BK SIPERS SEMESTER I 2021

Implementasi UU Cipta Kerja di Daerah, secara daring pada BPN dalam bentuk peraturan substansi (persub). Nantinya, Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Rabu (31/03/2021). perda mengenai RTRW dapat dikeluarkan paling lama dua Penertiban Tanah dan Ruang Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang bulan setelah persub dikeluarkan. Abdul Kamarzuki menegaskan bahwa dengan adanya UU “Soal waktu, memang sudah dibatasi agar penetapan tata CK, tidak mengubah kewenangan terhadap Undang Undang ruang tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Soal Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana pembatasan waktu, telah dibahas di Baleg DPR RI dan ini kewenangan penyusunan tata ruang masih ada di daerah memang sudah diperhitungkan dan realistis,”tambah Abdul sesuai dengan NSPK yang telah disusun oleh pemerintah Kamarzuki. pusat. “Perlu diluruskan bahwa kewenangan pemerintah Ketua BULD DPD RI Marthin Billa menuturkan dengan adanya daerah dalam menetapkan rencana tata ruang tidak akan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Penyelenggaraan ditarik ke pemerintah pusat/kementerian. Kenapa harus Penataan Ruang, maka terdapat istilah dan kebijakan mengikuti NSPK di pusat, agar terdapat standarisasi dan baru yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan SOP yang jelas saat penyusunan tata ruang provinsi/kab/ pemerintah daerah agar tidak terjadi misinformasi antara kota berlangsung,” ujarnya. pemerintah pusat dan daerah. “Agar sosialisasi terkait Mekanisme yang digunakan di dalam sistem OSS Versi 2.0 kewenangan daerah dalam penyelenggaraan penataan yang sedang dibangun bersama BKPM, menurut Abdul ruang yang termuat dalam UU CK dan PP No. 21/2021 dapat Kamarzuki, adalah rencana tata ruang yang diunggah ke dipercepat, diperluas dan segera dilakukan agar tidak terjadi sistem telah melalui standarisasi yang seragam. Ini juga kebingungan di daerah,” tutupnya. (Tim Publikasi TARU, 31 sebagai bentuk amanat Undang Undang Cipta Kerja di Mart. 2021). mana produk rencana tata ruang harus dipublikasikan melalui sistem digital. “Jika di satu daerah menyusun rencana tata ruangnya sampai dalam, di satu sisi daerah lainnya tidak menyusun sampai serinci itu, maka di sistem OSS tidak akan terbaca karena belum sesuai standar yang telah ditentukan,” tegasnya. Meski tetap pada kewenangan di daerah, Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat batasan waktu penetapan RTRW. Secara teknis nantinya Rencana Tata Ruang akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian ATR/ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 185

KKPR: Terobosan Penataan Ruang yang Jadikan RTR sebagai Single Reference Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kedepannya, pelaku usaha harus menjadikan terutama dengan penyederhanaan proses perizinan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai dasar berusaha dengan adanya KKPR. “UU CK dan PP 21 Tahun perizinan berusaha. Salah satu syarat dasar 2021 bertujuan membenahi iklim ekosistem investasi perizinan berusaha adalah penerbitan KKPR dan kegiatan berusaha baik di wilayah maupun di daerah. (Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) yang memiliki Bentuk perbaikan ekosistem investasi salah satunya adalah tiga skema: konfirmasi, persetujuan, dan rekomendasi. penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha,” Rabu (31/3/2021), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ jelas Abdul Kamarzuki. Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata KKPR diberikan berdasarkan dengan berbasis risiko sesuai Ruang melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor dengan lokasi kegiatan berusaha berlangsung. “Untuk 21 Tahun 2021 (PP 21/2021) di Serang, Banten. Acara ini usaha yang berisiko rendah dikasih kemudahan dalam diselenggarakan secara luring dan daring. pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mempersulit orang Pada kesempatan tersebut, Abdul Kamarzuki, Direktur mau bikin waralaba atau klaster perumahan yang kecil- Jenderal Tata Ruang, mengimbau agar seluruh pemangku kecil, asalkan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah kebijakan untuk mengubah mindset lama terkait ditetapkan,” ungkap Abdul Kamarzuki. penyelenggaraan penataan ruang menjadi mindset baru Dengan adanya terobosan-terobosan baru dalam PP sesuai dengan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan 21/2021, setiap kegiatan diharapkan lebih patuh tata Penataan Ruang yang telah terbit pada tanggal 2 Februari ruang dengan mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU (RDTR) untuk mempercepat masuknya investasi ke CK). Salah satu terobosan yang diatur oleh PP ini adalah daerah. Selanjutnya, peraturan dalam PP 21/2021 ini akan Rencana Tata Ruang yang dijadikan sebagai single reference diturunkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri untuk untuk dasar perizinan KKPR. menjalankan percepatan dan penyederhanaan proses- Perubahan mindset perlu dilakukan karena PP 21/2021 proses penyelenggaraan penataan ruang kedepannya. (Tim yang memuat terobosan-terobosan penataan ruang Publikasi TARU, 31 Mart. 2021) 186 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Roadmap Kawasan Pawonsari, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN: Tata Ruang Menjadi Kunci Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Menutup serangkaian Kunjungan Kerja untuk hal ini. “Dalam hal ini, rencana dan rancangan Tata Pembangunan dan Pengembangan wilayah Ruang juga akan menjadi kunci bagi kita semua, kita semua Jawa Bagian Selatan dalam PAWONSARI sama-sama paham masalah ini,” tambah Surya Tjandra. (Pacitan, Wonogiri, Wonosari), Wakil Menteri Dalam diskusinya, didapat beberapa usulan dan Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan gagasan untuk mempersiapkan langkah awal program Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra bertolak ke Kantor pengembangan dan pembangunan kawasan Pawonsari, Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk melakukan diskusi salah satunya mempersiapkan data pertanahan seperti P4T terkait Pawonsari, Jumat (02/04/2021). (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Dalam sambutannya, Surya Tjandra berkata bahwa Tanah). Dalam hal ini, diperlukan sinkronisasi data kunjungan ini adalah penutup yang lengkap untuk agenda pertanahan yang dimiliki Kantor Pertanahan maupun Pawonsari. Sebelumnya, pihaknya telah berkeliling di Kantor Wilayah BPN setempat. Data yang lengkap dapat beberapa wilayah area Pawonsari seperti Kecamatan Semin menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kesiapan tata di Kabupaten Gunung Kidul, Wisata Waduk Gadjah Mungkur ruang dan kebijakan rencana pembangunan. di Kabupaten Wonogiri, Kantor Bupati Wonogiri, Kantor Selain itu, identifikasi awal untuk potensi daerah Pawonsari Bupati Gunung Kidul, Kantor Bupati Pacitan dan beberapa juga harus dilakukan. Hal ini akan mempermudah Kantor Pertanahan. Surya Tjandra mengaku bahwa Ia telah memetakan potensi alam maupun potensi wisata di wilayah mendapat banyak pembelajaran langsung dari beberapa Pawonsari untuk ke depannya. Sebagai contoh, Kabupaten kunjungan tersebut, khususnya insight terbaru mengenai Pacitan memiliki surplus di sektor pertanian berupa hasil bagaimana gambaran awal Pawonsari. kakao serta bentang alam yang berpotensi menjadi wisata Bicara Pawonsari, Surya Tjandra berkata bahwa pemahaman geopark atau wisata petualangan. Identifikasi strategi yang mendalam terkait lingkungan amatlah penting dalam tepat membuat value potensi yang ada akan meningkat memulai pembangunan serta pengembangan Pawonsari pula. ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat stigma kawasan Sebagai proyek benchmark yang besar, Pawonsari tentunya Pawonsari yang susah dibangun dan rawan bencana membutuhkan kerjasama dari semua pihak terkait. Pasca membuat banyak rencana pembangunan urung dilakukan penandatanganan tindak lanjut MOU antara 3 Kepala Daerah meski banyak potensi di wilayah seantero Pawonsari. dan 3 Kanwil BPN Provinsi di wilayah Pawonsari, tentunya Melihat hal tersebut di lapangan, itulah mengapa ini menjadi penanda bahwa proyek ini membutuhkan dibutuhkan strategi dan penanganan khusus dari berbagai komitmen kuat dari semua pihak dan pendampingan dari hal potensial serta pemaparan langsung dari pihak terkait pusat secara kontinu. “Proses pembelajaran yang luar biasa, setempat. Perlu adanya rancangan roadmap pembangunan Pawonsari adalah ikon untuk kita semua,” tutup Surya satu kawasan besar Pawonsari dapat menjadi langkah awal Tjandra. (AR/RK/RH, 02 Apr. 2021) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 187

Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Webinar Penilai Pertanahan menurut Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penilai Pertanahan terdapat empat peran dari penilai pertanahan. Perdananto Aribowo mengatakan secara rinci dari empat peran tersebut adalah melakukan kajian perkiraan nilai ganti kerugian proyek/pembangunan dalam penyusunan dokumen Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan perencanaan pengadaan Penertiban Tanah dan Ruang tanah, melakukan perhitungan Nilai Penggantian Wajar (NPW) berdasarkan daftar nominatif dan peta bidang dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah. Proses pembangunan infrastruktur nasional masih terus berlanjut. Pembangunan infrastruktur masih “Penilai Pertanahan melakukan perhitungan nilai mendapat perhatian khusus oleh Presiden Joko untuk kegiatan penyelesaian penguasaan tanah milik Widodo. Tidak banyak yang mengetahui bahwa perseorangan warga Belanda atau badan hukum milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Belanda (P3MB) dan penyelesaian tanah objek Keputusan Nasional (ATR/BPN) lah yang menjadi pintu masuk awal Presidium Kabinet Dwikora (Prk.5) serta penilai pertanahan pembangunan infrastruktur nasional, mulai dari persiapan dapat melakukan kajian nilai untuk kegiatan pertanahan pembebasan tanahnya hingga menyiapkan tenaga appraisal dan penataan ruang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri,” atau penilai pertanahan yang bertugas menilai tanah milik kata Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. masyarakat yang terdampak pembebasan tanah. Peran penilai pertanahan sangat penting dalam pengadaan Sebagai wadah bagi para penilai pertanahan, Masyarakat tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Oleh Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) telah memiliki struktur karena itu, Kementerian ATR/BPN merasa perlu memberikan keanggotaan yang tersusun rapi. Ketua Dewan Pengurus sosialisasi mengenai tugas-tugas penilai pertanahan Nasional (DPN) MAPPI, Muhammad Amin menyatakan maupun kode etik yang harus mereka patuhi. “Keberadaan dalam organisasi MAPPI dikenal jenjang keanggotaan penilai pertanahan merupakan bagian dari proses kerja yakni MAPPI A atau MAPPI Afiliasi, MAPPI P (MAPPI Peserta), Kementerian ATR/BPN. Bisa dibayangkan kalau para MAPPI T (MAPPI Terakreditasi) serta MAPPI S (Bersertifikat). penilai pertanahan ini tidak ada, kemudian bagaimana “Untuk yang sudah tersertifikat jumlahnya 823 orang,” kata jika yang ada saat ini dinilai tidak kompeten,” kata Kepala Muhamad Amin. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Deni Santo saat membuka Webinar Dalam webinar tersebut, Ketua DPN MAPPI mengungkapkan Penilai Pertanahan, Rabu (21/04/2021). beberapa langkah strategis MAPPI ke depan, yang salah Terkait kompetensi Penilai Pertanahan, Deni Santo satunya adalah bahwa MAPPI senantiasa melakukan mengatakan bahwa hal ini menjadi perhatian Kementerian pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya khususnya ATR/BPN, khususnya PPSDM. Menurutnya, keberadaan penilai pertanahan, khususnya di bidang perundang- penilai pertanahan akan mempengaruhi proses kerja dalam undangan dan peraturan tata ruang maupun pertanahan pertanahan, baik pengadaan tanah untuk pembangunan serta tentang aplikasi teknis perhitungan NPW. “Adanya bagi kepentingan umum maupun program lainnya. webinar ini sangat kami apresiasi karena dapat menambah Kementerian ATR/BPN telah berkomitmen untuk dapat wawasan para penilai pertanahan, baik anggota MAPPI membina para penilai pertanahan, dengan pemenuhan maupun bukan,” kata Ketua DPN MAPPI. kewajiban untuk membangun kompetensi mereka dan terus membangun profesionalisme supaya publik yakin Webinar ini diikuti oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik dengan kinerja para penilai pertanahan. di tingkat Kanwil BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Lebih lanjut, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Kabupaten/Kota, beberapa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pertanahan, Perdananto Aribowo mengungkapkan bahwa serta penilai pertanahan yang merupakan anggota MAPPI ataupun bukan. (RH/JR, 21 Apr. 2021). 188 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Laksanakan UjiPetik Rapermen ATR/KaBPN Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Turunan UUCK Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan (penertiban) membutuhkan perangkat (aturan) yang Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui lengkap. “Permen (peraturan menteri) ini harus dipastikan Direktorat Jenderal Pengendalian dan operasional dalam pelaksanaan di lapangan,” terangnya. Penertiban Tanah dan Ruang melaksanakan uji petik rancangan Peraturan Menteri/Kepala Badan Ahli hukum Universitas Parahyangan, Asep Yusuf Warlan Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang yang hadir sebagai narasumber mengapresiasi pelaksanaan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang berkaitan uji petik. Menurutnya, uji petik merupakan langkah yang dengan topik pengenaan sanksi administratif pelanggaran perlu dilakukan pemerintah, untuk menguji kelengkapan pemanfaatan ruang, audit tata ruang, dan penyelesaian dan keterlaksanaan suatu peraturan yang sedang disusun. sengketa tata ruang pada Selasa (20/4/2021). Narasumber lain yang hadir, ahli tata ruang InstitutTeknologi Uji petik yang sebagian pesertanya dihadirkan secara daring Bandung, Sugiyantoro menambahkan bahwa pemerintah tersebut dibuka oleh Direktur Penertiban Pemanfaatan perlu melakukan survei secara cepat, daring ke seluruh Ruang, Andi Renald dan melibatkan unsur Pemerintah pemerintah daerah untuk mengumpulkan catatan semua Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah kejadian yang nyata di lapangan dan dialami pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kantor Wilayah BPN Provinsi daerah secara langsung. Turut hadir sebagai narasumber, Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kota Bandung, serta para ahli ahli hukum Universitas Padjadjaran, Maret Priyatna. dari perguruan tinggi. Lebih lanjut di dalam elaborasi substansi, perwakilan “Pemilihan Bandung dan sekitarnya sebagai lokasi uji petik Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Kota Bandung, dan karena dinamika pembangunan yang tinggi dan sudah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyampaikan ada praktik penertiban pelaksanaan Rencana Tata Ruang tantangan penegakan hukum bidang penataan ruang yang Wilayah (RTRW),” ujar Andi Renald. selama ini dialami, dan harapan agar rancangan peraturan menteri/kepala badan ini dapat segera berlaku dan menjadi Hal senada disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah landasan yang kuat dan operasional untuk dipedomani. BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama. Ia menjelaskan (Tim PPTR, 20 Apr. 2021). bahwa pelanggaran pemanfaatan ruang ada, dan eksekusi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 189

Kementerian ATR/BPN Wajibkan KKPR Bagi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang Belum Termuat di RTR Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan harus dilakukan perubahan peruntukan menjadi holding yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam zone sesuai delineasi SK Menteri Kehutanan. RTR, wajib melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” Terhadap pelepasan kawasan Hutan Produksi Tetap dalam ungkap Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki rangka tukar menukar kawasan hutan untuk pembangunan pada Rapat Pembahasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan industri di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Ruang (KKPR) di Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, Selatan, perlu dilakukan pengawalan proses revisi RTRW Selasa (20/4/2021). Provinsi dan Kabupaten. “Kami akan memastikan lokasi tukar menukar Kawasan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Hutan dan akan mengawal perubahan peruntukan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kawasan hutan yang telah dilepaskan sebagai Peruntukan mengamanatkan bahwa perubahan peruntukan Kawasan Industri dalam Rencana Revisi RTRW Kabupaten dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033,” ujar Kepala Bidang kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ahmad Fuad. hal perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Senada dengan itu, Kepala Seksi Perencanaan Provinsi belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan Sumatra Selatan, Fowstino menjelaskan Dinas Pekerjaan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Umum Bina Marga danTata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. akan berkoordinasi dengan BPKH untuk mengidentifikasi “Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 lokasi tukar menukar Kawasan Hutan, untuk selanjutnya tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meminta dapat ditindaklanjuti dalam revisi Rencana Tata Ruang agar pemanfaatan ruang pada lokasi pelepasan Kawasan Wilayah Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2016-2036. Hutan yang belum dimuat dalam RTR harus mengajukan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan KKPR adalah untuk menjaga ketertiban penerbitan hak,” salah satu bentuk penyederhanaan persyaratan dasar imbuhnya. Perizinan Berusaha. Pelaksanaan KKPR dimaksudkan untuk Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan menerjemahkan produk tata ruang menjadi produk yang Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Pelopor lebih simpel dan dapat dimengerti oleh masyarakat.” tutup menegaskan, pemberian hak pada lokasi pelepasan Kawasan Abdul Kamarzuki. (Tim Taru, 24 Apr. 2021). Hutan yang belum dimuat dalam RTR dapat dilanjutkan prosesnya setelah diperoleh Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Selanjutnya, dalam RTRW 190 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menuju GTRA Summit 2021, Utamakan Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang Lintas Instansi Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Kementerian tata ruang, Surya Tjandra berharap hadirnya UU Nomor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Laporan turunannya menjadi jawaban atas persoalan sinkronisasi Kelompok Kerja (Pokja) Substansi GTRA Summit kebijakan. “Selain dukungan regulasi, juga perlu adanya 2021, pada Rabu (21/04/2021) secara daring. GTRA Summit kesepakatan mekanisme kerja lintas sektor untuk 2021 yang rencananya akan berlangsung pada September memperjelas dan mempermudah eksekusi penerapannya 2021 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara itu memiliki berbagai di lapangan,” tutur Surya Tjandra. tujuan, seperti yang dipaparkan oleh Wakil Menteri ATR/ Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepala BPN, Surya Tjandra. Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo. Elias Tedjo berkata bahwa Surya Tjandra menjelaskan bahwa GTRA Summit 2021 di Sulawesi Tenggara, mempunyai beberapa Sumber Daya yang rencananya akan berlangsung pada September Alam (SDA) yang menonjol seperti tanah kawasan hutan, 2021 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini bertujuan kawasan pesisir dan pulau kecil, tanah bekas pertambangan untuk merangkum berbagai Rapat Koordinasi yang dan tanah masyarakat transmigrasi. Ia mengaku seringkali telah dilaksanakan oleh GTRA. Nantinya, seluruh pihak terjadi ketidaksinkronan tata ruang antar instansi terkait akan bersama untuk merumuskan solusi bagi persoalan- yang menghambat legalisasi aset maupun redistribusi tanah. persoalan yang dihadapi di lapangan. “Kami mendapat masukan dari Kepala Kantor Pertanahan Banyak permasalahan yang dijumpai di lapangan selama maupun Gubernur, memang terdapat ketidaksinkronan ini khususnya perihal sinkronisasi tata ruang dengan regulasi yang menghambat pembangunan dan aktivitas kawasan hutan serta izin dan/atau hak atas tanah. Surya investasi,” terangnya. Tjandra menjelaskan bahwa sinkronisasi regulasi ini Sebagai tambahan, pada GTRA Summit 2021 nanti, akan penting untuk mendukung kinerja Kementerian ATR/BPN terdapat beberapa fokus isu yang diangkat diantaranya dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan pembangunan isu penataan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan daerah. “Kita juga rencananya akan mengundang beberapa pulau-pulau kecil terluar berikut perlindungan terhadap Kementerian/Lembaga terkait serta pemerintah daerah masyarakat adat, tradisional dan lokal, isu sinkronisasi tata untuk GTRA Summit 2021 ini,” tambah Surya Tjandra ruang, Izin Usaha Pertambangan dan Hak Atas Tanah serta Terkait sinkronisasi kebijakan yang berhubungan dengan isu isu lain yang akan terus digali menuju GTRA Summit 2021 mendatang. (AR/LS, 21 Apr. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 191

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Acuan Utama Perizinan Berusaha Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kemudahan berusaha menjadi salah satu menggantikan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dari lima asas diselenggarakannya Undang- untuk membangun dan pengurusan tanah,” ujarnya. Undang Cipta Kerja (UUCK). Lima asas tersebut Bagi daerah yang telah memiliki Rencana Detail Tata ialah; pemerataan hak, kepastian hukum, Ruang (RDTR), pelaku usaha maupun non-berusaha dapat kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian. menggunakan mekanisme Konfirmasi KKPR, namun jika Untuk melaksanakan asas-asas tersebut, Pemerintah telah daerah tersebut belum memilliki RDTR, dapat menggunakan menerbitkan 49 peraturan pelaksana, salah satunya adalah Persetujuan KKPR. “Kalau Bapak/Ibu ingin membangun Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang rumah di suatu tempat, yang penting Bapak/Ibu sudah Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terbit pada 2 mendapatkan KKPR-nya,” ungkap Abdul Kamarzuki. Februari 2021. Abdul Kamarzuki menjelaskan bahwa Penerbitan KKPR Rabu (21/04/2021), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ hanya memerlukan waktu 20 hari kerja untuk direspon. “Jika Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat pelaku usaha atau non-berusaha memohon KKPR, dalam Jenderal Tata Ruang melakukan Sosialisasi Kebijakan 20 hari sudah harus mendapatkan respon. Dalam 20 hari Penataan Ruang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tersebut, 10 harinya dilakukan Pertimbangan Teknis (Pertek) Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Pertanahan,” jelasnya. Palembang. Dalam masa transisi ini, bagi pemilik izin lokasi yang izinnya Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN masih berlaku, izin tersebut masih dapat dilanjutkan hingga Provinsi Sumatra Selatan, Pelopor. “Kami ingin mendukung masa izinnya habis. investasi di Indonesia khususnya di Sumatra Selatan. Acara ini diselenggarakan secara daring dan luring, hadir Semoga dengan adanya kemudahan yang disediakan, langsung Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki investasi menjadi semakin banyak,” ungkapnya. dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Tata Ruang, Pelopor, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Abdul Kamarzuki, menyampaikan salah satu terobosan di Wilayah I, Reny Windyawati, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan bidang tata ruang, yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatra Ruang (KKPR). “Konfirmasi atau persetujuan Kesesuaian Selatan, Novian Aswardani. (TIM TARU, 21 Apr. 2021). Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) fungsinya ada dua. Yang pertama, menggantikan izin lokasi. Yang kedua, 192 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tingkatkan Kualitas SDM Bidang Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam rangka menyiapkan mahasiswa Indonesia (ASPI). Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia “Khusus di Ditjen Tata Ruang, kurikulum yang kami siapkan Penertiban Tanah dan Ruang kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, adalah bidang percepatan RDTR. Target RDTR di Tahun 2024 kompetensi mahasiswa harus disiapkan adalah terbitnya 2000 RDTR namun sampai sekarang masih untuk lebih adaptif dengan kebutuhan zaman. Kebijakan sedikit yang terintegrasi dengan Online Single Submission Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh (OSS). Maka dari itu kita berharap dapat menemukan sumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan daya manusia berkualitas dan kompeten melalui Program dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan mahasiswa pun Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di dapat berkontribusi dalam program strategis pemerintah perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga seperti kegiatan percepatan RDTR ini,”ujar Abdul Kamarzuki. tercipta kultur belajar yang inovatif, dan sesuai dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun kebutuhan mahasiswa. Berbagai bentuk kegiatan belajar Sari yang turut hadir pada acara tersebut menuturkan di luar perguruan tinggi, salah satunya adalah melakukan bahwa berdasarkan data telah dihimpun, baru sekitar 5% magang/praktik kerja di Industri atau instansi pemerintah, Perda RDTR tersusun oleh pemerintah daerah. Menurutnya, salah satunya adalah Program Merdeka Belajar Kampus salah satu permasalahan utama adalah masih kurangnya Merdeka (MBKM) pada instansi Kementerian ATR/BPN unit sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang. “Kegiatan ini merupakan dukungan Kementerian ATR/BPN “Berdasarkan instruksi Menteri ATR/Kepala BPN kepada terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, untuk memberikan Standar Pendidikan Nasional Tinggi dimana kegiatan dukungan terhadap pelaksanaan Program MBKM. magang praktik kerja dapat mengoptimalkan kemampuan Pada Januari silam, Menteri ATR/Kepala BPN juga telah mahasiswa untuk memberikan pengalaman kerja, problem memberikan arahan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang solving, etika profesi, komunikasi dan kerja sama dalam untuk melakukan pengumpulan database RDTR dengan suatu organisasi,” terang Embun Sari. melibatkan mahasiswa” ungkap Direktur Jenderal Tata Ia menambahkan, agar program ini dapat terarah maka Ruang, Abdul Kamarzuki pada Sosialisasi dan Implementasi perlu dilakukannya koordinasi dengan stakeholder terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di seperti pemerintah daerah pengampu bidang tata ruang. Semarang, (27/04/2021). “Semoga kegiatan ini dapat menjaring banyak masukan Lebih lanjut Abdul Kamarzuki menjelaskan, Direktorat dan saran serta di sisi lain dapat mengetahui kesiapan Jenderal Tata Ruang secara intens telah menyiapkan perguruan tinggi untuk Program Merdeka Belajar Kampus kurikulum yang akan dipakai Program Merdeka Belajar Merdeka,” tutup Embun Sari. (Tim Taru, 27 Apr. 2021). Kampus Merdeka dan berkolaborasi dengan PPSDM Kementerian ATR/BPN serta Asosiasi Sekolah Perencanaan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 193

Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah Pasca Gempa Tahun 2018 Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Dalam pertemuan ini, terdapat beberapa permasalahan Kepala Badan Pertanahan terkait kendala lahan pembangunan Huntap di Kota Palu Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. yang dibahas, diantaranya mengenai klaim masyarakat Djalil, menerima kunjungan melalui Lembaga Adat Tondo untuk pengukuran kembali kerja dari Gubernur Sulawesi Tengah, Longki berdasarkan peta lama, adanya tuntutan masyarakat Talise Djanggola, Walikota Palu, Hadianto Rasyid Valangguni terhadap lokasi Hunian Tetap (Huntap) serta dan beserta jajaran, untuk melakukan tuntutan masyarakat Petobo untuk Relokasi di atas lahan audiensi membahas permasalahan Ngatabaru. percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah yang terkendala lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Kota Palu, di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (28/04/2021). Dalam kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Widayana; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) PHPT, Suwito; Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT), M. Syafik Ananta Inuman; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, serta jajaran dari Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah melalui video conference. 194 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Gubernur Sulawesi Tengah, Longki dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah. Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Djanggola, menyampaikan harapan “Kementerian ATR/BPN dalam hal ini bisa membantu untuk Penertiban Tanah dan Ruang dengan diadakannya audiensi memfasilitasi yang berkaitan dengan kewajiban kita,” tersebut, dapat memberikan ujarnya. usulan-usulan bagi penyelesaian “Untuk dapat menyelesaikan masalah ini salah satunya permasalahan percepatan rehabilitasi bisa dilakukan melalui redistribusi tanah serta terus dan rekonstruksi pasca bencana di menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Sulawesi Tengah yang terkendala Permasalahan ini juga harus dibicarakan secara intensif lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kota Palu. “Ada beberapa untuk dapat menyelesaikannya dan yang kendala yang harus diselesaikan terpenting kita harus tegas tetapi tetap maka dibutuhkan audiensi untuk berhati-hati, karena kita harus menyelesaikan dapat membahas permasalahan ini masalah tanpa masalah,” tuturnya. sehingga mendapatkan titik terang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dalam penyelesaiannya,” ungkapnya. Sulawesi Tengah, Doni Janarto Widiantono, Untuk diketahui, hunian tetap ini menambahkan jika permasalahan yang diatur berdasarkan Surat Keputusan ada dapat dikategorikan bersifat legal dan Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 28 Desember 2018 sosial. “Untuk permasalahan Huntap Satelit Nomor: 369/516/DIS.BMR-GT.ST/2018, tentang Penetapan Ngatabaru, terdapat sengketa horizontal Lokasi Tanah Relokasi Akibat Bencana di Provinsi Sulawesi antara pemilik tanah dengan masyarakat Tengah, yang menetapkan lokasi tanah untuk penyediaan Petobo dan akan direncanakan untuk Hunian Tetap. diselesaikan melalui Konsolidasi Tanah,” Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, pada kesempatan ujarnya melalui video conference. (TA/JR, 28 ini juga menyampaikan bahwa pemerintah memberi Apr. 2021). perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 195

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR Bersama Percepat Rekonstruksi Sulawesi Tengah Pasca Bencana Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil penggalian permasalahan yang tepat, agar dapat segera Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ditemukan penyelesaiannya. “Ada hambatan di sana sini, ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri kita coba gali dulu titik masalahnya, kita lihat mulai dari pertemuan bersama Wakil Menteri Pekerjaan Pemda, masyarakat, pengusaha atau siapapun yang terlibat, Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi yang jelas ini tugas pemerintah yang harus segera kita Wetipo di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta pada Senin selesaikan,” tutur Surya Tjandra. (10/05/2021). Pertemuan ini dalam rangka membahas Seruan untuk bekerja bersama dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di rekonstruksi Sulawesi Tengah datang dari Wakil Menteri Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Kabupaten Sigi dan PUPR, John Wempi Wetipo. Pihaknya siap untuk bersama Kabupaten Donggala. melaksanakan pembangunan infrastruktur. Namun Sesuai Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 tahun muncul beberapa kendala, salah satunya yakni terdapat 2018 terkait Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi beberapa ruang dan lahan yang masih belum layak untuk Pasca bencana Gempa dan Tsunami di Provinsi Sulawesi pembangunan, meski dibutuhkan. “Jika kita paksakan Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, Kementerian pembangunan untuk masuk, malah bahaya,” tambah John ATR/BPN bersama Kementerian PUPR dan Pemerintah Wempi Wetipo. Daerah setempat turut bekerja bersama sesuai peran dan Permasalahan seputar percepatan rekonstruksi Sulawesi tugas pokok fungsi. Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN Tengah tak hanya seputar kelayakan aspek tata ruang mempunyai peran penting dalam menfasilitasi pengadaan namun juga masalah pembebasan lahan, seperti yang dan penataan pertanahan dalam rangka relokasi dan diungkapkan Kepala SatuanTugas (Satgas) Penanggulangan pembangunan kembali pasca bencana gempa bumi dan Bencana di Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR, Arie Setiadi tsunami. Moerwanto. Ia menjelaskan bahwa beberapa rencana Seperti yang disampaikan oleh Wamen ATR/Waka BPN, pembangunan memiliki kendala dalam pembebasan lahan. Surya Tjandra. Ia menjelaskan bahwa terkait rekonstruksi Seperti pada penyediaan HunianTetap (Huntap) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, tampaknya memiliki berbagai aspek Kab. Sigi dan Kab. Donggala yang beberapa di antaranya kendala dari beberapa macam hal. Itulah perlu adanya memiliki status lahan klaim bidang tanah masyarakat. 196 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lebih lanjut, seperti contoh di titik Huntap Talise. Pada status Sebagai tambahan, pasca lahannya terdapat 101 warga yang meminta kompensasi bencana gempa dan tsunami ganti tanah tumbuh hasil penggarapan di atas lahan di Sulawesi Tengah tahun 2018 Huntap Talise. Sehingga dalam hal ini, Bank Dunia hanya silam, memunculkan beberapa memberikan izin pembangunan infrastruktur huntap, zona merah yang rawan akan sanitasi dan pembangunan huntap di luar area enclave. bencana sehingga pembangunan “Itulah kenapa kami memerlukan dukungan salah satunya urung dilakukan di beberapa titik dari Kementerian ATR/BPN demi percepatan ini,” tegas Arie zona merah tersebut. Saat ini, Setiadi Moerwanto. perkembangan pembangunan sudah berlangsung pada beberapa aspek mulai dari pembangunan sumber air, memperbaiki kondisi pantai seperti pembangunan tanggul laut pengaman pantai Teluk Palu, pengendalian sedimen kontrol Sungai Poi serta perbaikan beberapa ruas jalan. Selain itu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sulawesi Tengah ini mempunyai target program pada tahun 2022. Rencananya kedua Wakil Menteri ini akan mengunjungi Palu akhir bulan ini, guna memastikan eksekusi pembangunan huntap bisa segera selesai. Keduanya juga sepakat bahwa kerja sama seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk masalah serupa di Kalimantan Selatan maupun Nusa Tenggara Timur, dan daerah lain di Indonesia. (AR/JR, 10 Mei 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 197

Wamen ATR/Waka BPN: Jadikan Penyelesaian Huntap Sebagai Pintu Masuk Pembangunan Palu dan Sulteng Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya permasalahan lain yang terjadi di Palu Penertiban Tanah dan Ruang Tjandra, menghadiri Rapat Koordinasi maupun di seluruh wilayah di Sulteng. Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi dan Untuk mewujudkan hal tersebut, ia Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah mengatakan butuh kerja sama dan yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dukungan semua pihak. “Mudah- Perumahan Rakyat (PUPR). Rapat yang diselenggarakan mudahan dengan kesempatan yang di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada baik ini kita dapat bersama-sama Kamis (27/05/2021), dihadiri juga oleh Wakil Menteri PUPR, merehabilitasi lokasi pasca bencana dan John Wempi Wetipo, Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris sekaligus membangun Sulawesi Tengah. Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono, Wali Kota Palu, Kalau dengan cara ini kita berhasil, maka Hadiyanto Rasyid dan Bupati Parigi Moutong, Samsurizal kita bisa juga menyelesaikan masalah Tombolotutu serta perwakilan dari instansi/lembaga terkait. serupa di wilayah yang rawan bencana Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan seperti NTT, NTB dan Kalimantan,” ajak pertemuan kali ini dapat memberikan sinyal yang sangat Surya Tjandra. baik khususnya ketika pemerintah sudah bekerja bersama Wamen PUPR pada sambutannya dalam menangani bencana. “Terima kasih kepada Wamen mengatakan untuk mempercepat proses PUPR yang telah menginisiasi pertemuan ini, kami dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi senang hati menyambut karena kami juga sudah lama pasca bencana Sulawesi Tengah mengharapkan konsolidasi dalam bekerja,” kata Surya memang diperlukan rakor bersama. Ia Tjandra. mengungkapkan latar belakang dari dilaksanakannya rakor Lebih lanjut, Surya Tjandra menuturkan bahwa hambatan- kali ini adalah adanya kegiatan demonstrasi terkait klaim hambatan yang ada pada pembangunan hunian tetap kepemilikan lahan secara virtual oleh warga dan kemudian khususnya dan pembangunan Sulteng pada umumnya ditindaklanjuti dengan pertemuan antara pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat dan meminimalisir provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam terjadinya masalah lain di kemudian hari. “Prosesnya jangan hal ini Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR. sampai kita menyelesaikan masalah tapi menciptakan “Berdasarkan hasil pertemuan-pertemuan tadi, memang masalah lain. Dengan dasar itu, kita dapat menyelesaikan ada kebutuhan untuk penyelesaian permasalahan lahan masalah bersama dan kawal secara efektif, agar apa yang pembangunan huntap. Maka dari itu, kita perlu kerja diharapkan masyarakat bisa terwujud,” tuturnya. bersama, dan keseriusan pemerintah provinsi, kabupaten Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan bahwa harapan dan kota untuk mempercepat pembangunan pasca lain untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bencana,” tutur John Wempi Wetipo. adalah menjadikan penyelesaian pembangunan huntap Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono sebagai pintu masuk untuk membenahi permasalahan- dalam sambutannya berharap bahwa pertemuan ini dapat melahirkan solusi dan langkah strategis guna mempercepat penyelesaian hambatan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana SulawesiTengah.“Saya berharap dari forum ini dapat dimanfaatkan untuk menyederhanakan dan akhirnya menemukan titik awal penyelesaian masalah yang ada sehingga dapat dihasilkan solusi dan rekomendasi yang tepat dalam penanganannya. Terima kasih dan kami mengapresiasi semua pihak yang selama ini memfasilitasi dan membantu percepatan tehabilitasi dan rekonstrukasi pascabencana,” Kata Mulyono. Pada kegiatan Rapat Koordinasi Khusus Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengah juga berlangsung penandatanganan berita acara penyerahan lahan untuk huntap dari Kementerian ATR/ BPN melalui Kanwil BPN Provinsi Sulteng yang diserahkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulteng, Doni Janarto Widiantono kepada Pemerintah Kota Palu, dalam hal ini diterima oleh Wali Kota Palu, Hadiyanto Rasyid. (LS/RZ/JR, 27 Mei 2021). 198 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Dorong Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulteng Melalui GTRA Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Percepatan penyelesaian masalah Stakeholders dalam Reforma Agraria untuk Kemakmuran tanah untuk rehabilitasi pasca Rakyat” di Hotel Sutan Raja, Palu, Kamis (27/05/2021). bencana menjadi salah satu Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, perhatian Pemerintah. Dalam hal Andi Tenrisau yang hadir secara daring pada kesempatan ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ ini menjelaskan bahwa melalui Undang-Undang (UU) Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turut mengambil peran melalui Gugus turunannya yakni PP Nomor 18 Tahun 2020 lebih membuka Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas dalam mengatasi ketimpangan pemilikan dan pemanfaatan tanah yang terjadi akibat bencana alam. “Peran lintas sektor untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu dan sekitarnya setidaknya terdapat lima tahapan, pertama penetapan lokasi untuk pembangunan huntap dan kebutuhan rekonstruksi pada Pemprov Sulawesi Tengah; penyelesaian masalah sosial, penyusunan masterplan kota satelit pada Pemkot Palu; Pembangunan huntap dan infrastruktur pada Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN berperan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan persoalan tanah di lokasi huntap serta melakukan legalisasi aset bagi penerima huntap,” ujar Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra dalam Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Sulawesi Tengah yang mengusung tema “Koordinasi, Kolaborasi dan Sinkronisasi Antar KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 199

Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan ruang dengan memperluas objek belum dimaksimalkan yaitu adalah kawasan eks HGB yang Penertiban Tanah dan Ruang kegiatan Reforma Agraria. “Konsep eksisting dan sudah dimanfaaatkan yakni untuk Huntap penguasaan Hak Pengelolaan pertama di Tondo dan diharapkan kawasan ini dapat (HPL) dapat diberikan hak atas dikembangkan juga kawasan kota satelit. tanah, dengan konsep ini dapat Sebagai informasi, pada kegiatan rakor yang diadakan memperluas objek kegiatan Reforma secara luring dan daring ini juga diserahkan sertipikat Agraria juga dapat mempercepat tanah kepada 10 orang secara simbolis hasil dari program proses rekonstruksi Sulteng, karena Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi dengan demikian tidak terpaku Tanah, serta dihadiri oleh beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi dengan Redistribusi Tanah saja tetapi Pratama Pusat Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah kita dapat lakukan yang disebut BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Doni Janarto Widiantono; distribusi manfaat,” ujarnya. Kepala Kantor di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah dan Lebih lanjut, Andi Tenrisau kurang lebih 75 peserta yang terdiri dari kementerian/ menyatakan, Wilayah Sulawesi lembaga dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tengah yang didominasi oleh pulau- (JR/RZ/LS, 27 Mei 2021). pulau dan mempunyai wilayah dengan garis pantai yang luas diperlukan tata ruang yang baik dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Dirjen Penataan Agraria kemudian menuturkan dengan PP Nomor 43 Tahun 2021, nantinya Hak Atas Tanah dapat diberikan kepada masyarakat Palu yang telah memanfaatkan tanahnya di wilayah perairan berdasarkan perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Mulyono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung program Reforma Agraria karena banyak hal- hal yang dapat diselesaikan seperti huntap di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan kota satelit di Sulawesi Tengah. “Saya menginginkan penyelesaian dapat dioptimalkan semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Sulawesi Tengah,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mengungkapkan terdapat ruang terbuka yang 200 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wujudkan Kualitas Ruang dan Tanah yang Terjaga serta Berkelanjutan, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan NSPK Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Hingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan rangka pertumbuhan ekonomi untuk dapat meningkatkan tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Indonesia ke level yang lebih tinggi maka diperlukan upaya Diperlukan inovasi dalam pelaksanaan pengendalian yang terukur,” tuturnya. pengendalian dan penertiban tata ruang sesuai Gubernur Provinsi Sumatra Utara yang dalam hal ini dengan karakteristik dan permasalahan yang berkembang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, Afifi dalam suatu wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk Lubis, mengapresiasi dilaksanakannya sosialisasi NSPK ini. mewujudkan kualitas ruang dan tanah yang terjaga serta “Begitu banyak persoalan pertanahan di Sumatra Utara. berkelanjutan. Atas nama Pemerintah Provinsi menyampaikan apresiasi Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan atas terselenggaranya acara ini, sehingga diharapkan akan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal memberikan hasil dan menjadi pedoman untuk tugas ke Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) depannya,” ungkapnya. melaksanakan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Hadir pula Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Kriteria (NSPK) di Hotel Aryaduta, Kota Medan, Rabu Utara, Dadang Suhendi. Ia mengatakan jika tanah tidak (09/06/2021). Tujuannya adalah untuk dapat membangun bisa terlepas dari pembangunan dan ruang. Maka upaya dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan program pembangunan harus dilakukan secara terpadu serta kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan sama dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan pemahaman terkait NSPK PPTR. menyejahterakan masyarakat. Sekretaris Direktorat Jenderal PPTR, Shafik Ananta Inuman, Acara sosialisasi ini dilaksanakan pada Juni sampai dengan menjelaskan bahwa sosialisasi ini sebagai langkah Juli 2021 untuk seluruh pemangku kepentingan di 34 memperkenalkan Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait provinsi yang terbagi dalam 10 klaster. Provinsi Sumatra Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah sebagai Utara menjadi klaster pertama bersamaan dengan Provinsi bagian muatan dari PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Aceh dan Provinsi Sumatra Barat. Sosialisasi ini juga Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar dan PP Nomor 21 diharapkan mampu meningkatkan kemampuan daerah Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. dalam melaksanakan pengawasan teknis penataan ruang “Untuk itulah perlu disusun NSPK bidang pengendalian di daerah demi kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial. dan penertiban tanah dan ruang dan perlu disebarluaskan (TA/RZ, 09 Juni 2021). kepada khalayak luas melalui kegiatan sosialisasi, dalam KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 201

Kementerian ATR/BPN Percepat Pelaksanaan Tata Ruang di Papua dan Papua Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan di Papua serta revisi RTRW yang juga menjadi tantangan. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah Adanya sistem yang canggih seperti OSS-RBA yang akan memperkenalkan prosedur baru dalam proses dijalankan di Papua, sehingga dibutuhkan edukasi dan pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha, sosialisasi kepada daerah. “Dalam konteks Papua, kami yakni Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Dalam dari Kementerian ATR/BPN membantu supaya Papua bisa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang lebih cepat dalam pembangunan dan pada sisi yang sama Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), membantu supaya warga penduduk masyarakat orang asli disebutkan bahwa penerapan Papua betul-betul bisa menikmati secara lebih baik,” tutur OSS-RBA bertujuan untuk Wamen ATR/Waka BPN. Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan meningkatkan efektivitas dan Adapun strategi percepatan RDTR di daerah, antara lain Penertiban Tanah dan Ruang efisiensi proses perizinan, serta memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis untuk melaksanakan pemantauan mendukung penyusunan RDTR di daerah; memberikan secara transparan, terstruktur, dan insentif kepada daerah untuk mendorong sense of urgency akuntabel menurut hukum dan dalam penyediaan RDTR, untuk penerbitan Konfirmasi peraturan yang berlaku. KKPR/kemudahan berusaha; penggunaan peta dasar lainnya selain peta dasar RBI untuk penyusunan RDTR; serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala kerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi profesi BPN, Surya Tjandra mengatakan dan akademisi untuk penyediaan data yang dibutuhkan bahwa OSS-RBA akan mulai dalam penyusunan RDTR. diimplementasikan pada 2 Juli Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah 2021. “Tujuannya supaya ada Wilayah II, Eko Budi Kurniawan yang turut hadir secara daring percepatan perizinan, supaya menyebutkan, untuk mengatasi tantangan pelaksanaan tata ada percepatan investasi, dan ruang terdapat berbagai terobosan penetapan RDTR dalam tanah itu bisa menciptakan PP Nomor 21 Tahun 2021. “Jangka waktu penyusunan dan lapangan kerja lebih cepat. Dalam penetapan RDTR dibatasi paling lama 12 bulan terhitung praktiknya nanti diharapkan sejak pelaksanaan penyusunan RDTR, tahapan rekomendasi dibentuk forum tata ruang yang BIG (Badan Informasi Geospasial-red) dalam penyusunan sifatnya multisektor. Di sinilah negosiasi-negosiasi strategis RDTR dihilangkan, penyederhanaan dan percepatan validasi dan teknis bertemu antara para pemangku kepentingan KLHS, dan proses evaluasi Kemendagri pada penetapan di daerah, pusat, dan seterusnya,” ujarnya saat menjadi RDTR dihilangkan,” papar Eko Budi Kurniawan. (YS/TA, 17 narasumber Lokakarya OSS-RBA untuk Dinas Penanaman Juni). Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se- Papua dan Papua Barat melalui pertemuan daring, Kamis (17/06/2021). Lokakarya tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas DPMPTSP di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menyelenggarakan perizinan berbasis resiko. Surya Tjandra menyampaikan bahwa dalam konteks Papua, tantangan pelaksanaan tata ruang di daerah yaitu penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta proses pemberian konfirmasi/persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Beberapa solusi dalam melaksanakan tata ruang di Papua, terkait keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, dan hutan adat, di mana membutuhkan KKPR dan RDTR yang lebih sensitif agar pembangunan di Papua bisa lebih bermanfaat. Selain itu, luas kawasan hutan di Papua yang relatif masih sangat luas dengan rata-rata di atas 90% dari luas wilayah. Oleh karena itu, perlu pendekatan konservasi yang ramah dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA), khususnya bagi masyarakat orang asli Papua. Kemudian, penghitungan ulang terhadap kebutuhan RDTR 202 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dukung Pengembangan Ibu Kota Sofifi, Menteri ATR/Kepala BPN Dorong Percepatan Penyusunan Tata Ruang Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Menindaklanjuti Rapat Koordinasi Menteri ATR/Kepala BPN dalam arahannya menyampaikan (Rakor) Pengembangan Wilayah kepada seluruh Kepala Daerah di Maluku Utara untuk dan Percepatan Pembangunan mempercepat proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Infrastruktur Maluku Utara pada (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Tata 2 Juni 2021 lalu, beberapa Menteri Kabinet ruang kalau lihat di sini tata ruang provinsi terakhir 2013 Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator Bidang harus direvisi, tata ruang Halmahera Barat itu tahun 2012 Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; juga Kota Ternate, proses revisi ini harus kita percepat. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil; Menteri Kemudian RTRW Tidore Kepulauan juga tahun 2013 jadi Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri sudah 8 tahun proses revisi. Yang paling harus disiapkan Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengadakan untuk mendukung pengembangan Sofifi ini adalah rakor dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan bagaimana tata ruang provinsi dan RTRW Tidore Kepulauan. di Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yaitu Sofifi yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Selasa (22/06/2021). Rakor yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Maluku Utara ini difokuskan pada pembahasan pengembangan Kota Sofifi. Sofifi sendiri ditetapkan sebagai Ibu Kota Maluku Utara sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sayangnya, Sofifi menghadapi permasalahan sebagai ibu kota provinsi karena tidak adanya kepastian administrasi pemerintahan dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana di Ibu Kota Sofifi. “Hari ini kita akan membahas tentang pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai major project amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga pembangunan infrastruktur di daerah sekitarnya,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 203

Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Jadi ini barangkali harus kita prioritaskan,” ujar Terkait dengan pertanahan, Menteri ATR/Kepala Penertiban Tanah dan Ruang Sofyan A. Djalil. BPN menuturkan Kementerian ATR/BPN melalui Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan untuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara akan mengimplementasikan lebih dekat kepada tentukan peta tematik kawasan, di mana nantinya tujuannya, maka tata ruang harus diselesaikan untuk menentukan kawasan perniagaan, kawasan sesegera mungkin. Namun, saat ini masalah permukiman, kawasan hutan, dan kawasan lainnya adalah sulit untuk mengumpulkan lainnya.“Yang paling penting adalah enforcement datanya. “Sekarang ini dengan Merdeka Belajar oleh pemda. Satpol PP-nya itu harus efektif, kalau kita bisa kerahkan mahasiswa dari sekolah Satpol PP-nya tidak efektif maka nanti tata ruang perencanaan atau fakultas teknik yang ada di dan peta tematik kawasan yang kita siapkan Ternate untuk pengumpulan data dalam rangka merupakan suatu wishfull thinking,” kata Menteri penyusunan tata ruang, kalau data sudah bagus, ATR/Kepala BPN. maka penyusunannya akan mudah. Oleh sebab Untuk pengembangan Ibu Kota Sofifi, Menteri itu barangkali harus dijadikan prioritas juga ATR/Kepala BPN melihat bahwa titik terangnya terutama yang menyangkut RTRW provinsi dan sudah ada, tapi menurutnya sangat tergantung RTRW di Tidore Kepulauan,” tuturnya. bagaimana pelaksanakan dari pemerintah. “Oleh “RTRW ini merupakan kewajiban kita bersama, kami akan sebab itu harus ada kombinasi antara pemda, fasilitasi. Kalau bisa tahun ini sudah kumpul data, sehingga pemkot dan pemerintah pusat. Dukungan tahun depan bisa tunjuk konsultan, dengan data yang sudah terkumpul itu akan selesai lebih cepat. Kita akan dari pemda juga sangat penting, dalam hal ini misalnya memberikan prioritas percepatan untuk mendukung penyediaan anggaran untuk melakukan penyusunan tata pengembangan Ibu Kota Sofifi,” tambah Sofyan A. Djalil. ruang. Kalau kita ingin membangun kota ini, mulai dari tata ruang sudah bagus, pengaturan kawasan sudah oke, lalu kita tentukan prioritas pertama untuk segera dilaksanakan,” pungkas Sofyan A. Djalil. (LS/FM, 22 Juni 2021). 204 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pastikan Penataan Ruang, Menteri ATR/Kepala BPN Kunjungi Maluku Utara Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Kunjungan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Infrastruktur Maluku Utara di Kantor Gubernur Maluku Utara Maju di antaranya Menteri Koordinator Bidang yang berada di Sofifi. Rakor ini merupakan tindak lanjut Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri dari Rakor pada 2 Juni 2021 lalu dengan fokus bahasan Ibu Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Perhubungan, Kota Maluku Utara, Sofifi. Di kesempatan ini, Menteri ATR/ Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke beberapa Kepala BPN mendorong pemerintah daerah untuk dapat lokasi di Provinsi Maluku Utara. melakukan pendataan dan percepatan penyusunan tata Selasa (22/06/2021), rombongan Menteri Kabinet Indonesia Maju langsung bertolak dari Jakarta menuju Bandara Cekel, Maluku Utara untuk meninjau Kawasan Industri Weda Bay. Pada kesempatan ini, Menteri ATR/ Kepala BPN memastikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Industri Weda Bay yang disusun melalui program bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN sebagai antisipasi pengembangan kawasan bagi peruntukan perumahan karyawan, kegiatan-kegiatan pendukung dan infrastruktur penunjang lainnya dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Industri Weda Bay. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 205

Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan ruang sebagai langkah untuk mendukung pengembangan Kepala BPN beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Penertiban Tanah dan Ruang Sofifi. Pulau Obi, Halmahera Selatan. Pada kesempatan ini, Menteri Di sela-sela kunjungannya, Menteri ATR/Kepala BPN ATR/Kepala BPN menghadiri peresmian smelter nikel High berkesempatan bersilaturahmi dengan jajaran Kantor Pressure Acid Leaching (HPAL). Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara. Bertempat di restoran Seusai peresmian dan tinjauan pada control room, Grand Fatma Ternate, Menteri ATR/Kepala BPN mencicipi rombongan bergegas menuju Bandara Oesman Sadik, makanan khas Ternate sambil bercengkerama santai dengan Labuha, Maluku Utara untuk selanjutnya bertolak ke seluruh jajaran Kantah Provinsi Maluku Utara hingga staf Sulawesi Tengah. Di Sulteng, Menteri ATR/Kepala BPN yang hadir. Sofyan A. Djalil dalam arahannya mengatakan beserta rombongan bertujuan ke PT Indonesia Morowali agar seluruh jajaran mempertahankan kinerja yang sudah Industrial Park (IMIP) Sulteng. Di sana, rombongan menerima baik serta mengedepankan kedisiplinan sesuai dengan penjelasan serta melakukan diskusi terkait investasi PT IMIP. peraturan yang berlaku. (LS/FM, 22 Juni 2021). Pada hari berikutnya, Rabu (23/06/2021), Menteri ATR/ 206 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pemanfaatan dan Perencanaan Tanah dan Ruang Kunci Pembangunan Suatu Wilayah Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Tata ruang dan pertanahan merupakan dua yang langsung dalam penyusunan tata ruang diperlukan. elemen penting dalam pembangunan suatu “Partisipasi publik akan mendorong legitimasi dan wilayah, terutama dalam hal meningkatkan transparansi dari proses perumusan kebijakan sehingga perekonomian suatu daerah. Maka dari itu program pembangunan dengan pemahaman risiko tadi diperlukan suatu terobosan atau inovasi dalam pelaksanaan bisa dimengerti publik,” katanya. penertiban pengendalian tata ruang dan pertanahan Dirjen PPTR, Budi Situmorang yang hadir secara daring yang mengakomodir sekaligus menyinkronkan suatu mengatakan peran Ditjen Pengendalian setidaknya permasalahan dengan karakteristik di setiap wilayah. Hal menemukan pelanggaran atas rencana tata ruang lalu ini perlu dilakukan guna mewujudkan tata ruang dan mencegah sebelum ada indikasi melanggar tata ruang. pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan. “Dengan UUCK dapat menyelesaikan persoalan nyata Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dan produk pengendalian salah satunya mencegah dan Nasional (ATR/BPN) selaku leading sector dalam tata ruang memberikan alternatif serta berupa rekomendasi, seperti dan pertanahan terus berupaya mewujudkan tata ruang dan mengendalikan alih fungsi lahan maupun pulau-pulau kecil pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, terluar,” kata Dirjen PPTR. melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Tanah dan Ruang (PPTR) terus gencar menyosialisasikan Kerja (UUCK) adalah suatu terobosan pemerintah untuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pj membangun sinergitas pelaksanaan program Pemerintah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy mengatakan Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal menyamakan dan beberapa daerah terlambat dalam upaya peningkatan meningkatkan pemahaman terkait NSPK PPTR. investasi dikarenakan terhambatnya proses perizinan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dan Pemerintah Provinsi Riau mendukung kemudahan mengatakan perencanaan, pemanfaatan tanah dan ruang simplifikasi pada peraturan-peraturan pengendalian tanah begitu penting agar dapat mengidentifikasi area-area dan ruang. peraturan dan risiko. “Kegiatan ini bisa mendalami potensi Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan sosialisasi kedua risiko yang perlu disiapkan mitigasinya tetapi boleh mencari setelah sebemumnya telah dilaksanakan di Kota Medan dan tau masalah apa lagi yang muncul untuk ditemukan pelaksanaan sosialisasi ini telah dilaksanakan dari bulan solusinya,” ujar Surya Tjandra dalam Pembukaan Sosialisasi Juni sampai dengan bulan Agustus 2021 untuk seluruh NSPK di Hotel Grand Central, Riau, Rabu (23/06/2021). stakeholders di 34 provinsi. (TA/RZ, 23 Juni 2021). Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan partisipasi publik KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 207



PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH



Pandemi Tidak Halangi Kementerian ATR/ BPN Capai Target Pendaftaran Tanah Sejak periode pertama masa jabatannya, Presiden ATR/BPN mendapatkan target mendaftarkan bidang tanah Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Joko Widodo menginginkan seluruh bidang tanah dan ruang kurang lebih 9 juta bidang tanah di seluruh Kualitas Data dan Pengembangan Sistem di Indonesia segera terdaftar. Hal tersebut berangkat Indonesia, baik melalui kegiatan PTSL, Redistribusi Tanah dari kepedulian Presiden terhadap banyaknya Sertipikasi Tanah Barang Milik Negara dan kegiatan lainnya. Pendaftaran Tanah permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat, akibat Selain itu, tahun 2021 dicanangkan sebagai tahun kualitas. tanah yang belum terdaftar. Dengan latar belakang tersebut, Tidak hanya peningkatan kualitas data pendaftaran tanah, pendaftaran tanah kini menjadi Program Strategis Nasional kualitas juga terkait erat dengan program Kementerian Pemerintah. ATR/BPN untuk melaksanakan Transformasi Digital. Hal Capaian Sertipikat Hak Atas Tanah tahun 2020 sekitar 98% tersebut merupakan suatu keniscayaan, karena teknologi dari target yang telah ditentukan. Hal tersebut disampaikan informasi yang terus berkembang dan juga efek Pandemi oleh Suwito, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak Covid-19 untuk beralih ke layanan yang _contactless_ agar dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) saat ditemui di mengurangi transmisi Covid-19. Pada pertengahan tahun ruang kerjanya, Rabu (13/01/2021). 2020 lalu, pelayanan elektronik telah mulai dilakukan pada Pada kesempatan ini Sesditjen PHPT mengungkapkan layanan Hak Tanggungan, Zona Nilai Tanah, Pengecekan bahwa pencapaian maksimal ini merupakan aplikasi strategi Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Menteri ATR/Kepala BPN. Ia mengungkapkan bahwa, Pada tahun 2021, seluruh satker Kementerian ATR/BPN telah sebelum terjadi pandemi Covid-19, Menteri ATR/Kepala BPN melaksanakan Pelayanan Hak Tanggunan Elektronik, Roya menginstruksikan agar program PTSL dapat selesai di bulan Elektronik dan Pengecekan Sertipikat elektronik. Oktober tahun 2020. “Dengan latar belakang tersebut, tim di Pada tahun 2021 ini juga, Kementerian ATR/BPN akan kantor-kantor pertanahan sudah mulai melakukan kegiatan memulai penggunaan sertipikat elektronik. Saat ini tengah pengukuran dan pengambilan data yuridis sebelum masa disusun peraturan pelaksanaannya, baik untuk pendaftaran pandemi dan untuk pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. Pelayanan pun kita melakukan pengawasan dan percepatan agar sertipikat elektronik ini dapat dilakukan apabila data-data penyelesaian sesuai dengan target,” ungkap Suwito. pertanahan di Kantor Pertanahan telah tervalidasi. Hingga Selain itu, tercapainya target tersebut karena kerja bersama akhir tahun lalu, data pertanahan yang dinyatakan siap yang baik dari seluruh pihak yang terlibat, baik jajaran elektronik yaitu sejumlah 41,2%. Kementerian ATR/BPN terus aparatur Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, mendorong tingkat validasi data ini, sehingga ke depan, masyarakat dan pihak terkait lainnya. pelayanan sertipikat elektronik tidak hanya dapat dilakukan Memasuki Tahun 2021, target pendaftaran tanah di kota-kota yang data pertanahannya telah tervalidasi Kementerian ATR/BPN semakin besar. Tahun ini, Kementerian dengan baik namun juga di seluruh Indonesia. (RH/LS/WN, 13 Jan. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 209

Tahun 2021, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendaftaran Tanah Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia masyarakat terhambat dengan adanya pandemi ini,” Kualitas Data dan Pengembangan Sistem dirasa sangat penting oleh Pemerintah. Oleh karena tambahnya. itu, pemerintah menginisiasi program Pendaftaran Transformasi digital terus dilakukan Kementerian ATR/BPN Pendaftaran Tanah Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai salah untuk meningkatkan kuantitas dengan diiringi kualitas satu Program Strategis Nasional. Diharapkan dengan PTSL yang terjamin. “Kita akan melakukan transformasi layanan dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah dan juga pengelolaan pertanahan dengan secara digital. Milestone meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. telah kita lakukan tahun lalu dengan meluncurkan sertipikat Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menciptakan elektronik untuk hak tanggungan. Sekarang ini kita akan kenyamanan hidup, ruang kehidupan yang lebih meluncurkan sertipikat hak atas tanah secara elektronik,” nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut kata Suyus Windayana. disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Perlu diketahui pada tahun 2021 ini Kementerian ATR/BPN Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana mempunyai target 9 juta bidang tanah untuk didaftarkan. saat menjadi narasumber talkshow di radio Sonora, Rabu “Target untuk 2021 sudah kita mulai di akhir 2020, (20/01/2021). Kantor Pertanahan sekarang kita nilai bagaimana untuk Pandemi di tahun 2020, membuat pendaftaran tanah menciptakan data-data yang sistematik dan lengkap. Dan terhambat karena beberapa kendala yang dialami. Dirjen yang penting juga bagaimana masyarakat membantu PHPT mengatakan setidaknya ada tiga kendala dalam kita terutama untuk memasang patok-patok kemudian proses pendaftaran tanah. “Kendalanya adalah kalau kita surat-surat kepemilikan yang akan membantu percepatan bicara cakupan geografis, kondisi lapangan sangat berbeda- penerbitan sertipikat. Dan dipastikan juga biaya untuk beda. Kalau kita bandingkan Pulau Jawa secara infrastruktur pengukuran, pendaftaran dibiayai negara,” imbuh Dirjen sudah bagus tapi kalau kita ke Sumatra, Kalimantan PHPT. terutama Indonesia bagian timur memang daerah yang Di akhir kesempatan, Suyus Windayana menuturkan dicapai itu sangat sulit sekali,” ujarnya. program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) “Kemudian kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kita, merupakan kewajiban Pemerintah dan masyarakat. “Saya tidak mungkin kita menyelesaikan pendaftaran tanah ini meminta kepada masyarakat untuk segera menyiapkan hanya oleh SDM ATR/BPN, untuk itu kita juga melibatkan dokumen-dokumen yang diperlukan, tanahnya atau batas- peran serta masyarakat termasuk swasta membantu batasnya dan itu disepakati masyarakat sekitarnya dan kita dalam menyelesaikan program strategis ini. Jadi kita tinggal menunggu tim BPN ke tempat Bapak/Ibu semua. Ke memberdayakan surveyor berlisensi, kemudian partisipasi depan saya berharap tidak ada jengkal tanah yang terlewat masyarakat dan yang terakhir sosialisasi terhadap didaftarkan,” pungkasnya. (JR, 20 Jan. 2021). 210 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sertipikat Elektronik: Era Baru Pendaftaran Tanah di Indonesia Pemerintah telah memberikan banyak stimulus bertahap, akan diatur oleh Menteri,” tambah Yulia Jaya Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Nirmawati Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Indonesia. Salah satunya dengan menggencarkan Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik DILAN (Digital Melayani). ini nantinya berupa data, informasi elektronik dan atau Pendaftaran Tanah Merespon hal tersebut, tahun lalu Kementerian Agraria dan dokumen elektronik, yang merupakan data pemegang Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan memulainya dengan melakukan pelayanan elektronik pada terjaga autentikasinya. Produk dari pelayanan elektronik beberapa pelayanan seperti Hak Tanggungan, Pengecekan ini seluruhnya akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Sertipikat, Zona Nilai Tanah serta Surat Keterangan Elektronik. Pendaftaran Tanah. Tidak berhenti sampai disitu, Tahun Yulia juga menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu 2021 ini Kementerian ATR/BPN akan memulai penggunaan khawatir dengan keamanan pendaftaran tanah elektronik sertipikat elektronik. ini. “Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem “Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 elektronik ini dilaksanakan secara andal, aman, dan Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai dasar bertanggung jawab. Kementerian akan menyiapkan pemberlakuan sertipikat elektronik,” ujar Kepala Biro dengan matang,” ujarnya. Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan Nirmawati, Jumat (22/01/2021). pendaftaran tanah ini nantinya akan meliputi pengumpulan “Dengan peraturan ini maka pelaksanaan pendaftaran data, pengolahan data dan penyajian data. Hasil tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, penyelenggaraan sistem elektronik tersebut berupa dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran Sertipikat Tanah dalam bentuk dokumen elektronik. tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data,” terang Nantinya Sertipikat Elektronik yang diterbitkan melalui Yulia Jaya Nirmawati. sistem elektronik akan disahkan menggunakan tanda Pada kesempatan ini, Yulia Jaya Nirmawati juga mengatakan tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan bahwa setelah payung hukumnya terbit, Kementerian ATR/ perundang-undangan. “Selain praktis, tanda tangan BPN kini tengah menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan elektronik ini sangat aman karena telah terotentifikasi pendaftaran tanah secara elektronik tersebut. “Pelaksanaan pada BSSN, jadi tidak dapat dipalsukan,” pungkas Yulia Jaya pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara Nirmawati. (WN, 22 Jan. 2021) . KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 211

Reforma Agraria Konteks Papua Mengutamakan Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah Adat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Setelah tiga bulan berlalu, kali ini Wakil Menteri kita bisa berhasil di satu kabupaten maka itu bisa dijadikan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala suatu barometer,” katanya. Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Surya Setelah berkunjung dan berdiskusi dengan Sekda Provinsi Pendaftaran Tanah Tjandra kembali mengunjungi Provinsi Papua. Sesuai Papua, Wamen ATR/Waka BPN mengunjungi Kantor dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano untuk berdiskusi tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi mengenai Reforma Agraria di Kota Jayapura. “Kota Jayapura Papua dan Papua Barat, Kementerian ATR/BPN selaku akan menjadi pintu gerbang pembangunan di Papua maka leading sector pelaksanaan Program Strategis Nasional kita terus koordinasi terus kita cari permasalahannya apa Reforma Agraria merasa perlu meningkatkan percepatan secara bersama dan barangkali nanti ada perjanjian kerja pelaksanaan Reforma Agraria dengan mempertimbangkan sama antara Pemkot dengan kantor pertanahan,” imbuh kontekstual Papua. Surya Tjandra. Reforma Agraria konteks Papua yang dimaksud, yakni Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano menuturkan dengan pemetaan sosial dan spasial wilayah adat. Hal tersebut adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, berterima kasih karena disampaikan oleh Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra dapat mempercepat pembangunan di Papua khususnya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Papua, Jayapura dan kerja sama yang baik terhadap BPN dapat Senin (25/01/2021). terus ditingkatkan. “Reforma Agraria konteks Papua dengan melakukan “Kami bersama Kantor Pertanahan Kota Jayapura melakukan pemetaan masyarakat adat dan kami kemarin para penyertipikatan di kampung-kampung dan kerja sama yang Wakil Menteri bertemu dengan Pak Wapres yang fokus baik dengan BPN Kota Jayapura mengenai agraria dapat kepada Papua dan berkonsultansi untuk menggunakan terus berlanjut,” tuturnya. pendekatannya kepada masyarakat adalah budaya, adat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif sosial, cultural soft aproach,” ujar Surya Tjandra. Aufa mengatakan akan terus mendukung program Pemda Sebagai informasi saat ini terdapat Perjanjian Kerja Sama dengan tujuan membangun Kota Jayapura sebagai ikon (PKS) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dengan di Papua. “Sesuai program Kementerian ATR/BPN yaitu Pemerintah Kabupaten Jayapura mengenai Gugus Tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimana Reforma Agraria (GTRA) dan Gugus Tugas Masyarakat Adat wajib dilakukan pemetaan diseluruh tanah dan misi saya (GTMA). Mendengar hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi mendukung semua program pemerintah kota maupun Papua, Doren Wakerkwa mengapresiasi dan mendukung provinsi,” pungkasnya. (JR/RZ, 25 Jan. 2021). hal tersebut. “Dalam rangka pemetaan lokasi masyarakat berdasarkan MoU, ruang lingkup Papua yang besar kalau 212 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Simak Capaian Tahun 2020 serta Target 2021 Ditjen SPPR Penyediaan peta dasar skala besar, pengukuran pengadaan alat ukur dan alat pengolah data di daerah dan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan dan pemetaan bidang tanah terus dilaksanakan telah terdistribusi ke seluruh satker baik di Kantor Wilayah Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan maupun Kantor Pertanahan di Indonesia dengan rincian Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat printer A3 sejumlah 1.260 unit, scanner A3 956 unit, scanner Pendaftaran Tanah Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang A4 613 unit, scanner buku 2.084 unit, ploter A0 36 unit, (Ditjen SPPR). scanner A0 36 unit, laptop 1.160 unit, tablet 387 unit, station Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Survei dan 80 unit, komputer workstation 535 unit, komputer PC 40 Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Dony Erwan unit, finger reder 2.032 unit dan GNSS RTK 7.815 unit. menyampaikan capaian kinerja tahun 2020 dan target Lebih lanjut Dony Erwan menjelaskan bahwa pada tahun capaian tahun 2021 subsektor Direktorat Jenderal Survei 2021, untuk mendukung pelayanan digital yang akan dan Pemetaan dan Ruang, Rabu (27/01/2021). Dony Erwan memaparkan capaian kinerja yang dimulai dari capaian Sesditjen, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik. Dalam rangka mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sesditjen di tahun 2020 telah melakukan pengadaan alat ukur dan alat pengolah data. “Sesditjen telah melakukan pengadaan alat di Kantah dan Kanwil, ini untuk mendukung transformasi digital pada tahun 2021 kita akan mengadakan pengadaan alat juga berupa server,” jelasnya. Sesditjen SPPR telah melakukan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 213

semakin besar pihaknya akan menganggarkan pengadaan sektor baik untuk sarana, prasarana, SDM, perlu kerja sama barang berupa komputer workstation. “Target kita pada seperti dengan PUPR, Departemen Pertanian, Pemda dan tahun 2021 ini akan diadakan pengadaan komputer pihak terkait lainnya,” tambahnya. workstation sebanyak 523 unit yang akan didistribusikan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sendiri ke seluruh satker baik Kantah maupun Kanwil di seluruh ada kegiatan kota lengkap. Pada tahun 2020 ada yang indonesia,” tambahnya. mengajukan untuk menjadi kota lengkap dan pilot project Dalam mendukung program strategis pemerintah untuk 3D. “Mungkin ke depan tahun 2021 Direktorat Pengukuran peningkatan ketahanan pangan dalam rangka antisipasi dan Pemetaan Kadastral akan ke arah ruang, orang-orang musim kemarau dan pandemi Covid-19, Direktorat Survei akan banyak tinggal di kota, jadi ke depan bukan lagi dan Pemetaan Tematik juga fokus pada program Food Estate penataan tanah namun lebih ke arah ruang yang akan dan IKN. “ Food Estate ini merupakan program prioritas dan menjadi fokus,” ujar Dony Erwan. termasuk program pemulihan ekonomi nasional juga yang Menutup wawancara Sesditjen SPPR, Dony Erwan bertujuan untuk memetakan kepemilikan, penguasaan dan menjelaskan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar pemanfaatan,” ungkapnya. telah melakukan pendaftaran Surveyor Kadastral Berlisensi. Dony Erwan juga menyatakan program Food Estate dan IKN “Kita memiliki yang namanya Surveyor Kadastral Berlisensi, tidak lepas dari kerja sama antar sektor. “Pada tahun 2020 pada tahun 2020 kita melakukan penerimaan, pelatihan dan sebanyak 166.218 hektare yang telah dilakukan di beberapa ujian semua melalui online, itu adalah suatu pencapaian provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara, tersendiri dan kemudian kita ada pembinaan kompetensi,” untuk menyukseskan program ini perlu koordinasi antar tutupnya. (RE/LS/RH, 27 Jan. 2021). Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah 214 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Terima Perwakilan PW Persis Jabar, Menteri ATRKepala BPN Nyatakan Siap Bantu Pendaftaran Tanah Wakaf Menteri Agraria dan Tata dikuasai oleh PW Persis Provinsi Jawa Barat. “Untuk itu, kita Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Ruang/Kepala Badan bantu penyertipikatan tanah-tanah PW Persis Provinsi Jawa Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional Barat,” ujar Sofyan A. Djalil. (ATR/BPN), Sofyan A. Pada kesempatan tersebut, Ketua Bidgar Dakwah PW Pendaftaran Tanah Djalil didampingi oleh Sekretaris Persis Provinsi Jawa Barat, H. Endang Sirojudin Hafidz juga Jenderal, Himawan Arief Sugoto dan menanyakan mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Lengkap (PTSL). Menurutnya banyak anggota Persis yang Agraria, Andi Tenrisau menerima belum mengetahui PTSL, sehingga banyak bertanya kunjungan tiga orang Pengurus kepada pengurus Persis, khususnya PW Persis Provinsi Jawa Wilayah (PW) Persatuan Islam (Persis) Barat. “Anggota Persis banyak yang menonton televisi saat Provinsi Jawa Barat. Ketiga orang PW Presiden membagikan sertipikat gratis dan mereka juga Persis yang diterima oleh Menteri ATR/ ingin mendapat sertipikat tanah seperti yang mereka lihat Kepala BPN adalah Ketua PW Persis di televisi,” kata H. Endang Sirojudin Hafidz. Provinsi Jawa Barat, H. Iman Setiawan Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal mengutarakan Latief; Ketua Bidang Garapan (Bidgar) bahwa PTSL merupakan program pemerintah yang saat Dakwah PW Persis Provinsi Jawa ini masih berlangsung dan dilaksanakan di seluruh wilayah Barat, H. Endang Sirojudin Hafidz; Indonesia.“Kegiatan PTSL ini tidak dilakukan secara sporadis serta Ketua Bidgar Kominfo PW Persis dan apakah PTSL juga menjangkau wilayah anggota Persis Provinsi Jawa Barat, Muchsin Al Fikri. di Provinsi Jawa Barat, agar dapat berkomunikasi dengan Ketua PW Persis Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa kepala kantor pertanahan setempat. Karena sebelum kedatangan PW Persis Provinsi Jawa Barat menemui dilaksanakan PTSL, kantor pertanahan kami menetapkan Menteri ATR/Kepala BPN utamanya adalah silaturahmi dan lokasi PTSL atau Penlok. Apakah masuk ke wilayah anggota mengundang Menteri ATR/Kepala BPN untuk menyampaikan Persis Provinsi Jawa Barat, bisa bertanya ke kepala kantor wawasannya mengenai kebangsaan terutama pertanahan. pertanahan,” ujar Himawan Arief Sugoto. “Selain itu, kami juga ingin beraudiensi mengenai tanah “Target kita adalah mendaftarkan seluruh tanah, tetapi wakaf. Kami infokan bahwa Persis memiliki tanah 1.200 banyak tanah yang belum bersertipikat. Untuk itu, bidang di Provinsi Jawa Barat dan yang terdaftar baru pendekatannya adalah desa per desa. Kadang-kadang jika setengahnya,” ungkap H. Iman Setiawan di Ruang Rapat desanya besar sekali, kita melalui RW sehingga seluruh Menteri ATR/Kepala BPN, Senin (08/02/2021). bidang dapat sertipikatkan. Jika masuk dalam penlok, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa kegiatan seluruh bidang tanah akan kita daftarkan. Akan tetapi pendaftaran tanah wakaf sedang berlangsung hingga saat jika memang tidak masuk penlok dapat diajukan tahun ini. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga sudah membuat berikutnya,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/MA, 08 aturan mengenai hal tersebut. “Banyaknya permasalahan Feb. 2021). tanah wakaf, terutama dengan ahli waris, membuat Presiden sudah memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf. Karena tanah wakaf ini harta dari Tuhan,” ujar Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN siap membantu pendaftaran tanah wakaf yang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 215

Menteri ATR/Kepala BPN Jelaskan Penerapan Sertipikat Tanah Elektronik Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021, Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan ia mengatakan bahwa ini merupakan langkah awal untuk reformasi ke arah peningkatan layanan memulai. “Untuk memulai harus ada landasan hukumnya, Pendaftaran Tanah dengan sasaran melayani secara profesional. dengan ada dasar hukum maka kita bisa melakukan Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun ke belakang, langkah-langkah pada perbaikan infrastruktur dengan Kementerian ATR/BPN terus melakukan inovasi, seperti mendaftarkan di BSSN dan Kementerian Kominfo, secara percepatan pendaftaran tanah hingga perbaikan sistem teknis akan kami keluarkan aturan yang lebih detail lagi,” dalam percepatan pelayanan pertanahan. “Kami punya ungkapnya. komitmen ingin melayani masyarakat secara lebih baik, Dalam penerapannya, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan lebih profesional dan lebih dipercaya,” ujar Menteri ATR/ bahwa sertipikat elektronik akan dilakukan uji coba di Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam acara Bincang Editor beberapa kota yang memiliki infrastruktur pelayanan yang ditayangkan secara virtual pada Senin (08/02/2021). pertanahan yang baik.“Jadi dengan adanya Permen tadi kita Menteri ATR/Kepala BPN lebih lanjut mengatakan bahwa akan coba di beberapa kota, dan kita uji coba di tanah yang penerapan digitalisasi juga merupakan transformasi yang masih terbatas. Di Jakarta ada 5 kantor pertanahan, Surabaya dilakukan dalam rangka perbaikan layanan kepada publik. 2 kantor pertanahan dan kantor lain yang masyarakat dan “Untuk diketahui, hari ini sudah ada 4 layanan elektronik, infrasturkturnya sudah siap,” kata Sofyan A. Djalil. yaitu pengecekan tanah, zona nilai tanah, hak tanggungan “Kemudian kita batasi lagi kepada tanah pemerintah, misal dan roya. Dengan penerapan digitalisasi itu, akibatnya tanah tersebut mau disertipikatkan maka kita keluarkan antrian di kantor pertanahan bisa berkurang 30%. Untuk sertipikat elektronik, fasilitas umum, begitu juga tanah diketahui hari ini layanan hak tanggungan dan roya sudah milik perusahaan kalau mau perpanjangan kita keluarkan 100% berbasis elektronik dan Alhamdulillah tidak ada sertipikat elektronik. Ini adalah tahapan uji coba, sambil kita masalah sama sekali,” ucap Sofyan A. Djalil. edukasi ke masyarakat. Pelan-pelan akan kita perluas tapi Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan sertipikat yang lama masih tetap berlaku hanya format yang bahwa dengan diperkenalkannya sertipikat elektronik, berbeda menjadi digital,” tambahnya. Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertipikat analog Dalam segi keamanan, Menteri ATR/Kepala BPN menjamin yang saat ini masih digunakan masyarakat. “Kemudian kita bahwa penerapan sertipikat elektronik sudah didukung memperkenalkan sertipikat elektronik, kemarin ada kutipan dengan keamanan yang cukup tinggi. Meskipun demikian, di luar konteks bahwa BPN akan menarik semua sertipikat. ia mengatakan masyarakat tetap perlu pembuktian. “Oleh Itu tidak benar kutipan tersebut. Yang benar adalah tidak sebab itu, kita tidak akan memaksakan masyarakat untuk akan ada penarikan sertipikat, jadi jangan percaya jika ada mengubah sertipikat tersebut sampai masyarakat yakin orang bilang begitu,” tegas Sofyan A. Djalil. bahwa sertipikat elektronik lebih nyaman, memudahkan Dengan diperkenalkannya sertipikat elektronik melalui dan lebih efisien,”pungkas Sofyan A. Djalil. (LS/SU, 08 Feb. 2021). 216 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Sertipikat Elektronik ke Jajaran Internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Pendaftaran Tanah Elektronik secara daring kepada jajaran pejabat internal pada Selasa, (09/02/2021). sistem elektronik,” ujarnya. Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto mengatakan dengan Pratama Kementerian ATR/BPN, Para Kepala Kantor Wilayah diberlakukannya sistem elektronik maka muncul pandangan Badan Pertanahan Nasional, Kepala Bagian Tata Usaha skeptis dari masyarakat. Dengan begitu perlu dilakukan Kantor Wilayah BPN, Kepala Bidang Kantor Wilayah BPN, komunikasi publik yang efektif. “Untuk itu saya mengimbau Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. kepada seluruh kepala kantor untuk membentuk customer Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris Jendral Kementerian care dan merespon pengaduan masyarakat. Ini adalah ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, dengan narasumber bagaimana kita memperbaiki image Kementerian ATR/BPN,” Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ucapnya dalam kesempatan tersebut. (PHPT), Suyus Windayana dan Kepala Pusat Data dan Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal PHPT, Suyus Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Windayana, menjamin keamanan sertipikat elektronik. Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya dan dimoderatori “Dengan hadirnya sertipikat elektronik ini nantinya dapat oleh Kepala Biro Hubungan MasyarakatYulia Jaya Nirmawati. mencegah terjadinya rekayasa dokumen pertanahan, mulai Hadir pula memberikan arahan, Staf Khusus Menteri ATR/ dari pembuatan peta bidang, surat ukur hingga penerbitan Kepala BPN, Della R. Abdullah. sertipikat,” ujarnya. Dalam sambutannya Sekretaris Jendral Kementerian ATR/ Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang BPN Himawan Arief Sugoto menyampaikan pandangannya dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta dalam memodernisasi sistem di Kemeterian ATR/BPN. “Di Jaya mengatakan bahwa pada dasarnya penerapan sini opsinya ada tiga, secure document, secure printer dan sertipikat elektronik adalah perubahan kebiasaan. “Dengan perubahan kebiasaan itu maka kita harus lebih serius karena nantinya tidak dapat lagi mentolerir kesalahan setelah diberlakukannya tanda tangan elektronik,”tutur Virgo Eresta Jaya. (LS/SA, 09 Feb. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 217

Wamen ATR/Waka BPN Serahkan 755 Sertipikat Bagi Mantan Kombatan GAM Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Provinsi pemenuhan amanat kepada negara. “Dalam melakukan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Aceh, Wamen ATR/Waka BPN berkesempatan upaya penyediaan tanah dan pemberdayaan yang layak untuk menyerahkan sertipikat Hak Milik bagi bagi mantan kalangan kombatan GAM, tapol amnesti dan Pendaftaran Tanah mantan kombatan GAM, tapol amnesti dan korban konflik hari ini untuk yang kedua kalinya menjadi korban konflik sebanyak 755 sertipikat di Pendopo Bupati hari besar kami untuk mendapatkan legalitasnya,” tutur Pidie Jaya, Selasa, (9/2/2021). Kegiatan ini merupakan Bupati Pidie Jaya. kelanjutan kegiatan serupa yang telah dilaksanakan pada Selain itu, Bupati Pidie Jaya mengucapkan terima kasih atas tahun 2019 di Pidie Jaya. kehadiran Wamen ATR/Waka BPN. “Terima kasih kepada Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra menyerahkan secara Bapak Wamen yang telah hadir dan menyerahkan sertipikat langsung kepada 2 orang perwakilan penerima secara tanah hasil mantan kalangan kombatan GAM, tapol amnesti simbolis. “Ini merupakan bentuk apresiasi penghormatan dan korban konflik. Ini merupakan sejarah penting bagi kami kepada apa yang sudah dilakukan teman-teman kami,” tambah Aji Ayub Abas. pemerintah daerah, Kanwil BPN Provinsi Aceh dan Kantor Setelah selesai menyerahkan sertipikat, Wamen ATR/Waka Pertanahan setempat,” ungkap Surya Tjandra. BPN bersama dengan Bupati Pidie Jaya dan Kepala Kanwil Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa BPN Provinsi Aceh meninjau langsung lokasi Reforma semua ini adalah tanggung jawab negara, khususnya Agraria sekaligus melakukan panen perdana serai wangi di Kementerian ATR/BPN. “Tidak mudah menyelesaikan Desa Abah Lueng, Bandar Baru, Aceh. (AF/TA, 09 Feb. 2021). permasalahan seperti ini, 16 tahun harus berjuang membereskan sisa luka-luka lama konflik di Aceh. Paling tidak hari ini kita maju satu langkah besok satu langkah dan satu langkah lagi. Aceh tidak boleh balik lagi ke era konflik, kita ingin ada pembangunan,”pesan Wamen ATR/Waka BPN. Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan pembangunan yang harus dilakukan yaitu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. “Perlu strategi yang khusus untuk melakukan pembangunan, salah satunya yaitu dengan redistribusi tanah yaitu dengan cara melakukan pemberdayaan. Kita jadikan ini model untuk belajar,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Pidie Jaya, Aji Ayub Abas mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk keseriusan dan dukungan penuh pemerintah dalam 218 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menteri ATR/Kepala BPN Jelaskan Sertipikat Elektronik ke DPD RI Maraknya pembahasan yang berkembang Guna mendukung kebijakan sertipikat elektronik, Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan di tengah-tengah masyarakat mengenai Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Sertipikat Elektronik, membuat semua jajaran Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mengenai Sertipikat Elektronik. “Permen ini bertujuan Pendaftaran Tanah Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menyosialisasikan apa agar Kementerian ATR/BPN mendapat izin dari Badan itu Sertipikat Elektronik kepada semua lapisan masyarakat. Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan juga agar mendapat Dengan membawa pesan bahwa Sertipikat Elektronik dapat rekomendasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjamin data-data pertanahan milik masyarakat. (Kemenkominfo). Permen ini perlu didukung oleh petunjuk Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyatakan teknis pelaksanaan (juknis) pelaksanaannya,” ujar Menteri bahwa Sertipikat Elektronik itu sejatinya merubah bentuk ATR/Kepala BPN. dari kertas menjadi digital. “Sertipikat kertas, yang mudah Sertipikat Elektronik ini akan diuji coba terlebih dahulu. dipalsukan ini akan diubah menjadi Sertipikat Elektronik. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, untuk uji coba sertipikat Tanah yang clean and clear, apabila mau dijual beli, data- elektronik akan dilakukan di Tangerang, Provinsi DKI Jakarta data akan direkam serta akan dicek di lapangan. Tetapi, serta Kota Surabaya. “Kita akan mulai dari tanah-tanah sertipikat kertas ini mau dipegang, silakan,” kata Sofyan A. pemerintah, seperti taman, sekolah, jalan. Kemudian, Djalil saat menerima kunjungan perwakilan Komisi I Dewan tanah-tanah perusahaan juga akan kita uji coba kan untuk Perwakilan Daerah (DPD) RI di Aula PTSL Kementerian ATR/ diterapkan sertipikat elektronik,” kata Sofyan A. Djalil. BPN, Rabu (10/02/2021). “Yang jelas, tidak ada pegawai kantor pertanahan yang akan Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa jika masyarakat yang menarik sertipikat yang dipegang oleh masyarakat,” jelas sudah mengintegrasikan sertipikat kertas menjadi sertipikat Sofyan A. Djalil. elektronik, buku sertipikatnya akan diberi tanda, misalnya Ketua Komisi I DPD RI, Fachrul Razi mengapresiasi kebijakan digunting ujungnya ataupun dicap. Ia menambahkan Sertipikat Elektronik. Ia menyampaikan bahwa Komisi I DPD bahwa itu merupakan bukti bahwa sertipikatnya sudah RI akan membantu menyosialisasikan kebijakan tersebut diintegrasikan menjadi sertipikat elektronik. “Akan tetapi, kepada masyarakat. “Saya apresiasi Sertipikat Elektronik kami tidak mempermasalahkan masyarakat jika ingin ini dan rekan-rekan Komisi I DPD RI akan siap membantu menyimpan buku sertipikat yang sudah ditandai tadi,” melakukan sosialisasi terkait hal ini kepada masyarakat,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. kata Fachrul Razi. (RH/SU, 10 Feb. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 219

Dirjen PHPT Jelaskan Sertipikat Elektronik kepada PPAT dan Notaris Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan era digital, mudah dalam pemeliharaan dan pengelolaan, Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dapat diakses kapan saja dan di mana saja dan menghindari memberikan pemahaman mengenai sertipikat risiko kehilangan, terbakar, kehujanan dan pencurian pada Pendaftaran Tanah elektronik kepada jajaran internal, masyarakat dokumen fisik,” ungkap Virgo Eresta Jaya. serta kepada mitra Kementerian ATR/BPN salah satunya Virgo Eresta Jaya lebih lanjut mengatakan sertipikat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris. elektronik ini juga mempermudah pelayanan dan menjamin “Secara fisik, perbedaannya adalah Sertipikat analog keamanan. “Transformasi ini juga akan mempermudah dan diserahkan kepada pemegang hak dalam bentuk buku, mempercepat proses penanda tanganan dan pelayanan sedangkan sertipikat elektronik diberikan dalam bentuk juga keamanan karena akan diterapkan tanda tangan elektronik atau file dan untuk jenis informasi, tambahan digital yang menjamin otentikasi data, integritas, dan anti utama pada sertipikat elektronik adalah informasi tentang penyangkalan sertipikat tanah,” jelas Virgo Eresta Jaya Restriction dan Responsibility,” ujar Suyus Windayana pada Untuk diketahui, program digitalisasi sertipikat dilakukan saat memberi penjelasan mengenai Sertipikat Elektronik secara bertahap. Proyek Perintis (Pilot Project) direncanakan pada Seminar Nasional Kepastian Hukum Sertipikat pada Kantor Pertanahan lokus EoDB yakni di 5 (lima) Kantor Elektronik. Seminar ini diadakan oleh Ikatan Pejabat Pertanahan di Provinsi DKI Jakarta dan 2 (dua) Kantor Pembuat Akta Tanah dan Ikatan Notaris Indonesia Komwil Pertanahan di Surabaya, Jawa Timur. (RE/RZ, 10 Feb. 2021). Jawa Barat pada Rabu, (10/02/2021). Sedangkan untuk metode pengamanannya, sertipikat selektronik menggunakan Hash Code, QR Code dan TTE. “Hal ini adalah nilai tambah yang akan memberikan banyak keuntungan bagi pemegang Sertipikat elektronik, di antaranya meminimalisir pemalsuan atau bahkan transaksi ilegal pertanahan yang biasa dilakukan mafia tanah,” jelas Suyus Windayana. Hadir juga sebagai narasumber pada seminar daring ini Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya. Ia mengatakan terdapat beberapa manfaat dari transformasi sertipikat analog ke sertipikat elektronik. “Transformasi sertipikat elektronik ini mendukung budaya paperless office di 220 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sertipikat Tanah Elektronik Dapat Mencegah Praktik Mafia Tanah Sertipikat Elektronik akan diluncurkan Kementerian sertipikat masyarakat,” ujar Sofyan A. Djalil. Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan kesiapan infrastruktur Kualitas Data dan Pengembangan Sistem (ATR/BPN) pada tahun ini. Tujuannya ialah untuk yang baik diperlukan, maka dari itu Kementerian ATR/BPN memudahkan masyarakat dan mengurangi praktik terus membangun infrastruktur guna menunjang sertipikat Pendaftaran Tanah mafia tanah yang kerap terjadi serta guna melanjutkan tanah elektronik. “Kita akan terus membangun infrastruktur pelaksanaan transformasi digital agar terus berlanjut. dan nanti kita akan memperkenalkan kantor BPN ini Dalam memberantas mafia tanah, Kementerian ATR/BPN menuju kantor elektronik, tentu itu kita akan menyediakan telah bekerja sama dengan kepolisian dan memperbaiki infrastruktur termasuk mendigitalkan seluruh dokumen,” sistem dengan memperkenalkan pelayanan elektronik tuturnya. yang salah satunya menuju ke arah sertipikat elektronik. Hal Pemerintah Presiden RI, Joko Widodo memperkenalkan tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Dilan atau Digital Melayani yang dimana sistem-sistem akan A. Djalil dalam acara Dialog Indonesia Bicara, TVRI dengan berbasis elektronik. “Digital atau elektronik ini digunakan tema “Mengenai Sertipikat Elektronik”, Rabu, (10/02/2021). untuk melayani masyarakat, izin-izin nantinya akan “Sertipikat elektronik ini belum mulai kita baru izin elektronik masyarakat tidak perlu lagi ke kantor kelurahan, mendaftarkan di Badan Sekuriti and Siber Nasional, kepada ke kantor ini itu, cukup dengan elektronik atau disebut Kominfo. Jadi kami akan lakukan bertahap, pertama kita uji dengan Online Single Submission (OSS). Dan nanti kita juga coba ditanah-tanah aset- aset pemerintah dan mungkin akan buat tata ruang basisnya elektronik. Jadi nanti ada tata aset-aset BUMN,” kata Sofyan A. Djalil. ruang di semua kota kita akan masukan ke dalam sistem Sosialisasi akan terus dilakukan Kementerian ATR/ elektronik kita yang namanya GISTARU,” ujar Sofyan A. Djalil. BPN mengenai sertipikat tanah elektronik agar Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan sebelum masyarakat mengetahui penerapannya. “Kita akan terus meluncurkan sertipikat elektronik, Kementerian ATR/BPN memperkenalkan produk-produk elektronik yang lain telah melakukan beberapa layanan elektronik. “Pertama ada termasuk sertipikat, namun kita akan ada uji coba dulu pengecekan tanah melalui aplikasi sentuh tanahku. Kedua dan sangat hati-hati agar tidak terjadi polemik seperti ada Zona Nilai Tanah, ketiga Hak Tanggungan dan keempat kesan seolah-olah BPN akan menarik semua sertipikat dari adalah Roya,” pungkasnya. (JR/LS/FM, 10 Feb. 2021). masyarakat, itu tidak benar, BPN tidak akan pernah menarik KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 221

Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Legalisasi Aset Pemda Jatim Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Jatim, seluruh bupati, walikota dan juga Kanwil BPN Provinsi Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Jatim yang sangat besar dukungannya pada BPN. Program Rapat Koordinasi Percepatan Sertipikasi dan PTSL selama ini dilakukan dan berjalan dengan baik karena Pendaftaran Tanah Pengamanan Aset Pemda di Seluruh Wilayah dukungan Ibu dan Bapak sekalian, sekarang di Jatim ada Jawa Timur bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan program pendaftaran tanah yang sangat komplit yaitu Korupsi (KPK), Rabu (15/02/21). Kegiatan ini merupakan Trijuang di mana kemudian kita daftarkan tanah desa program penataan aset pemerintah yang diinisisasi oleh perdesa, kita bisa mencapai kesepakatan batas desa yang KPK, dikarenakan banyaknya pengelolaan aset negara yang selama ini batas desa banyak yang belum jelas, ataupun masih belum tertib dan rentan akan korupsi. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya mengatakan rapat ini adalah bagian program penataan aset negara dan aset pemerintah yang diinisiasi oleh KPK yang didukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN. “Kita semua sadar bahwa selama ini banyaknya pengelolaan aset negara di semua lini masih belum tertib. Oleh sebab itu kegiatan yang diinisiasi oleh KPK bagian dari pencegahan korupsi ini, adalah sesuatu yang patut kita sambut baik dan kita dukung,” ujarnya. Kementerian ATR/BPN juga akan terus membantu mempercepat pendaftaran aset pemerintah dan sertipikasinya. “Program PTSL di Provinsi Jawa Timur selama ini berjalan dengan baik yang tidak lepas dari dukungan Gubernur 222 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

kalau ada yang di atas kertas berbeda dengan di lapangan,” penyalahgunaan aset yang merupakan salah satu bentuk Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan tambahnya. tindak pidana korupsi. Untuk itu supervisi dan kordinasi Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Terkait dengan sengketa pertanahan, Sofyan A. Djalil mendorong terjalinnya kerjasama antara Pemda dan BPN mengatakan bahwa hal ini dapat diselesaikan dengan di Jatim. KPK memberi apresiasi terhadap terlaksananya Pendaftaran Tanah proses mediasi dan penyerahan aset secara sukarela oleh kerja sama yang terjalin selama ini,” ujar Deputi Bidang pemilik aset, alternatif lain dalam menyelesaikan konflik Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, pertanahan ini adalah melalui jalur peradilan. “Beberapa Herry Muryanto. pemilik aset yang menguasai biasanya menyerahkan Terkait dengan pelayanan kegiatan pertanahan di secara sukarela melalui mediasi, namun kalau ada aset-aset Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan tersebut yang tidak bisa diselesaikan dengan cara tertentu Nasional Provinsi Jawa Timur, Jonahar melaporkan bahwa biasanya akan memerlukan proses peradilan,” tuturnya. pelayanan elektronik sudah bisa mencapai 73 kelurahan Hadir juga dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Timur, dan ditargetkan pada tahun 2024 akan dapat dilakukan Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutanya, Khofifah pelayanan elektronik secara penuh. “Kami mengucapkan berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu percepatan terima kasih pada Ibu Gubernur dan perangkat daerah inventarisasi aset Pemerintah Daerah JawaTimur dan melalui lainnya, Insya Allah tahun 2024 bisa kita selesaikan di Jawa kegiatan ini diharapkan pemerintah dapat menemukan Timur,” ungkapnya. (RE/SA, 15 Feb. 2021). format untuk memaksimalkan inventarisasi aset milik daerah. “Kami terus melakukan penyisiran. Hari ini mudah-mudahan seluruh sinergitas memberikan percepatan-percepatan dan kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan akan ketemu format bagaimana maksimalisasi inventarisasi aset milik daerah,” ucapnya. “Sesuai dengan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020, dibentuk Bidang Supervisi dan Koordinasi yang mempunyai tugas dan kewenangan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah, salah satu fokus sasaran dari supervisi dan koordinasi adalah pencegahan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 223

Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 Permudah Pendaftaran Tanah Wakaf Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian ATR/ Kualitas Data dan Pengembangan Sistem BPN menargetkan pada tahun 2025, Pendaftaran Tanah seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Semua bidang tanah yang disertipikatkan, tanpa terkecuali tanah wakaf dan aset-aset keagamaan. Untuk itu, penyertipikatan tanah-tanah wakaf juga menjadi salah satu prioritas Kementerian ATR/BPN, termasuk di dalamnya aset Perhimpunan Al- Irsyad Al-Islamiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah A. Djalil mengatakan bahwa Wakaf, Kementerian ATR/BPN juga telah mengeluarkan Surat penyertipikatan tanah-tanah wakaf Edaran Nomor 1/SE/III/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan sudah menjadi perhatian Presiden Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di JokoWidodo.“Ini merupakan perhatian Pak Presiden. Saat ini, Seluruh Indonesia. Alhamdulilah, kita sudah selesaikan banyak penyertipikatan “Adanya peraturan tersebut, membuat kita dapat tanah-tanah wakaf. Kita berikan hak atas tanah Tuhan ini,” melaksanakan pendaftaran tanah-tanah wakaf di daerah- kata Menteri ATR/Kepala BPN saat menerima kunjungan daerah. Contohnya jika tidak ada wakif, kita hanya butuh pengurus Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah di Aula PTSL, saksi saja. Tidak ada nazhir, akan ditunjuk nazhir sementara,” Senin (15/02/2021). ujar Sofyan A. Djalil. Permen tersebut memang memberikan banyak terobosan Dalam pelaksanaannya, untuk mendaftarkan tanah-tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, Permen ATR/Kepala BPN 224 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

dalam pendaftaran tanah wakaf. permohonan; 2) surat ukur; 3) sertipikat Hak Milik yang Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Hal ini diutarakan oleh Direktur bersangkutan atau bukti kepemilikan yang sah; 4) AIW atau Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pengaturan dan Penetapan APAIW; 5) surat pengesahan nazhir yang bersangkutan dari Hak Atas Tanah Ruang, Husaini. KUA; serta 6) surat pernyataan dari nazhir bahwa tanahnya Pendaftaran Tanah “Pertama, yayasan keagamaan tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. dan sosial apakah dapat hak “Semua dokumen tersebut dilengkapi untuk kemudian milik, yang dulu hanya yang diproses di kantor pertanahan setempat,” jelas Direktur berhubungan langsung dengan Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. (RH/ kegiatan keagamaan dan sosial LS, 15 Feb. 2021). yang mendapat hak milik. Namun, sekarang apabila suatu yayasan menunjang kegiatan sosial maupun keagamaan dapat memperoleh hak milik atas tanahnya,” ungkap Husaini. Terobosan berikutnya adalah dalam kegiatan sertipikasi tanah wakaf, tidak hanya hak milik saja, tetapi status Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) atau statusnya sebagai tanah negara dapat diwakafkan. “Selain itu, adanya Surat Edaran Nomor 1/SE/III/2018 menyatakan bahwa untuk tanah-tanah wakaf yang statusnya tidak diketahui, dapat dimohonkan pendaftaran tanahnya untuk diterbitkan sertipikat tanah wakafnya, dengan menunjuk nazhir sementara,” kata Husaini. Sebagai informasi, dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 diatur juga persyaratan untuk mendaftarkan tanah wakaf. Pemohon dapat menyertakan 1) surat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 225

2.938 Sertipikat Tanah Hasil Redistribusi Dibagikan di Seram Bagian Barat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Masih dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil pemangku kepentingan, diantaranya masyarakat adat Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala dan Pemerintah Daerah. “Jadi memang betul-betul satu Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ kolaborasi yang istimewa dari masyarakat adat dan Pemda, Pendaftaran Tanah Waka BPN) di Provinsi Maluku, Surya Tjandra terbitnya sertipikat ini bukan hanya keberhasilan dari ATR/ membagikan 2.938 Sertipikat Hak Atas Tanah hasil dari BPN karena kami tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi program Redistribusi Tanah kepada masyarakat adat di perlu dukungan dari semua pemangku kepentingan terkait,” Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tepatnya di kantor lanjut Surya Tjandra. Balai Desa Taniwel, Kecematan Taniwel, Kabupaten SBB, Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku pada Sabtu (20/02/2021). Provinsi Maluku, Toto Sutantono mengimbau kepada Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan seluruh penerima sertipikat yang hadir agar memanfaatkan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah yang dibagikan kali ini merupakan hasil dari proses yang panjang. “Sertipikat yang dipegang Bapak Ibu itu prosesnya panjang sekali, dan jadi unik karena di tempat ini dari 2.938 sertipikat yang diberikan, datang dari proses yang istimewa karena harus disetujui oleh 4 Negeri di Kecamatan Taniwel, mereka bersepakat untuk tanahnya dilepaskan kemudian diberikan kepada masyarakat adat,” kata Surya Tjandra. Lebih lanjut ia mengatakan, proses yang terjadi hingga terbitnya sertipikat tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kolaborasi antar 226 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

sertipikatnya untuk hal yang Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan produktif. “Kami mengimbau Kualitas Data dan Pengembangan Sistem kepada masyarakat yang sudah menerima sertipikat agar jangan Pendaftaran Tanah gampang lepas dari tangan kecuali membawa manfaat yang (PPTKH) di kawasan Kabupaten SBB yang telah disepakati lebih,” imbau Toto Sutantono. oleh beberapa pihak seluas 1.446 hektare yang tersebar di “Sertipikat ini berfungsi agar 7 kecamatan. “Dan lokasi inilah yang ingin kami mohonkan masyarakat lebih produktif, jika kepada Bapak Wamen jika mungkin di tahun-tahun punya usaha dan membutuhkan mendatang menjadi sasaran dari kegiatan redistribusi modal bisa dibawa ke bank untuk tanah mengingat sangat bermanfaatnya program ini bagi mendapatkan modal tambahan, masyarakat,” ujar Yasin Payapo. jangan bawa ke rentenir,” tambah “Kiranya mohon dukungan dari Pak Wamen guna Toto Sutantono. meningkatkan kegiatan sertipikasi tanah melalui program Dengan bermanfaatnya sertipikat redistribusi tanah di Kabupaten SBB bagi desa-desa dan yang dimiliki masyarakat, kecamatan lainnya di kabupaten kami,” ucap Bupati SBB. Kepala Kanwil BPN Provinsi (LS/RE, 20 Feb. 2021). Maluku mencontohkan pada hari sebelumnya ada nelayan yang mendapatkan kredit sebesar 100 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. “Ini artinya sertipikat betul- betul bermanfaat. Untuk itu, gunakan sertipikat secara bijak karena cukup banyak, tahun ini ada 2.938 bidang, kalau dimanfaatkan dengan perhitungan yang matang saya yakin warga di sini akan semakin sejahtera,” jelas Toto Sutantono. Bupati Kabupaten SBB, Yasin Payapo yang juga hadir dalam kegiatan penyerahan sertipikat bagi masyarakat adat menceritakan pada tahun 2020 melalui Balai Kawasan Hutan dan Sumber Daya Alam Provinsi Maluku telah melakukan penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang meliputi inventarisasi dan verifikasi dalam permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 227

Redistribusi Tanah Beri Kesejahteraan dan Kepastian Hukum Bagi Rakyat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah sudah terjadi, saya harap pemerintah ke depan bisa terus Kualitas Data dan Pengembangan Sistem memberikan kepastian hukum dan perlindungan lakukan program ini di Indonesia lainnya di bagian timur,” hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. ungkapnya. Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah sekaligus bukti hadirnya negara Joni Tolau juga mengucapkan terima kasih atas adanya ditengah rakyat. Dari sertipikat tanah yang terbit bisa redistribusi tanah karena merasa terbantu sekali untuk dikembangkan menjadi modal usaha dan itulah yang hidupnya. diinginkan pemerintah agar ekonomi terus tumbuh dan “Alhamdulillah kami terbantu dan sangat mengucapkan berjalan. terima kasih atas sertipikat melalui program ini yang dimana Salah satu penerima sertipikat berasal dari Provinsi Maluku dapat kami gunakan untuk tambahan usaha bertani kami. ialah Joni Tolau (50), petani koprah asal Kecamatan Taniwel Saya ucapkan terima kasih Pak Presiden dan Kementerian merasa senang telah menerima sertipikat atas program ATR/BPN,” ungkapnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Penyerahan sertipikat ini merupakan rangkaian kunjungan Nasional (ATR/BPN) yaitu Redistribusi Tanah di Balai Desa kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Taniwel, Maluku (20/02/2021). Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra di Provinsi “Dengan adanya penyerahan sertipikat ini sudah sejak lama Maluku secara simbolis kepada empat penerima sertipikat saya tunggu-tunggu, saya sangat bersyukur dengan adanya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. (RE/LS, 20 penyerahan sertipikat ini, sebagai petani koprah merasa Feb. 2021). senang karena ini barangkali juga bisa kita gunakan atau diagunkan, seperti untuk tambah modal,” ujar Joni Tolau. Joni Tolau bertani di atas tanah seluas 5 hektare, yang ia dapatkan secara turun temurun dari orang tua dan sekarang sudah menjadi miliknya sebagai lahan pertanian. “Tanah ini saya dapat dari warisan orang tua saya, saat ini saya yang memiliki dan bersyukur sudah di sertipikatkan nanti akan saya turunkan lagi kepada anak-anak untuk mencari nafkah untuk masa depan mereka, sementara akan saya gunakan untuk saya punya usaha agar lebih berkembang,” katanya. Lebih lanjut ia berharap program penyertipikatan tanah bisa lebih terus dilaksanakan khususnya di Indonesia bagian timur. “Saya seperti mimpi, biasanya lihat di televisi atau dengar di mana-mana sudah berjalan program ini, saya bersyukur sebagai petani yang berada di Indonesia timur ini 228 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1.000 Sertipikat Tanah Diserahkan di Kabupaten Indragiri Hulu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dengan baik apabila Bapak-Ibu, Gubernur, Bupati, Wali Kota Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui ikut mendukung,” ujarnya. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Menteri ATR/Kepala BPN berharap ke depannya Kanwil menyerahkan 1.000 sertipikat tanah yang BPN Provinsi Riau bekerja sama dengan pemerintah Pendaftaran Tanah merupakan hasil dari pelaksanaan program Pendaftaran daerah untuk bisa mengalokasikan anggaran agar dapat Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2021. merealisasikan program PTSL dengan lebih cepat. “Kami Sertipikat tanah diserahkan langsung secara simbolis terus alokasikan anggaran supaya semakin tahun semakin kepada 10 orang penerima oleh Kepala Kantor Wilayah BPN banyak sertipikat yang bisa dibuat oleh tiap daerah. Provinsi Riau, M. Syahrir dan didampingi Kepala Kantah Kita sangat mengharapkan Bapak Bupati, Wali Kota juga Kabupaten Indragiri Hulu, Taufik S. Wibowo di Gedung Dang ikut sharing. Jika misalnya Rp400 ribu per bidang, kalau Purnama, Rengat, Kabupaten Inhu, Riau, Rabu (03/03/2021). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil turut menyaksikan proses penyerahan sertipikat secara virtual. Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengucapkan selamat bagi para penerima sertipikat dan berterima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang telah mendukung program Kementerian ATR/BPN. “Selamat kepada Bapak-Bapak, Ibu- Ibu yang telah mendapatkan sertipikat tadi, yang mewakili cuma beberapa orang tapi hari ini 1.000 sertipikat yang diserahkan. Program ATR/BPN bisa terlaksana KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 229

Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan alokasikan anggaran Rp4 milyar, itu berarti kita bisa bikin “Kami akan mewajibkan seluruh perangkat daerah Kualitas Data dan Pengembangan Sistem 10.000 lebih banyak sertipikat. Dengan sharing begitu, untuk memberikan support kepada Kantah Kabupaten anggaran BPN sebagian, anggaran pemerintah daerah Indragiri Hulu untuk pelaksanaan PTSL dan TORA dengan Pendaftaran Tanah sebagian, maka insyaallah program sertipikat ini bisa kita memberikan peringatan kepada pemerintah desa, percepat penyelesaiannya,” paparnya. mengingat PTSL dan TORA adalah kegiatan yang harus Hadir pula secara virtual mewakili Gubernur Provinsi kita dukung bersama, kami mengingatkan kepada pejabat Riau, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul daerah dan seluruh jajaran terkait dengan pelaksanaan Kasmy. Dalam kesempatan ini, Ia mengapresiasi kinerja BPHTB akan bisa terkoordinir dan diperbaharui dengan Kanwil BPN Provinsi Riau, khususnya Kantah Kabupaten aplikasi komputerisasi,” tutur Sekda Provinsi Riau. Indragiri Hulu. Masrul Kasmy melanjutkan, sebagai Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi bentuk dukungan Pemda dalam rangka transparansi dan Riau, M. Syahrir melaporkan bahwa diperkirakan terdapat akuntabilitas pendaftaran tanah melalui Program PTSL dan 3.775.231 bidang tanah di Provinsi Riau, di mana bidang Redistribusi Tanah, pihaknya akan menetapkan Peraturan tanah yang sudah terdaftar yaitu sebanyak 49,25%. “Pada Bupati (Perbup) mengenai dispensasi dan pengurangan tahun ini BPN Provinsi Riau mendapat target PTSL yang lebih Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan besar dari tahun sebelumnya. Dengan PBT (Peta Bidang Perbup terkait SKB Tiga Menteri mengenai biaya persiapan Tanah) sebanyak 259.770 bidang dan SHAT (Sertipikat Hak PTSL. Atas Tanah) 300.000 bidang yang tersebar di 12 kabupaten/ kota se-Provinsi Riau,” terangnya. Sementara itu, Kepala Kantah Kabupaten Indragiri Hulu, Taufik S. Wibowo melaporkan ada sebanyak 275.000 bidang tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, sementara yang sudah terdaftar sebanyak 154.499 bidang. “Seluruh bidang tanah di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan terdaftar pada tahun 2024. Target 2021, PBT 5.450 bidang dan SHAT sebanyak 28.000 bidang, saat ini diserahkan 1.000 dan 34 aset Pemda. Ini akan meningkatkan kepercayaan kepada Kantah sehingga target PTSL 2021 insyaallah akan selesai pada april 2021, dengan dukungan dari Pemda dan Forkopimda beserta jajarannya,” ungkapnya. (YS/LS/RA, 03 Mart. 2021). 230 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Petani Rengat yang Kini Memiliki Sertipikat Pernahkan Anda mendengar nama Kota Rengat? Setelah ia sadar akan pentingnya kepastian hukum hak atas Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Rengat merupakan salah satu kota di Tanah tanahnya juga program ini menguntungkan baginya, ia pun Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Rancang Kuning, terletak sekitar 200km dari pusat bergegas untuk mengumpulkan berkas kepada petugas pemerintahan Provinsi Riau. Menuju ke kota yang BPN yang berada di desanya untuk segera dilakukan Pendaftaran Tanah khas dengan sajian bolu berendam ini tidak ada akses lain pendaftaran. “Prosesnya diukur dulu oleh BPN baru saya kecuali menempuh perjalanan darat melewati perbukitan melaksanakan pendaftaran, setelah saya daftarkan ke selama empat jam lamanya. petugas desa kemudian saya diantar ke petugas BPN yang Seperti sebagian besar masyarakat di Pulau Sumatra yang ditempatkan di desa masing-masing untuk melakukan berprofesi sebagai petani, masyarakat Riau pun demikian. pengumpulan berkas pertanahan yang saya miliki,” ucap Tidak heran terlihat dari hamparan kebun yang menjadi Supah Ahmadi. pemandangan di sepanjang jalan dari Pekanbaru menuju Saat menceritakan hal ini, Ia pun masih belum percaya kalau Indragiri Hulu. ternyata pembuatan sertipikat saat ini dapat dilakukan Supah Ahmadi (43) salah seorang petani yang tinggal dengan proses yang cepat dan biaya yang murah.“Prosesnya tidak jauh dari Kecamatan Rengat, merasakan berkat dari sekarang cepat sekali, saya tidak menyangka kalau hari ini profesinya. Sebagai seorang petani, ia dapat menghidupi saya bisa terima sertipikat tanah saya. Untuk biaya yang keluarganya dari hasil panen perkebunan yang ia miliki. dikeluarkan pun sangat murah, dengan membayar Rp Tetapi, setelah bertahun-tahun ia menjadi petani, Supah 200.000,- sesuai dengan SKB 3 Menteri, saya bisa memiliki Ahmadi memiliki kegalauan tersendiri di mana tanahnya kepastian hukum atas hak tanah saya,” imbuhnya. belum memiliki kepastian hukum. Akhirnya, ia sekarang percaya kepada pemerintah kalau Sampai pada tahun 2020 akhir, di desa tempat tinggalnya pengurusan pembuatan sertipikat sangatlah mudah dan tersentuh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap murah. Dengan begitu, tanah seluas 9.410 meter persegi (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan yang ia miliki sekarang memiliki kepastian hukum dan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Jadi pada tahun 2020 bisa dijadikan akses ke perbankan. “Sertipikat ini saya buat kami mendapat undangan sosialisasi program pendaftaran pertama untuk kepastian hak milik, kemudian kalau ada tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu kebutuhan akan saya gunakan untuk hal yang bermanfaat. dan Pemerintah Desa setempat yang ternyata program Selain itu, saya bercita-cita agar bisa mewariskan tanah ini PTSL,” tutur Supah Ahmadi saat menceritakan awal mulanya kepada anak cucu saya,” ujar Supah Ahmadi. (LS/YS/RA, 03 proses pembuatan sertipikat yang ia terima pada Rabu Mart. 2021). (03/03/2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 231

Tampung Aduan Masyarakat Dalam Pelaksanaan PTSL, Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi FGRM Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Dalam penyampaian program atau kebijakan, Kepemilikan; Data Fisik berupa Kualitas Data dan Pengembangan Sistem komunikasi dan interaksi dua arah sangat identifikasi batas bidang tanah, penting, seperti halnya dalam menyalurkan verifikasi batas dan kesepakatan Pendaftaran Tanah aspirasi dan kepentingan masyarakat terkait batas di lapangan serta Klarifikasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Peta Bidang Tanah. “Tiga unsur Dalam hal ini, Proyek Percepatan Reforma Agraria (PPRA) di atas menjadi hal yang sangat mewajibkan adanya mekanisme komunikasi yang penting untuk dikomunikasikan disebut Feedback Grievance Redress Mechanism (FGRM). segera ketika feedback muncul,” Sehubungan dalam hal tersebut, Kementerian Agraria dan kata Albertus Albert. Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Namun, dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Survei Pengukuran dan Pemetaan aplikasi dan kanal pengaduan Ruang (Ditjen SPPR) menyelenggarakan Sosialisasi FGRM di ternyata justru jarang digunakan tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan oleh masyarakat. Aplikasi Kabupaten/Kota secara daring, Kamis, (04/03/2021). yang sifatnya tegas dan kaku, Sebagai informasi, FGRM adalah sebuah aplikasi cenderung menjadi komunikasi mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan antara yang berlangsung hanya satu arah, masyarakat pemilik bidang tanah dan pengelola kegiatan padahal yang ingin dicapai adalah PTSL seperti Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan), pihak interaksi dan komunikasi dua arah. ketiga pelaksana pengukuran bidang tanah dan Kantor “Ada kebutuhan mendesak untuk Pertanahan. Masyarakat dapat memberikan feedback mengedukasi masyarakat terkait berupa pertanyaan, komentar, saran dan keluh kesah dan penggunaan aplikasi dalam akan direspon oleh pihak pengelola pengaduan. “ Feedback menyampaikan aduan,” tutur Albertus Albert. masyarakat yang tidak segera dikomunikasikan akan Penanganan yang rapi dan terstruktur terkait feedback berubah menjadi potensi kesalahpahaman, sengketa dan masyarakat tentunya bermanfaat untuk pemetaan konflik,” tutur FGRM Specialist, Albertus Albert. pengaduan dan masalah yang berimplikasi pada perumusan Lebih lanjut, Albertus Albert mengemukakan terdapat keputusan, lesson learned dan rekomendasi yang tepat. Tak macam-macam feedback yakni feedback khusus, feedback hanya itu, hal ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan umum, feedback terkait trend dan isu dan feedback terkait sistem dari pelayanan masyarakat. “Pengaduan masyarakat program dan kegiatan. Feedback khusus berupa data/ yang masuk akan terkategorisasi dalam bentuk keluhan, dokumen yuridis seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu pertanyaan, saran atau komentar dan terdapat status akhir Keluarga, Hak/Bukti Kepemilikan, SPT, PBB, Surat Pernyataan dari pengaduan tersebut, baik selesai, dalam proses atau dalam proses disposisi,” tambah Albertus Albert. Ditemui secara terpisah, Sekretaris Ditjen SPPR, Dony Erwan menyebutkan bahwa tujuan dari FGRM ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. “Kita perlu saluran untuk menanggapi aspirasi tersebut, kita membentuk FGRM. Kalau Bahasa Indonesianya itu disebut sebagai mekanisme pengaduan dan keluhan,” kata Dony Erwan. Sesditjen menambahkan bahwa jenis komunikasi dikelompokkan dalam bentuk pertanyaan, komentar dan saran, serta keluhan. “Semuanya akan ditanggapi dengan bahasa komunikasi yang mudah dimengerti,”pungkas Dony Erwan. Lebih lanjut, ke depannya FGRM akan melakukan beberapa kegiatan yakni, mengunjungi provinsi (kanwil maupun kantah) yang menjadi lokasi proyek, menampung berbagai jenis pengaduan masyarakat, dan melakukan riset pengelolaan pengaduan masyarakat demi mengembangkan aplikasi FGRM. (AR/TA/RH, 04 Mart. 2021). 232 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL