SATU CIPTA KARYA; CIPTA KARYA SATU

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar renovasi lima bangunan gedung Unram pada Sistem Proteksi Kebakaran, seperti Desember 2019. Kelima gedung terbangun pemasangan alarm, Alat Pemadam Api Ringan adalah Gedung Budidaya Perairan, Gedung (APAR), sprinkler kebakaran, hidran, serta Laboratorium, Gedung Kehutanan, Gedung utilitas pendukung lainnya. Farmasi, dan Gedung Sosiologi. Kini, bangunan gedung Unram telah berfungsi Kegiatan renovasi meliputi pekerjaan seperti sediakala dalam mendukung aktivitas arsitektur, mekanikal elektrikal, lanskap, dan perkuliahan di lingkungan Unram. Dengan struktur pada bagian tangga darurat yang kelengkapan fasilitasnya, kelima gedung baru rusak karena gempa. Untuk melengkapi ini pun menjadi tempat yang nyaman dan aman struktur bangunan yang andal, diaplikasikan untuk belajar. 201

Merajut Kebanggaan dengan Spirit Baru Unram AMANAT KDP merencanakan dan melaksanakan konstruksi hingga serah terima aset. Namun, juga Rehabilitas bangunan Unram merupakan menyelesaikan Konstruksi Dalam Pengerjaan salah satu penugasan baru yang diemban (KDP). Keberadaan bangunan-bangunan Kementerian PUPR pada 2019. Dalam hal ini, berstatus KDP ini disebabkan kurang Kementerian PUPR mendelegasikan tugas matangnya perencanaan dan pendanaan. kepada Ditjen Cipta Karya yang, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan unit Tugas pembangunan konstruksi lanjutan kerja eselon 2 baru, yaitu PPSPPOP. Dengan tersebut meliputi KDP Perguruan Tinggi Negeri demikian, Kementerian PUPR tak lagi hanya (PTN), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 202

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar Negeri (PTKIN), serta sekolah atau madrasah Kementerian PUPR pun melakukan beragam tingkat dasar dan menengah. Lembaga- upaya untuk mentransfer permodelan lembaga pendidikan tersebut berada di bawah pembangunan konstruksi bangunan gedung, naungan dua kementerian lainnya, yaitu baik di bidang pendidikan, olahraga, maupun Kemenristek Dikti dan Kementerian Agaama. pasar. Dengan langkah tersebut, diharapkan mampu mengurangi jumlah bangunan yang Dengan adanya KDP, hendaknya dapat menjadi berstatus KDP. pengalaman dan pemahaman terhadap tata tertib penyelenggaraan bangunan gedung. Sebagai pembina konstruksi di Tanah Air, 203

PPSPPOIPnside MTSN 3 PEKANBARU Alih-alih, konstruksi bangunan sekolah yang rusak akibat penurunan tanah, bangunan MTSN 3 Pekanbaru kini tampak kokoh dan cantik. Pascarehabilitasi oleh Kementerian PUPR, siswa-siswi MTSN 3 Pekanbaru dapat belajar dengan nyaman dan aman. Sebelum direhabilitasi, garis-garis retakan terlukis di dinding bangunan sekolah. Lantai pun pecah-pecah dan cenderung ke bawah. Dengan anggaran sebesar Rp13,9 miliar, rehabilitasi meliputi kegiatan renovasi 13 Ruang Kelas Belajar (RKB) serta 21 ruang kelas yang terdiri dari aula, laboratorium, ruang guru, ruang kepala 204

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar sekolah, ruang UKS, dan ruang koperasi. rehabilitasi sekolah di tahun 2019. Program Rehabilitasi juga mencakup pengerjaan toilet/ ini juga merupakan upaya Pemerintah dalam WC, tempat wudu, lapangan olahraga, taman, membangun SDM yang unggul. Dengan pagar sekolah, pos satpam, dan paving block. demikian, fasilitas yang sudah dibangun sesuai standar ruang dalam peraturan pemerintah MTSN 3 Pekanbaru merupakan satu dari diharapkan dapat meningkatkan kualitas 179 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan kegiatan belajar dan mengajar di MTSN 3 Aliyah) yang termasuk dalam sasaran program Pekanbaru. 205

PSPPOP Inside MIN 1 PULANG PISAU Bangunan berwarna dominan kombinasi hijau kuning MIN 1 Pulang Pisau terlihat begitu megah. Kemegahannya merupakan hasil dari renovasi yang dilakukan Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan atau renovasi infrastruktur pendidikan. Pekerjaan renovasi yang menyerap anggaran fisik sebesar Rp6,7 miliar ini terdiri dari kegiatan 206

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar rekonstruksi 8 ruang kelas bertingkat, 3 ruang Dengan renovasi, diharapkan dapat kelas sebelah kiri, dan 3 ruang kelas di sebelah meningkatkan kenyamanan, baik bagi siswa kanan. Kemudian, dilaksanakan pula pekerjaan maupun guru dalam proses KBM. Selain itu, pembangunan pagar dan gerbang, peningkatan juga menjadikan lingkungan madrasah lebih halaman, serta pembuatan tempat cuci bersih, rapi, dan sehat. tangan. 207

PSPPOP Inside SD KALTARA Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Inilah bentuk komitmen Pemerintah untuk hadir di wilayah 3T, seperti di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. 208

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar Di Kabupaten Nunukan, Kementerian PUPR Selain SDN 001 Sebatik Tengah, rehabilitasi melaksanakan rehabilitasi dan renovasi SDN dan renovasi Satuan Pendidikan Dasar juga 001 Sebatik Tengah. Sebelum direnovasi, dilaksanakan di SDN 006 Malinau Barat dan Ruang Kelas Belajar (RKB) di SDN 001 Sebatik SDN 032 Tanjung Batu Tarakan. Ketiga SD Tengah dalam kondisi rusak berat sehingga termasuk dalam sasaran program rehabilitasi tidak aman untuk digunakan dalam proses dan renovasi 12 sekolah dasar dan menengah belajar mengajar. Renovasi meliputi kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah di kawasan pembangunan gedung 4 RKB, toilet, serta perbatasan Kaltara. landscape. 209

Capaian Gambar 9. Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, 2019 Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, 2019 210

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar Sumber: Laporan Kinerja Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar Tahun 2019 211

212

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya 07 Strategi Penganggaran Pro Air Minum dan Sanitasi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman 213

Strategi Penganggaran Pro Air Minum dan Sanitasi Air minum dan sanitasi menjadi core business Direktorat Jenderal Cipta Karya. Keduanya menjadi satu napas pada entitas infrastruktur apapun yang dibangun oleh Cipta Karya dari masa ke masa. Bahkan ketika kita digiring pada target mewujudkan Kota Layak Huni, maka kita bisa asumsikan masyarakat di kota tersebut telah mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Pemihakan pada dua sektor ini terbukti dengan alokasi anggaran yang didorong untuk memperbesar porsi untuk keduanya. Khususnya pada tiga tahun terakhir. Ditambah dengan kebijakan untuk memprioritaskan daerah- daerah yang rawan air dan sanitasi untuk mendapatkan penanganan lebih dulu. Namun untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut bukan hal mudah. Data dan isu strategis daerah menjadi tantangan berat dalam mendukung perencanaan pemrograman. Misalnya, data capaian air minum nasional yang tersedia saat ini belum mampu diuraikan dalam data kaki capaian per provinsi dan per kabupaten/kotanya. Data perencanaan menjadi penting karena APBN maupun DAK untuk air minum dan sanitasi turun langsung ke kabupaten/kota. Ditambah dengan kapasitas fiskal daerah untuk menganggarkan APBDnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum air minum dan sanitasi. Fakta di lapangan, anggaran APBD untuk dua sektor dasar tersebut terbilang masih minim. Dari kenyataan di lapangan, Ditjen Cipta Karya berusaha memperbesar porsi anggaran untuk air minum dan sanitasi. Apapun caranya telah 214

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman “Kebijakan penganggaran dan strategi delivery perencanaan yang tepat ditunjang dengan keterpaduan program, akan mengefisienkan pemanfaatan anggaran dan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Ditjen Cipta Karya,” tegas Direktur SSPIP, Ir. Edward Abdurrahman, M.Sc. dilakukan. Karena pemenuhan dua kebutuhan memerintahkan jajarannya untuk mengetatkan dasar tersebut telah tercantum dalam kontrak pengalokasian anggaran pada kegiatan yang kinerja yang termuat dalam Visium PUPR tidak langsung berkontribusi pada kinerja maupun target Rencana Pembangunan Jangka organisasi. Pembatasan kegiatan-kegaitan Menengah Nasional 2020-2024. mencakup kegiatan swakelola maupun kontraktual berupa studi atau kajian yang Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H. belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Sumadilaga, sejak tahun 2019 sudah 215

Strategi Penganggaran Pro Air Minum dan Sanitasi Kualitas Permukiman Kumuh Kel. Pasar Padi dan Kel. Pasir Putih Kawasan Pangkal Pinang Berdasarkan arahan tersebut, Direktorat swakelola, contohnya rapat-rapat, seminar, Sistem dan Strategi Penyelenggaraan workshop, Focus Group Discussion, sosialisasi, Infrastruktur Permukiman yang pada tahun dan sejenisnya. Berikutnya ada kajian, studi, 2019 masih bernama Direktorat Keterpaduan maupun penyusunan DED yang tidak langsung Infrastruktur Permukiman melakukan dikerjakan maupun kegiatan yang bukan penajaman kegiatan. Tidak hanya di lingkungan merupakan Tusi Ditjen Cipta Karya. direktoratnya, sebagai pengatur penganggaran seluruh Direktorat Jenderal Cipta Karya, juga “Berdasarkan kajian tersebut, Direktorat memfasilitasi proses penajaman serupa yang SSPIP berhasil melakukan penajaman kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja lain. dan efisiensi anggaran sampai dengan 50% terhadap alokasi awal kegiatan swakelola Dalam DIPA tahun 2019, kegiatan-kegiatan pada DIPA tahun 2019,” ujar Direktur SSPIP, Ir. yang dikaji ulang antara lain berupa kegiatan Edward Abdurrahman, M.Sc. 216

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Hasil penajaman tersebut, lanjut Edward, Direktorat Jenderal Cipta Karya ke depan kemudian dialokasikan untuk kegiatan sudah semestinya menyiapkan perencanaan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum kawasan yang dapat dijadikan kawasan layak (SPAM), Penataan Kawasan Labuan Bajo, huni dari aspek ketersediaan prasarana air dan rehabilitasi sekolah/madrasah dan minum dan sanitasi, sarana permukiman pembangunan pasar. dengan penataan kawasan maupun revitalisasi tematik lainnya. Tidak hanya pada tahun anggaran 2019, kebijakan pro air minum dan sanitasi juga Reformasi penganggaran juga dilatar belakangi dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. DIPA oleh kondisi aset infrastruktur terbangun. awal sekitar Rp 22 triliun kemudian mengalami Misalnya saja di sektor air minum sampai refocusing menjadi Rp 16 triliun akibat saat ini ada aset senilai Rp1,3 triliun yang pandemi Covid-19. Seluruh alokasi anggaran di harus mendapatkan suntikan dana untuk semua sektor di lingkungan Kementerian PUPR pemeliharaan dan operasional melalui program terkoreksi, tidak terkecuali di sektor air minum optimalisasi SPAM yang sudah terbangun dan sanitasi. tersebut. “Kebijakan penganggaran dan strategi delivery Hal penting lainnya terkait pembangunan SPAM perencanaan yang tepat ditunjang dengan ini adalah sinkronisasi antara ketersediaan keterpaduan program, akan mengefisienkan air baku dan sistem yang akan dibangun. pemanfaatan anggaran dan mengefektifkan Ditjen Cipta Karya harus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Ditjen Cipta Karya,” manfaat dibangunnya bendungan oleh Ditjen tegas Edward. Sumber Daya Air. Dengan kata lain, di manapun sumber air tersebut dibangun oleh Ditjen SDA, Di tengah keterbatasan penganggaran air maka Ditjen Cipta Karya semestinya sudah minum dan sanitasi, Ditjen Cipta Karya ingin merencanakan program untuk mendekatkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan sumber air tersebut ke masyarakat yang harus menggambarkan pemecahan masalah di membutuhkan melalui sistem penyediaan suatu kawasan penanganan, serta programnya air minum yang aman, berkualitas, dan harus terintegrasi. berkelanjutan. Kebijakan refocusing juga terkait spirit Satu Selain sinkron dengan program Ditjen Sumber Cipta Karya – Cipta Karya Satu. Salah satu Daya Air, juga harus sinkron dengan program implementasinya adalah penanganan secara Ditjen Perumahan. Di mana pun rumah yang bersama (air minum dan sanitasi) di satu dibangun dan dibiayai oleh Ditjen Perumahan, entitas kawasan pelayanan yang disasar dari maka seyogyanya Ditjen Cipta Karya harus perencanaan yang matang dan memenuhi hadir menyediakan akses dasar air minum dan semua kriterianya. sanitasinya. 217

Strategi Penganggaran Pro Air Minum dan Sanitasi PRIORITAS PROGRAM Memorandum Program usulan kegiatan dari daerah yang terencana dan sistematis. Tugas Direktorat SSPIP akan dimudahkan dengan prioritas program yang disusun oleh Berdasarkan arahan kebijakan tersebut, masing-masing satuan kerja, baik di tingkat mulai dari perencanaan, BPPW harus dapat balai maupun unit kerja. Jika suatu saat nanti merencanakan kegiatan yang disusun terjadi lagi refocusing penganggaran, maka mengacu pada arah kebijakan di tingkat sangat mudah bagi Ditjen Cipta Karya untuk pusat seperti tersebut di atas, dengan menyisihkan atau mempertahankan program mempertimbangkan isu strategis, potensi dan sesuai prioritasnya. permasalahan di wilayahnya masing-masing. “Seperti yang terjadi saat ini kondisi negara Kemudian BPPW melakukan konsolidasi kita sedang membutuhkan vaksin untuk dan pengecekan terhadap kesiapan usulan, menanggulangi pandemi Covid-19, setiap mencakup kesiapan readiness criteria. kementerian/lembaga termasuk Kementerian BPPW juga harus memverifikasi desain yang PUPR akan mengalami pemotongan anggaran. telah disusun sesuai panduan standar yang Hal tersebut berpengaruh pada program dan ditentukan. target kinerja organisasi,” jelas Edward. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, Direktorat SSPIP memegang arahan kebijakan BPPW Provinsi harus melakukan identifikasi pelaksanaan program Ditjen Cipta Karya, isu-isu strategis wilayahnya yang terkait setidaknya untuk lima tahun ke depan, yaitu bidang Cipta Karya, lalu mengidentifikasi ada enam kategori kegiatan prioritas. Pertama, kebutuhan penanganan berdasarkan isu pelaksanaan pekerjaan yang sudah committed strategis tersebut. Selanjutnya merumuskan seperti pekerjaan lanjutan MYC maupun PHLN, skala prioritas penanganan dan kebutuhan dan rounding up. Kedua, Direktif Presiden atau anggarannya, serta menyiapkan perencanaan Wapres seperti SPAM Regional, DAS Citarum, dan usulan penganggaran dalam bentuk PLBN, KSPN, PON, dan lainnya. memorandum program. Ketiga, masukan DPR atau kegiatan aspirasi Pada tahap pelaksanaan anggaran, BPPW yang diusulkan dalam Raker, Rapat Dengar harus segera menyiapkan usulan perubahan Pendapat, maupun Kunjungan Kerja. Keempat, dan justifikasi atas perubahan yang diperlukan. Komitmen Menteri, contohnya Kawasan Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Strategis Nasional. Kelima, Program Kerakyatan kegiatan yang terpadu. Pertama, BPPW seperti KOTAKU, PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, Provinsi melakukan pemantauan proses lelang dan TPS 3R. Terakhir, keenam, adalah kegiatan dan pengendalian kemajuan pelaksanaan dalam rangka pemenuhan Rencana Strategis kegiatan. Kedua, memberikan rekomendasi atau target Rencana Pembangunan Jangka teknis terkait permasalahan pelaksanaan Menengah Nasional (RPJMN) yang berasal dari kegiatan. Ketiga, melakukan koordinasi dengan 218

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman KOTAKU Kel. Soa Sio Kec. Ternate Utara Kota Ternate OPD kabupaten/kota terkait pemantauan dan pelatihan mekanisme pelaporan melalui pelaporan DAK. Keempat, menyusun laporan i-eMonitoring kepada petugas DAK Kabupaten/ pelaksanaan kegiatan berdasarkan kategori Kota. kegiatan (reguler, strategis, IBM/padat karya, dan seterusnya). Kelima, memfasilitasi 219

Strategi Penganggaran Pro Air Minum dan Sanitasi MENGENDALIKAN KETERPADUAN Sanitasi Perdesaan di Kalimantan Tengah mendekatkan masyarakat dengan akses sanitasi layak Selain mengupayakan pencapaian target kinerja berdasarkan perjanjian, Direktorat. SSPIP juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, seperti pemantauan proyek- proyek strategis nasional. Jumlah proyek yang dipantau berjumlah 17 kegiatan yang mengacu pada daftar dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Terdiri dari 9 proyek air minum, 7 proyek penyehatan lingkungan permukiman, 3 proyek pengembangan kawasan permukiman, dan 2 proyek penataan bangunan dan lingkungan. 17 proyek tersebut tersebar di kegiatan KSPN Tanjung Kelayang, Morotai, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, Wakatobi, Likupang, Raja Ampat, SPAM regional Semarang Barat, Jatigede, Umbulan, Bandar Lampung, Mamminasata, Jatilihur, dan Wosusokas, serta Jakarta Sewerage System Zone 1 dan 6. Selain memantau progres (fisik dan keuangan), kegiatan pemantauan tersebut juga bertujuan mengidentifikasi permasalahan, baik dari material, tenaga kerja, peralatan, kelembagaan, kesesuaian rencana dengan implementasi, serta sharing pendanaan dan program oleh pihak lain. Dalam pemantauan tersebut juga merumuskan tindak lanjut yang harus segera diselesaikan oleh semua pemangku kepentingan. 220

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman STRATEGI BARU Perubahan nomenklatur organisasi dilaksanakan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 tahun 2020. Tugas Direktorat SSPIP bertambah dengan pengkoordinasian pengadaan tanah mengingat masalah tanah sering menjadi variabel utama dalam menentukan terlaksananya kegiatan pembangunan. Tugas pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi berpindah ke Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Sehingga diharapkan Direktorat SSPIP lebih fokus pada penyiapan program dan anggaran, mengoordinasikan pengadaan tanah, dan satu lagi yaitu menghidupkan kembali unit pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri. Ke depan menurut Edward, akan dilakukan pengetatan pendanaan PHLN, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebermanfaatannya di lingkungan Ditjen Cipta Karya. 221



08 Dukungan Manajemen untuk Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya

Dukungan Manajemen untuk Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu Secara organisasi, Ditjen Cipta Karya kini memiliki perpanjangan tangan di provinsi bernama BPPW Provinsi. BPPW baru terbentuk sejak tahun 2019. Keberadaannya menjadi adik paling muda diantara dua Balai lain di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air yang sudah terbentuk 13 tahun lalu. Satu Cipta Karya – Cipta Karya Satu merupakan spirit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya yang baru dihembuskan Pimpinan untuk menjadi nilai yang terinternalisasi ke seluruh pegawai. BPPW diharapkan menjadi tulang punggung Ditjen Cipta Karya untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Cipta Karya dengan Pemerintah Daerah di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Keberadaan Balai harus mampu melaksanakan program dan penganggaran yang baik, perencanaan yang tepat, dan bagaimana melaksanakan kegiatan yang terukur, baik tepat waktu, mutu, dan biaya. Mengapa fungsi BPPW sangat diandalkan menjembatani urusan dengan Pemerintah Daerah? Seperti diketahui Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak mempunyai batas kewenangan pelaksanaan kegiatan. Hal yang berbeda dapat dilihat di Bina Marga dengan adanya status jalan nasional dan daerah. Begitu pula dengan Sumber Daya Air, ada wilayah sungai nasional, daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota. 224

Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya “Sebelum ada Balai, kita masih berpegang pada Satuan Kerja, yang cenderung melihat pada output, belum melihat pada outcome organisasi keseluruhan,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Ir. T. Iskandar, M.T. Di bidang Cipta Karya, ada Standar Pelayanan yang representatif membawa ruh Kementerian Minimum yang harus disusun dan dicapai oleh PUPR bidang Cipta Karya di daerah. kabupaten/kota maupun provinsi. Sisanya BPPW perlu didukung dengan sumber daya yang tidak bisa dicapai oleh keduanya dapat yang kompeten, aset, peningkatan kemampuan dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya. laporan keuangan, didukung peraturan BPPW memerlukan dukungan manajemen yang perundangan dan tata laksana yang jelas. kokoh untuk melaksanakan tugas dan fungsi 225

Dukungan Manajemen untuk Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu DUKUNGAN MANAJEMEN seluruh BPPW, begitu sarana dan prasarana sudah dibangun dan berfungsi agar langsung Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya diserahkelolakan kepada Pemda supaya memiliki peran penting dalam dukungan segera dimanfaatkan dan dipelihara. Sembari manajemen untuk menerapkan prinsip- memproses berita acara serah terima aset prinsip good governance. Contohnya dalam yang harus dilalui secara berjenjang,” tegas penyelenggaraan administrasi bidang Iskanadar. keuangan, meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, meningkatkan penyusunan peraturan Proses serah terima aset harus mendapatkan perundang-undangan, dan komunikasi publik. persetujuan sesuai nilai asetnya. Untuk aset Prinsip good governance juga dapat diterapkan dengan nilai di bawah Rp 1 miliar cukup izin dalam manajemen ASN yang transparan, Menteri PUPR. Nilai aset di bawah Rp 10 miliar kompetitif, dan berbasis merit. harus seizin Menteri Keuangan, dan di atas Rp 10 miliar harus persetujuan Presiden. Setditjen Cipta Karya juga menyelenggarakan administrasi bidang SDM, organisasi, Ditjen Cipta Karya juga memiliki satu tugas tata laksana, reformasi birokrasi, serta penanganan tanggap darurat bencana bidang mempersiapkan sarana dan prasarana dalam permukiman yang masih di bawah naungan menanggulangi dampak bencana, khususnya di Setditjen. Hal berbeda dijumpai pada unit bidang permukiman. organisasi lain, dimana tugas penanganan tanggap darurat misalnya ada di unit kerja “Anggaran yang kita keluarkan untuk eselon II. Contohnya Direktorat Operasi dan membangun sarana dan prasarana dasar Pemeliharaan (OP) di Ditjen SDA dan Direktorat permukiman, hampir 95% asetnya akan Preservasi Jalan di Ditjen Bina Marga. diserahkan ke pemerintah daerah. Kita berupaya secepatnya lakukan serah Sebelumnya penanganan tanggap darurat terima agar masyarakat dapat segera hanya mengandalkan lima depo, yaitu di memanfaatkannya secara berkelanjutan,” Medan, Padang, Bekasi, Surabaya, dan ungkap Iskandar. Makassar. Namun sejak terbentuknya BPPW, seluruh provinsi sudah ada unit pelaksana Dalam dua tahun terakhir, Ditjen Cipta Karya tanggap darurat untuk membantu kebutuhan mempunyai aset yang belum diserahterimakan sarana dan prasarana pada masa tanggap ke Pemerintah Daerah dengan nilai puluhan darurat bencana di wilayahnya. Mereka triliun. Pada tahun 2019, Ditjen Cipta Karya akan berkolaborasi dengan Balai Pelaksana sudah menyerahkan aset ke Pemda dan Jalan Nasional maupun Balai Wilayah Sungai masyarakat senilai hampir Rp 10 triliun. setempat. Ditjen Cipta Karya perlu bekerja lebih keras Terkait kepegawaian, Setditjen menerapkan dalam percepatan penyerahan aset kepada manajemen ASN yang transparan. Membuka Pemda dan masyarakat. “Kami meminta kepada ruang komunikasi yang terbuka sejak dua 226

Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya periode penerimaan PNS dua tahun terakhir. CAPAIAN UMUM Mereka dengan leluasa berhak menyampaikan sesuatu, biarpun nantinya tidak semua harus Terbentuknya 34 BPPW beserta tata laksana diakomodir. dan pengaturan perangkat pendukung Sumber Daya Manusianya menandakan pencapaian Pembinaan yang komprehensif menjadi kelembagaan yang menonjol pada tahun 2019. penekanan. Contohnya pada pembinaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada dua angkatan, Di luar hal itu, secara mainstream prestasi atas yaitu 2017 dan 2018 yang menjalani OJT tugas yang berhasil dilaksanakan pada tahun (on the job training). Angkatan 2017 bahkan 2019 antara lain: menjadi inspirasi sendiri karena ditugaskan 1. Di bidang keuangan yaitu tercapainya oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu pemulihan korban kembali opini laporan keuangan Wajar Tanpa gempa di Lombok melalui program Rehabilitasi Pengecualian (WTP); dan Rekonstruksi Pascabencana. 2. Pembahasan produk-produk pengaturan bidang Cipta Karya, antara lain RUU Cipta Para CPNS juga dibekali training pemahaman Kerja; tentang tugas mereka di lingkungan Ditjen 3. Proses serah terima aset dengan nilai BMN Cipta Karya, bertempat di Balai Teknik Air sebesar Rp10 triliun; Minum selama lima hari. Seluruh unit kerja di 4. Usulan Zona Integritas menuju Wilayah Ditjen Cipta Karya memberikan pengenalan Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah kepada CPNS agar mereka tidak meraba Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), yaitu lagi lingkungannya dan siap terjun di unit Balai Teknik Air Minum dan Balai Teknik penempatan manapun. Model tersebut ditiru Penyehatan Lingkungan Permukiman. oleh Unit Organisasi lain yang difasilitasi oleh BPSDM. Model komunikasi yang terbuka menjadi modal penting bagi pegawai baru dan lingkungan kerjanya. Layanan komunikasi yang transparan diberikan oleh Setditjen kepada para pegawai baru, semisal masalah keinginan penempatan karena alasan tertentu hingga menyatukan keluarga yang terpisah karena penempatan. 227

Capaian Gambar 10. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Cipta Karya, 2019 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2019 Sumber: Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Cipta Karya Tahun 2019 228

Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu 229

230

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya 09 Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas 231

Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas Perubahan mewarnai tahun 2020 dengan penambahan dua pasukan elit baru di jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya. Hal yang terjadi juga pada unit organisasi lain, yaitu terbentuknya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan dan Direkorat Kepatuhan Intern. Pembentukan dua unit kerja baru ini hendak menjamin kualitas penyelenggaraan infrastrktur permukiman dan kepatuhan intern dengan mengatur dan mengendalikan semua risiko yang dapat timbul dari operasional kegiatan maupun keputusan di lapangan. Keduanya memiliki harapan yang sama, yaitu menjadikan prinsip mutu dan sadar risiko menjadi budaya organisasi yang terinternalisasi dalam diri setiap insan Cipta Karya di semua lini. MENGAWAL INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BERKUALITAS Penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkualitas (bermutu) menjadi prioritas utama Kementerian PUPR. Tidak terkecuali dengan infrastruktur permukiman dan perumahan. Mutu ditandai dengan memiliki keunggulan atau keandalan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Seiring dengan kebutuhan tersebut, pada tahun 2020 Kementerian PUPR membentuk Direktorat Bina Teknik di seluruh unit organisasi teknis, termasuk Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tugasnya adalah memastikan agar mutu infrastruktur 232

Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas \"Penjaminan mutu melalui NSPK, pengujian, dan pengembangan jabatan fungsional yang profesional untuk pembangunan infrastruktur permukiman yang berkualitas\", tegas Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Ir. Dian Irawati, M.T. permukiman yang dibangun sesuai dengan perumahan dan infrastruktur permukiman. ketentuan yang berlaku. Kebijakan Direktorat Bina Teknik Permukiman PEMBENTUKAN DIREKTORAT BINA TEKNIK dan Perumahan yaitu perencanaan manajemen mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian Permukiman dan Perumahan memiliki mutu. Strategi yang dilakukan adalah sebagai tujuan strategis yaitu meningkatkan berikut: kualitas pembinaan teknis penyelenggaraan 233

1. Meningkatkan jumlah NSPK terkait 9. Meningkatkan Fasilitasi Pengukuran dan manajemen mutu dalam penyelenggaraan Pengujian dalam Pengendalian Mutu infrastruktur permukiman dan perumahan. 10. Meningkatkan Fasilitasi Sertifikasi Bahan 2. Meningkatkan Kajian Teknologi dan dan Teknologi dalam Pengendalian Mutu. Rekayasa di bidang Permukiman dan Perumahan Peran Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan dalam penyelenggaraan 3. Meningkatkan Fasilitasi Bimbingan Teknis infrastruktur permukiman adalah melakukan terkait Manajemen Mutu pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur sesuai NSPK yang telah 4. Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan ditetapkan. Direktorat ini juga melibatkan Diseminasi terkait Manajemen Mutu pejabat fungsional (Jafung) dalam pengawasan kegiatan tersebut. 5. Meningkatkan Audit Mutu 6. Meningkatkan Supervisi, Pemantauan, dan Pendampingan melekat dilakukan pada seluruh tahapan. Yaitu, pertama, pada tahap desain Evaluasi terkait mutu dengan menyusun kriteria kegiatan tertentu 7. Meningkatkan Manajemen Pengetahuan terkait Mutu 8. Meningkatkan Inspeksi dalam Pengendalian Mutu Gambar 11. Proses Quality Assurance 234

Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas bekerjasama dengan unit kerja terkait. Kedua, spesifikasi teknis, laporan progress dan tahap konstruksi, berkenaan dengan keandalan memberikan rekomendasi perubahan yang bangunan Gedung. Ketiga, tahap operasional diperlukan. berkaitan dengan pengujian infrastruktur. Keempat, pada tahap pascakontruksi terkait Selanjutnya yang ketiga adalah penjaminan dengan advis teknis. mutu, yaitu untuk memastikan dan mengontrol tingkat kualitas infrastruktur permukiman Direktorat Bintek PP memiliki perangkat yang dibangun, dengan melakukan inspeksi lengkap untuk pendampingan tersebut. Yaitu dan commissioning, sehingga infrastruktur Subdit Keandalan Bangunan Gedung, Subdit permukiman yang dihasilkan dapat bermanfaat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur, Subdit bagi masyarakat. Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman, dan Subdit Pengelolaan Untuk efektivitas dan kelancaran Jabatan Fungsional bidang Permukiman dan pendampingan teknis tersebut, akan Pengembangan Profesi. dilengkapi dan didukung oleh tools berupa NSPK, teknologi, SDM, data dan informasi Dalam melaksanakan Tusinya, Direktorat serta dukungan pengujian. Bintek PP juga dilengkapi tiga Balai, yaitu Balai Sains Bangunan, Balai Bahan dan Struktur “Penjaminan mutu melalui NSPK, pengujian, Bangunan, dan Balai Kawasan Permukiman dan dan pengembangan jabatan fungsional yang Perumahan. professional untuk pembangunan infrastruktur permukiman yang berkualitas,” ujar Direktur Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Dian Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Irawati. adalah meningkatnya manajemen mutu. Yaitu mencakup Perencanaan Manajemen Mutu, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pengendalian Mutu, dan Penjaminan Mutu. 2014, penyediaan infrastruktur permukiman merupakan urusan yang bersifat konkuren Pertama, melalui perencanaan manajemen dan saling terkait antarjenjang pemerintahan. mutu, akan dilakukan verifikasi dan pengecekan Mengingat infrastruktur permukiman berfungsi terhadap dokumen DED, RKS, Aspek Teknis, sebagai suatu sistem, maka manajemen RAB, Engineering Estimate (EE) agar sesuai mutu infrastruktur permukiman perlu untuk standar yang telah ditetapkan. menjangkau stakeholders Ditjen Cipta Karya di provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, pengendalian mutu, dilakukan pemantauan terhadap terhadap proses Sebagai wakil Ditjen Cipta Karya di penyelenggaraan pembangunan infrastruktur provinsi, BPPW mempunyai peran penting dengan melakukan pengendalian secara ketat dalam mengurangi risiko insiden mutu terhadap dokumen kontrak, shop drawing, penyelenggaraan infrastruktur permukiman. 235

Antara lain melalui kegiatan-kegiatan Budaya mutu dalam penerapan sistem konstruksi yang dilaksanakan sendiri, maupun manajemen mutu di suatu organisasi, dan upaya pembinaan dan pendampingan kepada tanggung jawab atas kinerja mutu tidak hanya stakeholders di provinsi dan kabupaten/kota. di pundak Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, tetapi melekat pada setiap Selanjutnya yang penting adalah pembagian orang di setiap unit di Direktorat Jenderal Cipta peran yang jelas antar jenjang dalam evaluasi Karya, sehingga menjadi kesadaran bersama dokumen perencanaan. Untuk urusan dalam menjaga mutu penyelenggaraan menyiapkan dokumen Readiness Criteria infrastruktur permukiman dan perumahan. adalah tugas BPPW Provinsi, terdiri dari Detail Engineering Design (DED), Rencana Angaran Dengan melaksanakan quality assurance, Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-syarat maka sasaran program Direktorat Jenderal (RKS), perizinan, gambar, dan lainnya. Cipta Karya untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman Kemudian direktorat sektor teknis melakukan dapat terwujud. evaluasi dokumen RC yang disiapkan BPPW dengan output catatan kelengkapan dokumen Dalam melaksanakan tugas tersebut, RC. Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan juga turut meningkatkan kualitas Pintu terakhir di Direktorat Bina Teknik SDM melalui profesionalitas Jabatan Permukiman dan Perumahan. Mereka akan Fungsional bidang Cipta Karya. Yaitu melalui melakukan verifikasi dokumen RC dari penguatan peraturan, sertifikasi keahlian, direktorat sektor teknis dan menyusun lokakarya dan temu ilmiah. panduan RC teknis dengan disertai output teknis. Selain itu dalam rangka memperluas peluang kemitraan dalam penyelenggaraan Output tersebut berupa rekomendasi aspek infrastruktur permukiman juga perlu dilakukan khusus, yang meliputi sistem atau teknologi kerjasama dengan asosiasi profesi dalam khusus, teknologi baru dan permasalahan rangka peningkatan profesionalitas Jafung atau penugasan khusus). Selain itu diberikan bidang Cipta Karya. panduan Penyusunan RC Teknis, yang berisi daftar simak untuk self assessment, panduan Selain mengembangkan Jabatan Fungsional, penyusunan, dan lainnya. Direktorat Bintek PP juga bertugas meningkatkan kualitas data dan pengembangan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan sistem informasi. Ditjen Cipta Karya perlu terus Perumahan harus memastikan adanya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan manajemen mutu pada setiap tahapan pelayanan Infrastruktur jaringan teknologi proses bisnis penyelenggaraan infrastruktur informasi dan komunikasi (TIK) dalam hal permukiman dan perumahan. pelayanan maupun operasional kegiatan. 236

Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas \"Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya\", ungkap Direktur Kepatuhan Intern, Dra. Yuni Erni Aguslin, M.Si. MEMBANGUN BUDAYA SADAR RISIKO Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan Risiko tidak dapat dihindari dari proses bisnis ancaman terhadap modal dan pendapatan pembangunan. Kita hanya perlu mengaturnya perusahaan. dengan manajemen risiko dan membangun budaya sadar risiko untuk mewujudkan Mengawali amanat menjadi Menteri PUPR kepatuhan terhadap norma dan peraturan. pada periode kali kedua dari Presiden Joko 237

Gambar 12. Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 4. Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan mengingatkan pesan khusus Presiden kepada Konsultan) seluruh jajarannya. 5. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (System “Nomor satu perintah Presiden adalah jangan Delivery) oleh Kementerian PUPR dan BPKP korupsi. Sudah sering saya sampaikan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan 6. Pelaksanaan Manajemen Risiko uang negara untuk pembangunan infrastruktur. 7. Pembentukan Unit Kepatuhan Intern Ke depan, menjaga kredibilitas dan kepercayaan akan jauh lebih berat daripada (Second Line of Defense) di Unor dan Balai mencapainya,” tegas Basuki. 8. Membentuk Inspektorat Bidang Investigasi Sebagai Pembina Jasa Konstruksi, Menteri PUPR tidak lama kemudian mengeluarkan (IBI) dan Penguatan Kompetensi dan Sembilan strategi pencegahan penyimpangan Independensi Auditor Inspektorat Jenderal Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yaitu: 9. Continous Monitoring atas Perangkat 1. Reorganisasi Struktur Organisasi Unit Pencegahan Penyimpangan (Fraud) PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0) Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Strategi keenam dan ketujuh tersebut 2. Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan 3. Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Direktorat Kepatuhan Intern pada Juni 2020. Perkiraan Sendiri (HPS) Tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 238

Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas KOTAKU Karang Jaya Kota Palembang Dengan demikian, di level kementerian baru ada empat unit organisasi, yaitu Ditjen Sumber Daya dua kementerian yang memiliki unit kepatuhan Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan internal. Kementerian Keuangan sejak tahun Ditjen Perumahan. 2008, atau 12 tahun silam, sudah memiliki unit kepatuhan internal, yaitu di lingkungan Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Bea Cukai. Pada tahun 2020, Kementerian PUPR kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, baru membentuk Direktorat Kepatuhan Intern di pemantauan, evaluasi dan pelaporan 239

kepatuhan intern dan manajemen risiko di 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Cipta Karya. penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Untuk menunaikan tugas tersebut, Direktorat Cipta Karya; dan Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi antara lain: 5. Pelaksanaan urusan tata usaha di 1. Penyusunan kebijakan teknis dan kerangka lingkungan direktorat kerja kepatuhan intern serta manajemen Tahun 2020 secara kelembagaan fokus risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya pada pembentukan unit kepatuhan internal 2. Pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan di second line defense untuk mengawal intern dan manajemen risiko di Direktorat pelaksanaan manajemen risiko di Unor dan Jenderal Cipta Karya; Balai. 3. Pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait Direktorat Jenderal Cipta Karya menyadari kecurangan dan proses bisnis dalam bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu pencapaian target program dan kegiatan di berhadapan dengan risiko yang melekat. Baik Direktorat Jenderal Cipta Karya; pada kegiatan bisnisnya maupun operasional 240

Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas pembangunan. Dalam rangka mengendalikan Pembentukan Unit Kepatuhan Intern risiko tersebut, Direktorat Jenderal Cipta pada Unor dan Balai adalah rekomendasi Karya menerapkan sistem manajemen risiko BPKP dalam peningkatan maturasi Sistem terintegrasi, mencakup seluruh aspek risiko Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dihadapi oleh unit kompetensi, BPPW dan Kementerian PUPR. Secara kelembagaan Balai Teknik. pengelola proyek, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalami sekurang-kurangnya tiga Direktorat Jenderal Cipta Karya akan kali penggantian (reorganisasi). Terakhir pada mengimplementasikan suatu Kerangka tahun 2019 adalah pembentukan BPPW dan Manajemen Risiko (Risk Management penyederhanaan Satker Pelaksanaan. Framework) yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi unit kompetensi Kondisi ini kemudian menyebabkan maupun BPPW dapat diidentifikasi, diukur, pengendalian risiko menjadi sangat penting, dikendalikan, dan dilaporkan dengan baik. di luar pengendalian keuangan dan progress proyek semata. Mengapa? Karena dapat Dalam pelaksanaan manajemen risiko yang melindungi organisasi, membantu pembuatan efektif, Direktorat Jenderal Cipta Karya kerangka kerja (framework), mendorong melakukan pengembangan infrastruktur pengusulan perubahan oleh manajemen, dan manajemen risiko dengan mengacu pada dapat meningkatkan kinerja organisasi. Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Direktorat Jenderal Cipta Karya memerlukan Pengendalian Intern Pemerintah Di Kementrian peningkatan kualitas pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dan Risiko yang komprehensif hingga tingkat peraturan lainnya serta Standar Internasional Satker. Hal itu agar tujuan organisasi dapat yang berlaku. tercapai dengan kondisi optimal, serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan Pembentukan Direktorat Kepatuhan Intern kepatuhan terhadap peraturan perundangan. diharapkan akan memperkuat “value” pengendalian risiko dengan memperkuat TARGET TERDEKAT fungsi 2nd line of Defense dalam pengendalian risiko dan kepatuhan di lingkungan Direktorat Dalam penyelenggaraan kepatuhan intern Jenderal Cipta Karya. terdapat model koordinasi manajemen risiko dalam suatu organisasi yang membagi fungsi Direktorat Kepatuhan Intern akan memberikan tiga pertahanan, atau dikenal dengan Three penguatan dalam pembinaan serta Line of Defense. Tiga lini ini membagi dengan pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan jelas para pemilik risiko, yang menangani risiko, secara terintegrasi sehingga terbentuk dan yang mengawasi risiko. ekosistem sadar risiko di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Satuan Kerja menjadi pemilik risiko atau disebut first line of defense. Satuan yang 241

melaksanakan kegiatan dan mengelola keuangan ini melekat pada struktur Unit Kerja di Pusat maupun di BPPW sebagai lingkungan pengendalian. Sesuai rekomendasi BPKP, setiap unit kerja dan Balai harus dibentuk Unit Kepatuhan Intern, di mana terdiri dari first line (Satuan Kerja) dan second line of defense. Tahun depan, Direktorat Kepatuhan Intern Ditjen Cipta Karya menargetkan 10 BPPW menjadi pilot dalam pembentukan UKI. Dengan mengimplementasikan Manajemen Risiko, setiap Unit Kepatuhan Intern harus mentapkan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, hingga konsultasi komunikasi. Diharapkan dengan menerapkan MR, kinerja pelaksanaan kegiatan di pemilik risiko semakin berkualitas, tertib dalam pemenuhan dokumen yang lengkap dan benar, dari mulia perencanaan hingga serah terima pengelolaan. UKI di level pemilik risiko juga diharapkan mampu membentuk pertahanan yang kokoh dan memiliki SDM yang kompeten. Sehingga terbentuk kepercayaan (trust) dengan cara membangun budaya sadar risiko di semua level manajerial hingga staf paling bawah dengan menjunjung tinggi integritas, kualitas, dan efektivitas. Dengan kondisi ideal tersebut diharapkan menjadi cikal terbentuknya Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Sebuah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen 242

Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Lebih terukur, keberhasilan penerapan manajemen risiko dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut: 1. Berkurangnya jumlah masalah atau terhindar dari masalah (zero temuan); 2. Menurunnya peristiwa risiko yang berdampak terhadap hukum, kepatuhan, reputasi, keuangan, kinerja Kecelakaan Kerja; 3. Berkurangnya gap antara rencana dengan realisasi kinerja; 4. Meningkatnya kesiap siagaan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak terduga dengan dilakukannya/melalui penilaian risiko operasional (berjalannya Early Warning System yang efektif); dan 5. Seluruh pemilik risiko kunci memahami, menyadari dan menjalankankan proses Manajemen risiko secara sukarela (budaya sadar risiko). Dengan menerapkan manajemen risiko dan pembinaan dan pengendaliannya diharapkan akan menghasilkan pelaksanaa kegiatan penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang memenuhi aspek akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. 243

244

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya 10 Penutup Tutup Tahun 2019, Capai Kinerja Terbaik 2020 245

Penutup Dalam ranah PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki peran penting untuk menghadirkan layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni. Peran tersebut merupakan tindak lanjut dari tujuan Ditjen Cipta Karya seperti yang digambarkan dalam peta strategis Kementerian PUPR periode 2015—2019, yaitu meningkatkan keandalan dan keterpaduan infrastruktur bidang ke-Cipta Karya-an dalam mendukung layanan infrastruktur dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Keterpaduan menjadi concern Ditjen Cipta Karya sepanjang periode 2015—2019. Dengan spirit CK-1, 1-CK, seluruh jajaran eselon 2 di lingkungan Cipta Karya adalah satu, tidak terpisah-pisah dalam mewujudkan keterpaduan infrastruktur pemukiman demi terciptanya kawasan permukiman yang tertata dengan baik, layak, aman, dan nyaman. Di akhir periode 2015—2019, capaian kinerja Ditjen Cipta Karya secara umum menunjukkan hasil yang baik. Dengan capaian kinerja tertinggi, yaitu 119,33% untuk kontribusi peningkatan cakupan air minum layak yang terdapat pada Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM). Sedangkan, capaian kinerja terendah berada pada sasaran kegiatan peningkatan kualitas kawasan (perkotaan, perdesaan, dan khusus) di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar 67,63%. Pada 2019, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya menetapkan sejumlah langkah kreatif dan inovatif sebagai strategi pencapaian target kinerja. Salah satunya adalah restrukturisasi organisasi dengan pembentukan unit kerja baru jenjang eselon 2, yaitu Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar (PPSPPOP) dan pelaksana kegiatan di tingkat provinsi, yaitu BPPW. Restrukturisasi merupakan respon atas kebutuhan organisasi seiring dengan adanya penugasan baru berupa pengermbangan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Hal ini mendorong Ditjen 246

Penutup Cipta Karya untuk melakukan penyesuaian melalui PPSPPOP. Perubahan alokasi juga anggaran. Dalam hal ini, Ditjen Cipta Karya terjadi terhadap anggaran Ditjen Cipta Karya, mengalokasikan anggaran Rp 6,5 triliun atau dari semula Rp20.245.197.763.000 menjadi 28,05% dari total anggaran revisi Ditjen Cipta Rp23.356.866.086. Seperti telah disebutkan Karya untuk peningkatan sarana prasarana di atas, alokasi tertinggi terdapat pada unit pendidikan dan perekonomian pada 2019 kerja PPSPPOP. 247

Penutup Batang Arau, Padang Strategi Ditjen Cipta Karya berikutnya pada melaksanakan Program KOTAKU secara masif 2019 adalah reformasi Program Kota Tanpa untuk menangani sisa wilayah yang masih Kumuh (Kotaku) 2019 melalui penyederhanaan dalam kategori kumuh, yaitu seluas 14.837 Ha konsep penataan dari lima tujuan menjadi tiga atau 38% dari total kumuh nasional yang harus tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan fokus ditangani, yaitu seluas 38.431 Ha. Sepanjang dalam melaksanakan tugas-tugas Program periode 2015—2018, total penanganan KOTAKU. Pada 2019, Ditjen Cipta Karya kumuh adalah sebesar 23.594 Ha. 248

Penutup Peunayong, Banda Aceh Capaian kinerja 2019 diharapkan dapat layak, yang mampu mendorong pertumbuhan menjadi landasan dalam penetapan target ekonomi nasional. Hingga, pada akhirnya, di tahun-tahun berikutnya sekaligus sebagai terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera. motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi ke depannya. Harapan terbesar adalah dengan tercapainya kinerja, dapat mewujudkan infrastruktur dan kawasan permukiman yang 249

TIM PENYUSUN Penasehat : Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu Danis H. Sumadilaga Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Penanggungjawab : Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis Dian Irawati xiv + 200 hlm.; 20 cm x 25 cm ISBN: 00000-0000 Pengarah : Tim Kreatif : Diterbitkan oleh: T. Iskandar Edward Abdurrachman Wayan Lindu S Diana Kusumastuti Bukhori Didiet A. Akhdiat Dian Ariani Prasetyo Intan Paramita Yudha Mediawan Elok Aflakhah Iwan Suprijanto Dewi Edi Sayekti Yuni Erni Aguslin Kontributor : Fajar Santoso Hutahaean Eko Winarno Taufan Madiasworo Putri Intan Suri Kusumawardhani Marsaulina Pasaribu Meike Kencanawulan Essy Asiah Muhammad Rizal