NKRI dari Masa Ke Masa

batas desa belum merupakan referensi resmi batas bagi pemerintah. Kewenangan penetapan batas wilayah daerah adalah kewenanganKemendagri, sehingga Bakosurtanal memberikan catatan pada garis batasdaerah seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011,Pasal 16 berbunyai sebagai berikut:(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digambarkan berdasarkan dokumen penetapan penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.(2) Dalam hal terdapat batas wilayah yang belum ditetapkan secara pasti di lapangan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas wilayah sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus. Gambar 6. 2. Peta Rupabumi Indonesia merupakan peta dasar untuk acuan peta tematik Namun pada prakteknya, suatu daerah memakai batas administrasi petaRBI sebagai acuan apabila menguntungkan pihaknya, sedangkan yang merasadirugikan akan mencari acuan peta lain sebagai batas administrasinya. Hal inimenyebabkan perselisihan karena acuan peta yang berbeda.Peta Batas Pengelolaan Wilayah Laut Disamping peta RBI yang memuat batas wilayah administrasi di darat,Bakosurtanal juga menerbitkan Peta Cakupan dan Wilayah Luas Daerah 1:250.000untuk provinsi dan 1:100.000 untuk Kabupaten/Kota yang memuat batas daerahdi laut. Peta ini dapat digunakan sebagai peta dasar sebagai acuan untukpengelolaan sumber daya alam di laut oleh pemerintah daerah. Metodologipenentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 18. Aspek Teknis Pemetaan Batas Wilayah 79Bagian II (buku NKRI).indd 79 13-Jan-15 12:18:01 PM

6.4. Informasi Geospasial Tematik Peta pertambangan adalah salah satu bentuk peta tematik (InformasiGeospasial Tematik). Pembuatan peta tematik seharusnya mengacu pada petadasar (Informasi Geospasial Dasar). Apabila, peta-peta tematik mengacu padaInformasi Geospasial Dasar yang sama maka permasalahan perbedaan bataswilayah dapat yang dihindari, seperti yang telah diatur diatur dalam UU No. 4tahun 2011 sebagai berikut: Pasal 19 IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib mengacupada IGD. Informasi Geospasial Dasar akan sangat membantu penyelesaian masalahperbedaan acuan pada peta-peta tematik . Namun yang menjadi masalah adalahsebagaian besar batas antar daerah adalah masih berstatus indikatif belummempunyai status legal. Menurut data dari Kemendagri, status batas daerah saatini adalah sebagai berikut: = Jumlah 946 Segmen (151 provinsi, Kota/Kab 795) = Selesai 107 Segmen (ditetapkan dalam 57 permendagri) = Sedang dalam proses 96 Segmen = Telah dilaksanakn survei lapangan pada tahun 2011 sebanyak 103 segmen = 640 Segmen belum selesai (40 segmen diantara ada sengketa) Oleh karena itu perlu percepatan penyelesaian batas wilayah daerah.6.5. Percepatan Penyelesaian Batas Daerah Pada Rakornas IGT di Bali Pada Desember 2011 menghasilkan rekomendasi,diantaranya adalah: Perlu segera dilakukan penyempurnaan atau revisi Permendagri No. 1 Tahun2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah termasuk didalamnya menyusunSOP penegasan batas daerah yang bersengketa dan SOP penegasan batas denganmengkombinasikan metode pelaksanaan penegasan batas di lapangan (terestris)dan non lapangan (kartometris). Pada Kamis, 2 Februari 2012 Kepala Bakosurtanal dan Dirjen PUM- Kemendagri melakukan pertemuan untuk membicarakan percepatanpenyelesaian batas daerah. Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa= Hambatan penyelesaian batas daerah yang disebabkan peraturan perundangan (Permendagri No 1 tahun 2006) akan segera diatasi dengan melakukan revisi peraturan perundangan yang dimaksud.= Bakosurtanal akan menyiapkan secara teknis peta Batas Indikatif yang lebih akurat dengan memanfaatkan the best available data sehingga dapat meminimalkan perbedaan/sengketa antar daerah.= Bakosurtanal akan membantu melakukan inovasi (metodologi penegasan batas yang lain) dalam akselerasi penyelesaian penegasan batas daerah (propinsi, kabupaten/kota).= Salah satu langkah inovasi yang bisa dilakukan adalah melakukan ajudikasi80 NKRI dari Masa ke MasaBagian II (buku NKRI).indd 80 13-Jan-15 12:18:01 PM

secara kartometris di atas peta. Penegasan batas daerah tidak harus denganmemasang pilar batas di sepanjang batas, terutama untuk segmen batas yangberupa batas alam yang sulit dijangkau, jarang digunakan untuk mendukungaktivitas manusia dan membutuhkan waktu dan pembiayaan yang besaruntuk melaksanakan penegasan batas di lapangan. Gambar 6. 3. Alur kerja percepatan batas daerah Aspek Teknis Pemetaan Batas Wilayah 81Bagian II (buku NKRI).indd 81 13-Jan-15 12:18:01 PM

Dari diagram pada Gambar 6.3 dapat lihat sebagai input kegiatan, dilakukanpengumpulan data geospasial dan peraturan perundang-undangan terkait. Datageospasial memegang peran penting karena menjadi dasar dalam pembuatanpeta kerja, dimana kemudian akan digunakan sebagai bahan ajudikasi secarakartometris. Data geospasial yang digunakan adalah peta rupabumi, petatopografi, citra satelit, serta peta wilayah daerah. Untuk pengolahan datageospasial dapat menggunakan beberapa software GIS, terutama yang memilikifungsi pemodelan tiga dimensi. Dalam menentukan garis batas suatu wilayah selalu didasarkan pada duatanda batas utama yaitu batas alam dan batas buatan. Tanda batas alam yangsering digunakan adalah sungai dan watershed. Sedangkan untuk batas buatandigunakan pilar batas, jalan, rel kereta api, dan saluran irigasi.Gambar 6. 4. Metode kartometris dibandingkan dengan hasil survei di lapangan Untuk batas alam, terutama yang terletak pada terrain yang memilikiketinggian, data geospasial berupa peta dapat diperkuat dengan data SRTMatau citra lain yang memiliki nilai ketinggian. Dengan nilai ketinggian tersebutdapat dimodelkan kenampakan tiga dimensi dari kondisi di sekitar batas untukkemudian dilakukan cek terhadap garis batas yang ditetapkan apakah sudahsesuai dan memenuhi criteria batas alam. Kriteria tersebut dapat berupa, posisigaris batas sudah benar berada di watershed, di punggung bukit, di gunung.Atau dengan kata lain, posisi garis batas tidak melenceng dari batas alam yangdimaksud.82 NKRI dari Masa ke MasaBagian II (buku NKRI).indd 82 13-Jan-15 12:18:01 PM

Ajudikasi dapat dilakukan sepanjang batas dengan membagi keseluruhanbatas menjadi beberapa segmen. Dengan pembagian segmen ini akanmemudahkan ketika ditemui ketidaksepakatan terhadap hasil ajudikasiyang sudah dilaksanakan di atas peta. Dalam proses ajudikasi juga dilakukanpengumpulan informasi toponimi di daerah sekitar batas. Hal ini pentingmengingat deksripsi batas yang dibuat akan berdasarkan toponimi. JIkaditemukan kesalahan penulisan, lokasi terkait toponimi dapat menimbulkanpermasalahan di kemudian hari apabila sudah terjadi kesepakatan antar daerahyang berbatasan. Setelah proses ajudikasi di atas peta selesai dilanjutkan denganpertemuan antar daerah untuk membuat rancangan peta batas hasil ajudikasi diatas peta. Gambar 6.3 menunjukkan proses alur kerja untuk mempercepat batasdaerah. Dalam alur kerja ini dimungkinkan menggunakan metode kartometrisuntuk mendapatkan titik-titik koordinat geografis secara pasti di lapangan.Metode ini diyakini dapat mempercepat proses penegasan batas daerahdibandingkan dengan alur kerja yang diatur pada Peraturan Menteri dalan negerino 1 tahun 2006 yang mewajibkan pengukuran atu survei lapangan untuk semuatitik batas yang dimaksud. Apabila titik-titik koordinat batas daerah yang diperoleh secara kartometrisdiragukan ketelitiannya, maka survei di lapangan dapat dilakukan untukmendapatkan titik koordinat batas yang lebih pasti. Gambar 6.4 memperlihatkan bahwa metode kartometris cukup akuratuntuk menentukan batas yang ditandai oleh tanda-tanda alam yang jelas.Penentuan suatu garis pemisah air/watershed pada punggungan bukit/lembah dapat dilakukan dengan melihat bentuk dari garis kontur serta denganmenggunakan data SRTM. Disebut dalam Permendagri No. 1 tahun 2006 garisbatas pada watershed merupakan garis khayal yang dimulai dari suatu puncakgunung dan menyelusuri punggung bukit yang mengarah kepada puncakgunung berikutnya. Penetapan garis batas pada watershed harus memenuhidua ketentuan utama yaitu garis batas tidak memotong sungai dan garis batasmerupakan garis pemisah air yang terpendek. Sungai termasuk bentang alam yang umum diterapkan untuk menandaibatas antara dua wilayah yang di daratan. Sungai dapat didefinisikan sebagaialiran air di alam yang mengalir ke ke dasar permukaan atau saluran yang lebihrendah dengan lebar sungai tertentu diantara ke dua dinding sungai (riverbank),yang pada suatu waktu terlihat sebagai aliran kontinyu dalam satu arah ataukadang-kadang terlihat kering Jika digunakan sebagai batas wilayah, thalweg merupakan bagian sungaiyang sering disebut dalam penetapan garis batas. Thalweg berasal dari bahasaJerman yang berarti jalur navigasi sungai bagi perahu yang berlayar ke arahhilir mengikuti arus terkuat. Dalam hukum internasional, istilah thalweg belumdidefinisikan secara tetap sehingga masih merupakan istilah ambigu. Pengertian Aspek Teknis Pemetaan Batas Wilayah 83Bagian II (buku NKRI).indd 83 13-Jan-15 12:18:01 PM

thalweg yang umum diterima adalah bagian sungai yang terdalam. Thalwegtidak selalu berada di tengah sungai. Selain thalweg, metode lain yang seringdigunakan dalam penetapan garis batas adalah median line. Metode medianline dianggap lebih mudah dan digunakan dalam penentuan batas wilayahpada Permendagri No.1 tahun 2006. Median line dikaitkan dengan konsep bataswilayah pada bentuk alam sungai sering diartikan sebagai suatu garis yangkontiyu dalam sungai tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari tepisungai yang berseberangan.6.6. Penutup Mengingat peran penting garis batas daerah yang pasti, maka penyelesaianBatas Daerah perlu segera diselesaikan. Percepatan penyelesaian batas daerahini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:1. Perubahan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegasan batas daerah sehingga dapat diimplementasikan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.2. Perkembangan teknologi dan kesediaan data dan informasi geospasial dapat dioptimalkan untuk membantu melakukan penarikan batas daerah secara kartometris dengan tidak mengurangi ketelitian hasil yang di dapat.3. Tanda-tanda alam, seperti punggung bukit (watershed), sungai, danau dan lain-lain dapat dijadikan acuan untuk menentukan batas, tanpa harus memasang pilar di lapangan.4. Tanda-tanda di muka bumi yang merupakan buatan manusia, seperti jalan raya, jalan kereta, saluran irigasi atau sungai buatan dapat dimanfaatkan juga untuk mendapatkan titik-titik koordinat batas daerah5. Pilar batas dapat dibangun di lapangan terutama untuk membuat batas secara pasti apabila titik-titik koordinat batas daerah tidak dapat diperoleh secara kartometris dengan ketelitian yang memadai.6. Survei lapangan dapat dilakukan untuk memastikan titik-titik koordinat batas daerah yang masih diragukan ketelitiannya.6.7. Daftar PustakaLPPM-ITB, 2011 : “Kajian Permasalahan Batas Daerah Kabupaten Blitar dan Kediri”Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas DaerahPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan DaerahUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial NasionalUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 84 NKRI dari Masa ke Masa 13-Jan-15 12:18:01 PMBagian II (buku NKRI).indd 84

Winhard T., Fahmi Amhar, Dodi Sukmayadi : “Menghitung Luas Laut Daerah dengan Metode Buffer dari Data Seamless Administrasi Level Kabupaten”, Jurnal Ilmiah Geomatika Vol. 12 No. 2, Desember 2007Winhard T., Fahmi Amhar, Dodi Sukmayadi : “Menghitung Panjang Shoreline dan Shared Boundary Secara Simultan dari Data Seamless Administrasi Kabupaten”, Jurnal Ilmiah Geomatika Vol. 14 No. 1, Agustus 2008 Aspek Teknis Pemetaan Batas Wilayah 85Bagian II (buku NKRI).indd 85 13-Jan-15 12:18:02 PM

86 NKRI dari Masa ke Masa 13-Jan-15 12:18:02 PMBagian II (buku NKRI).indd 86

BAGIAN III BATAS WILAYAH,PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN DAYA DUKUNG BUDAYA Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 87Bagian III (buku NKRI).indd 87 13-Jan-15 12:18:41 PM

VII. DAYA DUKUNG BUDAYA TERHADAP KESINAMBUNGAN SUMBERDAYA ALAM Jajang Gunawijaya7.1. Kebudayaan, Kesejahteraan dan Daya Dukung Alam Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mengembangkankebudayaan lokal yang menjadi pedoman kehidupannya. Kebudayaan yangdimaksud adalah konsep-konsep, teori-teori, metode-metoda yang digunakanmanusia untuk memahami, menginterpretasikan dan menilai lingkungandi sekelilingnya agar dapat bertahan, mengolah dan mengembangkanlingkungannya (Suparlan, 2005). Masyarakat petani memiliki konsep-konseptentang sistem pertanian yang mereka pilih untuk dijalankan, apakahpertanian padi di sawah, tebu, jagung, singkong atau kacang-kacangan hal itusesuai dengan interpretasi mereka terhadap kondisi dan keadaan lahan yangdimilikinya. Mereka juga menggunakan konsep-konsep yang dimilikinya untukmemilih komoditi yang dianggap bernilai ekonomis dan laku dipasaran sehinggapenting untuk dibudidayakan. Teori-teori dan metode-metode pembudidayaankomoditi tersebut mereka gunakan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungansekitar untuk menghindari atau meminimalisir risiko yang kemungkinan akandihadapi dan mengupayakan keuntungan secara optimal.88 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 88 13-Jan-15 12:18:41 PM

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia menciptakan berbagai pranatasosial budaya yang menjadi wahana dalam upaya memenuhi berbagaikebutuhan hidup tersebut secara sah. Pranata sosial budaya adalah sistem antarhubungan, norma-norma dan pranan-pranan yang digunakan untuk memenuhikebutuhan hidup yang dianggap penting secara sah. Bentuk-bentuk pranatasosial budaya itu di anatara adalah pranata keluarga yang merupakan wahanadalam pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perlindungan anak; pranatakekerabatan sebagai wahana dalam pemenuhan pengaturan hubungan darah,warisan dan perkawinan; pranata ekonomi sebagai wahana dalam pemenuhankesejahteraan dan kemakmuran (seperti perikanan; perdagangan; pertanian;dan lain-lain); pranata agama sebagai wahana pemenuhan kebutuhan spiritual;pranata politik sebagai wahana pemenuhan kebutuhan pengaturan kekuasaandan keteraturan sosial; pranata olahraga sebagai wahana pemenuhan kebutuhanpenyaluran energi fisik, hobi, kegembiraan olah fisik; dan lain sebagainya.Semakin modern peradaban manusia semakin banyak kebutuhan hidup yangharus dipenuhi dan semakin banyak pranata sosial budaya yang dibutuhkanAgar keteraturan, ketentraman dan kesejahtreraan manusia dapat terus terjamin.Oleh karena itu, pranata sosial budaya tidak hanya harus ada atau tersedia, tetapijuga harus berfungsi dengan baik. Diantara ribuan pulau besar dan kecil, berkembang pulau-pulau kecil yangdihuni penduduk yang sangat padat, dengan aktivitas ekonomi dan transportasilaut yang sangat sibuk. Pulau kecil padat penduduk tersebut dapat dijadikanmodel sebagai “metro island” yang dapat dikembangkan pada pulau-pulau kecillainnya. Masyarakat nelayan, seperti penduduk metro island, mempunyai kebudayaanberupa sejumlah konsep tentang perahu, kapal, alat tangkap ikan dan jenis-jenis biota laut yang memiliki nilai ekonomis yang mereka tangkap. Merekapunmenggunakan teori-teori dan teknik-teknik tertentu dalam menggunakanberbagai peralatan dalam menangkap ikan yang tidak dimiliki oleh masyarakatyang tinggal di pedalaman. Konsep-konsep, teori dan pengetahuan yang merekamiliki digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan bahari untuk dapatmenjalankan kehidupan dalam memenuhi berbagai kebutuhan secara baik,selamat dan berkesinambungan, melalui pranata-pranata sosial budaya yangtersedia. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang sesuai denganlingkungan sekitar itu, pada masyarakat metro island mengembangkan berbagaiorganisasi sosial yang mereka bentuk secara formal maupun informal mulai dariorganisasi desa atau kelurahan, kelompok nelayan, juragan kapal, juragan ikan,tengkulak atau pedagang pengumpul, perusahaan lokal maupun nasional yangmenampung ikan dan mengemasnya menjadi komoditi ekspor. Agar kohesisosial di antara mereka yang terdiri dari berbagai etnis, berbagai lapisan sosial,beragam mata pencaharian, beragam keahlian dan profesi menjadi tetap kuat Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 89Bagian III (buku NKRI).indd 89 13-Jan-15 12:18:41 PM

dan stabil, maka secara berkala diselenggarakan berbagai event budaya yangmelibatkan berbagai lapisan masyarakat dan menghasilkan kegembiraanmassal. Seperti juga masyarakat nelayan lain di Indonesaia, teknologi yang merekagunakan sekarang ini belum tergolong teknologi modern bila dibandingkandengan perkembangan teknologi global. Mereka hanya menggunakanperahu kecil yang berlayar di sekitar pantai atau menggunakan perahu motoryang ukurannya lebih besar hingga dapat berlayar dilaut lepas namun tetapmenggunakan alat alat tangkap sederhana seperti pancing atau jaring dantidak menggunakan jaring dengan kapasistas besar seperti yang dilakukan olehpencuri-pencuri ikan dari negara asing. Meskipun demikian, teknologi yang mereka gunakan adalah teknologiyang ramah lingkungan, tidak menguras sumberdaya alam dan menjaminkesinambungan usaha mereka. Keadaan ini menyebabkan sumber daya alamberupa berbagai jenis ikan laut yang tersedia sangat melimpah tidak terkurashabis, sehingga terjamin kesinambungan kegiatan ekonomi mereka yangbertumpu pada suberdaya alam laut. Selain itu secara alami terbentuk zonasi pemanfaatan sumber daya lautsesuai dengan alat tangkap atau teknologi yang mereka gunakan. Nelayan yangmenggunakan perahu kecil hanya menangkap ikan di tepi laut atau sekitar pantaidan tidak memaksakan diri berlayar ke tengah laut, demikian pula sebaliknya,nelayan dengan kapal yang lebih besar hanya menangkap ikan di tengah lautdan tidak mengganggu nelayan-nelayan yang menggunakan perahu kecil.Dengan demikian tidak terjadi persaingan atau perlombaan yang tidak sehatdalam mengeksplotasi sumberdaya laut. Bila sebagian besar dari mereka menggunakan teknologi modern sepertinelayan-nelayan asing, akan semakin besar modal yang mereka perlukan danakan semakin besar pendapatan yang mereka peroleh. Di satu pihak merekaakan semakin sejahtera, dan bila mereka lebih sejahtera, maka dapat dipastikankebutuhan hidup mereka akan meningkat, terutama untuk mempertahankantingkat kesejahteraan itu sendiri. Di pihak lain, keadaan ini berimplikasi padasemakin terkurasnya sumberdaya alam yang mereka miliki dan terancamnyakesinambungan kehidupan mereka bila teknologi dan kebudayaan yang merekakembangkan tidak dirancang untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam itusendiri. Perebutan mengakses sumberdaya secara serampangan hanya untukberlomba-lomba meningkatkan kemakmuran pribadi atau kelompok (Ribot,2003), tidak hanya menyebabkan rusaknya sumberdaya alam, tetapi juga akanmenimbulkan ketegangan dan disharmonisasi dalam kehidupan sosial. Keadaanini tidak terjadi pada masyarakat metro island baik yang berada di Pulau Sapeken,Pulau Pramuka maupun di Pulau Panggang. 90 NKRI dari Masa ke Masa 13-Jan-15 12:18:41 PMBagian III (buku NKRI).indd 90

7.2. Integritas Penduduk pada Masyarakat Metro Island Seperti yang telah disampaikan oleh penulis-penulis yang lain, PulauSapeken merupakan Pulau berpenduduk terpadat di Indonesia. Letaknyaberada di sebelah Timur Pulau Madura, luasnya sekitar 65.149 ha dihuni olehpenduduk sebanyak 8312 orang, maka kepadatan penduduk sekitar 127 orang/ha. Beragam etnis yang terdapat di pulau itu di antaranya adalah: orang Madura(berasal dari P. Raas di Madura); orang Mandar; dan orang Bajo. Orang Bajo mempunyai komunitas yang besar dan tersebar di Pulau-Pulausekitar hingga Sulawesi dan Miangas. Orang Bajo dianggap sebagai etnis yangmerintis pemukiman di Pulau tersebut. Oleh karena itu, kebudayaan Bajodianggap sebagai kebudayaan dominan. Di pulau itu, terdapat dua buah pondokpesantren yang santrinya berasal dari NTT; NTB, Jakarta dan Pulau Jawa. Para santritidak perlu membawa uang atau perbekalan yang memadai, karena kebutuhanhidup di pesantren dapat dipenuhi dengan menjadi tenaga kerja nelayan di lautpada nelayan setempat. Keragaman etnis, kepadatan penduduk, keterbatasansumber daya terutama air tawar, tidak meyebabkan mereka terperosok dalamkehidupan konflik sesama warga seperti yang terjadi baru-baru ini pada pulau-pulau lain di tanah air. Mereka justru hidup rukun, damai dan saling bekerjasamadalam berbagai hal. Beberapa faktor yang mendukung kerukunan hidup masyarakat dipulau tersebut antara lain: (1) mereka tidak menggantungkan nafkahnya didarat, tetapi di laut yang wilayahnya sangat luas dan kekayaan biota lautnyamelimpah; (2) terdapatnya sistem zonasi spasial pada kegiatan mencari ikandi laut, jenis-jenis perahu dan alat tangkap yang mereka miliki hanya cocokdigunakan pada zona atau wilayah laut yang sesuai, sehingga tidak terjadipersaingan di antara mereka dalam mengakses sumberdaya laut; (3) merekamemiliki masalah yang sama yang harus dihadapai bersama dalam kehidupanbahari terutama yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih dan iklim yangberkaitan dengan perolehan hasil tangkap mereka; (4) sebagian besar darimereka adalah pendatang yang mendiami pulau tersebut sehingga memilikiperasaan senasib sebagai pendatang; (5) terdapat kebudayaan dominan yangmenjadi acuan bersama dalam berbagai interaksi sosial, yaitu kebudayaan Bajoyang juga menjadi identitas etnis mereka; (6) terdapatnya ruang terbuka hijauyang dipelihara bersama dan digunakan secara bersama-sama dalam berbagaiaktivitas sosial seperti olah raga, keagamaan, rekreasi, dan lain sebagainya; (7)pranata-pranata sosial budaya yang menjadi wahana pemenuhan kebutuhanhidup masyarakatnya berfungsi dengan baik, sehingga selain kebutuhanhidup mereka tepenuhi juga gejolak-gejolak sosial yang mungkin timbul dapatdiredam, dicegah, bahkan ditangkal oleh pranata-pranata sosial budaya yangmemang tersedia dalam masyarakatnya. Karakteristik Metro Island seperti di Pulau Sapeken dapat ditemukan di PulauPanggang dan Pulau Pramuka. Pada kedua pulau itu penduduknya hidup adem Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 91Bagian III (buku NKRI).indd 91 13-Jan-15 12:18:41 PM

ayem, rukun meski pulau yang mereka huni tergolong sempit bila dibandingkandengan jumlah penduduknya. Enam dari tujuh faktor pendukung kerukunandi Pulau Sapeken terdapat di kedua pulau tersebut, bedanya di kedua pulau itutidak terdapat kebudayaan dominan seperti yang terdapat di Pulau Sapeken.7.3. Penutup Konsep metro island perlu dikembangkan sebagai salah satu modelpembangunan pulau-pulau kecil baik di wilayah perbatasan maupun di berbagaiwilayah pulau-pulau kecil lainnya yang tersebar di Indonesia.7.4. Daftar PustakaJackson, Ian, 1989, An Introduction to Tourism, Melbourne: HYospitality Press.Macleod, Donald V. L, 2004, Tourism, Globalisation and Cultural Change. Toronto: Cannel View Publications.Nash, Manning, 1966,Primitive Economy and Peasant Economic Systems. Pennsylvania: Chandler Publishing Company.Plattner, Stuart, 1989,Economic Anthropology. California: Stanford University.Ribot, Jesse C., 2003, “A Theory of Access,” Rural Sociology. Jun; 68, 2; Academic Research Library, hlm. 153-181.Suparlan, Parsudi, 2005, Sukubangsa dan Hubungan antar Suku Bangsa. Jakarta: YPK. 92 NKRI dari Masa ke Masa 13-Jan-15 12:18:41 PMBagian III (buku NKRI).indd 92

VIII. DISPARITAS SPASIAL REFLEKSI KESENJANGAN CITA-CITA DAN REALITA 67 TAHUN INDONESIA MERDEKA Al. Susanto, Habib Subagio, Putri Meissarah8.1. Pendahuluan Baru saja kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus1945. Suatu negara kebangsaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulukita selama ratusan tahun dengan segala bentuk pengorbanan dan penderitaanyang begitu besar. Tanpa perjuangan yang penuh dengan pengorbanan daripara pendahulu , tidak mungkin saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan dankebebasandalam negara dimana kita bisa menentukan sendiricita-cita apa yangakan kita gapai. Generasi sekarang dan di masa mendatang sangat berterimakasih, karena para pendiri bangsa dan negara Indonesia telah meletakkanlandasan, cita-cita, dan tujuan kemerdekaan yang berpandangan jauh kedepan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita kemerdekaan tersebut pada intinya adalah terwujudnya kesejahteraanbagi setiap rakyat Indonesia apapun latar belakangnya dan dimanapun merekaberada. Kesejahteraan tentu saja dalam arti luas yaitu terpenuhinya hak-hakdasar yang melekat pada setiap manusia yang mempunyai harkat dan martabat.Secara lebih realistis bentuk kesejahteraan setiap manusia Indonesia adalahterbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidak adilan, dan keterbelengguan dariberbagai hal yang bertentangan dengan hakekat dari suatu bangsa yang telahmerdeka. Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 93Bagian III (buku NKRI).indd 93 13-Jan-15 12:18:41 PM

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang baru saja memperingati HUT ke-67 Hari Kemerdekaannya, kita wajib bersyukur atas pencapaian selama ini. Tetaptegaknya NKRI dari berbagai cobaan yang saat ini mencakup wilayah sekitar8 juta km² dengan segala sumber daya alam dan kondisi geografisnya, telahmemupuk rasa percaya diri yang tinggi sebagai suatu bangsa yang merdekadan sekaligus memberikan pelajaran yang berguna untuk mewujudkan cita-citadan tujuan bernegara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.Kesejahteraan yang diukur dari ekonomi yaitu pendapatan rata-rata per kapitaper tahun sebesar US$ 3.500 dan masuknya Indonesia dalam jajaran 20 negarayang mempunyai Produk Domestik Bruto terbesar (G-20) juga merupakan prestasiyang perlu disyukuri. Pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3 % pada semester I tahun2012 di tengah situasi resesi dunia, juga perlu dijaga momentumnya. Demikianjuga kondisi ekonomi makro yang kuat dan relatif stabil perlu terus dimanfaatkanuntuk menggairahkan berbagai upaya investasi baik yang dimodali PMDN , PMA,maupun kombinasinya. Di bidang politik, sesuai dengan perkembangan zaman,Indonesia telah masuk dalam jajaran negara demokrasi dengan membangunberbagai pranata demokrasi, penyelenggaraan pemilu secara teratur, pemilihanlangsung Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, anggotaDPR/DPRD, DPD. Sekalipun berbagai koreksi harus dilakukan agar demokrasiyang berjalan tidak sekedar memenuhi aspek prosedur, tetapi justru yanglebih esensial adalah aspek substansialnya. Demokrasi bukan tujuan tetapi alatuntuk mempercepat terealisirnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesiadimanapun mereka berada. Hak-hak asasi manusia yang merupakan hak dasaryang melekat pada setiap manusia telah diakomodasi secara tekstual dalam UUD1945 yang telah diamandemen. Untuk implementasinya perlu kerja keras darinegara untuk meniadakan kesenjangan antara harapan dan realita yang terjadisehari-hari di masyarakat. Di samping capaian-capaian yang telah berhasil diraih sampai saat ini,harus diakui masih banyak hal-hal yang belum bisa dicapai untuk memenuhiharapan dan cita-cita sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendiri negaraini dalam pembukaan UUD 1945. Bahkan kalau kita tidak bersegera mewujudkancita-cita tersebut sesuai tuntutan zaman yang begitu dinamis, Indonesia bisaterperangkap dalam kondisi yang semakin sulit untuk mewujudkan masyarakatyang sejahtera dan berkeadilan sebagaimana cita-cita yang juga diperjuangkansetiap negara di dunia ini. Masih banyaknya rakyat yang berada di gariskemiskinan, adanya kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin,disparitas pembangunan dan keberadaan aksesibilitas antar wilayah, sistempolitik yang oligarkis dan bahkan mengarah ke polyarkis, penegakan hukum dankeadilan yang diskriminatif, belum terpenuhinya hak azasi manusia, merupakancontoh-contoh masalah negara yang bersifat struktural dan fundamental yangperlu mendapatkan penyelesaian yang segera. Seluruh pimpinan nasional baikdi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif adalah pihak-pihak yang seharusnya94 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 94 13-Jan-15 12:18:42 PM

memimpin dan melakukan upaya-upaya kongkrit untuk segera menyelesaikanmasalah-masalah mendasar tersebut. Demikian juga masyarakat berbagai lapisanharus semakin menyadari bahwa selain menuntut yang menjadi haknya sebagaiwarga negara Indonesia juga harus semakin nyata dan bertanggung jawabmelaksanakan kewajibannya sebagai anggota organisasi besar yang bernamaNegara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai keberhasilan dan kegagalanselama periode 1945 – 2012 seharusnya menjadi bahan pelajaran yang berhargabaik oleh rakyat maupun para pemimpin negara ini. Para pemimpin tidak cukupmenyampaikan hal-hal yang bersifat normatif, tetapi harus kontemplatif dalammengambil pelajaran yang berharga selama 67 tahun merdeka. Kontemplasiyang dilakukan secara jujur dan keluar dari hati yang paling dalam pastiakan mencuatkan berbagai evaluasi yang jernih, arif, dan jauh dari sekedarmembangun citra semata. Kontemplasi lebih bermakna daripada retorikayang bersifat normatif. Sehingga berbagai permasalahan bangsa yang bersifatmendasar secara terencana dan terpola dapat diselesaikan dalam waktu yangtidak terlalu lama. Sebagaimana disebutkan diatas selain banyak hasil-hasil yang telah dicapaiselama 67 tahun merdeka, ternyata banyak pula cita-cita bernegara sebagaimanatercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang belum tercapai dan bahkan timbulkomplikasi permasalahan-permasalahan bangsa yang justru bertentangandengan tujuan kita bernegara. Salah satu permasalahan mendasar yang perlusegera dipecahkan oleh seluruh komponen bangsa yaitu adanya kesenjanganwilayah atau disparitas spasial yang semakin lebar. Disparitas spasial jika dibiarkanterus melebar dan bertautan dengan faktor-faktor lain seperti sentimen yangberdasarkan kelompok etnis, kepentingan, golongan, agama dlsb. akan potensialmenyulut terjadinya konflik sosial baik vertikal maupun horizontal sebagaimanaterjadi akhir-akhir ini di berbagai daerah. Sering kali para pengambil kebijakankurang sensitif dalam menyikapi kondisi disparitas spasial yang begitu lebarantar wilayah. Banyak para pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupundaerah memandang sebagai sesuatu yang wajar jika misalnya kondisi ekonomi,kesejahteraan sosial, infrasrukturantara kota dan desa, antara pulau Jawa danluar Jawa begitu timpang karena dipandang sebagai konsekwensi logis yangdiakibatkan faktor geografis. Padahal pandangan tersebut sangat keliru karenasalah satu tujuan kita bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD1945 adalah “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia“. Dari salah satu tujuan bernegara tersebut mengandung arti bahwasetiap warga negara Indonesia dimanapun mereka bermukim entah di kota ataudesa, Jawa atau luar Jawa berhak dan harus diperjuangkan untuk menikmatikemerdekaan. Dengan demikian, tidak boleh ada penduduk yang kebetulandilahirkan dan hidup di daerah miskin sumber daya terus-menerus miskin dandi daerah yang kaya mempunyai hak untuk selamanya lebih kaya dari pendudukdi daerah lainnya (Kartasasmita,1997). Artinya mereka harus terbebas dari Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 95Bagian III (buku NKRI).indd 95 13-Jan-15 12:18:42 PM

kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan keterbelengguan dari berbagaihal yang sebetulnya justru menjadi alasan mengapa para pendahulu kitaberjuang dan berkorban untuk memperoleh kemerdekaan. Beberapa indikatoradanya disparitas spasial yang tajam bisa dilihat dari misalnya : kontribusi PDB perpulau, kondisi Indek Pembangunan Manusia, ketersedian infrastruktur, sebarankelompok kaya dan miskin, dlsb. Bersumber dari “ Berita Resmi Statistik” yang dikeluarkan Badan StatistikNasional 6 Agustus 2012 struktur perekonomian Indonesia secara spasial padatriwulan II tahun 2012 masih didominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa.Kontribusi P. Jawa terhadap PDB nasional sebesar 57,5%, P. Sumatera 23,6%,Kalimantan 9,5%, Sulawesi 4,8%, Bali dan Nusa Tenggara 2,4%, Maluku danPapua 2,2%. Dari data IPM juga menggambarkan adanya ketimpangan spasialyang tajam. Rata-rata IPM nasional pada tahun 2010 sebesar 72,72, provinsi DKImenempati urutan tertinggi yaitu 77,60, dan provinsi Papua menempati urutanterendah yaitu 64,94. Ketimpangan spasial lain yang cukup mencolok adalahdi bidang infrastruktur yang merupakan urat nadi mobilitas modal, manusia,budaya, maupun teknologi. Ketimpangan spasial dalam berbagai sektorpembangunan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut selain karena tidak sesuaidengan tujuan bernegara, di lain sisi juga berpotensi menyulut rasa keadilan yangujung-ujungnya mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu diperlukan upayakomprehensif untuk mengatasi disparitas spasial melalui sinergitas berbagaidisiplin ilmu, termasuk pendekatan ilmu geografi. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada para pengambilkebijakan tingkat nasional dalam merumuskan kebijakan yang berkaitandengan pemecahan masalah disparitas spasial yang terjadi di wilayah NKRI saatini. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesiayang merata dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita dan tujuan bernegarasebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analisis, berdasarkan studikepustakaan yang terkait. Adapun pendekatan dilakukan melalui ilmu geografiyang berintikan analisis interaksi faktor-faktor geosfer dari sudut pandangkeruangan, kewilayahan dan kelingkungan.8.2. Kondisi Saat Ini Sekalipun kesenjangan spasial atau disparitas spasial merupakan suaturealita yang sulit untuk dihindari, namun kondisi disparitas spasial yang ekstrimtentu tidak akan menguntungkan bagi keberlanjutan/eksistensi suatu negara.Disparitas spasial dalam tingkat kesejahteraan antar negara juga terjadi dalamplanet bumi ini. Masyarakat global, terutama negara-negara maju, juga semakinmenyadari bahwa mereka tidak ingin menjadi negara yang menikmati sendirikesejahteraannya, sementara banyak negara yang sedang berkembang masihbergelut dengan kemiskinan. Oleh karena itu dalam berbagai forum global96 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 96 13-Jan-15 12:18:42 PM

dicetuskan berbagai gagasan dan program untuk mengurangi kesenjanganantara negara kaya dan miskin. Membiarkan kemiskinan negara berkembang(developing country) pada hakekatnya dianggap ancaman bagi negara-negarakaya (developed country). Oleh karena itu kesepakan dan program sepertiMDG, Rio+20 dlsb. selalu memasukkan kesepakatan global untuk memerangikemiskinan. Berbagai instrumen dan indikator yang standar digunakan untukmengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Berbagai organisasi dunia sepertiWorld Bank, IMF, UNEP melakukan berbagai pemetaan untuk mengetahui posisipembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, ketersediaan infrastruktur,lingkungan,, dlsb. dari setiap negara anggotanya secara periodik. Dari hasilpemetaan itu masing-2 negara akan dapat melihat pada urutan berapa posisirelatifnya dibandingkan negara lain. Demikian juga secara absolut dapat diketahuisejauh mana skor/nilai yang telah dicapai. Apakah di bawah atau di atas nilai rata-2 seluruh negara yang telah di survei. Hasil laporan dari badan dunia tersebutmerupakan bahan yang sangat berguna untuk pertimbangan suatu negaramelakukan koreksi kebijakan dan sekaligus meningkatkan pembangunan bagikesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, disparitas spasial yang terjadi diIndonesia bisa dilihat berdasarkan data-data statistik dari beberapa indikatorterkait yang mencerminkan perbandingan tingkat kesejahteraan wilayah satudengan wilayah lainnya. Dalam bab pendahuluan telah disinggung P. Jawa yangluasnya sekitar 7% dari total luas wilayah NKRI ternyata menyumbang 57,5%terhadap PDB nasional. Sementara wilayah Papua yang luasnya beberapa kaliP.Jawa dan kaya raya dengan sumber daya alam, hanya menyumbang 2,2%terhadap PDB nasional. Lebih memprihatinkan lagi IPM provinsi Papua yaituhanya 64,94, terendah dari semua provinsi di Indonesia. IPM rata-rata nasional72,72, sedangkan di provinsi DKI nilai IPMnya 77,60. Permasalahan disparitasspasial ini jika tidak ditangani secara serius akan menimbulkan komplikasiyang semakin sulit diatasi. Komplikasi permasalahan tidak sekedar masalahekonomi, tetapi akan merembet ke aspek-aspek lainnya seperti sosial, politik,hankam. Masih segar dalam ingatan kita, berbagai wilayah NKRI yang inginmemisahkan diri pada intinya disebabkan oleh adanya kesenjangan antarwilayah baik dalam hal intensitas pembangunan ekonomi maupun upaya-upayapeningkatan kesejahteraan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, aktualisasiperan masyarakat, dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini sering juga terjadi konflik horizontal yang dipicu adanyaperselisihan kepemilikan lahan. Kita juga masih mencatat, kehidupan rakyatdi pulau-pulau terluar, wilayah perbatasan antar negara, di pedalaman pulau-pulau besar masih memprihatinkan. Sementara untuk kota-kota besar sepertiJakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar perkembangannya begitupesat dan begitu modern karena ditunjang dengan infrastruktur yang lengkap.Kota-kota besar ini menjadi daya tarik dan tujuan mereka berimigrasi. Tidak Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 97Bagian III (buku NKRI).indd 97 13-Jan-15 12:18:42 PM

Gambar 8.1. Peta Indeks Pembangunan Manusia (%) Level Provinsi Indonesia 98 NKRI dari Masa ke Masa 13-Jan-15 12:18:42 PMBagian III (buku NKRI).indd 98

mengherankan bahwa bagi sebagian masyarakat pedesaan, urbanisasi ke kota-kota besar ini menjadi impiannya. Akibat yang ditimbulkan adalah semakinmenurunnya daya dukung kota-kota besar tersebut. Berdasarkan teori spreadeffect dan backwash effect, terjadi pergerakan besar orang-orang yang memilikikualitas baik (brain drain) dari wilayah yang kurang berkembang ke wilayah yanglebih maju (Sirojuzilam, 2009). Kondisi ketimpangan juga nampak pada tingkatmutu pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan. Politik pembangunan selama inibelum berhasil mengurangi disparitas spasial yang begitu tajam antara Jawa danluar Jawa, antara perkotaan dan perdesaan, antara dimensi darat dan dimensilaut/maritim. Kondisi disparitas spasial yang tajam harus segera dicarikan jalankeluar. Harus diakui juga bahwa pembangunan selama ini telah meningkatkanjumlah kelas menengah Indonesia mencapai 40%. Menurut ADB kelas menengahdi negara berkembang Asia didefinisikan sebagai mereka yang berpengeluaran2-20 dolar AS/kapita/hari. Dari data tahun 2009, berdasarkan pengeluaranper kapita per hari, struktur masyarakat Indonesia terdiri dari : kelompok atassebanyak 0,17 % (pengeluaran ≥ 20 dolar AS), menengah atas 0,96% (10-20dolar AS), menengah antara 9,70% (4-10 dolar AS), menengah bawah 29,93%(2-4 dolar AS), dan miskin 59,24% (≤ 2 dolar AS). Sekalipun pertumbuhankelompok menengah meningkat, yang bermakna tingkat kesejahteraan rakyatsecara nasional semakin baik, namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa, kantong-kantong kemiskinan masih banyak dijumpai baik di Jawa maupun luar Jawa.8.3. Kondisi yang Diharapkan Melihat kesenjangan spasial yang begitu tajam antar wilayah tersebut, perludicari jalan keluar baik pada tataran politik pembangunan, kebijaksanaan makro,strategi, maupun program-program yang lebih memperhatikan keseimbanganspasial. Ketidak seimbangan pembangunan ekonomi antar wilayah telahmenciptakan ketimpangan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ketersediaansumber-sumber ekonomi dan tingkat kemudahan mengakses sumber-sumberekonomi tersebut di setiap daerah merupakan pra syarat terselenggaranyakegiatan ekonomi yang berkesinambungan dan berkeadilan. Pada hakekatnyasetiap daerah mempunyai sumber-sumber ekonomi yang bisa diolah danmemberikan nilai tambah sesuai potensi dan karakteristik geografisnya.Namun selama ini kemampuan untuk mengakses dan mengolahnya terbenturpada beberapa faktor antara lain keterbatasan infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan modal, dan berbagai kelembagaan yang menjadikatalisator untuk membangun sinergitas berbagai faktor tersebut. Peranpemerintah untuk menyediakan infrastruktur secara memadai di setiap daerahmerupakan faktor utama baik untuk keperluan pembangunan ekonomi maupunyang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasarmasyarakat. Ketidak mampuan membangun infrastruktur secara merata diseluruh wilayah Indonesia, menjadi penyebab utama tajamnya disparitas spasial Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 99Bagian III (buku NKRI).indd 99 13-Jan-15 12:18:42 PM

antar wilayah. Apalagi kalau kita sadari bahwa bentuk fisik wilayah NKRI bukanberbentuk wilayah yang kompak. Wilayah indonesia terserak dalam bentukkepulauan yang berjumlah 13.466 (sesuai yang didaftarkan ke PBB pada akhirJuli 2012) dengan ukuran pulau yang besar dan kecil. Kondisi geografis tersebutdi satu sisi menguntungkan, namun di sisi lain mengandung konsekwensi yangberat dan mahal untuk menjaga keutuhannya. Penyediaan infrastruktur diIndonesia yang 75% nya wilayah laut selama ini kurang mendapat perhatian.Pembangunan infrastruktur lebih diutamakan di wilayah darat, dan itupun porsiterbesar di Pulau Jawa. Oleh karena itu tidak mengherankan aktifitas ekonomiantar pulau di luar Jawa, terutama di bagian timur Indonesia tidak sebesar dibagian barat Indonesia. Disparitas pengamanan antara wilayah laut dan daratperlu juga dicarikan jalan keluar, agar berbagai pencurian sumber daya perikanandan penyelundupan barang-barang ilegal yang merugikan negara dapat ditekanseminimal mungkin. Anggapan-anggapan yang terkesan logis namun sebetulnya keliru secaramendasar harus dikoreksi. Anggapan tersebut misalnya: tingkat kesejahteraandaerah yang kaya sumber daya alam harus lebih tinggi dengan daerah yangmiskin akan sumber daya alam; wilayah perbatasan, pulau terluar, dan daerahyang karena sulit secara geografis ditempatkan dalam prioritas rendah untukdikembangkan. Anggapan semacam ini tentu akan memperlebar disparitasspasial dan jika ditarik lebih tinggi, pandangan tersebut bertentangan dengantujuan kita bernegara. Indikator kontribusi per pulau terhadap PDB nasional yangmasih begitu timpang ke depan harus ada upaya sungguh-sungguh, kongkrit,dan terencana untuk semakin seimbang antar wilayah. Salah satu upaya sentraladalah adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untukmeningkatkan pembangunan ekonomi secara merata di semua wilayah danpeningkatan kemampuan SDM dengan berbagai aspek kehidupannya. Sejauh inimelalui RPJMN 2010-2014 telah digariskan kebijakan nasional untuk mengurangiketimpangan spasial melalui berbagai strategi dan program pembangunankewilayahan. Berdasarkan arahan umum pembangunan wilayah RPJMN 2005-2025, dan prioritas dalam RPJMN 2010-2014, maka arah pengembangan wilayahditujukan untuk :1. Mendorong terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata di seluruh wilayah;2. Mendorong pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya;3. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya;4. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan,5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas100 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 100 13-Jan-15 12:18:42 PM

sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional;6. Memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan;7. Menciptakan kesatuan dan keutuhan wilayah darat, laut, dan udara sebagai bagian dari nkri;8. Mengurangi gangguan keamanan;9. Menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya indonesia yang maju, mandiri, dan adil.8.4. Analisis Disparitas Spasial8.4.1. Pengertian Disparitas Spasial Banyak pengertian atau terminologi apa yang disebut dengan disparitasspasial. Jika kita pisahkan kata disparitas (disparities) dan spasial (spatial)maka beberapa terminologi dapat kita simak berikut ini. Dalam tulisan AloisKutscherauer at al. (2010) yang berjudul “Regional Disparities in RegionalDevelopment of The Czech Republic”, pengertian disparity: (1) inequality ordisproportion of different phenomena, (2)unlikeness, incongruity, (3) dissimilarity.Sementara itu terminologi spatial yang diambil dari beberapa ensiklopedia/kamus: (1) relating to, occupying, or having the character of space, (2) pertainingto or involving or having the nature of space. Pengertian spasial selalu diikutidengan dimensi ukuran seperti lebar, tinggi, panjang. Dalam UU No. 4 Tahun2011 tentang Informasi Geospasial, yang dimaksud dengan spasial adalahaspek keruangan suatu obyek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, danposisinya. Selanjutnya masih mengacu pada tulisan Alois Kutscherauer di atas,pengertian disparitas spasial diartikan sama dengan disparitas regional (regionaldisparities). Menurut ILO, regional disparities: differences between economicperformance and welfare between countries or regions. Sedangkan menurutOECD (2002,2003) Regional (spatial) disparities: express the scope of difference ofintensity manifestation of economic phenomena under investigation observedwithin regions of given country. Territorial disparity indicates the scope theintensity of given economic phenomena differs to between regions within givencountry. Terminologi disparitas spasial (wilayah) baik dari ILO maupun OECDtersebut lebih fokus pada fenomena ekonomi semata. Pada hal disparitas spasialrealitanya menyangkut berbagai aspek lainnya seperti sosial, politik, lingkungandlsb. Sangat mungkin di suatu negara yang tingkat pemerataan pembangunanekonominya sudah baik sehingga kesenjangan antar wilayah kecil, belummenjamin kondisi sosial politik antar wilayah stabil. Oleh karena itu terminologidiparitas spatial atau regional (spatial) disparity dalam kajian yang terkaitdengan ilmu geografi yang lebih cocok adalah terminologi yang disampaikanoleh Karin Vorauer (2007). Menurut dia “Regional disparity means unbalancedspatial structures in some region or in different regions”. Selanjutnya dikatakan Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 101Bagian III (buku NKRI).indd 101 13-Jan-15 12:18:42 PM

bahwa “Regional disparities are manifested in different conditions of life as wellas in unequel economic and development potential. Contrast between city andrural area can be also understood as a form of spatial disparity”. Dari terminologiterakhir ini jelas disebutkan bahwa disparitas spasial atau disparitas wilayah padadasarnya terjadi karena adanya struktur spasial yang tidak seimbang di beberapawilayah yang berbeda. Manifestasinya nampak pada adanya perbedaan kondisikehidupan masyarakat, termasuk juga ketidak seimbangan potensi ekonomi danpembangunan. Kondisi disparitas spasial yang sangat tidak seimbang antarawilayah satu dan wilayah lainnya menyebabkan lemahnya kohesi antar anggotamasyarakat. Disparitas wilayah dapat diklasifikasikan dalam 2 perspektif yaitu perspektifvertikal dan perspektif horizontal. Perspektif vertikal yaitu kesenjangan wilayahberdasarkan perbedaan satuan wilayah geografi tertentu atau perbedaanteritori. Sebagai contoh disparitas wilayah global, regional negara, wilayah, kota.Disparitas wilayah dalam perspektif horizontal berkaitan dengan dimensi sferadimana subyek disparitas tersebut terjadi. Dalam perspektif horizontal disparitasbisa tangible maupun intangible. Perspektif horizontal ini misalnya berkaitandengan kondisi sosial ( antara lain: penduduk, infrastruktur sosial, patologi sosial);ekonomi (antara lain: kinerja ekonomi, struktur ekonomi, potensi pembangunan);wilayah (antara lain: potensi kondisi fisik geografi, lingkungan hidup, infrastrukturfisik). Identifikasi dan pengukuran kondisi disparitas wilayah merupakan langkahmendasar untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan upaya mengurangiatau menghapuskan disparitas tersebut.8.4.2. Evaluasi Disparitas Spasial Membicarakan disparitas spasial tidak bisa dilepaskan dari masalahkesejahteraan, kemiskinan dan keadilan. Kemiskinan merupakan suatu hal yangmutlak untuk diperangi oleh setiap negara apapun idiologinya. Setiap negaraselalu menempatkan kesejahteraan rakyatnya sebagai tujuan utamanya untukbernegara. Realitanya adalah mengapa ada negara yang sejahtera dan tidaksejahtera, atau setidaknya terlalu lamban untuk menggapai kesejahteraan ? Tentumasing-masing negara mempunyai alasan yang berbeda-beda untuk menjawabpertanyaan tersebut. Dari beberapa negara miskin seperti di Sub-Sahara Arika,Amerika Tengah, dan Asia Selatan diidentifikasi ada beberapa permasalahanyang menjadi penyebabnya yaitu: tidak berfungsinya mekanisme pasar,penduduk yang rendah tingkat pendidikannya, mesin dan teknologi yang sudahusang dan bahkan tidak ada. Namun hal-hal tersebut bukanlah penyebab yangpaling mendasar. Penyebab yang paling mendasar dalam pencapaian tingkatkesejahteraan suatu negara adalah aspek geografi dan institusi (Acemoglu D,Johson S, dan Robinson J, 2003). Kalangan yang bersepakat bahwa faktor geografiadalah penyebab pertama adanya disparitas kesejahteraan mengatakan bahwakondisi geografi, iklim, dan ekologi akan membentuk karakteristik teknologi102 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 102 13-Jan-15 12:18:42 PM

dan motivasi dari penduduk di suatu wilayah. Iklim merupakan faktor pentingyang mempengaruhi semangat kerja dan produktifitas. Pada wilayah tropisyang mempunyai temperatur tinggi akan menguras energi , sehingga akanmengurangi produktifitasnya. Dalam hal produktifitas pertanian perbedaan iklim daerah tropis dan sub tropisjuga berbeda. Daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkantingkat erosi yang tinggi sehingga akan menurunkan tingkat kesuburan tanah.Sedangkan daerah sub tropis adanya salju akan melindungi tanah dari erosi,sehingga kesuburan tanah tetap terjaga. Disamping itu temperatur yang tidakterlalu tinggi di daerah sub tropis menyebabkan energi dalam tubuh manusiatidak mudah terkuras, sehingga produktifitasnya tinggi. Faktor kelembaban yangtinggi di daerah tropis menyebabkan berbagai penyakit yang disebabkan bakteri,jamur, dan virus lebih mudah berkembang dibandingkan daerah sub tropis.Sebagai contoh penyakit malaria yang ditularkan oleh nyamuk mendominasinegara-negara di wilayah tropis seperti Sub Sahara Afrika, Asia Selatan, AmerikaTengah dan negara-negara lain sekitar katulistiwa. Pandangan yang bersepakatbahwa faktor geografi adalah faktor penentu pertama tingkat kesejahteraansuatu negara memberikan bukti dengan peta dunia tentang sebaran kemiskinan.Jika dilihat pada peta dunia ternyata wilayah termiskin di dunia berada hampirsemuanya berada di dekat katulistiwa, dengan temperatur tinggi, dan secaraperiodik terjadi hujan yang lebat. Sedangkan negara-negara kaya/tingkatkesejahteraan tinggi berada di daerah sub tropis. Kalau hipotesis geografi menekankan “kekuatan alam” sebagai faktor primerdalam membentuk kemiskinan/kesejahteraan suatu negara, hipotesis institusimenekankan pengaruh “karya manusia” sebagai faktor primernya. Hipotesisinstitusi ini berpandangan bahwa faktor primer untuk menjadi negara yangsejahtera adalah, adanya kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisiruntuk mendukung peraturan/regulasi yang ada (institusi yang baik); mendoronginvestasi mesin dan peralatan, investasi SDM, teknologi; fasilitasi secara luaskepada setiap warga negara untuk berperan serta dalam ekonomi dan politik;dan dukungan terhadap berfungsinya transaksi pasar. Hipotesis institusijuga mempunyai bukti bahwa sekalipun secara geografis sama, tetapi karenaperbedaan mengelola negara (perbedaan institusi) ternyata menghasilkantingkat kesejahteraan yang berbeda. Sebagai contoh Korea Utara dengan KoreaSelatan. Contoh lain adalah Singapura yang lokasi geografisnya berada di dekatkatulistiwa, merupakan daerah tropis, tetapi karena dikelola dengan institusiyang baik mencapai kesejahteraan yang tinggi dan tidak kalah dengan negara-negara sub tropis. Bagi Indonesia yang terletak di wilayah katulistiwa dan termasuk daerahtropis, tentu saja pengaruh faktor geografi tidak bisa dinafikkan akan menjadifaktor yang tidak menguntungkan dalam mengejar kemakmuran/kesejahteraan.Namun faktor geografi, khususnya yang tidak menguntungkan tersebut perlu Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 103Bagian III (buku NKRI).indd 103 13-Jan-15 12:18:42 PM

104 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 10413-Jan-15 12:18:42 PM Gambar 8.2. Peta Persentase Kontribusi Pulau Terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) Nasional

diatasi dengan membangun institusi yang baik di semua sektor dan tingkatanwilayah. Untuk faktor geografi yang menguntungkan dipadukan denganberbagai institusi yang baik tentu akan menjadi kekuatan yang sangat efektifuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Juga tidak bisa disangkal pada saat ini masih terjadi perbedaan yangmencolok yang berkaitan dengan kondisi kehidupan masyarakat antar wilayahsatu dengan wilayah lain. Indikator perbedaan kondisi kehidupan bisa diukurdari tingkat kemakmuran secara ekonomi, kemudahan akses memperoleh airbersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, transportasidlsb. Terjadi ketimpangan yang cukup lebar antara P. Jawa dan luar Jawa,antara Kota dan Desa, antara daerah perbatasan dan wilayah non perbatasan,antara pulau besar dan pulau kecil. Hal tersebut merupakan gambaran adanyadisparitas spasial yang tajam antar wilayah. Disparitas tersebut terrefleksi darikontribusi masing-masing wilayah/pulau terhadap PDB nasional. Dari datayang ada, setidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 - Agustus 2012 (sekitar 6tahun) ternyata disparitas spasial belum mengalami perubahan yang signifikan.Berdasarkan data BPS yang diolah di bawah ini dapat dilihat tabel tentang luasdaratan masing-masing pulau-pulau besar, % luas masing-masing pulau besarterhadap luas total daratan, dan kontribusi masing-masing pulau besar terhadapPDB nasional per triwulan II tahun 2012. Total wilayah daratan Indonesia sesuaidata BPS (2006) adalah 1.910.931, 32 km². Tabel 9. 1. Pulau Besar, Luas Daratan, % Luas, dan Kontribusi Terhadap PDB NasionalPulau Luas daratan % luas terhadap Kontribusi terhadap (dalam km²) wilayah PDB Nasional1. Sumatera 480.793,28 darat Indonesia (per Triwulan II 2012)2. Jawa 129.438,28 25,16 23,6 6,773. Bali , NTB, NTT 73.070,48 3,82 57,54. Kalimantan 544.150,07 28,47 2,4 9,865. Sulawesi 188.522,36 9,5 25,906. Maluku & Papua 494.956.85 4,8 2,2Sumber : Data BPS yang diolah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi wilayah Sumatera dan Jawayang luasnya hampir 32% memberikan sumbangan terhadap PDB nasionalsebesar 81,1% dari PDB nasional. Sementara wilayah Indonesia yaitu Bali, NTB,NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang merupakan 78% wilayahIndonesia hanya menyumbang sekitar 18 % terhadap PDB nasional. Bahkan jikakita simak lebih lanjut untuk Maluku dan Papua yang luasnya mencapai lebihBagian III (buku NKRI).indd 105 Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 105 13-Jan-15 12:18:42 PM

dari 25% dari total wilayah darat Indonesia ternyata hanya mengkontribusi2,2% dari PDB nasional. Dari tabel tersebut sangat jelas bahwa ketimpanganantara Jawa dan Sumatera di satu pihak, dengan luar Jawa dan Sumatera di lainpihak terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi.Jika dibandingkan data BPS tahun 2006 mengenai penguasaan PDRB(ProdukDomestik Regional Bruto) provinsi Jawa dan Bali menguasai 61%, Sumatera22,2%, Kalimantan 9,3%, Sulawesi 4,2%, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua3,3% (Saputra.E, 2009). Data ini menunjukkan bahwa ketimpangan spasial yangbegitu tajam antar Jawa dan Sumatera di satu pihak dengan pulau lainnya belummengalami perubahan yang berarti selama kurun waktu 6 tahun (2006-2012). Ketimpangan kesejahteraan yang besar antar wilayah akan menjadi potensiyang akan merenggangkan kohesifitas masyarakat dalam suatu negara.Kohesifitas masyarakat yang rendah jika bertautan dengan aspek-aspek yangbersifat sentimen negatif bernuansa SARA akan menjadi sumber konflik sosialbaik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Hal tersebut sering kita saksikanakhir-akhir ini, dan tentu saja akan kontra produktif bagi semua pihak danberbagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana kita ketahui PDB merupakan nilai keseluruhan semua barangdan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah tertentu (dalam hal ini Indonesia)dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). Sekalipun secara teori PDBdapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran danpendekatan pendapatan, namun karena pendekatan pengeluaran lebih mudahmenghitungnya maka perhitungan PDB pada umumnya dilakukan denganpendekatan pengeluaran. Secara sederhana rumus PDB = konsumsi + investasi+ pengeluaran pemerintah + (ekspor-impor). Konsumsi adalah pengeluaranoleh rumah tangga, investasi oleh sektor swasta, pengeluaran pemerintah olehpemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri. APBN yangdirancang oleh pemerintah dan legislatif setiap tahunnya adalah pengeluaranpemerintah. Pada tahun 2012 besarnya APBN-P adalah 1.548,3 trilyun rupiah, dan2013 direncanakan sebesar 1.657,9 trilyun rupiah atau naik sekitar 7,1%. Secaraumum fungsi APBN untuk memberikan stimulus bagi pembangunan ekonomi. Sejauh ini APBN mengkontribusi sekitar 20% PDB nasional. Oleh karena itupemilihan program-program yang dibiayai oleh APBN seharusnya dipilih secaracermat agar mempunyai fungsi menstimulasi kegiatan ekonomi dan pelayananpublik yang semakin baik. Namun kenyataannya 79% anggaran dalam RAPBN2013 tersedot untuk belanja wajib seperti belanja pegawai dan subsidi energi.Sedangkan belanja tak wajib tinggal 21% (Menkeu RI, 2012). Belanja tak wajibsebesar 21 % dari RAPBN 2013 inilah yang diharapkan dimanfaatkan untuk belanjamodal dan barang seperti membangun infrastruktur. Tahun 2012 APBN-P untukinfrastruktur Rp. 174,7 trilyun dan RAPBN 2013 sebesar Rp. 188,4 trilyun ataunaik 7%. Tentu uang sejumlah ini daya stimulannya terlalu kecil. Politik anggaranyang memberikan kewenangan anggaran kepada daerah otonom yang semakin106 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 106 13-Jan-15 12:18:42 PM

besar jumlahnya ternyata juga belum mampu secara signifikan mengurangidisparitas spasial yang begitu tajam. Sejauh ini sekitar 30% dari APBN di transferke daerah untuk dikelola masing-masing daerah otonom untuk meningkatkankesejahteraan rakyat di daerah. Namun harus diakui trasfer uang tersebut belumoptimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketimpangan spasial juga nampak pada ketersediaan infrastruktur yangmenjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnyadan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiayang terdiri dari 13.466 pulau, dimana 75%nya adalah wilayah laut, dan jumlahpenduduknya sekitar 237 juta orang. Baik kualitas dan panjang jalan sejauh initidak memadai dengan tingkat kebutuhan. Demikian juga infrastruktur lainseperti terminal bis, pelabuhan udara, pelabuhan laut, saluran irigasi, saluranair bersih, dlsb kurang memadai dan sebaran spasialnya sangat timpang. DiJawapun dirasakan tidak memadai apalagi di luar Jawa dan pulau-pulau kecil.Peran infrastruktur adalah penggerak utama segala aktifitas manusia baik yangbernilai ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, keamanan/pertahanan dlsb.Bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan seharusnya anggaran untukpenyediaan infrastruktur proporsinya terhadap PDB lebih besar dibandingkanberbagai negara yang wujud wilayahnya relatif kompak seperti Malaysia,Thailand. Namun kenyataannya penyediaan anggaran untuk infrastruktur diIndonesia sangat kecil. Tabel di bawah ini menunjukkan hal tersebut.Tabel 9. 2. Tabel Rasio Anggaran Infrastruktur Terhadap PDB Beberapa Negara Data Tahun 2012 Negara Ratio (%)1. Indonesia 2,12. China 93. India 84. Vietnam 105. Filipina 3 Sumber : Litbang “Kompas”/GI, diolah dari KemKeu dan pemberitaan media Data tersebut menunjukkan rendahnya proporsi anggaran infrastrukturIndonesia dibandingkan dengan beberapa negara. India, Cina, dan Vietnam yangcukup tinggi menyediakan biaya untuk infrastrukturnya ternyata berkorelasidengan pertumbuhan ekonominya yang juga tinggi. Ada korelasi positifantara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur. Infrastrukturyang baik akan menumbuhkan dan juga menjaga momentum investasi dalamBagian III (buku NKRI).indd 107 Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 107 13-Jan-15 12:18:42 PM

berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, industri, pariwisata,perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Dari sisi upaya memperkokoh ikatanantar kelompok masyarakat untuk menegakkan bangunan negara NKRI, faktorinfrastruktur adalah mutlak. Berbagai negara yang maju dan kaya ciri utamayang langsung kita bisa lihat adalah tersedianya jalan, pelabuhan, jaringan listrik,jaringan telekomunikasi dan infrastruktur lainnya yang bisa menjangkau seluruhpelosok wilayah negara tersebut. Keterbatasan dan ketimpangan sebaran infrastruktur antar wilayah diIndonesia perlu dicarikan terobosan yang betul-betul mampu mengatasiketertinggalan ketersediaan infrastruktur selama ini. Kondisi geografis yang sulitdi suatu wilayah mestinya tidak bisa dijadikan alasan lagi sebagai pembenaranbahwa infrastruktur yang ada belum memadai dan belum tersebar secara meratadi berbagai pelosok tanah air. Politik pembangunan yang ada selama ini ternyata belum mampumenerjemahkan hakekat dari NKRI sebagai negara kepulauan yang kondisigeografisnya harus dijembatani dengan berbagai infrastruktur yang memadai.Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran geografis para pengambil kebijakanmasih perlu terus ditingkatkan. Infrastruktur merupakan salah satu faktor untukmengukur Indeks Daya Saing Global. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global yang dilaporkan Forum EkonomiDunia bulan September 2012 posisi Indonesia pada peringkat 50 dari 144negara. Tahun lalu (2011) Indonesia pada posisi 46, dengan demikian peringkatIndonesia saat ini turun 4 tingkat. Indeks Daya Saing Global memiliki 3 sub indeksyaitu : persyaratan dasar, pendorong efisiensi, serta faktor-faktor inovasi dankecanggihan. Pengukuran menggunakan 12 pilar. Disamping peningkatan pendapatan per kapita nasional yang saat initelah mencapai sekitar US$ 3.500 /orang/tahun dan meningkatnya kelompokmenengah sebagaimana disampaikan sebelumnya, data BPS menunjukkanmasih adanya penduduk miskin di berbagai wilayah indonesia. Prosentase sebaran penduduk miskin inipun juga mengalami kesenjanganyang timpang. Penduduk miskin di daerah kota 8,78%, sedangkan desa 15,12%.Penduduk miskin di Jawa 11,7%, sedangkan di Maluku dan Papua lebih dari duakalinya yaitu 24,77%. Data BPS yang diolah dari data Susenas Maret 2012 tentangjumlah dan prosentase penduduk miskin menurut pulau dapat dilihat dalamtabel 9.3 berikut ini. 108 NKRI dari Masa ke Masa 13-Jan-15 12:18:42 PMBagian III (buku NKRI).indd 108

Tabel 9. 3. Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Maret 2012 Pulau Penduduk Miskin %1. Sumatra 6.300.870 12,072. Jawa 16.107.200 11,573. Bali dan Nusa Tenggara 2.033.940 15,114. Kalimantan 954.570 6,695. Sulawesi 2.097.240 11,786. Maluku dan Papua 1.638.600 24,77Indonesia 29.132.420Sumber : BPS (diolah dari data Susenas Maret 2012) Kelompok penduduk miskin diatas yang berjumlah 29.132.420 orangmerupakan 11,96% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pengertian miskinyang digunakan adalah penduduk yang berpenghasilan ≤ dari US$ 1 per hari/orang. Dengan demikian kalau kriteria miskin misalnya penduduk yang yangmempunyai penghasilan ≤ dari US$ 2 per hari/orang tentu saja jumlah pendudukmiskin akan meningkat drastis.8.5. Kebijakan Mengatasi Disparitas Spasial Disparitas spasial yang timpang selain tidak sejalan dengan salah satutujuan bernegara yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahIndonesia”, juga sangat berpotensi menjadi faktor disintegrasi NKRI. Sejarahperjalanan negara Indonesia selama 67 tahun tidak henti-hentinya dideradengan permasalahan-permasalahan politik dan sosial yang jika dirunut darihulu permasalahan tidak bisa lepas dari persoalan ketimpangan spasial antaraJawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara pengelolaan sumber daya alamdi darat dan laut dlsb. Dari gerakan politik dan pembrontakan seperti RepublikMaluku Selatan, PRRI/Permesta, Gerakan Aceh Merdeka, Organisai Papua Merdeka,dan juga konflik-konflik horizontal akibat sengketa lahan yang intensitas danmagnitudenya meningkat akhir-akhir ini menunjukkan bahwa disparitas spasialyang begitu timpang antar wilayah memicu rasa keadilan sosial yang menjadisendi utama kita bernegara. Kita bersyukur bahwa berbagai permasalahantersebut satu persatu dapat diatasi, sekalipun akar permasalahannya belum dapatterselesaikan dengan tuntas. Hal ini terbukti dengan masih adanya gagasanmaupun gerakan dari sekelompok orang yang bernuansa untuk memisahkan diridari NKRI. Tanpa menafikan aspek-aspek lainnya, aspek disparitas spasial yangsangat timpang merupakan masalah kunci yang harus dicarikan jalan keluarnya.Untuk mengatasi disparitas spasial yang timpang tersebut, beberapa saran yangbersifat kebijakan nasional kami sampaikan sebagai berikut:Bagian III (buku NKRI).indd 109 Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 109 13-Jan-15 12:18:42 PM

8.5.1. Politik Pembangunan Pro Spasial Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan kebhinekaan kondisi geografisnyaharus disadari oleh para pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, danyudikatif. Kondisi wilayah yang terdiri dari sekitar 13.466 pulau, 75% merupakanwilayah laut, terletak pada jalur yang potensial gempa namun kaya akan sumberdaya alam, sebaran penduduk tidak merata dlsb. seharusnya diikuti denganpola dasar pembangunan wilayah yang mencakup seluruh tumpah darahIndonesia dimanapun penduduk bermukim. Disinilah sebetulnya perlunyaPolitik Pembangunan yang pro spasial. Pola pembangunan antar Pulau Jawa,Bali, NTB dan NTT Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya harus jelas arah dan keterkaitannya satu dengan lainnya. Polapembangunan antar pulau tersebut juga harus jelas visi dan misinya yaitu untukmeningkatkan kesejahteraan bagi rakyat NKRI dimanapun mereka bermukim. Politik pembangunan ke depan selain meningkatkan PDB juga harus dibarengidengan sasaran kuantitatif untuk mengurangi ketimpangan spasial. Misalnyarasio dalam hal kontribusi PDB nasional antara Jawa dan Sumatera dengan pulau-pulau lainnya dalam 10 tahun ke depan menjadi 60:40. Politik pembangunan kedepan harus bisa mengantarkan pada kondisi dimana disparitas spasial antarpulau kesenjangannya semakin menipis. Jangan seperti sekarang ini peran Sumatera dan Jawa begitu dominan, yaitumengkontribusi hampir 80% dari PDB nasional, padahal luas wilayah daratnyahanya sekitar 32%. Dimensi politik pembangunan ke depan ( seharusnya bisadimulai 2014 yaitu RPJMN III) tidak cukup hanya pro growth, pro job, pro poor,dan pro environment, tetapi harus ditambah satu dimensi lagi yaitu pro spatial.Dibutuhkan peletakan sistem politik yang kondusif sehingga setiap rezimpemerintahan yang terbentuk secara demokratis, secara berkesinambungantetap bisa menjamin pola dasar pembangunan nasional yang pro spatial.Adanya wacana perlunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai payungbesar pembangunan negara yang bervisi ke depan, berkesinambungan danmenjangkau waktu setidaknya dalam 25 tahun perlu mendapat perhatian parapengambil keputusan nasional. Dengan demikian setiap Presiden terpilih darimanapun aspirasi politiknya tetap tunduk pada GBHN tersebut.8.5.2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur adalah penggerak utama mobilisasi modal, barang, manusiadengan segala aktifitasnya. Pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berupajalan, pelabuhan, bandara, listrik, telpon, saluran irigasi, waduk meupakanfaktor kunci untuk mengatasi disparitas spasial yang begitu timpang selama ini.Keterbatasan anggaran infrastruktur dalam APBN selama ini telah memerangkapsehinga terjadi stagnasi dalam pembangunan infrastruktur. Diperlukan upaya-upaya yang kreatif yang bersifat terobosan untuk mengatasi keterbatasandana pembangunan infrastruktur. Disparitas spasial dalam pembangunan110 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 110 13-Jan-15 12:18:42 PM

infrastruktur tidak saja terjadi di wilayah darat, tetapi juga infrastruktur diwilayah laut. Keterbatasan infrastruktur wilayah laut menyebabkan berbagaikomoditas pertanian dan perikanan yang melimpah dihasilkan di berbagai pulauterbengkalai dan akhirnya tidak bernilai ekonomi lagi. Kebijakan nasional yangterkait dengan kelembagaan, pendanaan, dan pengelolaan infrastruktur perludibenahi dan disesuaikan agar upaya mempercepat ketersediaan infrastrukturterutama di daerah-daerah terpencil seperti pulau-pulau terluar, wilayahperbatasan, dan daerah-daerah pedalaman lebih cepat terealisir.8.5.3. Ekoregion Basis Pengembangan Wilayah Sejauh ini politik pembangunan kita terlalu ekonomi-sentris. Politikpembangunansepertiituternyatamemberikandampakyangseriusterhadapdayadukung dan daya tampung wilayah. Banyak wilayah pengembangan baik berupakota, pusat industri, pusat pertambangan dan lain sebagainya menimbulkanbeban wilayah yang yang begitu berat sehingga berakibat terjadinya polusi,kerusakan lingkungan di daerah hinterland, sulitnya memperoleh air bersih, danlain sebagainya. Akibat-akibat negatif tersebut karena sejak awal pengembangansuatu wilayah tidak didasarkan pada informasi sejauh mana suatu wilayahmempunyai kemampuan daya dukung dan daya tampung. Pertimbangannyahanya sejauh memberikan keuntungan ekonomi maka dibangunlah suatuwilayah. Apalagi dalam era ekonomi yang sangat liberalistis saat ini, peranpemerintah seringkali terhanyut oleh kekuatan pemodal besar yang memangtujuannya yang terpenting adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Disinilah pemerintah dengan aparaturnya seharusnya berperan untukmenjaga kondisi dan fungsi lingkungan hidup agar tetap bisa berfungsi denganbaik bagi generasi mendatang. Bukankah akhir-akhir ini Presiden kita selalumenyampaikan bahwa pembangunan kita tidak saja harus pro growth, projob, dan pro poor, tetapi juga pro environment? Bahkan Presiden SBY dalampidatonya di KTT Rio+20 menyerukan perlunya dunia tidak menganut greeneconomy, tetapi green economy yaitu pembangunan yang mendasarkan pada3 pilar yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian sudah waktunyaIndonesia baik dalam tataran kebijakan maupun dalam implementasinya haruskonsisten menggunakan pertimbangan dimensi lingkungan sebagai salah satuparameternya. Ekoregion sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32tahun 2009 adalah wilayah geografis yang mempunyai kesamaan ciri iklim,tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yangmenggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.8.5.4. Peningkatan Peran Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada dasarnya merupakan perpanjangantangan dari aspirasi daerah, termasuk bagaimana daerah yang diwakilinya tidak Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 111Bagian III (buku NKRI).indd 111 13-Jan-15 12:18:42 PM

terlalu ketinggalan jauh tingkat kesejahteraannya dari wilayah-wilayah lainyang telah lebih maju pembangunannya. Memang harus diakui perjuangannyasecara politik, misalnya dalam memperjuangkan suatu Undang-Undang masihterganjal masalah peraturan yang membatasi hak anggota DPD untuk ikutmembahas suatu RUU. Namun dalam hal lainnya seperti memberikan masukanpengembangan suatu daerah atau antar daerah untuk mengurangi disparitasspasial seharusnya bisa lebih vokal dan efektif dibandingkan dengan anggotaDPR yang mewakili parpol. Apalagi akses terhadap informasi kewilayahan baikbersifat spasial maupun non spasial dapat diperoleh dengan mudah dari daerahmasing-masing. DPD belum menjadikan informasi kewilayahan sebagai alatyang powerful untuk mendukung tugas-tugasnya baik untuk menyampaikansikap politik yang pro wilayah, usulan-usulan pengembangan wilayah di daerah,maupun evaluasi kritis terhadap kebijakan dan implementasi pengembanganwilayah yang saat ini menimbulkan disparitas spasial yang timpang.8.5.5. Urgensi Informasi Geospasial Setiap pembangunan wilayah yang memanfaatkan berbagai sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan,maupun pengendaliannya, faktor ketersediaan informasi geospasial yang andalmerupakan prasyarat. Wilayah yang belum/kurang dikembangkan sepertipulau-pulau terluar, wilayah perbatasan, dan lain sebagainya. pada umumnyaberkorelasi langsung dengan keterbatasan informasi geospasial yang ada. Di sisilain daerah yang telah berkembang jauh seperti Jawa atau daerah perkotaanjustru dari waktu ke waktu informasi geospasialnya selalu dimutakhirkan dandidetailkan. Akibatnya pembangunan ekonomi dengan segala infrastrukturnyapada daerah-daerah padat pemukiman semakin cepat, sedangkan daerahpedalaman, pulau terluar, daerah perbatasan semakin tertinggal. Kondisi inilahyang menyebabkan disparitas spasial antar Jawa dan luar Jawa, antara Kota danDesa, antara pulau besar dan pulau terluar, antara dimensi darat dan dimensilaut, dari waktu ke waktu semakin timpang. Dengan adanya Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai amanat dariUndang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, seharusnyaBIG menjadi inisiator dan motor dalam memobilisasi kapasitas nasional yangterkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial. Penyelenggaraaninformasi geospasial nasional yang andal harus menjadi masukan pertamadan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan yang terkait denganpengembangan wilayah. Dalam kaitannya dengan mengurangi disparitas spasialperan BIG untuk memobilisasi adanya informasi spasial harus nyata, terukur, danjelas indikatornya . Visualisasi yang menarik adanya disparitas spasial yang sangattimpang dalam wilayah nasional dan analisisnya yang akurat, serta kemungkinanpengembangan wilayah yang saat ini belum berkembang (terutama kawasantimur Indonesia) sesuai karakteristik geografisnya merupakan tantangan BIG112 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 112 13-Jan-15 12:18:42 PM

dan sekaligus kontribusi yang berharga bagi upaya menjaga keutuhan NKRI.Visualisasi dalam wujud Peta Disparitas Spasial yang selalu dimutakhirkan akanmenjadi salah satu informasi yang sangat berharga bagi legislatif dan eksekutifuntuk mengkoreksi politik pembangunan selama ini yang tidak pro spasial.8.6. Penutup Hari Ulang Tahun ke 67 Kemerdekaan Republik Indonesia baru sajakita peringati. Keberhasilan dari kemerdekaan yang direbut dengan segalapengorbanan oleh para pendahulu kita, patut kita syukuri. Bagi generasipenerus sudah seharusnya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada parapendiri bangsa dan para pahlawan yang telah berjasa merebut kemerdekaandan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekurangan dancapaian-capaian yang belum memenuhi cita-cita kemerdekaan sebagaimanatercantum dalam Pembukaan UUD 1945 perlu terus diperjuangkan oleh generasipenerus. Salah satu kekurangan yang perlu dicermati dan secara terpola sertaterprogram untuk diatasi adalah adanya masalah disparitas spasial antar wilayahyang tajam. Ketimpangan yang tajam dalam dimensi spasial tentu saja akanmenimbulkan berbagai komplikasi masalah yang mengancam keutuhan NKRI,karena akan mengusik salah satu pilar utama bernegara yaitu keadilan sosial.Data yang ada menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan spasial yang tajamdalam tingkat kesejahteraan masyarakat antara P. Jawa dan luar Jawa, Kota danDesa, pulau besar dan pulau kecil. Hal ini terlihat dari pendapatan per kapita,ketersediaan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, indek pembangunanmanusia, sebaran penduduk kaya dan miskin dan lain sebagainya. Mengatasi masalah disparitas spasial tentu saja harus melalui pendekatanyang komprehensif dengan dukungan berbagai disiplin ilmu. Salah satupendekatan dan disiplin ilmu yang dapat memberikan masukan adalahilmu geografi. Pendekatan ini merekomendasikan beberapa masukan untukmengatasi disparitas spasial antar wilayah yang terjadi sampai saat ini. Masukanyang disampaikan lebih difokuskan pada tataran kebijakan untuk mengatasidisparitas spasial yang begitu timpang. Beberapa masukan yang menurut penulis sangat penting untuk diperbaikidalam kebijakan pembangunan wilayah selama ini adalah: reorientasi politikpembangunan yang lebih memihak pada pertimbangan spasial disampingdimensi lainnya yang telah lebih dahulu dijadikan pertimbangan. Hal pentinglainnya yang perlu dipertimbangkan adalah, peningkatan dan pemerataanpenyediaan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air, meningkatkan peran DewanPerwakilan Daerah sebagai penyambung lidah aspirasi daerah, digunakannyakonsep ekoregion sebagai basis pertimbangan pembangunan wilayah, danpeyediaan serta pendayagunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraanpembangunan wilayah. Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 113Bagian III (buku NKRI).indd 113 13-Jan-15 12:18:42 PM

Sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan dan komitmen globalmaka pembangunan wilayah dan antar wilayah harus mensinergikan 3 aspekyaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu redistribusi pembangunan danhasil-hasilnya di masa mendatang harus lebih mendapat perhatian, sehinggadisparitas spasial yang tajam saat ini secara berangsur-angsur akan berkurang.8.7. Daftar PustakaAcemoglu D, Johnson S, Robinson D, 2003, Understanding Prosperity and Poverty: Geography, Institutions and The Reversal of Fortune, Quarterly Journal of Economics.Badan Pusat Statistik, 2011, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Katalog BPS : 3101015, Jakarta.Badan Pusat Statistik, 2012, Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th.XV, BPS 2 Juli 2012, Jakarta.Badan Pusat Statistik, 2012, Berita Resmi Statistik No. 54/08/Th.XV, BPS 6 Agustus 2012, Jakarta.Kartasasmita G, 1997, Mewujudkan Masyarakat Indonesia Masa Depan : Suatu Tinjauan Khusus Mengenai Pembangunan Daerah dan Peran Perguruan Tinggi, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-15 Universitas Bengkulu, Bengkulu.Kompas, 2012, Daya Saing Indonesia, Harian Kompas, Jakarta.Kutscherauer A at al, 2010, Regional Disparities in Regional Development of The Czech Republic, VSB-Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Ostrava.Martisasi F, Suhartono, 2012, Infrastruktur Indonesia Yang Dibutuhkan tetapi Diabaikan, Harian Kompas , Jakarta.Saputra E, 2008, Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Wilayah di Indonesia, Diskusi Terbatas Insist-REMDEC, Yogyakarta.Sirojuzilam, 2009, Disparitas Ekonomi Regional dan Perencanaan Wilayah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi Regional pada Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.Venables AJ, Rethinking Economic Growth in a Globalizing World : An Economic Geography Lens,2009, Berlin Workshop Series 2009 : Spatial Disparities and Development Policy, The World Bank, Washington DC. 114 NKRI dari Masa ke Masa 13-Jan-15 12:18:43 PMBagian III (buku NKRI).indd 114

IX. ETNIS MARITIM DAN PERMASALAHANNYA Endang Susilowati9.1. Pendahuluan Indonesia merupakan sebuah negara perairan yang ditaburi oleh ribuanpulau. Tidak kurang dari 13.466 pulau terdapat di wilayah Indonesia. Luaswilayah perairan Indonesia kurang lebih 8 juta km2, yang terdiri dari laut teritorial,perairan pedalaman, perairan kepulauan dan ZEE. Disamping itu Indonesia masihmemiliki wilayah yurisdiksi di landas kontinen di luar 200 mil laut seluar 4.209km2. Sebagai sebuah negara perairan dengan wilayah yang sangat luas, sebagianpenduduk Indonesia tersebar di berbagai kawasan pesisir. Diperkirakan adasekitar 40 juta orang penduduk, tersebar di 4.735 desa pesisir yang sebagian diantaranya terletak di wilayah perkotaan. Desa-desa pesisir tersebut terutamaterkonsentrasi di wilayah pantai Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, danSelat Makassar. Sebagian besar penduduk di desa-desa pesisir itu merupakan  Jumlah pulau tersebut merupakan hasil survei dan verifikasi nama rupabumi tahun 2012 oleh TimNasional Pembakuan Nama Rupabumi berdasarkan Perpres Nomor 112 tahun 2006.  Asep Karsidi, Yurisdiksi Perairan Indonesia dalam Rangka Peningkatan Sumberdaya Manusia, dalambuku ini, 2012.  Djoko Pramono, op.cit., hlm. 16. Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 115Bagian III (buku NKRI).indd 115 13-Jan-15 12:18:43 PM

masyarakat yang masih tradisional, dengan strata sosial ekonomi dan tingkatpendidikan rendah. Mereka merupakan sebuah kelompok masyarakat yangterdiri dari berbagai suku atau etnis yang sebagian besar menggantungkankehidupannya pada laut. Bagi mereka laut bukan hanya merupakan sumberpenghidupan, tetapi juga merupakan penghubung (bukan pemisah) antara satuwilayah dengan wilayah lain dan antara satu etnis dengan etnis lainnya. Istilah etnis maritim perlu diperjelas batasan dan pengertiannya, karenabelum ada definisi yang eksplisit tentang istilah tersebut. Selain “etnis maritim”masih ada istilah lain yang juga biasa digunakan yaitu “komunitas maritim” dan“masyarakat maritim”. Makalah ini terutama bermaksud untuk mengetahui apadan siapa yang dimaksud dengan etnis maritim, serta apa saja permasalahanyang mereka hadapi.9.2. Etnis Maritim, Komunitas Maritim, Masyarakat Maritim Kata etnis berasal dari bahasa Yunani ethnos yang berarti “suku bangsa”atau “orang” atau “kelompok orang”. Menurut Koentjaraningrat, suku bangsaadalah kelompok manusia yang terikat pada kesadaran dan identitas “kesatuankebudayaan”, sementara kesadaran identitas seringkali (tetapi tidak selalu) jugadikukuhkan dengan kesatuan bahasa. Istilah etnis sendiri juga sering diartikansebagai kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai dannorma budaya yang mengindikasikan adanya kenyataan kelompok minoritasdan mayoritas dalam suatu masyarakat. Menurut Fredrick Barth, yang dimaksuddengan etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistemnilai budaya. Di dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah etnis didefinisikan sebagaikelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti ataukedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya.Sementara itu Ricardo Delgado dan Stefanis memperluas pengertian kelompoketnis menjadi kelompok sosial yang dapat tersusun atas ras, agama, atau asalnegara. Apakah yang dimaksud dengan etnis maritim? Mengacu pada beberapapengertian etnis di atas, maka istilah etnis maritim barangkali dapat didefinisikansebagai suatu kelompok masyarakat yang diikat oleh kesatuan tempat tinggal,asal-usul, adat-istiadat, dan bahasa, yang pada umumnya menggantungkansepenuhnya atau sebagian terbesar kehidupan ekonominya pada pemanfaatansumber daya laut. Kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai etnismaritim adalah suku Bajau/Bajo yang antara lain mendiami perairan di sebelahtimur Selat Makassar, pantai timur Kalimantan, pulau Alor dan sekitarnya,  Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 267.  Fredrick Barth, Kelompok Etnik dan Batasannya (Jakarta: UI Press, 1988).  Ricardo Delgado dan Stefanis. Critical Race Theory: an Introduction. (New York: New YorkUniversity Press, 2001).116 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 116 13-Jan-15 12:18:43 PM

kepulauan Banggai, kepulauan Togian di Teluk Tomini, kepulauan Bacan,Kepulauan Sulu, dan lain-lain; suku Orang Laut di Selat Malaka dan perairanSumatra Timur, sekitar Pulau Belitung (dikenal juga dengan sebutan OrangAmeng Sewang) dan Orang Laut di sekitar Pulau Bangka yang dikenal dengansebutan Orang Sekak. Orang Laut yang berlabuh dan mendiami pesisir pantaiKalimantan Selatan selanjutnya dikenal sebagai Orang Banjar; yang mendiamipesisir pantai Sulawesi Selatan dikenal sebagai Orang Bugis; yang mendiamiPulau Irian dikenal sebagai Orang Tabati; dan yang mendiami Pulau Sumbawa,terutama di sekitar Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai Orang Mbojo. Selain itumasih ada Suku Mandar, Makassar, Buton, Sangir, Talaud, dan Madura yang jugadikenal sebagai etnis maritim. Sedikit berbeda dengan pengertian etnis, yang dimaksud dengankomunitas (community) adalah sekelompok orang yang berinteraksi danhidup berdampingan karena adanya kesamaan nilai-nilai yang dianut, tempattinggal, dan kepercayaan, serta memiliki kohesi sosial. Sementera itu menurutSoerjono Soekanto, yang dimaksud dengan komunitas adalah sebuah kelompokyang hidup bersama sedemikian rupa, sehingga mereka merasakan bahwakelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yangutama.10 Berdasarkan pengertian tersebut, kelompok masyarakat yang dapatdikategorikan sebagai komunitas maritim antara lain adalah komunitas nelayan,komunitas bakul/pedagang ikan atau penjual hasil laut, komunitas pengolahhasil laut (misal pembuat ikan asin atau terasi), komunitas pelayar baik pengusahamaupun pekerja transportasi laut, komunitas pembuat perahu, dan lain-lain. Menurut Oxford Dictionaries setidaknya ada dua definisi masyarakat. Definisiyang pertama adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam komunitasyang teratur, misalnya kelompok orang yang hidup di sebuah negara atau wilayahtertentu dan memiliki kebiasaan bersama, hukum, dan organisasi. Definisi kedua adalah sebuah organisasi atauklub yang dibentukuntuk tujuanatau kegiatan tertentu. Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompokmanusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran,perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaantersebut, manusia kemudian berinteraksi dengan sesama mereka berdasarkankemaslahatan.11 Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka kelompok masyarakat yangbisa dikategorikan sebagai masyarakat maritim antara lain adalah kelompoknelayan beserta kelompok lain yang terkait, serta kelompok orang-orang yang  Djoko Pramono, op.cit., hlm. 131-133.  Ibid., hlm. 134-135.  Lihat Ensiklopedi Bebas Wikipedia. 10 Soerjono Soekanto, Sosiologi. Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 162. 11 Lihat Ensiklopedi Bebas Wikipedia. Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 117Bagian III (buku NKRI).indd 117 13-Jan-15 12:18:43 PM

meskipun tidak berdomisili di wilayah pantai atau pesisir tetapi menggantungkankehidupannya kepada aktivitas kemaritiman, seperti misalnya kelompok marinir,kelompok buruh bongkar muat kapal/perahu di pelabuhan, para pelakuekspedisi muatan kapal laut, para pelaku wisata bahari, para pelaku industri danjasa maritim (misal industri perkapalan yang meliputi indusrti galangan kapal,penunjang galangan kapal, bangunan lepas pantai), dan sebagainya. Secara umum sebenarnya semua kelompok masyarakat, baik yangmerupakan pelaku langsung berbagai aktivitas kemaritiman maupun parapelaku tidak langsung/para pendukung dan pemerhati bidang kemaritimandapat dikategorikan sebagai masyarakat maritim. Namun, oleh karena luasnyapengertian tersebut, makalah ini hanya akan memusatkan perhatian pada etnismaritim saja, khusunya Orang Laut atau Suku Bajau.9.3. Orang Laut dan Suku Bajau: Suku Pengembara Laut Lingkungan hidup yang sangat dekat dengan laut telah mendorongpenduduk pantai untuk mengembangkan cara hidup yang bersifat maritim.Meskipun demikian tidak semua penduduk di kawasan pesisir memanfaatkanlaut untuk kelangsungan hidup mereka. Atau sebaliknya orang-orang yangmenggantungkan hidupnya pada pekerjaan yang berhubungan erat denganlaut, belum tentu bermukim di wilayah pantai atau pesisir. Sebagai contoh,penduduk Desa Ara di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang terkenalsebagai ahli pembuat perahu, tetapi lebih memilih untuk tinggal di darat.12 Sejarah mencatat setidaknya ada 3 (tiga) kelompok etnis yang merupakanpengembara laut (sea nomads) atau yang dikenal sebagai “orang laut”, yaitusuku Moken di Kepulauan Mergui (perairan Birma), Orang Laut di KepulauanRiau-Lingga, dan Suku Bajau yang tersebar di sebagian besar wilayah perairanIndonesia bagian timuu.13 Mereka merupakan kelompok masyarakat yang tidakhanya bermukim di wilayah perairan, tetapi juga menggantungkan seluruhkehidupannya pada kekayaan hayati laut. Cara hidup ketiga etnis ini mirip satusama lain, bahkan diduga mereka memiliki nenek moyang yang sama. Namun,di dalam makalah ini suku Moken tidak akan dibicarakan karena mereka bukantermasuk bagian dari bangsa Indonesia. Orang Laut merupakan suku bangsa yang bertempat tinggal di dalam perahuserta hidup mengembara di perairan Provinsi Riau dan pantai Johor Selatan.14Di berbagai wilayah di Indonesia, Orang Laut masih merupakan komunitas 12 Adrian B. Lapian, Orang Laut,Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX(Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), hlm. 77. 13 Akifumi Iwabuchi, “Marine Culturology”. Bahan Kuliah pada Tokyo University of Marine Scienceand Technology. Diakses dari www.soi.wide.ad.jp/class/20090061/...for.../ 20090061-03-2in1.pdf.Dikunjungi pada 4 Juli 2012. Lihat juga Muhammad Ridwan Alimuddin, Mengapa Kita (Belum) CintaLaut? (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), hlm. 11. 14 Adrian B. Lapian, op. cit., hlm. 78.118 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 118 13-Jan-15 12:18:43 PM

yang koheren. Mereka adalah kelompok-kelompok kecil yang tersisa dan cukupberanekaragam, tetapi semuanya hidup bersimbiosis dengan laut. Dari lautlahmereka mendapatkan semua bahan makanan.15 Dalam sejarah perekonomianIndonesia, Orang Laut pernah memainkan peran penting. Mereka adalah parapedagang tripang dan sarang burung walet yang merupakan produk eksporbernilai tinggi. Kecuali itu mereka juga pernah mengambil bagian dalamaktivitas pelayaran antar pulau dengan perahu-perahu layar mereka, dan hinggakini sebagian besar dari mereka tetap merupakan nelayan-nelayan yang gigih.Artinya, mereka juga ikut menopang perekonomian Indonesia. Namun demikian, Orang Laut di wilayah Indonesia ternyata dimasukkandalam kategori “suku terasing”, sedangkan di wilayah Malaysia dianggap sebagaikelompok “orang asli”. Istilah “orang laut” atau pengelompokan mereka sebagai“suku terasing” maupun “orang asli” jelas mengandung arti pejoratif, sepertihalnya sebutan “orang dusun” untuk orang-orang yang bermukim di wilayahpedesaan atau “orang gunung” untuk orang-orang yang bermukim di wilayahpegunungan. Etnis maritim lainnya adalah suku Bajau,16 yang tersebar di hampir seluruhwilayah perairan Indonesia, bahkan hingga ke beberapa perairan negara tetanggaseperti Malaysia dan Filipina. Menurut A.B. Lapian, nama Bajau semula dipakaisebagai sinonim bagi Orang Laut di wilayah perairan Riau-Lingga.17 Nama Bajauatau Bajo, seperti halnya nama Orang Laut, sebenarnya merupakan nama yangdiberikan oleh orang di luar suku tersebut. Menurut François-Robert Zacot,18orang Bajau menyebut diri mereka dengan istilah sama (berasal dari kata sasamayang merupakan kependekan dari kata “sama-sama”).19 Istilah sama hanyadigunakan di antara sesama suku Bajau sendiri. Apabila berbicara dengan oranglain yang bukan dari kalangan suku Bajau, mereka akan menggunakan kata Bajountuk menunjukkan siapa diri mereka. Orang-orang Bajau menyebut orang laindi luar suku mereka dengan sebutan bagai (orang asing). Bagi orang Bajau, bagaiadalah semua masyakatan pada umumnya selain orang Bajau itu sendiri.20 15 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya 2: Jaringan Asia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2005), hlm. 88. 16 Di kawasan Timur Indonesia suku Bajau disebut juga Orang Bajo atau Suku Bangsa Bajo, di kawasanBarat Indonesia mereka disebut Rakyat Laut, Orang Laut, atau Suku Laut; sedangkan di wilayah JohorMalaysia, suku Bajau disebut Orang Kuala dan Orang Laut. Sementara Orang Bajau, Suku Asli, SamaBajau,Sama di Laut, Bajau Laut, Orang Samal, atau Samal Bajau Laut menjadi panggilan khas bagimereka di wilayah Sabah, Brunai Darussalam dan Filipina. 17 Adrian B. Lapian, op. cit.,hlm. 80. 18 François-Robert Zacot adalah seorang antropolog berkebangsaan Perancis yang bersama isterinyamelakukan penelitian tentang kehidupan suku Bajau di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, KabupatenPohuwato, Provisnsi Gorontalo. Mereka tinggal bersama suku Bajau di Torosiaje lebih dari setahun.Mereka bahkan sudah dianggap Sama Bajo atau orang Bajo, bukan bagai (bukan Bajo/orang asing). 19 François-Robert Zacot, Orang Bajo: Suku Pengembara Laut. Diterjemahkan oleh Fida Mulyono-Larue dan Ida Budi Pranoto (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 241. 20 Ibid., hlm. 243. Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 119Bagian III (buku NKRI).indd 119 13-Jan-15 12:18:43 PM

Kini nama Bajau lebih dikenal di wilayah Indonesia bagian timur. Pemukimansuku Bajau dapat dijumpai di perairan Selat Makassar (di Pulau Laut danpantai timur Kalimantan sekitar Bontang), di Teluk Bone (di Pulau Bajo-e yangberhadapan dengan Watampone), di daerah Nusa Tenggara Timur (Pulau Alordan sekitarnya), di kepulauan Banggai di sebelah timur Sulawesi, di teluk Tomini(terutama di kepulauan Togian dan di Torosiaje), di Maluku Utara (kepulauanBacan dan Halmahera), di perairan Laut Sulawesi (baik di pantai Sulawesi Utara,Kalimantan Timur hingga Sabah Timur, maupun Kepulauan Sulu).21 Tidak berbeda dengan Orang Laut, Suku Bajau juga merupakan parapengembara laut yang sangat tangguh. Sebagian dari mereka tinggal di dalamrumah perahu yang disebut leppa atau lepa-lepa22 dan sebagian lainnya tinggal dirumah-rumah yang didirikan di atas air atau di tepian pantai. Mata pencaharianmereka yang utama adalah penangkap ikan/nelayan. Setiap hari mereka berlayarke tengah laut, menuju tempat yang menurut pengalaman mereka terdapatbanyak ikan. Berkaitan dengan hal itu maka perpindahan orang Bajau dari satuwilayah perairan ke wilayah perairan lainnya sangat dipengaruhi oleh daur atausiklus penangkapan ikan.23 Sebagai contoh, pada saat bulan purnama dan airpasang penuh maka air laut akan memenuhi beting-beting karang yang biasanyakering. Bersamaan dengan itu, berbagai jenis ikan dari kedalaman laut yang lebihdalam akan memasuki kawasan beting karang. Pada saat itulah perahu-perahunelayan Bajau berdatangan dari berbagai penjuru dan berkumpul di sekitar betingkarang untuk melakukan penangkapan ikan. Pada saat yang lain, ikan-ikan darijenis lain yang berada di tempat berbeda akan menjadi sasaran penangkapannelayan Bajau; atau ketika air laut sedang mencapai titik surut terendah danjenis ikan lain berkumpul di daerah beting, maka nelayan Bajau akan kembaliberpindah ke daerah beting. Begitu seterusnya sehingga perpindahan orangBajau sebenarnya mengikuti pola tertentu. Kecuali dipengaruhi oleh sikluspenangkapan ikan, pengembaraan Suku Bajau juga dipengaruhi oleh arah angindan derasnya arus di suatu wilayah perairan.24 Orang Laut dan Suku Bajau menggantungkan seluruh kehidupannya kepadalaut. Bagi mereka laut bukan hanya merupakan “desa” tempat mereka lahir danmenetap hingga akhir hayat. Laut juga merupakan tempat mereka mengadunasib dan menggantungkan seluruh harapan. Meskipun laut begitu dekat dansangat akrab dengan mereka, namun Suku Bajau sadar benar bahwa“bila dayungkering, maka keranjang juga kering” atau “bila ikan tidak makan umpan makatuannya juga tidak makan”.25 Oleh karena itu pekerjaan Suku Bajau sepanjang 21 Adrian B. Lapian, loc. cit. 22 François-Robert Zacot, op.cit., hlm. 127. 23 Adrian B. Lapian, op. cit., hlm. 92. 24 Ibid. 25 François-Robert Zacot, op.cit., hlm. 395.120 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 120 13-Jan-15 12:18:43 PM

hidupnya adalah mendayung perahu dan menangkap ikan, alias menjadi nelayan.Dengan demikian Orang Laut dan Suku Bajau dapat dikategorikan baik sebagaietnis maritim, komunitas maritim, maupun masyarakat maritim.9.4. Para “Penjaga Laut” Sebagai salah satu kelompok masyarakat yang mengandalkan laut sebagairumah sekaligus tempat menggantungkan semua harapan, suku Bajau jelastidak dapat dipisahkan dari laut. Meskipun ada sebagian dari mereka yangterpaksa “mendarat” namun laut tetap menjadi bagian yang sangat pentingdalam kehidupan mereka. Apabila kebanyakan dari kita saat ini sedang berusahamengubah mindset untuk dapat menerima laut sebagai halaman depan rumahkita, Suku Bajau sudah sejak zaman dahulu menjadikan laut tidak hanya sebagaihalaman depan, tapi juga halaman samping dan belakang rumah mereka.Artinya, laut adalah segalanya bagi Suku Bajau. Ibaratnya hidup dan mati merekasangat tergantung pada laut. Laut juga dianggap sebagai cermin dari kehidupanmasa lalu, kekinian, dan harapan masa depan. Laut adalah kawan, jalan, danpersemayaman leluhur. Mereka menghormati dan menjaga laut sedemikianrupa sehingga tidak berlebihan apabila Suku Bajau disebut sebagai simbol“garis pertahanan terakhir” hubungan manusia dengan laut, yang hidup dalamharmoni.26 Seorang anak Suku Bajau sejak lahir sudah diperkenalkan pada laut.Mereka harus bisa secepatnya beradaptasi dengan laut yang akan menjadibagian penting dalam hidup mereka. Anak-anak usia sekolah dasar sudahbiasa membawa sampan kecil untuk bermain dengan teman-teman merekaatau belajar menangkap ikan di sekitar rumah panggung mereka. Perkenalandengan laut berjalan seiring dengan bertambahnya usia seorang anak Bajau.Makin besar seorang anak makin luas pengetahuannya tentang laut dan potensiyang terkandung di dalamya. Mereka juga semakin memahami arti penting lautbagi kehidupan mereka. Ketika dewasa orang Bajau telah menjadi seseorangyang memahami dengan baik apa yang boleh dan tidak boleh mereka perbuatterhadap laut, apa yang harus dan tidak perlu dilakukan terhadap laut, rumahmereka. Suku Bajau juga memiliki filosofi tentang kesakralan laut berbunyi,Papu manak ita lino bake isi-isina, kitanaja manusia mamikira bhatingga koleknamangelolana. Artinya, Tuhan telah memberikan dunia ini dengan segala isinya,manusia memikirkan bagaimana cara memperoleh dan mempergunakannya.27Oleh karena itu, suku Bajau melestarikan sumber daya laut antara lain dengan caraikut serta menanam bakau di kawasan pesisir pantai, seperti yang terjadi di Sinjai 26 Muhammad Ridwan Alimuddin, op.cit., hlm. 12. 27 “Kearifan Lokal Manusia Perahu. Diakses dari http://www.koran-jakarta.com. Dikunjungi padatanggal 3 Juli 2012 Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 121Bagian III (buku NKRI).indd 121 13-Jan-15 12:18:43 PM

Timur, Sulawesi Selatan. Sepanjang pantai Sinjai Timur ditanami bakau hinggasekitar 800 meter ke arah laut. Menurut Munsi Lampe, seorang antropolog dariUniversitas Hasanuddin, upaya penanaman hutan bakau tersebut merupakanstrategi mitigasi bencana, terutama untuk mencegah terjadinya erosi dan abrasipantai, serta menahan badai dan angin kencang dari arah laut. Pengetahuantentang penanaman pohon bakau tersebut konon merupakan kearifan lokalyang telah dilakukan sejak para pendahulu mereka dan merupakan hasil darisuatu proses yang panjang dalam menghadapi tantangan alam.28 Kecuali itusuku Bajau juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian terumbukarang sebagai penyangga ekosistem bawah laut, seperti di KabupatenWakatobi.Dalam menangkap ikan banyak nelayan Bajau memilih mengunakan jaringatau jala berukuran besar, sehingga hanya ikan-ikan berukuran besar saja yangtertangkap. Contoh kearifan lokal lainnya dijumpai pada nelayan Bajau di Taka, Bonerate.Suku Bajau di sana sangat menyadari perlunya menjaga kelestarian sumberyang menjadi tumpuan pemenuhan nafkah mereka. Untuk mengambil ikanatau sumber hayati laut lainnya sudah ditentukan waktu dan peralatan yangdigunakan, daerah tempat operasi penangkapan, dan lain-lain. Misalnya, padabulan Januari sampai pada Maret nelayan Bajau biasanya menyelam untukmengambil tripang; bulan Juli dan Agustus mereka mengambil kima dan jeniskerang lainnya; pada bulan September hingga Desember sebagian dari merekaakan memancing dan sebagian lainnya menangkap ikan dengan pukat danjaring. Bulan April merupakan masa istirahat karena pada waktu itu adalah masapancaroba sehingga sering terjadi gelombang besar. Di saat tidak melaut paranelayan Bajau biasanya menggunakan waktu untuk memperbaiki peralatantangkap mereka.299.5. Permasalahan yang Dihadapi Bagi suku Bajo, tradisi melaut sudah menyatu dalam kehidupan sosial,budaya, dan ekonomi mereka. Hidup di atas perahu atau perkampunga laut danmencari kehidupan di laut telah membangun tradisi mereka sebagai manusialaut. Mereka sangat teguh berpegang pada tradisi nenek-moyang untuk tetaptinggal di laut, meski dengan rumah darurat yang tidak layak huni. Suku Bajauyang masih bertahan di laut merupakan salah satu kelompok masyarakattradisional yang hidup dengan cara sangat berbeda dengan kebanyakan sukubangsa di Indonesia. Mereka jarang atau bahkan tidak pernah berinteraksidengan masyarakat kota dan desa yang serba teratur. Suku-suku semacam ini 28 Sudirman Saad, Bajo Berumah di Nusantara (Jakarta: Coremap II, 2009), hlm. 51. 29 Munsi Lampe, “Pengelolaan Laut Kawasan Terumbu Karang dalam Perseptif Budaya Bajo (KasusTaka Bonerate, Sulawesi Selatan)”. Makalah disajikan dalam Rapat Pembahasan Buku atas kerjasamaCV Mareto Agri Persada dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, Juli 2008. Lihat jugaSudirman Saad, op. cit., hlm. 73-74.122 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 122 13-Jan-15 12:18:43 PM

seringkali dipandang dengan sikap ambivalen. Di satu sisi mereka dilihat sebagaikelompok masyarakat yang masih “liar” dan “tidak berbudaya”, tetapi di lain sisimereka ditakuti dan dianggap memiliki sifat magis.30 Cara hidup yang sangatdekat dengan alam sekitar telah memberi mereka pengetahuan yang lebihbaik tentang tumbuh-tumbuhan atau hewan yang dapat dimanfaatkan untukmenyembuhkan penyakit, sehingga dukun mereka sering dianggap lebih hebatdan memiliki kekuatan magis. Semua “keanehan” dalam pandangan masyarakatmodern itulah yang kemudian melahirkan stigma “suku terasing” bagi kelompokmasyarakat seperti suku Bajau. Akibatnya mereka dianggap perlu untuk dibinadan“dibudayakan”. Salah satu upaya pemerintah untuk memudahkan pembinaanterhadap suku Bajau yang berada di wilayah perairan Indonesia adalah dengan“mendaratkan” mereka. Masyarakat Bajau diupayakan untuk hidup di darat danmemiliki rumah ataupun kebiasaan seperti masyarakat lainnya. Berkaitan denganhal itu, suku Bajau menghadapi dua permasalah, yaitu permasalaha sosial budaya(penyesuaian diri dengan lingkungan baru) dan permasalahan sosial ekonomiseperti yang dialami oleh kebanyakan kaum nelayan di Indonesia.Permasalahan Sosial Budaya Suku Bajau biasa menghabiskan lebih dari 90 % waktunya di laut, sisanyadimanfaatkan untuk mencari kebutuhan mereka di darat. Secara turun temurun,masyarakat Bajau sudah terbiasa hidup dengan lingkungan laut sepertiguncangan-guncangan ombak dan terpaan angin kencang. Mereka telahmenyatu dengan semua itu secara harmonis. Kehidupan di darat yang sangatberbeda membuat mereka tidak mudah untuk menyesuaikan diri. Sebagaicontoh, ketika masih bermukim di perkampungan Bajau di laut, orang Bajaujarang berjalan kaki karena mereka lebih banyak menggunakan perahu untukbepergian dari satu tempat ke tempat lain. Kalaupun ada jalan “darat” (biasanyaberupa jembatan kecil terbuat dari papan) yang menghubungkan antara rumahyang satu dengan rumah lainnya, jaraknya tidak panjang. Apalagi bagi masyarakatBajau yang hidup dalam lepa-lepa dan hampir tidak pernah mengenal daratan.Kaki dan badan mereka betul-betul telah menyesuaikan dengan kondisi lepa-lepa yang sempit dan rendah. Sementara itu di darat mereka harus lebih banyakberjalan dari satu tempat ke tempat lain. Kebiasaan yang sangat berbeda itu tentumendatangkan persoalan fisik yang serius, terutama bagi masyarakat Bajau yangsudah lanjut usia. Permasalahan psikis juga dapat muncul karena kerinduan pada kehidupan dilaut. Jiwa bahari yang bersemayam di dalam diri orang Bajau membuat merekaselalu ingin kembali ke perkampungan di laut. Sejak ada gagasan merumahkanwarga Bajau yang memilih beranak pinak di atas air, pemerintah mencari solusi 30 Adrian B. Lapian, op. cit., hlm. 78. Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 123Bagian III (buku NKRI).indd 123 13-Jan-15 12:18:43 PM

dengan menawarkan bangunan rumah di darat. Salah satu contoh adalah DesaTorosiaje Darat, persis di poros Popayato, di trans Sulawesi. Pada tahun 1982pemerintah menyediakan rumah dan kebun untuk bercocok tanam. Namuntampaknya tidak banyak warga Bajau yang bisa bertahan. Mereka yang padaawalnya bersedia pindah, perlahan lahan meninggalkan daratan dan kembalike laut. Rumah rumah semacam rumah transmigrasi pemberian pemerintah,ditinggalkan begitu saja.31 Keluarga Bajau yang terpaksa bertahan di daratsering meninggalkan rumah untuk berkumpul kembali dengan saudara-saudarayang tetap bermukim di laut. Mereka tinggal di darat hanya apabila kepala desamengumumkan bahwa akan ada kunjungan dari pemerintah.32 Persoalan sosial budaya yang lebih penting lagi adalah rendahnya tingkatpendidikan masyarakat Bajau. Sebagian besar anak-anak Bajau hanya lulusSekolah Dasar. La Ode Muharram yang melakukan penelitian terhadap etnisBajau di Desa Laut Mekar Bajo menyimpulkan bahwa 94 % anak-anak Bajau didesa tersebut putus sekolah dan sisanya hanya tamat SMU.33 Anak-anak Bajauharus membantu orang tua mencari nafkah di laut, sehingga mereka tidakdapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemiskinanmembuat anak-anak Bajau tidak mungkin menggapai masa depan yang lebihbaik dan membuat masyarakat Bajau pada umumnya terpinggirkan dari geliatpembangunan di negeri bahari ini.Permasalahan Sosial Ekonomi Meskipun laut kita terkenal luas dan kaya, pada kenyataannya masyarakatBajau yang hidup bergantung padanya sebagian besar masih berada di bawahgaris kemiskinan. Hal itu antara lain terlihat dari rumah-rumah suku Bajau, baikyang masih bertahan di laut maupun yang sudah “mendarat”. Secara kasat mataterlihat bahwa rumah-rumah orang Bajau di berbagai tempat terlihat sangatsederhana, kumuh, dan kotor. Tanpa mengesampingkan usaha pemerintah untukmeningkatkan kesejahteraan suku Bajau (salah satunya dengan menjadikankawasan pemukiman suku Bajau sebagai obyek wisata bahari, seperti yangterjadi di Wakatobi dan Torosiaje Laut), kenyataan di depan mata kita adalahbahwa sebagian besar suku laut itu masih sangat miskin dan jauh dari perhatianpemerintah. Orientasi budaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber dayalaut di perairan dangkal sebenarnya telah ikut mempengaruhi terbangunnyakonsepsi ekonomi masyarakat Bajau yang berbasiskan ekonomi rumah tangga 31 Iman Brotoseno ,“Perkampungan Suku Bajo – Torosiaje “. Diakses dari blog.imanbrotoseno.com/?p=1600. Dikunjungi pada tanggan 2 Juli 2012. 32 François-Robert Zacot, passim. Lihat juga “Potret Bajo Torosiaje, Tetap Bertahan Di Atas Laut”.Diakses dari www.denun.net/potret-bajo-torosiaje... Dikunjungi pada tanggal 2 Juli 2012. 33 Arif Ramdan “Lebih Dekat dengan Etnis Bajo”. Diakses dari http://arif-ramdan.blogspot.com/2007/07/25. Dikunjungi pada tanggal 3 Juli 2012.124 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 124 13-Jan-15 12:18:43 PM

sebagai unit produksi yang bersifat subsisten. Pada awalnya mereka hanyamengenal budaya “petik dan makan” untuk memenuhi kebutuhan subsistensimereka. Namun karena bahan kebutuhan hidup lainnya seperti beras, gula,garam, dan solar harus dibeli, maka konsep “petik dan makan” tentu tidak dapatdipertahankan lagi, sehingga dikembangkan menjadi konsep “petik dan jual”.Dalam hal ini hasil penjualan ikan tangkapan selain untuk dimakan juga untukdijual sehingga mereka dapat membeli kebutuhan pokok lainnya dan keperluanoperasi penangkapan berikutnya. Konsep berikutnya, yaitu “petik, olah, dan jual”,belum mampu dilakukan oleh suku Bajau. Konsep terakhir ini biasanya hanyadapat dilakukan oleh para pedagang pengumpul atau koordinator penjualanhasil tangkapan.34 Kecuali kurang memiliki kemampuan mengolah dan memasarkan hasiltangkapan, kebiasaan hidup boros dengan menghabiskan semua penghasilansekaligus juga semakin memperparah kemiskinan nelayan Bajau. Merekaberanggapan bahwa laut telah menyediakan semua yang mereka butuhkan danmereka dapat mengambilnya hampir setiap saat. Kemudahan untuk mendapatkan kebutuhan subsistensi itu membuat merekatidak mengembangkan kebiasaan berhemat atau menabung.35 Oleh karenanyamereka juga tidak memiliki cukup modal produksi untuk meningkatkankesejahteraan hidup, selain hanya mengandalkan tenaga saja. Meskipun nelayanhidup di tengah sumberdaya laut yang melimpah, namun menurut Haerumanmasyarakat nelayan merupakan lapisan masyarakat yang paling miskin diIndonesia.36 Bahkan, menurut Sediono Tjodronegoro (1987), dibandingkandengan golongan petani kecil, golongan nelayan kecil jauh lebih miskin.37Ketidakberdayaan nelayan Bajau menghadapi tuntutan kebutuhan hidupseringkali membuat mereka terjerat hutang yang hanya bisa mereka dibayardengan tenaga. Posisi ekonomi yang sangat lemah itu membuat sebagian besarnelayan Bajau sulit untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan.9.6. Penutup Indonesia adalah negara bahari dengan perairan yang sangat luas dansumber daya laut melimpah. Penduduk Indonesia pun terdiri dari beragam sukubangsa dengan kekhasan masing-masing. Itu semua merupakan modal dasarbagi bangsa ini untuk menjadi bangsa besar yang dapat menempatkan dirisejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebagai bangsa maritim yang dulu pernah jaya dan memiliki pengaruh luas 34 Sudirman Saad, op. cit., hlm. 72. 35 François-Robert Zacot, passim. 36 Herman Haeruman Js., Pengelolaan Lingkungan Laut, Debur Lautan Kita (Jakarta: Meneg KLH,1987), hlm. 2. 37 Chalida Fachruddin, “Etos Kerja Nelayan Melayu” dalam M. Arif Nasution, dkk. (editor), Isu-isuKelautan. Dari Kemiskinan hingga Bajak Laut (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 82. Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 125Bagian III (buku NKRI).indd 125 13-Jan-15 12:18:43 PM

hingga ke berbagai negara tetangga, sungguh merupakan suatu ironi bila sukubangsa atau etnis maritim yang notabene merupakan “penjaga laut” kita, kinijustru hidup dalam keterbelakangan, ketertinggalan, dan keterpurukan secarasosial ekonomi; dan bahkan juga sosial budaya. Uluran tangan pemerintah dankita semua yang mempunyai komitmen terhadap kemajuan suku bangsa bahariini sungguh sangat diperlukan. Memaksa etnis maritim seperti Orang Laut atau Suku Bajo untuk menjauh darilaut adalah tindakan sia-sia. Hal itu bahkan hanya akan mendatangkan konflikberkepanjangan. Sebaliknya, melibatkan mereka untuk memelihara laut dansegenap habitat yang ada di dalamnya bukan sesuatu yang mustahil, walaupuntentu saja tidak mudah. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, OrangLaut dan Suku Bajo pada akhirnya tentu harus dapat hidup lebih terbuka dandapat berinteraksi dengan kehidupan modern.9.7. Daftar PustakaAlimuddin, Muhammad Ridwan. 2004. Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut?. Yogyakarta: Penerbit Ombak.Antara News.com. Selasa, 24 Februari 2009.Barth, Fredrick. 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UI Press.Brotoseno, Iman. “Perkampungan Suku Bajo – Torosiaje “. Diakses dari blog.iman brotoseno.com/?p=16. Dikunjungi pada tanggan 2 Juli 2012.Cribb, Robert dan Michele Ford (editor). 2009. Indonesia beyond the Water Edge. Managing an Archipelagic State. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.Delgado, Ricardo dan Stefanis. 2001. Critical Race Theory: an Introduction. New York: New York University Press.Ensiklopedi Bebas Wikipedia.Fachruddin, Chalida. 2005. “Etos Kerja Nelayan Melayu” dalam M. Arif Nasution, dkk. (editor), Isu-isuKelautan.DariKemiskinanHinggaBajakLaut.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Haeruman Js, Herman. 1987. Pengelolaan Lingkungan Laut, Debur Lautan Kita. Jakarta: Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.Iwabuchi, Akifumi. “Marine Culturology”. Bahan Kuliah pada Tokyo University of Marine Science and Technology. Diakses dari www.soi.wide.ad.jp/class/ 20090061-03-2in1.pdf.Dikunjungi pada 4 Juli 2012.Kearifan Lokal Manusia Perahu. Diakses dari http://www.koran-jakarta.com. Dikunjungi pada tanggal 3 Juli 2012.Koentjaraningrat. 1983. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.Kompas, 8 Februari 2012. 126 NKRI dari Masa ke Masa 13-Jan-15 12:18:43 PMBagian III (buku NKRI).indd 126

Lampe, Munsi. “Pengelolaan Laut Kawasan Terumbu Karang dalam Perseptif Budaya Bajo (Kasus Taka Bonerate, Sulawesi Selatan)”. Makalah disajikan dalam Rapat Pembahasan Buku atas kerjasama CV Mareto Agri Persada dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, Juli 2008.Lapian, Adrian B. 2009. Orang Laut,Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Jakarta: Komunitas Bambu.Lombard, Denys. 2005. Nusa Jawa: Silang Budaya 2: Jaringan Asia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Potret Bajo Torosiaje, Tetap Bertahan Di Atas Laut. Diakses dari www.denun.net /potret-bajo-torosiaje... Dikunjungi pada tanggal 2 Juli 2012.Pramono, Djoko. 2005. Budaya Bahari. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.Ramdan, Arif. “Lebih Dekat dengan Etnis Bajo”. Diakses dari http://arif-ramdan. blogspot. com /2007/07/25. Dikunjungi pada tanggal 3 Juli 2012.Saad, Sudirman. 2009. Bajo Berumah di Nusantara. Jakarta: Coremap II.Soerjono Soekanto, Sosiologi. Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.Zacot, François-Robert. 2008. Orang Bajo: Suku Pengembara Laut. Diterjemahkan oleh Fida Mulyono-Larue dan Ida Budi Pranoto. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.Bagian III (buku NKRI).indd 127 Batas Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Daya Dukung Budaya 127 13-Jan-15 12:18:43 PM

X. MARJINALISASI ETNIS MARITIM: Studi Kasus Di Kepulaun Karimunjawa Yety Rochwulaningsih10.1. Pendahuluan Sangat menarik mengkaji kehidupan etnis maritim di kepulauan Karimunjawayang memiliki tingkat keberagaman latar etnis yang sangat tinggi. Pada umumnyakeberagaman etnis disuatu kawasan kepulaun apalagi kepulauan terpencil diIndonesia menjadi tipical masyarakat etnis maritim yang sangat mobile. Mobilitasetnis maritim yang sangat tinggi antara lain dipengaruhi oleh cara pandangtradisional mereka, bahwalaut sebagai ruang terbuka yang merupakancommonproperty right, sehingga dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh siapapun. Carapandang ini juga memiliki legitimasi ketika penguasa tradisional menerapkankebijakan laut bebas atau free ocean policy/mare liberum (A.B. Lapian, 2009; J.Kathirithamby-Wells & J. Villiers (eds), 1990). Dengan kondisi seperti itu, makakepulauan terpencil yang berada diantara/dikelilingi laut menjadi tempatpersinggahan dan kemudian tempat hunian menetap yang strategis bagi etnismaritim. Demikian juga etnis maritim di kepulauan Karimunjawa, menunjukan tipikaletnis maritim yang khas, meskipun dalam perkembangannya menunjukkankecenderungan semakin termarjinalkan baik secara sosiokultural maupunekonomi. Kondisi objektif etnis maritim dimanapun jika itu mengacu padakomunitas nelayan selalu identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan128 NKRI dari Masa ke MasaBagian III (buku NKRI).indd 128 13-Jan-15 12:18:43 PM