalan dengan perkembangan perusahaan konstruksi asing di masing-masing ekonomi Indonesia yang relatif cukup baik di negara ASEAN masih cukup signifikan. kawasan ASEAN. Berdasarkan perkembangan ekspor impor di Malaysia mencatat impor jasa konstruksi lima negara ASEAN, terdapat net defisit jasa tertinggi diantara empat negara ASEAN lainnya, konstruksi sebesar USD 419 juta pada tahun dengan nilai sebesar USD 2,5 miliar pada tahun 2013. Nilai ini lebih rendah dibanding tahun 2013. Dengan pencapaian tersebut, Malaysia 94

NERACA PERDAGANGAN DI SEKTOR KONSTRUKSI Grafik 5. Perkembangan Ekspor Impor Jasa Konstruksi ASEAN-5 Sumber: Balance of Payments masing-masing negara, diolah Grafik 6. Perkembangan Ekspor Grafik 7. Pangsa Ekspor Jasa Konstruksi ASEAN-5 Jasa Konstruksi ASEAN-5 Juta USD 2009 3% 19% 2,000 34% 1,500 28% 15% 1,000 2013 2% 19% 23% 500 38% 0 2010 2011 2012 2013 18% 2009 Malaysia Thailand Singapura Philipina Indonesia Sumber: Balance of Payments masing-masing negara, diolah 95 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

NERACA PERDAGANGAN DI SEKTOR KONSTRUKSI Grafik 8. Perkembangan Impor Grafik 9. Pangsa Impor Jasa Konstruksi ASEAN-5 Jasa Konstruksi ASEAN-5 Juta USD 2009 1% 2,500 14% 26% 2,000 26% 1,500 34% 1,000 2013 2% 16% 17% 500 0 14% 2009 50% Indonesia 2010 2011 2012 2013 Malaysia Thailand Singapura Philipina Sumber: Balance of Payments masing-masing negara, diolah sekaligus merupakan negara dengan net defisit USD 897 juta. Sementara itu, Philipina menjadi jasa konstruksi tertinggi diantara empat negara negara dengan catatan ekspor dan impor yang ASEAN lainnya, yaitu sebesar USD 1,4 miliar paling rendah dan relatif kurang berkembang pada tahun 2013. Sedangkan Singapura menjadi kontribusinya dibandingkan dengan empat negara dengan net surplus terbesar mencapai negara ASEAN lainnya. JASA KONSTRUKSI DALAM NERACA PEMBAYARAN Neraca Pembayaran (balance of payments) merupakan catatan mengenai seluruh transaksi antara penduduk suatu negara (resident) dengan penduduk negara lain (nonresident) pada periode waktu tertentu. Pengertian penduduk disini meliputi perorangan dan badan atau lembaga yang berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya satu tahun, yang pusat kegiatan ekonominya berada di negara tersebut.1 Neraca pembayaran disusun antara lain untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian, aliran sumber daya antar negara, struktur ekonomi dan perdagangan, kebutuhan pembiayaan luar negeri dan perubahan cadangan devisa, serta untuk penyusunan statistik pendapatan nasional. Dengan tersedianya data neraca pembayaran yang lengkap dan akurat maka perumusan kebijakan terutama dibidang ekonomi dan moneter dapat dilakukan secara lebih efektif. Sebagaimana negara lainnya, penyusunan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengacu pada standar internasional, yaitu Balance of Payments Manual 6th edition (BPM6) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund. Berdasarkan manual tersebut, semua transaksi antara penduduk dengan bukan penduduk di catat dalam dua kelompok besar, yaitu transaksi 96

NERACA PERDAGANGAN DI SEKTOR KONSTRUKSI berjalan (current account) dan transaksi modal & keuangan (capital & financial account). Jasa konstruksi merupakan salah satu komponen neraca jasa (services account) pada transaksi berjalan. Jasa konstruksi yang dicatat dalam neraca pembayaran adalah pekerjaan proyek konstruksi oleh bukan penduduk antara lain pembangunan, renovasi, perbaikan dan perluasan bangunan, rekayasa konstruksi, dan managemen proyek konstruksi, dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Apabila jangka waktu proyek konstruksi tersebut lebih dari satu tahun (multiyears) dalam neraca pembayaran dicatat sebagai investasi langsung (direct investment) pada transaksi modal dan keuangan. Dalam NPI, ekspor jasa konstruksi merupakan penerimaan dari hasil pekerjaan proyek konstruksi oleh perusahaan konstruksi Indonesia di luar negeri. Sebaliknya, impor jasa konstruksi Indonesia adalah pembayaran kepada perusahaan konstruksi di luar negeri yang mengerjakan proyek konstruksi di Indonesia. Proyek konstruksi di Indonesia yang dikerjakan oleh cabang perusahaan konstruksi asing, perusahaan penanaman modal asing (PMA) atau joint venture perusahaan konstruksi asing yang berkedudukan di Indonesia merupakan transaksi antara penduduk dengan penduduk sehingga tidak dicatat dalam NPI (lihat bagan di bawah). Gambar 1. Bagan Ekspor Impor Jasa Konstruksi Perusahaan Konstruksi Non-Resident KIendduobneess/iKa odni sLuNlat Proyek Konstruksi Local Joint I < 1 tahun H Company Venture j > 1 tahun G Luar Negeri Proyek Batas Konstruksi Negara K < 1 tahun f Indonesia L > 1 tahun E Kedubes/Konsulat Perusahaan KonstruksiResident Asing/ Organisasi Perusahaan Perusahaan Joint Internasional PMA Lokal Venture Proyek Konstruksi M < 1 tahun A N > 1 tahun B Proyek Konstruksi o < 1 tahun C P > 1 tahun D 1. Tidak termasuk kedutaan negara asing dan organisasi internasional, baik diplomat, staf kedutaan/organisasi maupun institusinya. Teritori kedutaan termasuk teritori negara dari kedutaan tersebut. 97 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

NERACA PERDAGANGAN DI SEKTOR KONSTRUKSI Keterangan: 1. Kegiatan konstruksi yang dicatat dalam neraca pembayaran sebagai jasa konstruksi meliputi proyek A dan F (ekspor) serta proyek I dan O (impor). 2. Kegiatan konstruksi yang dicatat dalam neraca pembayaran tapi bukan sebagai jasa konstruksi meliputi proyek B, E, J dan P (direct invesment). 3. Kegiatan konstruksi yang tidak dicatat dalam neraca pembayaran meliputi proyek C, D, G dan H (transaksi antar penduduk) serta proyek K, L, M dan N (transaksi antar bukan penduduk). Sumber data ekspor dan impor jasa konstruksi NPI berasal dari laporan lalu lintas devisa yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan kepada Bank Indonesia, baik perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek konstruksi di luar negeri maupun perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan konstruksi dari luar negeri. Selain itu, data jasa konstruksi tersebut diperkuat pula oleh data dan informasi mengenai aliran dana pembayaran proyek konstruksi tersebut yang disampaikan oleh bank-bank kepada Bank Indonesia. Mengingat kompleksitas pencatatan jasa konstruksi sesuai BPM sebagaimana disebutkan di atas, maka data jasa konstruksi di neraca pembayaran perlu dicermati agar analisis mengenai perkembangan datanya akurat. Di samping itu, peran perusahaan konstruksi asing yang cukup besar dalam bisnis konstruksi di Indonesia dapat lebih dicermati. Guna mendukung analisis tersebut Bank Indonesia tertantang untuk dapat lebih meningkatkan kualitas jasa konstruksi Indonesia. Untuk itu, kendala-kendala yang dihadapi sebagaimana terjadi di banyak negara terutama terkait masalah kelengkapan data dan informasi kegiatan konstruksi yang dibutuhkan secara detail perlu diatasi. 98

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Peran Sektor Konstruksi Dalam Perekonomian Indonesia Buyung Airlangga Direktur Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik Etjih Tasriah Kepala Seksi Neraca Pertambangan, Energi dan Konstruksi, BPS Dian Permanasari Staff di Direktorat Neraca Produksi, BPS Indonesia merupakan negara berkembang yang cukup menjadi perhitungan dunia internasional karena pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Sejak tahun 2007, Indonesia selalu menjaga laju pertumbuhan ekonominya di atas enam persen per tahun, kecuali di tahun 2009 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai lima persen. Ini merupakan pencapaian yang relatif bagus bagi perekonomian nasional karena di tahun yang sama banyak negara-negara di dunia justru mengalami pertumbuhan negatif sebagai akibat krisis keuangan yang dialami oleh negara Amerika Serikat. 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pdb pdb tanpa Migas 99 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 1. PEREKONOMIAN INDONESIA sebagai sarana pendukung sektor Meskipun di tengah berbagai krisis jasa kesehatan. Demikian juga dengan sektor jasa lainnya misalnya, ekonomi dan keuangan yang dialami oleh jasa transportasi, perhotelan, atau berbagai belahan dunia, laju pertumbuhan telekomunikasi. Semua sektor ekonomi Indonesia terus mengalami jasa tersebut tidak dapat tumbuh peningkatan sejak tahun 2001. Bergerak berkembang tanpa adanya kegiatan dari titik 3,64 persen, ekonomi negara ini sektor konstruksi yang dapat semakin tumbuh dan hampir mencapai menyediakan infrastruktur. dua kali lipat dalam waktu enam tahun. Laju pertumbuhan di atas enam ini terus Selain sebagai penyedia infrastruktur bertahan hingga tahun 2012. Meskipun bagi pengembangan sektor lainnya, sempat mengalami penurunan tajam pembangunan sektor konstruksi juga di tahun 2009, namun ini tak lepas dari mampu meningkatkan permintaan pengaruh eksternal, yaitu krisis ekonomi setiap input yang digunakan didalam dunia yang berasal dari negeri Paman Sam. proses produksi sektor konstruksi ini. Input sektor konstruksi ini dapat 1. 1. KONTRIBUSI SEKTOR KONSTRUKSI berupa input antara yang akan habis DALAM PEREKONOMIAN dalam proses produksi ataupun input primer yang merupakan faktor Baik di negara berkembang maupun produksi. Contohnya, peningkatan negara maju, sektor konstruksi pembangunan sektor konstruksi akan merupakan sektor yang memiliki peran meningkatkan permintaan semen, penting bagi pembangunan sosial bahan galian, dan juga tenaga kerja. ekonomi suatu wilayah. Dinamika kegiatan sektor ini dapat memberikan Selain melalui dampak yang diberikan dampak yang besar terhadap dinamika terhadap sektor lain, kontribusi di sektor lain. Sektor konstruksi sektor konstruksi juga dapat dilihat merupakan sektor yang memiliki peran melalui share yang diberikan sektor dalam menyediakan infrastruktur bagi ini terhadap total Produk Domestik perekonomian nasional. Misalnya Bruto. Kontribusi sektor konstruksi pembangunan irigasi yang merupakan terhadap perekonomian di Indonesia bagian dari sektor konstruksi memiliki dapat dilihat pada Tabel 3.1. yang berisi dampak terhadap pertumbuhan sektor kontribusi dari masing-masing sektor pertanian. Demikian halnya dengan usaha terhadap total Produk Domestik pembangunan pabrik atau gedung Bruto Indonesia selama tiga tahun ke perkantoran akan memiliki dampak belakang. positif terhadap perkembangan sektor industri manufaktur. Di sini terlihat bahwa, sektor konstruksi di Indonesia ternyata memberikan Di sektor jasa, sektor konstruksi kontribusi yang cukup besar bagi juga memiliki peranan penting. perekonomian Indonesia. Pada tahun Pertumbuhan sektor jasa tak bisa 2012, Sektor Konstruksi memberikan dilepaskan dengan ketersediaan sumbangan sebesar 10,45 persen infrastruktur dari hasil kegiatan sektor bagi total PDB Indonesia. Angka ini konstruksi. Misalnya pembangunan sekolah sebagai sarana pendidikan, atau pembangunan rumah sakit 100

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Tabel 1. Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDB Tahun 2010-2012 (Persen) Lapangan Usaha 2010 2011 2012 (1) (2) (3) (4) 1. P ertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 15.29 14.70 14.44 2. PertambangandanPenggalian 11.16 11.85 11.78 3. IndustriPengolahan 24.80 24.33 23.94 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.79 5. Konstruksi 0.76 0.77 10.45 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 10.25 10.16 13.90 7. Pengangkutan dan Komunikasi 13.69 13.80 6.66 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 7.26 9. Jasa-jasa 6.57 6.62 10.78 PRODUK DOMESTIK BRUTO 7.24 7.21 100.0 PDB tanpa Migas 10.24 10.56 92.97 100.0 100.0 meningkat dari 10,16 persen kontribusi 9217 91.58 yang diberikan sektor konstruksi pada tahun sebelumnya. Di tahun 2011 dengan angka ini Indonesia masih sendiri, kontribusi sektor konstruksi ini menjadi salah satu negara yang diakui sempat menurun tipis dari angka 10,25 dunia memiliki laju pertumbuhan persen di tahun 2010. ekonomi tertinggi. PDB sektor konstruksi sendiri terlihat Sektor konstruksi merupakan salah satu terus meningkat dari tahun ke tahun. sektor yang memiliki perkembangan Pada harga konstan, PDB sektor distribusi yang positif terhadap konstruksi tahun 2010 tercatat sebesar perekonomian Indonesia selain sektor 150 triliun rupiah. Angka ini meningkat jasa-jasa, dan sektor pengangkutan menjadi 160 triliun rupiah di tahun dan komunikasi. Artinya, sektor- 2011, dan meningkat sebesar 12 triliun sektor ini dari tahun ke tahun telah di tahun berikutnya. Sehingga besar meningkatkan kontribusinya terhadap PDB sektor konstruksi atas dasar harga perekonomian Indonesia. konstan di tahun 2012 ini menjadi 172 triliun rupiah. 1. 2. LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PDB sektor konstruksi yang terus tumbuh ini membuat sektor konstruksi KONSTRUKSI memiliki laju pertumbuhan yang terus meningkat. Dengan pertumbuhan Pertumbuha perekonomian 7,5 persen, laju pertumbuhan sektor konstruksi berada pada urutan ketiga di Indonesia terus mengalami terbesar setelah sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor peningkatan selama tahun 2010-2012. perdagangan, hotel, dan restoran. Laju pertumbuhan ekonomi sektor Bahkan jika dibandingkan tahun 2000, konstruksi ini meningkat sebesar 0,9 persen jika dibandingkan dengan tahun laju pertumbuhan PDB Indonesia pada lalu. Sementara jika dibandingkan tahun 2012 ini meningkat hampir dua kali lipat menjadi 6,23 persen. Meskipun angka ini masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah, namun 101 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Tabel 1. PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012, Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2012 Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan Laju Sumber (triliun rupiah) 2000 (triliun rupiah) Pertumbuhan Pertumbuhan 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012 (%) 2012 (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 985.5 1091.4 1190.4 304.8 315.0 327.6 3.97 0.51 2. PertambangandanPenggalian 719.7 879.5 970.6 187.2 189.8 192.6 1.49 0.11 3. IndustriPengolahan 1599.1 1806.1 1972.9 597.1 633.8 670.1 5.73 1.47 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 6.40 0.05 5. Konstruksi 49.1 56.8 65.1 18.1 18.9 20.1 7.50 0.49 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 660.9 754.5 861.0 150.0 160.0 172.0 8.11 1.44 7. Pengangkutan dan Komunikasi 882.5 1024.0 1145.6 400.5 437.2 472.6 9.98 0.98 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 423.2 491.3 549.1 218.0 241.3 265.4 7.15 0.69 9. Jasa-jasa 466.5 535.2 598.5 221.0 236.2 253.0 5.24 0.49 PRODUK DOMESTIK BRUTO 660.4 784.0 888.7 217.8 232.5 244.7 6.23 6.23 PDB tanpa Migas 6446.9 7422.8 8241.9 2314.5 2464.7 2618.8 6.81 5942.0 6797.9 7604.8 2171.1 2322.8 2481.0 - dengan tahun 2001, laju pertumbuhan 2. 1. STATUS PEKERJAAN UTAMA konstruksi telah meningkat sebesar 2,9 Status pekerjaan adalah jenis persen. kedudukan seseorang dalam Dengan laju pertumbuhan yang tinggi melakukan pekerjaan di suatu unit di tahun 2012 ini, sektor konstruksi usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 menjadi penyumbang sumber BPS membedakan status pekerjaan pertumbuhan PDB yang tinggi. Dari menjadi tujuh kategori, yaitu berusaha 6,23 persen laju pertumbuhan PDB sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tahun 2012 ini, sektor konstruksi telah tetap/tidak dibayar, berusaha dibantu berkontribusi sebesar 0,49 persen. buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan, pekerja bebas non pertanian, pekerja 2. ANALISIS TENAGA KERJA DI SEKTOR bebas pertanian, dan pekerja tidak KONSTRUKSI dibayar. Namun studi ini menggunakan enam kategori status pekerjaan, yaitu Seiring pertumbuhan penduduk yang dengan menggabungkan kategori semakin meningkat, jumlah tenaga kerja pekerja bebas non pertanian dan dari tahun ke tahun pun mengalami pekerja bebas pertanian menjadi satu. peningkatan. Dari Hasil Survei Tenaga kerja Penggabungan ini dilakukan dengan Indonesia, pada tahun 2012 tercatat bahwa asumsi bahwa pekerja bebas yang terdapat sekitar 110 juta jiwa penduduk bekerja di sektor konstruksi otomatis usia 15 tahun ke atas berstatus sebagai bukanlah pekerja bebas pertanian, pekerja, baik bekerja di sektor konstruksi demikian juga sebaliknya. maupun lainnya. Jumlah ini meningkat sekitar satu persen dibandingkan dengan Berdasarkan status pekerjaan, sebagian jumlah pekerja tahun sebelumnya. besar tenaga kerja di Indonesia bekerja 102

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA kepada orang lain atau dengan kata dipegang oleh pekerja bebas. Hal lain berstatus sebagai buruh/karyawan. ini karena sebagai salah satu sektor Persentase tenaga kerja yang berstatus yang dikenal padat karya ini, sektor sebagai buruh/karyawan ini mencapai konstruksi banyak memerlukan pekerja 36,36 persen di tahun 2012 ini. Nilai tukang harian. Pekerja bebas di sektor ini meningkat jika dibandingkan konstruksi ini mencapai angka yang dengan tahun lalu, yaitu 34,44 cukup fantastis, yaitu mencapai 51,63 persen. Sementara itu, tenaga kerja persen. Angka ini sangat jauh jika yang berstatus berusaha sendiri atau dibandingkan dengan persentase berusaha dibantu oleh buruh tidak pekerja bebas pada seluruh sektor tetap/buruh tidak dibayar, masing- perekonomian, yaitu satu per sepuluh masing sekitar 16 persen. Selain itu, kali dari persentase pekerja bebas tenaga kerja yang berstatus pekerja sektor konstruksi. Angka ini juga tidak dibayar juga mencapai angka lebih tinggi dibandingkan dengan sekitar 16 persen. Persentase terendah persentase pekerja bebas sektor adalah tenaga kerja dengan status konstruksi pada tahun sebelumnya, berusaha dibantu buruh tetap/buruh yaitu 48,94 persen. Sementara itu, dibayar yang hanya mencapai 3,50 persentase pekerja bebas untuk total persen. sektor perekonomian hanyalah sebesar 10, 42 persen. Berbeda dengan tenaga kerja pada umumnya, pada sektor konstruksi Selain pekerja bebas, pekerja dengan status pekerjaan terbanyak justru status buruh atau karyawan juga Tabel 2. 1. Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2012 (%) Berusaha Berusaha dibantu dibantu Berusaha buruh buruh Buruh/ Pekerja Pekerja Sektor Lapangan Usaha sendiri tidak tetap/ tetap/ karyawan bebas tidak Buruh tidak buruh dibayar dibayar dibayar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. P ertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 12,13 30,87 3,09 8,52 13,73 31,65 2. PertambangandanPenggalian 14,47 4,39 4,12 52,09 20,76 4,17 3. IndustriPengolahan 9,05 4,00 62,60 9,37 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 9,97 1,87 1,99 75,14 5,01 3,31 5. Konstruksi 12,37 1,20 4,23 39,44 5,33 0,42 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,11 27,69 51,63 7. Pengangkutan dan Komunikasi 3,09 18,73 2,70 42,41 1,70 14,92 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 31,86 1,96 2,99 84,52 7,98 0,93 9. Jasa-jasa 44,02 2,58 1,46 78,89 1,42 1,20 Semua Sektor 3,07 3,50 36,36 4,53 2,07 7,29 10,42 9,99 16,93 16,15 16,64 103 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA cukup besar pada sektor konstruksi. Tenaga kerja sektor konstruksi Dengan persentase sebesar 39,44 dengan status berusaha dibantu persen pekerja pada sektor konstruksi buruh tidak tetap atau buruh tidak berstatus sebagai buruh atau karyawan. dibayar sangatlah sedikit. Ini konsisten Nilai ini masih di atas persentase dengan persentase pekerja tidak di buru atau karyawan pada total sektor bayar di sektor ini yang juga sangat ekonomi yang bernilai 36,36 persen. kecil. Biasanya pekerja tidak dibayar pada sektor konstruksi ini merupakan Dalam hal distribusi status tenaga pekerja keluarga yang melakukan kerja, sektor konstruksi terlihat berbeda pekerjaan demi membantu anggota jika dibandingkan dengan kebanyakan keluarga lainnya. Persentase pekerja sektor lainnya. Kecuali pada sektor tidak dibayar yang sangat kecil pada pertanian, buruh atau karyawan selalu sektor konstruksi ini lebih disebabkan memiliki persentase yang tinggi. karena sektor konstruksi biasanya Bahkan ada lima sektor yang tenaga memerlukan tenaga fisik yang kuat. kerjanya separuh lebih berstatus buruh Sehingga tidak semua anggota atau karyawan. Sektor-sektor ini antara keluarga dapat membantu melakukan lain sektor pertambangan, sektor pekerjaan ini, melainkan yang memiliki industri, sektor listrik gas dan air bersih, fisik yang kuat. Ini berbeda dengan sektor keuangan real estate dan jasa karakteristik pekerja tidak dibayar pada keuangan, serta sektor jasa-jasa. sektor pertanian ataupun perdagangan yang tidak terlalu memerlukan fisik Sehingga jika dijumlahkan, persentase yang kuat, sehingga hampir semua tenaga kerja yang bekerja sebagai anggota keluarga dapat membantu. buruh/karyawan atau pekerja bebas adalah sebesar 91,06 persen. Nilai yang 2. 2. STATUS PENDIDIKAN tentu saja sangat menarik. Dengan melihat pendidikan tenaga Tingginya persentase buruh atau kerja yang bekerja pada suatu sektor karyawan baik tetap maupun ekonomi penting dilakukan untuk pekerja bebas di sektor konstruksi ini melihat karakteristik tenaga kerja membuktikan bahwa sektor konstruksi pada sektor tersebut. Berkaitan merupakan sektor yang banyak dengan pembangunan ekonomi menyerap tenaga kerja. Lebih jauh lagi yang pada akhirnya ditujukan hal ini dapat dilihat dari persentase untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang berstatus berusaha penduduk, data pendidikan tenaga dibantu buruh tetap atau dibayar. kerja ini dapat memberikan banyak Persentase tenaga kerja pada sektor informasi. konstruksi yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar Separuh lebih tenaga kerja di Indonesia berada pada posisi 4,23 persen. Meski ternyata masih berpendidikan Sekolah nilai ini terlihat kecil namun sebenarnya Dasar ke bawah. Tepatnya 39,70 masih berada di atas persentase tenaga persen tenaga kerja di Indonesia baru kerja yang berstatus sama pada total tamat Sekolah Dasar dan sederajat, sektor perekonomian. sedangkan 34,18 persen justru belum tamat Sekolah Dasar. Ini menunjukan 104

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Tabel 2. 2. Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2012 (%) Sektor Lapangan Usaha Tidak SD dan SMP dan SMA dan Diploma DIV/S1/ Tamat Sederajat Sederajat Sederajat I-III S2/S3 (1) SD (3) (4) (5) (6) (7) 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2. PertambangandanPenggalian (2) 39,70 15,66 9,60 0,35 0,51 3. IndustriPengolahan 32,83 17,28 24,09 2,20 3,65 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 34,18 26,45 23,86 33,16 1,50 2,73 5. Konstruksi 19,95 16,78 16,27 45,60 4,50 8,56 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 12,30 37,41 24,53 20,10 0,91 2,91 7. Pengangkutan dan Komunikasi 25,30 21,51 34,03 2,34 3,59 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 8,28 26,91 22,69 31,38 2,96 4,88 9. Jasa-jasa 14,15 44,43 9,88 26,98 Semua Sektor 13,24 6,60 9,51 31,42 9,79 27,44 11,18 12,98 11,33 0,35 0,51 39,70 15,66 9,60 2,60 7,03 34,18 bahwa kebanyakan tenaga kerja sekitar 20,10 persen tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan sektor konstruksi berpendidikan kurang. SMA dan sederajat. Kedua angka ini lebih tinggi jika dibandingkan Kebanyakan tenaga kerja yang dengan persentase tenaga kerja berpendidikan sekolah dasar ke bawah pada total sektor perekonomian ini bekerja pada sektor pertanian. dengan level pendidikan yang sama. Namun persentase tenaga kerja dengan Ini memperlihatkan bahwa sektor pendidikan sekolah dasar ke bawah konstruksi ini lebih membutuhkan yang bekerja pada sektor konstruksi tenaga kerja terampil dibandingkan terbilang cukup tinggi juga. Terdapat dengan tenaga kerja yang terdidik. 37, 41 persen tenaga kerja sektor konstruksi berpendidikan sekolah Kesimpulan tersebut di atas juga dasar. Sementara 14,15 persen tenaga didukung oleh persentase tenaga kerja kerja sektor ini belum tamat SD. Dari yang lulus pendidikan diploma ataupun sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sarjana yang tidak terlalu banyak sektor konstruksi ini merupakan salah diserap pada sektor konstruksi. Sektor satu sektor yang banyak menyerap konstruksi hanya menyerap 0,91 persen tenaga kerja yang tidak terdidik. tenaga kerja yang berpendidikan diploma dan menyerap 2,91 persen tenaga kerja yang berpendidikan Selain berpendidikan sekolah dasar ke sarjana ke atas. Meskipun nilai ini bisa dibilang sangat kecil, namun masih bawah, persentase tenaga kerja pada lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor konstruksi dengan pendidikan persentase tenaga kerja dengan sekolah menengah baik pertama pendidikan diploma atau sarjana pada maupun atas juga cukup tinggi. Ada total sektor ekonomi. sekitar 24,53 persen tenaga kerja sektor konstruksi berpendidikan SMP dan sederajat. Sementara, 105 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 2.3. STATUS KEGIATAN Tingginya persentase tenaga kerja Berdasarkan status kegiatannya produksi, operasional, dan pekerja kasar tampak konsisten dengan ternyata tenaga kerja produksi, besarnya persentase pekerja tidak operasional, dan pekerja kasar terdidik pada sektor ini. Besarnya sangat mendominasi pada sektor persentase pekerja tidak terdidik pada konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari sektor konstruksi ini, sepertinya banyak gambar 3.3.3. yang menunjukan diserap sebagai tenaga produksi, bahwa 91,99 persen tenaga kerja operasional, dan pekerja kasar. Ini juga sektor konstruksi merupakan tenaga konsisten dengan besarnya persentase produksi, operasional alat angkutan, pekerja bebas di sektor konstruksi ini. dan pekerja kasar. Sementara sisanya tersebar sebagai tenaga kerja 2.4. JAM KERJA profesional, kepemimpinan, dan juga Menurut jam kerja, pekerja dapat tata usaha. Persentase yang tinggi ini 1.95% 1.80% 1.89% n Tenaga profesional. 0.49% teknisi dan tenaga lain ydbi 1.88% n Tenaga kepemimpinan 91.99% dan ketatalaksanaan n Pejabat pelaksana, tenaga tata usaha dan tenaga ybdi n Tenaga usaha penjualan Gambar 3. Tenaga Kerja 15 ke Atas yang Bekerja di Sektor Konstruksi Tahun 2012 tidak terlalu berbeda secara signifikan digolongkan menjadi pekerja penuh jika dibandingkan dengan persentase waktu dan tidak penuh waktu. Pekerja tenaga produksi, operasional alat tidak penuh ini adalah mereka yang angkutan, dan pekerja kasar pada bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu tahun 2011 yang mencapai 91,75 kurang dari 35 jam per minggu. Pekerja persen. tidak penuh ini juga dapat dipecah lagi menjadi setengah pengangguran 106

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Tabel 2. 4. Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Menurut Jumlah Jam Kerja Pekerjaan Utama Tahun 2012 (%) Sektor Lapangan Usaha 0 *) Rata-rata 1 - 7 8 - 14 15 - 24 25 - 34 35 + Jam Kerja (1) (2) Seminggu 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 2,90 2. PertambangandanPenggalian 3,64 (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3. IndustriPengolahan 1,56 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 2,57 2,43 9,93 25,13 23,11 36,51 34,09 5. Konstruksi 2,31 0,63 1,95 7,02 10,43 76,33 46,04 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 2,72 0,55 2,14 6,08 81,17 43,97 7. Pengangkutan dan Komunikasi 2,00 0,80 0,65 3,69 8,50 83,61 44,19 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 2,76 0,26 0,72 3,98 8,67 86,56 46,08 9. Jasa-jasa 3,80 0,86 2,89 6,92 6,18 77,85 46,52 Semua Sektor 2,72 0,45 1,50 4,96 8,75 82,27 45,56 1,13 1,41 3,57 8,82 85,91 42,42 1,33 3,54 9,77 5,22 66,00 39,23 1,38 5,09 15,57 63,10 38,66 13,23 14,48 dan pekerja paruh waktu. Setengah rata-ratanya, tenaga kerja di Indonesia pengangguran adalah mereka yang memiliki rata-rata jam kerja 38,66 jam bekerja di bawah jam kerja normal dan dalam satu minggu. masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Sementara pekerja Jam kerja sektor konstruksi sendiri paruh waktu adalah mereka yang bekerja terbilang cukup tinggi. Sekitar 86,56 di bawah jam kerja normal namun tidak persen tenaga kerja pada sektor ini mencari pekerjaan atau tidak menerima bekerja dengan jam kerja di atas pekerjaan lain. jam kerja normal atau lebih dari 35 jam dalam seminggu. Hal ini cukup Mengelompokkan tenaga kerja sektor mengejutkan mengingat sektor konstruksi berdasarkan jam kerja konstruksi ini merupakan sektor ini bertujuan untuk mengestimasi dengan persentase pekerja bebas yang jumlah pekerja yang berstatus tinggi, yaitu mencapai 51, 63 persen. setengah pengangguran di sektor Pekerja bebas sebenarnya merupakan konstruksi ini. Distribusi setengah kelompok yang rawan dan berpotensi pengangguran ini bisa mencerminkan setengah pengangguran karena tingkat kesejahteraan pekerja di sektor mereka ini bekerja pada orang lain konstruksi. atau majikan yang tidak tetap. Namun ternyata pada jam kerja pada sektor konstruksi ini menyatakan sebaliknya. Berdasarkan jumlah jam kerjanya, Jika dilihat rata-rata jam kerja selama sebagian besar pekerja di Indonesia satu minggu, sektor konstruksi adalah pekerja penuh waktu. Ini termasuk sektor yang memiliki rata- dapat dilihat dari tabel 3.2.4. yang rata jam kerja yang tinggi meski menunjukan bahwa 63,10 persen bukan yang tertinggi. Sektor yang tenaga kerja di Indonesia bekerja di memiliki rata-rata jam kerja tertinggi atas jam kerja normal atau lebih dari 35 jam seminggu. Jika dilihat dari 107 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Dengan demikian, UMKM sebenarnya tidak Restoran, yaitu 46,52 jam seminggu. hanya identik dengan industri makanan Sedangkan sektor konstruksi memiliki atau industri kerajinan saja, tetapi dapat rata-rata jam kerja sebesar 46,08 jam bergerak di sektor perekonomian lainnya dalam satu minggu. Ini merupakan termasuk sektor konstruksi. Survei BPS rata-rata jam kerja teringgi kedua menunjukan bahwa lebih dari 90 persen setelah sektor Perdagangan, Hotel, dan usaha di semua sektor perekonomian di Restoran. Meski demikian, nilai ini jauh Indonesia berstatus usaha mikro, kecil dan jika dibandingkan dengan rata-rata menengah, dan hanya sebagian kecil yang jam kerja total sektor perekonomian berstatus usaha besar. Dari sembilan sektor yang hanya mencapai 38,66 persen. usaha, sektor pertanian dan perdagangan adalah sektor yang memiliki persentase 3. UMKM SEKTOR KONSTRUKSI UMKM paling besar. Meski demikian, Kriteria UMKM diatur di dalam Undang- persentase UMKM di sektor konstruksi juga masih di atas 90 persen. Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan undang-undang ini, kriteria 3.1. Kontribusi UMKM Sektor Konstruksi UMKM dipisahkan berdasarkan jumlah aset Terhadap Perekonomian Indonesia dan omset dari usaha atau perusahaan. Usaha mikro adalah usaha dengan aset Usaha mikro di sektor konstruksi adalah tidak lebih dari Rp. 50 juta tidak termasuk usaha dengan kontribusi terbesar tanah dan bangunan usaha. Sedangkan kedua dalam hal penyerapan tenaga usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan kerja setelah sektor pengangkutan dan antara Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta tidak komunikasi. Dari total pekerja pada termasuk tanah dan bangunan usaha. sektor konstruksi, 93,82 persennya Sementara, usaha menengah adalah usaha diserap oleh usaha mikro. dengan kekayaan di atas kekayaan usaha kecil namun tidak melebihi Rp 10 Milyar. Tabel 2. 2. Tenaga Kerja 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2012 (%) Sektor Lapangan Usaha Mikro 2010 Jumlah ENTERPRISE Kecil Menengah Besar (6) (1) (2) (3) (4) (5) 13,72 11,15 1. P ertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 11,93 0,03 1,08 0,68 27,05 2. PertambangandanPenggalian 1,01 0,08 0,23 9,84 3. IndustriPengolahan 3,18 2,45 3,00 18,41 0,88 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,00 0,01 0,06 0,81 7,72 5. Konstruksi 0,81 0,47 1,59 4,84 14,99 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,24 4,35 1,85 0,55 6,69 7. Pengangkutan dan Komunikasi 1,61 0,49 1,31 3,28 7,73 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 0,82 0,82 3,24 2,84 4,88 9. Jasa-jasa 3,00 1,08 0,59 0,21 100,00 PRODUK DOMESTIK BRUTO 9,78 12,96 41,45 30,62 108

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Namun demikian, ternyata kontribusi dan sederajat. Para pekerja di tingkat UMKM terhadap total PDB di Indonesia pendidikan ini diperkirakan mengisi masih belum cukup besar. Artinya masih lowongan pekerjaan pada UMKM-UMKM besar peluang bagi usaha berskala di sektor konstruksi. Pernyataan ini tentu mikro hingga menengah ini untuk saja didukung oleh informasi yang dikembangkan lagi. PDB untuk sektor menunjukan bahwa lebih dari sembilan konstruksi sendiri, 66,7 persennya puluh persen tenaga kerja di Sektor merupakan kontribusi dari industri Konstruksi diserap oleh usaha mikro. besar. Padahal jumlah industri besar Dengan demikian pemberdayaan Sektor sektor konstruksi sendiri tidak lebih Konstruksi dapat dilakukan dengan cara dari 10 persen. Ini menunjukan bahwa meningkatkan kualitas sumber daya usaha UMKM di sektor konstruksi masih manusia. bergerak pada besaran proyek yang relative kecil. Beberapa penelitian juga menunjukan bahwa pada umumnya UMKM sektor 3.2. UMKM Konstruksi di Indonesia konstruksi ini bergerak pada proyek Dalam waktu dekat, sektor konstruksi bangunan sipil dan hanya sedikit dari mereka yang terlibat dalam pekerjaan yang berskala mikro hingga menengah proyek elektrikal dan mekanikal. ini akan menghadapi tantangan yang Proyek elektrikal dan mekanikal besar dengan dibukanya Kawasan memang memerlukan keahlian khusus Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan dibandingkan dengan proyek bidang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mau bangunan sipil yang lebih memerlukan tidak mau, UMKM khususnya sektor tenaga dan otot. Sehingga peningkatan konstruksi harus siap menghadapi kualitias sumber daya manusia di sini persaingan dunia luar yang bisa dapat dilakukan dengan memberikan saja memiliki modal lebih besar dan pelatihan-pelatihan ketrampilan khusus lebih professional. Untuk itu, sudah ini. Sehingga, UMKM Sektor Konstruksi selayaknya pemerintah memberi tidak hanya akan bergerak di proyek perhatian besar kepada UMKM Sektor bangunan sipil, tetapi juga akan masuk Konstruksi ini dalam mempersiapkan ke proyek elektrikal dan mekanikal. diri untuk menghadapi perdagangan bebas ini. Selain dapat melakukan ekspansi ke bidang konstruksi yang lain, Beberapa hal yang dapat dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerja ini oleh pemerintah untuk meningkatkan akan meningkatkan profesionalisme kemampuan UMKM Sektor Konstruksi tenaga kerja. Profesionalisme ini di Indonesia antara lain dengan penting demi menjaga kualitas meningkatkan sumber daya manusia produksi yang dihasilkan sehingga daya ataupun memberikan bantuan modal. saing perusahaan pun akan meningkat. Selain itu, sosialisasi tentang budaya Seperti telah disebutkan sebelumnya, produksi yang berkualitas juga perlu bahwa lebih dari lima puluh persen ditanamkan sehingga kepuasan tenaga kerja di Sektor Konstruksi masih konsumen pun akan terjaga. berpendidikan sekolah dasar dan dua puluh empat persen berpendidikan SMP 109 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PERAN SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA Pangsa pasar usaha konstruksi Sehingga kemudahan akses terhadap yang berskala mikro, kecil ataupun pinjaman finansial perlu ditingkatkan menengah kebanyakan melakukan demi meningkatkan daya saing usaha proyek-proyek APBN ataupun APBD. mikro kecil dan menengah. Hal ini diperkirakan karena kemampuan finansial yang terbatas dari skala usaha ini. Kemampuan finansial dapat memberikan dampak yang besar terhadap maju tidaknya suatu usaha. 110

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL Pasar Tunggal Asean, Ujian Pertama Pemangku Kepentingan Jasa Konstruksi Indonesia Memasuki Pasar Global Jimmy Siswanto Juwana Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015 Sebentar lagi Pasar Tunggal Asean akan menjadi kenyataan, tepatnya mulai tanggal 31 Desember 2015, namun masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, khususnya kesiapan penyedia jasa konstruksi Indonesia dalam menghadapi fenomena Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pendahuluan Sejak dibentuknya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada tahun 1999, berbagai pasang surut telah dilalui, telah banyak biaya, waktu, pikiran, dan energi yang terkuras. Sudah banyak yang telah dilakukan dan dicapai, tetapi di lain pihak masih banyak pula hal-hal yang terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku jasa konstruksi, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi maupun tenaga kerja konstruksi, tetap saja belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat jasa konstruksi. Kendala yang ada mulai dari masalah kelembagaan, implementasi tugas pokok, sampai pada optimasi mutu layanan LPJK. Sebagian orang paham atas kendala yang ada sebagai bagian dari dinamika perubahan yang terus ada sejalan dengan perkembangan dunia industri konstruksi, tetapi ada juga pihak-pihak yang tidak dapat mengerti mengapa lembaga yang sudah hampir berusia 15 tahun belum dapat sepenuhnya lepas dari belenggu dan kemelut masalah laten, masalah layanan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. Beberapa komitmen Indonesia untuk jasa konstruksi di berbagai fora internasional, untuk bidang pekerjaan pra pemasangan pada bidang konstruksi (Central Product Classification – CPC 511), pekerjaan konstruksi Jimmy Siswanto Juwana Lektor Kepala pada Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti. Alumni Jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti, Jakarta, memiliki Diploma Akta Mengajar V dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bandung, meraih gelar Master of Science in Architectural Engineering dari Pennsylvania State University, Amerika Serikat dan kandidat Doktor di bidang Sustainable Development Management melalui sandwich program Universitas Trisakti & Colorado State University pada tahun 2010. Menjabat Ketua Komite Kerjasama Luar Negeri pada Kepenurusan LPJK Nasional periode 2010-2014, di samping tugasnya sebagai Staf Ahli Rektor Universitas Trisakti. 111 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL umum bangunan (CPC 5112), pelaksanaan Tinjauan terhadap Peran konstruksi umum untuk teknik sipil (CPC 513), Perusahaan Jasa Konstruksi konstruksi perdagangan khusus (CPC 515), Profil perusahaan jasa konstruksi di Indonesia pekerjaan instalasi dan perakitan (CPC 514 & sebagian besar terdiri atas perusahan skala 516), pekerjaan penyelesaian dan penataan kecil dan menengah, sedang hanya sekitar lima bangunan (CPC 517), dan jasa penyewaan terkait persen memiliki kualifikasi besar. Perusahaan perlengkapan konstruksi atau penghancuran skala besar ini pada umumnya merupakan bangunan atau pekerjaan rekayasa sipil Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) dengan operator (CPC 518). Demikian pula yang melaksanakan sebagian besar pekerjaan untuk sektor jasa terkait konstruksi, seperti jasa konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran arsitektural (architectural services – CPC 8671), Pendapatan Biaya Negara/Daerah (APBN/D). jasa keinsinyuran (engineering services – CPC Hal ini merupakan hal yang wajar karena 8672), dan jasa rekayasa terintegrasi (integrated BUMN/D bukan saja memiliki sumber daya engineering services – CPC 8673). dan pengalaman yang lebih baik, tetapi juga memperoleh dukungan dari institusi negara Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengkritisi yang mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memperpanjang polemik yang ada, tetapi pembinaan, di samping institusi lain yang hanya mencoba melakukan berbagai tinjauan secara khusus berkewajiban membina sektor terhadap peran pemangku kepentingan konstruksi. jasa konstruksi yang memberi imbas bagi maju mundurnya kelembagaan yang tersirat Dengan kondisi seperti ini dapat dimaklumi menyandang pengertian kewajiban dalam hanya sebagian kecil yang berpotensi untuk pembinaan bidang industri konstruksi di mampu menembus pasar global, sedang Indonesia. Meskipun hal ini tidak serta merta sebagian besar lain cukup puas jika dari dan otomatis menentukan tingkat kehandalan tahun ke tahun memperoleh pekerjaan yang dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi, dapat menyambung hidup karyawan beserta namun tetap diharapkan dapat memainkan keluarganya. Seyogyanya BUMN/D difokuskan peran penting dalam percaturan industri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan konstruksi dalam skala lokal daerah, nasional, konstruksi yang tingkat kerumitannya tinggi regional dan manca negara. dan memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional, sedang pekerjaan-pekerjaan lain dapat Namun perlu dipahami, bahwa kehadiran pelaku diserahkan kepada pihak swasta, termasuk jasa konstruksi asing akan membuat sistem perusahaan dengan kualifikasi menengah dan yang terkait penyelenggaraan jasa konstruksi kecil. Hal ini untuk menghindari agar perusahaan menjadi semakin berkembang, mengakibatkan kecil dan menengah tidak merasa dimarjinalkan semakin banyak kendala terhadap pilihan yang dan berkesempatan mendapat peluang untuk dapat dilakukan. Selanjutnya, semakin terbatas tumbuh berkembang menjadi perusahaan yang pilihan, semakin sempit jangkauan pandangan lebih besar dengan spesialisasi tertentu. pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Ini merupakan pertanda menyempitnya ruang Perusahaan konstruksi yang melibatkan tenaga pengembangan kultur sistem kognitif sebagai kerja cukup besar akan memberi peluang proses pembentukan ikatan kultural secara bisnis usaha lainnya, sehingga dengan makin cepat (Bale, 1995). meningkatnya aktivitas perusahaan konstruksi akan memberikan efek ganda pada sektor lain 112

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL yang merupakan bagian rantai pasok yang Dengan kondisi seperti ini sangat sulit bagi mendukung proses pekerjaan konstruksi. perusahaan dengan kualifikasi kecil menengah Jika paradigma pembinaan perusahaan jasa untuk dapat bertahan di tengah serbuan konstruksi kecil/menengah tidak mengalami badan usaha asing dan menikmati kehadiran perubahan, maka bukan tidak mungkin akan MEA. Perusahaan besar harus mengambil timbul kendala non teknis dengan hadirnya peran dalam membina perusahaan yang penyedia jasa asing yang hanya mungkin lebih kecil untuk memperoleh pengalaman bermitra dengan perusahaan dengan tingkat bagi peningkatan kemampuan teknis dan kemampuan yang sama. manajerialnya, sehingga pada saatnya nanti dapat memainkan peran yang lebih penting Bagaimana mungkin sebagian besar perusahaan dan lebih besar dengan penuh tanggung jawab jasa konstruksi dapat meningkatkan potensi, dan keyakinan diri. kualitas dan pengembangan usaha, jika perusahaan kecil/ menengah tersebut tidak Badan usaha, secara kelembagaan, perlu diberi peluang untuk menikmati keuntungannya memperhatikan sistem-sistem yang ada di secara wajar. Sebagian keuntungannya habis sekitarnya, tidak saja fokus pada fokus pada untuk membayar modal kerja dengan tingkat masalah teknis, tetapi juga aspek sosial budaya, bunga yang cukup tinggi, sebagian lagi politik dan legal, serta pertimbangan ekonomi karena pagu anggaran yang diperolehnya dari (Accel Team, 2006). perikatan sub kontrak hanya dinikmati oleh perusahaan besar. EKsiOsNteOmMI TsEisKtNemIK KBEALDEAMNBAUGSAAHAAN SOSIsAiLstBeUmDAYA siDstAeNmLPEOGLAITLIK 113 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL Organisasi dan Lingkungannya Mutual Recognition Arrangement (MRA) Interaksi di antara berbagai sistem yang ada, dimungkinkan untuk memperoleh Asean baik yang ada dalam internal badan usaha Architect (AA) untuk profesi arsitek dan Asean maupun yang berada di sekitarnya dapat Chartered Professional Engineer (ACPE) untuk mengidentifikasi arus pasokan material, dana, sebelas bidang keteknikan, namun jumlah tenaga kerja, peralatan, informasi, komunikasi peminat masih kurang jumlahnya. Meskipun dan hal-hal lain yang terkait dengan rantai proses untuk memperoleh AA dan ACPE pasok. Selanjutnya, jika dimungkinkan dengan melalui Indonesia Monitoring Committee (IMC) menambah frekuensi hubungan kerjasama yang cukup mudah dan sederhana, namun karena secara matematik akan meningkatkan dampak informasi tentang manfaat sertifikat profesi pada produktivitas, sekaligus memperoleh Asean ini belum tersosialisasi secara masif dan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi merata, pertumbuhan tenaga ahli Indonesia pesaing dengan jaringan pemasoknya atau yang memiliki AA dan ACPE terbilang lamban, hubungan antara badan usaha yang merupakan dibandingkan negara Asean lainnya, seperti pesaing dengan pelanggannya. Malaysia, Singapura dan Vietnam. Bale (1995) juga mengingatkan bahwa strategi Ada dugaan bahwa bidang usaha konstruksi pengembangan usaha, terutama pada adanya bukan tempat yang langgeng bagi pilihan untuk perubahan budaya dengan masuknya tenaga pengembangan karir yang berkelanjutan. Ini asing ke Indonesia, tidak secara cepat dapat terlihat bahwa sebagian tenaga ahli yang bekerja mengubah pola kerja, tetapi yang lebih penting di perusahaan jasa konstruksi sebagian besar mengubah pola pikir, merubah paradigma merupakan karyawan lepas (freelancer), dan pengelolaan organisasi yang tidak bertumpu hanya sedikit perusahaan jasa konstruksi yang hanya pada tujuan yang nyata saja, tetapi pada memiliki karyawan tetap dengan kemungkinan pengembangan sosial dengan memperhatikan jenjang karir yang jelas dan menjanjikan. Kondisi hubungan antar manusia yang merupakan ini terlihat dengan menurunnya minat lulusan elemen investasi yang sangat penting. sekolah menengah untuk melanjutkan studinya di bidang teknologi pada perguruan tinggi, Tinjauan terhadap PeranTenaga Kerja Konstruksi dibandingkan dengan bidang kedokteran, Apresiasi dan renumerasi bagi tenaga ekonomi/manajemen, dan hukum. Biaya kuliah profesional lokal berbanding seperti bumi yang tinggi, dengan rata-rata masa studi yang dengan langit dengan tenaga kerja asing. lebih lama serta ketidakpastian jenjang karir Meskipun berdasarkan regulasi tenaga setelah lulus sarjana tentu saja mengurangi kerja konstruksi lokal dimungkinkan untuk minat kebanyakan lulusan sekolah menengah. memperoleh imbalan jasa yang besar, namun Tanpa insentif pemerintah, dikuatirkan pada pada kenyataannya apresiasi yang diterima saat MEA sudah melewati tahap awal, Indonesia berada jauh di bawah impian para tenaga kebanjiran tenaga ahli teknik dari negara-negara profesional lokal. Hal ini bukan saja dikarenakan Asean, karena ketersediaan tenaga teknik pagu anggaran untuk suatu pekerjaan terlalu Indonesia jumlahnya tidak sebanding dengan kecil, tetapi karena ketentuan penerimaan yang peluang proyek yang ada, apalagi jika dikaitkan cukup besar tidak sejalan dengan ketentuan dengan adanya Master Plan Percepatan dan yang terkait dengan regulasi perpajakan. Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selanjutnya, selama lima tahun terakhir tenaga ahli Indonesia yang memiliki Sertifikat Tenaga kerja tidak boleh cepat berpuas diri Keahlian (SKA), berdasarkan ketentuan dengan hasil yang telah dicapainya, mereka 114

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL perlu secara terus menerus meningkatkan yang dilakukan. Pada perubahan yang akan efisiensi dan produktivitas kerjanya, mampu terjadi dengan hadirnya pasar tunggal Asean di untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya mana lebih banyak hal lazim digunakan, cepat, tanpa melupakan kode etik dan tata laku tidak terduga serta lebih rumit dari sebelumnya, profesinya. Dengan demikian tenaga kerja diperlukan pemikiran yang kritis dan tindakan konstruksi Indonesia bukan saja mampu yang tepat, apapun alat dan metode yang berperan aktif dalam kegiatan Master Plan digunakan (Bloack & Gregegersen, 2003).. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tetapi juga mampu Salah satu hal yang terpenting dalam perubahan melakukan ekspansi ke manca negara sebagai perilaku tenaga kerja adalah adanya transparansi Ilustrasi dibuat oleh: Ir. Indartoyo, MSA dan kejujuran dalam pengelolaan badan usaha. Tenaga Kerja Lokal vs Tenaga Kerja Asing Kedua aspek tadi akan mendukung kredibilitas tenaga kerja profesional. dan akuntabilitas dalam Hal praktis yang perlu diingat oleh tenaga banyak kegiatan badan kerja adalah mengingat dan mencari kembali usaha. Prinsip ini akan dalam ingatan tanpa peduli berapa rumit dan menggerakkan akar rumput, komprehensif-nya model, kerangka kerja, teori tenaga kerja konstruksi, atau gagasan yang ada. Jika kemampuan untuk untuk berpartisipasi dan mengingat dan mencari kembali pada saat berbagi untuk memperkaya pekerjaan membutuhkannya, maka itu akan pengembangan kapasitas berakhir pada perbedaan pada implementasi ke arah proses yang berkelanjutan. Tidak ada lagi manipulasi data untuk kepentingan yang berkuasa yang tidak peduli tentang semangat dan falsafah perusahaan (Smith, 1995). Tinjauan terhadap Peran Masyarakat Intelektual Saat ini seakan-akan ada jurang pemisah antara masyarakat intelekual yang berada di lingkungan perguruan tinggi dengan masyarakat jasa konstruksi yang menjadi pelaku dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Para pengelola pendidikan tinggi begitu asyiknya dengan dunia akademik yang digelutinya tanpa peduli apakah ilmu yang diberikan pada mahasiswa cukup memadai untuk membekali mereka setelah menjadi sarjana, sedang masyarakat jasa konstruksi begitu frustasi 115 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL memperoleh lulusan perguruan tinggi yang interdependensi, terlalu banyak perspektif, tidak dapat secara langsung menyesuaikan diri terlalu banyak menggunakan istilah dan dengan lingkungan pekerjaan dan profesi yang kata-kata yang sulit, dan terlalu banyak dipilihnya. menggunakan referensi, sehingga sulit diikuti oleh praktisi; bahasanya seakan-akan dalam Masyarakat intelektual yang seyogyanya tataran para dewa dan tidak membumi. menyiapkan tenaga kerja yang handal dan profesional melalui serangkaian kurikulum Masyarakat intelektual perlu membuka diri dan silabusnya, namun pada kenyataan dengan perkembangan yang dicapai oleh mengabaikan kebutuhan pasar konstruksi institusi pendidikan lain dalam menyiapkan sebagai bagian dari perencanaan substansi tenaga yang dibutuhkan oleh pasar tenaga program studinya. Kurikulum yang kaku kerja, dengan merancang program studi, tidak dapat mengakomodasi perkembangan kegiatan penelitian dan inovasi yang diperlukan kebutuhan pasar yang berjalan begitu cepat bagi praktisi dunia konstruksi melalui temuan karena tuntutan pasar global. Di lain pihak, teknologi tepat guna dengan memadukan pengembangan kurikulum dilakukan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat hati-hati, karena dampaknya baru dengan potensi dan kearifan lokal. terlihat 5-10 tahun kemudian, serta membawa konsekuensi pada penyiapan sarana prasarana Tinjauan terhadap Peran Instansi pendidikan yang investasinya tidak murah. Pemerintah Banyak pihak masih beranggapan bahwa Dari kondisi ini, terkesan bahwa masyarakat peran pembinaan jasa konstruksi hanya pada intelektual tidak begitu paham akan apa itu Kementerian Pekerjaan Umum, karena selama MEA, dan apa pula dampak Pasar Tunggal Asean ini kementerian ini identik dengan pekerjaan bagi bisnis pendidikan tinggi, atau mungkin infrastruktur, dan pekerjaan infrastruktur tidak peduli akan nasib lulusannya dalam dianggap mewakili pekerjaan konstruksi. kancah persaingan global. Hudson, Haas, dan Uddin (1997) menyatakan bahwa Anggaran pendidikan yang menurut Adendum lingkup infrastruktur meliputi fasilitas transportasi, Undang-Undang Dasar 1945 sebesar 20% dari sumber daya air dan limbah cair, pengelolaan APBN, tidak memiliki dampak strategis bagi sampah, produksi energi dan distribusinya, investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bangunan gedung (termasuk perumahan dan memiliki keunggulan komparatif. permukiman), fasilitas rekreasi dan komunikasi. Negara maju dengan tradisi akademis yang Dengan melihat lingkup infrastruktur, maka cukup panjang tidak segan-segan untuk jelas bahwa Kementerian Pekerjaan Umum mengubah pendekatan dalam menyiapkan saat ini hanya memiliki lingkup tanggung SDM yang potensial. Teknologi tidak semata- jawab dan wewenang pada sebagian fasilitas mata dijadikan keunggulan tetapi juga transportasi (jalan, jembatan dan terowongan diperuntukkan untuk meningkatkan watak dan jalan), sumber daya air, dan bangunan gedung, perilaku individu dalam menjalankan praktik sedang fasilitas kereta api, moda transportasi profesionalnya. laut dan udara termasuk stasiun, pelabuhan dan bandar udara menjadi ranah Kementerian Masyarakat intelektual, sebagaimana Elfring Perhubungan, Pengolahan Limbah masuk dan Volberda (2001) sering menggunakan dalam ranah Kementerian Lingkungan Hidup, konsep yang terlalu banyak interkorelasi dan Energi dan distribusinya masuk ke dalam ranah 116

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dalam konteks ini, aparat pemerintah sebagai unsur fasilitas rekreasi mungkin masuk ke dalam ranah layanan publik perlu lebih membuka diri dan lebih Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, peka terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan Komunikasi merupakan bagian dari ranah dan melalui jaringan organisasi di pusat dan di Kementerian Komunikasi dan Informasi. daerah dapat melakukan pembinaan dengan target capaian kinerja yang terukur bagi kepentingan Dengan tersebarnya pekerjaan konstruksi masyarakat, terutama dengan terbukanya berbagai di beberapa kementerian, koordinasi antar sektor usaha sebagai konsekuensi MEA. kementerian menjadi sangat penting agar pembinaan semua sektor konstruksi dapat Setiap organisasi, termasuk kelembagaan terbagi secara merata dan mendapat perhatian instansi pemerintah yang tidak memiliki secara optimal dan proporsional. teknologi informasi yang efektif tidak akan mampu untuk menjalankan kegiatannya yang Pembinaan yang dimaksud bukan saja dalam merupakan tugas pokok dan fungsinya secara penyiapan pranata yang terkait pembinaan efisien dan efektif, serta sulit bersaing dengan badan usaha yang terkait dengan bidang layanan pihak negara Asean yang mungkin kegiatan yang terkait, tetapi juga pembinaan lebih siap untuk memenangkan persaingan di terhadap ketersediaan standar kompetensi pasar global di mana kemungkinan perubahan kerja yang diperlukan untuk mendukung dapat muncul dalam sekejap. Keengganan perkembangan dan kemajuan di masing- untuk mengganti teknik dan model layanan masing bidang yang merupakan lingkup yang lama menjadi kendala untuk melakukan tanggung jawab dan kewenangannya. intervensi ke pasar manca negara (Lawler & Worley, 2006). Di samping kementerian yang secara teknis terkait langsung dengan bidangnya, koordinasi Bale (1995) juga menjelaskan jika budaya institusi juga perlu melibatkan Kementerian Pendidikan sudah mulai stagnan dan kehilangan vitalitasnya dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja serta semangat untuk maju berkembang, sudah dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan saatnya strategi lain diusulkan untuk suatu Usaha Kecil/Menegah, Kementerian Keuangan, perubahan. Hal ini tidak dimaksudkan untuk serta Kementerian BUMN, agar pembinaan melestarikan dan mengembangkan budaya yang diperlukan untuk pelaku jasa konstruksi yang ada, tetapi untuk mentransformasi pada dapat difasilitasi melalui kebijakan publik yang sesuatu yang lain. Usulan yang muncul dalam komprehensif dan afirmatif. konteks merespons terhadap adanya krisis, ketidakefisienan, dan penyakit budaya. Kondisi Koordinasi dan kebijakan afirmatif ini hanya dapat dihentikan oleh suatu perubahan diperlukan dalam menyiapkan regulasi lokal kerangka kerja dan struktur budaya. Untuk itu (domestic regulation) yang secara cerdas dan diperlukan perubahan orientasi dan struktur cermat yang ditujukan bagi ketahanan nasional budaya. dan kepentingan masyarakat jasa konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Tinjauan terhadap Peran Perusahaan Indonesia, tetapi juga tidak bertentangan Barang & Jasa Mitra Usaha Jasa dengan komitmen dan kesepakatan yang telah Konstruksi dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain, Perusahan Barang & Jasa pendukung proses baik dalam perjanjian internasional, regional, konstruksi, baik yang secara langsung merupakan maupun kesepakatan bilateral dan multilateral. rantai pasok pelaksanaan konstruksi, maupun 117 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL yang keberadaannya secara tidak langsung gambar berikut ini (Azapagic, Perdan & Clift, mempengaruhi laju perkembangan pasar 2004): konstruksi, perlu secara bersama mendukung ketersediaan barang dan jasa dengan disparitas Kepedulian pada aspek teknologi menunjukkan biaya yang tidak fluktuatif. keahlian dan keunikan tenaga kerja, dimana tenaga ahli dan terampil mengaplikasikan ilmu Dalam konteks ini ada dua hal yang perlu pengetahuan yang dimilikinya. Kepedulian pada mendapat perhatian dan dukungan berbagai aspek lingkungan menunjukkan kemampuan pihak terkait, baik untuk mendukung dan daya dukung lahan untuk keberlanjutan penyusunan kebijakan maupun yang menjaga kehidupan manusia baik berupa bahan maupun implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut. energi yang diperlukan oleh masyarakat, serta kapasitas bumi untuk menampung orang Pertama, kemampuan dan ketersediaan usaha berikut emisi, akibat proses produksi/aktivitas manufaktur dan pemasok bahan bangunan dan dan limbah yang dihasilkan. Kepedulian pada peralatan yang bertumpu pada potensi lokal. aspek sosial menunjukkan harapan masyarakat Makin tinggi kandungan lokal, makin murah dan aspirasi agar dapat hidup dengan layak dan biaya produksinya, dan dengan demikian akan memiliki kualitas kehidupan yang sama bagi memberikan kemampuan untuk bersaing semua. dengan produk-produk impor. Tinjauan terhadap Peran Unsur Kedua, kemampuan untuk mendistribusikan Organisasi Masyarakat produk-produk lokal secara merata, dengan Mutu pekerjaan, mutu layanan, dan mutu jaminan mutu sesuai standar, harga pasar yang produk hanya dapat terjaga jika masyarakat stabil dengan perbedaan disparitas harga yang secara terus menerus memberikan perhatian kecil, serta waktu pengiriman yang teratur. dan kepedulian tentang kinerja pelaku jasa konstruksi. Perhatian dan kepedulian tersebut Di samping kedua hal tersebut, untuk melindungi dapat dilakukan melalui kritik yang membangun produk lokal, diperlukan kebijakan untuk dan pengawasan yang sehat. memberlakukan insentif bagi penggunaan produk lokal, dan penentuan bea masuk yang Tiga Dimensi Keberlanjutan tinggi bagi produk impor yang jenisnya sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, diharapkan para mitra usaha jasa konstruksi secara bersama meningkatkan jejaring kerja, membentuk aliansi strategis dan membuat kelompok kerja berdasarkan bidang yang spesifik untuk nantinya dapat mengimbangi bidang-bidang pekerjaan yang merupakan keunggulan dari perusahaan dan/ atau tenaga kerja dari negara anggota Asean. Peran mitra usaha jasa konstruksi juga perlu memperhatikan kepeduliannya terhadap aspek keberlanjutan, sebagaimana terlihat pada 118

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL Organisasi masyarakat diharapkan perannya Kebijakan pemerintah yang afirmatif, didukung sebagai pendukung kemajuan dan dengan program pendidikan pelatihan yang perkembangan industri konstruksi dengan terkait langsung dengan kebutuhan pasar selalu memberikan informasi tentang berbagai konstruksi, lalu diikuti dengan kesungguhan indikasi praktik-praktik yang kurang terpuji oleh tenaga kerja konstruksi dan dikerjakan dari para pemangku kepentingan. Organisasi oleh perusahaan konstruksi dengan mitra masyarakat hendaknya menjadi mata, menjadi srategisnya yang menjunjung tinggi norma dan telinga, dan menjadi mulut bagi keberlanjutan etika profesionalnya, serta selalu dikawal oleh industri konstruksi nasional yang dapat organisasi masyarakat yang berpikiran objektif dibanggakan. dan dewasa, akan merupakan satu kesatuan yang bahu membahu dalam menghadapi Menjadi mata untuk melihat hal-hal yang tantangan global, yang diawali dengan hadirnya dapat disempurnakan, menjadi telinga untuk MEA tahun mendatang. mendengar informasi yang dapat meningkatkan keandalan dan daya saing pelaku jasa konstruksi, Kesatuan yang kompak ini akan mewujudkan dan menjadi mulut untuk menginformasikan Indonesia Incorporated, berintikan dukungan kemampuan dan prestasi pelaku jasa konstruksi penuh dari pemerintah berupa kebijakan nasional. fiskal dan perbankan, dukungan masyarakat intelektual berupa hasil penelitian dan Organisasi masyarakat dapat merupakan metodologi kerja yang efektif dan efisien, tekanan internal dan eksternal melalui tenaga kerja yang handal, profesional dan komunikasi, teknologi informasi komputer, beretika, serta perusahaan yang produktif, bio-teknologi, dan dapat berdampak pada memiliki komitmen dan karya yang bermutu perubahan yang drastis dan cepat pada dunia serta memilki keunggulan komparatif, serta usaha, termasuk usaha jasa konstruksi (Hor, masyarakat yang secara bersama melindungi 1995). usaha anak bangsa untuk dapat tumbuh tegak dan berdiri dengan bangga berdampingan Organisasi masyarakat yang merupakan dengan sesama negara Asean, dan secara kelompok independen dan mandiri dapat bertahap namun pasti dapat lulus ujian untuk memainkan peran sentral yang menjembatani menyongsong pasar global di tahun 2020. semua kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan konstruksi. Organisasi Untuk itu semua pemangku kepentingan secara masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan perubahan di bidang dengan bantuan media massa dapat menjadi industri, dengan munculnya pesaing baru, pemasok kekuatan besar dalam mendorong kemajuan baru, pengabungan usaha baru; di bidang politik, penyelenggaran konstruksi di Indonesia. dengan perubahan pemerintahan dan legislatif yang baru serta regulasi baru; di bidang ekonomi Penutup dengan adanya perubahan tingkat inflasi dan Dari pembahasan di atas terlihat bahwa peran suku bunga, dan pengangguran; di bidang dari pemangku kepentingan sangat besar sosial dengan pertumbuhan penduduk, perilaku pengaruhnya bagi maju mundurnya sektor komunitas dan masyarakat, serta tata nilai baru; konstruksi di Indonesia. Ini merupakan ujian dan di bidang teknologi dengan adanya terobosan pertama dan apakah pelaku jasa konstruksi ilmu pengetahuan baru, produk-produk baru, mampu melompati batu pertama yang bernama pemanfaatan teknologi baru (Feldman, 2006). MEA. 119 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PASAR TUNGGAL ASEAN, UJIAN PERTAMA PEMANGKU KEPENTINGAN JASA KONSTRUKSI INDONESIA MEMASUKI PASAR GLOBAL jenjang karir- profesionalisme perusahaan petenaga jasa kerja konstruksi konstruksi peluang kerja- skkni-pengembangaknektrrkjiate-rriisaettepnasaagra lulusan- tempat kerja kurikulum instansi dkuekkuounmngpggaaruanltaisnfo-sialkriteria-biaya masyarakat pemerintah kepaashloikaan/nkbeaterraanmg/pjialsaan- intelektual kebijakan afirmatif- jaminan-komitmen investasi Regulasi- gagasan- kritisi praktik nyata batasan-alternartainftai pasok-inovasi perusahaan unsur barang & jasa organisasi masyarakat mitra usaha jasa konstruksi Produk lokal- dukungan konsumen Indonesia Incorporated Kehidupan manusia bagaikan suatu perjalanan, ia tidak dinilai dari rentang waktu yang dilalui, tetapi dari perbuatan baik yang telah dilakukannya untuk sesama, untuk orang yang memberikan rasa peduli dan berbagi, untuk orang yang bekerja dan membantu memberi solusi atas banyak permasalahan, untuk orang yang dimarjinalkan dan tidak dihormati oleh karena sesuatu kondisi, dan untuk orang yang tidak mendapatkan apresiasi yang selayaknya, serta untuk pemangku jasa konstruksi Indonesia dalam menyongsong pasar tunggal Asean, pintu masuk pertama menuju pasar global… Actio recta non erit, nisi recta fuerit voluntas – perbuatan yang benar tidak akan muncul tanpa ada niat yang baik .. (Seneca – Filsuf Romawi, Tahun 4 SM – 65). 120

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA DAFTAR PUSTAKA Accel Team (2006); “Open Systems Approach to Organizational Development”, http:// www. Accell-team. com, diakses tanggal 30 Juli 2012. Azapagic A., Perdan, S. & Clift, R. (2004); Sustainable Development in Practice – Case Studies for Engineers and Scientists, John Wiley & Sons, Ltd., Southern Gate, Chichester. Bate, P (1995); Strategies for Cultural Change. Butterworth Heinemann, Oxford. Black, J.S dan Gregersen, H.B (2003); Leading Strategic Change – Breaking Through the Brain Barrier, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. Hor, K.K. (1995); Applying Sun Tzu’s Art of War in Corporate Politics, Pelanduk Publications, Petaling Jaya. Feldman, K. (2006),”Strategic Planning for Improved Organizational Performance”, http://www. changeperform.com.au, diakses tanggal 24 Juni 2010. Hudson, W.R., Haas, dan Uddin, W. (1997) Infrastructure Management; McGraw-Hill, New Yortk. Lawler III, E.E. & Worley, C.G. (2006); Built to Change – How to Achieve Sustained Organizational Effectiveness, Jossey-Bass, San Fransisco. Smith, H. (1995); Rethinking America – Innovative Strategies and Partnerships in Business and Education, Avon Books, New York. Volberda, H.W. dan Elfring, T. (2001) Rethinking Strategy, Sage; London. 121 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA Terobosan Kebijakan dan Konsolidasi Para Pemangku Kepentingan Untuk Masa Depan Tenaga Terampil Konstruksi Indonesia Dr. Ir. Masrianto, MT Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU Hasto Agoeng Sapoetro, S.ST, MT Kepala Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU Dimas Bayu Susanto, ST Staff di Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU Banyak sekali kebijakan yang telah diambil pemerintah terkait dengan pembinaan pekerja konstruksi Indonesia (red: tenaga terampil konstruksi). Pelatihan yang dianggap sebagai mainstream untuk membina para pekerja ini telah diselenggarakan sejak 3 (tiga) dekade terakhir. Mestinya hari ini kita sudah banyak memetik hasil dari peningkatan kualitas para pekerja dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur. Namun, tetap saja berita miring mengenai kualitas infrastruktur kita masih acap kali terdengar. Isu mengenai kegagalan konstruksi, kecelakaan kerja konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang tidak optimal masih menghiasi headline nasional. Kambing hitamnya adalah kinerja konsultan perencana maupun pengawas, kontraktor dan bahkan pengguna jasa yang dituding tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Ujungnya adalah persoalan human resources yang tidak terkelola dengan baik. Pemerintah dihadang persoalan pelik ketika kapasitas yang dimiliki tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada. Jumlah SDM konstruksi yang mencapai 6,9 juta, dengan komposisi pekerja yang belum bersertifikat sekitar 6,5 juta (BPS, 2013) cukup menyulitkan pemerintah untuk mencari formula terbaik bagi pembinaan SDM konstruksi. Persoalannya kemudian tidak hanya berhenti pada isu supply and demand saja, tetapi koordinasi lintas sektoral yang rentan dan mengalami fragmentasi. Tarik ulur kebijakan sertifikasi, terkendalanya program GNPK 2010-2014, kelembagaan jasa konstruksi yang masih perlu adaptasi dan persoalan beban pembiayaan yang tak kunjung selesai menambah daftar panjang pekerjaan rumah kita. Pada akhirnya, kita semua sepakat bahwa jangan sampai tenaga terampil kepentingannya terabaikan. Dibutuhkan terobosan kebijakan dan konsolidasi para pemangku kepentingan untuk memecahkan kebuntuan ini. Kata kunci: pekerja konstruksi, pelatihan, pemangku kepentingan, terobosan 122

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA PENDAHULUAN konstruksi pun banyak, dan selalu dalam setiap Indonesia bersama 9 negara ASEAN lainnya pembangunan infrastruktur mampu memicu akan memasuki ASEAN Economic Community bangkitan ekonomi masyarakat sekitar proyek. (AEC) pada akhir tahun 2015. Diharapkan hal ini Adanya program Masterplan Percepatan dan akan memperkuat daya tawar ASEAN terhadap Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia APEC (Asia Pacifik Economic Community), NAFTA (MP3EI) telah menjadi katalisator perkembangan (North America Free Trade Area), ASEAN + 1 dunia konstruksi Indonesia. Total investasi yang (China, Korea, Jepang, Australia dan New Zeland) diperlukan untuk MP3EI mencapai Rp 4.000 dan kerjasama regional lainnya. Daya saing dan Trilyun sampai dengan tahun 2025. Sedangkan produktivitas dibutuhkan sebagai imunisasi kebutuhan infrastruktur sebagai pendukung menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. mencapai lebih dari Rp 1.700 Trilyun dimana Salah satu kunci untuk menggerakkan ekonomi sebagian besar akan diselesaikan pada kurun (key for-factor driven economic) dalam rangka waktu 2010-2014 ini. mempertahankan daya saing dan produktivitas adalah berkembangnya infrastruktur dengan Griifin R. dalam Business (2006) menyatakan baik, disamping berfungsinya lembaga-lembaga bahwa tenaga kerja (SDM) adalah salah satu publik dan swasta, stabilitas lingkungan makro unsur penting yang menentukan kelancaran dan ekonomi, dan tenaga kerja yang sehat dengan keberlanjutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi minimum mendapatkan pendidikan dasar bangunan. Secara umum, saat ini ada lima hal (WEF, 2014). yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (labor), modal (capital), sumber Infrastruktur adalah motor pertumbuhan daya fisik (physical resources), kewirausahaan ekonomi. Infrastruktur di Indonesia tumbuh (entrepreneurship), dan sumber daya informasi dengan pesat mencapai 6,54% per tahun, (information resources). Manusia adalah faktor melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia produksi utama yang menentukan kemakmuran 5,21% per tahun dan menjadi sektor primadona suatu bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada setelah jasa pengangkutan dan komunikasi artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang tumbuh 10,23% per tahun (tabel 1). yang mengolahnya. Alokasi sumber daya manusia Keterkaitan industri hulu (backward linkage) yang efektif merupakan syarat yang dibutuhkan dan industri hilir (forward linkage) sektor (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (%) Triwulan I-2014 terhadap No Lapangan Usaha Triwulan I-2013 1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 2 Pertambangan dan Penggalian 3.30 3 Industri Pengolahan -0.38 4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 5.16 5 Konstruksi 6.52 6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 6.54 7 Pengangkutan dan Komunikasi 4.59 8 Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan 10.23 9 Jasa-Jasa 6.16 PDB 5.81 PDB Tanpa Migas 5.21 Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 5 Mei 2014 5.56 123 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA (Adam Smith, 1729-1790). Era perdagangan kebutuhan akan pelatihan, namun kemampuan bebas yang diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk mencukupinya masih pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia terbatas. Kondisi ini harus disadari oleh para ketiga menuntut kualitas SDM yang handal. pemangku kepentingan, dimana pelatihan Kompetensi SDM menjadi hal yang sangat konstruksi semestinya bukan hanya domain diperhitungkan disini untuk daya saing antar Kementerian PU saja, tetapi keterlibatan bangsa. kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah dan swasta sangat dibutuhkan. Maslow (dalam Siagian, 1981) menyebutkan 5 tingkatan kebutuhan SDM, yaitu: (1) Seiring perjalanan waktu, pelaksanaan Kebutuhan Fisiologis atau Physiological Needs, pembangunan SDM konstruksi dirasa masih (2) Kebutuhan Keamanan atau Safety Needs, belum memenuhi gap antara permintaan dan (3) Kebutuhan sosial atau Social Needs, (4) penyediaan serta belum menjawab tuntas Kebutuhan Prestise atau Esteem Needs, (5) seluruh persoalan terkait SDM konstruksi. Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja atau Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Self Actualization. Sehingga, menciptakan sebentar lagi akan tiba, sehingga seluruh tenaga kerja konstruksi yang kompeten dapat stakeholder perlu melakukan percepatan dan dilakukan dengan pelatihan/pendidikan dan perluasan pembangunan SDM konstruksi uji kompetensi dengan mengacu kepada Indonesia untuk mengejar ketertinggalan standar kompetensi yang telah ditetapkan. dengan berbagai terobosan-terobosan Disparitas antara kompetensi yang dibutuhkan kebijakan. Terobosan kebijakan tersebut perlu di lapangan dengan kompetensi yang didukung dengan kelembagaan yang solid dan dimiliki oleh seorang tenaga kerja diharapkan law enforcement yang kuat. Tulisan ini hadir dapat diselesaikan dengan pelatihan. untuk mengkaji bagaimana kondisi terkini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui tenaga terampil konstruksi kita, bagaimana Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) program-program pembinaan yang selama ini menunjuk Pusat Pembinaan Kompetensi dan berjalan, dan solusi seperti apa yang dibutuhkan Pelatihan Konstruksi (PusbinKPK) sebagai unit untuk masa depan tenaga terampil konstruksi kerja yang menjadi motor penggerak program- Indonesia. program pelatihan bagi SDM konstruksi (non Aparatur Sipil Negara). Masalah muncul PROBLEMATIKA TENAGA TERAMPIL manakala kebutuhan tenaga kerja konstruksi KONSTRUKSI INDONESIA semakin meningkat seiring naiknya investasi Tenaga kerja konstruksi adalah setiap orang infrastruktur (demand), disisi lain penyediaan yang mampu melakukan pekerjaan guna tenaga kerja yang kompeten dan kompetitif menghasilkan barang dan jasa baik memenuhi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kebutuhan sendiri maupun masyarakat dalam dan permintaan pasar luar negeri mengalami bidang konstruksi. Sedangkan tenaga terampil banyak keterbatasan (supply). Selama rentang dalam terminologi yang dikenal di dunia jasa 2006-2010, pertumbuhan rata-rata nilai konstruksi adalah tenaga kerja yang tugasnya konstruksi adalah 23% dan pertumbuhan meliputi pelaksanaan operasional terkait rata-rata tenaga kerjanya 7,29% atau setara dengan keterampilan yang dimilikinya. Tenaga dengan 400 ribu orang per tahun. Sedangkan terampil akan lebih banyak menggunakan kapasitas pelatihan konstruksi per tahun yang kemampuan motorik-nya dalam melaksanakan mampu diselenggarakan pemerintah adalah tugas dan cenderung lebih banyak terjun ±15.000 orang (Renstra/RPJMN) atau 75 ribu langsung di lapangan. orang dalam 5 tahun. Artinya, begitu banyak 124

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA Tabel 2. Tenaga kerja terampil untuk proyek EPC pada fase konstruksi No Kategori Tugas 1 Laborers Sebagai helper/buruh yang tugasnya membantu tukang 2 Operator Equipment Operator alat berat 3 Oilers Pekerjaan yang berhubungan dengan lubrikasi alat-alat, pipa, dan pemeliharaan 4 Carpenters Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kayu 5 Cement Finishers Tukang cor atau pekerjaan yang berhubungan dengan beton 6 Teamters Supir truk atau mobil besar lainnya 7 Iron Workers Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan besi baja misalnya pemasangan dan pengelasan 8 Pipefitters Melakukan pekerjaan mendesain, merakit, fabrikasi, memelihara dan sistem perbaikan pipa mekanik 9 Electricians Melakukan pekerjaan mendesain, merakit, fabricates, memelihara tentang listrik 10 Boilermakers Melakukan pekerjaan fabrikasi baja dan plat sejenisnya 11 Millwrights Melakukan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan, peningkatan, dan fabrikasi mesin dan peralatan sesuai dengan blueprint/drawing 12 Pipewelders Melakukan pekerjaan pemasangan dan memeriksa pipa besi/baja 13 Insulator Melakukan pekerjaan pemasangan insulasi pada alat, pipa, ataupun mesin 14 Painters Melakukan pekerjaan pengecatan bangunan/alat/mesin 15 Foreman Melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja terampil (mandor) 16 Rigger Melakukan pekerjaan sebagai pemberi aba-aba untuk operator alat berat (Sumber: Yuni Asril Sani, 2012) Ketika kita merujuk kepada Perpres. Nomor 8 penelitiannya mengenai perbandingan biaya Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional rata-rata yang dikeluarkan untuk tenaga kerja Indonesia (KKNI) maka yang dikategorikan terdidik dan tidak terdidik dalam siklus proyek tenaga terampil konstruksi adalah jenjang 1 konstruksi, ditemukan bahwa pengeluaran untuk sampai dengan jenjang 3 (operator) dan jenjang biaya buruh yang tidak terdidik merupakan biaya 4 sampai dengan jenjang 6 (teknisi/analis). terbesar dalam siklus operasional (Nur’aman, Tingkat pendidikannya dari SD hingga maksimal 2000). sarjana terapan (D4) atau sarjana (S1). Tabel 2, memberikan contoh tenaga kerja terampil untuk Berbicara mengenai penyerapan tenaga kerja, proyek EPC pada fase konstruksi. Buruh konstruksi maka sektor konstruksi menempati urutan kelima mencakup mandor, tukang dan pembantu terbesar, setelah sektor pertanian, perkebunan, tukang, merupakan sumber daya yang penting kehutanan, perburuan dan perikanan (34,55%), dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini sektor perdagangan, rumah makan dan dapat dilihat dari tingginya penggunaan tenaga akomodasi (21,84%), sektor jasa kemasyarakatan, kerja tidak ahli (buruh) dalam suatu daur hidup sosial dan perorangan (15,64%), dan sektor proyek (project life cycle) terutama pada tahap industri (13,02%). produksi, dibandingkan dengan penggunaan tenaga ahli (Shtub, 1994). Menurut Sthub (1994), Jumlah tenaga kerja konstruksi kita dari masa dalam suatu siklus proyek, masalah tenaga kerja ke masa semakin meningkat. Tahun 2004 BPS tidak terdidik membutuhkan dana tertinggi mencatat penduduk usia 15 tahun ke atas yang dalam tahapan perencanaan dan produksi bekerja pada lapangan usaha konstruksi adalah dibandingkan dengan pengeluaran untuk 4,6 juta orang. Kemudian meningkat selama biaya tenaga terdidik maupun material. Dalam satu dekade, di tahun 2014 menjadi 7,2 juta 125 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA 2.70% 15.64% Keterangan: 4.51% n 1. Pertanian, Perkebunan, 34.55% 21.84% 13.02% Kehutanan, Perburuan Jumlah tenaga kerja konstruksi X 10006.10% dan Perikanan 1.37% n 2. Pertambangan dan Penggalian 0.26% n 3. Industri n 4. Listrik, Gas dan Air n 5. Konstruksi n 6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi n 7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi n 8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan n 9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Gambar 1. Komposisi tenaga kerja Indonesia tahun 2014 menurut lapangan usaha utama (Sumber: BPS, 2014) 8000 6.870 6.970 7.212 7000 6000 6.325 5000 5.123 5.382 5.436 5.485 4.766 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TAHUN Gambar 2. Pertumbuhan Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia (Sumber: Survey Angkatan Kerja Nasional/Sakernas BPS 2006-2014) 126

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA orang. Pertumbuhan tenaga kerja konstruksi konstruksi dalam jumlah besar baik untuk dari tahun ke tahun secara detail ini dapat kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. dilihat pada gambar 1 (data yang dijadikan Sejarah PusbinKPK dimulai pada akhir tahun sampel merupakan data pada pengambilan 1979, dimana dibentuk CDME (Construction bulan Agustus, kecuali tahun 2014 pada bulan Development for Middle East) atau PPJKTT (Proyek Februari). Pengembangan Jasa Konstruksi Timur Tengah), sebuah proyek untuk mengirimkan tenaga kerja Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi kita ke Timur Tengah karena begitu banyaknya tersebut tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya kontrak kerja yang ditawarkan negara-negara investasi bidang infrastruktur sebagaimana Timur Tengah, untuk pembangunan gedung- telah disinggung sebelumnya. Ejohwomu gedung dan jalan/jembatan. Kerjasama dengan (2007) dalam disertasinya meneliti berdasarkan Timur Tengah dan kawasan ASEAN masih pengalamannya di Inggris, bahwa ketersediaan terus berlanjut hingga hari ini. Kontraktor- tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor di kontraktor kita mendapatkan banyak proyek bawah ini: infrastruktur di Libya, Aljazair, Saudi Arabia, Uni a. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dilatih Emirat Arab, Myanmar, Malaysia, Timor Leste, b. Perubahan pasar konstruksi dan kebutuhan Brunei Darussalam dan lain-lain. Tenaga kerja konstruksi kita, khususnya tenaga terampil keterampilan banyak disenangi di luar negeri karena tidak c. Pengelolaan teknologi baru mudah mengeluh atau menuntut, pekerja keras, d. Pertumbuhan spesialisasi kerja dalam hal pembelajar yang baik, mampu beradaptasi dengan iklim, dan di beberapa tempat karena ini subkontraktor faktor kesamaan agama. Kekuatan jumlah e. Siklus alami dari pasar konstruksi tenaga terampil konstruksi Indonesia inilah f. Perkembangan kecenderungan hasil yang yang barangkali membuat MEA 2015 belum mengakomodasi tenaga terampil konstruksi difokuskan pada pendanaan. sebagai bagian program Mutual Recognition Arrangements (MRA), baru sebatas pada insinyur Jumlah tenaga kerja konstruksi yang demikian Sipil (ACPE) dan Arsitek (AA). banyak ini menjadi modal yang cukup membanggakan bagi bangsa ini untuk Jumlah tenaga kerja konstruksi yang besar mendukung pembangunan infrastruktur dan bukan tanpa persoalan. Jika menggunakan memenuhi permintaan dalam dan luar negeri. pendekatan kajian yang dilakukan PusbinKPK, Kita tidak akan kekurangan tenaga kerja maka komposisi tenaga kerja konstruksi di dari sisi kuantitas. Bisa dibayangkan, negara tahun 2013 terdiri dari: tenaga ahli 4%, tenaga tetangga Malaysia saja banyak menggunakan terampil 20% dan tenaga tidak terampil jasa tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga 76%. Tenaga ahli yang bersertifikat hanya kerja terampil konstruksi. Jumlah tenaga 46.705 orang atau 6.48% dari total tenaga ahli kerja konstruksi Indonesia di Malaysia untuk konstruksi, sedangkan tenaga terampil yang kategori general workers mencapai 250 ribu bersertifikat hanya 78.272 orang atau 3.62% orang (56% dari total keseluruhan tenaga dari total tenaga terampil konstruksi (LPJKN- kerja konstruksi asing di Malaysia). Perjalanan BPS, 2013). Artinya, sebagian besar dari tenaga PusbinKPK pun tidak terlepas dari ekspor ahli dan terampil Indonesia belum bersertifikat. tenaga kerja konstruksi. Setelah booming Belum lagi pekerjaan rumah untuk melatih minyak tahun 1973, negara-negara penghasil tenaga tidak terampil yang merupakan porsi minyak mendapat sejumlah dana cukup besar paling besar dari profil angkatan kerja di sektor untuk membangun infrastruktur, antara lain Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, sehingga muncul kebutuhan tenaga kerja 127 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA konstruksi. Sebagaimana amanat UU Nomor Menjadi insinyur atau arsitek (red: tenaga 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi setiap ahli) ada sekolahnya, yaitu fakultas teknik di tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor setiap universitas yang jumlahnya menjamur konstruksi wajib bersertifikat, baik keahlian di seluruh negeri dengan tingkat persaingan maupun keterampilan, baik sebagai perencana, tinggi. Tetapi dominasi lulusan fakultas teknik pelaksana maupun pengawas. Filosofi dari justru tidak bekerja di sektor konstruksi, hadirnya pasal 9 dalam UU No 18 Tahun 1999 melainkan di sektor perdagangan, keuangan ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan jasa. Sedangkan, menjadi tukang, atau perusahaan dan daya saing SDM konstruksi. menjadi tenaga terampil konstruksi jarang bisa Daya saing perusahaan dengan adanya tenaga kita temukan atau bahkan tidak ada sekolahnya. kerja bersertifikat diharapkan akan semakin SMK jurusan teknik bangunan yang jumlahnya meningkat, BUJK menjadi credible untuk mencapai 595 (433 negeri dan 162 swasta) 1.12% 3.28% 1.67% 21.07% 48.60% Keterangan: 24.27% n 1. Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD n 2. SD atau sederajat n 3. SMP atau sederajat n 4. SMU atau sederajat n 5. D1 - D3 n 6. D4/S1/S2/S3 Gambar 3. Komposisi tenaga kerja konstruksi Indonesia tahun 2014 menurut pendidikan (Sumber: BPS, 2014 dengan pengolahan) mengerjakan proyek infrastruktur karena pun mengalami kemerosotan jumlah peminat tenaga kerjanya telah terjamin kualitasnya. (Kemendikbud, 2014). Ketiadaan sertifikat dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi titik Problematika lain selain sertifikasi adalah kritis dari kualitas SDM konstruksi, khususnya tingkat pendidikan dari tenaga kerja konstruksi tenaga terampil. Ini berpengaruh kepada sikap kita. Sebagian besar tenaga kerja konstruksi kita kerja (attitude), kedisiplinan dan produktivitas adalah berpendidikan SD dan SMP, biasanya tenaga kerja. Berbicara produktivitas, 43,29% hal ini terjadi pada tenaga terampil dan tidak tenaga kerja kita produktivitasnya rendah terampil. Hal ini bukan tanpa alasan, manakala dengan rata-rata jam kerja 0-44 jam per minggu. institusi pendidikan kita memiliki ragam Faktor produktivitas ini dipengaruhi oleh keterbatasan. banyak hal, diantaranya faktor absensi pekerja, faktor tingkat keterampilan dan pelatihan 128

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA 6.05% 6.05% 8.68% 1.09% Keterangan: 8.54% 1.44%3.18%5.30% n 1. Kurang dari 5 jam/minggu n 2. 5-9 jam/minggu 7.62% n 3. 10-14 jam/minggu n 4. 15-19 jam/minggu 15.97% n 5. 20-24 jam/minggu n 6. 25-34 jam/minggu 36.08% n 7. 35-44 jam/minggu n 8. 45-54 jam/minggu n 9. 55-59 jam/minggu n 10. 60-74 jam/minggu n 11. 75 jam lebih/minggu Gkearmjabdaarl4am. Psreomduinkgtigvuitas tenaga kerja konstruksi Indonesia tahun 2014 yang diukur dari rata-rata jam (Sumber: BPS, 2014 dengan pengolahan) tenaga kerja, faktor kerja lembur, faktor imbalan merupakan tenaga tetap. Mereka adalah tenaga dan kompensasi, faktor penghargaan terhadap lepas atau tenaga yang dikontrak per proyek pekerja, faktor keselamatan pekerja dan faktor saja, dan mendapatkan upah harian maupun kontrol dan pengawasan jam kerja (Daniel, borongan. Rata-rata pekerjaan mereka adalah 2009). Produktivitas inilah yang paling signifikan di sektor pertanian, dimana pada sektor inilah mempengaruhi kinerja proyek konstruksi, perpindahan lapangan pekerjaan tenaga khususnya dari sisi waktu penyelesaian proyek. kerja konstruksi mendapat rangking paling tinggi (0,9). Ketika lahan belum produktif atau Variabel permasalahan rendahnya produktivitas belum memasuki masa panen dan saat proyek serta minimnya pengetahuan dan kemampuan bangunan/konstruksi dimulai (Juli-Desember), teknik SDM termasuk dalam kategori faktor SDM. para tenaga kerja yang rata-rata dari masyarakat Sumber daya manusia merupakan elemen yang pedesaan berpindah ke kota menjadi buruh sangat penting dalam satu perusahaan. Karena bangunan. kegagalan mengelola sumber daya manusia dapat mengakibatkan timbulnya gangguan Problematika lainnya adalah mengenai dalam pencapaian tujuan dalam organisasi, baik penghargaan (remunerasi) dan perlindungan dalam kinerja, profit, maupun kelangsungan (asuransi) SDM Konstruksi Indonesia yang hidup organisasi itu sendiri (Martoyo, 2002). masih sangat rendah dibanding dengan profesi Sumber daya manusia mungkin merupakan hukum dan keuangan. Penghargaan terhadap kelemahan utama dari semua kelemahan yang sarjana teknik pemula berkisar antara Rp. ada, sehingga jika permasalahan-permasalahan 2-3 Juta/Bulan dan jauh dibanding dengan SDM tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini akan penghargaan sarjana ekonomi/keuangan berdampak negatif terhadap produktivitas, atau perbangkan yang mencapai kisaran Rp. efisiensi dan daya saing industri konstruksi 5-7 Juta/bulan. Tenaga terampil konstruksi nasional (Dayatno, 2003). biasanya dihargai atas dasar kerja harian oleh seorang mandor borong (bos borong) suatu Pada sisi lain, kita menghadapi kenyataan bangunan. Remunerasi tenaga terampil/tukang bahwa rata-rata tenaga terampil kita bukan konstruksi di pulau Jawa dapat dilihat pada 129 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA Tabel 3. Perpindahan Lapangan Pekerjaan Sektor Konstruksi (%) 2011–2012 2012 Lapangan Pekerjaan 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 37.6 0.5 1.3 0.0 1.2 1.6 0.5 0.1 0.7 2 0.4 1.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 Lapangan Pekerjaan 3 1.0 0.1 6.7 0.0 0.3 0.7 0.2 0.1 0.4 4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.9 0.1 0.3 0.0 3.5 0.3 0.2 0.1 0.2 6 1.2 0.1 0.8 0.0 0.3 14.0 0.3 0.2 0.6 7 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 2.9 0.1 0.2 8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 1.0 0.3 9 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.6 0.2 0.2 13.4 (Sumber: BPS, 2013) 6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Keterangan: 8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian Jasa Perusahaan 3. Industri 9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 4. Listrik, Gas dan Air 5. Konstruksi tabel 4. Mengenai asuransi, sebenarnya telah Tabel 4. Rata-rata upah Tukang Bangunan terbit Keptusan Menakertrans Nomor: KEP-196/ Harian di Pulau Jawa tahun 2013 (Sumber: BPS, MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program 2013) Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja STRATEGI DAN KEBIJAKAN KE DEPAN Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi. Mengatasi berbagai problematika di atas, Namun kebanyakan para pekerja kita tidak pemerintah melalui Pusat Pembinaan Kom­ mengetahui bahwa ada asuransi pekerja pe­tensi dan Pelatihan Konstruksi, Badan Pem­ konstruksi yang dikelola melalui BPJS. Bahkan binaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum beberapa kontraktor tidak mengikutsertakan melakukan berbagai macam program untuk atau mengasuransikan para pekerjanya ke pembinaan kompetensi tenaga terampil kons­ BPJS. Hal ini penting bagi para pekerja untuk truksi. Dimulai dengan penyusunan bakuan memahami kontrak kerja terlebih dahulu, kompetensi (SKKNI, KPBK, MUK dan Modul) untuk dan bagi pemerintah untuk menindak tegas tenaga terampil. Saat ini PusbinKPK memiliki 26 oknum kontraktor yang tidak melindungi para jabatan kerja bidang keterampilan konstruksi, pekerjanya dengan asuransi, apalagi untuk baik pelaksana lapanga­ n, mandor, tukang, juru/ pekerjaan yang beresiko tinggi (high risk). teknisi dan operator alat berat yang SKKNI dan 130

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA Tabel 2. Tenaga kerja terampil untuk proyek EPC pada fase konstruksi Jenis Pekerjaan Satuan Range Upah (Rp) 1 Terendah Tertinggi 1 Mandor 2 3 4 orang/hari 44.000 143.221 2 Tukang Gali orang/hari 37.500 143.221 3 Kepala Tukang Batu orang/hari 57.000 126.598 4 Tukang Batu orang/hari 47.000 109.960 5 Kepala Tukang Kayu orang/hari 57.000 126.598 6 Tukang Kayu orang/hari 50.000 109.960 7 Kepala Tukang Besi orang/hari 57.000 126.598 8. Tukang Besi Terampil orang/hari 49.500 109.960 9 Kepala Tukang Cat orang/hari 57.000 126.598 10 Tukang Cat Terampil orang/hari 45.000 109.960 11 Pembantu Tukang/Kenek orang/hari 38.000 93.351 (Sumber: BPS, 2013) yang semula menunggu bola (red: peserta) menjadi menjemput bola. Pelatihan tidak harus Modulnya siap untuk digunakan. Kemudian bergantung pada model pelatihan konvensional sepanjang rentang waktu 2010-2014, PusbinKPK yang berbentuk pertemuan regular di kelas melalui dana APBN menyelenggarakan pelatihan dengan instruktur selama beberapa hari. keteram­pilan sebanyak 1.269 angkatan (untuk Pelatihan dikembangkan menjadi pelatihan 2014 masih on going). jarak jauh (distance learning) untuk tenaga ahli. Sedangkan untuk tenaga terampil digunakan Delivery system dari penyelenggaraan pelatihan konstruksi keliling dengan memakai pelatihan mulai diperbaiki, dari yang semula konvensional menjadi lebih inovatif dan dari Tabel 5. Target, Pencapaian dan Backlog Renstra dan RPJMN Pusbin KPK Tahun 2010-2014 No. kegiatan/output utama Satuan Renstra Capaian Total Capaian 2010- 2014 %% (revisi 2010 2011 2012 2013 Rencana 2010- terhadap terhadap 2014 2014 RPJMN Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi 1 Jumlah penyelenggaraan pelatihan keahlian angkatan 215 7 30 16 34 145 232 22.94 107.91 konstruksi 2 Jumlah Kegiatan pelatihan keterampilan tukang angkatan 650 61 130 152 306 620 1269 27.22 195.23 teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi 3 Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk calon 62 4 8 8 54 10 84 pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli konstruksi orang/ 0 00 00 0 0 40 135.48 4 Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk calon angkatan pelatih (TOT) dan asesor teknisi dan keterampilan konstruksi 5 Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi angkatan 150 0 37 10 77 68 192 0 128.00 keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi 6 Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi angkatan 55 0 22 0 18 27 67 0 121.82 keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi (Sumber: Pusbin KPK, 2014) Keterangan: • Konversi angkatan ke orang dengan formula rata-rata 1 angkatan = 25 orang 131 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA MTU (Mobile Training Unit). MTU menjangkau membina tenaga kerja konstruksi akan terus tenaga kerja terampil konstruksi di kantong- stagnan jika hanya bertumpu pada peran kantong tenaga kerja maupun di lokasi proyek. dan kiprah PusbinKPK saja. PusbinKPK adalah Hal ini untuk menjembatani kesulitan peserta salah satu bagian kecil dari unsur pemerintah mengikuti pelatihan dikarenakan jadwal proyek yang itupun masih jauh dari harapan ideal. yang cukup padat dan akses lokasi pelatihan Setidaknya, penulis menilai ada tiga hal penting yang kadang jauh dari tempat domisili maupun untuk bisa menjadi tumpuan perumusan tempat proyek. Tujuh unit MTU telah dibuat strategi dan kebijakan masa depan bagi tenaga pada tahun anggaran 2013 dan telah diserahkan terampil konstruksi, yaitu perlunya terobosan kepada 7 (tujuh) pemerintah propinsi, yaitu kebijakan, perlunya konsolidasi para pemangku Jambi, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Kalimantan kepentingan dan perlunya law enforcement dari Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Tahun pemerintah. Ketiga hal ini sering kali luput dari anggaran 2014, pengadaan MTU ditingkatkan perhatian kita, padahal ini menjadi prasyarat menjadi 14 unit dan direncanakan progam keberhasilan pembangunan tenaga kerja pelatihan MTU sebanyak 263 angkatan. konstruksi kita. Targetnya seluruh propinsi bisa memiliki MTU dan secara mandiri dapat mengoperasikan • Terobosan kebijakan MTU untuk kepentingan tenaga terampil di Pertama, PusbinKPK harus mentransformasi daerahnya masing-masing. diri menjadi organisasi modern dan profesional dengan bertumpu pada core business membina Berbagai upaya yang dilakukan di atas, SDM konstruksi. Tugas PusbinKPK sebagai nampaknya belum sepenuhnya mampu pembina sebenarnya telah dijalankan sejak memecahkan problematika tenaga kerja terampil tahun 2005 sering dengan perkembangan Indonesia. Persoalan tenaga terampil konstruksi sejarah yang dilalui sebelumnya. Tinggal ini rupanya tidak bisa dipandang dari satu sudut sekarang adalah penguatan posisi PusbinKPK pandang saja, yaitu pemerintah, namun perlu sebagai center knowledge tenaga kerja digali sudut pandang pemangku kepentingan konstruksi dan penguatan perannya dalam lainnya terlebih masyarakat. Pekerjaan rumah pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. CDME BSP Pusbinlat Puslatjakons Pusbin KPK Perbinikon Pusbinal Pelaksana Pelaksana Pembina & Pembina Pengaturan Teknis Teknis Pelaksana 2005 - saat ini - Penerbitan regulasi - Penerbitan SKKNI Pelatihan Pelatihan Teknis - Penerbitan Modul Pelatihan 1979 - 1985 1985 - 1995 1995 - 2005 Pemberdayaan - Pelatihan percontohan - Pembentukan dan pembinaan lembaga diklat derah - Penyetaraan kompetensi Pengawasan - Monev - Pengendalian pelaksanaan pelatihan Gambar 5. Pergeseran peran institusi Pusbin KPK, ditinjau dari aspek historis 1979-2014 132

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA Balai pelatihan konstruksi yang dimiliki penyusunan kontrak kerja yang jelas dan terukur PusbinKPK adalah etalase, yang memajang serta capacity building secara berkelanjutan produk pelatihan percontohan sehingga dapat bagi aparat internal dapat digulirkan untuk diduplikasi oleh para pemangku kepentingan. memenuhi kebutuhan ini. Harapannya Saat ini PusbinKPK memiliki 7 (tujuh) balai, dengan perbaikan manajemen operasional ini yaitu Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi berimplikasi pada kualitas penyelenggaraan di Jakarta, Balai Pelatihan Konstruksi di Aceh, pelatihan yang semakin meningkat. Instruktur, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan modul, SKKNI, sarana dan prasarana pelatihan Jayapura. Tiga diantara balai-balai tersebut harus dipastikan dalam kondisi ultimate untuk (Aceh, Jakarta, dan Jayapura) memiliki gedung memberikan pelayanan secara prima kepada workshop dengan peralatan pelatihan yang masyarakat. Pusat 2013 Ass. kEBIJAKAN Prof Manajemen Perencanaan LPJK Balai/Satker Pusat Pelaksana Pelatihan (panitia) Kebijakan Obs D. Uji Peserta CD Inst Pusat 2015 kEBIJAKAN 2014 Balai/Satker Perencanaan Manajemen Propinsi Manajemen Perencanaan Balai/Satker Observer/ Koordinasi CD/ Observer/ Koordinasi CD/ Monitor Perencana Instruktur Monitor Perencana Instruktur Pelaksana Pelaksana Propinsi LPJK Indiklat Ass. Prof LPJK Pelaksana Pelatih Ass. Pelaksana Pelatih D. Uji Peserta Prof D. Uji Peserta KSO Full APBN Swadana KSO Full APBN Swadana Gambar 6. Perubahan paradigma pelaksanaan pelatihan konstruksi (sumber: hasil Kajian Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Pusbin KPK, 2013) cukup memadai. Balai harus menjadi lesson Pembinaan instruktur secara terus menerus learn center, yang menuntut tidak hanya melalui optimalisasi peran IALKI (Ikatan Instruktur memainkan fungsi sebagai unit pelaksana dan Asesor Pelatihan Konstruksi Indonesia) teknis saja, tetapi juga memainkan peran sangat diperlukan. Kerjasama dengan BUMN- manajemen dan perencanaan. Tentu, kondisi BUMN karya untuk mendatangkan instruktur ini akan menuntut dukungan finansial dan berpengalaman, regenerasi instruktur dengan dukungan SDM (Aparatur Sipil Negara) yang TOT, penyegaran (up grading) instruktur dengan kompeten. Perbaikan sistem perekrutan, pelatihan-pelatihan dan pendataan instruktur. 133 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA SKKNI dan modul juga perlu dievaluasi, mana yang secara mandiri melalui paguyuban, dimana masih layak dan mana yang perlu dilakukan revisi. mereka dapat berkumpul, menuangkan ide Penentuan revisi dan pembuatan SKKNI baru dan aspirasinya serta menjadi tempat untuk harus berdasarkan kebutuhan pelaku industri meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk konstruksi. Kemasan SKKNI dan modul sudah paguyuban bisa dikombinasi dengan koperasi, sepatutnya lebih menarik dan mempermudah dimana mereka dapat melakukan simpan peserta untuk memahaminya, disamping secara pinjam dan menjadi tempat rujukan bagi para substansi perlu dipertajam lagi muatan teknisnya. vendor, sub-kontraktor, kontraktor maupun masyarakat untuk merekrut tenaga kerja Penentuan jabatan kerja yang akan dilatih juga yang dibutuhkan. Pendekatan bottom up ini harus diperhatikan, jabatan kerja yang dilatih diharapkan dapat menjadi solusi ditengah adalah jabatan-jabatan kerja kunci dalam sulitnya pembinaan SDM konstruksi menjadi proyek pekerjaan konstruksi seperti Pengawas, prioritas pembangunan di daerah. Pemerintah Pelaksana, dan Mandor. Khusus untuk mandor, dapat membantu pendanaan untuk training selain diberikan pelatihan keterampilan juga for trainers ataupun management of training diberikan pelatihan training of trainer sehingga kepada paguyuban tersebut, khususnya diharapkan mandor akan memberikan multiplier pada jenis keterampilan yang khusus/langka effect terhadap tukang-tukang yang berada di dan berisiko tinggi, sehingga tercipta efek bawahnya. multiplikasi. Kedua, pembentukan paguyuban pekerja Ketiga, penciptaan sistem informasi tenaga kerja konstruksi khusus tenaga terampil di daerah. konstruksi yang terintegrasi. Terintegrasi yang Sebagaimana kita tahu, bahwa asosiasi profesi dimaksud disini adalah sebuah sistem yang tidak untuk tenaga ahli menjamur di Indonesia ini, hanya menampilkan database profil tenaga tercatat tidak kurang dari 45 organisasi. Namun, kerja konstruksi terkait, tetapi juga terintegrasi untuk asosiasi tenaga terampil, sangat jarang dengan database pelatihan, database sertifikasi kita temukan. Tenaga terampil yang merupakan dan database jaringan bursa kerja. Tentu sistem komposisi terbesar tenaga kerja konstruksi ini dikelola lintas sektoral, seperti Kementerian PU, seolah terabaikan kepentingan dan aspirasinya Kementerian Nakertrans, LPJKN, BNSP, BNP2TKI, karena mereka tidak memiliki wadah untuk BPS dan para pemangku kepentingan lainnya. komunitasnya. Tim Pembina Jasa Konstruksi Sehingga sistem informasi terintegrasi nasional ini Daerah (TPJKD) telah dibentuk oleh pemerintah menghapuskan sistem informasi yang dibangun di seluruh propinsi. Namun banyak TPJKD masing-masing lembaga yang sifatnya parsial yang belum berjalan optimal menjalankan dan tidak memiliki dampak signifikan bagi arus tugas tanggung jawab dan fungsinya dengan informasi pekerja konstruksi. beragam kendala. Tentu ini menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana agar fungsi-fungsi Keempat, perlu ada upaya masif, sistematis pembinaan SDM konstruksi mampu terus dan terstruktur (MST) dari para pemangku berjalan tanpa harus ada ketergantungan kepentingan untuk peningkatan pengakuan dengan keaktifan lembaga berwenang semisal (sertifikasi), penghargaan (remunerasi) dan TPJKD tadi. Pembinaan tenaga terampil di daerah perlindungan (asuransi) bagi tenaga kerja tidak bisa menunggu legalisasi kelembagaan konstruksi, khususnya tenaga kerja terampil. dan serangkaian formalitas dan aktivitas Tenaga kerja terampil secara ekonomi memiliki prosedural dari lembaga-lembaga struktural keterbatasan finansial, sehingga kebutuhan pemerintah. Masyarakat atau tenaga kerja mereka untuk peningkatan kompetesi, konstruksi level terampil harus diberdayakan peningkatan pendapatan dan perlindungan 134

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA kerjanya perlu didukung peran pemerintah Nakertrans, Kemendikbud, BNSP, BNP2TKI, dan para pemangku kepentingan. Beberapa hal BPJS, BUMN Karya, Asosiasi Perusahaan, yang dapat dilakukan terkait dengan sertifikasi Asosiasi Profesi, Pemda Propinsi/ adalah kaji ulang terkait dengan sasaran Kabupaten/Kota, BPS, dan lain-lain. sertifikasi, penyederhanaan proses sertifikasi, penetapan biaya sertifikasi yang terjangkau Sebenarnya pada tahun 2009 telah (khusus tenaga terampil didukung melalui ditandatangani Pakta Komitmen Pembina APBN/APBD), penyederhanaan sistem klasifikasi Konstruksi Nasional dan LPJK, tentang dan kualifikasi serta harmonisasi secara lintas Agenda Konstruksi Indonesia 2010-2030, sektoral, serta pengawasan proses sertifikasi. oleh Kementerian PU dan berbagai instansi Terkait dengan remunerasi dapat dilakukan terkait seperti Bappenas, Kemendikbud, hal-hal sebagai berikut: prioritas APBN/APBD Kementerian ESDM, Kementerian Dalam untuk pembinaan tenaga kerja konstruksi dan Negeri, LPJKN, Kementerian BUMN, peningkatan remunerasi secara bertahap seiring Kementerian Perdagangan, Kementerian dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Perhubungan, Kementerian Perindustrian Diperlukan kajian mengenai ketersediaan dan dan Kementerian Nakertrans. Salah satu kebutuhan terhadap berbagai jenis keahlian implementasi dari pakta komitmen dan keterampilan konstruksi secara berkala tersebut adalah dengan dicanangkannya dan lintas daerah. Kajian-kajian yang demikian Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi dapat menjadi dasar dalam penetapan acuan 2010-2014, yang bertujuan untuk memacu remunerasi yang layak yang dapat dijadikan upaya percepatan peningkatan kualitas dasar dalam penganggaran proyek serta SDM Konstruksi Indonesia. Namun dalam menunjang pengembangan kompetensi SDM perjalanannya pelaksanaan GNPK kurang konstruksi oleh perusahaan. Terkait dengan optimal, dimana konsolidasi yang ada masih asuransi atau perlindungan, kerjasama dengan sangat lemah, masing-masing lembaga BPJS secara masif perlu dilakukan. Setiap berjalan sendiri-sendiri dan terfragmentasi. kontrak kerja diwajibkan menyertakan asuransi Akibatnya tumpang tindih kebijakan dan tenaga kerja konstruksi. Masyarakat dan pekerja kegiatan sering terjadi di lapangan. Untuk perlu diberikan pemahaman akan pentingnya konsolidasi lintas sektoral ini masif, maka asuransi ini dan perlu dibangun kesadaran dibutuhkan payung hukum yang kuat, untuk memanfaatkan hak-hak nya melalui dipimpin dengan leadership yang kuat baik asuransi. secara posisi maupun pengaruhnya, agenda dan program yang jelas serta koordinasi • Konsolidasi para pemangku lintas sektoral yang berkelanjutan. kepentingan • Law Enforcement Konsolidasi para pemangku kepentingan Perlu law enforcement dari pemerintah menjadi kunci utama dalam mendorong berbagai kebijakan tersebut di atas. terhadap pembinaan SDM konstruksi. Pengembangan dan pembinaan tenaga Perlu adanya insentif dan disinsentif terampil tidak bisa diselesaikan oleh bagi perusahaan dan para pekerjanya. Kementerian PU saja, tetapi membutuhkan Penghargaan bagi perusahaan yang sinergi dan peran seluruh pemangku menggunakan tenaga kerja bersertifikat dan kepentingan. Setidaknya ada beberapa melakukan peningkatan kapasitas tenaga kementerian/lembaga yang terkait kerjanya melalui program pelatihan. Sanksi dengan tenaga terampil konstruksi, yaitu: keras dapat berupa denda, penambahan Kementerian PU, LPJKN, Kementerian pajak bahkan pembatalan kontrak bagi 135 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

TEROBOSAN KEBIJAKAN DAN KONSOLIDASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MASA DEPAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI INDONESIA perusahaan yang tidak menggunakan Peraturan disini merupakan turunan tenaga kerja bersertifikat dan tidak mau dari pelaksanaan UU No 18 tahun 1999 melakukan peningkatan kapasitas tenaga tentang Jasa Konstruksi. Sedangkan kerjanya. Kadang orang enggan bersertifikat lembaga pengawasan yang independen kompetensi, karena merasa dengan dibentuk untuk memberikan penilaian atau tanpa sertifikat kompetensi tidak dan pengawasan terhadap pelaksanaan berpengaruh apapun terhadap kinerjanya. aturan secara teknis. Lembaga pengawasan Sertifikat kompetensi dikeluarkan benar- ini terkoordinasi dengan pemangku benar kepada mereka yang kompeten kepentingan yang terkait. sebagai bukti pengakuan. Law enforcement juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan PENUTUP pengadaan barang dan jasa. Praktek yang Semua usulan perbaikan di atas, tidak akan selama ini terjadi, justru proses pengadaan ada artinya jika para pemangku kepentingan barang dan jasa merupakan pintu pertama tidak berkoordinasi dan berkolaborasi dalam terjadinya penyimpangan penggunaan sebuah aksi nyata yang terintegrasi dan masif tenaga kerja konstruksi tidak bersertifikat. secara nasional. LPJK, Kementerian PU, asosiasi Penilaian pengadaan barang dan jasa yang profesi, asosiasi perusahaan, Pemerintah Daerah, mengandalkan dokumen portofolio menjadi Kementerian/Lembaga terkait lainnya harus peluang oknum yang tidak bertanggung duduk bersama, melakukan harmonisasi dan jawab untuk membuat sertifikat yang tidak membagi tugas sesuai fungsi dan peran masing- sesuai prosedur dan daftar pengalaman masing. Semoga gagasan perbaikan ini dapat palsu. Untuk menegakkan law enforcement menjadi kunci peningkatan harkat dan martabat ini setidaknya dibutuhkan 2 perangkat, tenaga kerja terampil konstruksi Indonesia. yaitu peraturan dan lembaga pengawasan. DAFTAR PUSTAKA Daniel. (2009). Tesis: Faktor-Faktor Produktivitas Tenaga Kerja Outsourching Tenaga Kontrak yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek Konstruksi. Depok: Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Dayatno, I. (2003) Kesiapan Industri Konstruksi Nasional Sumber Daya Manusia. Jakarta: Proceeding Seminar Nasional Peran Jasa Industri Konstruksi Era Otonomi Daerah dan AFTA/AFAS. Ejohwomu, Obuks Augustine. (2007). Disertasi: Modelling The Supply and Demand for Construction and building Services Skills in The Black Country. University of Wolverhampton for The Degree of Doctor of Philosophy. Griffin R. (2006). Business. New Jersey: Pearson Education. Martoyo. (2002) Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Kesai, Panani; Merati, GW; Wirahadikusumah, RD; Orixahadi, D; Oerip, I; Suhendro, B.; Soekirno, P. (2013). Laporan Kelompok Kerja 4, Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi. Jakarta: BP Konstruksi- Kementerian PU. Pusbin KPK. (2010). Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) 2010-2014. Jakarta: BP Konstruksi- Kementerian PU. Pusbin KPK. (2013). Kajian Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Jakarta: BP Konstruksi-Kementerian PU. Sani, YA. (2012). Tesis: Kebutuhan dan Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil pada Studi Kasus Konstruksi Proyek X di Kabuoaten Morowali, Sulawesi Tengah. Depok: Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. 136

PENGATURAN PROFESI KEINSINYURAN INDONESIA Pengaturan Profesi Keinsinyuran Indonesia Istanto Oerip-PII Chairman of Membership Committee, Persatuan Insinyur Indonesia [Professional engineers have the challenges and opportunities to be leader in creating a better life in the future] 1. KONSEPSI PENGATURAN KEINSINYURAN INDONESIA Tanggal 22 Maret 2014 yang lalu, Undang-Undang Keinsinyuran telah disahkan setelah lebih dari 15 tahun diperjuangkan. Undang-Undang No.11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran terdiri dari 56 pasal yang terangkum dalam 15 bab. Dengan UU ini memang para insinyur akan memperoleh perlindungan, sepanjang melakukan kegiatannya berdasar kode etik dan standar keinsinyuran. Namun yang utama adalah agar insinyur memberi untuk keselamatan masyarakat dan lingkungan, untuk kemajuan peradaban bangsa dengan terus belajar mengembangkan keilmuannya. Dan mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan. Perumusan UU Keinsinyuran dilatarbelakangi oleh enam hal. Pertama,terjadinya berbagai masalah kecelakaan dan penurunan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang tidak mengindahkan standar atau malpraktik. Keinsinyuran Indonesia LANDASAN Perkembangan kompetisi global berbasis iptek n Insinyur gelar akademis sejak 1920-an (a.l. Ir. n Kompetisi makin berbasis pengembangan Sukarno) iptek, peningkatan standar dan SDM n Tahun 70-an gelar insinyur (siap kerja) berkualitas menjadi ST (siap magang) n Daya saing berbasis peningkatan n Tahun 2013 insinyur elar akademis diperoleh penciptaan nilai tambah, inovasi dan efisiensi melalui program profesi insinyur (UU DIKTI) n Disiplin ilmu teknik tumbuh berkembang n Menghadapi perpindahan SDM berkualitas n Tanpa nilai tambah, Indonesia menjadi sesuai kebutuhan n Bidang kerja luas dan tersebar pasar saja dan neraca kerja nilai tambah n Kesetaraan internasional professional akan di ambil negara lain Engineer (FE) diakui melalui MRA on uu rpjpn 2005-2025: indonesia yang Mandiri, iptek Engineering Services Maju, Adil dan Makmur n Mandiri mampu mewujudkan kehidupan sejajr Pembangunan Situasi Nasional n Peringkat pengembangan riset dan teknologi bangsa maju lain dengan kemampuan sendiri n Kunci: Kemampuan berdaya saing global, dan rendah n Jumlah insinyur profesional rendah, tenaga ketersediaan SDM berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan asing akan memenuhinya n Kesenjangan SDM teknik uuD 45 n Penghargaan insinyur lebih rendah dibanding n Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan insinyur asing, banyak yang kerja ke LN dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan n Sulit bersaing tanpa Professional Indemnity kesejahteraan - Ps 31 Insurance n Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di n Penanganan MRA tidak maksimal dalamnya di kuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat - Ps 33 (makin besar dengan nilai tambah) Gambar 1. Landasan 137 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PENGATURAN PROFESI KEINSINYURAN INDONESIA Kedua, kekhawatiran bahwa pertumbuh­ sungguh-sungguh menguasai teknologin­ ya. an Indonesia tidak cukup untuk lepas Yang terjadi adalah investasi berproduksi, dari jebakan pendapatan menengah dioperasikan dan terpelihara untuk (middle income trap) yang syaratnya menghasilkan keuntungan. Pada posisi adalah kemampuan inovasi teknologi. ini insinyur lebih sebagai operator dan Pertumbuhan yang selama ini ditunjang bukan perancang. Untuk maju dan mand­ iri ekspor bahan mentah kini mulai dirubah diperlukan insinyur pengembang teknologi. dengan pembangunan industri pengolahan Tentu nilai tambahnya lebih besar bila tidak agar tercipta nilai tambah di dalam negeri. berbasis pembelian lisensi. Situasinya belum adanya keberpihakan pada kemampuan Ketiga, dengan proses nilai tambah ini akan rancangan insinyur Indonesia. makin banyak diperlukan insinyur mengatasi kekurangan dibanding negara yang sedang Keenam, berkaitan dengan situasi pen­didikan tumbuh lainnya. di negara kita. Jumlah insinyur kurang dari 1% jumlah angkatan kerja, sedangkan 72% hanya Keempat, pengembangan inovasi dan berpendidikan dasar (SD dan SMP). Dengan penciptaan nilai tambah umumnya kesenj­ang­an ini seyogyanya insinyur dapat bertumpu pada berjalannya mekanisme ber­peran dalam bentuk bakti masyarakat me­ kerjasama perguruan tinggi, industri dan lakukan transfer keilmuan yang dimilikinya. pemerintah (triple helix) yang di Indonesia dirasa belum maksimal. 2. PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG KEINSINYURAN INDONESIA Kelima, sebagai dampak bahwa mayo­ ritas industri kita berbasis pembelian Dengan latar belakang dan penekanan lisensi maka kita sesungguhnya kita tidak keselamatan masyarakat, jaminan mutu, dan kompetensi, profesionalitas layanan Sumber: Economist Pocket World in Figure 2014, WEF-GCR 2013 Gambar 2. Lepas dari Middle Income Trap 138

PENGATURAN PROFESI KEINSINYURAN INDONESIA profesi Insinyur menjadi sangat utama, dan pengelolaan sumber daya alam; (e) dan hulunya adalah standar profesi pertanian dan hasil pertanian; (f ) teknologi keinsinyuran yang terdiri atas: (1) standar kelautan dan perkapalan; dan (g) aeronotika layanan Insinyur; (2) standar kompetensi dan astronotika. Dalam rumpun disiplin Insinyur; dan (3)standar Program Profesi teknis industri tercakup misalnya disiplin Insinyur. teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik fisika dan teknik industri. Disiplin Bila standar ketiga menjadi rujukan teknis dapat berkembang, bertambah atau awal berprofesi insinyur, maka standar berkurang sesuai dengan perkembangan kompetensi (kedua) merupakan rumusan teknologi. sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang relevan dengan kegiatan Sedangkan bidang kerjanya adalah: (a) keinsinyuran, dan standar layanan (kesatu) pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi; (b) adalah tolok ukur efisiensi, efektivitas, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan dan syarat mutu yang digunakan sebagai komersialisasi; (c) konsultansi, rancang bangun, pedoman dalam kegiatan keinsinyuran. dan konstruksi; (d) teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses UU menyatakan bahwa yang termasuk produk; (e) ekplorasi dan eksploitasi sumber dalam keinsinyuran meliputi mereka yang: daya mineral; (f) penggalian, penanaman, (1) telah mengikuti pendidikan tinggi di peningkatan, dan pemuliaan sumber daya antara 7 rumpun disiplin teknis, dan (2) alami; dan (g) pembangunan, pembentukan, karirnya dijalani di antara 7 bidang kerja. pengoperasian, dan pemeliharaan aset. Yang terakhir dimaksudkan mereka yang Disiplin teknisnya meliputi: (a) kebumian mengabdikan karirnya di pemerintahan atau dan energi; (b) rekayasa sipil dan lingkungan parlemen. terbangun; (c) industri; (d) konservasi Gambar 3. Insinyur dalam UU Keinsinyuran 139 KONSOLIDASI INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA GUNA MEMENANGKAN PASAR KONSTRUKSI ASEAN DAN GLOBAL

PENGATURAN PROFESI KEINSINYURAN INDONESIA 3. SURAT TANDA REGISTRASI INSINYUR Seorang ST baru tidak harus langsung Ini dimulai saat pendidikan tinggi mengikuti PPI. Untuk menjadi insinyur dapat melalui cara dan jalur lain. UU ini teknik 4 tahun diselesaikan dan berhak menyediakan: (1) jalur ST berpengalaman menyandang gelar akademik sarjana teknik kerja, (2) jalur penyetaraan dan (3) jalur (ST). Untuk menekuni profesi insinyur pengakuan pembelajaran lampau. seorang ST dapat langsung mengikuti Program Profesi Insinyur (PPI). Program ini Seorang ST dapat saja memilih bekerja dirancang bersama oleh perguruan tinggi, memupuk pengalamannya sendiri dan kementerian yang terkait, PII dan kalangan setelah merasa cukup dapat mengikuti uji industri. Perguruan tinggi atas persetujuan profesi untuk lulus menjadi insinyur. Mereka kementerian dapat menyelenggarakan yang lulus pendidikan teknik non ST, misalnya PPI dengan materi berdasar kebutuhan sarjana sains dan sarjana pendidikan teknik, kementerian sesuai tren pekerjaan yang memiliki pengalaman tahunan bekerja keinsinyuran dan fasilitas magang di di keteknikan dapat juga mengikuti program industri yang dinaunginya. Dengan profesi menjadi insinyur melalui jalur mengikuti program ini akan diperoleh program penyetaraan. Selain itu mereka kesempatan magang sesuai kebutuhan yang telah memiliki rekam jejak pengalaman nyata di lapangan. Lulus dari program ini bertahun-tahun bekerja di keteknikan, akan menjadi siap kerja dan berprofesi serta berbekal pendidikan teknik non formal, memperoleh gelar profesi Insinyur. Di lain dapat diakui sebagai insinyur melalui jalur pihak, perguruan tinggi dan industri akan rekognisi pembelajaran lampau. Sementara mendapat manfaat dari proses kerjasama itu setiap orang yang telah mendapatkan ini sebagai embrio kegiatan triple helix. Gambar 4. Mendorong Kerjasama Triple Helix 140