GFS Kanwil Sulut Tahun 2022 Unaudited_merged

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH DAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 UNAUDITED disusun oleh: Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH DAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 (UNAUDITED) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA Manado, April 2022

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara telah berhasil menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 (Unaudited). Reformasi pengelolaan Keuangan Negara ditandai dengan penetapan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah secara terus menerus telah melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk mewujudkan agenda reformasi tersebut, penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) telah menjadi salah satu tonggak sejarah dalam reformasi manajemen keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah adalah laporan keuangan konsolidasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk menghasilkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah yang bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan. Konsolidasian tersebut mencakup konsolidasian realisasi pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022 Pemerintah Pusat dan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional tahun 2022, dan konsolidasian aset, utang, dan i

ekuitas Pemerintah Pusat dan Daerah pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022. Laporan keuangan pemerintah di Sulawesi Utara berasal dari 44 (empat puluh empat) Kementerian/Lembaga dan 16 (enam belas) entitas Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara yang merupakan komponen utama untuk mencerminkan kondisi fiskal nasional dari sektor pemerintahan. Keempat laporan tersebut bersumber dari data LKPP dan LKPD periode tahun 2022 yang belum diaudit oleh BPK (Unaudited). Di dalam prosesnya, seluruh data LKPD yang diperoleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara pada periode tersebut dituangkan pada kertas kerja manual (excel), lalu dimasukkan/di-input ke dalam Aplikasi SPAN-MP SIKRI. Selain input data LKPD, dilakukan juga input data berupa eliminasi akun-akun resiprokal atau transaksitransaksi antar entitas pemerintah. Kemudian aplikasi tersebut memroses penggabungan data LKPP dan LKPD beserta data transaksi yang dieliminasi yang menghasilkan output berupa LKPK dan LSKP berikut ini. Di dalam laporan ini, kami sampaikan catatan-catatan atas transaksi keuangan terkait, dan juga kondisi perekonomian di Sulawesi Utara sesuai Kajian Fiskal Regional Sulawesi Utara Tahun 2022 sebagai informasi penunjang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas bantuan dan kontribusi semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Manado, April 2023 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Ditandatangani secara elektronik Ratih Hapsari Kusumawardani ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Pendekatan Penyusunan LKPK-TW dan LSKPU-TW Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan PMK Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum. Kedua peraturan tersebut mewajibkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah (LSKPU-TW), sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal dan penyajian statistik keuangan pemerintah. LKPK-TW adalah laporan manajerial yang mengintegrasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dengan data dan informasi keuangan pemerintah daerah konsolidasian dalam satu wilayah provinsi. LSKPU-TW adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Umum dalam wilayah suatu provinsi dalam suatu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah. LKPK-TW Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts). Entitas akuntansi yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat wilayah dan Pemerintah Daerah. Penyusunan LKPK-TW dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP Tingkat Wilayah), (2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPDK-TW), (3) Konsolidasi LKPP dengan LKPDK-TW. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, konsolidasi dilakukan terhadap 16 LKPD yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, 4 Pemerintah Kota, dan 11 Pemerintah Kabupaten. LSKPU-TW Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan iii

keuangan Konsolidasian (high level mapping) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. Penyusunan LSKPU-TW dilakukan dengan cara mapping BAS data LKPP-TW ke dalam BAS statistik keuangan pemerintah; dan mapping data BAS LKPDK-TW ke dalam BAS statistik keuangan pemerintah. 2. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Tahun 2022 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian mencakup konsolidasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, baik untuk LRA Pemerintah Pusat tingkat wilayah maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2022, Pendapatan, Hibah dan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah mencapai Rp8.445.904.925.620 terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp5.783.409.157.784, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.566.694.714.972 dan Pendapatan Hibah sebesar Rp95.801.052.864. Pendapatan Pajak Perpajakan berkontribusi sebesar 68,48 persen dari total pendapatan, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 30,39 persen, dan sisanya 1,13 persen merupakan Pendapatan Hibah. Pendapatan, Hibah dan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp8.445.904.925.620 dan Rp8.033.803.979.038. Hal ini berarti Pendapatan, Hibah dan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah tahun 2022 lebih besar dari Pendapatan, Hibah dan Transfer Konsolidasian Tingkat Wilayah tahun 2021 sebesar Rp412.100.946.582 atau mengalami penurunan sebesar 5,13 persen. Grafik 1 Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 4.000.000.000.000 3.916.265.603.402 3.500.000.000.000 3.000.000.000.000 1.867.143.554.382 2.500.000.000.000 1.353.599.395.102 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000 1.213.095.319.870 1.000.000.000.000 95.801.052.864 500.000.000.000 0 0 PENDAPATAN HIBAH PENDAPATAN PERPAJAKAN PENDAPATAN BUKAN PAJAK Pempus Pemda iv

Sedangkan dari sisi Belanja, Belanja Konsolidasian tahun 2022 sebesar Rp26.946.392.457.703 yang terdiri dari konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9.554.398.171.574 dan Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp17.391.994.286.129. Belanja Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 35,46 persen dari total Belanja pemerintah Konsolidasian, sedangkan sisanya 64,54 persen merupakan Belanja Pemerintah Daerah. Belanja Konsolidasian Tahun 2022 meningkat sebesar Rp374.440.482.511 atau sebesar 1,41 persen dibandingkan dengan Belanja Konsolidasian Tahun 2021. Grafik 2 Perbandingan Belanja dan Transfer Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Perbandingan Belanja dan Transfer Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 10.000.000.000.000 8.000.000.000.000 6.000.000.000.000 4.000.000.000.000 2.000.000.000.000 - Pempus Pemda Belanja dan Transfer Konsolidasian Tahun 2022 sebesar Rp26.946.392.457.703 terdiri dari Belanja Pegawai Konsolidasian sebesar Rp9.335.301.000.148, Belanja Barang Konsolidasian Rp8.420.749.956.503, Belanja Modal Konsolidasian sebesar Rp5.871.544.072.590, Pembayaran Bunga Utang Konsolidasian Rp73.963.572.443, Belanja Subsidi Konsolidasian Rp3.749.210.000, Belanja Hibah Konsolidasian sebesar Rp431.108.002.427, Belanja Bantuan Sosial Konsolidasian Rp105.195.994.130, Belanja Lain-lain Konsolidasian sebesar Rp63.131.674.291 dan Belanja Transfer sebesar Rp2.641.648.975.171. Pada Tahun 2022 terdapat Defisit Konsolidasian sebesar minus Rp18.500.487.532.083. Nilai tersebut membaik sebesar Rp37.660.464.071 jika dibandingkan dengan Defisit Konsolidasian Tahun 2021 yang sebesar minus Rp18.538.147.996.154. Pembiayaan Konsolidasian Tahun 2022 sebesar Rp2.159.928.207.204 yang seluruhnya merupakan Pembiayaan Dalam Negeri Konsolidasian. SiKPA Konsolidasian Tahun 2022 sebesar minus Rp16.340.559.324.879, yang terdiri dari SiKPA realisasi APBN sebesar minus Rp17.766.556.751.913 dan SiLPA realisasi APBD sebesar Rp1.425.997.427.034. v

3. Neraca Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah per 31 Desember 2022 Total Aset Konsolidasian per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.508.823.810.679 terdiri dari Aset Lancar Konsolidasian sebesar Rp5.716.586.283.131, Investasi Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp1.350.779.830.420, Aset Tetap Konsolidasian sebesar Rp83.624.600.559.200, Dana Cadangan sebesar Rp8.500.000.000, Piutang Jangka Panjang Konsolidasian sebesar Rp165.700.262.165, dan Aset Lainnya Konsolidasian sebesar Rp2.642.656.875.763. Aset Konsolidasian didominasi oleh Aset Tetap, yaitu sebesar 89,43 persen dari Total Aset. Aset Konsolidasian terdiri dari total Aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.470.581.980.234 dan total Aset Konsolidasian Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.038.241.830.445 setelah eliminasi akun resiprokal antar pemerintah daerah. Grafik 3 Aset Konsolidasian Tahun 2022 ASET KONSOLIDASIAN TAHUN 2022 0,18% 2,83% 1,44% 0,01% 6,11% Aset Lancar Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan 89,43% Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Kewajiban Konsolidasian per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.218.946.314.982 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian per 31 Desember 2022 sebesar Rp924.570.570.493 (28,72 persen) dan Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.294.375.744.489 (71,28 persen). Ekuitas Konsolidasian tahun 2022 sebesar Rp90.289.877.495.697, terdiri dari Ekuitas Pemerintah Pusat sebesar Rp54.273.936.435.426 dan Ekuitas Pemerintah Daerah sebesar Rp36.015.941.060.271. Eliminasi dilakukan terhadap akun yang bersifat resiprokal pada Neraca Pemerintah Pusat dengan Neraca Pemerintah Daerah Konsolidasian. vi

Grafik 4 Struktur Kewajiban Konsolidasian Tahun 2022 STRUKTUR KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN TAHUN 2022 28,72% 71,28% Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang 4. Laporan Operasional Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Tahun 2022 Laporan Operasional merupakan salah satu komponen pada Laporan Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan Surplus/Defisit dari kegiatan operasi suatu entitas. Laporan Operasional (LO) Pemerintah Konsolidasian mencakup konsolidasi pendapatan, beban, serta surplus/defisit dari kegiatan operasi, baik untuk Laporan Operasional Pemerintah Pusat maupun Laporan Operasional Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2022, Defisit-LO Konsolidasian mencapai Rp4.349.108.606.548, yang merupakan konsolidasi dari Defisit-LO Pemerintah Pusat sebesar Rp5.249.771.736.852 dan Surplus Pemerintah Daerah sebesar Rp900.663.130.304. Surplus/Defisit Konsolidasian tersebut terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp4.324.157.493.718, Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp36.293.304.961 dan Defisit dari Kegiatan Luar Biasa sebesar Rp61.244.417.791. Nilai Defisit Konsolidasian Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp211.053.086.717 dibandingkan periode yang sama tahun 2021 atau sebesar minus 4,63 persen. Defisit dari Kegiatan Operasional Konsolidasian Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Operasional Konsolidasian sebesar Rp23.129.756.866.015 dikurangi Beban Operasional Konsolidasian sebesar Rp27.453.914.359.733 setelah dilakukan eliminasi konsolidasian sebesar Rp12.127.438.123.746. Pendapatan Operasional Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp193.358.982.853 atau 0,84 persen dari Tahun 2021, sedangkan vii

Beban Operasional Konsolidasian mengalami peningkatan sebesar Rp199.594.234.228 atau sebesar 0,73 persen dari tahun 2021. Pendapatan Operasional Konsolidasian terdiri dari Pendapatan Operasional Pemerintah Pusat sebesar Rp18.948.425.855.646 dan Pendapatan Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp16.308.769.134.115 serta eliminasi sebesar Rp12.127.438.123.746. Beban Operasional Konsolidasian terdiri dari Beban Operasional Pemerintah Pusat Rp24.156.756.515.204 dan Beban Operasional Pemerintah Daerah sebesar Rp15.424.595.968.275 serta eliminasi sebesar Rp12.127.438.123.746. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Konsolidasian terdiri dari Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp773.161.833, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp212.980.397 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp37.279.447.191. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Defisit pada Pemerintah Pusat, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang merupakan Defisit pada Pemerintah Daerah, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp61.244.417.791 yang seluruhnya berasal dari Defisit Pos Luar Biasa pada Pemerintah Daerah. Grafik 5 Perbandingan Surplus/Defisit Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022 Perbandingan Surplus/Defisit Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022 100% 80% 60% 40% 20% 0% SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA OPERASIONAL OPERASIONAL LAINNYA Pempus Pemda 5. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah per 31 Desember 2022 Pendapatan Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah tahun 2022 mencapai R31.335.181.848.113, yang terdiri terdiri dari Pendapatan Pajak sebesar Rp5.783.260.249.507, Pendapatan Hibah sebesar Rp696.411.536.440, serta Pendapatan Lainnya sebesar Rp24.855.510.062.166. Sesuai klasifikasi GFS, Pendapatan viii

Perpajakan di Pemerintah Pusat sebesar Rp3.916.116.695.125 berasal dari Pajak Penghasilan Rp1.258.426.402.185 atau 32,13 persen, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp24.808.432.629 atau sebesar 0,63 persen, Pajak Barang dan Jasa Rp2.483.113.619.905 atau sebesar 63,41 persen, Bea dan Cukai Rp92.414.333.000 atau sebesar 2,36 persen, dan Pajak Lainnya Rp57.353.907.406 atau sebesar 1,46 persen dari total pajak Pemerintah Pusat. Sedangkan Pendapatan Perpajakan di Pemerintah Daerah sebesar Rp1.867.143.554.382 berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp222.566.916.948 atau sebesar 11,92 persen, dan Pajak Barang dan Jasa Rp1.644.576.637.434 atau sebesar 88,08 persen dari total pajak Pemerintah Daerah. Pendapatan Hibah di Pemerintah Daerah sebesar Rp696.411.536.440 terdiri atas Pendapatan Hibah di Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.280.912.473.859 dan Pendapatan Hibah di Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp11.616.211.869.427 dikurangi dengan eliminasi sebesar Rp13.200.712.806.846. Pendapatan Lainnya sebesar Rp24.855.510.062.166 terdiri atas Pendapatan Lainnya di Pemerintah Pusat sebesar Rp24.105.081.419.584 dan Pendapatan Lainnya di Pemerintah Daerah sebesar Rp891.235.339.347 dikurangi dengan eliminasi sebesar Rp140.806.696.765. Sedangkan Beban Pemerintah Umum dalam pengertian statistik keuangan pemerintah adalah semua transaksi yang mengurangi kekayaan neto sektor pemerintahan umum antara lain gaji dan tunjangan (kompensasi pegawai), pembelian barang dan jasa, bunga, hibah, manfaat sosial, dan pembayaran beban lainnya. Beban Pemerintah Umum berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah antara lain berupa Kompensasi Pegawai sebesar Rp9.608.919.362.009, Pembelian Barang dan Jasa tahun 2022 sebesar Rp7.762.262.770.789, Bunga sebesar Rp73.963.572.443, Subsidi sebesar Rp3.749.210.000, Hibah sebesar Rp2.750.574.930.008, Manfaat Sosial sebesar Rp105.195.994.130, dan Beban Lainnya sebesar Rp770.182.545.734. Saldo Operasi Bruto/Neto tahun 2022 yang merupakan hasil pengurangan antara pendapatan dan beban, sebesar Rp10.260.333.463.000 dengan rincian Saldo Operasi Bruto/Neto Pemerintah Pusat sebesar Rp7.566.305.667.171, saldo Operasi Bruto/Neto Pemerintah Provinsi sebesar Rp705.757.210.380, dan Saldo Operasi Bruto/Netto pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.988.270.585.449. ix

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i iii …………...................................................................................................... ............ x xiii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................................................. xiv xvii DAFTAR ISI .....................................................................................................................................……... 1 DAFTAR TABEL ........................................................................................................................................... 2 DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................ 3 DASHBOARD ……........................................................................................................................................ 7 LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA …................................................................ 9 LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PER FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN 10 PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA ........................................... 11 NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA ….................................................................................................................. 12 LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 14 TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA …................................................................................ 15 18 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH 18 DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA ………......................................................... LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA ........................................... LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA ................................................................................................................. .... NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA ....................................................................................................................................... LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA .................................................................................................... METADATA .………………………………….................................................................................................... CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN ………..……….……………... A. PENJELASAN UMUM …………............................................................................................................... x

A.1. DASAR HUKUM ………................................................................................................................... 18 A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN ............................... 19 A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN ELIMINASI AKUN TIMBAL BALIK ……….................................... 27 A.4. ANALISIS EKONOMI REGIONAL SULAWESI UTARA TAHUN 2022 ......…..………...................... 30 B. CATATAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2022 …………........................................................................................................ 46 B.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN TAHUN 46 ANGGARAN 2022 ......................................................................................................................... B.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PER 54 57 URUSAN DAN FUNGSI TAHUN ANGGARAN 2022 ………………............................................... 57 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2022 …………...... 68 72 C.1. ASET KONSOLIDASIAN ................................................................................................................. 72 C.2. KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN ...................................................................................................... C.3. EKUITAS DANA KONSOLIDASIAN ................................................................................................ 73 C.4. ELIMINASI AKUN RESIPROKAL .................................................................................................... 73 D. CATATAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH TAHUN 76 ANGGARAN 2022 .................................................................................................................................... 76 D.1. KEGIATAN OPERASIONAL …………….......................................................................................... 77 D.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL ................................................................................................... 78 D.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA ………........................................................................ D.4. POS LUAR BIASA …………………………….................................................................................... 79 D.5. ELIMINASI AKUN RESIPROKAL .............................................................................................. ...... 79 E. CATATAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH TAHUN 79 ANGGARAN 2022 ………......................................................................................................................... 79 E.1. EKUITAS AWAL ……………...……………........................................................................................ 80 E.2. SURPLUS DEFISIT LO................................................................................................................ 81 E.3. KOREKSI-KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS ............................................. 81 E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS ....................................................................................................... 81 E.5. PENYESUAIAN EKUITAS AKIBAT KONSOLIDASI NERACA ………….......................................... 81 E.6. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS ………….................................................................... 82 E.7. PENYESUAIAN ATAS PERUBAHAN EKUITAS PADA NERACA UAKKBUN KANWIL ................. 82 E.8. EKUITAS AKHIR .…………………………........................................................................................ 84 F. LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TAHUN 2022 ............................................. 84 F.1. STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ......................................................................................... 84 F.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ………..…… F.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ………………..….. F.3.1. LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ………………………. xi

F.3.2. PENJELASAN NERACA ………………………………………………………………...………… 97 F.3.3. LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS ……..…………………………...…………… 104 G. ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ………………………………..…… 109 G.A. ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH .……………...…… 109 G.A.1 ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN ..……………….................................................................................................... 109 G.A.1 ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN ..………………................................................................................………......... 109 G.A.2 ANALISIS RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .................................................... 110 G.B. ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH ….………… 112 G.B.1 ANALISIS KESEIMBANGAN FISKAL ................................................................................... 112 G.B.2 ANALISIS INDIKATOR FISKAL MAKROEKONOMI LAINNYA.............................................. 114 G.B.3 ANALISIS INDIKATOR PEMBIAYAAN …………………………............................................. 116 G.B.4 ANALISIS INDIKATOR KEKAYAAN DAN UTANG …………………………........................... 117 G.C. LAMPIRAN PERHITUNGAN-PERHITUNGAN DAN DAFTAR REFERENSI .......................... 118 H. RESUME PELAKSANAAN KEGIATAN ATAS PUBLIKASI LAPORAN GFS STRATEGIS TINGKAT WILAYAH PERIODE TRIWULANAN TAHUN 2022 ................................................................................. 129 xii

DAFTAR TABEL No. Nama Tabel Halaman 1. Tabel 1 Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 46 Tahun 2022 dan 2021 49 2. Tabel 2 Belanja Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah TA 2022 dan 2021 54 3. Tabel 3 Belanja Konsolidasian Pemerintah Menurut Fungsi Tahun 2022 (dalam 55 Rupiah) 57 58 4. Tabel 4 Komposisi Belanja Pemerintah Per Fungsi TA 2022 dan 2021 59 5. Tabel 5 Komposisi Aset Pemerintah di dalam Neraca Konsolidasian 66 6. Tabel 6 Kenaikan/Penurunan Aset Tahun 2022 dari 2021 74 7. Tabel 7 Struktur Aset Lancar Konsolidasian per 31 Desember 2022 dan 2021 75 8. Tabel 8 Aset Tetap pada Pemerintah tahun 2022 dan 2021 76 9. Tabel 9 Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022 77 10. Tabel 10 Beban Operasional Konsolidasi Tahun 2022 78 11. Tabel 11 Pendapatan dan Beban Kegiatan Non-Operasional Tahun 2022 80 12. Tabel 12 Komposisi Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 80 13. Tabel 13 Komposisi Pos Luar Biasa Tahun 2022 83 14. Tabel 14 Komposisi Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Tahun 2022 15. Tabel 15 Komposisi Transaksi Antar Entitas Tahun 2022 87 16. Tabel 15 Perbandingan Pendapatan Pajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 88 2022 dan 2021 (dalam rupiah) 86 17. Tabel 16 Jenis Pajak Pemerintah Pusat Tahun 2022 89 18. Tabel 17 Perbandingan Pendapatan Pajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 91 Tahun 2022 dan 2021 19. Tabel 17 Tabel Pendapatan Lainnya Pemerintah di Sulawesi Utara Tahun 2022 20. Tabel 18 Komposisi Pendapatan Pajak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2022 21. Tabel 19 Tabel Pendapatan Lainnya Pemerintah di Sulawesi Utara Tahun 2022 22. Tabel 20 Perbandingan Beban Penggunaan Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 93 23. Tabel 21 Komposisi Beban Hibah pada LSKP Tahun 2022 dan 2021 95 24. Tabel 22 Tabel Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Tahun 2022 dibanding 2021 100 25. Tabel 23 Komposisi Aset Keuangan Dalam Negeri Pemerintah Umum Tahun 2022 101 26. Tabel 24 Ringkasan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Tahun 2022 104 27. Tabel 25 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi berdasarkan Kepemilikannya Tahun 105 2022 106 28. Tabel 26 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Tahun 2022 107 29. Tabel 27 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi 107 30. Tabel 28 Rincian Arus Keluar Untuk Aktivitas Investasi 108 31. Tabel 29 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 xiii

DAFTAR GRAFIK Halaman v No. Nama Grafik 1. Grafik 1 Perbandingan Pendapatan dan Hibah Konsolidasian Pemerintah Pusat dan v Pemerintah Daerah Tahun 2022 vi 2. Grafik 2 Perbandingan Belanja dan Transfer Konsolidasian Pemerintah Pusat dan vii viii Pemerintah Daerah Tahun 2022 3. Grafik 3 Aset Konsolidasian Tahun 2022 48 4. Grafik 4 Struktur Kewajiban Konsolidasian Tahun 2022 48 5. Grafik 5 Perbandingan Surplus/Defisit Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah 48 49 Tahun 2022 50 6. Grafik 6 Perbandingan Pendapatan Konsolidasian TA 2022 dan 2021 7. Grafik 7 Komposisi Pendapatan Konsolidasian TA 2022 50 8. Grafik 8 Perbandingan Komposisi Pendapatan Perpajakan Konsolidasian TA 2022 51 9. Grafik 9 Perbandingan Komposisi PNBP Konsolidasian TA 2022 51 10. Grafik 10 Perbandingan Belanja Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah 56 Daerah TA 2022 dan 2021 56 11. Grafik 11 Perbandingan Belanja Pemerintah Konsolidasian TA 2022 dan 2021 57 12. Grafik 12 Perbandingan Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian TA 2022 58 13. Grafik 13 Komposisi Belanja Pemerintah Konsolidasian TA 2022 59 14. Grafik 14 Perbandingan Komposisi Belanja Pemerintah Per Urusan dan Fungsi TA 61 66 2022 69 15. Grafik 15 Perbandingan Belanja Menurut Fungsi Tahun 2022 dan 2022 16. Grafik 16 Persentase Jumlah Aset Konsolidasian per 31 Desember 2022 71 17. Grafik 17 Perbandingan Nilai Aset Konsolidasian per 31 Desember 2022 dan 2021 72 18. Grafik 18 Perbandingan Aset Lancar Tahun 2022 dan 2021 73 19. Grafik 19 Struktur Kas dan Bank Konsolidasian per 31 Desember 2022 74 20. Grafik 20 Komposisi Aset Tetap Tahun 2022 (Netto) 21. Grafik 21 Komposisi Kewajiban Pemerintah Tahun 2022 (Konsolidasian Tingkat 75 86 Wilayah) 22. Grafik 22 Perbandingan Komposisi Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2022 dan 2021 23. Grafik 23 Komposisi Kewajiban dan Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2022 24. Grafik 24 Komposisi Pendapatan Pemerintah Umum (konsolidasian) Tahun 2022 25. Grafik 25 Pendapatan Operasional Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022 26. Grafik 26 Perbandingan Persentase Pendapatan Perpajakan Tahun 2022 27. Grafik 27 Komposisi Pendapatan Pemerintah di Sulawesi Utara Tahun 2022 xiv

28. Grafik 28 Pendapatan Pajak Tahun 2022 87 29. Grafik 29 Komposisi Pendapatan Pajak Pemerintah di Sulawesi Utara Tahun 2022 87 30. Grafik 30 Komposisi Pendapatan Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2022 88 31. Grafik 31 Komposisi Pendapatan Pajak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara 89 Tahun 2022 90 32. Grafik 32 Komposisi Pendapatan Hibah Daerah (sebelum dikonsolidasi) 92 33. Grafik 33 Perbandingan Jumlah Beban Kompensasi Pegawai Tahun 2022 97 34. Grafik 34 Perbandingan Pemerintah Umum Saldo Operasi Bruto/Neto Tahun 2022 100 35. Grafik 35 Perbandingan Aset Tetap Pemerintah di Sulawesi Utara Tahun 2022 102 36. Grafik 36 Jumlah Mata Uang dan Deposito Dalam Negeri Pemerintah Tahun 2022 103 37. Grafik 37 Perbandingan Aset-aset Keuangan Pemerintah Tahun 2022 105 38. Grafik 38 Komposisi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 106 39. Grafik 39 Komposisi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 107 40. Grafik 40 Proporsi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 xv

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara per Wilayah per 31 Desember 2022 (Face dan Urusan Fungsi). 2. Neraca Konsolidasian Pemerintah Tingkat Wilayah dan Mapping ke Klasifikasi Statistik Keuangan pemerintah Per 31 Desember 2022. 3. Laporan Operasional Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara per Wilayah per 31 Desember 2022. 4. Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara per Wilayah per 31 Desember 2022. 5. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara per Wilayah per 31 Desember 2022. 6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun per 31 Desember 2022 dari 16 Pemda se-Provinsi Sulawesi Utara (Face dan Per Urusan Fungsi). 7. Neraca per 31 Desember 2022 (Unaudited) dari 16 Pemda se-Provinsi Sulawesi Utara. 8. Laporan Operasional Tahun per 31 Desember 2022 dari 16 Pemda se-Provinsi Sulawesi Utara. 9. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun per 31 Desember 2022 dari 16 Pemda se-Provinsi Sulawesi Utara. 10. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih Tahun per 31 Desember 2022 16 Pemda se-Provinsi Sulawesi Utara. xvi

DASHBOARD

xvii

xviii

DATA DAN METADATA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 A. Pendapatan dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan 5.783.409.157.784 5.251.698.353.650 1. Pajak Dalam Negeri 5.690.994.824.784 5.115.399.568.350 2. Pajak Perdagangan Internasional 92.414.333.000 136.298.785.300 II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 2.566.694.714.972 2.728.659.026.426 1. Penerimaan Sumber Daya Alam -- 2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan 63.783.271.022 72.886.306.954 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 766.465.342.880 811.767.813.411 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah -- 5. Pendapatan Transfer 603.157.367.920 410.533.643.720 6. Lain Pendapatan Daerah yang Sah 136.227.183.505 363.555.002.195 8. Pendapatan BLU 997.061.549.645 1.069.916.260.146 III. Pendapatan Hibah 95.801.052.864 53.446.598.962 1. Pendapatan Hibah Dalam Negeri 95.801.052.864 53.446.598.962 2. Pendapatan Hibah Luar Negeri -- Jumlah Pendapatan, Hibah dan Transfer (A.I + A.II+A.III) 8.445.904.925.620 8.033.803.979.038 B. Belanja dan Transfer I. Belanja Pemerintah Pusat/Daerah 24.304.743.482.532 24.232.256.956.696 1. Belanja Pegawai 9.335.301.000.148 9.279.786.528.075 2. Belanja Barang 8.420.749.956.503 8.010.731.084.947 3. Belanja Modal 5.871.544.072.590 5.994.831.701.142 4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 73.963.572.443 53.415.503.516 5. Belanja Subsidi 3.749.210.000 62.972.000 6. Belanja Hibah 431.108.002.427 704.388.830.206 7. Belanja Bantuan Sosial 105.195.994.130 115.959.248.462 8. Belanja Tak Terduga - - 9. Belanja Lain-lain 63.131.674.291 73.081.088.348 II. Transfer 2.641.648.975.171 2.339.695.018.496 II.1. Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 318.533.058.890 - 1. Transfer Dana Perimbangan 318.533.058.890 - 2. Dana Insentif Daerah -- 3. Dana Keistimewaaan DIY -- 4. Dana Otonomi Khusus -- 5. Dana Desa - - II.2. Transfer Antar Pemerintah Daerah 2.323.115.916.281 2.339.695.018.496 1. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan 627.798.532.815 440.141.717.042 2. Transfer Bantuan Keuangan 1.695.317.383.466 1.899.553.301.454 3. Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota - - Jumlah Belanja dan Transfer (B.I + B.II) 26.946.392.457.703 26.571.951.975.192 (18.500.487.532.083) (18.538.147.996.154) C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B) D. Pembiayaan I. Penerimaan Pembiayaan Daerah 2.392.984.937.567 1.426.515.569.903 II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 233.056.730.363 125.876.916.866 Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II) 2.159.928.207.204 1.300.638.653.037 E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C) (16.340.559.324.879) (17.237.509.343.117) 11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PER FUNGSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 01. Fungsi Pelayanan Umum 7.301.292.940.409 7.580.997.307.913 02. Fungsi Pertahanan 1.312.980.832.123 1.150.984.104.725 03. Fungsi Ketertiban dan Keamanan 1.952.791.209.399 1.772.589.431.603 04. Fungsi Ekonomi 4.081.279.295.919 4.506.373.326.432 05. Fungsi Lingkungan Hidup 377.258.688.308 410.789.840.874 06. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum 2.253.150.444.773 2.410.694.027.716 07. Fungsi Kesehatan 3.778.358.232.614 3.086.662.063.716 08. Fungsi Pariwisata 118.245.111.527 97.641.374.331 09. Fungsi Agama 135.432.757.227 145.069.314.447 10. Fungsi Pendidikan 5.328.871.045.690 5.157.814.558.388 11. Fungsi Perlindungan Sosial 306.731.899.714 252.336.625.047 Jumlah Belanja Per Fungsi 26.946.392.457.703 26.571.951.975.192 22

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 ASET Aset Lancar Kas dan Bank -- Kas di Kas Negara dan Kas Daerah 1.287.547.622.773 1.396.828.183.598 Kas dalam Transito - - Kas di Bendahara Pengeluaran 3.214.861.819 2.681.118.728 Kas di Bendahara Penerimaan 142.782,270 558.279.311 Kas Lainnya dan Setara Kas 142.285.657.383 142.150.134.465 Kas pada BLU 749.005.768.976 803.919.339.338 Jumlah Kas dan Bank 2.182.196.693.221 2.346.137.055.440 Investasi dalam Deposito -- Investasi Jangka Pendek pada Surat Berharga Negara -- Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito) -- Bagian Lancar Investasi Non Permanen -- Investasi Jangka Pendek Lainnya 6.445.885.036 - Belanja dibayar di muka 64.465.970.209 46.845.190.665 Uang Muka Belanja (2.415.596.528) 8.767.506.832 Pendapatan yang Masih harus Diterima 1.557.733.470 Piutang 796.204.431 Piutang Pajak 325.634.853.191 279.368.485.117 Piutang Bukan Pajak 818.328.500.422 854.539.645.460 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran 78.350.656.502 76.117.287.051 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan 111.893.003 493.863.509 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang -- Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya -- Piutang dari Kegiatan BLU 188.040.071.189 163.966.905.015 Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman -- Piutang dari KUN - - - - Piutang Jangka Pendek Lainnya (termasuk Piutang Kekurangan Transfer dan (638.772.462.874) (505.631.275.131) Dana Bagi Hasil) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Investasi Diragukan Realisasinya -- Piutang PFK -- Jumlah Piutang 771.693.511.433 868.854.911.021 Persediaan 2.693.403.615.329 2.751.650.782.702 Persediaan BLU -- Jumlah Aset Lancar 5.716.586.283.131 6.023.813.180.130 Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Dana Restrukturisasi Perbankan -- 33

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya - - Investasi dalam Obligasi - - Investasi dalam Proyek Pembangunan - - Dana Bergulir 15.046.797.691 14.124.872.235 Deposito Jangka Panjang (7.061.247.154) (5.890.047.588) Investasi Non Permanen BLU - - Investasi Non Permanen Lainnya (Pinjaman kepada BUMN/D) - - Dana Bergulir Diragukan Tertagih - - Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan - - Jumlah Investasi Non Permanen 7.985.550.537 8.234.824.647 Investasi Permanen Investasi Permanen PMN/D 1.342.752.499.251 1.217.423.994.424 Investasi Permanen BLU - - Investasi Permanen Lainnya - Jumlah Investasi Permanen 41.780.632 Jumlah Investasi Jangka Panjang 1.342.794.279.883 1.217.423.994.424 Aset Tetap 1.350.779.830.420 1.225.658.819.071 Tanah Peralatan dan Mesin 33.014.839.486.451 32.346.492.697.657 Gedung dan Bangunan 19.151.420.992.522 17.538.787.404.301 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 20.615.527.261.385 18.599.535.948.424 Aset Tetap Lainnya 40.504.207.074.180 36.171.116.245.295 Konstruksi Dalam Pengerjaan Konsesi Jasa 2.875.657.119.942 2.990.254.101.789 3.972.232.548.689 5.508.682.583.027 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 3.226.657.696.729 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (13.595.968.029.541) - Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (4.155.325.513.474) (11.838.051.787.026) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (19.326.421.850.593) Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa (1.831.389.172.983) (3.621.826.941.766) Jumlah Aset Tetap (826.837.054.107) (16.764.093.358.272) Piutang Jangka Panjang 83.624.600.559.200 Tagihan Penjualan Angsuran (1.691.566.240.922) Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah 79.239.330.652.507 Piutang Jangka Panjang Lainnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA - 4.915.565.232 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR 165.709.926.931 159.192.960.488 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman - - - - 14.263.857 - - - (23.857.304) (32.599.037) - - 44

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang atas Kredit - - Pemerintah (71.319) - Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Piutang Jangka Panjang 165.700.262.165 164.075.926.683 Dana Cadangan Dana Cadangan 8.500.000.000 - Jumlah Dana Cadangan 8.500.000.000 - Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran -- Tagihan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi -- Piutang Jangka Panjang Lainnya -- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 158.120.012.645 3.384.283.955.361 Penerusan Pinjaman -- Aset Tak Berwujud 398.466.523.722 351.953.591.604 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan -- Dana yang Dibatasi Penggunaannya 560.562.861 440.469.081 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri -- Dana Cadangan Penjaminan -- Dana Kelolaan BLU -- Aset Lain-lain 2.670.542.650.769 2.794.039.080.404 Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi -- Aset Lainnya Belum Diregister -- Akumulasi Amortisasi -Aset Lainnya (ATB) (585.032.874.234) (1.217.965.040.921) Jumlah Aset Lainnya 2.642.656.875.763 5.312.752.055.529 JUMLAH ASET 93.508.823.810.679 91.965.630.633.920 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek 20.821.483.665 12.215.138.091 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Utang Kepada Pihak Ketiga 721.629.826.416 713.082.133.823 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan 1.259.980.593 2.058.357.855 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya 93.949.404.688 27.099.532.196 Utang Biaya Pinjaman/Bunga 119.358.974 238.717.952 Utang Subsidi -- Hibah yang belum disahkan -- Uang Muka dari KPPN 783.380.916 1.179.511.873 Pendapatan yang Ditangguhkan - - Pendapatan Diterima Dimuka 21.727.341.262 17.256.763.342 Utang Belanja -- Utang Transfer -- Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek -- 55

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 Utang Yang Belum Ditagihkan 99.922.790 - Utang Jangka Pendek Lainnya 64.179.871.189 130.425.809.961 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 924.570.570.493 903.555.965.093 Kewajiban Jangka Panjang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri 2.294.375.744.489 1.637.283.965.451 Utang Jangka Panjang Subsidi - - Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya - - Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 2.294.375.744.489 1.637.283.965.451 JUMLAH KEWAJIBAN 2.294.375.744.489 1.637.283.965.451 EKUITAS 3.218.946.314.982 2.540.839.930.544 Jumlah Ekuitas 90.289.877.495.697 89.424.790.703.375 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 90.289.877.495.697 89.424.790.703.375 93.508.823.810.679 91.965.630.633.919 66

LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN A. Pendapatan Perpajakan Pemerintah Pusat 4.066.877.574.198 3.729.021.996.409 B. Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah 1.910.324.428.949 1.612.065.869.373 Jumlah Pendapatan Perpajakan 5.977.202.003.147 5.341.087.865.782 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK A. PNBP Pemerintah Pusat 421.297.581.668 380.435.012.524 B. PNBP Pemerintah Daerah 618.814.854.775 726.824.369.498 Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 1.040.112.436.443 1.107.259.382.022 PENDAPATAN HIBAH PEMERINTAH PUSAT -- Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri -- Jumlah Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat PENDAPATAN TRANSFER 788.543.472.596 926.127.768.537 A. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah 173.272.203.646 180.316.074.894 151.793.723.242 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO 57.792.646.000 524.641.088.831 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO 557.478.622.950 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO 69.376.881.570 Bantuan Keuangan Daerah-LO - 926.127.768.537 788.543.472.596 Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 1.448.238.387.032 1.824.008.178.653 A. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 648.662.140.963 467.992.788.373 - - Pendapatan Hibah 799.576.246.069 Dana Darurat 1.356.015.390.280 Pendapatan Lainnya 1.448.238.387.032 1.824.008.178.653 Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah PENDAPATAN PENYESUAIAN 13.875.660.566.797 - Pendapatan Dropping Dana Transfer - 13.737.914.688.168 Reklasifikasi dari Utang yang Belum Disetor Jumlah Pendapatan Penyesuaian 13.875.660.566.797 - Jumlah Pendapatan Operasional 23.129.756.866.015 13.737.914.688.168 22.936.397.883.162 BEBAN OPERASIONAL 12.029.318.391.458 12.004.912.488.079 A. Beban Operasional Pemerintah Pusat 7 7

LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 B. Beban Operasional Pemerintah Daerah 15.424.595.968.275 15.249.407.637.426 Jumlah Beban Operasional 27.453.914.359.733 27.254.320.125.505 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional (4.324.157.493.718) (4.317.922.242.343) KEGIATAN NON OPERASIONAL PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR A. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat 4.080.483.748 3.129.960.412 B. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Daerah 98.642.547.100 5.364.582.648 Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Operasional 102.723.030.848 8.494.543.060 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR A. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Pusat (71.718.793.029) (111.310.730.648) B. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Pemerintah Daerah (31.777.399.652) (67.473.854.535) C. Beban Defisit Kegiatan Non Operasional Pemerintah Daerah -- Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional (103.496.192.681) (178.784.585.183) Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (773.161.833) (170.290.042.123) SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang (212.980.397) (18.885.955.211) Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang (212.980.397) (18.885.955.211) Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 33.998.135.147 19.714.221.561 PENDAPATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 16.009.845.864 11.958.186.485 A. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Pusat 50.007.981.011 31.672.408.046 B. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Daerah (7.800.903.160) (14.475.989.858) Jumlah Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya (4.927.630.660) (26.622.398.814) BEBAN KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA (12.728.533.820) (41.098.388.672) A. Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Pusat 37.279.447.191 (9.425.980.626) B. Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Daerah Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya POS LUAR BIASA - - Pendapatan luar biasa (61.244.417.791) (43.637.472.962) Beban luar biasa (4.287.864.188.757) (4.516.524.220.303) Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa SURPLUS/(DEFISIT) LO (4.349.108.606.548) (4.560.161.693.265) 8 8

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (dalam rupiah) URAIAN 2022 2021 EKUITAS AWAL 89.381.978.065.156 89.186.924.335.981 PENYESUAIAN EKUITAS -- Penyesuaian atas Perubahan Ekuitas pada Neraca -- EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN 89.381.978.065.156 89.186.924.335.981 SURPLUS/DEFISIT LO (4.349.108.606.548) (4.560.161.693.265) KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan-Kesalahan Mendasar -- Penyesuaian Nilai Aset -- Koreksi Nilai Persediaan 67.053.135.554 35.176.320.446 Selisih Revaluasi Aset Tetap -- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (97.751.792.496) (2.382.879.413.455) Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 27.966.134.080 363.787.458.434 Koreksi Lain-lain 304.127.624.245 837.469.185.093 301.395.101.383 (1.146.446.449.482) JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS TRANSAKSI ANTAR ENTITAS Ditagihkan Ke Entitas Lain 11.990.545.258.927 14.726.870.753.449 Diterima Dari Entitas Lain (5.930.034.405.161) (6.466.570.286.529) Transfer Keluar 561.617.043.865 819.315.971.326 Transfer Masuk (1.595.569.129.377) (1.881.146.330.711) Pengesahan Hibah Langsung (37.224.544.480) (15.822.935.560) Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 10.215.432 2.087.533.198 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (5.818.367.325) (9.825.833.395) Setoran Surplus BLU -- Koreksi Atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya (27.966.134.080) (1.230.434.361.637) Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU -- JUMLAH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 4.955.612.935.706 5.944.474.510.141 PENYESUAIAN EKUITAS AKIBAT KONSOLIDASI NERACA -- Penyesuaian Selisih Kas pada Neraca UAKKBUN dengan Neraca UAKPA -- REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS Uang Muka dari KPPN -- JUMLAH REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS -- KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 907.899.430.541 237.866.367.394 Perubahan Ekuitas pada Neraca UAKKBUN Kanwil -- EKUITAS AKHIR 90.289.877.495.697 89.424.790.703.375 99

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 URAIAN 2022 (dalam rupiah) 2021 Saldo Anggaran Lebih Awal 426.402.436.982 470.443.430.182 - - Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 426.402.436.982 470.443.430.182 Subtotal (1 + 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (9.553.548.373.089) (8.806.135.062.275) Subtotal (3 + 4) (9.127.145.936.107) (8.335.691.632.093) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (327.867.100) 41.232.311.215 Lain-lain 9.127.473.803.207 8.294.459.320.878 Saldo Anggaran Lebih Akhir - - 10 10

LAPORAN OPERASIONAL STATISTI TINGKAT WILAYAH PROV PERIODE PER 31 STATEMENT OF GOVERNMENT Central Government a/ Provincial Governments OPERATIONS (5) (6) Accounting method: TRANSACTIONS AFFECTING NET Non Cash Non Cash WORTH: 28.021.198.114.709 3.745.651.165.691 1 Revenue 3.916.116.695.125 1.214.292.047.871 11 Taxes 0 12 Social contributions 0 0 13 Grants 2.280.912.473.859 14 Other revenue .24.105.081.419.584 250.446.643.961 2 Expense 20.454.892.447.538 21 Compensation of employees 3.493.667.516.725 3.039.893.955.311 22 Use of goods and services 2.946.020.291.583 1.206.491.659.297 23 Consumption of fixed capital 0 24 Interest 0 977.997.721.396 25 Subsidies 0 0 26 Grants 27 Social benefits 13.660.052.562.501 31.403.032.027 28 Other expense 21.913.175.000 2.777.352.000 GOB Gross operating balance (1-2+23+NOBz) 333.238.901.729 687.774.577.222 2.207.110.360 NOB Net operating balance (1-2+NOBz) c/ 7.566.305.667.171 TRANSACTIONS IN NONFINANCIAL 131.242.503.009 31 ASSETS: 7.566.305.667.171 311 705.757.210.380 312 Net Acquisition of Nonfinancial Assets 313 Fixed assets 705.757.210.380 314 Change in inventories Valuables 2.436.944.743.899 818.754.051.273 Nonproduced assets 2.428.536.078.254 801.006.692.062 NLB Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31) 0 0 0 0 8.408.665.645 17.747.359.211 5.129.360.923.272 (112.996.840.893) TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS 5.129.360.923.272 (24.565.571.727) AND LIABILITIES (FINANCING): 5.129.360.923.272 (24.565.571.727) 32 Net acquisition of financial assets 0 0 321 Domestic 322 Foreign 0 88.431.269.166 0 88.431.269.166 33 Net incurrence of liabilities 0 331 Domestic 0 332 Foreign 11

IK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM VINSI SULAWESI UTARA DESEMBER 2022 Local Governments Consolidation Column General Government b/ Consolidated Nonfinancial Public Sector (7) (8) (9) (12) Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash 12.909.852.071.324 (13.341.519.503.611) 31.335.181.848.113 31.335.181.848.113 652.851.506.511 0 5.783.260.249.507 5.783.260.249.507 0 0 0 0 696.411.536.440 696.411.536.440 11.616.211.869.427 (13.200.712.806.846) 640.788.695.386 (140.806.696.765) 24.855.510.062.166 24.855.510.062.166 10.921.581.485.875 (13.341.519.503.611) 21.074.848.385.113 21.074.848.385.113 4.908.760.185.987 0 9.608.919.362.009 9.608.919.362.009 3.838.244.757.810 0 7.762.262.770.789 7.762.262.770.789 0 0 0 0 42.560.540.416 0 73.963.572.443 73.963.572.443 971.858.000 0 3.749.210.000 3.749.210.000 1.744.267.293.896 2.750.574.930.008 2.750.574.930.008 81.075.708.770 (13.341.519.503.611) 105.195.994.130 105.195.994.130 305.701.140.996 0 770.182.545.734 770.182.545.734 0 1.988.270.585.449 10.260.333.463.000 10.260.333.463.000 0 1.988.270.585.449 10.260.333.463.000 10.260.333.463.000 0 2.609.204.524.726 0 5.864.903.319.898 5.864.903.319.898 2.565.451.903.830 0 5.794.994.674.146 5.794.994.674.146 00 0 00 0 0 0 69.908.645.752 0 43.752.620.896 69.908.645.752 0 4.395.430.143.102 (620.933.939.277) 4.395.430.143.102 88.454.652.079 (13.341.519.503.611) (8.148.269.499.987) (8.148.269.499.987) 88.454.652.079 (13.341.519.503.611) (8.148.269.499.987) (8.148.269.499.987) 0 0 0 0 709.388.591.356 0 797.819.860.522 797.819.860.522 709.388.591.356 0 797.819.860.522 797.819.860.522 0 0 0 0

NERACA STATISTIK KEUAN TINGKAT WILAYAH PROV PERIODE PER 31 BALANCE SHEET a/ Central Government a/ Provincial Gov 6 Accounting method: (5) (6) Cash Cash 61 NET WORTH 54.601.361.947.344 9.288.21 611 Nonfinancial assets 6111 53.392.659.673.524 9.788.58 6112 Fixed assets 6113 Buildings and structures 27.275.568.768.718 5.652.75 Machinery and equipment 23.656.081.672.143 3.928.94 612 Other fixed assets 1.072.55 2.697.184.986.079 613 Inventories 922.302.110.496 651.25 614 Valuables 2.272.700.973.503 74.65 6141 6142 Nonproduced assets 0 6143 Land 6144 Subsoil assets 23.844.389.931.303 4.061.16 Other naturally occurring assets 23.835.984.950.290 4.032.00 62 Intangible nonproduced assets 0 29.16 6201 Financial assets [621+622] 0 1.246.08 8.404.981.013 6202 Monetary gold and SDRs 249.57 6203 1.405.347.818.628 6204 Currency and deposits [6212+6222] 664.31 Securities other than shares [6213+6223] 0 6205 Loans [6214+6224] 332.19 6206 738.839.985.205 Shares and other equity [6215+6225] 0 6207 Insurance technical reserves [6216+6226] 0 6208 Financial derivatives [6217+6227] 0 621 Other accounts receivable [6218+6228] 0 6212 6213 Domestic 0 6214 Currency and deposits 666.507.833.423 6215 Securities other than shares 6216 Loans 1.405.347.818.628 1.246.08 6217 Shares and other equity 738.839.985.205 249.57 Insurance technical reserves 0 Financial derivatives 0 664.31 0 0 0 12

NGAN PEMERINTAH UMUM VINSI SULAWESI UTARA DESEMBER 2022 vernments Local Governments General Government b/ Consolidated Nonfinancial Public Sector h (7) (9) (12) Cash Cash Non cash 19.997.252 27.039.091.942.598 90.928.673.887.194 90.928.673.887.194 85.082.857 25.620.735.718.405 88.801.980.474.786 88.801.980.474.786 55.517.146 41.248.587 20.127.446.854.778 53.055.771.140.642 53.055.771.140.642 58.491.448 16.332.117.953.707 43.917.140.874.437 43.917.140.874.437 55.777.111 1.730.352.974.090 5.500.096.451.617 5.500.096.451.617 59.742.486 2.064.975.926.981 3.638.533.814.588 3.638.533.814.588 0 346.042.899.340 2.693.403.615.329 2.693.403.615.329 69.823.225 0 0 0 08.563.874 5.147.245.964.287 33.052.805.718.815 33.052.805.718.815 0 5.146.845.972.287 33.014.839.486.451 33.014.839.486.451 0 61.259.351 0 0 0 0 0 0 85.018.765 399.992.000 37.966.232.364 37.966.232.364 0 2.694.206.889.997 5.345.639.727.390 5.345.639.727.390 72.236.935 0 0 0 0 0 1.202.845.033.942 2.191.257.256.082 2.191.257.256.082 17.879.001 (615.362.118) (615.362.118) (615.362.118) 0 0 15.046.797.691 15.046.797.691 15.046.797.691 94.902.829 678.476.400.882 1.342.794.279.883 1.342.794.279.883 0 0 0 85.018.765 72.236.935 0 0 0 798.454.019.600 1.797.156.755.852 1.797.156.755.852 0 0 2.694.206.889.997 5.345.639.727.390 5.345.639.727.390 17.879.001 1.202.845.033.942 2.191.257.256.082 2.191.257.256.082 0 0 (615.362.118) (615.362.118) (615.362.118) 15.046.797.691 15.046.797.691 15.046.797.691 678.476.400.882 1.342.794.279.883 1.342.794.279.883 0 0 0 0 0 0

6218 BALANCE SHEET a/ Central Government a/ Provincial Gov 332.19 622 Other accounts receivable 666.507.833.423 6221 1.746.45 6222 Foreign 0 1.387.14 6223 Monetary gold and SDRs 0 6224 Currency and deposits 0 359.30 6225 Securities other than shares 0 1.746.45 6226 Loans 0 1.387.14 6227 Shares and other equity 0 6228 Insurance technical reserves 0 359.30 Financial derivatives 0 63 Other accounts receivable 0 6301 Liabilities [631+632] 196.645.544.808 6302 Special Drawing Rights (SDRs) [6321] 0 6303 Currency and deposits [6312+6322] 0 6304 Securities other than shares [6313+6323] 0 6305 Loans [6314+6324] 0 6306 Shares and other equity [6315+6325] 0 6307 Insurance technical reserves [6316+6326] 0 6308 Financial derivatives [6317+6327] 0 Other accounts payable [6318+6328] 196.645.544.808 631 6312 Domestic 196.645.544.808 6313 Currency and deposits 0 6314 Securities other than shares 0 6315 Loans 0 6316 Shares and other equity 0 6317 Insurance technical reserves 0 6318 Financial derivatives 0 Other accounts payable 632 196.645.544.808 6321 Foreign 6322 Special Drawing Rights (SDRs) 0 6323 Currency and deposits 0 6324 Securities other than shares 0 6325 Loans 0 6326 Shares and other equity 0 6327 Insurance technical reserves 0 6328 Financial derivatives 0 Other accounts payable 0 0 13

vernments Local Governments General Government b/ Consolidated Nonfinancial Public Sector 94.902.829 798.454.019.600 1.797.156.755.852 1.797.156.755.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.104.370 1.275.850.665.804 3.218.946.314.982 3.218.946.314.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.801.928 1.001.178.347.249 2.388.325.149.177 2.388.325.149.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.302.442 274.672.318.555 830.621.165.805 0 830.621.165.805 50.104.370 1.275.850.665.804 3.218.946.314.982 0 0 0 3.218.946.314.982 0 0 0 0 0 46.801.928 1.001.178.347.249 2.388.325.149.177 0 0 0 2.388.325.149.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03.302.442 274.672.318.555 830.621.165.805 830.621.165.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAPORAN SUMBER DA TINGKAT WILAYAH PROV PERIODE PER 31 C1 STATEMENT OF SOURCES AND USES OF CASH Central Gov C11 C12 Accounting method: (5 C13 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: C14 Cash receipts from operating activities . Cas C2 28.02 C21 Taxes C22 Social contributions 3.91 C24 Grants C25 Other receipts 24.10 C26 Cash payments for operating activities 7.11 C27 Compensation of employees 3.49 C28 Purchases of goods and services 2.94 CIO Interest Subsidies 31 C31A Grants 2 C311A Social benefits C312A Other payments 33 C313A Net cash inflow from operating activities (1-2-ADJz) 20.90 C314A CASH FLOWS FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS (NFAs): C31B Purchases of nonfinancial assets 2.43 C311B Fixed assets 2.42 C312B Strategic stocks C313B Valuables 2.43 C314B Nonproduced assets 18.47 C31 Sales of nonfinancial assets CSD Fixed assets 5.12 Strategic stocks 5.12 C32x Valuables C321x Nonproduced assets (5.129 C322x Net cash outflow: investments in NFAs (31=31A-31B) C33 Cash surplus / deficit (1-2-ADJz-31+CSDz) . C331 CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: C332 Net acquisition of financial assets other than cash NFB Domestic NCB Foreign Net incurrence of liabilities Domestic Foreign Net cash inflow from financing activities (-32x+33) Net change in the stock of cash (3212+3222) 14

AN PENGGUNAAN KAS VINSI SULAWESI UTARA DESEMBER 2022 vernment a/ Provincial Governments Local Governments General Government b/ 5) (6) (7) (9) sh Cash Cash Cash 21.198.114.709 1.323.931.995.067 1.990.051.738.337 31.335.181.848.113 16.116.695.125 1.214.292.047.871 652.851.506.511 5.783.260.249.507 0 0 0 0 696.411.536.440 696.411.536.440 0 0 499.981.998.621 05.081.419.584 250.446.643.961 24.855.510.062.166 13.372.943.927 3.039.893.955.311 10.921.581.485.875 21.074.848.385.113 93.667.516.725 1.206.491.659.297 4.908.760.185.987 46.020.291.583 977.997.721.396 3.838.244.757.810 9.608.919.362.009 0 31.403.032.027 42.560.540.416 7.762.262.770.789 0 2.777.352.000 971.858.000 18.533.058.890 687.774.577.222 1.744.267.293.896 73.963.572.443 21.913.175.000 2.207.110.360 81.075.708.770 3.749.210.000 33.238.901.729 131.242.503.009 305.701.140.996 07.825.170.782 (1.715.961.960.244) 2.750.574.930.008 (8.931.529.747.538) 105.195.994.130 36.944.743.899 818.754.051.273 770.182.545.734 28.536.078.254 801.006.692.062 2.609.204.524.726 2.565.451.903.830 10.260.333.463.000 0 0 0 0 0 5.864.903.319.898 8.408.665.645 17.747.359.211 0 5.794.994.674.146 43.752.620.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.908.645.752 0 0 0 0 0 0 0 0 36.944.743.899 818.754.051.273 2.609.204.524.726 0 70.880.426.883 (2.534.716.011.517) (11.540.734.272.264) 0 0 29.360.923.272 (24.565.571.727) 88.454.652.079 5.864.903.319.898 29.360.923.272 (24.565.571.727) 88.454.652.079 4.395.430.143.102 0 0 0 5.193.250.003.624 0 88.431.269.166 709.388.591.356 5.193.250.003.624 0 88.431.269.166 709.388.591.356 0 0 9.360.923.272) 0 0 797.819.860.522 0 112.996.840.893 620.933.939.277 797.819.860.522 0 0 0 (4.395.430.143.102) 0

INFORMASI DASAR METADATA 1. Nama Data 2. Penyelenggara Statistik : Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah (LSKP-TW) : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal 3. Alamat 4. Nomor Telepon Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 5. Nomor Faksimili : Gedung Keuangan Negara Lantai 3 Jalan Bethesda No. 8 Manado 6. Email : 0431-848444 : 0431-848666 DEFINISI DATA : [email protected], [email protected], [email protected], Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara selama satu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (System of National Accounts – SNA), Manual Neraca Pembayaran (The Balance of Payments Manual), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (The Monetary and Financial Statistics Manual). LSKP-TW ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang dicakup dalam Laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah. LSKP-TW disusun terdiri dari: 1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan 2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan 3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintahan 4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintahan 5. Metadata. CAKUPAN DATA Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Tingkat Wilayah meliputi: 1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. 2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. 15

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. 4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi. PERIODE PUBLIKASI Tahunan 2022 (Unaudited). WAKTU PUBLIKASI Data tahunan unaudited diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya. STATUS DATA LSKP-TW Tahunan berstatus angka sementara tanpa satu bintang (*) apabila dengan disusun menggunakan data laporan keuangan Unaudited. SUMBER DATA 1. Kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW 2. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW 3. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Negara/Lembaga 4. Laporan Keuangan UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara 5. Raw data Pemda dan Pempus yang diunduh dari SIKRI MP 6. LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota METODOLOGI Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). LSKPP-TW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan mapping BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke dalam GFS classification assistant yang berupa kertas kerja MS Excel yang menyediakan kerangka mapping masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah. LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu (1) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW), melalui mapping BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW), (2) Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW), melalui mapping BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW), dan (3) Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW). 16

INTEGRITAS DATA 1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data unaudited yang telah terekonsiliasi dari 502 UAKPA dari 44 Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, serta data LK UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Data ini berasal dari Aplikasi SPAN dan diambil/diunduh/diproses dengan Aplikasi SIKRI-MP. 2. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, proses konsolidasi dilakukan terhadap 16 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari 16 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut merupakan LKPD Unaudited. Data LKPD diperoleh dari tanggal 3 s.d. 11 April 2023. 3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan AKSES DATA Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Gedung Keuangan Negara Lantai 3, Jalan Bethesda No. 8 Manado. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat. 17

CALK UMUM

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH A. PENJELASAN UMUM A.1. DASAR HUKUM 1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Undang-Undang nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.05/2018 tentang Sistem Statistik Keuangan Pemerintah Umum. 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.05/2018 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian. 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia. 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. 18