Keterbukaan Informasi Publik PUPR 2021

04 kip pupr: program, inovasi, kolaborasi dan prestasi

04 kip pupr: program, inovasi, kolaborasi dan prestasi Kondisi pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk Kementerian PUPR melakukan lompatan besar dalam mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengimplementasikan transformasi digital. Peresmian infrastruktur virtual, Pameran infrastruktur virtual, Pengembangan Sistem Informasi adalah contoh bagaimana Kementerian PUPR untuk selalu berinteraksi dan mengkomunikasikan pembangunan apa yang telah dan sedang dilaksanakan. 202 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah yang telah mereka keluarkan. Selain itu, sejalan rintangan sekaligus tantangan bagi keterbukaan dengan prinsip transparansi, Kementerian PUPR informasi publik, khususnya di lingkungan sebagai bagian penting dari layanan Keterbukaan Kementerian PUPR. Keterbatasan ruang gerak Informasi Publik (KIP) telah menjalankan dan interaksi akibat pembatasan sosial telah fungsinya dalam proses komunikasi dan mengubah segala sektor dalam masyarakat. sosialiasi program-program Kementerian PUPR Sebagaimana dikemukakan Presiden Joko yang harus diketahui oleh masyarakat. Widodo, pandemi ini telah mengubah cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi Kondisi pandemi telah dijadikan momentum yang sebelumnya luring dengan kontak fisik bagi Biro Komunikasi Publik Kementerian menjadi lebih banyak beralih ke daring. Untuk PUPR untuk melakukan lompatan besar dalam itu pemerintah mencanangkan percepatan mengimplementasikan transformasi digital transformasi digital sebagai salah satu solusi dalam KIP. Untuk itu, selain menjalankan program untuk menghadapi tantangan yang ada akibat yang sudah ada sebelumnya, Kementerian PUPR pandemi. juga melakukan transformasi digital untuk selalu memberikan pelayanan KIP terbaik kepada Di bawah kepemimpinan Menteri PUPR masyarakat. Kementerian PUPR juga telah Basuki Hadimulyono, Kementerian PUPR telah melakukan banyak inovasi dan kolaborasi untuk mengerahkan tenaga dan dengan sigap ikut menjawab tantangan kondisi pandemi Covid-19. membantu penanganan Covid-19 dengan membangun Rumah Sakit dan memastikan jalur Kondisi pandemi telah dijadikan logistik yang aman untuk penanganan pandemi. momentum bagi Kementerian Selain itu, Kementerian PUPR ikut memitigasi PUPR untuk melakukan lompatan dampak Covid-19 dengan melakukann program besar dalam mengimplementasikan padat karya tunai yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Selanjutnya, Kementerian transformasi digital dalam PUPR juga mendukung pemulihan ekonomi Keterbukaan Informasi Publik (KIP). nasional melalui Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), food estate, kawasan industri, dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Di satu sisi, apa yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR selama masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa Kementerian PUPR tetap produktif bekerja. Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk tahu (right to know) atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ini sangat penting terkait prinsip akuntabilitas dalam KIP karena masyarakat berhak mengetahui hasil dari pajak Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 203

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Prosedur Pelayanan Informasi Publik Tujuannya memastikan segala sesuatu dilakukan sebagaimana mestinya atau on the track, tidak Keterbukaan informasi bagi masyarakat melenceng dari jalur batasan yang telah dibuat merupakan satu bentuk pelayanan publik yang sehingga apa yang dilakukan terjaga kualitasnya. diberikan oleh Kementerian PUPR sebagai Untuk itu Kementerian PUPR menetapkan regulasi, lembaga publik yang menjalankan program standar dan prosedur untuk memenuhi standar pemerintah. Di masa pandemi Covid-19, program yang telah ditentukan. Ini lah mengapa penetapan yang dijalankan oleh Kementerian PUPR juga prosedur merupakan hal yang sangat penting bagi bukan program yang biasa, ada beberapa hal mutu pelayanan KIP Kementerian PUPR. luar biasa yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan yang ada. Pada dasarnya, Kementerian PUPR menyusun berbagai prosedur sebagai panduan Sejumlah tantangan telah diidentifikasi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik dengan Kementerian PUPR terkait transformasi digital, yaitu; tujuan memenuhi standar layanan informasi publik yang diwujudkan dalam Maklumat Pelayanan 1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi Informasi Publik, yaitu menyediakan informasi dan komunikasi, publik dengan cepat, tepat, dan sederhana sesuai standar pelayanan informasi publik serta 2. Membangun awareness generasi muda ketentuan peraturan perundang-undangan secara sebagai owner infrastruktur masa depan, transparan dan bertanggungjawab. 3. Memperluas jangkauan komunikasi publik Berdasar Peraturan Menteri PUPR No.15 tahun hingga ke daerah, 2020 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik, prosedur layanan informasi terdiri dari; 4. Meregulasi aset digital Kementerian PUPR penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi melalui audit media sosial, Publik; Pendokumentasian dan Pengumuman Informasi Publik; Pemutakhiran Informasi Publik; 5. Membangun branding instansi (identitas Pengklasifikasian Informasi Publik berdasarkan Kementerian PUPR) yang kuat dan matang. Uji Konsekuensi; Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik. Pengelolaan Data Untuk menjawab tantangan yang ada, Informasi: Pengaksesan dan Pelayanan Informasi Kementerian PUPR melakukan penguatan dalam dalam Sistem Informasi Publik dan Pelaporan regulasi, melakukan inovasi dan menguatkan kolaborasi dalam melakukan pelayanan Penyusunan dan Penetapan Daftar keterbukaan informasi publik. Selain itu, untuk Informasi Publik menguatkan posisinya dalam transformasi digital, Kementerian PUPR menyusun strategi Informasi publik di lingkungan Kementerian PUPR komunikasi publik dan strategi media yang sangat beragam dan tidak sedikit jumlahnya, berbasis penguatan branding, khususnya sehingga penyusunan dan penetapan daftar memanfaatkan digital branding. informasi publik menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi publik. Tujuannya Keberhasilan sebuah program tidak semata berdiri sendiri tanpa adanya perencanaan. Dalam konteks ini, Kementerian PUPR telah menyusun perencanaan dalam strategi komunikasinya. 204 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

untuk membuat klasifikasi informasi publik Informasi yang Dikecualikan (pasal 17). Berikut berdasarkan daftar sesuai dengan peraturan adalah penjelasannya. perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah untuk mencari • Informasi yang Wajib Disediakan dan informasi yang dibutuhkan. Diumumkan Secara Berkala atau informasi berkala di lingkungan Kementerian PUPR Pengelolaan data dan informasi publik yaitu informasi yang tersedia dan dapat diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang diakses oleh masyarakat dalam jangka waktu Keterbukaan Informasi Publik. Dalam regulasi tertentu, biasanya untuk setiap 6 bulan. tersebut ditetapkan 4 (empat) kategori Informasi berkala ini meliputi informasi informasi publik, yaitu Informasi yang Wajib yang berkaitan dengan Kementerian PUPR Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala sebagai badan publik, kegiatan dan kinerja (Pasal 9), Informasi yang Wajib Diumumkan Kementerian PUPR, laporan keuangan, dan secara Serta-merta (Pasal 10), Informasi yang informasi lain yang diatur dalam peraturan Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 11), dan perundang-undangan. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 205

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Informasi yang termasuk dalam kategori kepentingan umum adalah informasi informasi berkala dalam lingkungan mengenai gangguan terhadap kepemilikan Kementerian PUPR adalah Informasi tentang publik karena pembangunan infrastruktur. Profil Kementerian PUPR, Ringkasan Program atau Kegiatan, Ringkasan Kinerja dalam Di lingkungan Kementerian PUPR, informasi lingkup Kementerian PUPR, Ringkasan dalam kategori wajib diumumkan secara Laporan Keuangan, Ringkasan Laporan Akses serta merta misalnya Strategi dan Pelayanan Informasi Publik, nformasi tentang Implementasi Penanggulangan Bencana peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Alam di Indonesia, Peta Zonasi Gempa, Buku yang mengikat atau berdampak bagi publik Peta Gempa, hingga informasi daerah rawan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, kekeringan, informasi bencana daya terkait Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi daya rusak air, serta informasi kerusakan Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Serta infrastruktur PUPR akibat bencana alam yang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi di-update secara teratur. Publik, Informasi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PUPR, dan Prosedur Peringatan • Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat. atau Informasi Setiap Saat di lingkungan Kementerian PUPR adalah seluruh Informasi Berikut adalah beberapa contoh informasi Publik yang berada di bawah penguasaan yang wajib disediakan dan diumumkan secara Kementerian PUPR yang tidak termasuk berkala, yakni; Rencana Kerja Kementerian informasi yang dikecualikan. Seluruh PUPR, Program Strategis Nasional di informasi yang disediakan di situs web Kementerian PUPR, Laporan Akuntabilitas Kementerian PUPR maupun unit-unit Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peta pendukungnya merupakan informasi setiap Infrastruktur PUPR, daftar produk penelitian saat. Demikian pula dengan peraturan dan pengembangan, laporan keuangan, dan perundang-undangan dalam ruang lingkup peraturan perundangan dalam lingkup tugas tugas Kementerian PUPR, baik yang telah Kementerian PUPR. ditetapkan maupun yang sedang diproses. Tidak terkecuali data statistik kepegawaian, • Informasi yang Wajib Diumumkan secara berbagai pedoman mulai dari pedoman Serta-merta yaitu informasi yang mudah keuangan hingga pedoman personalia dijangkau oleh masyarakat dan juga mudah Kementerian PUPR. dipahami. Informasi ini terkait hal yang mengancam hidup orang banyak dan Kategori informasi setiap saat di mengganggu ketertiban umum. Di lingkungan Kementerian PUPR mencakup hasil Kementerian PUPR, yang termasuk informasi keputusan Kementerian PUPR dan serta merta terkait hal yang mengancam pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada hidup orang banyak adalah informasi tentang berikut dokumen pendukungnya, rencana kebencanaan, mengingat bahwa Indonesia kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran termasuk negara rawan bencana. Sementara, tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik informasi yang terkait hal yang mengganggu dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan 206 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

yang disampaikan Pejabat Publik dalam keuangan perihal laporan hasil review pertemuan yang terbuka untuk umum; dan rencana kerja anggaran Unit Organisasi, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang informasi pengawasan perihal laporan hasil berkaitan dengan pelayanan masyarakat. pemeriksaan BPK RI, informasi pengadaan barang/jasa mengenai Dokumen Kontrak, • Informasi yang Dikecualikan yaitu dan lain-lain. Khusus untuk informasi yang informasi publik yang bersifat rahasia dan dikecualikan, pemohon harus mendaftar karena beberapa alasan dapat ditunda terlebih dahulu dan masuk dengan kode penyampaiannya. Menurut Keputusan tertentu untuk memperoleh informasi publik PPID Utama No. 02/KPTS/PPID/2020 yang dibutuhkan. Ini dilakukan mengingat tentang Pemutakhiran Daftar Informasi sifat informasi yang ketat, terbatas dan Publik yang Dikecualikan di Kementerian rahasia. PUPR, diantaranya mencakup informasi Ada beberapa alasan mengapa sebuah dokumen kependudukan wajib disimpan informasi publik bisa termasuk dalam dan dilindungi negara) informasi yang dikecualikan, yaitu jika 9. Memo dan surat-surat antar-badan dibuka dan diberikan kepada pemohon publik dan intra-badan publik yang akan berdampak; menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan KI atau pengadilan. 1. Menghambat proses penegakan hukum. 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan 2. Mengganggu kepentingan perlindungan berdasarkan undang-undang. HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara 4. Mengungkap kekayaan alam Indonesia. 5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional. 6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri. 7. Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir, atau wasiat seseorang (mengacu pada UU Jabatan Notaris). 8. Mengungkap rahasia pribadi (Pasal 79 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan: data dan Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 207

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Pengujian Konsekuensi apabila suatu informasi publik diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara Prosedur lain yang tidak kalah penting adalah seksama bahwa menutup Informasi Publik pengklasifikasian informasi publik berdasarkan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar uji konsekuensi. Ini dilakukan untuk keperluan daripada membukanya atau sebaliknya. pemutakhiran informasi publik secara berkala yang menjadi tuntutan masyarakat di era digital Mengingat pentingnya uji konsekuensi ini, maka pada masa pandemi Covid-19 ini. hanya pihak yang berwenang di lingkungan Kementerian PUPR saja yang dapat melakukan Sebuah informasi publik yang dianggap uji konsekuensi informasi publik dengan memberikan dampak negatif jika disampaikan prosedur yang telah diatur dalam undang- atau dibuka kepada masyarakat akan undang. Pengujian Konsekuensi hanya dapat diklasifikasikan ke dalam Informasi yang dilakukan oleh; dikecualikan dan diperbolehkan untuk tidak dibuka karena alasan dan jangka waktu tertentu 1. PPID Utama bersama dengan Wakil PPID I, II, III sesuai undang-undang. 2. Pelaksana PPID serta Forum Konsultasi PPID. Uji konsekuensi diadakan setiap tahun untuk Uji konsekuensi dapat melalui dua prosedur yang meninjau ulang, apakah sebuah informasi berbeda. Informasi mengenai prosedur ini dapat sudah dapat dibuka ke masyarakat atau diakses di website Kementerian PUPR pada belum. Pengujian Konsekuensi merupakan laman Lampiran 7 Permen PUPR No.15 tahun pengujian tentang konsekuensi yang timbul 2020 seperti prosedur KIP lainnya Uji konsekuensi dapat melalui dua prosedur yang berbeda. Informasi mengenai prosedur ini dapat diakses di website Kementerian PUPR pada laman Lampiran 7 Permen PUPR No.15 tahun 2020 seperti prosedur KIP lainnya 208 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pendokumentasian dan Pemutakhiran masing-masing unit organisasi. Laman web Informasi Publik dan Informasi yang www.eppid.pu.go.id menjadi pangkalan informasi Dikecualikan publik yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja. Di masa pandemi Covid-19, Pendokumentasian informasi publik merupakan ketika segala sesuatunya harus serba daring, kunci utama dalam menjaga kualitas pelayanan, pendokumentasian ini dapat menjadi alat ukur terutama untuk kepentingan monitoring dan kualitas pelayanan KIP Kementerian PUPR. evaluasi dalam hal memuat rekam jejak yang Dengan pendokumentasian yang tertib dan dapat memperlihatkan perubahan kebijakan lengkap, PPID dapat melayani masyarakat pengelolaan informasi publik sepanjang waktu. dengan cepat sebagai bentuk kinerja positif Selain itu, rekam jejak ini juga dibutuhkan Sekretariat PPID. sebagai barang bukti apabila terdapat persoalan- persoalan hukum yang wajib diantisipasi. Ketika semua informasi harus disajikan secara daring dan harus dapat diakses kapan saja oleh Pendokumentasian dalam Sistem Informasi masyarakat, maka updating atau pemutakhiran Publik dan Dokumentasi PPID dilakukan pada data informasi publik juga menjadi kunci tiga jenis informasi, yaitu (1) Informasi yang kualitas pelayanan KIP Kementerian PUPR. wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Pemutakhiran informasi publik harus dilakukan (2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; secara berkala setiap satu tahun. Kegiatannya dan (3) Informasi yang wajib diumumkan meliputi perubahan status atas Informasi secara serta merta. Dokumentasi PPID ini hanya Publik Kementerian yang telah ditetapkan dapat diakses oleh PPID utama untuk seluruh sebelumnya dan penetapan status Informasi informasi dan Pelaksana PPID untuk informasi Publik Kementerian yang belum ditetapkan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan sebelumnya. unit organisasi/unit kerja pelaksana PPID sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Permen PUPR No.15 tahun 2020, PPID utama wajib melakukan pemutakhiran Berdasarkan Surat Edaran Sekjen No. 04/SE/ terhadap daftar Informasi Publik Kementerian SJ/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan dengan dibantu oleh pelaksana PPID. Layanan Informasi Publik di Kementerian Pemutakhiran informasi publik dilakukan oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelaksana PPID dengan mengajukan usulan Dokumentasi Informasi Publik dilakukan oleh tertulis menyangkut perubahan dan penetapan unit terkait yang bertugas mengelola informasi status Informasi Publik atau jika ada Usulan baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Dalam Pengujian Konsekuensi yang masuk. Sesuai pelaksanaannya, tugas ini dapat dikoordinasikan regulasi, Informasi yang Dikecualikan dapat dengan unit eselon II pada Sekretariat Jenderal menjadi informasi terbuka pada saat berakhirnya yang bertanggungjawab menangani kearsipan. jangka waktu pengecualian. Hasil akhir status Pengumuman dilakukan secara berkala, melalui informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID. Sekretariat PPID bersama Pelaksana PPID di Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 209

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Pandemi Covid-19 telah mendorong Era Pandemi Kementerian PUPR untuk terus berinovasi dalam melayani Sebelum pandemi Covid-19 melanda, pelayanan informasi publik diberikan kepada masyarakat masyarakat, salah satunya dengan oleh Kementerian PUPR, baik secara langsung cara membangun call center maupun tidak langsung. Pelayanan informasi publik secara tidak langsung dilaksanakan dan mal pelayanan publik untuk melalui sarana yang tersedia, yaitu website, memecah kemungkinan kerumunan email maupun kanal-kanal media sosial yang yang melanggar protokol kesehatan disediakan oleh pengelola informasi publik. Pelayanan tidak langsung ini dikembangkan selama pandemi. sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan pengguna yang tidak dapat berkunjung langsung Sebagai bagian penting dari pelayanan ke ruang pelayanan informasi publik. informasi publik, prosedur atau mekanisme permohonan informasi publik diatur dalam Pelayanan informasi publik secara langsung Permen PUPR Nomor 15 Tahun 2020 untuk dilakukan bagi pemohon yang datang ke memenuhi standar pelayanan publik. Pemohon loket atau ruang pelayanan informasi publik. dapat mengajukan permintaan dimulai dengan Ruang pelayanan informasi publik tersedia di pendaftaran (registrasi) permohonan jenis kantor pusat, maupun di lokasi unit organisasi. informasi yang diminta menggunakan form Pelayanan berlangsung dalam ruang yang yang tersedia. Kemudian, data yang telah nyaman, dilengkapi sarana dan prasarana sesuai teregistrasi tersebut dicatat oleh Sekretariat dengan ketentuan. Namun di masa pandemi, situasinya menjadi tak sama lagi. PPID, dan segera ditindaklanjuti. Sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi Publik Pandemi Covid-19 telah mendorong Kementerian PUPR untuk terus berinovasi dalam Kementerian PUPR, maka jangka waktu melayani masyarakat, salah satunya dengan cara pelayanan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari membangun call center dan mal pelayanan publik kerja. Syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk memecah kemungkinan kerumunan yang oleh para pemohon baik perseorangan maupun melanggar protokol kesehatan selama pandemi. organisasi guna mendapatkan layanan di Standar operasional layanan KIP juga mengalami antaranya adalah KTP (untuk perseorangan), perubahan. Pengaturan sistem kerja agar dokumen AD/ART yang telah disahkan dari tetap memperhatikan dan tidak mengganggu Kemenkumham (untuk Badan Hukum) dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik secara surat keterangan serta KTP tatap muka sedapat mungkin dialihkan kepada (untuk kelompok orang). layanan daring. 210 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Alur Proses Pemohonan Informasi Publik PUPR Pandemi Covid-19 bukan hanya membatasi Masyarakat tidak bisa bebas mendatangi ruang ruang gerak masyarakat, tetapi juga PPID pelayanan yang disediakan oleh Kementerian yang seharusnya dapat melayani langsung PUPR di tingkat Kementerian, Unit Organisasi, kebutuhan masyarakat atas KIP. Sejak terjadi hingga daerah dan balai. pandemi, semua harus dilakukan secara daring. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 211

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Namun, keterbatasan interaksi dan mobilitas melakukan lompatan besar transformasi digital. tidak menyurutkan kerja Kementerian PUPR Optimalisasi layanan digital menjadi prioritas untuk memberikan layanan berkualitas bagi Kementerian PUPR. kepada masyarakat. Mengacu pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2020 Pelaksanaan layanan KIP secara daring tentang Penanganan Penyebaran Covid-19 di mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Lingkungan Kementerian PUPR, maka pelayanan Kementerian PUPR Nomor 08/SE/SJ/2020 publik secara tatap muka sedapat mungkin tentang Standar Operasional Prosedur Layanan dialihkan kepada layanan daring. Birkompu Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan sebagai garda terdepan layanan KIP mengambil Masyarakat secara Daring Selama Masa tantangan ini sebagai momentum untuk Penanganan Covid-19. Prosedur Layanan Permohonan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat Secara Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 212 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Terkait dengan kondisi pandemi dan tekad pengaduan dan laporan jika ada ketidakpuasan Kementerian PUPR untuk memberikan layanan terhadap kinerja lembaga publik. Beragam kanal terbaik sekaligus menjawab tantangan terbuka bagi masyarakat untuk mengajukan digitalisasi di masa pandemi Covid-19, keberatan atau melaporkan pengaduan, yaitu Kementerian PUPR memaksimalkan pelayanan melalui web resmi Birkompu PUPR di rubrik Saran melalui jalur daring. Pada praktiknya, dan Pengaduan, aplikasi SP4N-LAPOR, web PU- Kementerian PUPR membuka akses seluas NET (www.pu.go.id), ombudsman RI dan media mungkin kepada masyarakat untuk mengajukan sosial resmi milik Kementerian PUPR. Tampilan layar layanan Saran dan Pengaduan yang eye-catchy, informatif, dan user friendly di laman web https:// eppid.pu.go.id/ memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mengikuti instruksi yang diberikan ketika mengajukan pengaduan atau keberatan terkait KIP Kementerian PUPR. Penjelasan yang muncul Tampilan layar pada tampilan desktop untuk Pengaduan PU- layanan Saran dan Pengaduan NET yang menjadi di web https://eppid.pu.go.id/ salah satu saluran disajikan dengan menarik pelayanan KIP bagi masyarakat Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 213

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Kebijakan Kementerian Pupr Terkait Pelayanan Publik Selama Masa Pandemi Covid-19 Pelayanan informasi publik diberikan kepada masyarakat dengan tujuan yang telah disebutkan dalam perundang- undangan. Tujuan Kip Kementerian Pupr Melalui keterbukaan informasi, 3. Mencegah mal-administrasi dan korupsi. Kementerian PUPR ikut 4. Penyelenggara negara akan menjadi lebih membuka ruang pengetahuan dan menyadarkan masyarakat terbuka dan berhati-hati dalam membuat untuk beragam kepentingan kebijakan publik, karena akan terus dipantau oleh masyarakat. dan tujuan, yaitu; 5. Menjadi prasyarat partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan. 1. Memberikan sarana kontrol publik terhadap 6. Memberikan data yang kuat untuk perilaku penyelenggara negara dan pembelaan jika seseorang terlibat dalam penyelenggaraan negara. masalah hukum. 2. Mendorong akuntabilitas proses penyelenggaraan dan penyelenggara negara. 214 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Penanganan Keberatan dan Sengketa 1. Penolakan atas permohonan informasi publik; Informasi Publik 2. Tidak disediakannya informasi berkala; 3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi Pelayanan KIP yang diberikan Kementerian PUPR lainnya adalah fasilitas penanganan keberatan. publik; Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan 4. Permohonan informasi publik ditanggapi keberatan terhadap layanan informasi publik. Pemohon informasi publik dapat mengajukan tidak sebagaimana yang diminta; keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID 5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik; paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau ditemukannya alasan-alasan sebagai berikut : 7. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Distribusi Permintaan Informasi, Pengaduan dan Saran Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 215

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Pelayanan Informasi Publik Publikasi Informasi Publik Pandemi Covid-19 telah menciptakan Salah satu aspek penting untuk melihat tantangan bagi Kementerian PUPR untuk kinerja pengelolaan informasi publik adalah memberikan pelayanan yang lebih baik publikasi informasi publik berupa bentuk kepada masyarakat, khususnya dalam layanan penyediaan dukungan data dan informasi Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai badan kepada publik dalam berbagai kategori. Aspek publik yang berusaha memberikan layanan ini termasuk menyediakan daftar informasi dan terbaik, Kementerian PUPR menjawab melakukan pemutakhiran data yang selanjutnya tantangan ini dengan terus berinovasi. dipublikasikan agar bisa diakses oleh publik menggunakan berbagai media informasi. Sebagai langkah awal menyusun regulasi yang lebih aplikatif, Kementerian PUPR Menerbitkan Pemutakhiran daftar informasi yang wajib Permen PUPR No. 15 Tahun 2020. Permen ini disediakan dan diumumkan di Kementerian mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan PUPR diputuskan dalam Keputusan PPID Utama Informasi Publik yang memiliki kekuatan hukum Nomor 01/KTPS/PPID/2020. Secara rinci, daftar lebih tinggi dan mengatur SOP yang lebih lengkap, informasi yang mengalami pemutakhiran diatur lebih aplikatif hingga ke tingkat UPT/Balai. dalam regulasi ini dengan kategorisasi daftar Sebelumnya, pengelolaan data dan informasi informasi yang bersifat umum dan khusus. di tingkat pusat, bagi kepentingan informasi Pemutakhiran informasi yang bersifat umum publik, dilakukan dengan mengacu pada sejumlah dilakukan oleh seluruh Unor di lingkungan regulasi, yaitu Kepmen PUPR Nomor 450 tahun Kementerian PUPR, sedangkan yang bersifat 2017 tentang Daftar Informasi Yang Wajib khusus, daftar informasinya berbeda-beda untuk Disediakan dan Diumumkan di Kementerian setiap Unor, mulai dari Sekretariat Jenderal, PUPR, dan Kepmen PUPR Nomor 451 Tahun 2017 Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Unor lainnya. Kementerian PUPR. Di tahun 2020, pemutakhiran informasi oleh semua Unor di lingkungan Kementerian PUPR tercatat sejumlah 21 informasi. Sedangkan pemutakhiran informasi khusus oleh Unor terdistribusi dalam jumlah yang sangat bervariasi antara satu Unor dengan yang lainnya. 216 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

• Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR • Direktorat Cipta Karya melakukan melakukan pemutakhiran informasi berkala pemutakhiran pada 2 informasi berkala, dan setiap saat sejumlah 9 informasi yang yaitu Buku Profil Infrastruktur Permukiman wajib diumumkan secara berkala dan 12 Provinsi 2018-2019 dan laporan Padat informasi yang wajib tersedia setiap saat. Jenis karya. Sedangkan informasi setiap saat yang informasinya antara lain Rekapitulasi informasi mengalami pemutakhiran berjumlah 5 jenis realisasi fisik dan keuangan per unit organisasi; informasi; Ringkasan RKAKL dan DIPA Kementerian PUPR; Daftar Rancangan Produk Hukum Kementerian • Direktorat Jenderal Perumahan melakukan PUPR; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemutakhiran informasi sejumlah 15 Pemerintah (LAKIP) Kementerian PUPR; informasi berkala dan 18 informasi yang wajib Laporan Bulanan Bencana; dan Informasi diumumkan setiap saat; Umum tentang Unit PNBP dan BLU di lingkungan Kementerian PUPR; • Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR melakukan pemutakhiran terbanyak • Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yaitu 27 informasi yang wajib disediakan dan melakukan pemutakhiran informasi sejumlah diumumkan secara berkala, dan 8 informasi 5 informasi yang wajib diumumkan secara setiap saat. berkala dan 1 informasi setiap saat, yakni prosedur pengaduan masyarakat; • Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan pemutakhiran data sejumlah • Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 24 informasi yang wajib disediakan secara melakukan pemutakhiran informasi sejumlah berkala dan 10 informasi yang wajib tersedia 4 informasi yang wajib diumumkan secara setiap saat; berkala, 2 informasi yang wajib diumumkan setiap saat, dan 2 informasi serta merta • Badan Pengembangan Sumber Daya yang terdiri dari Informasi tentang daerah Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR rawan kekeringan dan Informasi bencana melakukan pemutakhiran informasi sejumlah terkait daya rusak air; 10 informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan 3 informasi • Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan yang wajib tersedia setiap saat; pemutakhiran pada 1 informasi berkala yaitu Informasi Umum Kondisi Jalan dan Jembatan • Badan pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, dan 3 informasi setiap saat yakni (BPIW) Kementerian PUPR melakukan informasi leger jalan, ruang milik jalan tol, pemutakhiran pada 9 informasi yang wajib dan pedoman spesifikasi dan standar jalan/ disediakan dan diumumkan secara berkala, jembatan; dan 2 informasi yang wajib tersedia setiap saat. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 217

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Pemutakhiran Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Tahun 2020 Informasi Berkala Informasi Setiap Saat Informasi Serta Merta Sepanjang tahun 2020, Pemutakhiran Data dan sebagaimana telah disebutkan. Jumlah yang lnformasi yang dilakukan oleh PPID Kementerian tidak sedikit ini menunjukkan produktivitas PUPR mencapai total 2.366 informasi yang Kementerian PUPR dalam melakukan pelayanan tersebar di Sekretariat Jenderal, Inspektorat KIP. Jenderal, Direktorat Jenderal, BPSDM, dan BPIW 218 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Layanan Informasi Publik PPID Pusat Pengaduan keberatan diajukan oleh DPP Perkumpulan Gitran Watch Nusantara dengan Pelayanan Langsung dan Tidak Langsung perihal pengaduan Keberatan atas informasi Di masa pandemi Covid-19, pelayanan yang publik yang diajukan adalah keberatan atas bersifat langsung sudah dikurangi jumlahnya. ditolaknya permohonan informasi yang diajukan Namun, PPID tetap membuka layanan bagi pada tanggal 16 Desember 2019 kepada Kepala pemohon yang ingin datang langsung. Pelayanan Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Ada pula REM informasi publik secara langsung diberikan Law Firm Advocates & Legal Consultant yang kepada pemohon yang datang ke loket atau mengadukan keberatan karena alasan yang ruang pelayanan informasi publik yang tersedia sama. di kantor pusat, maupun di lokasi unit organisasi. Dengan adanya pembangunan mal pelayanan Pada bulan Mei 2020 terdapat pengaduan publik, pelayanan langsung menjadi lebih baik. keberatan dari GNPK-RI Kabupaten Brebes Ruang pelayanan berlangsung dalam ruang yang berkaitan dengan belum dipenuhinya nyaman, dilengkapi sarana dan prasarana sesuai permohonan informasi publik yang diajukan dengan ketentuan. melalui surat Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat selaku PPID Sementara itu, pelayanan informasi publik Utama Kementerian PUPR perihal Permohonan secara tidak langsung dilaksanakan melalui Keterbukaan Informasi Publik. Pengaduan sarana yang tersedia, yaitu website, email keberatan terakhir di tahun 2020 masuk dari maupun kanal-kanal media sosial yang Yayasan Persada Indonesia Satu dengan alasan disediakan oleh pengelola informasi publik. permohonan yang belum ditanggapi melalui pos Pelayanan tidak langsung ini dikembangkan dan melalui email: [email protected] tertanggal sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan 31 Agustus 2020. pengguna yang tidak dapat meluangkan waktunya untuk berkunjung langsung ke ruang Sengketa pelayanan informasi publik. Sengketa Informasi Publik yang dilaporkan sepanjang tahun 2020 tercatat sebanyak 7 Keberatan kasus. Pihak yang mengadukan kasus sengketa Selain melayani permintaan informasi publik, terdiri dari perorangan sejumlah 4 orang, LSM, Kementerian PUPR juga melayani pengaduan dan 3 kelompok atau lembaga dengan rincian; keberatan dari masyarakat. Selama Januari komunitas, konsultan hukum, dan lembaga hingga Desember 2020, Atasan PPID menerima (LPPN-RI). Keberatan Pemohon sebanyak 4 kasus Alasan pengajuan keberatan adalah ditolaknya Pengaduan kasus sengketa informasi publik permintaan pemohon atas informasi publik sepanjang tahun 2020 ditujukan kepada Komisi yang ingin diketahui dan permintaan informasi lnformasi Pusat, Komisi lnformasi Provinsi publik yang belum dipenuhi. Pengaduan atas Sumatera Utara, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi keberatan tidak ada yang diajukan oleh pemohon Utara dan Sulawesi Tengah. perorangan. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 219

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Menurut hasil laporan Kementerian PUPR sengketa informasi, ataupun mengajukan tentang penanganan permohonan informasi dan permohonan sengketa informasi publik pengaduan sengketa bulan Desember 2020, secara daring. Namun terkait situasi pandemi, objek sengketa sepanjang tahun 2020 terdiri pelayanan secara langsung sangat dibatasi dan dari; sebagian dialihkan ke aktivitas secara daring melalui berbagai kanal Kementerian PUPR yang 1. Penggunaan dana, perijinan dan rekomendasi terbuka untuk masyarakat. teknis pemanfaatan sempadan Danau Toba. Layanan Informasi Publik PPID Daerah 2. Dokumen Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Embung Klopoduwur di Pengelolaan Data dan Informasi Kabupaten Blora. Pelayanan informasi publik tidak hanya berlangsung di Pusat. PPID daerah juga 3. Paket pembangunan daerah Irigasi Salungan berhadapan dengan permohonan informasi Kabupaten Toli-toli tahun anggaran 2017. publik. Mengingat ruang lingkup pembangunan infrastruktur adalah hajat hidup dan kepentingan 4. Ijin pembangunan WTC Batanghari, Wiltop manusia di berbagai level, maka permohonan Hotel dan Ruko di atas garis sempadan informasi publik tentang infrastruktur pun Sungai Batang Hari Kota Jambi dan berlangsung dalam berbagai level. Bahkan penggunaan air sungai Batanghari untuk berdasarkan rekap data pelayanan informasi keperluan industri WTC. publik tahun ini, volume permintaan informasi publik jauh lebih banyak di daerah dibandingkan 5. Paket Preservasi Rehabilitasi Jalan Bungku- di pusat. Bahodopi BTS Sultra TA 2016-2017,2017- 2018, dan 2018-2019. Keberatan dan Sengketa Sepanjang periode Januari hingga Desember 6. Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi, Jalan 2020, tidak ada laporan keberatan dan sengketa Melonguane, Beo-Esang Rainis Kabupaten yang diajukan kepada PPID Daerah atas Kepulauan Talaud dan Paket Pekerjaan pelayanan informasi publik akibat permohonan Rehabilitasi Mayor Ruas Jalan Rainis- yang ditolak atau informasi yang dikecualikan. Melonguane. Penanganan Permohonan lnformasi 7. Penggunaan jasa advokat di BBWS Citarum. Publik dan Pengelolaan Pengaduan Hingga akhir tahun 2020, status kasus sengketa Meskipun masih berada dalam masa pandemi tersebut adalah 5 kasus telah selesai, 1 kasus Covid-19, Kementerian PUPR tetap memberikan dalam proses persidangan, serta 1 kasus dalam pelayanan terbaik bagi publik. Sebagai upaya proses pengajuan banding ke PTUN. meningkatkan pelayanan informasi publik, Kementerian PUPR tidak hanya menindaklanjuti Sengketa Informasi Publik melibatkan Komisi permohonan informasi. Kementerian PUPR Informasi yang akan menyelesaikannya melalui juga menerima pengaduan dari masyarakat Sidang Sengketa Informasi Publik. Dalam hal ini, pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor Komisi Informasi menemui petugas administrasi dan penyelesaian 220 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Distribusi Permintaan Informasi, Pengaduan dan Saran melalui berbagai instrumen dan menindaklanjuti Sepanjang tahun 2020, tercatat ada sebanyak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam 964 pemohon dengan 1085 permintaan. regulasi yang ada. Saat ini terdapat 3 instrumen Kesemuanya telah direspon oleh Kementerian pengaduan, yaitu pengaduan, SP4N-LAPOR! dan PUPR, yakni sebanyak 969 dipenuhi, 105 pengaduan melalui PU-Net yang terintegrasi permintaan ditolak, dan sisanya sebanyak 11 dengan e-PPID. permintaan masih dalam proses. Artinya ada sekitar 89% permintaan yang telah dipenuhi dan Berdasarkan Laporan Penanganan Permohonan sekitar 10% ditolak, sedangkan sisanya masih lnformasi Publik, SP4N-LAPOR! dan Saran dalam proses. Pengaduan Bulan Desember 2020, distribusi permohonan informasi publik, pengaduan dan Meskipun persentase jumlah permintaan saran yang ditujukan kepada Kementerian PUPR yang telah dipenuhi mengalami penurunan tersebar dengan jumlah 1085 permintaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya informasi, 464 pengaduan melalui SP4N sekitar 2%, bukan berarti bahwa pelayanan KIP LAPOR!, dan 579 pengaduan melalui PU-NET. Kementerian PUPR mengalami penurunan. Ini Perbandingannya dapat dicermati pada tabel disebabkan oleh kenaikan jumlah permintaan diatas. yang ditolak dengan alasan yang mengacu pada regulasi yang ada sebanyak 2%. Secara Pengaduan melalui SP4N-LAPOR! Dan PU-NET keseluruhan, jumlah permintaan yang telah tidak lagi jauh berbeda jika dibandingkan dengan diselesaikan dibandingkan tahun sebelumnya data tahun sebelumnya. Ini memperlihatkan sama-sama berada di angka 99% dan hanya 1% bahwa keduanya telah sama-sama dikenal oleh yang masih dalam proses. masyarakat sebagai sarana pengaduan dan saran di Kementerian PUPR. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 221

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Permohonan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 Dipenuhi Ditolak Diproses Sesuai dengan standar layanan informasi publik Kementerian PUPR ternyata mendapat respon yang menetapkan pelayanan informasi publik yang cukup baik dalam artian banyak diakses kurang dari 10 (sepuluh) hari, rerata waktu oleh masyarakat. Secara tidak langsung dapat yang dibutuhkan Kementerian PUPR untuk dikatakan bahwa literasi masyarakat terhadap menyelesaikan atau memenuhi permintaan KIP di tahun 2020 meningkat cukup signifikan pemohon adalah 5 hari kerja. Dengan demikian, dibandingkan tahun sebelumnya. waktu pelayanan informasi publik PPID pelaksana telah memenuhi standar pelayanan Permintaan atas informasi terbagi dalam 4 yang ditetapkan. Ini juga menunjukkan bahwa jenis permintaan, yakni melalui email, fax, surat, Kementerian PUPR tetap menjaga kinerja dalam dan datang langsung. Jenis permintaan yang melayani masyarakat meskipun dalam kondisi masuk sepanjang tahun 2020 didominasi oleh pandemi Covid-19. permintaan yang dikirim melalui email, yakni sejumlah 1083 permintaan. Di bulan Februari Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2020 terdapat 2 permintaan yang dilayangkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan melalui surat. Tidak ada permintaan yang masuk dalam jumlah pemohon yaitu sekitar 38% dan melalui fax atau pun pemohon yang datang jumlah permintaan meningkat sebesar 34%. langsung ke ruang layanan publik di Kementerian Pelayanan KIP secara daring yang diberikan oleh PUPR. 222 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Sumber Permintaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 Dari Email Dari Fax Dari Surat Datang Langsung Surat Terkait pemohon yang datang langsung, jika Rusunawa. Permintaan datang dari DKI Jakarta, dibandingkan dengan tahun 2019 jumlahnya Sumatera Utara dan Banten. juga tidak banyak, yakni sekitar 1% saja. Ini menunjukkan bahwa preferensi masyarakat Sementara itu, permintaan paling sedikit untuk menggunakan layanan KIP secara daring ada pada bulan April 2020 sejumlah 43 lebih besar dibandingkan luring. Kondisi ini permintaan. Sebagian besar ditujukan kepada diperkuat dengan adanya pandemi Covid-19 Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR yang mengharuskan masyarakat untuk sekitar 43%. Permintaan yang sering diajukan mengurangi aktivitas di luar rumah. Tampak oleh masyarakat meliputi pertanyaan terkait dalam grafik diatas. syarat dan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Kartu Prakerja, Pedoman Analisis Distribusi jumlah permintaan per bulan Harga Satuan Pekerjaan, Prosedur Magang, dan menunjukkan bahwa permintaan terbanyak Ijin dari Dinas PU jika perusahaan konstruksi akan ada di bulan September 2020 sejumlah 128 beroperasi selama masa PSBB. Sebanyak 32 permintaan. Permintaan terbanyak di bulan permintaan telah dipenuhi, sedangkan sisanya September 2020 ditujukan pada Ditjen ditolak dengan alasan informasi yang diminta Perumahan sebesar 26% dengan pertanyaan termasuk informasi yang dikecualikan/ tidak tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dikuasai/ bukan kewenangan Kementerian PUPR. Bantuan Rumah Layak Huni dan Bantuan Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 223

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Secara keseluruhan, sepanjang periode Januari Sepanjang tahun 2020, Ditjen Bina Marga hingga Desember 2020, permintaan atau mendapat permintaan informasi publik sebanyak pertanyaan yang paling sering diajukan oleh 75 berkas, PPDPP sebanyak 50 berkas, Ditjen masyarakat adalah pertanyaan mengenai SDA sebanyak 53 berkas. Kesemuanya telah prosedur magang di Kementerian PUPR dan selesai ditanggapi. Demikian pula halnya dengan hal yang terkait dengan e-PPID. Permintaan Ditjen Bina Konstruksi yang mendapatkan ini ada di hampir setiap bulan sepanjang tahun 104 berkas. Permohonan paling sedikit 2020 dan ditujukan kepada Sekretariat Jenderal diajukan kepada BPIW yaitu sejumlah 8 berkas Kementerian PUPR. permohonan, diikuti BPJT sebanyak 9 berkas dan BPSDM sebanyak 17 berkas. Kesemuanya Permohonan atau pengaduan yang ditujukan berstatus sudah selesai ditanggapi. Satu- kepada Kementerian PUPR terdistribusi satunya Unor yang tidak mendapat permohonan pada Unor di lingkungan Kementerian PUPR informasi publik sepanjang tahun 2020 adalah dengan permohonan terbanyak ditujukan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. pada Sekjen Kemnterian PUPR yakni sebanyak 326 permintaan dengan status yang sudah Permintaan informasi yang ditujukan kepada selesai ditanggapi semua. Jumlah permohonan BPSDM berupa penambahan fitur-fitur terkait terbanyak selanjutnya ditujukan kepada Ditjen Informasi Publik di Website BPSDM, pembuatan Perumahan sejumlah 194 berkas selesai dan 1 Sistem Manajemen Pengetahuan (Simantu) berkas masih dalam proses. Ditjen PI menerima PUPR, penyediaan Ruang Layanan Informasi permohonan sebanyak 125 berkas yang Publik BPSDM, dan publikasi program BPSDM kesemuanya telah ditanggapi. Sedangkan Ditjen melalui konten-konten yang menarik dan mudah Cipta Karya telah menyelesaikan permohonan diakses. sebanyak 114 berkas dan 9 berkas masih dalam proses. Sebaran Permohonan Layanan Informasi Publik Setiap Unit Organisasi Tahun 2020 224 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Jenis Pemohon Layanan Informasi Publik Tahun 2020 Perorangan Kelompok LSM/NGO Instansi Pendidikan Direktorat Jenderal Cipta Karya banyak Jika dilihat menurut jenisnya, dari total pemohon mendapat permintaan terkait sistem informasi pada tahun 2020, jumlah terbanyak adalah berbasis website untuk permintaan informasi perorangan yaitu 71% dan yang paling sedikit publik, yang aplikasinya bertautan dengan laman adalah pemohon dari NGO sebanyak 0.5%. permohonan informasi publik Kementerian PUPR. Selebihnya dari pemohon adalah kelompok sebanyak 1%, instansi 6.5%, dan pendidikan Berdasarkan laporan penanganan permohonan 21%. Dibandingkan tahun sebelumnya, distribusi informasi dan pengaduan Kementerian PUPR, di pemohon mengalami perubahan kenaikan dan awal tahun 2020, terdapat pertanyaan terkait penurunan dalam persentasenya, tetapi secara aplikasi SIKASEP yang ditujukan kepada PPDPP, keseluruhan jumlahnya meningkat untuk semua yaitu sekitar 17% dari permintaan yang masuk jenis pemohon. Jumlah peningkatan yang cukup melalui e-PPID sepanjang Januari 2020. signifikan ada pada jenis pemohon pendidikan, yaitu sebesar 230%. Ini menunjukkan antusiasme sektor pendidikan terhadap isu terkait infrastruktur dan Kementerian PUPR. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 225

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Berdasarkan jenis informasinya, distribusi dengan permintaan informasi terkait laporan permintaan informasi publik sepanjang tahun pertanggungjawaban anggaran serta LHP atas 2020 memperlihatkan bahwa permintaan LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terbanyak untuk informasi setiap saat ada pada Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pekerjaan bulan September dengan pertanyaan terbanyak Umum tahum 2017-2019 sejumlah 6 berkas seputar pendaftaran sebagai peserta BSPS dan data mengenai posisi jalur batuan, kekuatan (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau batuan, kembang kerut tanah, daya dukung dikenal dengan Bedah Rumah. Program BSPS tanah, serta kedalaman air tanah dalam bentuk dengan skema Padat Karya Tunai bertujuan untuk shp sejumlah 5 berkas. memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Pandemi Sementara itu, informasi serta merta ada di COVID-19 sekaligus meningkatkan kualitas bulan April dan Maret dengan jumlah yang sama, rumah yang disediakan pemerintah. yatu 2 permintaan saja dan di bulan Januari dengan 1 permintaan. Permintaan informasi Informasi berkala paling banyak diminta serta merta di bulan April salah satunya pada bulan Januari. Pertanyaan didominasi menanyakan apa kantor PU tetap buka selama permintaan informasi tentang aplikasi SIKASEP pandemi Covid- 19. Pertanyaan sejenis juga (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) diajukan pada bulan sebelumnya. Bulan Maret yang baru saja diluncurkan ketika itu. Informasi dan April merupakan bulan-bulan awal terdeteksi yang dikecualikan paling banyak diminta di bulan masuknya virus corona ke Indonesia. Maret ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Distribusi Permintaan Informasi Publik Tahun 2020 226 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Sales Secara keseluruhan persentase permintaan Temu Pelaksana PPID 2020 informasi yang ditujukan kepada Unor di lingkungan Kementerian PUPR yang terbanyak Salah satu kunci untuk meningkatkan pelayanan adalah informasi setiap saat sebanyak 52%, publik adalah meningkatkan kapasitas PPID kemudian informasi berkala sebanyak 39%. sebagai pelaksana pelayanan publik. Prestasi Informasi yang dikecualikan yang diminta yang diraih Kementerian PUPR di lini keterbukaan jumlahnya sekitar 9%, sedangkan informasi informasi publik tidak kemudian membuat PPID serta merta sebanyak 5 permintaan saja dari merasa cukup dan tak mau mengembangkan 1085 permintaan informasi yang diajukan. diri. Berbagai upaya dilakukan untuk terus menambah pengetahuan, melakukan koordinasi Pengembangan Inovasi dan Kegiatan serta menghasilkan karya nyata yang Kolaboratif bermanfaat bagi masyarakat. Pandemi Covid-19 memang membatasi Untuk itu, pada tanggal 15 Juli – 30 Juli 2020 ruang gerak semua orang yang berakibat dilaksanakan Kegiatan Temu Pelaksana PPID pada menurunnya produktivitas kerja. Kementerian PUPR Tahun 2020 melalui Video Namun tidak demikian halnya dengan PPID Conference Zoom Meetings. Kegiatan ini Kementerian PUPR. Di tengah pandemi yang bertujuan untuk Melakukan Pemutakhiran penuh dengan ketidakpastian, PPID tetap Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi berupaya meningkatkan potensi diri agar dapat yang dikecualikan secara berkala sesuai amanat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun Optimisme ini telah melahirkan pengembangan 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. inovasi dan kegiatan kolaboratif untuk menjawab Ini merupakan amanah regulasi yang telah tantangan di masa pandemi. disebutkan sebelumnya. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 227

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Kegiatan ini juga bertujuan untuk merevisi Keputusan Menteri PUPR Nomor 450/2017 dan Nomor 451/2017 yang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian PUPR yang sesuai dengan kondisi masa pandemi. Selain itu, kegiatan temu pelaksana PPID ini merupakan upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat. Narasumber yang hadir dan memberikan pembekalan materi seputar Keterbukaan Informasi Publik adalah Annie Londa (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) yang menyampaikan materi tentang “Penjelasan dan Review Klasifikasi Informasi Publik Serta Daftar Informasi yang Dikecualikan”; M. Nasef (Tenaga Ahli Keterbukaan Informasi Publik) dengan materi “Penjelasan dan Review Klasifikasi Informasi Publik Serta Daftar Informasi yang Dikecualikan dan Penjelasan dan Review Pengujian Konsekuensi serta Daftar Informasi yang Dikecualikan”; dan Fathul Ulum (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat) yang menjelaskan tentang “Penjelasan dan Review Klasifikasi Informasi Publik Serta Daftar Informasi yang Dikecualikan dan Penjelasan dan Review Pengujian Konsekuensi serta Daftar Informasi yang Dikecualikan”. 228 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Temu Pleno PPID 2020 Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kegiatan sebelumnya, Temu Pleno PPID Kementerian Upaya untuk meningkatkan kinerja PPID terus PUPR Tahun 2020 dilaksanakan secara luring di dilakukan oleh Kementerian PUPR meskipun The Sultan Hotel and Residence Jakarta pada 14 masa pandemi sudah berlangsung selama Desember 2020. Dihadiri oleh para pelaksana waktu yang cukup panjang. Evaluasi terhadap PPID Unit Organisasi dan Pelaksana PPID Unit kinerja PPID harus tetap dilakukan untuk bahan Pelaksana Tugas. Pelaksanaan acara luring di masukan bagi peluang peningkatan kapasitas tengah pandemi tentu saja telah memenuhi PPID Kementerian PUPR. syarat dengan menjalankan protokol kesehatan pandemi Covid-19 yang ketat. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 229

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Pada acara temu pleno ini diundang nara sumber PPID Kementerian PUPR. Dengan nara sumber untuk diskusi panel sesi pertama, yakni Kepala Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Pusat; Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Pertanian. Materi yang disampaikan dalam Pusat; dan Taufik Widjoyono Widyaiswara, Ahli pertemuan ini adalah Inovasi dan Kolaborasi PPID Utama Kementerian PUPR. Kementerian Pertanian. Pada sesi penyampaian materi ini Kementerian PUPR melakukan Sesi terakhir rapat pleno membahas agenda benchmarking dengan kementerian lain, sebuah Diskusi Finalisasi Kepmen PUPR No. 674/ upaya yang sangat bagus untuk meningkatkan KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur kinerja PPID. Organisasi dan Penunjukan PPID Kementerian PUPR. Nara sumber yang dihadirkan adalah Staf Bahasan lain dalam pertemuan ini adalah Rencana Ahli Menteri Bidang Sosial dan Peran Masyarakat, dan Issue Strategis Keterbukaan Informasi Publik, Soedhirman dan Tenaga Ahli KIP, Aditya Nuriya dan Evaluasi dan Rekomendasi Kompetisi Inovasi Sholikhah, SH, MH. Pelayanan Publik dan Penilaian Kinerja Pelaksana 230 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemberian September 2020 hingga 30 November 2020. piagam dan penghargaan kepada Pengumuman Pada tanggal 16-18 November 2020, para finalis dan Penyerahan Piagam Penghargaan Kepada harus melakukan presentasi di hadapan para Tim Penilai dan para Pemenang KIPP dan PKP- juri. Adapun Tim Penilai Independen yang terlibat PPID. dalam kompetisi ini adalah; Penilaian Kinerja Pelaksana PPID • Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Apresiasi dan pemberian penghargaan merupakan salah satu penyemangat yang • Alvin Lie, Anggota Ombudsman RI dapat meningkatkan kinerja PPID Kementerian • Soedhirman, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya PUPR. Melalui kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kinerja Pelaksana PPID 2020, dan Peran Masyarakat selaku PPID Utama Kementerian PUPR memberikan penilaian Kementerian PUPR kepada para insan PUPR yang berprestasi • Cecep Suryadi, Komisioner Bidang sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kelembagaan KIP Pelaksanaan kegiatan kompetisi difokuskan • Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Redaksi pada kegiatan daring mengingat masih dalam Kompas kondisi pandemi Covid-19. Mulai dari proses • Ir. Taufik Wijoyono, Sekretaris Jenderal kick off kompetisi hingga kunjungan verifikasi kementerian PUPR (2014-2016), Koordinator lapangan, waktu yang dibutuhkan mulai 24 Tim Penilai KIPP • Paulus Widiyanto, Inisiator UU KIP, Koordinator Tim Penilaian Kinerja PPID Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 231

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Pemenang pada kompetisi ini meliputi beberapa Monitoring dan Evaluasi KIP 2020 kategori, yaitu pemenang Kategori Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP adalah Ditjen Permen PUPR No. 15 Tahun 2020 pasal Perumahan dengan inovasi sistem informasi 46 mengatur tentang proses monitoring digital SIBARU (Sistem Informasi Bantuan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan dan Perumahan), BPSDM dengan karya SIMANTU layanan informasi publik yang dilakukan (Sistem Manajemen Pengetahuan), dan Balai oleh Kementerian PUPR. Dinyatakan bahwa Penilai Kompetensi dengan inovasi SEMEN PUPR monitoring dan evaluasi atas kinerja pengelolaan (Sistem Asesmen Online PUPR). dan layanan Informasi Publik dalam periode tertentu dilakukan secara internal dan eksternal Untuk kategori penilaian kinerja PPID Unor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- dimenangkan oleh Ditjen Bina Marga (Juara I), undangan. Kegiatan ini dilakukan oleh PPID BPSDM (Juara II), Ditjen PI (Juara III). Selanjutnya, utama sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) untuk kategori kinerja pelaksana PPID UPT Tipe tahun atau sesuai kebutuhan. Tujuannya untuk I dimenangkan oleh BBPJN DKI Jakarta-jawa menilai tingkat kepatuhan pelaksana PPID atas barat sebagai juara pertama, BBPJN Sulawesi standar layanan Informasi Publik di Kementerian Selatan sebagai juara kedua, dan BBWA Serayu PUPR. Opak sebagai juara ketiga. Pemenang kategori penilaian kinerja pelaksana PPID UPT Tipe II Di masa pandemi, proses monitoring dan evaluasi adalah BPK PUPR Wilayah III Jakarta, diikuti oleh ini tetap berjalan sebagaimana seharusnya. BPK PUPR Wilayah IV Bandung, dan BPK PUPR Namun tentu saja dengan prosedur yang berbeda. Wilayah VII Banjarmasin. Pelaksanaan audit kinerja PPID Kementerian PUPR untuk mengukur kepatuhan dan pelaksanaan Berbagai rekomendasi diberikan oleh tim penilai proses sesuai prosedur telah berlangsung untuk pengembangan kapasitas PPID dan tanggal 5 Oktober 2020 secara virtual. kemajuan kinerja PPID ke depan. Hasil penilaian Sebelum diaudit secara daring, langkah-langkah kompetisi ini dijadikan bahan masukan untuk yang telah dilakukan oleh PPID Kementerian seluruh pimpinan Unor agar dapat meningkatkan PUPR adalah : komitmen dan pendampingan pada seluruh Unit pelaksana PPID di lingkungan Unor masing- 1. Mengadakan rapat koordinasi dan persiapan masing. Para pemenang bisa dijadikan contoh Monitoring dan Evaluasi bersama Pelaksana keberhasilan yang dapat ditiru oleh Unor dan UPT PPID Unit Organisasi; lainnya. 2. Melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Salah satu rekomendasi yang diberikan sebagai Publik; output kegiatan ini adalah Unit Pelayanan Publik harus banyak melibatkan pegawai muda dalam 3. Mengisi Kuesioner Online terkait memberikan sumbangsih ide yang kreatif untuk aksesibilitas layanan Informasi di website, pelayanan kepada masyarakat. konten informasi publik yang diumumkan, PPID dan Pelayanan Informasi Publik; 232 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 4. Mengirimkan Video berdurasi 7 menit yang Dari hasil evaluasi, Pelaksana PPID menyusun memuat informasi terkait inovasi dan Rencana Tindak Lanjut yang kemudian menjadi kolaborasi KIP Kementerian PUPR periode program baru untuk peningkatan kualitas Desember 2019 – Agustus 2020. layanan yang efektif dan menghasilkan inovasi serta kolaborasi yang berkelanjutan. Untuk Tim Penilai terdiri dari 2 anggota Komisi meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan Informasi Pusat dan Deputi IV Kantor Staf inovasi dan kolaborasi, PPID Kementerian PUPR Presiden. Pemaparan dilakukan secara secara rutin melaksanakan: bersamaan dengan 3 Kementerian lain, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian • Monitoring dan evaluasi secara berkala; Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian • Survei kepuasan pengguna layanan berkala; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan • Tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi dan Anak di ruang virtual “Transparan” menggunakan aplikasi Zoom. survei; • Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SIPETRUK) untuk memastikan kualitas rumah yang dibangun oleh pengembang perumahan sesuai dengan standar manajemen konstruksi. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 233

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Situasi pandemi tidak menjadi Pembangunan Mal Pelayanan Publik penghalang bagi Kementerian PUPR untuk tetap melaksanakan monev Terobosan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan terkait kinerja PPID di lingkungan informasi publik dalam Maklumat Pelayanan Kementerian PUPR. Kesemuanya Informasi Publik, yaitu menyediakan informasi publik dengan cepat, tepat, dan sederhana. menjadi alat ukur keberhasilan Kondisi pandemi yang membatasi ruang pelayanan informasi publik yang sosial dan interaksi tidak menyurutkan niat diberikan oleh kementerian PUPR Kementerian PUPR untuk memberikan pelayanan melalui PPID dan menjadi siklus komunikasi publik terbaik kepada masyarakat. dalam menjaga serta meningkatkan Selain layanan daring yang telah diperbaharui, kualitas layanan bagi masyarakat Kementerian PUPR juga membangun mal pelayanan untuk meningkatkan layanan dalam kerangka tata pamong komunikasi publik secara langsung. pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Monitoring dan evaluasi KIP di ruas jalan tol dan rest area Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi bersama Jasa Marga (persero) Tbk., Kantor Staf Presiden dan Komisi Informasi Pusat. Memahami kondisi riil di lapangan dan memberikan masukan serta perbaikan kepada BUJT terkait pengelolaan layanan dan informasi tol. 234 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pengembangan Sistem Informasi Digital Transformasi digital memberikan ruang pengembangan untuk pelayanan informasi publik, di antaranya memberikan layanan yang cepat dan mudah. Pembuatan aplikasi yang bisa memudahkan dengan cara memotong jalur birokrasi yang panjang dan membuat sinkronisasi antara berbagai aplikasi merupakan inovasi yang dibutuhkan saat ini. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas luring, keberadaan aplikasi seperti ini menjadi sebuah keharusan. Untuk memberikan layanan prima bagi masyarakat, Kementerian PUPR membuat aplikasi SIBARU. Aplikasi lainnya yang juga terkait dengan perumahan yaitu SIKASEP, SIKUMBANG, dan SIPETRUK. Sebagai catatan, pada tanggal 3 Desember 2020, aplikasi SIBARU mendapatkan penghargaan sebagai Pemenang I Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di tingkat Kementerian PUPR pada Hari Bakti Kementerian PUPR ke-75. SIBARU adalah Sistem Informasi Bantuan Perumahan. Pengelolaan, yaitu sistem informasi digital pembangunan perumahan yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR mulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga pemanfaatannya. Sistem ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian PUPR dengan bank pelaksana. Aplikasi ini mempersingkat waktu pelayanan menjadi hanya bebrapa jam saja karena peningkatan sistem host to host yang sepenuhnya otomatis dan terdigitalisasi. Sebelumnya, di awal tahun 2020 ada SIKASEP. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses secara langsung perumahan yang mereka inginkan dan memilih bank pelaksana sesuai dengan yang diinginkan dan menunggu proses Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 235

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi pengesahannya oleh perbankan. Sistem Sistem informasi yang terus berkembang Informasi KPR Subsidi Perumahan. Bersama mengikuti kebutuhan dan perkembangan situasi Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil dan kondisi yang terus berubah merupakan Kemendagri, pemerintah daerah, perbankan salah satu langkah ke depan yang dilakukan dan 20 asosiasi pengembang dengan 15.000 Kementerian PUPR. Tekad Kementerian PUPR pengembang. Melalui kolaborasi ini, Kementerian untuk tetap produktif melalui kreativitas, PUPR memberikan layanan untuk memudahkan inovasi dan kolaborasi menunjukkan optimisme masyarakat yang membutuhkan rumah Kementerian PUPR dalam menghadapi krisis di bersubsidi dengan mempersingkat birokrasi dan masa pandemi. pelayanan. Masyarakat bisa melakukan subsidi checking, menentukan unit rumah berdasarkan Selain itu, untuk semakin meningkatkan lokasi, menentukan Bank Penyalur dan pelayanan yang telah diberikan oleh Kementerian memantau proses pengajuan KPR. Telah diakses PUPR untuk masyarakat melalui banyak kanal oleh 228.884 calon debitur (per September digital, Kementerian PUPR melakukan penguatan 2020) mal pelayanan publik & call center dalam melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Bertolak dari kebutuhan masyarakat penerima Publik, serta Penyempurnaan Standar Layanan manfaat, Kementerian PUPR juga menyediakan Informasi Publik. aplikasi SIKUMBANG atau Sistem Informasi Kumpulan Pengembang. Sebagai langkah Badan Pengembangam Sumber Daya Manusia lanjutan, ada SIPETRUK yang merupakan (BPSDM) melakukan evaluasi keberhasilan singkatan dari Sistem Pemantauan Konstruksi. pelaksanaan assessment berbasis online Gunanya untuk memantau kualitas bangunan terhadap sejumlah Pejabat Administrator di sesuai dengan target Menteri PUPR. Aplikasi lingkungan Kementerian PUPR. ini hasil kolaborasi Kementerian PUPR dengan asosiasi pengembang dan jasa konstruksi. 236 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pandemi Covid-19 dan tantangan transformasi Covid-19 skala Nasional di 34 provinsi. digital tidak mengurangi produktivitas Selain itu, Kementerian PUPR berkolaborasi Kementerian PUPR dalam bekerja. Melalui dengan Kementerian Kesehatan melakukan kolaborasi, Kementerian PUPR tetap produktif pemutakhiran informasi terkait perkembangan berkarya melakukan pembangunan infrastruktur kasus Covid-19 per hari. di seluruh negeri dan menjalankan tanggung jawabnya melaporkan hasil kerja pembangunan Website yang dapat diakses di desktop infrastruktur kepada masyarakat. dan smartphone ini menyajikan tampilan yang menarik dan user friendly. Masyarakat Untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakan dapat langsung mengakses dan melihat apa akan informasi terkait pandemi Covid-19, kebijakan yang dibuat oleh Kementerian PUPR Kementerian PUPR menambahkan fasilitas terkait kondisi pandemi Covid-19 ini. Selain INFORMASI PUBLIK PENANGANAN COVID-19 itu, Kementerian PUPR juga menyajikan data KEMENTERIAN PUPR pada laman web https:// visual berupa grafik online yang memungkinkan eppid.pu.go.id/ yang menyediakan informasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mulai dari Kebijakan Kementerian PUPR terkait terbaru setiap saat terkait penyebaran dan Covid-19, rilis, video dan publikasi Kementerian perkembangan kasus Covid-19. PUPR terkait Covid-19, hingga Data Sebaran Publikasi Kementerian PUPR di web Tampilan awal web https://eppid.pu.go.id/. Melalui kanal ini, https://eppid.pu.go.id/ untuk informasi seputar masyarakat dapat mengetahui apa saja Covid-19 di smartphone yang menampilkan yang telah dan sedang dilakukan oleh Kebijakan dan rilis PUPR. Jika di-scroll atau digulirkan Kementerian PUPR sebagai bentuk kerja ke bawa, pengakses dapat melihat video publikasi keras, gerak cepat, tindak tepat, sekaligus hingga sajian updating data penyebaran dan peran penting perkembangan kasus Covid-19 di seluruh provinsi di Indonesia. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 237

kip pupr: Program, Inovasi, Kolaborasi dan Prestasi Prestasi jajaran Kementerian PUPR, termasuk kolaborasi dengan masyarakat, instansi pemerintahan Sejumlah prestasi dan anugrah penghargaan lainnya, pihak swasta, media massa dan telah diraih oleh Kementerian PUPR dalam sebagainya sehingga bisa menghasilkan produk- bidang pelayanan informasi publik sepanjang produk keterbukaan informasi publik yang tahun 2020 ini, baik untuk kategori mengedepankan transparasi dan akuntabilitas. penerbitan media internal, pengelolaan media sosial, pelayanan, manajemen informasi Beberapa prestasi tersebut di antaranya adalah : pelayanan publik dan sebagainya. Prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh 20 April 2020 BEST INHOUSE MAGAZINE SERIKAT PERUSAHAAN PERS BANJARMASIN : Penghargaan The Most Popular in Media Awards Category Mainstream Media Monitoring Kategori Kementerian pada acara The 5th PR Indonesia Awards 2020 melalui Live Streaming di Kanal You Tube PR Indonesia Magazine. 26 Agustus 2020 Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 untuk Wisma Atlet Kemayoran dan Rusunawa – Kementerian PUPR: Solusi Nyata Penanganan COVID-19 di Indonesia pada acara Live Streaming di Kanal YouTube Kementerian PANRB. 238 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

25 November 2020 Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 untuk Wisma Atlet Kemayoran dan Rusunawa – Kementerian PUPR: Solusi Nyata Penanganan COVID-19 di Indonesia pada acara Live Streaming di Kanal YouTube Kementerian PANRB Rabu, 26 Agustus 2020, dengan penyerahan penghargaan pada 25 November 2020 Penghargaan PR Indonesia Most Penghargaan Iconomics Indonesia Top Popular Leader in Social Media 2020 40 PR Person Award 2020 dari Iconomics Kategori Menteri pada The 6th Jambore Research and Consulting Jakarta, 18 PR INDONESIA yang disiarkan melalui Desember 2020 channel YouTube PR INDONESIA Magazine Selasa, 22 September 2020. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 239

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang berimbas pada perubahan perilaku bermedia khalayak ketika mengkonsumsi media massa maupun media sosial

05 strategi media dan komunikasi publik di tengah pandemi covid-19

05 strategi media dan komunikasi publik di tengah pandemi covid-19 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik menekankan pentingnya komunikasi publik guna menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. 242 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Strategi Komunikasi Publik tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat (good governance). Pandemi Covid-19 merupakan Pada praktiknya, pelaksanaan komunikasi publik momentum untuk melakukan Kementerian PUPR berhadapan dengan berbagai percepatan transformasi digital. tantangan. Pertama, dinamika isu infrastruktur di tengah masyarakat yang bersumber dari Joko Widodo berbagai kebijakan dan program pembangunan PRESIDEN INDONESIA yang tak kalah dinamis. Kedua, transformasi budaya masyarakat yang dapat mengubah Di tengah pandemi Covid-19, komunikasi publik kebiasaan masyarakat sebagai khalayak media. Kementerian PUPR memiliki tugas yang luar Ketiga, perkembangan teknologi komunikasi biasa. Bukan hanya menjadi saluran komunikasi dan informasi, yang berimbas pada perubahan yang menyebarluaskan informasi kepada perilaku bermedia khalayak ketika mengkonsumsi masyarakat, komunikasi publik di kementerian/ media massa maupun media sosial. Keempat, lembaga pemerintah juga harus melaksanakan berbagai krisis maupun perubahan situasi yang fungsi edukasi dan pembentukan opini publik terjadi setiap saat sehingga membutuhkan yang positif, sehingga dapat menghimpun dan koreksi, adaptasi, bahkan pada saat-saat menggerakkan dukungan terhadap kinerja tertentu, perubahan yang revolusioner. Kondisi kementerian/lembaga. pandemi Covid-19 merupakan situasi nyata krisis yang sedang dihadapi saat ini. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik menekankan Indonesia adalah negara yang sedang pentingnya komunikasi publik guna menunjang berkompetisi dengan negara-negara lain di keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi dunia dalam melaksanakan proyek-proyek publik, dan mempercepat penyampaian pembangunan. Untuk itu dibutuhkan nation informasi tentang kebijakan dan program branding guna mendapatkan persepsi positif dari pemerintah. Keberhasilan komunikasi publik kalangan internasional. Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan mengingatkan bahwa kemajuan peradaban merupakan salah satu indikator pelaksanaan telah mengubah paradigma pembangunan dari pola konsumsi ke pola produksi. Untuk itu, pemerintah juga telah mengubah kebijakan subsidi dari konsumsi ke pola produksi. Lembaga pemerintahan di Indonesia juga harus lebih progresif dan tidak terpaku di zona nyaman. Bagaimanapun, Indonesia telah menjadi salah satu pelaku penting dalam politik internasional yang terpandang di lingkup internasional. Kebijakan komunikasi publik setiap institusi pemerintah pun harus beradaptasi dengan situasi ini. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 243

Strategi Media dan Komunikasi Publik di Tengah Pandemi Covid-19 Arahan presiden ini diterjemahkan oleh engagement publik terkait kebijakan, program, Menteri PUPR ke dalam empat arah kebijakan dan kegiatan Kementerian PUPR serta terhadap komunikasi publik, yaitu menebar optimisme konten media Kementerian PUPR. di tengah kelesuan ekonomi; proaktif dan bukan reaktif; mewujudkan akuntabilitas Strategi komunikasi publik Kementerian PUPR penggunaan anggaran; dan mengaktifkan fungsi dijelaskan dalam alur komunikasi yang dapat Biro Komunikasi Publik sebagai koordinator di menjangkau berbagai stakeholder. Media level kementerian. Selanjutnya, arah kebijakan, memegang peran penting dalam menghubungkan tantangan, dan sumber daya yang dimiliki pesan-pesan komunikasi publik Kementerian Kementerian PUPR diramu menjadi strategi PUPR. Media lokal menjadi penghubung dengan komunikasi publik yang terus diperbaharui publik di daerah. Sementara media nasional secara berkelanjutan. berinteraksi dengan publik di lingkup yang lebih luas. Biro Komunikasi Publik mengelola pesan- Penyusunan strategi komunikasi dimulai dengan pesan yang bersumber dari unit organisasi lima rangkaian pesan kunci komunikasi publik maupun balai, menjadi konten media berbentuk Kementerian PUPR. Pesan kunci tersebut soft news dan hard news yang bersumber dari dikemas dalam setiap konten guna menunjukkan press release, press tour, maupun event-event tujuan akhir dari fungsi pelayanan kepentingan media visit dan media gathering lainnya. Biro publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi Publik juga mengolah berbagai PUPR. Selain itu, Kementerian PUPR juga kemasan pesan yang dikerangka dalam bentuk berpegang pada tujuan program tahun 2020- pameran/eksibisi, iklan layanan masyarakat, 2024, yaitu meningkatkan awareness publik sosial media, dan sebagainya. terhadap Kementerian PUPR; dan meningkatkan Alur Komuniikasi : Networking & Channeling 244 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi melibatkan pegawai muda dalam memberikan publik diaplikasikan menjadi rutinitas yang sumbangsih ide yang kreatif untuk pelayanan mencakup manajemen isu dan opini publik yang kepada masyarakat. Oleh karena itu, perhatian rancangannya didasarkan pada bahan evaluasi Kementerian PUPR terhadap generasi muda secara teratur. Untuk mengantisipasi dinamika milenial bukan satu hal yang dilakukan tanpa isu maupun kebijakan pemerintahan, evaluasi alasan. Pertimbangan bahwa mereka adalah dilaksanakan berdasarkan media monitoring. digital native, berada pada usia produktif Sejak merumuskan strategi komunikasi publik, dan kelak akan menempati berbagai posisi Kementerian PUPR melaksanakan media penting dalam pembangunan adalah alasan monitoring guna mengelola isu secara tepat yang visioner, selain tentu saja potensi bonus sasaran. Monitoring mencakup pemantauan demografis yang dimiliki generasi ini. pemberitaan tentang PUPR dan isu-isu infrastruktur di media massa, analisis harian Transformasi Digital agenda pemberitaan, social listening analysis, laporan press conference, dan digital/ social/ Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR dalam online engagement menggunakan berbagai strategi komunikasi publik dan media komunikasi media dan platform media sosial. adalah melakukan lompatan besar transformasi digital. Sejumlah inovasi hasil kolaborasi Strategi media yang dijalankan, mulai dari pilihan menjadi bukti nyata kinerja komunikasi penggunaan media, program media hingga publik Kementerian PUPR dalam menghadapi konten media difokuskan pada pendekatan tantangan, khususnya yang muncul akibat kepada masyarakat melalui penguatan branding pandemi Covid-19. Kementerian PUPR yang sigap membangun negeri dengan slogan Bekerja Keras, Bergerak Peresmian Infrastruktur Virtual Cepat, Bertindak Tepat, Berjiwa Seni. Melalui pendekatan-pendekatan yang lebih humanis, Kehadiran Covid-19 telah menciptakan Kementerian PUPR berupaya merangkul banyak penyesuaian, salah satunya pada masyarakat agar mau ikut serta terlibat dalam acara seremonial sepertu peresmian hingga pembangunan dan bergerak bersama menuju pengawasan pekerjaan proyek. Sebagai Indonesia maju. Sejumlah program telah bentuk produktivitas di tengah pandemi, dilakukan untuk dapat membangun kesadaran Kementerian PUPR melaksanakan pengawasan masyarakat terhadap isu pembangunan pembangunan hingga peresmian sejumlah infrastruktur mulai dari proses pembangunan, proyek pembangunan dengan memaksimalkan progres, hasil, hingga manfaat yang dapat teknologi, khususnya melalui aplikasi Zoom. dirasakan oleh masyarakat. Beberapa proyek perumahan dan infrastruktur diresmikan oleh Menteri PUPR M. Basuki Sebuah catatan penting yang diperoleh dari Hadimuljono secara virtual dari kantor kegiatan Penilaian kinerja pelaksana PPID adalah Kementerian PUPR di Jakarta. rekomendasi agar Unit Pelayanan Publik banyak Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 245

Strategi Media dan Komunikasi Publik di Tengah Pandemi Covid-19 Setidaknya ada 10 proyek yang dibangun oleh Pameran Virtual Kementerian PUPR yang diresmikan dan diawasi secara virtual di Kabupaten Dharmasraya, Pameran Virtual yang diadakan oleh Kementerian Sumatera Barat. Mulai dari proyek rumah susun, PUPR adalah Digital Expo 75 Tahun Sigap rumah khusus, program bedah rumah, proyek Membangun Negeri, Pameran Jembatan Ikonik, jalan, jembatan, instalasi pengolahan air minum, dan Pameran Virtual Hari Habitat Dalam adaptasi dan sebagainya. kebiasaan baru di masa pandemi, Menteri PUPR menyatakan perlunya peningkatan kualitas Prosesi peresmian proyek-proyek ini dilakukan layanan teknologi informasi dan komunikasi. di dua tempat berbeda. Bupati Dharmasraya Salah satu bentuk peningkatan layanan KIP beserta jajarannya berada di panggung yang Kementerian PUPR terkait teknologi adalah ada di Jembatan Rangka Baja Pulai dengan tetap mengadakan pameran virtual. menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Sementara Menteri PUPR melakukan peresmian Pameran ini merupakan terobosan baru dalam secara simbolis di Gedung Utama Kantor strategi komunikasi publik berbasis branding Kementerian PUPR Jakarta. Peresmian proyek untuk membentuk reputasi instansi dan lain yaitu Pasa Ateh di Bukittinggi juga dilakukan kepercayaan publik di era keterbukaan informasi. secara daring dan diunggah di akun Youtube @ Pameran virtual ini memberikan pengalaman KemenPUPR. baru bagi masyarakat dan diakses secara virtual oleh 500.000 pengunjung. 246 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pameran Virtual Digital Expo “75 Tahun PUPR 1945 hingga 2020 secara virtual. Ada empat Sigap Membangun Negeri” periodisasi yakni periode awal kemerdekaan 1945-1966, periode tinggal landas Pada tanggal 17 Agustus 2020 dalam rangka pembangunan 1966-1998, periode reformasi merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 1998-2014 dan periode menuju Indonesia maju ke 75 dalam skema adaptasi kebiasaan baru, 2014-2024. Para pengunjung pameran virtual Pada pemeran ini disosialisasikan Visi Presiden dapat berpetualang melihat berbagai video hasil dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 dalam karya anak bangsa selama 75 tahun, seperti melanjutkan pembangunan infrastruktur. renovasi Gelora Bung Karno untuk Asian Games 2018, Dua Musim 65 Bendungan, Membangun Pameran virtual ini menyajikan beragam Asa di Perbatasan dan renovasi berbagai sekolah informasi terkait pembangunan bidang sebagai upaya dukungan Kementerian PUPR pekerjaan umum dan perumahan rakyat dari dalam meningkatkan kualitas sumber daya masa ke masa. Masyarakat dapat melihat profil, manusia (SDM) keunikan dan manfaat 75 infrastruktur PUPR dari Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 247

Strategi Media dan Komunikasi Publik di Tengah Pandemi Covid-19 Pameran Virtual “Jembatan Ikonik” (21 Pameran ini menampilkan 11 jembatan ikonik September hingga 2 Oktober 2020) yang dibangun oleh Kementerian PUPR yang memiliki manfaat serta keunggulan dalam Pameran ini dilakukan sebagai upaya penggunaan teknologi dan keunikan dalam menyebarluaskan informasi dan mengedukasi desain. Adapun jembatan-jembatan ikonik masyarakat mengenai pembangunan tersebut di antaranya; Jembatan Youtefa infrastruktur, khususnya jembatan. di Papua, Jembatan Merah Putih di Maluku, Sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi, Jembatan Bahteramas Teluk Kendari di Sultra, infrastruktur merupakan modal utama bagi Jembatan Tumbang Samba, Jembatan Pulau Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan Balang di Kalteng, Jembatan Sei Alalak di negara-negara lain di masa mendatang. Banjarmasin Kalsel, Jembatan Tano Ponggol di Samosir Sumut serta Jembatan Mangunsuko, Jembatan Turpogen, Jembatan Kali Kuto, dan Jembatan Kali Kenteng di Jawa Tengah. 248 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pameran Virtual “Hari Habitat Dunia” mulai Rumah adalah kebutuhan dasar semua orang tanggal 23 Oktober 2020. di seluruh dunia yang akan memperkuat keluarga sebagai pilar utama kekuatan bangsa Pameran ini memberikan informasi serta benteng pertahanan pertama melawan pembangunan perumahan dan permukiman berbagai risiko kesehatan. Seperti halnya berkelanjutan di Indonesia. Tema yang diangkat pernyataan Presiden Jokowi bahwa pandemi pada Hari Habitat Dunia 2020 sangat relevan Covid-19 merupakan momentum refleksi dengan permasalahan yang dihadapi dunia saat untuk merancang kebijakan perencanaan ini, yaitu “Housing for All: for A better Urban dan pengelolaan perkotaan yang inklusif dan Future”. berkeadilan, meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana alam maupun bencana non alam, termasuk ketangguhan terhadap wabah penyakit. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 249

Strategi Media dan Komunikasi Publik di Tengah Pandemi Covid-19 Podcast Berkolaborasi dengan dengan Box2BoxID media Network sebagai penyedia konten, program ini Podcast Sigap Membangun Negeri pertama berupaya menyentuh kalangan muda dan semua kali tayang di saluran Youtube KemenPUPR orang yang memiliki semangat untuk bersama- dan saluran Podcast Kementerian PUPR pada sama memajukan Indonesia. tanggal 4 September 2020. Episode pertama berjudul “Kenal Kementerian PUPR Lebih Dekat” Penyebarluasan informasi cara baru ini bertujuan dengan menghadirkan Kepala Biro Komunikasi agar generasi milenial menjadi yang pertama tahu Publik Kementerian PUPR sebagai nara sumber. tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada episode perdana, informasi mengenai Biro Podcast @KemenPUPR juga memanfaatkan Komunikasi Publik Kementerian PUPR, tugas dan channel YouTube resmi @KemenPUPR untuk fungsi, prestasi serta profilnya dikupas tuntas menambah daya siar dan penyebaran informasi. dengan format obrolan santai. Disinggung pula Pembuatan konten yang multiplatform sosok Menteri PUPR yang merepresentasikan merupakan satu bentuk strategi jitu Kementerian slogan PUPR yakni Bekerja Keras, Bergerak PUPR dalam mengemas pesan agar efisien. Cepat, Bertindak Tepat, Berjiwa Seni. 250 Keterbukaan Informasi Publik PUPR