Keterbukaan Informasi Publik PUPR 2021

No Jenis Informasi Unit Yang Menguasai Informasi b. Program-program prioritas Ditjen SDA Dit. Pengembangan Jaringan SDA c. Daftar tinggi muka air waduk BALAI-Direktorat Bina OP 3. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Dit. Bina OP a. Informasi tentang daerah rawan kekeringan Dit. Bina OP b. Informasi bencana terkait daya rusak air Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga 1, Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Sekretariat Ditjen Berkala Direktorat Jalan Bebas Hambatan a. Informasi Umum Kondisi Jalan dan Jembatan Nasional Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan 2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat a. Leger Jalan Direktorat SSPIP b. Ruang Milik Jalan Tol Direktorat SSPIP c. Pedoman Spesifikasi dan Standar Jalan/Jembatan Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat PKP 1. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Direktorat PKP Berkala Direktorat PLP a. Buku Profil Infrastruktur Permukiman Provinsi 2018-2019 Direktorat BPB b. Laporan Padat Karya 2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Setditjen Perumahan a. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat Setditjen Perumahan b. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) c. PISEW d. Sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) e. Informasi Publik terkait Pelayanan Rumah Negaradan SIMBG Direktorat Jenderal Perumahan 1. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala a. Pameran Perumahan b. Layanan Pertimbangan Hukum Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 51

Organisasi Ppid : Lembaga, Inovasi dan Kolaborasi No Jenis Informasi Unit Yang Menguasai Informasi c. Data Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Ditjen Setditjen Perumahan Perumahan d. Penyusunan Telaahan Staf atas Rancangan Peraturan Setditjen Perumahan Perundang-undangan e. Lokasi Rumah Khusus yang telah terbangun Direktorat Rumah Khusus f. Lokasi Rumah Khusus yang telah terhuni dan diserahterimakan Direktorat Rumah Khusus g. Mekanisme pengajuan usulan bantuan Prasana, Sarana dan Direktorat RUK Utilitas Umum (PSU) perumahan umum h. Mekanisme pengajuan usulan bantuan FSU untuk perumahan Direktorat RUK komunitas i. Mekanisme pengajuan usulan bantuan PSU untuk Perumahan Direktorat RUK skala besar j. Daftar hasil verifikasi teknis dan lapangan calon penerima PSU Direktorat RUK k. Daftar penerima bantuan PSU untuk rumah umum Direktorat RUK l. Daftar lokasi bantuan PSU Rumah Umum Direktorat RUK m. Daftar Hasil serah terima pekerjaan Direktorat RUK n. Nilai ambang batas pagu untuk pelaksanaan bantuan PSU Direktorat RUK o. Profil dukungan Ditjen Perumahan di Daerah Subdit Datin 2 Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat a. Iklan Layanan Masyarakat tentang Program Perumahan /Profil Direktorat Rumah Swadaya Infrastruktur Bidang Perumahan b. Mekanisme Permohonan Bantuan Rumah Khusus Direktorat Rumah c. Profil Rumah Khusus Direktorat Rumah d. Tipologi Rumah Susun Direktorat Rumah e. Data teknis Rumah Swadaya (Nama penerima, Alat, Jumlah Direktorat Rumah Bantuan) f. Informasi umum RTLH, Basis Data dan Kontak yang dapat Direktorat Rumah dihubungi g. Rekapitulasi data RTLH per kabupaten/kota dan provinsi Direktorat Rumah beserta grafik h. Rekapitulasi progress penginputan dtaa dalam sistem yang Direktorat Rumah dilakukan Pemda; i. Rekapitulasi data backlog perkabupaten/kota dan provinsi Direktorat Rumah 52 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

No Jenis Informasi Unit Yang Menguasai Informasi j. Rekapitulasi program rumah swadaya dari berbagai sumber Direktorat Rumah k. Peta alokasi Direktorat Rumah l. Modul pembahasan Fasilitator Direktorat Rumah m. Modul Pemberdayaan masyarakat bidang Perumahan Swadaya Direktorat Rumah n. Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang Permukiman Direktorat Rumah Sub Bidang Rumah Swadaya Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) o. Laporan Kegiatan Swakelola di Lingkungan Subdit Direktorat Rumah Perencanaan Teknik dan Standardisasi p. Grafik alokasi tahun berjalan dan usulan tahun selanjutnya Direktorat Rumah q. Profil Rumah Swadaya Tahun 2015 - 2019 Direktorat Rumah Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 1. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 1. Informasi Umum Mekanisme Bantuan Pembiayaan Perumahan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 2. Laporan Realisasi Penyaluran FLPP berdasarkan Bank Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP Pelaksana, Jenis Pekerjaan dan Gaji Pokok 3. Mekanisme Pengajuan Mendapatkan Rumah FLPP Syarat Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP Penerima KPR FLPP 4. Mekanisme Pengajuan Mendapatkan Rumah FLPP Fitur KPR Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP FLPP 5. Mekanisme Pengajuan Mendapatkan Rumah FLPP Daftar Bank Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP Pelaksana 6. Mekanisme Pengajuan Mendapatkan Rumah FLPP Larangan Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP dan Sanksi Penerima KPR FLPP 7. Buku Saku dan Panduan Teknis Panduan Pengguna Aplikasi Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) 8. Panduan Teknis Aplikasi Sikumbang Panduan Tata Cara Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP Pengambilan Foto dan Pengirimannya dengan Koordinat Lokasi Perumahan (metadata) 9. Panduan Teknis Aplikasi Sikumbang Panduan Tata Cara Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP Pembuatan Site Plan Latar (Rumah Tapak) 10. Checking Pengembang Perumahan SIRENG (Sistem Divisi terkait Registrasi Pengembang) Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 53

Organisasi Ppid : Lembaga, Inovasi dan Kolaborasi No Jenis Informasi Unit Yang Menguasai Informasi 11. Buku Saku dan Panduan Teknis Panduan Pengguna Aplikasi Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) 12. Panduan Teknis Aplikasi Sikumbang Panduan Tata Cara Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP Pengambilan Foto dan Pengirimannya dengan Koordinat Lokasi Perumahan (metadata) 13. Panduan Teknis Aplikasi Sikumbang Panduan Tata Cara Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP Pembuatan Site Plan Latar (Rumah Tapak) 14. Checking Pengembang Perumahan SIRENG (Sistem Divisi terkait Registrasi Pengembang) 15. Buku Saku dan Panduan Teknis Panduan Pengguna Aplikasi Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) 16. Panduan Teknis Aplikasi Sikumbang Panduan Tata Cara Seluruh Direksi dan Staf di PPDPP Pengambilan Foto dan Pengirimannya dengan Koordinat Lokasi Perumahan (metadata) 17. Peta Sebaran FLPP melalui visualisasi Divisi Database 18. Realisasi Penyaluran Dana FLPP dari tahun 2010 sampai Divisi Database penyaluran yang berjalan 19. Realisasi Penyaluran Dana FLPP berdasarkan Jenis Divisi Database Pekerjaan, Jenis Kelamin, Jenis Rumah, Jenis Bank dan Kelompok Gaji 20. Testimoni Masyarakat Penerima KPR FLPP dan Pengembang Divisi Humas PPDPP 21. Sistem Informasi KPR Subsidi FLPP Divisi TI PPDPP 22. Penggunaan Tata Cara Pendaftaran Perumahan Pada Divisi TI PPDPP Sikumbang 23. FLPP Tak Terhalang Selama Masa Pandemi COVID-19 Divisi Humas PPDPP 24. Tutorial Penggunaan Sikumbang Divisi TI PPDPP 25. Seluruh peraturan yang terkait dengan KPR FLPP Undang- Divisi Hukum PPDPP undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan BLU 26. Survei Kepuasan Pengguna Aplikasi Sikasep dan Sikumbang Unit Kerja Terkait di PPDPP 27. Informasi jumlah user yang terdaftar, proses pengajuan, dan Unit Kerja Terkait di PPDPP yang sudah cair 2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan 1. Data Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP) 54 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

No Jenis Informasi Unit Yang Menguasai Informasi 2. Data Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka, Subsidi Bantuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Pembiayaan Perumahan Perumahan 3. Data Realisasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Tabungan (BP2BT) Perumahan 4. Profil Resiko Proyek KPBU Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 5. Informasi Publik terkait Sireng Direktorat Pengembangan Sistem dan 6. Informasi Publik Simpul KPBU Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 7. Seluruh Data Debitur Penerima KPR FLPP. Data Pencairan Direktorat Pengembangan Sistem dan Debitur FLPP Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 8. Informasi tingkat keterhunian perumahan FLPP di seluruh Divisi Verifikasi dan Divisi Tata Laksana provinsi PPDPP Divisi Pemantauan dan Evaluasi PPDPP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Masing-masing Direktorat 1. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 1. Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) yang telah disusun, disahkan, dan dikeluarkan oleh : • Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi • Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi • Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi • Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi • Direktorat Keberlanjutan Konstruksi 2. Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber 3. Profil Teknologi Jembatan Rangka Baja Indonesia Daya 4. Profil Produksi Dalam Negeri Bidang Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 5. Buku Informasi Teknologi Rumah Tahan Gempa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 6. Profil Tingkat Komponen Dalam Negeri Proyek Konstruksi Direktorat Kelembagaan dan Sumber 7. Pedoman/Panduan Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Daya Konstruksi Kontrak Kerja Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 8. Pedoman/Panduan Pelaksanaan Pendapat Ahli Kontrak Kerja Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi Konstruksi Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 55

Organisasi Ppid : Lembaga, Inovasi dan Kolaborasi No Jenis Informasi Unit Yang Menguasai Informasi 9. Pedoman/Panduan Administrasi Kontrak Kerja Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 10. Buku Saku Opini Kontrak Kerja Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 11. Profil Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Sub Urusan Jasa Konstruksi Provinsi/Kabupaten Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 12. Profil data daerah provinsi mencakup data kegiatan jasa Direktorat Pengembangan Jasa konstruksi, jumlah tenaga kerja bersertifikat dan infrastruktur Konstruksi 13. Profil Pemberdayaan Hasil Kerjasama Direktorat Pengembangan 14. Profil Kapasitas Pembinaan Wilayah Jasa Konstruksi 15. Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Wilayah Direktorat Pengembangan 16. Profil Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi 17. Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Periode Normal Baru (SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 107/ Konstruksi SE/Dk/2020 Tahun 2020) 18. Pedoman Pemberian Kompetensi Tambahan dan Sertifikasi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Kompetensi Bagi Lulusan dan Calon Lulusan Sekolah Konstruksi Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik dan/atau Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi (SE Dirjen Bina Konstruksi Nomor 129/SE/Dk/2020 Tahun 2020) 19. SKKNI & Modul Pelatihan Bidang Jasa Konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 20. Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Berdasarkan Permen PU No 24 Tahun 2014 Konstruksi 21. Profile Penyetaraan Kompetensi tenaga ahli konstruksi Direktorat Kompetensi dan Produktivitas insinyur dan arsitek di tingkat ASEAN Konstruksi 2 Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi 1. Database Katalog Sektoral 2. Materi Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi Konstruksi 3. Frequently Asked Questions (FAQ) dalam Klikon.pu.go.id Direktorat Keberlanjutan Konstruksi terkait Sistem Manajemen 4. Keselamatan Konstruksi Direktorat Keberlanjutan Konstruksi 5. Data Petugas K3 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi 6. Materi Bimbingan Teknis Penjaminan dan Pengendalian Mutu Direktorat Keberlanjutan Konstruksi 56 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

No Jenis Informasi Unit Yang Menguasai Informasi 7. Materi Bimbingan Teknik Pengadaan Jasa Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 8. Data jumlah Pelatihan tenaga kerja konstruksi, Bimbingan Teknis tenaga kerja kontruksi, Pembekalan dan Fasilitasi Uji Balai Jasa Konstruksi Kompetensi Tenaga kerja konstruksi Balai Jasa Konstruksi 9. Data jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat Balai Jasa Konstruksi 10. Materi Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Balai Jasa Konstruksi 11. Daftar instruktur pelatihan tenaga kerja konstruksi 1. Sekretariat BPSDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Pusbangkom 1. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara 1. Sekretariat BPSDM Berkala 2. Pusbangkom 1. Daftar Informasi Pelatihan 3. Politeknik PU Pusbangkom 2. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan/Program Studi dan Mata Kuliah Sekretariat BPSDM 3. Informasi Pasca Pengembangan Kompetensi 4. Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Sekretariat BPSDM Magister Kedinasan Kementerian PUPR Sekretariat BPSDM 5. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Pemanggilan 1. Pusat Pengembangan Talenta Peserta Ujian Tertulis Calon Penerima Beasiswa Pendidikan 2. Balai Penilaian Kompetensi Magister Kedinasan Kementerian PUPR 1. Pusat Pengembangan Talenta 6. Pengumuman Penerima Beasiswa Pendidikan Magister 2. Balai Penilaian Kompetensi Kedinasan Kementerian PUPR Politeknik PU 7. Jadwal Assessment (Penilaian Kompetensi) Politeknik PU 8. Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, 9. Pengumuman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Pusbangkom SDA dan Permukiman; 10. Pengumuman Mahasiswa yang diterima Pusbangkom Jalan, Perumahan dan 2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 1. Modul dan Kurikulum Pelatihan Bidang PUPR Materi dalam Pusbangkom Manajemen modul (DIP) dibuat oleh Tim Penyusun Modul dan menjadi hak milik BPSDM, Sedangkan Materi Program DIK adalah milik pengajar (Widyaiswara) terkait Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 57

Organisasi Ppid : Lembaga, Inovasi dan Kolaborasi No Jenis Informasi Unit Yang Menguasai Informasi 2. Rekap Jumlah Peserta untuk setiap jenis Pelatihan 1. Sekretariat BPSDM 2. Bagian Perencanaan, Program dan 3. Informasi Daftar Mahasiswa, Prodi, Dosen, Kurikulum dan Keuangan Mata Kuliah Politeknik PU Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur 1. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Wilayah I Berkala 1. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Pulau Sumatera Pusat Pengembangan Infrastruktur 2. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Pulau Kalimantan Wilayah I 3. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Jawa 4. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Bali Pusat Pengembangan Infrastruktur 5. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Kepulauan Nusa Tenggara Wilayah II 6. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Pulau Sulawesi 7. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Kepulauan Maluku Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III 8. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Pulau Papua Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III 9. Ringkasan Eksekutif Rencana Induk Pengembangan Pusat Pengembangan Infrastruktur InfrastukturKawasan Tematik (KSPN, KEK, KI, Kawasan Wilayah I, II dan III Metropolitan, Kawasan Metropolitan, Kawasan Perbatasan dll) 2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Pusat Pengembangan Infrastruktur 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kawasan Wilayah I, II dan III 2. Buku Produk BPIW yang sudah memiliki ISBN Seluruh Unit Eselon II 58 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Begitu juga pemutakhiran dilakukan pada Daftar SDM Pengelola PPID Kementerian PUPR Informasi Yang Dikecualikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Cakupan dan ruang lingkup kerja yang berbeda- Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang beda antar unit organisasi di Kementerian PUPR Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun mempengaruhi jumlah Sumber Daya Manusia 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (SDM) yang dialokasikan untuk Pelaksana perlu dilakukan pengujian konsekuensi secara PPID. Masing-masing Pelaksana PPID di unit seksama dan penuh ketelitian sebelum suatu organisasi tidak memiliki jumlah dan kompetensi informasi ditetapkan sebagai informasi yang staf yang sama. Demikian pula dengan status dikecualikan. Atas dasar tersebut, Keputusan kepegawaian para staf tersebut, ada yang Menteri PUPR No. 451/KPTS/M/2017 berstatus PNS dan non PNS atau honorer. Jumlah Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan SDM Pengelola PPID pada 10 PPID Pelaksana di Kementerian PUPR dimutakhirkan melalui di unit organisasi bervariasi mulai dari 4 orang Keputusan PPID Utama Nomor 02/KPTS/ hingga 9 orang. Namun tidak semua pengelola PPID/2020 yang menetapkan Pemutakhiran di PPID Pelaksana pada unit-unit organisasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di memiliki kompetensi yang sama. Ada PPID Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Pelaksana yang sudah memiliki staf dengan Rakyat Tahun 2020. kualifikasi pendidikan sarjana komunikasi dan sarjana teknologi informasi tetapi ada juga pengelola PPID yang tidak memiliki kualifikasi SDM seperti itu. Staf Pengelola di PPID Pelaksana Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 59

Organisasi Ppid : Lembaga, Inovasi dan Kolaborasi Dari 10 Unit organisasi di Kementerian PUPR, Tentu hal tersebut menjadi salah satu tantangan semuanya sudah memiliki Pelaksana PPID bagi beberapa unit organisasi dalam memproses yang dijabat oleh pejabat setingkat pejabat layanan informasi kepada publik. Unit organisasi administrator. Hampir semua Pelaksana PPID yang memiliki UPT atau Balai di daerah-daerah telah memiliki struktur tetapi tidak ditetapkan menggunakan teknologi informasi sebagai secara formal, satuan kerja yang melaksanakan solusi untuk memberikan layanan informasi yang fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi cepat kepada masyarakat. Mulai dari pembuatan dilakukan oleh salah satu subbagian di Bagian sistem informasi untuk internal, penggunaan Hukum dan Komunikasi Publik atau Umum dan aplikasi pesan singkat dan surat elektronik. Data. Layanan informasi yang diberikan setiap Dalam praktiknya masih banyak kendala yang PPID Pelaksana pada masing-masing unit dihadapi karena proses umpan balik (feedback) organisasi memiliki cakupan yang berbeda-beda. dari daerah ke pusat kadang membutuhkan Ada beberapa unit organisasi yang memiliki unit waktu yang agak lama. Selain itu waktu yang pelaksana teknis (UPT) atau Balai di daerah- diperlukan untuk menyiapkan semua informasi daerah, namun tidak semua UPT atau balai-balai yang dibutuhkan pemohon (masyarakat) untuk tersbut memiliki Pelaksana PPID. beberapa unit organisasi relatif lama, misalnya ada beberapa permintaan data teknis yang harus melalui uji laboratorium. Tentu kebutuhan informasi seperti itu harus menunggu lebih lama untuk disampaikan kepada pemohon. Staf Pengelola PPID Pelaksana di Pusat dan Daerah 67 Staf Pengelola 379 Staf Pengelola 60 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pelaksana PPID Daerah yang tersebar di seluruh wilayah kerja Kementerian PUPR Daftar Pelaksana PPID Daerah Unit Kerja Pelaksana PPID Lokasi Unit Kerja Pelaksana PPID Lokasi Balitbang Puslitbang SDA Bandung Ditjen Sumber (Pusair) Ujung Berung Daya Air Balai Besar Yogyakarta Ditjen Sumber Puslitbang Jalan Bandung Wilayah Sungai Daya Air dan Jembatan Serayu Opak (Pusjatan) Jakarta Puslitbang Balai Besar Bandar Lampung Perumahan dan Palembang Wilayah Permukiman Sungai Mesuji (Puskim) Bandung Sekampung Puslitbang Cirebon Kebijakan dan Balai Besar DKI Jakarta Penerapan Semarang Wilayah Sungai Teknologi Surakarta Ciliwung Cisadane Balai Besar Surabaya Wilayah Sungai Makassar Balai Besar Banten Sumatera VIII Wilayah Sungai Palembang Cidanau, Ciujung, Balai Besar Cidurian Wilayah Sungai Citarum Balai Besar Jawa Barat Balai Besar Wilayah Sungai Wilayah Sungai Citanduy Ciamnuk Cisanggarung Balai Wilayah Banda Aceh Balai Besar Sungai Sumatera I Wilayah Sungai Banda Aceh Pemali Juana Balai Besar Balai Wilayah Medan Wilayah Sungai Sungai Sumatera Bengawan Solo II Medan Balai Besar Wilayah Sungai Balai Wilayah Pekanbaru Brantas Sungai Sumatera Balai Besar III Pekanbaru Wilayah Sungai Pompengan Balai Wilayah Pandang Jenebarang Sungai Sumatera V Padang Balai Wilayah Jambi Sungai Sumatera VI Jambi Balai Wilayah Bengkulu Sungai Sumatera VII Bengkulu Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 61

Organisasi Ppid : Lembaga, Inovasi dan Kolaborasi Unit Kerja Pelaksana PPID Lokasi Unit Kerja Pelaksana PPID Lokasi Balai Wilayah Pontianak Balai Wilayah Papua Marauke Sungai Kalimantan I Sungai Papua Pontianak Marauke Balai Wilayah Kuala Kapuas Ditjen Bina Marga Balai Besar Jakarta Pelaksana Jalan Sungai Kalimantan II Nasional VI Jakarta Kuala Kapuas Balai Wilayah Samarinda Balai Besar Surabaya Sungai Kalimantan III Pelaksana Jalan Samarinda Nasional VIII Surabaya Balai Wilayah Manado Balai Besar Banjarmasin Sungai Sulawesi I Pelaksana Jalan Manado Nasional XI Banjarmasin Balai Wilayah Gorontalo Sungai Sulawesi II Balai Besar Medan Gorontalo Pelaksana Jalan Nasional II Medan Balai Wilayah Palu Balai Besar Palembang Sungai Sulawesi Pelaksana Jalan III Palu Nasional V Palembang Balai Wilayah Kendari Sungai Sulawesi IV Kendari Balai Besar Semarang Pelaksana Jalan Balai Wilayah Bali Nasional VII Sungai Bali Penida Semarang Balai Wilayah Mataram Balai Besar Makassar Sungai Nusa Pelaksana Jalan Tenggara I Nasional XIII Mataram Makassar Balai Wilayah Kupang Balai Besar Jayapura Sungai Nusa Pelaksana Jalan Tenggara II Kupang Nasional XVIII Jayapura Balai Wilayah Maluku Utara Balai Besar Padang Sungai Maluku Pelaksana Jalan Utara Nasional III Padang Balai Wilayah Papua Balai Besar Jambi Sungai Papua Pelaksana Jalan Nasional IV Jambi Balai Wilayah Batam Sungai Sumatera IV Batam Balai Besar Balikpapan Pelaksana Jalan Balai Wilayah Maluku Nasional XII Sungai Maluku Balikpapan 62 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Unit Kerja Pelaksana PPID Lokasi Unit Kerja Pelaksana PPID Lokasi Palu Balitbang Balai Jasa Banjarmasin Ditjen Bina Marga Balai Pelaksana BPSDM Konstruksi Wilayah Jalan Nasional XIV Manado V Banjarmasin Makassar Palu Ambon Balai Jasa Jayapura Banda Aceh Konstruksi Wilayah Jakarta Balai Pelaksana Mataram VI Makassar Jakarta Jalan Nasional XV Kupang Balai Jasa Maedan Manado Manokwari Konstruksi Wilayah Jakarta VII Jayapura Denpasar Balai Pelaksana Balai Penerapan Jalan Nasional XVI Banda Aceh Teknologi Makassar Ambon Palembang Konstruksi Balai Material dan Medan Balai Pelaksana Jakarta Peralatan Palembang Jalan Nasional I Surabaya Balai Banda Aceh Penelitian dan Jakarta Pengembangan Bandung Balai Pelaksana Perumahan Jalan Nasional IX Wilayah I Medan Mataram Balai Penelitian dan Balai Pelaksana Pengembangan Jalan Nasional X Perumahan Kupang Wilayah II Denpasar Balai Pelaksana Balai Jalan Nasional XVII Penelitian dan Manokwari Pengembangan Perumahan Ditjen Cipta Karya Balai Teknik Air Wilayah II Makassar Minum Balai DIklat Wilayah I Medan Ditjen Bina Balai Teknik Balai DIklat Konstruksi Penyehatan Wilayah II Lingkungan Palembang Permukiman Balai DIklat Wilayah III Jakarta Balai Jasa Balai DIklat Konstruksi Wilayah Wilayah IV I Banda Aceh Bandung Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 63

Organisasi Ppid : Lembaga, Inovasi dan Kolaborasi Unit Kerja Pelaksana PPID Lokasi Anggaran Pelaksana PPID Pusat Balai DIklat Yogyakarta Wilayah V Surabaya Dari sisi sumber biaya atau anggaran, Yogyakarta Banjarmasin besaran anggaran juga mengacu pada tingkat Balai DIklat Makassar kompleksitas kerja dari masing-masing Wilayah VI Jayapura Pelaksana PPID di unit-unit organisasi. Anggaran Surabaya terkecil mulai dari Rp 150 juta hingga Rp 7 miliar Balai DIklat per tahun. Sumber dana merupakan alokasi dari Wilayah VII Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Bnajarmasin (APBN) 2020 yang sudah ditetapkan untuk Balai DIklat Kementerian PUPR. Dari hasil monitoring dan Wilayah VIII survei ini terdapat beberapa Pelaksana PPID Makassar yang merasa anggaran yang dialokasikan untuk Balai DIklat pelayanan informasi publik selama setahun Wilayah IX dinilai kurang. Terdapat beberapa Pelaksana Jayapura PPID yang ingin agar anggaran untuk pelayanan informasi publik dapat ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya. Proses dan Waktu Pelayanan Tata cara pengelolaan informasi dan pemberian layanan informasi untuk publik juga sudah dilakukan dengan baik. Sudah ada petugas pada setiap PPID Pelaksana mengunggah informasi ke website dan juga ada pengelola data serta dokumentasi. Selain itu, hampir semua Pelaksana PPID sudah memiliki standart operating procedure (SOP) pelayanan publik. Untuk sarana dan prasarana dinilai sudah cukup memadai. Semua Pelaksana PPID di Kementerian PUPR sudah memiliki website untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan publik. Perangkat keras (hardware) penunjang kinerja para staf juga sudah cukup memadai. Waktu penyelesaian pelayanan mulai dari permohonan hingga penyampaian informasi kepada pemohon berlangsung antara 1 hingga 10 hari. 64 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 65

Di masa pandemi Covid-19 ini, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dinilai dapat membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

03 pembangunan infrastruktur antisipasi dampak covid-19

03 pembangunan infrastruktur antisipasi dampak covid-19 “Pembangunan infrastruktur yang terus dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan salah satu faktor penting dalam mengembalikan tren positif pertumbuhan ekonomi. Multiplier effect dari pembangunan infrastruktur akan mengakselerasi pertumbuhan sektor- sektor lainnya sehingga menjadi daya ungkit percepatan PEN,” M. Basuki Hadimuljono MENTERI PUPR 68 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Upaya Pembangunan Infrastruktur Terus mendukung pilar pemerataan Pembangunan Berlanjut dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses Pembangunan infrastruktur memegang ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja peranan penting untuk kemajuan bangsa karena baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah memiliki efek yang luas. Hal ini menjadi alasan perekonomian rakyat. Di samping itu pemerataan mengapa Presiden Joko Widodo menjadikan pelayanan infrastruktur dasar juga dilaksanakan pembangunan infrastruktur tetap menjadi melalui wilayah sebagai basis pembangunan. prioritas pembangunan dimasa periode kedua pemerintahannya. Ketersediaan infrastruktur Peran PUPR Dalam Penanganan Pandemi yang berkualitas tentu akan membuka COVID-19 kesempatan yang luas terciptanya aktivitas ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada ekonomi nasional demi tercapainya kesejahteraan sektor perekonomian, salah satunya adalah masyarakat yang semakin meningkat. penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan Pembangunan infrastruktur harus terus jumlah pengangguran. Menyikapi kondisi tersebut, dilanjutkan, tentunya pembangunan yang mampu Pemerintah mengeluarkan program Pemulihan membuka akses ekonomi dan mengakselerasi Ekonomi Nasional (PEN) yang isinya berupa nilai tambah perekonomian rakyat. rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Keuntungan pembangunan infrastruktur Pemerintah juga menjalankan PEN sebagai respon berkelanjutan tidak akan ada habisnya, karena terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang multiple effect-nya sangat luas. Berkaca dari berdampak pada ekonomi. Program PEN tertuang negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, dalam PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan China, Korea, dan negara maju lainnya di Program Pemulihan Ekonomi Nasional. belahan Benua Eropa, tentu dilengkapi dengan infrastruktur yang canggih dengan akses yang Program tersebut diharapkan dapat mengatasi luas dan cepat. Infrastruktur yang memudahkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. akses ekonomi tersebut yang menjadi salah satu Data Kementerian Koordinator Bidang alasan banyaknya investor dan wisatawan datang Perekonomian menunjukkan terjadi kenaikan untuk berinvestasi atau sekedar berkunjung. jumlah pengangguran sebanyak 2,67 juta orang selama pandemi. Data kementerian tersebut juga Di masa pandemi Covid-19 ini, pembangunan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi infrastruktur merupakan salah satu upaya di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang diakibatkan meningkatkan daya beli masyarakat yang menurunnya angka kunjungan wisatawan selama dinilai dapat membantu Pemulihan Ekonomi pandemi. Nasional (PEN). Kementerian PUPR terus meningkatkan pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi salah satu negara yang nasional baik skala masif maupun kerakyatan terdampak Covid-19, virus ini menginfeksi melalui skema Padat karya Tunai (PKT). hampir seluruh negara di dunia. Melihat kondisi Pembangunan infrastruktur diarahkan tersebut Presiden Joko Widodo bergerak cepat Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 69

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 untuk dapat menanggulangi pandemi Covid-19. Kawasan Prioritas Nasional. Hal ini juga sejalan Kementerian PUPR mendapatkan mandat untuk dengan RPJMN 2020-2024, dimana terdapat membantu mengatisipasi penyebaran virus sasaran pembangunan kewilayahan. Pertama, tersebut. Kementerian PUPR turut mendukung pengembangan kawasan strategis yang meliputi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus diantaranya membangun Rumah Sakit Pulau (KEK) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Galang, RS Akademik UGM, RSUD Lamongan. Prioritas kedua adalah pengembangan sektor Juga renovasi Wisma Atlet Kemayoran sebagai unggulan. Komoditas unggulan yang diusahakan rumah sakit darurat untuk merawat dan isolasi meliputi kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, karet, bagi penderita COVID-19. tebu, lada, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Prioritas ketiga adalah pengembangan Selain sektor kesehatan, pandemi COVID-19 kawasan perkotaan yang terdiri dari wilayah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan metropolitan, ibu kota negara, kota besar, ekonomi Indonesia akibat menurunnya sedang, kecil Pusat kegiatan Nasional (PKN), dan investasi dan kegiatan ekspor-impor. Belanja Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan kota baru. Pemerintah di Kementerian PUPR menjadi Prioritas keempat adalah Pusat Kegiatan tumpuan bagi pergerakan ekonomi Indonesia. Strategis Nasional (PKSN), Daerah Tertinggal, Agar perekonomian dapat terus berjalan, Kawasan Prioritas Perbatasan Negara, dan pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan, Kawasan Transmigrasi. Pengelola Kelembagaan seperti jalan tol, bendungan, irigasi, jalan dan dan Keuangan Daerah menjadi prioritas sasaran jembatan. Kementerian PUPR juga menggenjot pembangunan kewilayahan yang kelima. pengembangan pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Pariwisata Strategis Nasional Realokasi, Refocusing dan Rescoping Super Prioritas di lima lokasi. Harapannya, Anggaran saat Pandemi COVID-19 ini usai, sektor pariwisata bisa menjadi salah satu sektor Seiring mewabahnya COVID-19, sesuai dengan yang bisa diandalkan untuk bangkit kembali. himbauan Presiden, Kementerian PUPR telah Berbagai langkah tersebut dilakukan agar dapat memulai bekerja, belajar, dan beribadah dari menggerakkan sektor riil di berbagai daerah. rumah. Harapannya himbauan ini menjadi gerakan Selain itu sebagaimana dikatakan sebelumnya, bersama di tengah masyarakat agar penanganan dalam mitigasi dampak COVID-19, Kementerian COVID-19 bisa maksimal. Presiden Joko Widodo PUPR melaksanakan Program Padat Karya Tunai memutuskan rapat-rapat tetap berlangsung (PKT) untuk mengurangi angka pengangguran sesuai agenda, namun tidak bertatap dan mendistribusikan pendapatan secara merata muka langsung, melainkan virtual melalui hingga pelosok desa di seluruh Indonesia. telekonferensi. Rapat virtual berlangsung pada Sebagai sebuah catatan penting, tentu saja, 16 Maret 2020. Rapat yang dimulai pukul 10.00 pelaksanaan konstruksi di lapangan berpedoman WIB, dihadiri oleh 41 anggota kabinet, termasuk pada protokol kesehatan COVID-19. Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono. Hal ini menjadi salah satu contoh kongkrit bentuk dari Dalam rangka mengantisipasi dampak Covid-19, realokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih berbagai upaya pembangunan dilakukan pada produktif dalam rangka penanganan Covid-19. 70 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Sasaran Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2020-2024 5 Prioritas Sasaran Pembangunan Kewilayahan Terjadinya pandemi COVID-19 turut memberikan dan kegiatan Prioritas seperti penyediaan dampak belanja infrastruktur PUPR Tahun infrastruktur untuk Kawasan Strategis Anggaran 2020. Kementerian PUPR melakukan Pariwisata Nasional (KSPN), PON XX, Asrama realokasi dan refocusing anggaran sesuai dengan Papua, dan World Cup U-20 tahun 2021. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Realokasi anggaran tersebut bersumber dari Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka penghematan alokasi perjalanan dinas dan Percepatan Penanganan COVID-19 dan Perpres paket meeting sebesar 50 persen dari sisa 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan anggaran yang belum terserap pada TA 2020; Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pembatalan paket-paket kontraktual yang Tahun Anggaran 2020. belum lelang seperti bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan Dari besaran DIPA Kementerian PUPR tahun tahun jamak (MYC); mengubah paket-paket 2020 sebesar Rp 120 triliun realokasi anggaran single year (SYC) TA 2020 menjadi paket multi sebesar Rp 24,53 triliun. Di mana pemenuhan years contract (MYC), termasuk paket-paket anggarannya tidak mengurangi antara lain: kontraktual yang nilainya kurang dari Rp 100 alokasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), miliar, dan mengoptimalkan kegiatan non- Rupiah Murni Pendamping, Badan Layanan Umum fisik yang bisa ditunda atau dihemat, seperti (BLU)/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), feasibility study. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 71

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Anggaran Penanganan COVID-19 di Kementerian PUPR Untuk mendukung percepatan penanganan campuran aspal karet sebesar Rp 100 miliar, COVID-19, Kementerian PUPR juga melakukan dan penyaluran subsidi perumahan (subsidi refocusing kegiatan dengan anggaran sebesar selisih bunga dan bantuan uang muka) bagi Rp 1,66 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan 175.000 unit dengan alokasi sebesar Rp untuk pekerjaan yang bersifat mendesak 1,5 triliun bersumber dari BA. BUN 999.07. seperti pembangunan Fasilitas Penampungan/ Percepatan penanganan COVID-19 melalui Observasi/Karantina di Pulau Galang di Kota refocusing, kegiatannya juga dilakukan dengan Batam dan lanjutannya sebesar Rp 400 miliar, memprioritaskan program padat karya tunai/ renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Infrastruktur berbasis masyarakat (IBM). Pada Kemayoran sebesar Rp 160 miliar. Selanjutnya 2020, anggaran program padat karya tunai penambahan 4.000 lokasi program padat karya dialokasikan sebesar Rp 10 triliun yang di di bidang irigasi yakni Program Percepatan antaranya digunakan untuk Pengembangan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dari 6.000 lokasi menjadi 10.000 lokasi serta penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), pembebasan PPh 4 persen dengan total pekerjaan P3TGAI, pembangunan Tempat anggaran Rp 978 miliar. Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, Kemudian pembelian resin produksi Perhutani penyediaan air minum dan sanitasi berbasis untuk campuran cat marka jalan dan pekerjaan masyarakat (Pamsimas) dan sanitasi berbasis pengecatan marka jalan sebesar Rp 25 miliar, masyarakat (Sanimas), pembangunan baru dan pembelian karet dari petani sebagai bahan peningkatan kualitas rumah swadaya. 72 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 73

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 74 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 75

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Pembangunan Rumah Sakit Khusus Wisma Atlet, Kerja Cepat Luas bangunan di Wisma Atlet Kemayoran adalah Membangun RS Darurat 468.700 m2. Melihat perkembangan infeksi Covid-19 yang Awalnya Kementerian PUPR menyiapkan 4 tower begitu cepat, Pemerintah mengambil inisiatif untuk digunakan sebagai RS Darurat yakni tower menyediakan lokasi untuk mengisolasi pasien yang 1, 3, 6 dan 7 yang semuanya berada di Blok D10. terpapar virus Covid-19, hal ini menjadi sangat Tower 6 secara utuh mulai lantai 1 hingga 24 mendesak karena kebutuhan untuk mengatisipasi akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien. bila virus Covid-19 menimbulkan korban dengan Kapasitas yang tersedia adalah 650 unit dan dapat jumlah banyak baik yang sakit maupun meninggal. menampung 1.750 orang. Dengan asumsi 1 kamar Sepanjang Maret 2020, Presiden Joko Widodo diperkirakan dapat menampung 2 hingga 3 orang melakukan pembahasan intensif bersama para pasien. Menteri, kepala daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Adapun tower 7 akan dibagi menjadi beberapa fungsi. Pada lantai 1 akan digunakan sebagai IGD, Tugas berat untuk Kementerian PUPR karena lantai 2 untuk ICU, lantai 3 untuk ruang refreshing. dihadapkan pada persoalan darurat untuk segera Sedangkan lantai 4 - 24 akan digunakan sebagai menyiapkan fasilitas yang dapat menampung pasien ruang rawat inap pasien. Kapasitas di tower 7 Covid-19 dalam bentuk rumah sakit darurat. Wisma adalah 886 unit dengan kapasitas ruang rawat Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi salah satu maksimum adalah 2.458 pasien. pilihan untuk disulap menjadi rumah sakit darurat dengan anggaran sebesar 160 miiar. Untuk dokter dan petugas medis akan menggunakan Tower 1 lantai 1 - 24 dengan Sejak berakhirnya Asian Games 2018, pemanfaatan kapasitas 650 unit dan dapat menampung Wisma Atlet kurang optimal sehingga menjadi salah maksimum 1.750 orang. Sedangkan Tower 3 satu alasan untuk difungsikan rumah sakit darurat, lantai 1 - 24 direncanakan untuk Posko Gugus selain pertimbangan lain karena diperkirakan Tugas Penanganan COVID-19. Jumlah unit yang jumlah korban Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya tersedia sebanyak 650 unit dan dapat menampung akan bertambah banyak, sehingga dibutuhkan maksimal 1.750 orang. gedung dan kamar-kamar perawatan memadai dan tidak sedikit. Terdapat 3 komponen pekerjaan yang dilakukan. Pertama pembersihan ruangan karena sudah lama Wisma Atlet Kemayoran memiliki 10 tower dimana tidak dipakai, termasuk penyemprotan disinfektan, 7 tower berada di Blok D10 dan 3 tower berada kemudian modifikasi perbaikan sedikit di lantai 1,2, di Blok C dengan total jumlah hunian sebanyak dan 3 pada tower 7 yang dimanfaatkan sebagai 7.426 unit yang dapat menampung 22.276 orang. RS Darurat dilengkapi dengan ruang laboratorium, farmasi, radiologi, dan ICU . 76 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Hanya dalam waktu empat hari RS Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran sudah siap beroperasi. Dan Presiden Joko Widodo pun meresmikan beroperasinya RS Darurat Corona tersebut. Setelah diresmikan, empat tower di Wisma Atlet ini langsung bisa digunakan untuk menangani pasien COVID-19. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 77

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Menata Pulau Galang Dalam Covid-19. Dalam waktu sepekan sejak tanggal Sekejap 8 Maret 2020, RSKI resmi beroperasi dan menjadi fasilitas kesehatan berkelas dunia. Lokasi kedua rumah sakit yang dipersiapkan Fasilitas pendukung lainnya yang disediakan di untuk mengantisipasi Covid -19 adalah RSKI Pulau Galang antara lain rumah dokter, penyiapan Rumah Sakit Khusus Infeksi perawat, dapur umum, gudang, laundry, dan Covid-19 (RSKI) yang berada di Pulau Galang, lain-lain. Penyelesaian RSKI lebih cepat dari Kota Batam, yang merupakan eks lokasi yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo pengungsi warga negara Vietnam pada tahun dengan tengat waktu 2-3 minggu untuk dapat 1979 sampai 1996. Pemilihan lokasi ini didasari dimanfaatkan. oleh pertimbangan karena terdapat mobilisasi tenaga kerja Indonesia dari Malaysia yang Pembangunan fasilitas observasi penyakit pulang untuk mudik ke Indonesia. menular di Pulau Galang memanfaatkan lahan seluas 20 hektar dari total luas area 80 hektar. Berdiri diatas lahan seluas 80 ha, RSKI Pengerjaannya dibagi menjadi 3 Zonasi, yakni difungsikan sebagai tempat observasi Zona A (Eks Sinam) meliputi gedung penunjang dan penampungan serta karantina untuk seperti mes petugas, asrama dokter dan pengendalian infeksi penyakit menular, terutama perawat, gedung sterilisasi, laundry, gedung gizi, gudang dan power house. Lalu pada 78 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Zona B meliputi fasilitas penampungan dan Pembangunan Rumah Sakit Darurat COVID-19 fasilitas pendukung seperti ruang isolasi, ruang Pulau Galang yang dikerjakan oleh PT Wijaya observasi, Laboratorium, ruang sterilisasi, Karya Bangunan Gedung Tbk menggunakan Central Gas Medik, dan instalasi jenazah. teknologi modular, yakni membangun dengan Tersedia juga landasan helikopter (helipad), dan memakai panel modular yang terdiri dari zona utilitas. komponen buatan atau rakitan pabrik (off site). Penggunaan panel modular tersebut memiliki Kemudian untuk Zona C peruntukannya bagi sistem aplikasi yang mudah sehingga bangunan tahap berikutnya menyesuaikan kebutuhan dapat diselesaikan lebih cepat. Penggunaan dengan memanfaatkan cadangan lahan. Total panel modular ini juga menjadi solusi untuk kapasitas tampung pasien yang dibangun memenuhi kebutuhan penduduk dunia akan sebanyak 1.000 tempat tidur. Pada tahap awal hunian yang mengutamakan prinsip bangunan dibangun 2 gedung bertingkat 2 berada di Zona B ramah lingkungan. Pembangunan fasilitas yang terdiri dari fasilitas observasi/penampungan/ ini sudah dirancang secara lengkap dengan karantina (termasuk isolasi) berjumlah 400 tempat menyertakan ruang sterilisasi, akses evakuasi tidur. Terdiri dari ruang observasi sebanyak dan lain-lain. Pengolahan limbah non cairnya 350 tempat tidur dan ruang isolasi sebanyak 30 menggunakan metode incinerator, yakni tempat tidur untuk Intensive Care Unit (ICU) dan pembakaran sampah menggunakan alat yang 20 tempat tidur untuk Non ICU. dapat mengatur suhu sehingga sampah dapat terbakar habis. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga telah melakukan pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 13,8 km bersumber dari Waduk Monggak Rempang. Waduk ini memiliki debit 232 liter per detik dan tengah dipasang pompa air berkapasitas 5 liter per detik yang menyalurkan air dari reservoir ke clean water tank. Progresnya telah mencapai 100 persen. Selain itu juga dilakukan pengerukan dan perluasan kapasitas embung yang berada di Pulau Galang untuk mendukung penyediaan air baku fasilitas observasi dan isolasi di Pulau Galang. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 79

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Rumah Sakit Akademik UGM dan menimbulkan banyak korban jiwa di penjuru nusantara, mengharuskan pemerintah Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah memaksimalkan seluruh ruang di rumah sakit orang yang terinfeksi virus COVID-19, namun pemerintah dan swasta untuk menanganinya. karena dihadapkan pada persoalan keterbatasan ruang perawatan pasien di rumah sakit dan juga Rumah sakit ketiga yang ditangani oleh pasien positif COVID -19 tidak bisa disatukan Kementerian PUPR adalah penyelesaian dengan pasien dengan sakit biasa, karena pembangunan Rumah Sakit Akademik dikhawatirkan virus Corona akan menular Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk ke pasien lain serta dokter dan paramedic selanjutnya difungsikan sebagai RS Rujukan mengarahkan Pemerintah memutuskan untuk Penanganan COVID-19 di Daerah Istimewa mempercepat penyelesaian pembangunan Yogyakarta. Penyelesaian RS Akademik UGM rumah sakit yang sempat berhenti di beberapa tersebut merupakan bagian dari refocusing daerah. Virus COVID-19 yang menjadi pandemi kegiatan Kementerian PUPR untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19. 80 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Berdasarkan hasil penilaian teknis Balitbang berdasarkan peraturan Rektor UGM nomor Kementerian PUPR, secara struktur gedung RS 69/P/SK/HT/2010 tanggal 4 Januari 2010. masih baik dan bisa dipakai. Dengan demikian, Namun, saat progresnya telah mencapai penyelesaian RS ini tidak memakan waktu terlalu 75%, pembangunannya terhenti pada lama. Target selesai adalah pada minggu ke-4 2020. Pekerjaan penyelesaian atau lanjutan Mei 2020. RS tersebut terdiri dari dua gedung, pembangunan Gedung Yudhistira dan Gedung masing-masing terdiri dari lima lantai dengan Arjuna RSA UGM untuk menjadi rumah sakit luas 8.600 meter persegi. Teknologi yang rujukan COVID-19 merupakan tindak lanjut diterapkan untuk membangun RSA UGM adalah dari surat Menteri Sekretaris Negara yang menggunakan sandwich panel. Ini merupakan ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan inovasi panel dinding yang dapat diterapkan Perumahan Rakyat nomor B-300/M.Sesneg/D-2/ pada konstruksi bangunan gedung. SB.02.00/04/2020 tanggal 9 April 2020 perihal Penerusan Surat Permohonan Dukungan dari Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada (RS Rektor Universitas Gadjah Mada. UGM) Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 81

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Lamongan, Antisipasi Lamongan. Permintaan tersebut disetujui oleh Penularan Tertinggi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan di Jawa Timur COVID-19. Pembangunan gedung fasilitas observasi dan isolasi tersebut merupakan salah Rumah sakit keempat yang dibangun oleh satu upaya peningkatan kuantitas dan kualitas Kementerian PUPR adalah Rumah Sakit pelayanan terhadap kebutuhan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan. Bukan tanpa masyarakat yang terdampak COVID-19. sebab pemilihan lokasi di kabupaten tersebut, karena saat itu di bulan April 2020 wilayah dengan Secara teknis, Pembangunan RS Covid-19 angka tertinggi penularan virus COVID-19 di Jawa Kabupaten Lamongan dilakukan dengan Timur adalah di Kabupaten Lamongan. pemasangan sandwich panel dan sistem modular pada fasilitas penunjang. Ini dilakukan Kabupaten Lamongan belum memiliki rumah untuk mempersingkat jangka waktu pekerjaan sakit standar untuk penanganan COVID-19. sehingga fasilitas dapat segera dimanfaatkan Para pasien positif COVID-19 ditangani di dan merupakan pilihan tepat untuk melakukan rumah sakit yang telah ditunjuk, yakni Rumah pembangunan sehingga mampu menghasilkan Sakit dr. Soegiri Lamongan dan Rumah Sakit konstruksi yang berkualitas tinggi, cepat, dan Muhammadiyah Lamongan. Beberapa fasilitas murah. Konstruksi dimulai pada 1 Mei 2020 pun dialihfungsikan untuk menangani COVID-19, dan selesai 30 Juni 2020. Rumah sakit ini yaitu Puskesmas Karangkembang, Puskesmas memiliki daya tampung 82 pasien dengan ruang Deket dan Rusunawa. perawatan yang terpisah bagi setiap pasien yakni 75 tempat tidur observasi dan 7 tempat Lahan untuk pembangunan Rumah Sakit tidur isolasi. Pembangunan dibuat per blok, COVID-19 disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu bangunan screening yang terdiri dari Lamongan seluas 6.070 m2 di Jalan Kusuma laboratorium, X-Ray, ruang petugas, administrasi Bangsa, Beringin, Tumenggungan, Kecamatan dan farmasi. Bangunan Karantina 1 yang terdiri Lamongan. Lokasi ini berjarak 132 m dari Rumah dari 25 tempat tidur observasi, ruang tindakan, Sakit Dr. Soegiri Lamongan. Rumah sakit ruang dokter, dan mobile X-Ray. COVID-19 tersebut diresmikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bangunan Karantina 2 terdiri dari 50 tempat tidur Letjen TNI Doni Monardo bersama Wakil Menteri observasi, ruang tindakan dan ruang dokter. PUPR John Wempi Wetipo pada 18 Juni 2020. Bangunan Isolasi terdiri dari 7 tempat tidur, ruang dokter dan perawat. Bangunan satelit terdiri dari Penambahan fasilitas ruangan observasi dan ruang sterilisasi, gizi, laundry, alat medis kotor isolasi rumah sakit ini berdasarkan permintaan dan farmasi. Dibangun juga powerhouse, ruang Bupati Lamongan nomor 050//413.105/2020 pompa dan ground water tank, ruang jenazah, tanggal 9 April 2020 perihal Usulan tempat sampah, penataan landscape, parkir Pembangunan RS COVID-19 di Kabupaten umum dan dokter serta pagar keliling. 82 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 83

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Program Padat Karya padat karya, sekaligus juga mempercepat realisasi pembangunan infrastrukturnya. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya Kementerian PUPR juga melakukan perubahan tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan skema pada program atau kegiatan infrastruktur Kerja (PHK). Selain itu, 2,9 juta tenaga kerja baru yang semula bersifat reguler menjadi padat karya. yang merupakan lulusan dari universitas atau Alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp654,4 Pendidikan kejuruan masih belum mendapatkan miliar dan target penerima manfaat sebanyak pekerjaan. Dengan kondisi tersebut sangat jelas 80.888 orang. Terdapat 18 kegiatan atau program bahwa perlu ada solusi cepat yang mengambil infrastruktur yang pelaksanaannya diubah dengan peran untuk menciptakan lapangan kerja dan metode padat karya dengan durasi kerja 30 sampai menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi 100 hari. jumlah pengangguran. Kegiatan tersebut di antaranya di Bidang Sumber Pemerintah saat ini telah melakukan Program Daya Air (SDA) seperti dukungan manajemen Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan beberapa BBWS/BWS, operasi dan pemeliharaan sarana program/kegiatan sudah dilaksanakan untuk prasarana SDA, pengelolaan bendungan, danau, meningkatkan belanja pemerintah. Kementerian dan bangunan penampung air lainnya, dan lain- PUPR sudah responsif dan cepat bekerja untuk lain, pengembangan/rehabilitasi jaringan irigasi. meningkatkan government spending melalui Begitu juga di Bidang Bina Marga melalui kegiatan program pengadaan kontrak yang dipercepat. Hal preservasi jalan di 501 lokasi, dan preservasi ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan jembatan di 311 lokasi. pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Program padat karya menjadi program penting yang Pelaksanaan proyek padat karya harus dilakukan untuk beberapa waktu kedepan. tetap memperhatikan protokol Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR kesehatan selama pandemi dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang seperti menjaga jarak, memakai melibatkan warga sebagai pelaku pembangunan. masker, sehingga tetap berupaya Program ini bertujuan mempertahankan daya mencegah penyebaran virus beli masyarakat atau mendistribusikan dana Covid-19 di desa. pembangunan ke desa-desa. Kementerian PUPR menyiapkan program padat karya ini dengan baik dan berusaha menjangkau ke seluruh pelosok perdesaan di tanah air dengan mengedepankan program cash for work dalam artian penciptaan lapangan kerja melalui program 84 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Sementara itu, untuk Bidang Cipta Karya di melalui kegiatan Bantuan Stimulan 7.169 lokasi, meliputi bermacam kegiatan Perumahan Swadaya yang meliputi dari sanitasi, penyehatan lingkungan, hingga pembangunan baru dan peningkatan peningkatan kualitas permukiman kumuh. kualitas perumahan. Selain itu juga untuk Bidang Perumahan Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 85

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 86 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Pandemi virus COVID-19 berdampak buruk terhadap berbagai sektor kehidupan. Daya beli masyarakat menurun, terutama pada bahan kebutuhan pokok. Padat karya diharapkan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat. M. Basuki Hadimuljono MENTERI PUPR Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 87

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Padat Karya Bidang Sumber Daya Air Salah satu bentuk PKT pada Bidang Sumber Daya P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran Air (SDA) yakni Program Percepatan Peningkatan irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan saluran dengan pasangan batu/lining yang Air oleh Balai-balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Limbah (IPAL) komunal, IPAL kombinasi dengan Air bersama masyarakat. P3TGAI dipercepat MCK, dan Sambungan Rumah (SR). sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap dampak penyebaran wabah COVID-19, khususnya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air di kawasan perdesaan. Nilai anggaran untuk Irigasi (P3TGAI) dikerjakan Ditjen Sumber Daya Air program ini mencapai Rp 2,250 triliun. yang tersebar di 6.000 lokasi. Program ini bertujuan 88 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

untuk menyediakan air bagi kawasan perdesaan Metode pelaksanaan P3TGAI dengan swakelola. dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi dan Pemberdayaan, partisipatif, dan padat karya peningkatan jaringan irigasi kecil (luas kurang dengan anggaran Rp 200 juta. Anggaran untuk dari 150 ha), irigasi tersier, dan/atau irigasi desa pembangunan fisik sebesar 87% atau Rp 195 juta yang dilakukan dengan konsep pemberdayaan dan pendampingan oleh P3A sebesar 13% atau Rp Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan 30 juta sehingga menciptakan penyerapan tenaga Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Induk kerja. Saat ini sebanyak 1.075 desa sudah memulai Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). kegiatan sosialisasi, dan akan dilanjutkan dengan kegiatan fisiknya. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 89

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Padat Karya Bidang Cipta Karya Program Kotaku yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Lima komponen kegiatan KOTAKU adalah perbaikan saluran, pembangunan Tempat Penampungan Sampah (TPS), pembangunan jalan lingkungan, penanggulangan kebakaran (jalur evakuasi) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada 2020, Kementerian PUPR melanjutkan program padat karya Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Pamsimas dan Sanimas merupakan program padat karya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mendukung pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Program Pamsimas akan dilaksanakan di 4.771 desa dengan anggaran Rp1.129 miliar, Beberapa kegiatan Pamsimas, yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru, perluasan dan optimalisasi SPAM eksisting dengan modul sambungan rumah. Sedangkan Sanimas di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp400 miliar, yang meliputi kegiatan prasarana mandi, cuci, kakus (MCK), instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) komunal, IPAL kombinasi dengan MCK, dan sambungan rumah (SR). 90 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 91

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Padat Karya Bidang PERUMAHAN Program PKT pada bidang Perumahan dilakukan melalui program peningkatan kualitas rumah untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Indonesia dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah. Pada tahun 2020, anggaran BSPS dialokasikan sebesar Rp4,6 triliun untuk peningkatan kualitas di 449 kab/kota dan membangun baru di 151 kab/kota. Ini merupakan bentuk perhatian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pemerintah kepada masyarakat (BSPS) dari Kementerian PUPR, baik berupa berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan menghuni rumah yang layak, sekaligus rumah baru. Untuk peningkatan kualitas membuka lapangan pekerjaan sebagai rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp 17,5 tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya juta, sedangkan untuk pembangunan rumah harap program ini dapat meningkatkan baru sebesar Rp 35 juta. Dengan stimulus kualitas hidup para penerima bantuan ini diharapkan timbulnya prakarsa dan upaya dengan memiliki rumah yang lebih masyarakat dengan menumbuhkembangkan layak, sehat dan nyaman. keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai M. Basuki Hadimuljono pelaku utama. MENTERI PUPR 92 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 93

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Memastikan Jalur Logistik melakukan pengawasan terhadap kondisi tenaga kerja yang sehat atau tidak. Jalur logistik merupakan urat nadi pergerakan Di Pulau Jawa, preservasi jalan dilakukan di untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, Provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Nganjuk, baik bahan pangan maupun peralatan medis yang Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang. sangat dibutuhkan dimasa pandemi Covid-19. Ada proyek pembangunan Flyover Mengkreng Efek jangka panjang pandemi virus COVID-19 telah di Purwoasri, Kabupaten Kediri. Proyek ini untuk diperhitungkan oleh pemerintah. Di antara efek mengurai kemacetan arus lalu lintas di Kertosono lanjutan virus Corona yang bakal dihadapi adalah (Nganjuk), Purwoasri (Kediri) dan Jombang. melemahnya sendi-sendi perekonomian. Jalan nasional tersebut dipreservasi juga untuk mendukung konektivitas Bandara Kediri yang konstruksinya dimulai pada April 2020. Layanan jalan yang semakin baik Kegiatan preservasi jalan nasional di Sumatera akan menunjang kelancaran logistik, adalah Jalan Lintas Timur Sumatera, terutama menopang perekonomian masyarakat jalur Lampung-Sumatera Selatan-Jambi. Jalur yang untuk mengangkut hasil bumi dan hasil telah rusak itu amat vital, karena menghubungkan produksi lainnya berbagai pusat produksi, koleksi dan distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan alat M. Basuki Hadimuljono kesehatan. Kementerian PUPR juga memastikan MENTERI PUPR kesiapan dan kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan. Kementerian PUPR memastikan Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, kemantapan pada jalan tol dan jalan nasional yang Kementerian PUPR melanjutkan proyek baik, termasuk menjaga agar satu wilayah tidak meningkatkan kemantapan ruas jalan dengan terisolasi karena jalan dan jembatan putus. melakukan preservasi jalan nasional di di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Peningkatan kualitas jalur juga dilakukan di Kegiatan pemeliharaan jalan tetap dilaksanakan perbatasan NTT-Timor Leste atau Ruas Sabuk dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Merah (Motaain-Motamasin). Jalur ini kerap sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut virus COVID-19. Salah satunya adalah dengan komoditas perkebunan lokal seperti kayu putih, kelor, dan jambu mente. Adapun di Papua, diselesaikan Jembatan Youtefa, sehingga mempercepat waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan Skouw. Setelah proyek rampung, kini Jayapura-Skouw yang berjarak 46 kilometer bisa ditempuh selama 60 menit. 94 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 95

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 96 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Kurangi Risiko Longsor, itu juga untuk menopang perekonomian masyarakat Kementerian PUPR Selesaikan untuk mengangkut hasil bumi dan hasil produksi Penanganan Lereng Ruas lainnya. Rampa - Poriaha/Mungkur di Sumatera Utara Pada 2020, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar Utara, Ditjen Bina Marga telah menyelesaikan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera pembangunan jalan baru ruas Rampa-Poriaha/ Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Mungkur dengan membelah bukit sepanjang 700 Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan meter, tepatnya di KM 8,6-KM 9,2. Penanganan pintas ruas Rampa-Poriaha/Mungkur di Kabupaten lereng bukit dilakukan dengan metode blasting Tapanuli Tengah sepanjang 18.50 Km. Jalan pintas (peledakan), selanjutnya untuk mengurangi tersebut menjadi jalur alternatif jalan nasional risiko longsor digunakan geotextile serta matras Sibolga – Tarutung menghubungkan Kota Sibolga- pengendali erosi berwarna hijau sepanjang Tapanuli Tengah menuju Tapanuli Utara yang kerap 900 meter. Penanganan lereng tersebut juga mengalami longsor saat musim hujan. menerapkan teknologi hidroseeding melalui metode penanaman biji vegetasi yang bertujuan agar air terserap dengan baik. Ruas Rampa-Poriaha/Mungkur juga akan Penanganan lereng ruas Rampa-Poriaha/ memperpendek jarak tempuh dari wilayah Poriaha/ Mungkur menuju Tapanuli Utara karena tidak perlu Mungkur dikerjakan dengan biaya APBN sebesar lagi melewati Kota Sibolga. Layanan jalan yang semakin baik akan menunjang kelancaran logistik, Rp 77,7 miliar. Pembangunannya dilaksanakan terutama pada masa Pandemi Covid-19 ini. Selain sejak 1 April 2019 dengan luas lereng 31.419 m2. Penanganannya terbagi menjadi 6 zona lereng, yakni Zona I seluas 3.946 m2, Zona II seluas 11.571 m2, Zona III seluas 1.919 m2, Zona IV seluas 1.231 m2, Zona V seluas 7.842 m2, dan Zona VI seluas 4.910 m2. Dengan selesainya penanganan lereng ruas Rampa-Poriaha/Mungkur akan meningkatkan konektivitas antara kawasan pesisir Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan yang berjarak sekitar 350 km. Terbangunnya jalan ini juga memudahkan pergerakan orang, terutama turis menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, sehingga wisatawan memiliki pilihan jalur transportasi. Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 97

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Dalam tatanan normal baru pemerintah meyakini TA 2019 sebesar Rp1,67 triliun, TA 2020 sebesar sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan Rp4,19 triliun dan TA 2021 sebesar Rp2,96 triliun. cepat adalah pariwisata. Untuk itu pembangunan TA 2021 merupakan paket lanjutan Multi Years infrastruktur pada lima KSPN terus berjalan. Contract (MYC) karena rekomposisi MYC dan Meskipun pandemi belum berakhir, Kementerian perubahan dari Single Year Contract (SYC) ke MYC. PUPR terus bekerja. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus tetap Untuk tahun 2020 anggaran sebesar Rp4,19 triliun produktif, tetapi juga aman dari Covid-19. dialokasikan untuk 190 kegiatan, yaitu Danau Toba 70 kegiatan senilai Rp1,38 triliun, Borobudur 32 Untuk mendukung produktivitas di sektor kegiatan senilai Rp1 triliun, Mandalika 21 kegiatan pariwisata pada tatanan normal baru (new senilai Rp600 miliar, Labuan Bajo 42 kegiatan normal), Kementerian PUPR telah menyelesaikan senilai Rp870 miliar dan Manado - Likupang 25 pekerjaan infrastruktur di 5 Kawasan Strategis kegiatan senilai Rp320 miliar. Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas. Pada 2020 Kementerian PUPR fokus membangun lima kawasan yakni KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, KSPN Labuan Bajo, dan KSPN Manado-Likupang. Pembangunan KSPN ini untuk mendukung produktivitas pariwisata yang diharapkan dapat kembali bergeliat setelah Pandemi COVID-19 berakhir. Infrastruktur KSPN yang dibangun Kementerian PUPR mencakup konektivitas seperti penanganan jalan dan jembatan, bidang sumber daya air seperti pembangunan tampungan air dan infrastruktur pengendali banjir, bidang permukiman diantaranya penataan kawasan dan peningkatan kapasitas tempat pembuangan sampah, dan bidang perumahan meliputi pembangunan sarana hunian pendukung Kawasan Pariwisata dengan total anggaran sekitar Rp8,82 triliun. Dengan jumlah anggaran tersebut yang dilaksanakan sejak 2019 hingga 2021. Rinciannya, 98 Keterbukaan Informasi Publik PUPR

Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung Dalam tatanan normal baru (new KSPN, Indonesia dapat bersaing dengan negara normal) akibat Pandemi COVID-19, lain melalui sektor pariwisata karena memiliki Pemerintah meyakini bahwa sektor keunikan tersendiri. Di samping itu, melalui sektor ekonomi utama yang dapat rebound pariwisata juga bisa lebih cepat dalam membuka dengan cepat adalah sektor pariwisata lapangan kerja, menarik investasi, dan menciptakan peluang ekonomi lokal. M. Basuki Hadimuljono MENTERI PUPR Di samping itu, berkaitan dengan Pandemi COVID-19 terdapat beberapa masukan Standar Protokol Keamanan dan Keselamatan Terpadu di destinasi pariwisata, antara lain penyediaan toilet dengan kualitas bintang 4 untuk KSPN Labuan Bajo dan Borobudur yang premium serta bintang 3 Catatan di Masa Pandemi Covid-19, 2021 99

Pembangunan Infrastruktur Antisipasi Dampak Covid-19 untuk KSPN lainnya. Kemudian penyediaan fasilitas Dalam mendukung produktivitas di sektor pariwisata cuci tangan di area-area pedestrian dan destinasi pada tatanan normal baru, Kementerian PUPR wisata (Pasar/UMKM/Area Souvenir), pelayanan menekankan beberapa hal, pertama kawasan bagi difabel, jaringan dan alat komunikasi, serta pariwisata perlu “dihantarkan” dengan tetenger dukungan peralatan serta alat transportasi yang dan koridor yang baik, seperti jalan, trotoar, pagar, baik dan siap digunakan untuk antisipasi kondisi pepohonan endemik/lokal dengan tajuk misal darurat dan bencana. trembesi di Borobudur dan Mandalika, bougenville, 100 Keterbukaan Informasi Publik PUPR