SATU CIPTA KARYA; CIPTA KARYA SATU

SCAIPTTUACKIPATRAYAKASARTYAU Rekam Jejak Kebijakan Direktur Jenderal Cipta Karya 2018-2020 Danis H. Sumadilaga

Kata Pengantar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

SCAIPTTUACKIPATRAYAKASARTYAU Rekam Jejak Kebijakan Direktur Jenderal Cipta Karya 2018-2020 Danis H. Sumadilaga

Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya SATU CIPTA KARYA CIPTA KARYA SATU Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya, kami dapat menutup periode tahun anggaran 2019 dengan baik. Sejumlah capaian berhasil kami bukukan sebagai wujud pertanggungjawaban Ditjen Cipta Karya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di balik pencapaian tersebut terdapat kendala dan permasalahan yang sudah kami lalui dengan semangat kebersamaan Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu. Di akhir pelaksanaan tahun anggaran 2019 juga menandakan pengakhiran capaian RPJMN 2015-2019. Pada periode tersebut, Ditjen Cipta Karya menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, yaitu berhasil meningkatkan kualitas permukiman kumuh seluas 32.222 Ha, penyediaan air minum 25.229,5 L/ detik untuk memberikan kontribusi akses air minum layak nasional sebesar 89,27%, dan penyediaan sanitasi untuk 10.232.149 KK dengan kontribusi nasional pad akses sanitasi layak sebesar 77,44%. Pada tahun 2019, Ditjen Cipta Karya mendapat penugasan baru untuk mendukung penguatan SDM dan ketahanan ekonomi melalui pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Hal itu mendorong Ditjen Cipta Karya untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Dalam hal ini, sebagian besar anggaran Ditjen Cipta Karya dialokasikan untuk unit kerja yang baru terbentuk, yaitu Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (PPSPPOP). 4

Berbagai capaian kinerja tahun 2019 ini merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran di Ditjen Cipta Karya yang dikemas dalam sinergi harmonis, baik antarunit kerja maupun dengan stakeholder. Semangat Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu inilah yang senantiasa kami tiupkan dan kobarkan kepada setiap entitas Ditjen Cipta Karya. Selain alokasi PSPPOP, Ditjen Cipta Karya juga memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan padat karya tunai yang banyak menyerap tenaga kerja. Program padat karya tunai dilaksanakan melalui kegiatan berbasis masyarakat yang secara masif dilaksanakan bersama masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Contohnya, melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), TPS 3R, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Berbagai capaian kinerja tahun 2019 ini merupakan upaya sungguh-sungguh seluruh jajaran di Ditjen Cipta Karya yang dikemas dalam sinergi harmonis, baik antarunit kerja maupun dengan stakeholder. Semangat Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu inilah yang senantiasa kami tiupkan dan kobarkan kepada setiap entitas Ditjen Cipta Karya. Semangat untuk menciptakan kebersamaan agar lebih mudah mewujudkan keterpaduan infrastruktur permukiman demi menyediakan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Akhir kata, ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh unsur di lingkungan unit kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya atas kerja cerdas dan kerja kerasnya demi mencapai target yang ditetapkan, untuk kemajuan infrastruktur bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Danis H. Sumadilaga Direktur Jenderal Cipta Karya 5

Sekapur Sirih Tim Penyusun Buku SEKAPUR SIRIH Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan kegiatan tahun anggaran 2019 yang sebagian besar kegiatannya dilanjutkan pada tahun 2020. Berbagai kendala dan permasalahan juga dapat diatasi, terutama karena solidnya kerja sama internal dan antarpemangku kepentingan. Amanat RPJMN 2020-2024 sudah di depan mata. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya. Antara lain penanganan 10.000 Ha kawasan kumuh, tercapainya 100% akses air minum layak bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak sampai 90% dan penanganan sampah perkotaan sampai 100% pada tingkat kebutuhan dasar. Ada banyak pelajaran dari pelaksanaan periode sebelumnya. Pada tahun pelaksanaan 2019 banyak mendapatkan ujian, seperti reorganisasi dan reformasi kebijakan penganggaran. Dimulai pada tahun sebelumnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya banyak mendapatkan arahan langsung dari Presiden untuk membangun kawasan strategis, menambah nilai daya saing suatu kawasan, maupun penciptaan lapangan kerja. Kami bermaksud mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dari pelaksanaan tahun 2019 untuk bekal menghadapi periode lebih sulit di masa mendatang. Pendokumentasian dalam bentuk buku juga untuk menunjukkan kinerja kepada publik sebagai suatu bentuk akuntabilitas kinerja sebuah lembaga publik. 6

Pada tahun pelaksanaan 2019 banyak mendapatkan ujian, seperti reorganisasi dan reformasi kebijakan penganggaran. Dimulai pada tahun sebelumnya, Direktorat Jenderal Cipta Karya banyak mendapatkan arahan langsung dari Presiden untuk membangun kawasan strategis, menambah nilai daya saing suatu kawasan, maupun penciptaan lapangan kerja. Buku Capaian Hasil Pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya berupaya merekam jejak kebijakan kepemimpinan Bapak Danis H. Sumadilaga yang mengawal kinerja unit organisasi ini hingga ke gerbang periode RPJMN 2020- 2024. Isinya juga memuat profil kegiatan unggulan di masing-masing sektor yang dilaksanakan pada tahun 2019, maupun yang dilanjutkan pada tahun 2020. Buku ini diharapkan sebagai sumber informasi untuk menambah referensi pengetahuan tentang infrastruktur permukiman bagi para stakeholder, yaitu melalui penyajian data dan informasi yang dikemas menarik. Tujuannya tidak lain untuk menggugah kesadaran bersama akan pentingnya pembangunan infrastruktur permukiman, mengikat dukungan, dan menuai partisipasi dalam membangun dan memelihara keberfungsiannya. Jakarta Tim Penyusun 7

Daftar Isi Sambutan dan 01 Satu Cipta Karya, 03 Layanan Air Minum Sekapur Sirih Cipta Karya Satu Berkualitas: Sambutan Direktur Jenderal Wujudkan Cipta Karya 02 Keterpaduan Masyarakat Sehat Sekapur Sirih, Ciptakan Kawasan dan Sejahtera dari Tim Penulis Buku Permukiman Layak Direktorat Pengembangan Huni Sistem Penyediaan Air Direktorat Minum Pengembangan Kawasan Permukiman 04 Akses Layanan Sanitasi 100% untuk Permukiman Layak Huni Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 8

05 Torehan Tinta Emas, Menutup Buku Perjalanan 2019 Direktorat Bina Penataan Bangunan 06 Infrastruktur untuk Penguatan SDM dan Ekonomi Nasional Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar 07 Strategi 10 Tutup Tahun 2019, Penganggaran Capai Kinerja Terbaik Pro Air Minum dan 2020 Sanitasi Penutup Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman 08 Dukungan Manajemen untuk Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 09 Menuju Cipta Karya Lebih Berkualitas 9

Kata Pengantar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

01 Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu

Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu energi besar untuk menjawab tantangan ke depan. Energi itu bernama Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu. Sebuah spirit manunggal kelembagaan yang menjadi nilai kebanggaan bagi tiap pelaku di semua level unit kerja. Spirit ini menunjukkan pembangunan bidang Cipta Karya yang terarah, terpadu, tidak terpecah-pecah, dengan menggunakan sistem berbasis entitas, dukungan akan kontribusi dan kemandirian Pemda, serta menerapkan inovasi tepat guna. Setiap elemen di lingkungan Ditjen Cipta Karya dari pusat sampai ke daerah tidak hanya mengumandangkan spirit 1 CK – CK 1 tersebut di level suara, melainkan terpatri di lubuk hati yang paling dalam untuk melanjutkan kiprah pembangunan infrastruktur permukiman. Kiprah Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak ada yang menyangsikan dalam memberikan kontribusi pencapaian target di bidang pembangunan dan pengembangan permukiman. Kontribusinya secara nyata menyentuh pelayanan dasar masyarakat seperti air minum dan sanitasi, hingga pengembangan kawasan permukiman dan pembinaan penataan bangunan. Sarana dan prasarana dasar permukiman yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya tidak berhenti pada selesainya konstruksi. Setelahnya membutuhkan tindak lanjut dari pihak lain, terutama Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pengembangannya. Interaksi yang intensif dengan Pemda dan masyarakat bahkan sudah dimulai dari tahap perencanaan. Sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal 12

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya Gambar 1. Dasar Pertimbangan Pembentukan BPPW Cipta Karya sudah menginisiasi keterpaduan Penajaman strategi Direktorat Jenderal Cipta penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Karya semakin jelas dengan penerapan tiga Keterpaduan dari seluruh sektor bidang Cipta pilar, yaitu membangun sistem berbasis entitas, Karya dalam mengembangkan sebuah kawasan dukungan akan kontribusi dan kemandirian permukiman dan pemenuhan SPM pelayanan Pemerintah Daerah, serta menerapkan inovasi dasar air minum dan sanitasi. terbarukan dan tepat guna. Keterpaduan dilaksanakan sejak pendataan, TANGAN CIPTA KARYA HADIR DI DAERAH perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Tantangan untuk Kehadiran Direktorat Jenderal Cipta Karya memadukan seluruh sektor tersebut harus semakin dibutuhkan sebagai satu kesatuan ditajamkan dengan sistem dan strategi yang utuh. Bukan melalui satuan-satuan kerja penyelenggaraan infrastruktur permukiman, sektoral yang memiliki stakeholder yang dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, parsial di daerah. Karenanya pada tahun 2019 dan evaluasi hingga mengkoordinasikan melalui reorganisasi di lingkungan Kementerian pengadaan tanah dalam pemenuhan readiness Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, criteria. dibentuklah BPPW di 34 provinsi melalui 13

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya Permen PUPR Nomor 05 tahun 2019 tentang SINKRONKAN PROGRAM Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis. Selain fungsi koordinasi dengan Pemda, hadirnya BPPW bertugas melaksanakan Secara filosofis pembentukanBPPW adalah sinkronisasi program prasarana permukiman sebagai perwakilan pemerintah pusat, di wilayah kerjanya. Sinkronisasi dilakukan dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk memastikan keterpaduan pembangunan untuk mendukung fungsi koordinasi dengan antarsektor dan antaraktor dalam Pemda. BPPW menyusul Balai di bidang lain penyelenggaraan infrastruktur permukiman. di Kementerian PUPR, yaitu sumber daya air dan pelaksanaan jalan yang sudah lahir Direktorat Jenderal Cipta Karya dari tahun 2007. Dua balai senior tersebut mengembangkan konsep perencanaan terbukti efektif sebagai entitas perwakilan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya Kementerian PUPR yang leading di bidangnya. yang terintegrasi dalam Rencana Terpadu Gambar 2. Kebijakan Program Tahun 2020 Sumber: Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 14

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya dan Program Investasi Infrastruktur Jangka juga mengintegrasikan rencana sektoral Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya, sebagai Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), di kabupaten/kota. Strategi Sanitasi Kota (SSK),serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), RPIJM Bidang Cipta Karya disusun oleh dalam rangka mewujudkan keterpaduan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi, dan Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, kabupaten/kota, baik kebijakan spasial maupun diharapkan keterpaduan pembangunan sektoral. Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, Selain mengacu pada rencana spasial dan kelembagaan, dan kemampuan keuangan arah pembangunan nasional/daerah, RPIJM daerah. Gambar 3. Arah Pengembangan Ditjen Cipta Karya Sumber: Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 15

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya Gambar 4. Gambaran Pelaksanaan Tugas Pembangunan Keciptakaryaan di Daerah Sumber: Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 PEMBINAAN DAN FASILITASI Kegiatan Strategis Nasional seperti kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Fungsi selanjutnya adalah melaksanakan Pariwisata Nasional (KSPN), Penanganan pembinaan, fasilitasi, dan konsultasi teknis Perbatasan, Perintisan Inkubasi Kota Baru kepada Pemda. Jika pada sebelumnya melibatkan banyak pemangku sektor dan pembinaan dilaksanakan oleh unit kerja teknis tingkatan pemerintahan maka diperlukan satu di pusat langsung ke Pemerintah Daerah, pemahaman dalam kolaborasi yang baik. maka peran BPPW dapat melaksanakan pembinaan tersebut untuk efisiensi dan Perencanan kawasan permukiman yang efektivitas. matang diwujudkan melalui Rencana Kawasan Permukiman (RKP), yang menjadi pedoman Selain pemenuhan layanan dasar air minum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dan sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya pembangunan kawasan permukiman, juga mengemban amanat penyelenggaraan dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan kawasan strategis dan prioritas nasional. Hal Permukiman (SPKP). tersebut memerlukan perencanaan kawasan yang akuntabel dan komitmen bersama yang Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah kuat. ditandai dengan bertambahnya kemampuan 16

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya Pemerintah Daerah dalam merumuskan pembangunan Bangunan Gedung Negara kebutuhan pengembangan permukiman, sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. merencanakan, serta menyusun program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan kawasan Pada sektor air minum, BPPW harus permukiman. meyakinkan Pemda untuk meningkatkan komitmennya dalam mengoptimalkan kinerja BPPW juga mendapatkan tantangan sistem penyediaan air minum. Terutama dalam pembinaan bangunan gedung seiring dengan mendukung pemanfaatan hasil pembangunan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. infrastruktur air minum. Dampak nyata saat UU tersebut berimbas pada konsep Izin ini adalah masih tingginya kapasitas air tak Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat terpakai (idle capacity). Laik Fungsi (SLF). Salah satu fokus utamanya adalah proses perizinan Bangunan Pembinaan juga dilakukan terhadap BUMD Gedung untuk fungsi usaha yang perlu penyelenggara SPAM di daerah. Meskipun penyederhanaan proses perizinannya sebagai telah mengalami peningkatan status sehat, prasyarat orang/badan untuk dapat memulai namun untuk keberlangsungannya ternyata pekerjaan konstruksi. Di dalamnya termasuk masih separuh lebih BUMD yang belum peer review terhadap desain bangunan menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR). gedung dalam hal pemenuhan standar Tingkat kehilangan air secara nasional pun keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan terus meningkat, yaitu 32,75%. kemudahan, serta dalam pemenuhan aturan tata kota. Pada sektor sanitasi, peran BPPW adalah menggandeng Pemda untuk sosialisasikan BPPW juga harus mampu mengawal isu pemanfaatan fasilitas air limbah dan penataan bangunan dan lingkungan, persampahan. Permintaan masyarakat masih diantaranya kerawanan bencana Indonesia minim terhadap layanan air limbah. Pun dengan terkait dengan mitigasi bencana pada minimnya pemakaian pada sistem pengolahan bangunan gedung tahan gempa. Aspek air limbah domestik maupun Instalasi terpenting yaitu pada teknologi struktur- Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). konstruksi serta inovasi material konstruksi untuk mengurangi dampak bencana, Minimnya minat masyarakat tersebut pengendalian (IMB & SLF) dan/atau Penataan berbanding lurus dengan komitmen daerah. Bangunan & Lingkungan, kontribusi dalam Terbukti dengan masih sedikitnya kabupaten/ Visi Kota berkelanjutan 2045 dengan kota yang yang menyusun Perda bidang penyelenggaraan bangunan gedung dengan Air Limbah Domestik sebagai acuan dalam Keandalan bangunan Gedung (Keselamatan, pelaksanaan layanan air limbah di kabupaten/ Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan), kota, yaitu kurang dari 15%. mendorong Penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH), dan mendorong penggunaan Pada sektor persampahan masih harus Building Infromation Modelling (BIM) pada didorong penggunaan metode sanitary landfill 17

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya Dirjen Cipta Karya mengunjungi TPA Sarbagita Denpasar di TPA, memperkuat kelembagaan, dan lebih MERENCANAKAN DAN MENGANGGARKAN masif memberdayakan masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumbernya melalui Tahun 2019 adalah tahun perdana konsolidasi kegiatan TPS 3R. BPPW. Selain mempercepat penyiapan Sumber Daya Manusia, kantor, dan prasarana, BPPW Pemda juga harus digandeng untuk mengubah juga harus lari menyiapkan perencanaan dan paradigma pengelolaan drainase lingkungan. usulan penganggaran. Penanganan genangan tidak harus selamanya dengan mengalirkan ke saluran atau badan Ruang fiskal tahun 2019 sudah dialokasikan air terdekat, melainkan ditahan diresapkan untuk menjalankan program yang direncanakan ke dalam tanah melalui sumur resapan, tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020, waduk, kolam retensi dan sebagainya untuk ruang fiskal Direktorat Jenderal Cipta Karya konservasi tanah. harus lebih fokus penggunaannya sesuai 18

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya kebijakan program sesuai Rencana Strategis Setengahnya untuk 137 kabupaten/kota yang menargetkan permukiman layak huni prioritas untuk mencapai visium PUPR 2030, (livable settlement) dengan arahan bahwa program direktif, dan penugasan baru, serta setiap orang berhak mendapatkan akses air kegiatan prioritas yang belum diperhitungkan minum dan sanitasi yang layak. dalam penyusunan KPJM, karena angka KPJM 2020 belum menghitung prakiraan maju untuk Berdasarkan arahan tersebut, prioritas kegiatan pembangunan sarana prasarana penanganan ke depan adalah kabupaten/ pendidikan, olahraga, dan pasar. Selebihnya kota dengan tingkat kerawanan air minum adalah untuk pemenuhan operasional, dan sanitasi yang tinggi, serta dengan kondisi pembinaan, dukungan manajemen, dan PHLN. fiskal daerah yang rendah. Sebagai informasi, selain membentuk BPPW, Ditjen Cipta Karya membaginya dalam empat Kementerian PUPR juga membentuk unit kerja klaster (A, B, C, dan D). Komponen infrastruktur baru yang merupakan penugasan dari Presiden pada Klaster A adalah penanganan air minum, RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor sanitasi, penataan kawasan, dan Bangunan 43 Tahun 2019, yaitu Pusat Pengembangan Gedung. Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (PPSPPOP) yang menjalankan tugas Klaster B fokus pada penanganan air minum, penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, sanitasi, penanganan kumuh secara hulu/hilir dan pembinaan pembangunan sarana dengan kolaborasi DAK/hibah SR. Klaster C prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar. pada penanganan air minum kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sementara Klaster D pada penanganan sanitasi kolaborasi dengan pemerintah daerah. Mengacu pada kebijakan tersebut, perencanaan Ditjen Cipta Karya membaginya usulan program dan penganggaran yang dalam empat klaster dilakukan oleh BPPW harus mengubah paradigma. BPPW harus mengidentifikasi (A, B, C, dan D). Komponen program lebih dahulu, baru kemudian ditetapkan infrastruktur pada Klaster A kebutuhan pendanaannya. BPPW harus adalah penanganan air minum, memperhatikan pemenuhan readiness criteria sanitasi, penataan kawasan, dalam setiap usulan program. dan Bangunan Gedung. Dalam skenario usulan pendanaan tahun 2020, hampir separuhnya adalah alokasi untuk penugasan, termasuk kegiatan lanjutan (Multiyears Contract) dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). 19

KOTAKU Kelurahan Oeba Kota Kupang CIPTA KARYA SATU UNTUK PERMUKIMAN dari arah kebijakan tersebut sebagai berikut: CERDAS 1. Membangun sistem penyediaan Era baru sudah di depan mata. Cipta infrastruktur permukiman berbasis Karya perlu satu kesatuan utuh untuk entitas yang andal, responsif terhadap menghadapi arah kebijakan pembinaan dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengembangan infrastruktur permukiman inklusif (termasuk pengarusutamaan dalam mewujudkan smart living periode gender), berkelanjutan, serta bersifat 2020-2024, yaitu peningkatan penyediaan return of invesment dalam setiap infrastruktur permukiman yang partisipatif dan tahapan penyelenggaraan infrastruktur berkelanjutan. permukiman; Kebijakan pembinaan dan pengembangan 2. Mendukung kontribusi dan kemandirian infrastruktur permukiman sebagai penjabaran Pemerintah Daerah serta partisipasi 20

Cipta Karya Satu, Satu Cipta Karya KOTAKU Kelurahan Bitung Barat, Kota Bitung semua pihak dalam rangka keberhasilan Gagasan smart living dalam konteks pengelolaan infrastruktur permukiman; Direktorat Jenderal Cipta Karya dimaknai 3. Menerapkan inovasi terbarukan dan/ sebagai Permukiman Cerdas yaitu cara atau tepat guna dalam implementasi mencapai target pembangunan permukiman penyelenggaraan infrastruktur permukiman berkelanjutan (sustainability). Gagasan ini sesuai dengan Tujuan Pembanguan Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 11, rangka mewujudkan smart living yang meliputi yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan empat aspek, yaitu; 1) perwujudan permukiman tahun 2030 (Aman, Inklusif, Tanggap Bencana, layak huni (livable settlement); 2) penerapan dan Berkelanjutan). bangunan gedung hijau; 3) pembangunan permukiman tahan bencana; dan 4) penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. 21



02 Keterpaduan Ciptakan Kawasan Permukiman Layak Huni Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Keterpaduan Ciptakan Kawasan Permukiman Layak Huni Pada 2019, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya mengemban amanat baru. Sesuai instruksi Dirjen Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga, Direktorat PKP didapuk sebagai direktorat perencana dalam rangka menciptakan keterpaduan di lingkungan Cipta Karya. Keterpaduan diejawantahkan dalam kegiatan pengembangan dan penataan kawasan yang, di antaranya, merupakan kegiatan strategis pada 2019, yaitu penataan kawasan kumuh serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KETERPADUAN Dalam suatu kawasan, kehadiran Cipta Karya terlihat dari ketersediaan infrastruktur permukiman yang di dalamnya terdapat tatanan bangunan sesuai aturan tata ruang serta sarana prasarana sanitasi, air minum, sampah, dan limbah. Ketersediaan infrastruktur permukiman tersebut akan menciptakan suatu kawasan yang tertata dengan baik, layak, aman, dan nyaman. “Inilah keterpaduan. Cipta Karya terkait dengan permukiman yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bermukim. Jika ada yang bermukim, pastinya diperlukan air, dihasilkan sampah/limbah, yang masing-masing membutuhkan sarana prasarana untuk pengelolaan dan penanganannya. Misalnya saja, kalau ada toilet, maka harus tersedia pula airnya,” papar Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si. 24

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman “Sebenarnya, keterpaduan ini bukan hanya tercipta di lingkungan Cipta Karya saja. Tetapi, kami juga menciptakan keterpaduan bersama bidang lainnya, misalnya saja bidang perumahan,” Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si. “Sebenarnya, keterpaduan ini bukan hanya 2019, yaitu pengembangan 5 KSPN Super tercipta di lingkungan Cipta Karya saja. Prioritas sebagai destinasi wisata “Bali Baru”. Tetapi, kami juga menciptakan keterpaduan Proyek KSPN merupakan kegiatan direktif bersama bidang lainnya, misalnya saja bidang atas instruksi Presiden langsung kepada perumahan,” lanjutnya. Kementerian PUPR. Dalam hal ini, Ditjen Cipta Karya diminta untuk menjadi leader untuk Keterpaduan pun diaplikasikan dalam proyek proyek KSPN di lingkungan PUPR. strategis nasional yang dimulai tahun 25

Penataan Kebun Buah KSPN Borobudur “Tugas itu, kemudian dipercayakan kepada akan dilaksanakan secara terpadu, mulai kami, Direktorat PKP. Jadi, seluruh data terkait dari penataan kawasan, jalan, penyediaan pembangunan KSPN, kami himpun dari Bina air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, Marga, SDA, Perumahan, dan dari Cipta Karya sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk, sendiri. Mulai dari persiapan, lelang, sampai melalui sebuah rencana induk pengembangan pelaksanaan dan progresnya, kami laporkan infrastruktur. ke Pak Menteri melalui Pak Dirjen setiap 2—3 minggu sekali,” ungkap Didiet. Salah satu pembangunan dan penataan KSPN yang sudah berjalan pada 2019 adalah KSPN Pengembangan 5 KSPN Super Prioritas terdiri Labuan Bajo di NTT yang akan dikembangkan dari KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN sebagai destinasi wisata super premium. Mandalika, KSPN Labuan Bajo, dan KSPN Dukungan infrastruktur bagi KSPN Labuan Likupang. Sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Bajo berupa pembangunan sarana dan Hadimuljono, pembangunan di setiap KSPN prasarana yang meliputi peningkatan kualitas 26

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Anjungan Budaya Dolok Sipiak KSPN Danau Toba layanan jalan dan jembatan, permukiman, Penataan Puncak Waringin Tahap I telah perumahan, serta penyediaan Sumber Daya rampung 28 Desember 2019. Pada tahap Air. Pembangunan meliputi wilayah Labuan Bajo ini dibangun gedung utama sebagai dan Pulau Rinca—yang merupakan bagian dari pusat souvenir dan viewing deck. Pada Taman Nasional Komodo (TNK). 2020, pembangunan dilanjutkan dengan penataan Goa Batu Cermin di Labuan Bajo Progres pembangunan sudah terlihat pada dan pembangunan infrastruktur di Pulau Puncak Waringin yang dikembangkan sebagai Rinca. Dalam mendukung pengembangan sentra souvenir dan pusat perbelanjaan infrastruktur di Pulau Rinca, Ditjen Cipta berbagai produk khas dan tradisional di Labuan Karya dan Ditjen SDA menggandeng Ditjen Bajo. Kegiatan di Puncak Waringin meliputi Konservasi Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) pembangunan pusat souvenir, area tenun, toilet, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mushola, pos jaga dan ruang genset, taman dan (KLHK). amphiteater, area parkir, dan jalan setapak. 27

Keterpaduan Ciptakan Kawasan Permukiman Layak Huni PENATAAN KAWASAN Pencapaian utama Direktorat PKP sesuai dengan target Renstra dan RPJMN 2015— 2019 adalah penanganan permukiman kumuh. Salah satu lingkup tugas pengembangan dan penataan kawasan oleh Direktorat PKP adalah peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan. Tugas ini menghadapkan Direktorat PKP pada tantangan untuk menata 38.431 Ha kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga terwujud kota layak huni dan pemerataan pembangunan perkotaan. Penanganan permukiman kumuh perkotaan dikemas dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan melalui BPPW dan Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Sepanjang 2019, peningkatan kualitas permukiman kumuh telah dilaksanakan BPPW di 23 provinsi di Indonesia dengan total capaian 700,11 Ha. Sedangkan, penanganan permukiman kumuh oleh Satker Infrastruktur Berbasis Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan National Slum Upgrading Program (NSUP). Realisasi tahun 2019 sebesar 8.114,89 Ha yang mencakup 33 wilayah provinsi. Secara keseluruhan, realisasi luasan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada 2019 adalah sebesar 8.815 Ha atau 98,63%. Selain peningkatan kualitas permukiman kumuh, keberhasilan Direktorat PKP dalam menata kawasan perkotaan tampak dari transformasi Kota Lama Semarang. Kini, kawasan Kota Lama Semarang memancarkan pesonanya sebagai Kota Pusaka. Tak hanya 28

Batang Arau, Padang, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat memesona, Kota Lama Semarang mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan serta meningkatkan sektor pariwisata yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Peningkatan kualitas kawasan Kota Lama Semarang kami lakukan dengan memperbaiki infrastrukturnya. Tantangan yang paling berat adalah mengatasi genangan air yang sering terjadi karena kawasan Kota Lama ini merupakan lokasi rob. Sekarang, kawasan ini terlihat sangat menarik. Bahkan, dari perbaikan yang dilakukan, mampu meningkatkan omzet pelaku usaha di kawasan ini hingga 3x lipat,” ujar Didiet. Penataan kawasan permukiman juga dilaksanakan Direktorat PKP di wilayah perdesaan. Melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), pembangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar permukiman di perdesaan dengan total luasan 78.384 Ha. Sepanjang 2019, realisasi penataan kawasan permukiman perdesaan adalah sebesar 668,51% atau setara dengan luas 14.948 Ha. Kegiatan pengembangan kawasan permukiman perdesaan diselenggarakan BPPW seluruh Indonesia. Adapun kawasan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015—2019 adalah 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Penyelenggaraan PISEW itu sendiri meliputi kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kawasan perdesaan yang berkelanjutan. 29

Keterpaduan Ciptakan Kawasan Permukiman Layak Huni PROGRAM KOTA TANPA KUMUH Nangeleng, Kota Sukabumi, Jawa Barat Tak hanya meningkatkan kualitas kawasan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga permukiman, melalui program-program pemeliharaan. Melainkan, juga memberikan kegiatan yang digulirkannya, Direktorat pembekalan keterampilan kepada masyarakat PKP sekaligus meningkatkan kualitas hingga tersertifikasi. masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat “Seperti di KOTAKU, kami melatih masyarakat bukan sekadar melibatkan masyarakat dalam sehingga mereka memiliki keahlian di setiap tahap kegiatan pembangunan, mulai pertukangan. Misalnya saja, ahli pasang paving. 30

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman PROGRAM KOTA TANPA KUMUH Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan Setelah diberi pelatihan, dari Bina Konstruksi Dengan demikian, tugas dan fungsi Direktorat akan menilai hasil pekerjaan mereka. Jika PKP mencakup kegiatan pengaturan, bagus dan sesuai standar, Bina Konstruksi pelaksanaan, pengawasan, hingga pembinaan akan memberikan sertifikat. Dengan sertifikat dalam upaya pengembangan dan penataan tersebut, meningkatkan daya saing mereka,” kawasan permukiman. Hingga pada jelas Didiet. akhirnya, terwujud kawasan permukiman yang berkualitas, layak huni, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 31

Pesona Karya Seni Masterpiece Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS), Semarang, Jawa Tengah, kini tampak cantik dan memesona. KKLS bagaikan lorong waktu yang membawa kita ke masa kejayaannya sebagai pusat perdagangan pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda. KAWASAN CAGAR BUDAYA juga memiliki keunikan karena letaknya yang terpisah dari daerah sekitarnya. Hingga, Sentuhan tangan dingin Kementerian PUPR Outstadt tampak seperti sebuah kota telah mengubah wajah KKLS. Sebelumnya, tersendiri dan, kemudian diberi julukan kawasan ini tak ubahnya kawasan kota lama “Little Netherland”. Di kawasan ini juga yang hanya menyisakan bangunan-bangunan terdapat Benteng Vijhoek yang dibangun tua bergaya Eropa yang kokoh, tetapi kusam Pemerintah Hindia Belanda di masa itu untuk karena kecantikannya yang memudar oleh mengamankan warga dan wilayanhnya. waktu. Pesona bangunan-bangunan tua yang berusia lebih dari 200 tahun itu pun tergerus Untuk mengembalikan kejayaannya, oleh kondisi lingkungan sekitarnya yang tak Pemerintah melalui Kementerian PUPR tertata, dan terlihat kumuh akibat kerap c.q. Ditjen Cipta Karya melaksanakan dilanda banjir rob. revitalisasi dan penataan KKLS. Upaya ini sekaligus sebagai langkah Pemerintah dalam Padahal, kawasan seluas 31 Ha ini memiliki mewujudkan Kota Semarang menjadi kota potensi sebagai kawasan cagar budaya. pusaka yang layak huni, berkelanjutan, serta Terdapat sekitar 50 bangunan kuno bergaya meningkatkan sektor pariwisata. khas bangunan di benua Eropa era 1700-an, yang masih berdiri kokoh dan menyimpan Langkah ini pun telah terbukti secara nyata kisah sejarah Kota Semarang. Bangunan mampu menggairahkan sektor pariwisata tua tersebut memiliki detail dan ornamen Semarang, khususnya KKLS. Di mana, yang sangat khas, seperti pintu dan jendela KKLS telah menjadi salah satu destinasi berukuran besar, kaca-kaca berwarna, atap wisata favorit di Kota Semarang yang selalu yang unik, hingga ruang bawah tanah. disambangi setiap wisatawan yang tengah Kawasan yang juga disebut Outstadt ini berkunjung ke Semarang. 32

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kawasan Kota Semarang dari udara PEKERJAAN SENI telepon dan listrik yang ditata menjadi lebih rapi dengan pemasangan box utility. Sejak tahun 2017 lalu, proses revitalisasi KKLS telah dimulai yang dilaksanakan oleh Kemudian, dilakukan pemasangan material kontraktor PT Brantas Abipraya. Revitalisasi batu andesit serta beberapa fasilitas mencakup kegiatan penataan pada sejumlah tambahan yang dapat menambah kenyamanan area KKLS dengan luasan 22,2 Ha. Kegiatan pengunjung. Di antaranya, pemasangan tempat penataannya sendiri meliputi pekerjaan duduk panjang, penerangan jalan utama perbaikan dan peningkatan sarana prasarana, dan trotoar, penyediaan tempat sampah, seperti utilitas saluran PDAM, serta kabel hingga penataan halte. Untuk mengantisipasi 33

Pesona Karya Seni Masterpiece Kawasan Kota Semarang dari udara banjir, dilakukan perbaikan drainase dan kehati-hatian dan kerapihan agar prosesnya pembangunan 2 kolam retensi (Berok dan tidak merusak situs budaya di KKLS. Bubakan) yang akan dipompa dan dialirkan menuju Kali Semarang. “Revitalisasi KKLS ini salah satu karya masterpiece KKP. Kami lakukan perbaikan Sesuai arahan Menteri PUPR Basuki infrastruktur supaya kawasan ini menjadi Hadimuljono, revitalisasi ini merupakan tempat yang nyaman,” ujar Direktur pekerjaan seni sehingga harus tetap Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) memperhatikan kebersihan kota. Yang tak Ditjen Cipta Karya, Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si. kalah penting adalah selalu mengutamakan 34

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kawasan Parkir, Kota Semarang Didiet menambahkan, pekerjaan yang tidak ada lagi kabel-kabel listrik yang cukup menantang dalam proses revitalisasi menjuntai di permukaan jalan. Semuanya adalah penanganan untuk antisipasi banjir akan tertata rapi di bawah tanah. Kami tengah rob. Mengingat, KKLS merupakan lokasi rob mempersiapkannya,” lanjut Didiet. sehingga air sering menggenang di sejumlah areanya. WADAH INDUSTRI KREATIF “Ke depannya, kami juga akan melakukan Keberadaan KKLS dengan wajah barunya ini, penataan utilitas di dalam tanah, seperti diharapkan tidak hanya menjadi ikon Semarang yang dilakukan di Labuan Bajo. Nantinya, serta menyediakan tempat wisata yang indah 35

Pesona Karya Seni Masterpiece dan nyaman. Namun, juga dapat menggerakkan ekonomi kawasan dan Kota Semarang pada umumnya. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke KKLS, langkah selanjutnya dari proses revitalisasi ini adalah mengisi kawasan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung industri kreatif. Langkah ini bertujuan untuk menghidupkan pertumbuhan ekonomi Semarang dan Jawa Tengah. Misalnya saja, dengan menjadikan kawasan ini sebagai wadah bagi berbagai kegiatan masyarakat, seperti kegiatan seni budaya, car free day, hingga festival kuliner. Untuk pertama kalinya setelah revitalisasi rampung, KKLS pun menjadi tempat perhelatan Festival Kota Lama Semarang yang diselenggarakan pada 12—22 September 2019 lalu. Seperti diketahui, sejak tahun 2016 lalu, KKLS telah masuk dalam daftar usulan untuk mendapatkan status World Heritage City UNESCO. Dengan wajah barunya yang memesona, diharapkan dapat mendukung KKLS untuk ditetapkan sebagai World Heritage City UNESCO. Pedestrian, Kota Semarang 36

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 37

Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca ‘Gempa Palu’ : Upaya Mewujudkan Harapan Masyarakat Gempa bumi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) atau yang lebih dikenal dengan Gempa Palu pada 28 September 2018 lalu, menyisakan kepedihan dan trauma bagi masyarakat Sulawesi Tengah, terutama masyarakat Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong. Gempa yang disusul tsunami dan likuifaksi ini telah meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Sulteng. Kini, dua tahun sudah berlalu Rehabilitasi & Rekonstruksi pascabencana. Walaupun masih tersisa Pascabencana, BNPB mencatat kerusakan duka dan trauma, masyarakat Sulteng rumah akibat gempa dan likuifaksi mencapai telah bangkit kembali. Begitu pun dengan kota/ 115.103 unit rumah yang berada di wilayah kabupaten terdampak bencana, kini tengah terdampak. Kerusakan terbesar (57%) atau berproses rehabilitasi dan rekonstruksi. sebanyak 65.673 unit terjadi di Kota Palu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Sedangkan, total kerusakan dan kerugian yang Rakyat (PUPR) pun hadir untuk menata serta terjadi mencapai Rp 18,48 triliun. membangun kembali infrastruktur publik dan kawasan permukiman. Upaya tersebut Untuk memulihkan kondisi tersebut, diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 permukiman berbasis entitas yang andal, Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi responsif terhadap mitigasi bencana, adaptif dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi terhadap perubahan iklim, inklusif, serta dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan berkelanjutan. Wilayah Terdampak Lainnya, Kementerian 38

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Proses Rehab akibat gempa PUPR melalui Direktorat Pengembangan Infrastruktur tersebut dibangun di kawasan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Hunian Tetap (Huntap) Duyu, Tondo, dan Talise Karya melaksanakan pembangunan kawasan (Kota Palu) serta Pombewe (Kabupaten Sigi). permukiman melalui pola penangangan Pembangunan huntap itu sendiri merupakan kawasan khusus, yakni penanganan program relokasi korban bencana yang pascabencana. Dalam hal ini, Direktorat dilaksanakan Ditjen Cipta Karya. Untuk itu, PKP membangun infrastruktur kawasan Ditjen Cipta Karya berkolaborasi dengan Pemda permukiman, seperti jalan, drainase, jaringan setempat (Kota Palu dan Kabupaten Sigi) serta air minum, jaringan air limbah, dan Ruang Balai Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Terbuka Hijau (RTH). Perumahan. Total sebanyak 11.685 unit 39

Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca ‘Gempa Palu’ : Upaya Mewujudkan Harapan Masyarakat Huntap dibangun di atas lahan seluas 368,63 Ha yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu Duyu, Tondo-Talise, Petobo, Pombewe, dan Huntap Satelit. Dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dibangun pula infrastruktur permukiman bagi kawasan Huntap. Di antaranya, jaringan air bersih yang disalurkan ke setiap unit Huntap, sumur bor untuk layanan air bersih di kawasan huntap, pembangunan jalan, serta peningkatan drainase dan kolam- kolam retensi yang rusak akibat terdampak bencana. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak tetapi sebagai upaya membangun kembali Kota Palu yang tangguh terhadap bencana dengan pendekatan build back better. Pelibatan Pemda dan Masyarakat Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan pengembangan kawasan permukiman hendaknya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, setiap kegiatan—mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasinya—sejatinya harus melibatkan masyarakat secara langsung. Pelibatan masyarakat sejak proses Di sisi lain, peningkatan peran Pemerintah perencanaan merupakan upaya mewujudkan Daerah sebagai panglima dalam penanganan harapan masyarakat. Dalam hal ini, penyediaan permukiman dengan pola penanganan infrastruktur dilaksanakan sesuai kebutuhan kawasan khusus, juga menjadi penting masyarakat sehingga masyarakat dapat adanya. Peningkatan peran dapat membentuk memetik manfaatnya. awareness terhadap penanganan permukiman 40

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Prasarana dan Sarana Permukiman dan Perumahan Kegiatan Rehab Rekon Pascabencana Sulawesi Tengah secara nasional. Dalam kunjungan kerjanya transparan. Adapun transparansi pengelolaan di Tondo, Palu (10/11/2020), Kepala BNPB anggaran menjadi penting untuk memudahkan Doni Monardo berharap agar pihak Pemerintah dalam memetakan penerimaan bantuan Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi selanjutnya agar masyarakat penerima hak Sulawesi Tengah dapat membuat sistem dana stimulus maupun hunian relokasi tidak manajemen pengelolaan anggaran yang tumpang tindih. 41

PISEW Tanjung Raja Bangkitkan Ekonomi Lokal Pemerintah Desa Seri Dalam sedang berupaya melakukan penataan dalam rangka membangun perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Apalagi dalam situasi sulit mata pencaharian masyarakat sangat terganggu dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Desa Seri Dalam adalah satu-satunya dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Desa desa di Kecamatan Tanjung Raja Seri Dalam dan Desa Tanjung Temiang. Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang menerima dana Bantuan Kegiatan pelaksanaan pembangunannya Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Mutiara Kecamatan Tanjung Raja dan lokasi Wilayah (PISEW) di tahun 2020 dan Desa kegiatan telah ditetapkan pada Pertemuan Tanjung Temiang sebagai desa penyangga. Kecamatan I pada tanggal 6 Juni 2020 yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Tanjung Raja Desa Seri Dalam memprioritaskan bantuan dan dipimpin oleh Camat Tanjung Raja Bapak tersebut dengan pembangunan jalan cor beton Faisal, SKM. dan jembatan sebagai akses penghubung dua desa dengan melewati 2 Rukun Tetangga Pada pelaksanaan kegiatan, tampak animo (RT) yaitu 1 RT (001) di dusun I dan 1 RT (006) masyarakat yang ingin bekerja dengan di dusun III serta 1 RT (003) di dusun II Desa menyatakan ingin ikut bekerja. Hal ini dapat Tanjung Temiang. dimengerti karena kondisi perekonomian masyarakat yang sedang terganggu dan Keputusan desa dalam menetapkan lokasi ini sesuai instruksi Presiden bahwa pengerjaan antara lain dikarenakan faktor-faktor sebagai harus dengan pola Padat Karya Tunai (PKT). berikut: (i) Jalan tersebut sebagai akses petani Maka dalam pelaksanaannnya, BKAD Mutiara ke ladang, ke sawah, ke kebun dan ke lokasi menggunakan pola tersebut dan juga ada kerja; (ii) Belum ada akses jalan memadai; (iii) keikusertaan gender yaitu pekerja perempuan Tidak ada akses penyeberangan permanen; sebanyak 5 orang. dan (iv) Hasil kegiatan nyata akan dapat 42

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman PISEW Tanjung Raja, Sumsel Pada pelaksanaan program PISEW ini serta masyarakat. Ketiga, penyerapan tenaga banyak hal positif yang diperoleh. Pertama, kerja yang menganggur atau telah kehilangan terbangunnya rasa kepedulian masyarakat pekerjaannya. Keempat, peran serta aktif akan manfaat program ini. Kedua, mudahnya kepala desa dengan banyak memberikan mendapatkan hibah sebagai bentuk peran swadaya. 43

PISEW Ungkit Pertumbuhan Lokal Dari sisi kemudahan mobilitas, PISEW juga kebunnya. Ketiga, para guru yang berasal dari menebar manfaat. Pertama, para petani dan Seri Dalam menjadi lebih mudah menuju lokasi pekebun semakin mudah dalam mendatangi mengajar di desa lain. Keempat, para pekerja kebun dan sawahnya. Kedua, mereka semakin tambang semakin mudah menuju kerja. mudah mengeluarkan hasil tani dan hasil 44

PISEW Tanjung Raja, Sumsel Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman MENUAI DAMPAK IKUTAN Geliat masyarakat setiap sore, anak-anak maupun dewasa ramai mengunjungi jembatan yang selesai dibangun itu untuk berswafoto. Pemerintah Desa Seri Dalam telah menghiasi seputaran jembatan dengan membangun venue taman bermain sederhana sehingga menambah tinggi animo masyarakat ingin berkunjung bahkan dari luar desa pun berdatangan. Semakin hari kunjungan semakin banyak. Masyarakat desa yang menjadi pedagang pun menyambut dengan senang situasi ini. Dengan sendirinya mereka memperoleh penghasilan baru. Ke depan pemerintah desa melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang telah dibentuk akan menata para pedagang dan membuat bak sampah agar bangunan tetap terjaga dan lokasi ini kelihatan tetap indah. Pemerintah Desa Seri Dalam juga berencana akan mengembangkan lokasi ini menjadi taman rekreasi dengan menambah spot-spot yang menarik yang ditata secara profesional oleh karang taruna. Membuat los tempat usaha yang akan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD). Mereka juga merencanakan keberlanjutan dari program PISEW dengan mengajukan proposal ke Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Yaitu rencana kegiatan menormalisasi sungai dan membangun irigasi di lokasi PISEW. Harapannya petani di sekitar lokasi dapat meningkatkan hasil pertaniannya. 45

PISEW Ungkit Pertumbuhan Lokal PISEW Tanjung Raja, Sumsel 46

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman PISEW Tanjung Raja, Sumsel 47

Warna-Warni KOTAKU Sruni Desa Sruni adalah desa pengungkit untuk bangkit dari kondisi kekumuhan di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Desa Sruni satu-satunya penerima Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2020. Sedikitnya ada tiga RT dalam satu RW TAAT ASAS JASA KONSTRUKSI (03) ditetapkan sebagai kawasan kumuh berdasarkan 9 indikator. Permasalahan Peningkatan kapasitas tidak hanya pada utama di wilayah ini adalah tidak adanya aparatur, namun para pekerja juga tak luput saluran drainase sehingga menyebabkan air mendapat perhatian. KOTAKU bekerja sama hujan tidak bisa mengalir, dan kondisi jalan dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 untuk yang rusak meskipun sudah ada pengerasan. melakukan sertifikasi tukang yang diikuti oleh Bahkan di wilayah RT 17 jalannya masih berupa 20 peserta. tanah dan belum diperkeras. Program KOTAKU selalu megutamakan Di bawah kawalan KSM Maju Sejahtera, transparansi. Begitu juga dengan pengadaan program KOTAKU mulai dilaksanakan di Desa material. Sebagai wujud transparansi terhadap Sruni. Sarana prasarana yang nantinya telah material yang digunakan, maka LKM bersama terbangun diharapkan dapat terpelihara masyarakat mengadakan pengadaan material dengan baik dengan terbentuknya Kelompok melalui kegiatan pengadaan terbatas. Pemanfaat dan Pemeliharaan atau KPP. Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia lelang Ciri khas kegiatan berbasis mayarakat adalah yang diketuai oleh perwakilan masyarakat. keberlanjutan fungsinya ditentukan sendiri Kegiatan diawali dari pengumuman pengadaan oleh masyarakat. Karenanya peningkatan terbatas, mengundang para penyedia barang kapasitas masyarakat menjadi kunci yang mendaftar, penjelasan pekerjaan, keberlanjutan. Untuk itu, program KOTAKU pengadaan lelang terbatas secara terbuka dan juga mempersiapkan serangkaian penguatan diakhiri dengan penandatanganan SPKP (Surat di masyarakat agar seluruh sektor memahami Perjanjian Kerjasama Pengadaan). Seluruh fungsinya dan kapasitasnya. Peningkatan kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa dan Kapasitas ditujukan untuk KSM, LKM, KPP, dan biasa disaksikan masyarakat. Aparat Desa. 48

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Sruni, Gedangan, SIdoarjo, Jawa TImur Yang istimewa dari BPM KOTAKU kali ini Covid 19 pihak pabrik menghentikan proses dilaksanakan secara Padat Karya, yaitu dengan produksi. Setelah beberapa saat tidak bekerja, melibatkan 54 tenaga kerja. Pelaksanaan dia mendapat kabar ada program Padat Karya di dimulai 22 Juni 2020, pembayaran upah tenaga wilayahnya. kerja dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan nominal sesuai dengan absensi kehadiran. “Saya sangat bersyukur dan berharap program Sugeng Karyanto, warga RT 18 RW 03 Desa Padat Karya ini bisa diperpanjang sehingga Sruni, menyatakan sebelumnya bekerja di lebih banyak perekonomian keluarga lain yang pembuatan sepatu yang dikarenakan imbas terbantu,” ungkap Sugeng. 49

Warna Warni KOTAKU Sruni Sruni, Kedangan, SIdoarjo, Jawa TImur MENGGALI IDE MARKETING makanan untuk pekerja, juga dikeluarkan oleh masyarakat. Bahkan di tengah kesibukan Sruni adalah wilayah yang istimewa, dengan mereka juga menyempatkan untuk kerja lokasi yang berada di tengah kota dan sebagian bakti agar pelaksanaan BPM dapat segera besar penduduknya adalah pekerja. Mereka terselesaikan dengan baik. sangat peduli akan pelaksanaan BPM di wilayah ini. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya kehadiran Selain mempertimbangkan aspek kekuatan masyarakat saat dilaksanakan pertemuan infrastruktur, program KOTAKU juga maupun sosialisasi. Swadaya non tunai, berupa mempertimbangkan aspek keindahan 50