GFS Kanwil Sulut Tahun 2022 Unaudited_merged

Hasil perhitungan Keseimbangan Operasi Bruto adalah: Pemerintah Pusat : Rp 7,566,305,667,171 Pemerintah Provinsi : Rp 705,757,210,380 Pemerintah Kab/Kota : Rp 1,988,270,585,449 Pemerintah Umum : Rp 10,260,333,463,000 Hasil perhitungan menunjukkan GOB sama dengan NOB. Hal ini disebabkan karena tidak ada realisasi Konsumsi Aset Tetap (Consumption of Fixed Capital). 3 Pinjaman Neto Pinjaman Neto adalah ringkasan yang menunjukkan sejauh mana (Net Lending pemerintah menempatkan sumber daya keuangan yang tersedia untuk Borrowing/NLB) dimanfaatkan di dalam pemerintahan atau memanfaatkan sumber daya keuangan yang dihasilkan oleh pihak di luar pemerintahan. Hasil perhitungan Pinjaman Neto adalah: Pemerintah Pusat : Rp 5,129,360,923,272 Pemerintah Provinsi : Rp -112,996,840,893 Pemerintah Kab/Kota : Rp -620,933,939,277 Pemerintah Umum : Rp 4,395,430,143,102 Hasil perhitungan menunjukkan Pemerintah Pusat memiliki pendapatan lebih besar daripada beban ditambah investasi nonkeuangan, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki pendapatan lebih sedikit daripada Beban ditambah Investasi Nonkeuangannya sehingga menghasilkan nilai minus. Secara keseluruhan, Pinjaman Neto masih bernilai positif Rp 4,395,430,143,102 pada Pemerintahan Umum. 4 Keseimbangan Keseimbangan Operasi Primer diperoleh dari Keseimbangan Operasi Operasi Primer Neto ditambah Beban Bunga. Hasil perhitungan Keseimbangan Operasi (Primary Operating Primer adalah: Balance/POB) Pemerintah Pusat : Rp 7,566,305,667,171 Pemerintah Provinsi : Rp 737,160,242,407 Pemerintah Kab/Kota : Rp 2,030,831,125,865 Pemerintah Umum : Rp 10,334,297,035,443 Keseimbangan Operasi Primer menunjukkan nilai positif untuk seluruh tingkat pemerintahan. Nilai positif tersebut diperoleh karena Beban Bunga yang nihil/tidak ada pada Pemerintah Pusat dan cukup kecil untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini juga didukung bahwa hanya Provinsi dan delapan pemda yang memiliki Utang Jangka Panjang. 5 Keseimbangan Keseimbangan Primer diperoleh dari NLB ditambah dengan Beban Primer (Primary Bunga. Hasil perhitungan Primary Balance adalah: Balance/PB) Pemerintah Pusat : Rp 5,129,360,923,272 Pemerintah Provinsi : Rp -81,593,808,866 Pemerintah Kab/Kota : Rp Pemerintah Umum : Rp -578,373,398,861 4,469,393,715,545 Hasil perhitungan menunjukkan nilai minus/positif pada pemerintahan yang sama dengan perhitungan NLB. Hal ini disebabkan oleh Beban Bunga yang tidak siginifikan dibanding dengan NLB. 113

Dari beberapa indikator/rasio di atas dapat diringkas sebagai berikut: - Pemerintah Pusat memiliki hasil positif untuk semua rasio - Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki hasil positif untuk NOB dan GOB, dan negatif untuk NLB, POB dan PB. Dari ringkasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki pendapatan kurang dari beban operasi atau terdapat defisit. 2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya No. Jenis Analisis Hasil Analisis* 1 Pajak Langsung Pajak adalah transfer wajib yang diterima oleh sektor pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk kontribusi sosial wajib, denda, dan hukuman. Menurut Instopedia, Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang atau organisasi secara langsung kepada entitas yang mengenakannya, seperti pajak penghasilan, pajak properti pribadi, dan pajak atas aset (PBB), yang semuanya dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi langsung kepada pemerintah. Hasil Perhitungan pajak langsung sesuai klasifikasi GFS kode akun 111, 1131, 1132, dan 1136 adalah: Pemerintah Pusat : Rp 1,283,234,834,814 Pemerintah Provinsi : Rp - Pemerintah Kab/Kota : Rp Pemerintah Umum : Rp 107,782,063,543 1,391,016,898,357 Berdasarkan perhitungan di atas, pajak langsung untuk Pemerintah Pusat sangat dominan di Sulawesi Utara yang mencapai 92,25 persen dari total pajak langsung. 2 Pajak Tidak Pajak tidak langsung dapat didefinisikan sebagai perpajakan atas orang Langsung pribadi atau badan usaha, yang pada akhirnya dibayar oleh orang lain. Badan Usaha/Organisasi yang memungut pajak kemudian akan mengirimkannya kepada pemerintah, contohnya Cukai atas bahan bakar, minuman keras, rokok dan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Hasil Perhitungan pajak tidak langsung sesuai klasifikasi GFS kode akun 112, 114, 115, dan 116 adalah: Pemerintah Pusat : Rp 2,632,881,860,311 Pemerintah Provinsi : Rp 1,214,292,047,871 Pemerintah Kab/Kota : Rp Pemerintah Umum : Rp 430,284,589,563 4,277,458,497,745 Pajak Tidak Langsung Pemerintah Pusat masih dominan di antara tingkat pemerintahan yang lain dengan persentase mencapai 61,55 persen dari seluruh jumlah Pajak Tidak Langsung. Provinsi dan Kabupaten/Kota berkontribusi masing-masing sebesar 28,39 persen dan 10,06 persen. 3 Pajak Modal Pajak modal adalah pajak yang dikenakan pada perusahaan yang didasarkan pada asetnya daripada pendapatannya. 114

Hasil Perhitungan Pajak Modal sesuai klasifikasi GFS kode akun 1133 dan 1135 adalah: Pemerintah Pusat : Rp - Pemerintah Provinsi : Rp - Pemerintah Kab/Kota : Rp 114,784,853,405 Pemerintah Umum : Rp 114,784,853,405 4 Belanja Konsumsi Seluruh Pajak Modal berasal dari pajak Pemerintah Kabupaten/Kota Final Pemerintah pada pajak yang tidak berulang atas property/aset, yang dalam hal ini dapat diperoleh dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB. Belanja Konsumsi Final Pemerintah adalah Jumlah Perkiraan Belanja dengan formula: Belanja Pegawai, ditambah Belanja Barang dan Jasa, ditambah Konsumsi Aset Tetap, dan ditambah Belanja Barang Lainnya dikurangi penjualan barang dan jasa. Belanja Barang Lainnya adalah pembelian untuk diberikan secara langsung ke rumah tangga (terutama manfaat sosial dalam bentuk barang untuk masyarakat). Hasil perhitungan Belanja Konsumsi Final Pemerintah sesuai klasifikasi GFS 21, 22, 23, 282 dan 142 adalah: Pemerintah Pusat : Rp 5,596,227,483,629 Pemerintah Provinsi : Rp 2,147,317,126,501 Pemerintah Kab/Kota : Rp 8,775,153,344,504 Pemerintah Umum : Rp 16,518,697,954,634 5 Tabungan Bruto Secara umum untuk keseluruhan, jumlah belanja-belanja tersebut lebih (Gross Saving) besar daripada jumlah barang dan jasa (pendapatan jasa/layanan seperti pendapatan BLU, PNBP, dan lain-lainnya) yang diberikan seluruh tingkat pemerintahan. Tabungan Bruto diperoleh dengan formula: = Gross Operating Balance (GOB) dikurangi net capital transfer.Hasil perhitungan sesuai klasifikasi GFS dengan menjumlahkan GOB dikurangi jumlah akun-akun berikut ini (1133+1135+1312+1322+1442-2612-2622-2632-2822-2832) adalah: Pemerintah Pusat : Rp 7,304,143,013,037 Pemerintah Provinsi : Rp 705,757,210,380 Pemerintah Kab/Kota : Rp Pemerintah Umum : Rp 1,988,270,585,449 9,998,170,808,866 Tabungan Bruto pada semua tingkat pemerintahan bernilai positif, menunjukkan bahwa nilai pendapatan lebih besar pada Keseimbangan Operasi Bruto (GOB) dan GOB masih lebih besar pada net capital transfer. Tabungan Bruto Pemerintah Pusat masih sangat besar dibanding pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, jumlahnya mencapai 73,05 persen dari seluruh Tabungan Bruto di Sulawesi Utara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat masih mendominasi jumlah penerimaan tertinggi menurut klasifikasi GFS pada penerimaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Meskipun Belanja Konsumsi Final Pemerintah melebihi jumlah perolehan pendapatan/penjualan barang dan jasa atau layanan, namun secara keseluruhan Tabungan Bruto bernilai positif. Hal ini menunjukkan pengelolaan pendapatan (termasuk pajak dan transfer) masih melebihi jumlah pengeluaran atau beban seluruh tingkat pemerintahan. 115

3. Analisis Indikator Pembiayaan No. Jenis Analisis Hasil Analisis* 1 Total Pembiayaan Total Pembiayaan diperoleh dengan formula: Transaksi dalam Aset- aset Financial dikurangi dengan Transaksi di dalam Utang.Hasil perhitungan sesuai klasifikasi GFS kode akun 32 dikurangi akun 33 adalah: Pemerintah Pusat : Rp 5,129,360,923,272 Pemerintah Provinsi : Rp - 112,996,840,893 Pemerintah Kab/Kota : Rp - 620,933,939,277 Pemerintah Umum : Rp - 8,946,089,360,509 Pembiayaan pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Umum bernilai minus. Ini merupakan hasil konsolidasi setelah ada pengurangan/eliminasi sebesar Rp 13,341,519,503,611, sedangkan pada Pemerintah Pusat bernilai positif. 2 Pembiayaan Dalam Pembiayaan Dalam Negeri merupakan penjumlahan transaksi dalam Negeri aset-aset keuangan dengan unit/instansi di dalam negeri dikurangi dengan transaksi utang-utang dalam negeri. Hasil perhitungan sesuai klasifikasi GFS kode akun 321 dikurangi akun 331 adalah: Pemerintah Pusat : Rp 5,129,360,923,272 Pemerintah Provinsi : Rp - 112,996,840,893 Pemerintah Kab/Kota : Rp - 620,933,939,277 Pemerintah Umum : Rp - 8,946,089,360,509 Pembiayaan Dalam Negeri seluruh tingkat pemerintahan sama dengan total pembiayaan, karena seluruh pembiayaan berasal dari dalam negeri. 3 Pembiayaan Luar Pembiayaan Luar Negeri merupakan penjumlahan transaksi aset-aset Negeri keuangan dengan pihak-pihak di luar negeri dikurangi dengan transaksi utang dengan Bank Indonesia. Hasil perhitungan sesuai klasifikasi GFS kode akun 322 (nihil) dikurangi akun 332 (nihil) untuk semua tingkat pemerintahan adalah nihil, karena seluruh pembiayaan berasal dari dalam negeri. 4 Pembiayaan Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri diperhitungan dari penjumlahan Perbankan Dalam Negeri transaksi aset-aset keuangan dengan bank sentral, ditambah dengan transaksi aset-aset keuangan dengan perusahaan penyimpanan/perbankan lainnya dikurangi dengan transaksi utang dengan bank sentral dan transaksi utang dengan perusahaan penyimpanan/perbankan lainnya. Hasil perhitungan indicator ini adalah: Pemerintah Pusat : Rp - Pemerintah Provinsi : Rp - Pemerintah Kab/Kota : Rp - Pemerintah Umum : Rp - Seluruh transaksi dalam aset-aset keuangan dan utang pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dilakukan dengan pihak-pihak nonperbankan dalam negeri. 116

5 Pembiayaan Pembiyaan Nonperbankan Dalam Negeri berasal dari Transaksi aset- Nonperbankan Dalam Negeri aset finansial dengan pihak selain bank sentral dan perbankan dikurangi Transaksi utang dengan pihak selain bank sentral dan perbankan. Hasil perhitungan untuk pembiayaan ini untuk seluruh tingkat pemerintahan adalah: Pemerintah Pusat : Rp 196,645,544,808 Pemerintah Provinsi : Rp 1,746,450,104,370 Pemerintah Kab/Kota : Rp 1,275,850,665,804 Pemerintah Umum : Rp 3,218,946,314,982 Seluruh transaksi dalam aset-aset keuangan dan utang pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota dilakukan dengan pihak-pihak nonperbankan dalam negeri. Dari uraian indicator-indikator diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh Pembiayaan pada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berisi transaksi aset-aset keuangan dan utang berasal dari dalam negeri, yaitu pembiayaan yang berasal dari bukan perbankan atau institusi penyimpanan di luar bank sentral. Tidak ada pinjaman transaksi aset keuangan atau utang yang berasal dari luar negeri atau bank sentral (BI) 4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang No. Jenis Analisis Hasil Analisis* 1 Analisis Utang Bruto Utang Bruto diperoleh dari penjumlahan Utang-utang (kode 63) dikurangi dengan ekuitas dan saham-saham dana investasi (kode 6305) dan derivative dan kompensasi ekuitas untuk para karyawan (kode 6307). 2 Analisis Utang Neto Utang Neto diperoleh dari Utang Bruto dikurangi dengan aset-aset keuangan berupa mata uang asing dan Special Drawing Rights atau SDR (kode 6201). Hasil perhitungan untuk kedua indikator tersebut menunjukkan hasil yang sama sebagai berikut: Pemerintah Pusat : Rp 196,645,544,808 Pemerintah Provinsi : Rp 1,746,450,104,370 Pemerintah Kab/Kota : Rp 1,275,850,665,804 Pemerintah Umum : Rp 3,218,946,314,982 Pemerintah Pusat memiliki utang yang berasal dari utang lainnya yang antara lain berasal dari belanja atau beban yang masih harus dibayar, sehingga pos ini tidak termasuk dalam pembiayaan. Seluruh tingkat pemerintahan tidak memiliki aset-aset keuangan dalam bentuk mata uang asing atau SDR sehingga Utang Neto sama dengan Utang Bruto. *diolah dari berbagai sumber 117

LAMPIRAN PERHITUNGAN-PERHITUNGAN DAN DAFTAR REFERENSI 118

Daftar Referensi 1 Primawaty, Ardiyana, Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011-2015, (2017) https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/59293/28955 2 Badan Pusat Statistik, Tingkat Kemandirian Kabupaten/Kota https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/928 3 Jumlah Penduduk Sulawesi Utara 2020, Sumber: https://sulut.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk-kabupaten-kota.html 4 Laju pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara, Sumber: https://sulut.bps.go.id/news/2022/01/21/86/rilis-berita-resmi-statistik---hasil-sensus-penduduk- tahun-2020-provinsi-sulawesi-utara.html 5 https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/ch4.pdf 6 https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/app4.pdf 7 https://www.antaranews.com/berita/1687818/mengapa-keseimbangan-primer-masih-negatif- ini-jawaban-menkeu. 8 https://www.investopedia.com/terms/i/indirecttax.asp 9 https://www.investopedia.com/terms/d/directtax.asp 119

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LA ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA S KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerin A. Analisis Rasio Keuangan pada LKPK Rasio Solvabilitas No. Jangka Pendek Jangka Pa Wilayah 325,30 0 Konsolidasian Daerah (LKPDK) 1 Provinsi Sulawesi Utara 119,49 2 Kab. Minahasa 3 Kab. Bolaang Mongondow 280,65 4 Kab. Kep. Sangihe 5 Kab. Kep. Talaud 2440,48 6 Kab. Minahasa Selatan 7 Kab. Minahasa Utara 1050,32 8 Kab. Minahasa Tenggara 9 Kab. Bolaang Mongondow Utara 115,82 10 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 11 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 451,03 12 Kab. Bolaang Mongondow Timur 13 Kota Manado 773,27 14 Kota Tomohon 15 Kota Bitung 1739,52 16 Kota Kotamobagu 747,37 Rata-rata Terendah 2925,52 Tertinggi Nilai Tengah 3801,98 1024,08 253,52 315,33 1827,04 5495,33 1.460,05 115,82 5.495,33 898,67

APORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) ntah anjang Keterangan 1701,48 791,78 Tidak memiliki Utang Jangka Panjang 2258,13 0,00 Tidak memiliki Utang Jangka Panjang 1000,12 Tidak memiliki Utang Jangka Panjang 7964,23 0,00 Tidak memiliki Utang Jangka Panjang 0,00 Tidak memiliki Utang Jangka Panjang 7997,95 Tidak memiliki Utang Jangka Panjang 8004,43 0,00 Tidak memiliki Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 2161,27 1777,96 1031,58 0,00 3.665,27 791,78 8.004,43 895,95

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LA ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA S KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 B. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah No. Pemerintah Prov/Kab/Kota Kemandirian Keuda Solvabil Anggar 0 Konsolidasian 15,19% 1 Provinsi Sulawesi Utara 39,10% 2 Kab. Minahasa 3 Kab. Bolaang Mongondow 7,56% 4 Kab. Kep. Sangihe 5,55% 5 Kab. Kep. Talaud 7,19% 6 Kab. Minahasa Selatan 3,85% 7 Kab. Minahasa Utara 2,89% 8 Kab. Minahasa Tenggara 10,73% 9 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2,03% 10 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3,24% 11 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 4,85% 12 Kab. Bolaang Mongondow Timur 3,36% 13 Kota Manado 2,41% 14 Kota Tomohon 23,14% 15 Kota Bitung 8,17% 16 Kota Kotamobagu 7,60% 15,00% Rata-rata 9,17% Terendah 2,03% Tertinggi 39,10% Nilai Tengah 6,37%

APORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) litas Rasio Solvabilitas Fleksibilitas ran Operasional Keuangan Solvabilitas 99,61% Layanan 0,88 -0,18 100,69% 14.670.516 0,92 -0,10 4.127.474 0,84 -0,17 92,90% 6.475.739 0,92 -0,08 98,82% 7.702.597 0,80 -0,20 90,22% 13.784.647 0,82 -0,18 94,26% 16.358.973 0,78 -0,22 90,95% 6.911.866 0,91 -0,09 100,82% 8.222.867 0,76 -0,26 98,49% 11.557.227 0,77 -0,23 100,66% 16.057.143 0,89 -0,11 101,49% 18.610.536 0,83 -0,17 100,26% 16.409.050 0,81 -0,19 102,81% 9.782.025 1,02 0,00 107,73% 11.292.699 0,82 -0,18 95,10% 17.489.936 1,02 0,02 112,06% 24.486.865 0,90 -0,10 104,96% 9.978.161 0,86 -0,14 99,51% 12.452.988 0,76 -0,26 90,22% 4.127.474 1,02 0,02 112,06% 24.486.865 0,83 -0,17 100,46% 11.424.963

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LA ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA S KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 2. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah C. Analisis Keseimbangan Fiskal Keseimbangan Operasi Keseimbangan No. Jenis Tingkatan Pemerintaan Netto (NOB) Bruto (G 1 Pemerintah Pusat 7.566.305.667.171 7.566.305 2 Pemerintah Provinsi 3 Pemerintah Kab/Kota 705.757.210.380 705.757 4 Pemerintah Umum 1.988.270.585.449 1.988.270 10.260.333.463.000 10.260.333 D. Analisis Indikator Fiskal Makro Ekonomi Lainnya No. Jenis Tingkatan Pemerintaan Pajak Langsung Pajak Tidak L 1 Pemerintah Pusat 1.283.234.834.814 2.632.881 2 Pemerintah Provinsi - 1.214.292 3 Pemerintah Kab/Kota 4 Pemerintah Umum 107.782.063.543 430.284 1.391.016.898.357 4.277.458 E. Analisis Indikator Pembiayaan 92,25% No. Jenis Tingkatan Pemerintaan Total Pembiayaan Pembiayaan Neger 1 Pemerintah Pusat 5.129.360.923.272 5.129.360. 2 Pemerintah Provinsi - 112.996.840.893 - 112.996. 3 Pemerintah Kab/Kota - 620.933.939.277 - 620.933. 4 Pemerintah Umum - 8.946.089.360.509 - 8.946.089. F. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang No. Jenis Tingkatan Pemerintaan Utang Bruto Utang N 196.645. 1 Pemerintah Pusat 196.645.544.808 1.746.450. 1.275.850. 2 Pemerintah Provinsi 1.746.450.104.370 3.218.946. 3 Pemerintah Kab/Kota 1.275.850.665.804 4 Pemerintah Umum 3.218.946.314.982

APORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) n Operasi Pinjaman Neto (NLB) Keseimbangan Operasi Keseimbangan Primer GOB) Primer (POB) (PB) 5.667.171 5.129.360.923.272 7.566.305.667.171 5.129.360.923.272 7.210.380 - 112.996.840.893 737.160.242.407 - 81.593.808.866 0.585.449 - 620.933.939.277 2.030.831.125.865 - 578.373.398.861 3.463.000 4.395.430.143.102 10.334.297.035.443 4.469.393.715.545 Langsung Pajak Modal Belanja Konsumsi Final Tabungan Bruto Pemerintah 1.860.311 7.304.143.013.037 2.047.871 - 5.596.227.483.629 705.757.210.380 4.589.563 8.497.745 - 2.147.317.126.501 1.988.270.585.449 9.998.170.808.866 61,55% 114.784.853.405 8.775.153.344.504 10,06% 73,05% 114.784.853.405 16.518.697.954.634 n Dalam Pembiayaan Non ri Pembiayaan Luar Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri Perbankan Dalam .923.272 Negeri .840.893 - Negeri 196.645.544.808 .939.277 - - 1.746.450.104.370 .360.509 - - 1.275.850.665.804 - - 3.218.946.314.982 - Neto .544.808 .104.370 .665.804 .314.982

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LA ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 B. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Jangka No. Pemerintah Prov/Kab/Kota 0 Konsolidasian Daerah 1 Provinsi Sulawesi Utara 2 Kab. Minahasa 3 Kab. Bolaang Mongondow 4 Kab. Kep. Sangihe 5 Kab. Kep. Talaud 6 Kab. Minahasa Selatan 7 Kab. Minahasa Utara 8 Kab. Minahasa Tenggara 9 Kab. Bolaang Mongondow Utara 10 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 11 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 12 Kab. Bolaang Mongondow Timur 13 Kota Manado 14 Kota Tomohon 15 Kota Bitung 16 Kota Kotamobagu

APORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) a Pendek Rasio Solvabilitas (%) Jangka Panjang 1701,48 325,30 791,78 119,49 2.258,13 280,65 #DIV/0! 2.440,48 1.000,12 1.050,32 7.964,23 115,82 #DIV/0! 451,03 #DIV/0! 773,27 7.997,95 1.739,52 8.004,43 747,37 #DIV/0! 2.925,52 #DIV/0! 3.801,98 #DIV/0! 1.024,08 2.161,27 253,52 1.777,96 315,33 1.031,58 1.827,04 #DIV/0! 5.495,33

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAP ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA S KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 ( B. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kemandirian S Keuda No. Pemerintah Prov/Kab/Kota 39,10% 7,56% 1 Provinsi Sulawesi Utara 5,55% 2 Kab. Minahasa 7,19% 3 Kab. Bolaang Mongondow 3,85% 4 Kab. Kep. Sangihe 2,89% 5 Kab. Kep. Talaud 10,73% 6 Kab. Minahasa Selatan 2,03% 7 Kab. Minahasa Utara 3,24% 8 Kab. Minahasa Tenggara 4,85% 9 Kab. Bolaang Mongondow Utara 3,36% 10 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 2,41% 11 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 23,14% 12 Kab. Bolaang Mongondow Timur 8,17% 13 Kota Manado 7,60% 14 Kota Tomohon 15,00% 15 Kota Bitung 15,19% 16 Kota Kotamobagu 17 Konsolidasian

PORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) Rasio Solvabilitas Solvabilitas Solvabilitas Solvabilitas Fleksibilitas Operasional Keuangan Anggaran Layanan 0,92 -0,10 100,69% 4.127.474 0,84 -0,17 0,92 -0,08 92,90% 6.475.739 0,80 -0,20 0,82 -0,18 98,82% 7.702.597 0,78 -0,22 0,91 -0,09 90,22% 13.784.647 0,76 -0,26 0,77 -0,23 94,26% 16.358.973 0,89 -0,11 0,83 -0,17 90,95% 6.911.866 0,81 -0,19 1,02 0,00 100,82% 8.222.867 0,82 -0,18 1,02 0,02 98,49% 11.557.227 0,90 -0,10 0,88 -0,18 100,66% 16.057.143 101,49% 18.610.536 100,26% 16.409.050 102,81% 9.782.025 107,73% 11.292.699 95,10% 17.489.936 112,06% 24.486.865 104,96% 9.978.161 99,61% 14.670.516

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LA ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA S KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 C. Analisis Keseimbangan Fiskal No. Jenis Tingkatan Keseimbangan Operasi Keseimbangan Oper Bruto Pemerintaan Netto 7.566.305.667. 1 Pemerintah Pusat 7.566.305.667.171 705.757.210. 2 Pemerintah Provinsi 705.757.210.380 1.988.270.585. 3 Pemerintah Kab/Kota 1.988.270.585.449 10.260.333.463. 4 Pemerintah Umum 10.260.333.463.000

APORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) rasi Pinjaman Neto Keseimbangan Operasi Keseimbangan Primer Primer 5.129.360.923.272 .171 5.129.360.923.272 .380 - 112.996.840.893 7.566.305.667.171 .449 - 620.933.939.277 .000 737.160.242.407 - 81.593.808.866 4.395.430.143.102 2.030.831.125.865 - 578.373.398.861 10.334.297.035.443 4.469.393.715.545

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LA ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA S KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah D. Analisis Indikator Fiskal Makro Ekonomi Lainnya No. Jenis Tingkatan Pajak Langsung Pajak Tidak Langsu Pemerintaan 1 Pemerintah Pusat 1.283.234.834.814 2.632.881.860.31 2 Pemerintah Provinsi - 1.214.292.047.87 3 Pemerintah Kab/Kota 107.782.063.543 430.284.589.56 4 Pemerintah Umum 1.391.016.898.357 4.277.458.497.74 Cross check 1.391.016.898.357 4.277.458.497.74 Selisih -

APORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) ung Pajak Modal Belanja Konsumsi Tabungan Bruto Final Pemerintah 11 - 5.596.227.483.629 7.304.143.013.037 71 - 2.147.317.126.501 705.757.210.380 63 114.784.853.405 8.775.153.344.504 1.988.270.585.449 45 114.784.853.405 16.518.697.954.634 9.998.170.808.866 45 114.784.853.405 16.518.697.954.634 9.998.170.808.866 -- - -

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LA ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA S KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah E. Analisis Indikator Pembiayaan No. Jenis Tingkatan Total Pembiayaan Pembiayaan Pemerintaan Negeri 1 Pemerintah Pusat 5.129.360.923.272 5.129.360 2 Pemerintah Provinsi - 112.996.840.893 - 112.996 3 Pemerintah Kab/Kota - 620.933.939.277 - 620.933 4 Pemerintah Umum - 8.946.089.360.509 - 8.946.089

APORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) Dalam Pembiayaan Pembiayaan Perbankan Pembiayaan Non i Luar Negeri Dalam Negeri Perbankan DN 0.923.272 - 196.645.544.808 - 6.840.893 - 1.746.450.104.370 - 3.939.277 - 1.275.850.665.804 - 9.360.509 - 3.218.946.314.982 -

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LA ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PE TAHUN 2022 Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah F. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang No. Jenis Tingkatan Pemerintaan Uta 1 Pemerintah Pusat 2 Pemerintah Provinsi 3 Pemerintah Kab/Kota 4 Pemerintah Umum CROSS CHECK SELISIH

APORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA (UNAUDITED) ang Bruto Utang Neto 196.645.544.808 196.645.544.808 1.746.450.104.370 1.746.450.104.370 1.275.850.665.804 1.275.850.665.804 3.218.946.314.982 3.218.946.314.982 3.218.946.314.982 3.218.946.314.982 - -

RESUME KEGIATAN PUBLIKASI GFS STRATEGIS TAHUN 2022

RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN GFS STRATEGIS TRIWULAN I TAHUN 2022 No Uraian Keterangan 1 Nama Kegiatan FGD Tindak Lanjut Temuan Hasil BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 2 Waktu KDaameriash23 Juni 2022, Pukul 09.00 s.d. 12.30 WITA 3 Tempat Aula Gedung Keuangan Negara Manado, Sulawesi Utara 4 Peserta 59 orang, dari 16 Pemda di Sulawesi Utara yang berasal dari Inspektorat Kabupaten/Kota/Provinsi dan Badan Pengelola Keuangan/Badan Keuangan/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah se-Sulawesi Utara 5 Narasumber Cahyo Nugroho, Kepala Seksi ASPLK, Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sulawesi Utara, GFS Strategis Triwulan I Tahun 2022: Piutang Daerah 2012 s.d. 2021 7 Moderator Joko Supriyanto, Kepala Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sulut 8 Metode Presentasi Luar Jaringan (daring/online) 9 Ringkasan Materi GFS Pengkonsolidasian data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan Strategis pemerintah daerah dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah atau Government Finance Statistics (GFS). Data dan informasi dari GFS perlu dioptimalkan untuk mendukung penguatan peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist sesuai inisiatif strategis Kementerian Keuangan. Pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2022, Kanwil DJPb dapat menyajikan dan melakukan analisis piutang antara lain terkait: Data jumlah piutang (bruto) pada 16 pemerintah daerah pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp694,39 milyar. Jumlah tertinggi Pemkot Manado Rp197,73 milyar dan terendah Pemkab Bolmut Rp1,20 milyar. Kualitas ketertagihan dari piutang tersebut: jumlah penyisihan piutang tak tertagih sangat tinggi, mencapai 27 persen dari total piutang atau sekitar Rp268,79 milyar. Jika penagihan dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan negara dalam rangkameminimalisasi terjadinya defisit anggaran (2 pemda di Sulut defisit yaitu pemprov Sulut dan Pemkab Sitaro) dengan merealisasikan seratus persen jumlah piutang bersihnya, maka Pemprov Sulut akan memperoleh pendapatan yang siginifikan untuk mengatasi deficit (sekitar 18,37 persen) dan Pemkab Sitaro memperoleh 82,58 persen (sangat signifikan). 129

10 Tanggapan peserta:  Zainudin Hilimi, SE, ME, Ak., Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, selaku peserta dan narasumber II menanggapi bahwa benar terdapat jumlah persentase penyisihan piutang tak tertagih yang cukup besar di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan karena banyaknya tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR) sebagai hasil/temuan atas audit BPK yang tidak/belum selesai ditindaklanjuti dan terus menjadi catatan pemeriksaan BPK. 130

131

RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN GFS STRATEGIS TRIWULAN II TAHUN 2022 Pemaparan Laporan GFS Strategis Triwulan I dengan fokus tematik Pengelolaan Idle Cash Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara pada dengan ringkasan sebagai berikut: No Uraian Keterangan 1 Nama Kegiatan a. GKM Pemaparan GFS Strategis Triwulan II Tahun 2022 b. FGD Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan 2 Waktu a. Jumat, 5 Agustus 2022 Pukul 14.00 s.d. 16.00 WITA b. Rabu, 14 September 2022 pukul 09.30 s.d. 12.00 WITA 3 Tempat a. Ruang Rapat A.A. Maramis Kanwil DJPb Sulawesi Utara b. Ruang Aula, Lantai 2, KPPN Manado 4 Peserta a. 15 orang, Kakanwil dan para pejabat pegawai Kanwil DJPb Sulut b. 43 orang dari Satker Unit WilayaH (UAPPA-W) 5 Narasumber Cahyo Nugroho, Kepala Seksi ASPLK, Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sulawesi Utara, GFS Strategis Triwulan II Tahun 2022 7 Moderator a. Joko Supriyanto, Kepala Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sulut b. Deliyana Effendi, Kasi Vera KPPN Manado 8 Metode Presentasi Luar Jaringan (daring/online) 9 Ringkasan Materi GFS Dari LKPD tahun 2021 se-Sulawesi Utara diketahui bahwa saldo akhir dana Strategis Kas Daerah seluruh Pemda berjumlah sebesar Rp 1.396.908.454.652,- atau hampir 1,4 trilyun rupiah. Rata-rata saldo akhir adalah Rp 87.306.778.416,-, nilai tertinggi adalah Rp 304.080.992.372,- yang dicatat oleh Pemprov. Sulut, dan nilai terendah sebesar Rp 24.592.916.196,- yang dicatat oleh Pemkab. Bolaang Mongondow Utara. Nilai uang pendapatan yang diperoleh Pemda se-Sulawesi Utara selama lima tahun terakhir bervariasi antara Rp 596.639.093,- sampai dengan Rp 40.623.499.984,- per tahun dengan rata-rata Rp 5.350.538.686,-. Sedangkan rata-rata jumlah pendapatan se-Sulut adalah sebesar Rp 85.608.618.974 per tahun. Untuk seluruh pemda se-Sulut selama lima tahun terakhir, rata-rata tingkat bunga yang diperoleh adalah 0,60 persen, dengan rata-rata tertinggi dicapai oleh Pemprov. Sulut yang memperoleh tingkat bunga mencapai 0,98 persen, dan rata-rata terendah diperoleh oleh Kabupaten Minahasa Utara dengan 0,36 persen. Rata-rata tahunan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 0,20 persen, dan tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 dengan 0,87 persen. 132

10 Tanggapan peserta:  Tanggapan Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulut: Data GFS Semester I pada LRA tahun 2022 menunjukkan defisit sekitar Rp200 milyar, sedangkan data dari Bidang PPA II menunjukkan terdapat SILPA 2,2 trilyun rupiah.Ini perbedaan yang sangat signifikan antara Bidang PPA II dengan Bidang PAPK.  Tanggapan Zakhria Iman, Kasi PPA II B, Bidang PPA II: Data untuk laporan Bidang PPA II ke Sekda berasal dari Bidang PAPK dengan penyesuaian pada data penerimaan dana transfer. Data SILPA sebesar Rp2,2 trilyun berasal dari laporan dari kantor pusat.  Tanggapan Narasumber: Perbedaan data tersebut telah diungkapkan di dalam permasalahan keuangan daerah di dalam flash report. A. PEMAPARAN GFS STRATEGIS TRIWULAN II TAHUN 2022 133

134

B. FGD ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 135

136

RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN GFS STRATEGIS TRIWULAN III TAHUN 2022 No Uraian Keterangan 1 Nama Kegiatan Pemaparan GFS Strategis Triwulan III Tahun 2022 2 Waktu Kamis 27 Oktober 2022, pukul 16.00 s.d. selesai 3 Tempat Ruang Rapat A.A. Maramis Kanwil DJPb Sulawesi Utara 4 Peserta 15 orang, Kakanwil dan para pejabat pegawai Kanwil DJPb Sulut 5 Narasumber Cahyo Nugroho dan Ranny Julia Ondang, Kepala dan pelaksana Seksi ASPLK, Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sulawesi Utara 7 Moderator Joko Supriyanto, Kepala Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sulut 8 Metode Presentasi Luar Jaringan (daring/online) 9 Ringkasan Materi GFS Penyusunan GFS Strategis Triwulan III Tahun 2022 Strategis Flashreport 10 Tanggapan peserta:  Tanggapan Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulut: Ini adalah bagian dari proses penyusunan GFS, untuk pelaporan atau proses penyusunan yang lain dapat dilakukan hal semacam ini (exposure draft) dan publikasi seperlunya. 137

138

RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN GFS STRATEGIS TAHUN 2022 PRELIMINARY No Uraian Keterangan 1 Nama Kegiatan Pemaparan GFS Strategis Tahun 2022 Preliminary 2 Waktu 3 Tempat Kamis 6 April 2023, pukul 14.00 s.d. 15.30 WITA 4 Peserta 5 Narasumber Zoom Meeting 7 Moderator 8 Metode Presentasi 25 orang, Kakanwil dan para pejabat pegawai Kanwil DJPb Sulut 9 Materi Cahyo Nugroho, Kepala Seksi ASPLK, Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sulawesi 10 Tanggapan peserta: JUotkaoraSupriyanto, Kepala Bidang PAPK, Kanwil DJPb Sulut Luar Jaringan (daring/online) Penyusunan GFS Strategis Tahun 2022 Preliminary  Dimas Arioyudo (Kepala Subbagian Kepegawaian): Pelaporan dalam Bahasa Inggris apakah merupakan output dari aplikasi atau hasil manual? Jawaban: Pelaporan dalam bahasa Inggris terutama pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah merupakan hasil keluaran dari aplikasi yang dilanjutkan dengan menuangkan ke dalam metadata laporan GFS secara manual. LSKP disusun berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah mencakup prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi yang digunakan dalam mengkompilasi statistik serta panduan untuk menyajikan statistik fiskal dalam suatu kerangka analisis.  Ardhiantsyah Lisdinata (Kepala Seksi PSAPP): Hasil preview Laporan Operasional GFS menunjukkan surplus, namun diketahui bahwa kas pemerintah mengalami defisit, mohon penjelasan Jawaban: Dari hasil pengurangan pendapatan sejumlah Rp30.7T dengan beban sejumlah Rp20.7T dan transaksi non finansial sejumlah Rp5.6T yang membuat terlihat ada surplus LO sejumlah Rp4.4T. Hal ini disebabkan karena penerimaan transfer ke daerah sejumlah Rp25T seolah-olah ada surplus penerimaan yang dicatat oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan defisit di pemerintah pusat. Namun jika dihitung dengan transaksi eliminasi atas penerimaan transfer tersebut maka akan muncul defisit Rp7.7T. 139

140

. 141

LKPK-TW LO STATISTIK NERACA STATISTIK LKPP-TW LKPDK-TW

REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH dan LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2022

FACE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 31 DESEMBER 2022 A. PENDAPATAN KONSOLIDASI 8.445.904.925.620 Pendapatan Perpajakan konsolidasi 5.783.409.157.784 Pendapatan Pajak Dalam Negeri 5.690.994.824.784 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 92.414.333.000 Pendapatan Sumber Daya Alam 2.566.694.714.972 Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 63.783.271.022 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA 766.465.342.880 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 445.559.367 Bantuan Keuangan - LRA 602.711.808.553 Pendapatan Badan Layanan Umum 136.227.183.505 Pendapatan hibah 997.061.549.645 Pendapatan hibah dalam negeri Pendapatan hibah luar negeri 95.801.052.864 95.801.052.864 B. Belanja Belanja pegawai 26.946.392.457.703 Belanja gaji dan tunjangan 9.335.301.000.148 Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito 8.661.808.381.631 Belanja kontribusi sosial 647.722.953.804 Belanja barang dan jasa 25.769.664.713 Belanja barang 8.420.749.956.503 Belanja Jasa 2.517.408.966.325 Belanja Pemeliharaan 2.400.939.777.201 Belanja Perjalanan Dinas 771.400.461.397 Belanja Badan Layanan Umum (BLU) 1.121.849.894.669 Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda 807.277.897.565 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 521.451.189.410 Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden 280.421.769.936 Belanja Modal Belanja Modal Tanah 5.871.544.072.590 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.908.645.752 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 961.682.067.283 Belanja Modal Lainnya 1.725.221.292.068 Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) 2.906.596.997.902 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Belanja Pembayaran Bunga Utang 52.184.875.330 Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara 155.950.194.255 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara 73.963.572.443 Belanja Denda 73.963.572.443 Belanja Subsidi Belanja Subsidi Perusahaan Negara 3.749.210.000 Belanja Subsidi Perusahaan Swasta 3.749.210.000 Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri 431.108.002.427 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Belanja Hibah Lainnya 21.109.285.337 Belanja Bantuan Sosial 409.998.717.090 Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 105.195.994.130 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 1.111.200.000 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 20.801.975.000 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Belanja Lain-lain 83.282.819.130 Belanja Lain-lain 63.131.674.291 63.131.674.291 C. BELANJA TRANSFER 2.641.648.975.171 TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 2.323.115.916.281

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 627.798.532.815 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 622.558.753.827 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.239.778.988 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 1.695.317.383.466 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 64.748.640.397 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.630.568.743.069 Transfer Dana Otonomi Khusus 318.533.058.890 Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa Dana Bagi Hasil 318.533.058.890 Dana Bagi Hasil Pajak 318.533.058.890 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (18.500.487.532.083) Dana Bagi Hasil Cukai 2.159.928.207.204 Dana Alokasi Umum 2.392.984.937.567 Dana Alokasi Umum 2.392.984.937.567 Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik 233.056.730.363 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana 175.456.730.363 Insentif Daerah 57.600.000.000 Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (16.340.559.324.879) Dana Insentif Daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Desa Dana Desa D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C) E. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali Penyertaan Modal Negara RDI/RPD Dukungan Infrastruktur Pengeluaran Investasi Pemerintah Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain Suspense Pembiayaan E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 31 DESEMBER 2022 Aset 93.508.823.810.679 Aset lancar 5.716.586.283.131 Kas dan setara kas 2.182.196.693.221 Uang muka rekening BUN-khusus pusat Investasi jangka pendek 6.445.885.036 Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja 62.846.578.112 Piutang 771.693.511.433 Piutang Perpajakan 325.634.853.191 Piutang Bukan Pajak 818.328.500.422 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 78.350.656.502 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman 111.893.003 Piutang lain-lain Penyisihan piutang tak tertagih 188.040.071.189 Persediaan (638.772.462.874) Piutang PFK 2.693.403.615.329 Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang non permanen 1.350.779.830.420 Investasi jangka panjang permanen 7.985.550.537 Dana Bergulir Diragukan Tertagih Aset tetap 1.342.794.279.883 Tanah Peralatan dan mesin 83.624.600.559.200 Gedung dan bangunan 33.014.839.486.451 Jalan, irigasi, dan jaringan 19.151.420.992.522 Aset tetap lainnya 20.615.527.261.385 Konstruksi dalam pengerjaan 40.504.207.074.180 Konsesi Jasa Akumulasi penyusutan 2.875.657.119.942 Aset Tetap Yang Belum Diregister 3.972.232.548.689 Properti Investasi 3.226.657.696.729 Dana cadangan (39.735.941.620.698) Dana cadangan Piutang jangka panjang 8.500.000.000 Tagihan piutang penjualan angsuran 8.500.000.000 Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi 165.700.262.165 Piutang jangka panjang kredit pemerintah Piutang jangka panjang lainnya 165.709.926.931 Penyisihan piutang jangka panjang Aset lainnya 14.263.857 Kemitraan dengan pihak ketiga (23.928.623) Aset tidak berwujud 2.642.656.875.763 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 158.120.012.645 Dana Penjaminan 398.466.523.722 Dana Kelolaan BLU 560.562.861 Aset lain-lain Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya 2.670.542.650.769 Aset Lainnya Penerusan Pinjaman Akumulasi Penyususan/Amortisasi Aset Lainnya (585.032.874.234) 3.218.946.314.982 Kewajiban / Utang Kewajiban jangka pendek 924.570.570.493 Utang perhitungan pihak ketiga 20.821.483.665 Utang kepada pihak ketiga Utang bunga 721.629.826.416 Utang subsidi 119.358.974 Utang Transfer Bagian lancar utang jangka panjang 93.949.404.688 Utang surat perbendaharaan negara Utang Yang Belum Ditagihkan 99.922.790 Utang jangka pendek lainnya 22.987.321.855 Uang Muka Utang Jangka Pendek Lainnya 783.380.916 Kewajiban jangka panjang 64.179.871.189 Utang jangka panjang dalam negeri 2.294.375.744.489 2.294.375.744.489

Utang jangka panjang luar negeri 90.289.877.495.697 Kewajiban Konsesi Jasa Ekuitas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 EKUITAS AWAL 89.381.978.065.156 Ekuitas Awal pemerintah Pusat 54.572.460.234.033 34.809.517.831.123 Ekuitas Awal Pemerintah Daerah 89.381.978.065.156 Penyesuaian Ekuitas Awal (4.349.108.606.548) EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN 67.053.135.554 SURPLUS / (DEFISIT) LO (97.751.792.496) KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 27.966.134.080 Penyesuaian Nilai Aset 304.127.624.245 Koreksi SILPA Koreksi Nilai Persediaan 301.395.101.383 4.955.612.935.706 Selisih Revaluasi Aset Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 907.899.430.541 90.289.877.495.697 Koreksi atas Reklasifikasi Aset Koreksi Lain-lain JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 KEGIATAN OPERASIONAL (7.154.355.312.294) Pendapatan Operasional-LO 23.129.756.866.015 Pendapatan perpajakan-LO 5.977.202.003.147 Pendapatan pajak dalam negeri-LO 5.884.792.180.147 Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO 92.409.823.000 Pendapatan bukan pajak-LO 1.040.112.436.443 Pendapatan sumber daya alam-LO Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan 91.778.993.889 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO 948.333.442.554 788.543.472.596 Pendapatan Transfer - LO 173.272.203.646 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 57.792.646.000 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 557.478.622.950 Bantuan Keuangan - LO 799.576.246.069 Pendapatan BLU-LO 747.878.768.807 Pendapatan Jasa BLU - LO Pendapatan Hibah BLU - LO 3.396.488.375 Pendapatan Lainnya BLU - LO 48.300.988.887 648.662.140.963 Pendapatan hibah-LO 648.662.140.963 Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO 13.875.660.566.797 214.886.190.296 Pendapatan lainnya-LO Pendapatan lainnya Pemda 721.814.000 Pendapatan Penyesuaian Akrual 13.660.052.562.501 Sub Total Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer 13.660.052.562.501 Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer 27.453.914.359.733 Beban Operasional 9.710.428.839.444 Beban pegawai 8.983.367.064.900 Beban gaji dan tunjangan Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transito 727.061.774.544 Beban kontribusi sosial Beban persediaan 472.756.121.938 Beban barang dan jasa 8.089.095.266.860 Beban barang 2.845.586.134.750 Beban jasa 2.447.894.066.326 Beban pemeliharaan Beban perjalanan dinas 836.233.756.137 Beban BLU/BLUD 1.136.112.578.928 Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil 277.491.918.940 545.776.811.779 Presiden Beban bunga 97.755.284.238 Beban Pembayaran Bunga Utang 97.755.284.238 Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption 3.749.210.000 Beban Denda 3.749.210.000 Beban subsidi Beban subsidi kepada perusahaan publik 540.530.723.689 Beban subsidi kepada perusahaan swasta Beban Subsidi - Estimasi 35.867.079.345 Beban hibah 504.663.644.344 Beban hibah kepada pemerintah negara lain 108.851.921.705 Beban hibah kepada organisasi internasional Beban hibah kepada pemerintah daerah 4.761.854.003 Beban Hibah Lainnya Beban bantuan sosial 16.974.750 Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 20.801.975.000 Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 83.271.117.952 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial 6.260.288.850 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan 6.260.288.850 Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Beban lain-lain/beban tidak terduga 5.594.288.884.433 Beban Lain-lain Beban akrual lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap 5.223.684.911.765 Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya 197.468.337.076 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 173.135.635.592 BEBAN TRANSFER Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa 2.830.197.818.576 Dana Bagi Hasil 1.532.614.438.755 Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 135.964.745.673 Dana Bagi Hasil Cukai Dana Alokasi Umum 135.964.745.673 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Fisik 22.639.577.753 Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif 22.639.577.753 Daerah 286.074.352.919 Dana Otonomi Khusus 286.074.352.919 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 1.087.935.762.410 Dana Insentif Daerah 1.087.935.762.410 Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.297.583.379.821 Dana Desa 597.071.754.468 Dana Desa 1.503.296.305 Beban Transfer Lain-lain 4.839.978.000 Beban Suspense Transfer 694.168.351.048 BEBAN TRANSFER PEMDA Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah (4.324.157.493.718) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik (67.638.309.281) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 26.197.231.987 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 66.865.147.448 KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR (212.980.397) SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 11.082.215.204 SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 36.293.304.961 SURPLUS (DEFISIST) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR (4.287.864.188.757) SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (4.349.108.606.548) SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA SURPLUS (DEFISIT) LO

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022 ( Unaudited ) DAN 2021 Uraian (Dalam Rupiah) 2022 1. PERHITUNGAN CATATAN SAL 426.402.436.982 A. Saldo Anggaran Lebih Awal 426.402.436.982 B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih 426.402.436.982 (9.553.548.373.089) Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian (9.127.145.936.107) B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan (327.867.100) Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL 9.127.473.803.207 C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 9.127.145.936.107 Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1) (7.163.568.306) D. Penyesuaian SAL (327.867.100) 1. Penyesuaian Pembukuan 9.127.473.803.207 2. Penyesuaian Lain-lain 305.571.957.653 Total Penyesuaian SAL (A.II) 27.222.820 Rincian Penyesuaian Pembukuan: 1.711.492.234 Koreksi SILPA Selisih Kurs (Unrealized) (2.078.642.670) Koreksi Kas BUN Koreksi Kas KPPN Koreksi Kas BLU Koreksi Kas Hibah Koreksi Utang PFK Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain: Penyesuaian Transaksi RPL Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL Pembulatan E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II) 2. PERHITUNGAN FISIK SAL SALDO AKHIR KAS BUN SALDO AKHIR KAS KPPN SALDO AKHIR KAS BLU SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL Selisih Kiriman Uang Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment) Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan Pengembalian Escrow PNBP Transito BLU Dana Optimalisasi Kas Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL Saldo Anggaran Lebih Akhir