BK SIPERS SEMESTER I 2021

IPPAT Dukung Kementerian ATR/BPN Wujudkan Pendaftaran Tanah yang Berkualitas Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk berhasil menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang- Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di Kualitas Data dan Pengembangan Sistem dengan mewujudkan seluruh bidang tanah yang dalamnya terdapat kluster pertanahan. ada di wilayah Indonesia terdaftar. Kementerian “Telah disahkan PP (Peraturan Pemerintah) tentang Pendaftaran Tanah ATR/BPN dalam menjalankan tugasnya didukung oleh para Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP tentang Hak pemangku kepentingan terkait pertanahan, salah satunya pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PendaftaranTanah, PP tentang Penyelenggaraan Pengadaan “Semua bidang tanah akan dipetakan dalam peta Tanah untuk Kepetingan Umum dan PP tentang Kawasan tunggal One Map Policy dengan aplikasi Geo KKP, semua dan Tanah Telantar,” ungkap Himawan Arief Sugoto. kegiatan tersebut berdampak positif untuk para PPAT dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memastikan objek perbuatan hukum yang akan dibuatkan aktanya oleh PPAT,’’ ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto pada seminar online yang diprakarsai oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Timur, Kamis (04/03/2021). Pada seminar dengan tema “Arah Kebijakan Pertanahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” ini, Sekretaris Jenderal juga menyampaikan terkait kebijakan pertanahan ke depan, di mana Kementerian ATR/BPN telah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 233

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa UUCK merupakan upaya sinkronasi dan terobosan hukum di bidang Tata Ruang dan Pertanahan. “UUCK mengintegrasikan kebijakan pengaturan ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi ke dalam dokumen penataan ruang, menyelesaikan ketidaksesuaian antara kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah atau hak pengelolaan, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, memperkuat konsep hak pengelolaan dan Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan ini, Himawan memperjelas pengaturan hak atas tanah serta Arief Sugoto mengakatakan tentunya Pemerintah tidak menyelesaikan objek tanah telantar termasuk kawasan sendiri. “Sejauh ini kita berhasil menyusun RPP tepat waktu telantar,” tambahnya. dan dalam penyusunannya kita juga melibatkan para Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan pemangku kepentingan, pihak eksternal, serta organisasi/ Menutup seminar Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” tambahnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Jawa Timur, Isy Turut hadir sebagai narasumber Direktur Jenderal (Dirjen) Karimah Syakir mengatakan tujuan diadakan seminar ini Pendaftaran Tanah Penataan Agraria, Andi Tenrisau. Ia menjelaskan latar guna mengupas dan memahami kebijakan pemerintah belakang di cetuskannya UUCK dalam rangka untuk pasca UUCK yang tercetus dari para anggota IPPAT yang mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah NKRI dan sadar akan informasi tentang UUCK. “Kami selaku PPAT mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dengan tugas jabatan yang diemban sangat menyadari dan makmur. “Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara bahwa kami adalah bagian dari pemerintah dan juga perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak masyarakat, kami sangat berterima kasih kepada warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Kementerian ATR/BPN atas pencerahan serta kerja sama bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja ini,” jelasnya. yang baik selama ini guna membawa kemakmuran dan membangun kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (RE/ JR, 04 Mart. 2021). 234 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Utamakan Keamanan Sertipikat Tanah Elektronik Menyusul wacana sertipikat tanah elektronik, BPN digunakan dalam model terenkripsi dan dicadangkan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan secara teratur di dalam data center. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serius Ketika ditanya bagaimana peran sertipikat tanah elektronik mempersiapkan hal teknis serta keamanan dalam memerangi kasus mafia tanah yang masih marak Pendaftaran Tanah berlapis agar sertipikat tanah elektronik dapat segera terjadi, Surya Tjandra berkata bahwa jika sertipikat tanah diimplementasikan kepada masyarakat dalam kurun waktu elektronik ini sudah berjalan sepenuhnya, mafia tanah akan beberapa tahun ke depan. Seperti yang dipaparkan oleh susah bergerak. Menurutnya, selama ini mafia tanah bisa Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam beroperasi karena tidak ada kepastian hukum yang jelas di program Melek Hukum, Kompas TV, Sabtu (06/03/2021). tanah itu. Terlebih saat ini pemerintah ingin ada percepatan Surya Tjandra memaparkan bahwa digitalisasi adalah legalisasi aset tanah dengan Pendaftaran Tanah Sistematis sebuah keniscayaan, semua akan mengalami itu cepat atau Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia, dan tengah berjalan lambat, bahkan banyak negara di dunia seperti Philipina, proses sertipikat tanah elektronik. “Jika sertipikat tanah Jepang, dan negara-negara di Eropa Timur yang sudah elektronik sudah efektif berjalan, akan ada kode identitas menerapkan sistem elektronik untuk sertipikat tanah. yang menjelaskan detail kepemilikan pemegang hak tanah,” Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah mempersiapkan tambah Surya Tjandra. detail teknisnya seperti data dokumen elektronik, validasi Pendapat serupa diungkapkan oleh Edward O.S Hiariej data pertanahan hingga dasar hukum yang mengatur selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM. Menurut Edward kepemilikan hingga alur pembuktian dan penyelesaian O.S Hiariej, sertipikat pada hakikatnya adalah tanda bukti sengketa.“Sertipikat tanah elektronik saat ini belum berlaku, kepemilikan. Dalam konteks sertipikat elektronik ini, bisa kita akan berusaha terapkan secara bertahap di Jakarta dan disebut kepemilikan juga dan diakui. Ini sesuai dengan UU Surabaya,” tutur Surya Tjandra Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 yang berbunyi Tak hanya perihal teknis, Kementerian ATR/BPN juga bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mempersiapkan dari sisi keamanan yang tinggi dengan dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang diawasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain sah. “Dari sisi hukum, persoalan bukti kepemilikan ini tak itu, Kementerian ATR/BPN juga menerapkan ISO: 27001 ada soal,” tutur Edward O.S Hiariej 2013 yaitu untuk sistem manajemen keamanan informasi Lebih lanjut, menurut Edward O.S Hiariej, jika tanah terdaftar yang memastikan segala proses yang dilakukan sesuai secara online di sistem, akan lebih mudah ditemukan data analisa resiko dan mitigasi berdasarkan international best tanahnya dibandingkan dengan data manual, terlebih practice. Sertipikat tanah elektronik juga menggunakan dengan keamanan data yang berlapis. “Hal ini tentunya bisa 2-factor authentification dan tanda tangan elektronik yang mengurangi kecenderungan sertipikat tanah ganda bahkan menggunakan certificate authority oleh Badan Sertifikasi mafia tanah,”tutup Edward O.S Hiariej. (AR/FM, 06 Mart. 2021). Elektronik (BSRE). Selanjutnya adalah data digital ATR/ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 235

Capai Target PTSL, Menteri ATR/Kepala BPN Apresiasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi Jatim Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Legalitas tanah merupakan hal yang sangat penting penyemangat bagi Kepala Kantor Pertanahan lainnya untuk bagi masyarakat. Dengan kepastian hukum terus berpacu menunjukkan kinerja yang lebih baik,” ujar terhadap hak atas tanah masyarakat bisa lebih Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A.Djalil saat memberi produktif. Oleh karena itu, Kementerian Agraria sambutan pada acara Penyerahan Pataka dan Piagam dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Penghargaan Atas Kinerja Kepala Kantor Pertanahan di terus melakukan percepatan legalisasi aset tanah melalui Provinsi Jawa Timur sekaligus Penandatanganan MoU Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Aula Kanwil Indonesia. BPN Provinsi Jawa Timur, Selasa (09/03/2020). Hal tersebut yang melatarbelakangi Kantor Wilayah Ke depan, Sofyan A. Djalil berharap seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur BPN maupun Kantor Pertanahan harus lebih baik lagi dalam terus berinovasi untuk mempercepat pendaftaran tanah. memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Salah satunya melalui program Trijuang, program yang dalam masalah pengurusan sertipikat. mengantarkan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur mendapat “Pelayanan BPN saat ini jauh lebih baik. Artinya sudah penghargaan atas kinerja dalam menyelesaikan target PTSL baik, tapi belum baik. Kami selalu menekankan untuk pada tahun 2020. memberikan pelayanan yang terbaik, karena memang ini “Saya sangat mengapresiasi kinerja Kepala Kantor Wilayah perintah Presiden Jokowi. Jangan ada lagi komplain soal BPN Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran Kepala sertipikat karena masyarakat tidak dilayani dengan baik Kantor Pertanahan di lingkungannya, atas kinerjanya oleh pegawai BPN,” tuturnya. menyelesaikan target PTSL pada tahun 2020. Di mana BPN Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar dalam Provinsi Jatim mampu menyelesaikan 1,87 juta Sertipikat laporannya mengatakan pencapaian target PTSL tidak lepas PTSL, ini berkat para Kepala Kantor telah bekerja dengan dari kerja sama Pemerintah Daerah serta kinerja seluruh maksimal, semoga penghargaan ini dapat menjadi 236 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Jatim. “Ini hasil kerja kasih dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jatim yang sudah Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan sama dengan Pemerintah Daerah yang sudah mendukung berikhtiar untuk melakukan sertipikasi ini semoga program Kualitas Data dan Pengembangan Sistem penuh serta Kepala Kantor telah bekerja dengan sangat ini berjalan dengan baik,” ujar Khofifah. baik, namun tentunya dari seluruh yang baik ada yang Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Pendaftaran Tanah terbaik. Maka dari itu kepada tiga Kepala Kantor Pertanahan A. Djalil, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar terbaik yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parawansa dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Lamongan, Pacitan dan Bangkalan saya sampaikan selamat Timur, Jonahar memberikan penghargaan penyelesaian atas penghargaan yang diterima atas performa terbaiknya,” PTSL Kepada 3 Kantor Pertanahan terbaik di Provinsi Jatim ujar Jonahar. serta beberapa kategori penghargaan lainnya. (RE/RH/SA, Lebih lanjut Jonahar mengatakan bahwa salah satu kendala 09 Mart. 2020). dalam pelaksanaan PTSL adalah penetapan waris yang bertingkat-tingkat. “Penetapan waris merupakan penghambat kita juga dalam pelaksanaan PTSL, maka dari itu MoU ini sangat membantu kita, nanti kita juga akan membantu mendidik juru sita untuk mengerti tata cara Pengumpulan Data Fisik (Puldasik) dan Pengumpulan Data Yuridis (puldadis) di lapangan,” tambahnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat menyambut baik pelaksanaan percepatan legalisasi aset tanah di Provinsi Jawa Timur. “Kita berharap dengan program ini setiap bidang bisa teridentifikasi, tersertipikasi sehingga masing- masing bidang clear tidak ada persoalan. Ini semua butuh ikhtiar, makanya kami berterima KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 237

Melalui Sertipikasi, Kementerian ATR/BPN Dukung Program Budidaya Perikanan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pemberdayaan tanah masyarakat menjadi salah Soebjakto pada kesempatan ini menuturkan kerja sama Kualitas Data dan Pengembangan Sistem satu perhatian pemerintah untuk meningkatkan yang dibangun antara Kementerian ATR/BPN dan KKP perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan yakni fasilitasi sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan. Pendaftaran Tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan “Manfaatnya jika punya sertipikat untuk kedua pihak baik Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pasca program sertipikasi yang membudidayakan maupun mitra,” tuturnya. tanah masyarakat. Jika ada pengakuan hak atas tanah maka investasi akan datang dengan cepat dan lancar serta orang- “Sasarannya kawasan-kawasan potensial yang menjadi orang bisa bekerja secara serius dan tenang karena sudah sentra produksi komoditas unggulan perikanan budidaya mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya. dengan tingkat produksi, produktivitas dan kualitas tinggi sesuai permintaan pasar melalui intensifikasi dan Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil ekstensifikasi,” tambahnya. Kepala BPN, Surya Tjandra saat menerima kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya dari Kementerian Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto di Gedung Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Andry Novijandri Kementerian ATR/BPN, Senin (15/03/2021). Kunjungan ini mengatakan Kementerian KKP membutuhkan ketersedian dilakukan dalam rangka membangun kerja sama terkait tanah untuk menunjang usaha para pembudidaya ikan. program terobosan dari Ditjen Perikanan Budidaya. “Mereka kebutuhannya adalah soal ketersediaan tanah, jadi kita coba kerja sama selain dari sisi sertipikasi lintas sektoral Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan siap mendukung nelayan-nelayan atau pembudidaya ikan yang diajukan ke dan membantu program-program yang akan dijalankan kita,” katanya. oleh Ditjen Perikanan Budidaya terkait sertipikasi hak atas tanah. “Kita buat langkah ke depan area of interest-nya, lalu Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat juga mengatakan apa targetnya, di daerah mana yang ingin diproritaskan diperlukan pilot project untuk merealisasikan tugas ini dan nanti kita dukung dan kita perlu bikin rakor tematik bisa didorong melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). untuk membahas segala macam seperti sertipikasi dan “Melalui GTRA nanti datanya kita gali dulu, setelahnya sebagainya,” ujarnya. misalnya sudah dapat kita tindak lanjuti dan mungkin nanti kita akan ada pilot project untuk mempercepat fokus Dirjen Perikanan Budidaya dari Kementerian KKP, Slamet keberhasilannya,” pungkasnya. (JR/SA, 15 Mart. 2021). 238 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Melalui Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), melaksanakan Pelatihan Sertifikasi Manajemen Pendaftaran Tanah Risiko atau Certified Risk Management Officer (CRMO), pada tanggal 15 s.d. 17 Maret 2021, melalui video conference, dibutuhkan untuk dapat mengatasi risiko yang terjadi,” Senin (15/03/2021). ungkapnya. “Diharapkan dengan diadakannya pelatihan ini para Untuk diketahui, Sertifikasi Manajemen Risiko Pelatihan peserta dapat menambah wawasan dan meningkatkan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang kompetensinya sehingga apa yang diharapkan oleh menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang lembaga dalam menangani risiko dapat diselesaikan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, dengan cara-cara yang terukur,” ujar Sekretaris Jenderal sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam tempat kerja. Pelatihan tersebut dilakukan dengan metode pembukaan pelatihan. Intensif Interactive Discussion, Sharing Experience dan Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa, Ceramah. pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Sertifikasi Manajemen Risiko tersebut bekerja sama dengan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) serta Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) dan melakukan Implementasi Manajemen Risiko juga evaluasi Analis Manajemen Risiko OrganisasiTerintegrasi (ANAMROT) dan perbaikan atas kegiatan yang telah diselenggarakan di dengan para pengajar yang kompeten di bidangnya. lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Sehingga diharapkan para peserta dapat bersungguh- “Kementerian ATR/BPN dinamikanya sangat cepat. Program sungguh dalam mengikuti pelatihan,” tuturnya. yang begitu cepat yang ada dapat menimbulkan risiko Pelatihan yang dilaksanakan selama 3 hari ini diikuti oleh maka dibutuhkan kesiapan SDM, kompetensi serta sistem 30 orang peserta dari lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN, maka dari itu pelatihan ini sangat Tujuan dari kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko tersebut, yaitu sebagai langkah nyata Kementerian ATR/BPN untuk berusaha meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kementerian ATR/BPN. (TA/RE, 15 Mart. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 239

Dirut PLN: Selama Tahun 2020, PLN Terima 20.000 Sertipikat Tanah Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Dirut PT PLN berkeyakinan bahwa jumlah pendaftaran tanah Kualitas Data dan Pengembangan Sistem aset PT PLN dapat meningkat menjadi 27.000 sertipikat tanah sebelum akhir tahun nanti. Ia mendasari keyakinan Pendaftaran Tanah tersebut karena melihat langsung kerja sama antara kantor pertanahan dengan PT PLN dalam kegiatan pendaftaran Gerak perubahan terus dilakukan oleh tanah. “BPN telah membuka pintu kantor mereka dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan lebar terhadap PLN. Saya juga melihat Tim BPN melakukan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini dapat pengukuran atas persil-persil tanah PT PLN,” ungkap Dirut dilihat dari suksesnya pelaksanaan Program PT PLN. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tidak Lebih lanjut, Dirut PT PLN mengungkapkan bahwa 30 persen hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga aktif mendaftarkan dari tanah PT PLN sudah bersertipikat dan masih ada 57.000 aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bidang tanah yang belum bersertipikat. Dari 57.000 bidang maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). yang belum terdaftar itu, pihak PT PLN memprioritaskan Kerja keras Kementerian ATR/BPN mendapat apresiasi dari 200 bidang agar dapat diselesaikan permasalahannya Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini.“Selama di tahun 2021. “Untuk itu, kami mohon juga dukungan tahun 2020 lalu, kami mendapat 20.000 sertipikat tanah dari dari Kementerian ATR/BPN agar dapat membantu kami Kementerian ATR/BPN dengan total nilai aset Rp6,3 triliun,” menyelesaikan permasalahan,” kata Dirut PT PLN. kata Dirut PLN, saat menghadiri Rakernas Kementerian ATR/ Dasar dari kerja sama ini adalah Memorandum of BPN Tahun 2021, Selasa (06/04/2021). Understanding antara Kementerian ATR/BPN dengan PT PLN pada tanggal 27 November 2019. Kedua institusi tersebut sepakat untuk bekerja sama dalam bidang tata ruang dan pertanahan. MoU tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama di level daerah, yaitu antara Kepala Kantor Pertanahan dengan General Manager PT PLN. Pada kesempatan tersebut juga, PT PLN menyerahkan dukungan berupa sarana kerja bagi Kementerian ATR/ BPN. Dukungan itu berupa PC/Laptop Tekstual; PC/Laptop Spasial serta printer laser, seluruhnya bernilai Rp25,7 miliar yang secara simbolis diterima langsung oleh Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. (Bagian PHAL, 06 Apr. 2021). 240 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Data Tanah Wakaf Kementerian ATR/BPN Akan Terintegrasi dengan Sistem Informasi Wakaf Kemenag Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan “Selama ini tanah-tanah wakaf yang masuk dalam program Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan PTSL, yang pendekatannya dari desa ke desa, kita bikin Kualitas Data dan Pengembangan Sistem mengintegrasi data tanah wakaf yang dimiliki peta lokasi, penlok (penetapan lokasi) sebuah desa, maka Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang semua tanah yang di desa itu kita sertipikatkan. Saya pikir Pendaftaran Tanah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) sekarang yang paling banyak wakaf, yang telah ada di dengan Sistem Informasi Wakaf (Siwak) milik Kementerian kita adalah produk PTSL, tanah-tanah wakaf yang dikelola Agama (Kemenag). Ke depannya, tanah wakaf yang sudah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, organisasi-organisasi terdaftar dan bersertipikat di Pusdatin Kementerian ATR/ Islam yang mereka minta disertipikatkan,” tutur Sofyan A. BPN bisa diidentifikasi langsung oleh Siwak Kemenag. Djalil. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin A. Djalil dalam audiensi yang digelar bersama Direktorat Amin mengatakan bahwa selain saling bersinergi terkait Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag data tanah wakaf, pihaknya berharap adanya portal bersama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada Kamis (29/04/2021). dengan Kementerian ATR/BPN.“Perlu integrasi sistem antara “Tentang sinergi Pusdatin dan Siwak, tentu kita berkenan Kemenag dengan ATR/BPN dan pembuatan portal bersama dan senang bila data Pusdatin bisa kita sinergikan dengan untuk data tanah wakaf bersertipikat. Mungkin nanti secara data Siwak. Jadi mirror saja. Tanah wakaf yang sudah teknis bisa dibahas bersama antara dua kementerian, saya terdaftar dan bersertipikat di BPN nanti datanya itu apa kira untuk kepentingan integrasi data,” terangnya. yang ada di kita bisa disinergikan,” ujarnya. Adapun audiensi yang berlangsung secara virtual ini Sebelum terintegrasi, Pusdatin Kementerian ATR/BPN dan dimoderatori oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Siwak Kemenag harus menyelaraskan data tanah wakaf yang Mohammad Nuh. Turut hadir dalam kesempatan ini, sudah bersertipikat dan yang hanya memiliki ikrar wakaf. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Berdasarkan data Pusdatin, sebanyak 164.000 bidang tanah Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Sekretaris Badan wakaf telah terdaftar dan disertipikasi. Untuk mempercepat Wakaf Indonesia Sarmidi Husna; Direktur Pemberdayaan sertipikasi tanah wakaf, akan dilakukan akselerasi lintas Zakat dan Wakaf Kemenag, Tarmizi Tohor; dan mantan sektor dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan (PTSL). Kementerian ATR/BPN, Djamaludin. (YS/SA, 29 Apr. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 241

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Apresiasi Program PTSL Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Temanggung, Agus Purnomo menjelaskan bahwa PTSL Kualitas Data dan Pengembangan Sistem (PTSL) memiliki target, yakni pada tahun 2025 sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai sertipikat seluruh tanah di wilayah Indonesia dapat terdaftar tanah saja, tetapi juga pemetaan dan pengukuran tanahnya. Pendaftaran Tanah seluruhnya. Walau saat ini sedang dalam kondisi Menurutnya, kini sudah 60 persen tanah di Kabupaten pandemi, Kementerian ATR/BPN masih terus menjalankan Temanggung yang sudah terdaftar. “Jika sudah diukur, program tersebut demi memberikan kepastian hukum baru dilanjutkan untuk prosedur pembuatan sertipikatnya,” hak atas tanah masyarakat. PTSL ini juga merupakan usaha katanya. pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat Kakantah Kabupaten Temanggung juga menjelaskan melalui sertipikat tanah. bahwa dalam PTSL dikenal empat klaster atau istilahnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim mengapresiasi K1, K2, K3 dan K4. K1 merupakan status tanahnya belum program PTSL karena banyak memberikan manfaat kepada didaftarkan atau dikenal juga pendaftaran tanah pertama masyarakat. “Saya mengapresiasi program ini dan ini perlu kali. Kemudian untuk K2 artinya tanah dapat diukur kita support dari sisi anggaran, karena jika tidak didukung namun karena status tanahnya masih bersengketa, proses oleh anggaran maka program ini akan kesulitan untuk pembuatan sertipikatnya belum dapat dilanjutkan selama dijalankan,” ujar Luqman Hakim saat memberikan Sosialisasi belum ada keputusan dari Pengadilan. Program Strategis, di Hotel Aliyana, Temanggung, Senin Lebih lanjut, untuk status K3, tanahnya dapat diukur (03/05/2021). namun karena pemiliknya tidak di tempat, maka proses PTSL di Kabupaten Temanggung diharapkan tahun 2025 pembuatan sertipikat tanahnya ditangguhkan. untuk status dapat selesai. Atas hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II K4, sertipikatnya sudah ada namun bidang tanahnya belum DPR RI mengatakan bahwa terkait target tersebut, ia terpetakan. menyatakan hendaknya masyarakat dapat melihat peluang Agus Purnomo menegaskan bahwa berhasil tidaknya yang diberikan oleh PTSL terhadap legalisasi hak atas pelaksanaan PTSL tergantung dari tiga unsur, yakni tanah. Selain itu juga, ia berpesan kepada Kepala Kantor pemerintahdaerahbersamaForkopimda,lalumasyarakatnya Pertanahan Kabupaten Temanggung agar meningkatkan dan terakhir Kantor Pertanahannya. Kolaborasi yang baik target PTSL pada tahun depan dan masa mendatang. dari ketiganya merupakan kunci keberhasilan pendaftaran Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten tanah. (RH/RS, 03 Mei 2021). 242 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Kenalkan PTSL Ke Pakistan juta bidang dan Pak Presiden Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan meminta agar dilakukan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem percepatan pendaftaran tanahnya. Untuk itu, kami Pendaftaran Tanah jalankan program PTSL,” ujar Sesditjen SPPR saat mengikuti Presentation of PTSL for South- South Knowledge Sharing with Pakistan Authorities, melalui pertemuan daring, Kamis (29/04/2021). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Dalam kesempatan ini, Dony Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini aktif Erwan juga menyampaikan melaksanakan program Pendaftaran Tanah bahwa untuk mencapai target Sistematis Lengkap (PTSL). Sekretaris Direktorat Presiden tersebut, Kementerian Jenderal (Sesditjen) Survei Pemetaan Pertanahan dan ATR/BPN telah menerapkan Ruang (SPPR), Dony Erwan, mengatakan bahwa PTSL beberapa strategi. Langkah merupakan inisiatif pemerintah dalam mendaftarkan tanah pertama adalah menyiapkan secara sistematis desa per desa di setiap wilayah Indonesia, infrastruktur seperti alat ukur serta alat pendukung kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas lainnya. Ia menyebutkan sebanyak 7.810 unit GNSS RTK, 56 tanah masyarakat, melengkapi data pertanahan nasional unit UAV, 1.572 laptop, 387 komputer tablet, 1.084 printer, serta meminimalisir sengketa dan konflik tanah. “Luas tanah 524 mesin scanner dibeli/adakan untuk tiap-tiap Kantor di wilayah Indonesia yang bisa didaftarkan kurang lebih 126 Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di seluruh Indonesia. Langkah kedua adalah melakukan survei dan pemetaan tiap-tiap bidang tanah di seluruh Indonesia. “Tidak terkecuali tanah adat. Sebagai contoh di Provinsi Bali, kami sudah melakukan pendaftaran tanah adat di Desa Adat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 243

Pakraman. Kurang lebih ada empat distrik di desa tersebut Knowledge Sharing with Pakistan Authorities ini merupakan yang sudah selesai didaftarkan,” kata Dony Erwan. sesi pertukaran pengalaman antara Kementerian ATR/BPN Langkah berikutnya adalah mempersiapkan sumber daya dengan Pemerintah Provinsi Pakistan (GoPunjab) mengenai manusia. Kementerian ATR/BPN memiliki 17.590 orang ASN, PTSL. dimana 2.279 orang diantaranya adalah surveyor. Dengan Dongkyu Kwak, Land Administration Specialist dari jumlah surveyor tersebut, masih kurang untuk menjalankan GoPunjab mengatakan bahwa “GoPunjab ingin PTSL. Hal ini mendorong Kementerian ATR/BPN merekrut mendengarkan lebih banyak mengenai program PTSL Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) serta merekrut dan dalam melakukan pendaftaran tanah dan elemen apa yang melatih para Asisten Surveyor Berlisensi. Pelaksanaan dibutuhkan untuk operasi berskala besar.” Karena saat ini PTSL juga melibatkan konsultan pemetaan dan Kantor GoPunjab tengah mengerjakan program peningkatan Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) dalam kegiatan pendaftaran pertanahan di wilayah perkotaan. Dalam pemetaan. mendaftarkan tanah di daerahnya, GoPunjab terkendala Dari sisi anggaran, untuk pelaksanaan PTSL, yang beberapa hal, yakni tidak memiliki kapasitas untuk anggarannya bersumber dari APBN, Kementerian ATR/ melakukan pemetaan, hampir tidak memiliki peta digital BPN juga mendapat dukungan dari Corporate Social pertanahan dan sangat sedikit dokumen pertanahan digital Responsibility (CSR), pembiayaan dari APBD, hibah untuk wilayah perkotaan. (RH/TA/SA, 29 Apr. 2021). serta pinjaman. “Kami juga Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan mengenalkan PTSL dengan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem partisipasi masyarakat atau dikenal PTSLPM. Dalam Pendaftaran Tanah pelaksanaan PTSLPM ini kami melatih masyarakat terkait pengumpulan data fisik maupun yuridis, atau yang dikenal Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Ada tujuh provinsi yang sedang dijadikan target PTSLPM, yakni Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, serta empat provinsi di Kalimantan,” ungkapnya. Sebagai informasi, Presentation of PTSL for South-South 244 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Serahkan Sertipikat Tanah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ajak Masyarakat Manfaatkan Program PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kabupaten Temanggung boleh dikatakan tidak ada kasus Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi pertanahan yang menyita perhatian publik. “Mumpung Kualitas Data dan Pengembangan Sistem II DPR RI menyelenggarakan Sosialisasi Program kondisinya seperti itu, kita manfaatkan PTSL untuk kepastian Strategis. Untuk pertama kali di tahun 2021, hukum atas tanah kita,” ujar Luqman Hakim. Pendaftaran Tanah kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Temanggung, Selain tidak ada sengketa pertanahan, Agus Purnomo Provinsi Jawa Tengah. Salah satu yang disosialisasikan pada mengungkapkan bahwa kegiatan PTSL di Kabupaten kesempatan kali ini adalah pelaksanaan PTSL di Kabupaten Temanggung berjalan lancar berkat kerja sama antara Temanggung. Pemerintah Daerah serta mendapat dukungan dari DPRD Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Kabupaten Temanggung. “Dalam pelaksanaan PTSL juga Luqman Hakim, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) kami menerapkan kontrol atas pekerjaan yang dilakukan,” Kabupaten Temanggung, Agus Purnomo serta perwakilan kata Kakantah Kabupaten Temanggung. Kementerian ATR/BPN, yakni Kepala Bagian Pemberitaan Terkait layanan pertanahan, Kakantah Kabupaten dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Temanggung menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Masyarakat, Indra Gunawan serta anggota masyarakat di Kabupaten Temanggung terus melakukan peningkatan Kabupaten Temanggung. Sosialisasi Program Strategis ini kualitas layanan maupun data pertanahan. Ia juga diselenggarakan di Hotel Aliyana dengan menerapkan mengenalkan aplikasi Survey Tanahku untuk mengetahui protokol kesehatan dan swab antigen bagi semua peserta, apakah suatu bidang tanah sudah terdaftar ataupun sudah Senin (03/05/2021). divalidasi data pertanahannya. Pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Kepala Bagian PHAL mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah kepada 5 ini akan berlangsung selama setahun di 21 Provinsi dan orang perwakilan masyarakat Desa Jeketro, Kecamatan 34 Kabupaten/Kota. “Kegiatan ini sangat penting dalam Kedung. “Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyosialisasikan program karena dengan soliditas dan atau PTSL ini betul-betul baik dan diharapkan masyarakat kekuatan antar pemangku kepentingan dapat membantu dapat memanfaatkannya,” kata Luqman Hakim usai Kementerian ATR/BPN dalam menyosialisasikan PTSL,” ujar memberikan sertipikat tanah. Indra Gunawan. (RH/RS, 03 Mei 2021). Menurut Luqman Hakim, tidak seperti di daerah lain, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 245

Buka Pelatihan Administrasi Pertanahan Gelombang II, Berikut Arahan Menteri ATR/ Kepala BPN Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil juga berbagi Kualitas Data dan Pengembangan Sistem (BPN) Provinsi Jawa Timur menggelar Pelatihan pengalamannya terkait salah satu prinsip hidup, yaitu Administrasi Pertanahan bagi Petugas Pengelola menciptakan nilai tambah setiap hari. Dirinya kerap Pendaftaran Tanah Pertanahan Daerah (P3D) Gelombang II pada Jumat berusaha melakukan banyak hal dengan maksimal meski (21/05/2021) bertempat di Hotel Novotel Samator, Surabaya. dalam hal yang sederhana sekalipun. Ia pun berpesan pada Pelatihan ini merupakan program kerjasama Kanwil BPN Kepala Kanwil BPN dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa untuk senantiasa meningkatkan sistem yang ada untuk Timur dalam melatih pejabat untuk mengelola pertanahan di tingkat daerah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Sofyan A. Djalil dalam sambutannya berkata bahwa Ia memberikan dukungan penuh atas inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu Kementerian ATR/BPN di tingkat daerah. Selain dalam bentuk upaya percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengirim pegawai yang mengelola pertanahan di tingkat daerah untuk mengikuti pelatihan ini. 246 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

menjadi lebih baik setiap yang luar biasa untuk peserta pelatihan. Menurutnya, Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan harinya. “Sesuatu yang nilai pengelolaan pertanahan di Jawa Timur, dengan kondisi Kualitas Data dan Pengembangan Sistem tambahnya meningkat setiap luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang padat harinya, akan menciptakan memang tidaklah mudah. Pihaknya dihadapkan dengan Pendaftaran Tanah kemajuan. Mari kita tanamkan banyaknya tantangan penyediaan tanah untuk publik. mindset ini agar senantiasa Emil E. Dardak juga bersyukur terkait integrasi Kementerian dapat memberikan pelayanan ATR/BPN untuk menjadi pengelola pertanahan yang tak pertanahan agar semakin baik hanya berkutat di penyediaan tanah namun juga mengatur dan tertib,” jelasnya. land use sehingga pengelolaan tanah akan lebih tepat Kanwil BPN Provinsi JawaTimur, dan berkeadilan. Menurutnya, hal ini akan berguna dalam Jonahar menjelaskan bahwa menciptakan sustainability atau keberlanjutan bagi sebelumnya telah berlangsung pengelolaan tanah di Jawa Timur secara jangka panjang. pelatihan P3D gelombang “Mudah-mudahan pelatihan ini diberikan kelancaran serta pertama dengan total peserta menjadi salah satu pintu bahwa kami bisa menjadi mitra sejumlah 105 peserta dan saat yang konsisten dalam menjalankan setiap program dari ini total peserta gelombang Kementerian ATR/BPN,” tutupnya. (AR/RM, 21 Mei 2021). kedua sejumlah 97 peserta. Jonahar berharap semoga akan ada pelatihan serupa di gelombang-gelombang berikutnya sehingga tercapai target 1 petugas P3D untuk 1 kecamatan, bahkan hingga target 1 petugas P3D untuk 1 desa. Menurut Jonahar, jumlah P3D yang mengikuti pelatihan hingga gelombang II ini berbanding lurus dengan komitmen Tri Juang yang akan diwujudkan. Banyak Bupati dan Wali Kota daerah di Jawa Timur yang peduli dengan kondisi pertanahannya sehingga turut membantu menyukseskan pelatihan ini. “Mohon bagi para peserta P3D untuk benar- benar disimak, mudah-mudahan dapat menjadi bekal untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Jawa Timur,” tutur Jonahar. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil E. Dardak menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Sofyan A. Djalil selaku Menteri ATR/Kepala BPN yang hadir dalam pembukaan pelatihan ini karena memberikan semangat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 247

Serahkan Sertipikat Tanah, Anggota Komisi II DPR RI Dukung Program Strategis Kementerian ATR/BPN Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI kembali menyelenggarakan Pendaftaran Tanah Sosialisasi Program Strategis. Kegiatan kali ini diselenggarakan di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (25/05/2021), Provinsi Kalimantan Barat, Leo Latumena; Kepala Bagian dengan menerapkan protokol Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) kesehatan dan cek usap Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Indra antigen bagi seluruh peserta. Gunawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, Saumurdin. Materi sosialisasi kali ini adalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria di Kabupaten Landak. Hadir sebagai salah satu narasumber Anggota Komisi II DPR RU, Cornelis. Dalam kesempatan ini, ia sekaligus menyerahkan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat Kabupaten Landak. Penyerahan sertipikat didampingi oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa; Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN 248 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Usai menyerahkan sertipikat ini sangat strategis sekali. Terletak di daerah kawasan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan tanah, Cornelis berharap perbatasan,” paparnya. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem masyarakat yang hadir dalam Terkait dengan kegiatan sosialisasi, Kepala Bagian PHAL kegiatan ini dapat kembali Biro Humas Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa Pendaftaran Tanah menyosialisasikan program- kegiatan sosialisasi ini juga akan dilaksanakan di 21 Provinsi program terkait pertanahan. dan 34 Kabupaten/Kota. “Kegiatan ini sebagai soliditas dan Ia juga berkomitmen untuk kekuatan masyarakat, Komisi II DPR RI dapat membantu menjadi mitra dan mendukung menyosialisasikan program strategis di Kementerian ATR/ Kementerian ATR/BPN bersama BPN. Seperti yang diketahui saat ini sedang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Reforma Agraria yang merupakan program prioritas Landak. Dengan demikian, pemerintah untuk menghilangkan ketimpangan dalam Program PTSL diharap akan kepemilikan tanah,”tutur Indra Gunawan. (YS/SA/RH, 25 Mei bisa selesai dengan cepat.“Saya 2021). adalah mitra dan mendukung BPN lebih baik. Karena PTSL ini adalah program strategis nasional. Kita bisa selesaikan 3 tahun di Kabupaten Landak. Kami membantu Kementerian ATR/BPN dalam rangka meng- clear-kan hal seperti ini,” tegas Cornelis. Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Leo Latumena yang turut hadir menerangkan bahwa saat ini ada empat program strategis Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 2021. Di antaranya PTSL, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, dan Pengadaan Tanah. “Adapun capaian Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, program PTSL sebanyak 105.071 bidang, Redistribusi Tanah 68.887 bidang, Barang Milik Negara (BMN) 1.200 bidang, Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 2.378 bidang. Program KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 249

Menjadi Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI Siap Dukung Program PTSL Kabupaten Landak Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Dalam menjalankan program strategis nasional, kooperatif dalam menjalankan program Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PTSL yang akan lebih memudahkan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membutuhkan masyarakat dalam kepemilikan aset. Pendaftaran Tanah dukungan dari Pemerintah Daerah hingga “PTSL erat kaitannya dengan Kades, dulu masyarakat. Sebagai mitra kerja sekaligus perwakilan namanya prona tidak seperti sekarang masyarakat, Komisi II DPR RI akan membantu program programnya hanya spot-spot. Kalau strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya program sekarang mencakup wilayah satu desa. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Jadi kalau Kadesnya tidak kooperatif, Landak. tidak lincah, susah, programnya tidak Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Cornelis bisa jalan. Sebagai daerah agraris kita dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian sangat membutuhkan berbagai program ATR/BPN di Kabupaten Landak, Selasa (25/05/2021). Ia pemerintah bidang pertanahan. Oleh bertekad menyukseskan program yang telah dirancang karena itu kegiatan ini kita sambut dengan oleh Presiden Joko Widodo ini. “Kami dari Komisi II, mitra baik, sama-sama kita dengarkan dengan kerja Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN telah baik apa saja program pemerintah, melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita mengejar sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik target proyek strategis nasional yang dirancang oleh oleh masyarakat kita,” terangnya. Presiden ini bisa berjalan. Target kita tahun 2024 apa yang Adapun program pertanahan yang sedang dijalankan di ditargetkan itu bisa terwujud. Ketika pemerintahan Jokowi Kabupaten Landak, antara lain PTSL, pensertipikatan tanah ini berakhir tahun 2024, kita sudah bisa melihat bagaimana instansi pemerintah, hingga konsolidasi tanah. “Tanah penyertipikatan berjalan dengan baik,” ujarnya. merupakan salah satu aset yang penting bagi kita semua, Ia pun berharap agar target dan capaian harus dikelola secara aman tanpa persengketaan yang program PTSL bisa terus bertambah dari tahun mungkin saja terjadi. Prinsipnya pemerintah berupaya ke tahun. “Ini harapan, mudah-mudahan tahun untuk memberikan program-program yang semakin 2022 ini kami bisa memberi anggaran yang memudahkan masyarakat untuk memiliki aset,” tutur cukup untuk satu tahun, anggaran tahun Karolin. 2022 bisa menambah sertipikat baru untuk Berdasarkan data, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten masyarakat kita, khususnya Kabupaten Landak Landak, Saumurdin menyebutkan bahwa perkiraan tadi 50.000 bidang, mudah-mudahan tahun seluruh bidang tanah di Kabupaten Landak yakni 208.982 2022 bisa 100.000 bidang,” tegas Cornelis. bidang. Sementara itu, bidang tanah yang sudah terdaftar Turut mendukung langkah Kementerian ATR/ administrasi sebanyak 119.878 bidang, dan yang belum BPN dan Komisi II DPR RI, Bupati Landak, terdaftar 89.104 bidang. “Rinciannya yaitu Hak Milik Karolin Margret Natasa menyerukan Pemda sebanyak 116.483 bidang, Hak Guna Usaha 1.891 bidang, agar mengikuti program-program terkait Hak Guna Bangunan 795 bidang, Hak Pakai 671 bidang, Hak pertanahan. Ia meminta para Kepala Desa agar Pengelolaan 4 bidang, dan Hak Wakaf 34 bidang,” paparnya. (YS/SA/RH, 25 Mei 2021). 250 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Aparatur Desa Berperan Besar Sukseskan PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menggelar webinar dengan topik Peran Aparatur Desa dalam Mensukseskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kamis (27/05/2021). Acara ini mengundang beberapa narasumber yakni Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana dan Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dony Erwan. Suyus Windayana menjelaskan capaian pendaftaran tanah yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016-2020, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PTSL. Menurut Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Suyus Windayana, pengumpulan data fisik dan data yuridis Kualitas Data dan Pengembangan Sistem dilakukan oleh 1 (satu) tim untuk setiap desa/kelurahan lokasi objek PTSL. Untuk kegiatan pengumpulan data Pendaftaran Tanah yuridis, harus dikoordinasikan dengan pemerintah desa/ tercapai pendaftaran tanah sebesar 26% atau 34 juta bidang. kelurahan untuk dikumpulkan secara kolektif pada suatu Pada tahun 2021, pihak Kementerian ATR/BPN melakukan tempat yang telah ditetapkan di masing-masing desa/ perbaikan-perbaikan berdasarkan kinerja 4 tahun terkahir kelurahan. mulai dari perbaikan aturan dan cara kerja hingga kualitas Hal senada dipaparkan oleh Dony Erwan. Ia menjelaskan sumber daya manusia (SDM). “Banyak hal yang dapat bahwa PTSL Partisipasi Masyarakat (PTSL PM) akan dipelajari dari hasil perbaikan pendaftaran tanah 4 tahun melibatkan peran serta masyarakat, dalam hal ini terakhir, juga peran serta aparatur desa menjadi salah satu Puldatan (Pengumpul Data Pertanahan) untuk melakukan tonggak penyelesaian pendaftaran tanah di Indonesia,” pengumpulan data fisik dan data yuridis. “Keterlibatan tutur Suyus Windayana. masyarakat pada PTSL PM membuat masyarakat menjadi Menurut Suyus Windayana, pihaknya juga mempunyai lebih sadar akan pentingnya tenure security atau jaminan strategi baru terkait PTSL, yakni ingin menggabungkan kepemilikan,” tuturnya. Indonesia dengan metode Mendekat, Merapat dan Menurut Dony Erwan, peran pemerintah desa seperti Menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dimulai camat, lurah/kepala desa dalam PTSL yakni aktif dalam dari pendaftaran tanah di suatu desa, kemudian mendekat mengkoordinir masyarakatnya dan membantu dalam ke desa sebelahnya, lalu mulai masuk ranah kecamatan, penyediaan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan kabupaten/kota, provinsi dan diharapkan akan menyeluruh pemberkasan. Tak hanya itu, pemerintah desa juga menjadi di seluruh Indonesia. “Itulah mengapa aparatur desa ini penghubung antara aparat BPN dengan masyarakat serta harus dibekali dengan sarana seperti pengetahuan apa berperan langsung dalam menjadi Panitia Ajudikasi/ saja yang harus disiapkan untuk mendapatkan legalitas Puldatan. “PTSL memang sudah ada sejak tahun 2017, sertipikat tanah,” pungkasnya. namun kolaborasi tetap harus dilaksanakan supaya Berdasarkan amanat Pasal 18 Permen ATR/BPN Nomor 6 setiap tahun selalu ada perbaikan pada proses PTSL ini,” Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tambahnya. diharapkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat Lebih lanjut, Dony Erwan berharap bahwa hasil dari PTSL PM ini juga dapat dijadikan sebagai penetapan batas indikatif desa dan atau RT dalam pembuatan peta tematik desa. Ia menjelaskan bahwa jika data desa sudah lengkap maka akan terbentuk batas desa secara otomatis dan diharapkan batas indikatif ini didefinitifkan oleh pemerintah daerah. “Kami berharap jika batas indikatif desa ini menjadi batas definitif desa oleh PTSL PM,” tutup Dony Erwan. (AR/AF, 27 Mei 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 251

Kementerian ATR/BPN Dorong Peningkatkan Kualitas PPAT Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam secepat mungkin dan buat peraturan yang lebih mudah. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem mendorong dan menyukseskan program dari “Supaya kita bisa bersaing secara global, untuk itu kita Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan siapkan SDM, serta buat peraturan menjadi lebih mudah. Pendaftaran Tanah Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dirasa begitu Apalagi target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap- penting. Untuk itu peningkatan kualitas dari seorang red) makin banyak yang mana semua bidang tanah akan PPAT untuk membuat akta tanah secara profesional dan kita daftarkan,” imbuh Dirjen PHPT. berintegritas menjadi salah satu perhatian dari Kementerian Suyus Windayana juga mengungkapkan bahwa Peran PPAT ATR/BPN. dalam melawan mafia tanah juga sangat diperlukan. Ia Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) melanjutkan, jika ada oknum PPAT yang bermain dengan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus mafia tanah maka akan segera diberhentikan, karena kita Windayana saat memberikan arahan dalam acara menerapkan kode etik untuk dijalankan bersama-sama. Jika Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang I Tahun 2021 yang ada yang melanggar akan berdampak kurang baik kepada diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak Kementerian ATR/BPN karena PPAT merupakan bagian dari dan Pendaftaran Tanah di Hotel Royal Kuningan, Jakarta trusted society. (02/06/2021). Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IPPAT, Hapendi Suyus Windayana mengatakan dalam peningkatan kualitas Harahap menuturkan berterima kasih kepada Kementerian PPAT akan direncanakan secara rutin 3 tahun sekali. Sebagai ATR/BPN yang telah mendorong, mendukung serta mitra Kementerian ATR/BPN, PPAT dirasa perlu mendapatkan membina PPAT. “PP IPPAT dalam berupaya meningkatkan peningkatan kualitas dalam membuat produk pertanahan. kualitas PPAT yang memiliki tujuan, tugas dan tanggung “Kita akan mendata, banyak sekali kebutuhan aturan jawab selaku membuat akta pertanahan dan kami sedang terutama di era globalisasi, persaingan dengan negara lain membuat buku panduan, dengan ini kami berharap kita membutuhkan peraturan yang adaptif, jadi kita akan peningkatan kualitas PPAT dapat terwujud,” tuturnya. melakukan peningkatan kualitas pada PPAT,” ujarnya. Selain dihadiri oleh Dirjen PHPT, turut hadir juga Sesditjen Era perkembangan teknologi harus mengubah tata cara dan PHPT Kementerian ATR/BPN, Suwito; Direktur Pengaturan sistem bekerja. Suyus Windayana menuturkan jika sistem Tanah Komunal, Hubungan Hukum dan PPAT, Musriadi serta elektronik akan banyak digunakan maka dari itu adaptasi jajaran pengurus PP IPPAT. (JR/RZ, 02 Juni 2021). 252 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Mudahnya Proses PTSL Menarik Minat Masyarakat Sertipikasi Tanahnya Tidak pernah terbayang Ia juga berpesan kepada masyarakat penerima sertipikat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan di benak Suyono (40) untuk bisa menjaga dengan baik sertipikatnya dan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem dan Nining (36) untuk mempergunakannya dengan penuh pertimbangan. “Tanah mendapatkan sertipikat ini memiliki fungsi sosial, bisa dikembangkan, mempunyai Pendaftaran Tanah tanahnya dengan mudah. Tahun kekuatan akses terhadap kapital, namun juga harus 2021 ini desa tempat mereka diperhitungkan dengan matang,” tambahnya. tinggal menjadi lokasi Pendaftaran Sertipikat yang diterima oleh Suyono dan Nining ini Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), merupakan bagian dari target PTSL Kantor Pertanahan sehingga kemudahan itu dapat Kabupaten Jember tahun 2021. Kepala Kantor Wilayah BPN mereka rasakan. Provinsi Jawa Timur “Kalau tidak ada PTSL mungkin Mengatakan bahwa pada tahun ini Kantor Pertanahan saya tidak minat daftar tanah,” Kabupaten Jember mendapatkan target PTSL 94.000 ujar Suyono seusai menerima bidang, bagian dari 1.820.000 target PTSL Provinsi Jawa sertipikat tanah yang dilaksanakan Timur. “Kami melaksanakan PTSL dengan skema Trijuang, pada kegiatan Sosialisasi Program membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dan juga Strategis Nasional Kementerian masyarakat,” ujarnya. (WN/AM, 08 Juni 2021). ATR/BPN di Jember, Selasa (08/06/2021). Suyono juga bercerita bahwa program ini sangat membantu masyarakat.“Saya tidak perlu jauh datang ke BPN, sudah ada pokmas (kelompok masyarakat-red) di desa yang bantu,” ujarnya. Senada dengan Suyono, Nining yang menerima sertipikat atas sawahnya juga menceritakan kemudahan PTSL dan mengajak untuk tidak ragu dengan PTSL. “Tidak seperti yang dibilang orang-orang, daftar tanah mahal, ruwet, ikut aja PTSL,” ujar Nining. Pada saat menjadi narasumber sosialisasi, Arif Wibowo Anggota Komisi II DPR RI, menyampaikan bahwa PTSL ini adalah upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat. Pihaknya sangat mendukung program ini. “Sesuai kapasitas kami, bersama jejaring kami akan memperkuat, mendorong, dan mendukung program ini dengan serius,” ujar Arif Wibowo. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 253

Serahkan Sertipikat Hak Pakai, Wamen ATR/Waka BPN Sampaikan Pentingnya Kerja Sama Lintas Sektor Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Masih dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil 12.000, yang mana untuk Kabupaten Sarolangun sendiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala ada 650 Kepala Keluarga atau 2.605 orang yang tersebar Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ di 6 Kecamatan. Di mana di beberapa desa yang sudah Waka BPN) ke Provinsi Jambi, Surya Tjandra menyesuaikan diri di masyarakat sekitar lebih kurang 50 melakukan kunjungan ke kantor Pemerintah Daerah persen. Kabupaten Sarolangun. Dalam kunjungan ini, Wamen ATR/ Lebih lanjut, Cek Endra mengatakan bahwa Pemerintah Waka BPN juga berkesempatan melakukan penyerahan 12 Sarolangun sendiri sangat aktif membantu SAD yang Sertipikat Hak Pakai kepada Bupati Kabupaten Sarolangun terdapat di Provinsi Jambi. “Pemkab sudah melakukan di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Kamis (10/06/2021). beberapa hal baik dalam rangka membantu seperti Kunjungan ini merupakan tindak lanjut penyelesaian memfasilitasi pendidikan, memberikan bantuan sosial persoalan yang sebelumnya didahului dengan peninjauan sampai beasiswa bagi SAD,” jelasnya. langsung ke masyarakat Orang Rimba di Kabupaten “Tentunya untuk realisasi mengatasi persoalan SAD, kami Soralangun, Provinsi Jambi. tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu dukungan, bantuan Turut hadir bersama Wamen ATR/Waka BPN, yaitu Direktur dan peran serta dari pemerintah pusat sangat kami Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel butuhkan. Saya sangat berharap kehadiran Bapak Wamen Adityajaya; Kasubdit Penanganan Konflik Kelompok di Kabupaten Sarolangun ini mampu memberikan solusi Masyarakat dan Tanah Ulayat, Sitti Hafsiah; Plh. Kepala terkait permasalahan yang selalu muncul, sehingga bisa Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Ismed Syah Alam; memajukan Provinsi Jambi,” tambah Cek Endra. Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga; Deputi Menanggapi hal tersebut, Wamen ATR/Waka BPN, Surya KSP, Abetnego Tarigan serta Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Tjandra mengatakan masih mencari dan memahami Fernando Sinaga. terlebih dahulu duduk masalah. “Saat ini kami masih Menurut laporan Bupati Kabupaten Sarolangun, Cek Endra, mencari informasi soal apa yang dihadapi oleh masyarakat populasi Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi dari data ada orang Rimba Hitam Hulu, kita juga sedang mencari potensi 254 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

dan peluang-peluang apa yang kita bisa berikan,” ungkap Daerah untuk mewujudkannya. Kita harap di rencana Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Surya Tjandra. pembangunan akan ada major project di Provinsi Jambi,” Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Setelah melakukan peninjauan ke masyarakat orang Rimba katanya. Hitam Hulu, Surya Tjandra tertarik untuk mendorong Untuk itu, Wamen ATR/Waka BPN pun mengajak semua Pendaftaran Tanah adanya Major Project sesuai dengan harapan Bupati untuk pihak dengan kesempatan yang ada untuk sama-sama memajukan tidak hanya Kabupaten Sarolangun tapi juga bekerja dan belajar. Masih banyak potensi di wilayah Jambi Provinsi Jambi secara keseluruhan. “Kita akan berdiskusi yang bisa dikembangkan dan dibangun untuk mendorong bersama apa yang kita bisa bantu, yang pasti ini butuh kerja Jambi lebih maju lagi khususnya masyarakat orang Rimba sama kita semua, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Hitam Hulu yang butuh perhatian khusus. (RE/RS, 10 Juni 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 255

Antisipasi Pentingnya Legalitas Tanah, PTSL Hadir di Tengah Masyarakat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Tidak hanya masyarakat di Indonesia Bagian Barat, Manfaat sertipikasi tanah untuk masyarakat ini dipahami Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Bustam (46) warga Kabupaten Konawe Selatan betul oleh anggota Komisi II DPR RI Hugua. Ia berkata bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara juga merasakan dirinya mendukung program tersebut dengan menjalankan Pendaftaran Tanah kemudahan program Pendaftaran Tanah fungsinya sebagai anggota DPR RI yang mempunyai fungsi Sistematis Lengkap (PTSL). Ia dan sembilan orang warga legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. “Akan Konawe Selatan mendapatkan sertipikat hak atas tanah kami perjuangkan dari Senayan,” tegasnya. hasil program PTSL tahun 2021 di Aula Wonua Monapa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan La Sabtu (12/06/2021). Ode Muhammad Ruslan Emba pada kesempatan ini juga Sertipikat tanah diserahkan langsung oleh Anggota Komisi meminta bantuan masyarakat dan pemangku kepentingan II DPR RI Hagua. Tidak sendiri, mantan Bupati Wakatobi ini terkait untuk menyukseskan PTSL. “Kami mohon kerja didampingi Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran samanya, sehingga kendala dapat kita atasi bersama,” Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Amrullah; ujarnya. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Sebelum pembagian sertipikat, Kepala Bidang Penetapan Sulawesi Tenggara Ahmad Iswadi; serta Kepala Kantor Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan La Ode Muhammad Tenggara Amrullah, berpesan kepada penerima seripikat Ruslan Emba. untuk menjaga tanahnya. “Jaga baik-baik sertipikat “Jarak desa tempat tinggal saya dengan Kantor BPN 45 km, tanahnya, jaga juga batas-batas tanahnya,” ujarnya. tidak terpikir sebelum-sebelumnya untuk datang daftar Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi tanah, karena jauh, dan selama ini tidak ada masalah tanah” Sulawesi Tenggara Ahmad Iswadi menyampaikan sertipikat ujar Bustami usai menerima sertipikat tanah. yang diserahkan pada hari ini adalah bagian dari target Ia juga mengatakan bahwa masyarakat di desanya sangat PTSL Tahun 2021 Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. antusias dengan program ini karena persyaratannya tidak “Tahun ini Sulawesi Tenggara mendapat target SHAT 40.000, berbelit-belit. “Diminta siapkan (bukti-red) jual beli, waris, PBT 77.118, Target K4 133.642, sedangkan Konawe Selatan dapat tanahnya dari siapa, PBB dan harus tidak sengketa,” sendiri mendapat target SHAT sebesar 2.353, PBT sebesar jelasnya. 4.620 dan K4-nya 2.200 bidang,” ujarnya. (WN/JR, 12 Juni 2021). 256 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PTSL di Kota Banjarmasin, Beri Kepastian Hukum yang Kuat Bagi Masyarakat Manfaat Program Pendaftaran Tanah Sistematis rumahnya dan meminta data terkait tanah yang ia Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Lengkap (PTSL) oleh Kementerian Agraria miliki. Setelah memastikan jika pendaftaran tanah untuk Kualitas Data dan Pengembangan Sistem dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibuatkan sertipikat ini benar, akhirnya ia setuju dan jadilah (ATR/BPN) kembali dirasakan oleh masyarakat sertipikat tanah miliknya. Pendaftaran Tanah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seperti yang dialami Menurut Jiki Maskani, proses pendaftaran tanahnya cepat, oleh Slamet Pujiono dan Jiki Maskani, yang menerima mudah serta tidak keluar biaya. Ia berkata bahwa sertipikat sertipikat tanah melalui program PTSL tahun 2021 pada tanahnya akan menjadi jaminan di bank untuk tambahan acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/ modal usaha. “Terima kasih kepada bapak Jokowi dan BPN, bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin pada Sabtu rekan-rekan BPN yang sudah menjadikan sertipikat saya, (12/06/2021). terima kasih semuanya,” tutur pria 39 tahun tersebut. Cerita datang dari Slamet Pujiono. Pria yang sehari-hari Jiki Maskani dan Slamet Pujiono adalah 2 dari 10 penerima menawarkan jasa instalasi kelistrikan antar rumah ini sertipikat tanah hasil PTSL tahun 2021 yang hadir langsung mendapatkan sertipikat tanah miliknya melalui PTSL hanya pada acara sosialisasi program strategis Kementerian ATR/ dalam kurun waktu 2-3 bulan. Ia mengaku bahwa ada BPN. Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Staf pihak RT setempat yang mengkoordinir untuk pengurusan Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, sertipikat atas aset yang telah ia miliki selama 6 tahun Teuku Taufiqulhadi; Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy tersebut. “Tidak mengeluarkan biaya, cepat dan murah,” Karsayuda; dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan terangnya sambil tersenyum ketika ditanya bagaimana Selatan, Roy Rizali. proses pengurusan sertipikat tanahnya. Menurut data Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan Untuk saat ini, pria 43 tahun ini mengaku bahwa aset seluas Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan 229 m2 ini khusus hanya untuk hunian tempat tinggalnya Selatan pada tahun 2020 telah berhasil mendaftarkan saja. Tentunya dengan adanya sertipikat tanah, membuat sebanyak 100.134 bidang tanah danTahun 2021 ini targetnya kepemilikan aset tanah Slamet Pujiono semakin kuat di sebanyak 40.000 bidang tanah. Sementara untuk di Kota mata hukum. “Terima kasih untuk banyak pihak yang sudah Banjarmasin, pada tahun 2020 berhasil mendaftarkan tanah membantu sehingga sertipikat tanah saya cepat selesai,” sebanyak 3.122 bidang tanah dan Tahun 2021 ini targetnya terangnya. sebanyak 3.050 bidang. Pendaftaran tanah amat penting Hal serupa dirasakan oleh Jiki Maskani. Pria yang sehari- dilakukan, tak hanya bukti sebuah sertipikat tanah semata, hari berdagang makanan di malam hari ini awalnya sedikit namun erat kaitannya dengan rasa aman karena kepastian tak percaya ketika ada petugas BPN yang mengunjungi hukum yang kuat. (AR/LS, 12 Juni 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 257

Sosialisasi Program Strategis di Kabupaten Brebes, Komisi II DPR RI Dukung Penuh Program PTSL Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Tanah Sistematis Lengkap) ini diciptakan pemerintah untuk Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum hak atas menggelar kegiatan Sosialisasi Program tanah. DPR menganggarkan ke Kementerian ATR/BPN Pendaftaran Tanah Strategis, setelah sebelumnya dilaksanakan di untuk memberikan sertipikat gratis kepada masyarakat,” beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan protokol tegas Agung Widyantoro. kesehatan yang ketat, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun Hotel Grand Dian, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Sari pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa PTSL Kamis (17/06/2021) dan dihadiri oleh 100 orang peserta. sudah ada sejak tahun 2017. Di Jawa Tengah sendiri terdapat total 21 juta bidang tanah, dan sebanyak 14 juta bidang Sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas kerja keras yang telah dilakukan untuk kesejahteraan rakyat khususnya di Kabupaten Brebes. “Kami paham betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Warga masyarakat perlu diberi kepastian hukum, wujudnya adalah pembuktian secara legal formal yaitu sertipikat tanah,” ujarnya. Untuk melaksanakan program strategis nasional, Komisi II DPR RI mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dari segi regulasi dan anggaran. “PTSL (Pendaftaran 258 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

tanah sudah disertipikatkan. “Untuk tahun ini target 2 juta, jadi masih ada 5 juta bidang tanah, apabila ada anggaran untuk 2,5 juta bidang per tahun, tahun 2024 seluruh bidang di Jawa Tengah telah terdaftar,” terangnya. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo mengungkapkan latar belakang adanya PTSL ini adalah sebagai bentuk kehadiran negara. “Karena luas tanah tetap, kebutuhan akan tanah semakin meningkat, penduduk semakin bertambah, kemudian adanya ketimpangan struktur seperti penguasaan tanah, pemilikan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal tersebut yang melatarbelakangi program strategis nasional PTSL ini ada,” terangnya. tuturnya. Selain sosialisasi program strategis, pada kegiatan ini juga Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Dalam laporannya, Kepala Bagian Informasi Publik diserahkan 10 sertipikat tanah hasil program strategis Kualitas Data dan Pengembangan Sistem dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat nasional tahun 2021 kepada warga masyarakat Kabupaten Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan menjelaskan terkait Brebes dengan latar belakang pekerjaan petani, buruh, Pendaftaran Tanah program Kementerian yang menjadi prioritas pemerintah. wiraswasta, dan kepala desa. Sertipikat tanah diserahkan “Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN terus langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro, berupaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa melalui pemberian aset reforma, yakni legalisasi aset melalui Tengah, Embun Sari; Kepala Bagian Informasi Publik program PTSL. Seperti diketahui, sertipikat tanah dapat dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat mendorong kesejahteraan masyarakat. Harapannya dengan Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan; dan Kepala Kantor adanya Reforma Agraria ini, masyarakat dapat merasakan Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo. (FM/RZ, manfaat atas kepemilikan tanah yang diberdayakan,” 17 Juni 2021) . KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 259

PTSL Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Brebes Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Program Pendaftaran Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Tanah Sistematis Lengkap Pendaftaran Tanah (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Seperti di Kabupaten Brebes, daerah yang terkenal dengan bawang merah dan telur asin, PTSL sangat bermanfaat karena memudahkan masyarakat untuk memiliki bukti sah kepemilikan tanahnya. Hal demikian dirasakan sepuluh Salah satu penerima sertipikat, Toisah (55) seorang buruh orang masyarakat Brebes ketika tani datang dari Desa Kendawa, Kecamatan Jatibarang, menerima sertipikat tanah yang Kabupaten Brebes. Toisah terlihat sangat senang begitu diserahkan langsung oleh Anggota mendapatkan sertipikat tanah. “Saya merasa senang Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro mendapatkan sertipikat tanah, sertipikat akan disimpan, dalam kegiatan Sosialisasi Program sebagai pegangan kalau ada apa-apa,” ujarnya usai Strategis Kementerian ATR/BPN di menerima sertipikat. Hotel Grand Dian, Kabupaten Brebes, Kamis (17/06/2021). Tidak hanya Agung Widyantoro, turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Embun Sari; Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo. 260 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Senada dengan Toisah, Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan kegembiraan juga dirasakan oleh Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Ipan Sutarno (44) warga Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Pendaftaran Tanah Kabupaten Brebes. Ia merasa dengan adanya PTSL proses pendaftaran tanah menjadi lebih mudah, cepat, dan murah.“Terima kasih untuk pemerintah karena dengan adanya pembuatan sertipikat massal ini biayanya jadi lebih murah, kalau mandiri kan jauh lebih mahal,” kata pria yang berprofesi sebagai wirausaha salon dan rias pengantin ini. Tak hanya masyarakat biasa, Rudi Widyantoro memastikan akan terus memperjuangkan Hartono (45) selaku Kepala Desa tanah di Kabupaten Brebes untuk kesejahteraan masyarakat. Karanglo, Kecamatan Jatibarang, “Sebagai pengawas kinerja pemerintahan saya akan terus Kabupaten Brebes turut serta mensosialisasikan, sadumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi mendaftarkan tanahnya pada pati, walau hanya sejengkal tanah akan saya perjuangkan program PTSL. Ia menceritakan, dengan bertaruh nyawa. Karena mereka berharap dengan proses mendapatkan sertipikat sekitar 2 bulan. Selain tanah pertanian mereka, mereka bisa menyekolahkan anak berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan Kantor dan menyejahterakan kehidupan mereka,” tegasnya. (FM/ Pertanahan Kabupaten Brebes, Rudi Hartono berharap RZ, 17 Juni 2021). pelayanan administrasi PTSL di desanya semakin baik. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Harapan untuk pemerintah, penataan administratif pertanahan yang terdata di desa kami,” tuturnya. Sebagai wakil rakyat untuk Kabupaten Brebes, Agung KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 261

Bersama PPAT, Kementerian ATR/BPN Bekerja Sama Tingkatkan Kualitas Layanan Pertanahan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Dalam memberikan pelayanan kepada menurut Dirjen PHPT, dapat membantu kerja Kementerian Kualitas Data dan Pengembangan Sistem masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata ATR/BPN dalam mendaftarkan seluruh tanah di Republik Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Indonesia. Baginya ini menjadi sangat penting karena di Pendaftaran Tanah bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Akta negara-negara seperti Kirgistan dan Macedonia, akta-akta Tanah (PPAT). Guna meningkatkan kerja sama antara pertanahan di sana mayoritas dibuat oleh PPAT. Melihat kedua pihak tersebut, Kementerian ATR/BPN, melalui praktik kegiatan di kedua negara tersebut, Dirjen PHPT Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) berpendapat bahwa PPAT dapat membantu Kementerian menyelenggarakan webinar. Webinar ini diikuti oleh para ATR/BPN dalam melakukan perbaikan layanan pertanahan PPAT, jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi (Kanwil) serta di Indonesia. jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Kantah). Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana menyampaikan bahwa perlu dilakukan percepatan proses pendaftaran tanah yang sedang dilakukan saat ini. Selain untuk legalisasi aset, hal ini disebabkan karena Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dari negara- negara tetangga di region ASEAN. “Dampaknya adalah pelibatan PPAT dalam pengumpulan data-data yuridis karena secara pendidikan, saya yakin para PPAT punya keahlian bagaimana data-data tersebut dikumpulkan,” ujar Dirjen PHPT saat membuka webinar, Selasa (22/6/2021). Pengetahuan yang dimiliki oleh para PPAT, 262 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Terkait layanan pertanahan, Undang- Ketua IPPAT, Hapendi Harahap mengucapkan terima kasih Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang atas terselenggaranya webinar pada hari ini. “Semoga Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Cipta Kerja (UUCK) telah mengamanatkan kegiatan webinar kali ini dapat memberikan manfaat bagi bahwa akta dapat dibuat secara elektronik. Kementerian ATR/BPN maupun IPPAT karena kita bersama- Pendaftaran Tanah Suyus Windayana mengatakan bahwa sama memberikan layanan kepada pemerintah,” katanya. diskusi terkait hal tersebut masih sangat Webinar ini menghadirkan tiga narasumber yakni Direktur terbuka. “Dalam UU ITE, disebutkan Pengaturan Tanah Komunal dan Tanah Kelembagaan dan akta tidak bisa dibuat secara elekronik Pejabat Pembuat Akta Tanah, Musriadi; Wakil Ketua I Dewan sementara menurut UUCK sebaliknya. Pakar Kajian Strategis dan Kebijakan Publik, Darmin Ginting; Namun, tujuan dari dibuatnya akta secara serta Ketua Bidang Pelatihan Teknis dan Hukum, Taufan elektronik adalah untuk memberikan Riyanto. (RH/RK, 22 Juni 2021). kemudahan layanan,” ungkap Suyus Windayana. Menutup sambutannya, Dirjen PHPT berharap para PPAT juga melakukan perubahan-perubahan yang saat ini sedang dilakukan. “Saya berterima kasih kepada PPAT dalam mendukung perubahan pada layanan Hak Tanggungan sehingga bisa berjalan dengan cukup baik,” kata Dirjen PHPT. Kepala PPSDM, Deni Santo menuturkan bahwa dalam menunjang layanan pertanahan, kualitas para PPAT juga perlu ditingkatkan. Ia menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, yang menginstruksikan kepada PPSDM untuk meningkatkan kualitas para jajaran Kementerian ATR/BPN, maupun mitra Kementerian ATR/BPN. “Tujuannya ada kesamaan persepsi dalam memahami kebijakan dan melakukan tahapan- tahapan kegiatan sehingga output dan outcome seusai dengan yang diinginkan,” ujar Kepala PPSDM. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 263

Implementasi PP 18/2021, PPAT Diminta terus Pastikan Perkembangan Terkait Pendaftaran Tanah Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan pendaftaran seluruh bidang Kualitas Data dan Pengembangan Sistem tanah di Indonesia. Pesatnya perkembangan layanan Pendaftaran Tanah pertanahan di atas membuat Kementerian ATR/BPN dan PPAT untuk terus bekerja sama demi senantiasa mewujudkan pelayanan pertanahan yang baik. Seperti yang dipaparkan oleh Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Musriadi pada webinar Sinergi Kementerian ATR/BPN dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dalam Peningkatan Pelayanan Pertanahan pada Selasa (22/06/2021). Sebagai mitra Kementerian Agraria dan Tata Musriadi berkata bahwa sejak Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tahun 1961, Indonesia telah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) punya bagian melakukan pendaftaran tanah penting dalam jalannya proses pendaftaran dan puncaknya pada kurun waktu 2016-2020 telah terdaftar tanah. Sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN telah 34 juta bidang tanah melalui program PTSL yang masif. melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Menurutnya, inilah yang menjadi ruang untuk PPAT dalam (PTSL), salah satu program revolusioner demi mempercepat proses pemeliharaan data. “Pekerjaan PPAT sangat banyak sekali dan tentunya jika tak didukung teknologi informasi maka pelayanan pertanahan akan berjalan lambat, semoga PPAT bisa mengikuti perkembangan ini,” tuturnya. 264 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tak hanya PTSL, hadirnya UU Nomor 11 Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) Kualitas Data dan Pengembangan Sistem juga membawa kebijakan baru dalam pendaftaran tanah. Seperti pada PP Nomor Pendaftaran Tanah 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan akta sebagai bukti. “PPAT mempunyai peran strategis dalam Pendaftaran Tanah. Menurut Musriadi, membuat peralihan hak untuk sumber yuridis pendaftaran salah satunya percepatan jangka waktu tanah,” ungkapnya. pengumuman pendaftaran tanah secara Peran penting PPAT tersebut membuat PPAT harus sistematis, yaitu 14 hari kalender. Tak hanya profesional dalam menjalankan tugas, dituntut cermat dan itu, di dalam PP tersebut juga mengatur teliti serta memperhatikan prosedur yang benar sesuai pendaftaran Hak pada Ruang Atas Tanah/ ketentuan yang berlaku, peraturan jabatan PPAT dan kode Ruang Bawah Tanah; Pendaftaran Hak Atas etik yang ada. “Untuk mendorong program pendaftaran Tanah Reklamasi; Pendaftaran Tanah di tanah, sudah seharusnya PPAT terus bersinergi dengan Wilayah Perairan; Pendaftaran Hak Milik Kantor Pertanahan secara nasional, semoga apa yang kita Atas Satuan Rumah Susun; Penetapan lakukan hari ini menjadi satu hal untuk mendukung itu,” Hak Pengelolaan untuk Tanah Ulayat; dan tuturnya. Kepastian Hukum Bukti Hak Lama. Webinar yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Lebih lanjut, seperti yang tertuang pada Pasal 147 UUCK Daya Manusia (PPSDM) ini dibuka oleh Direktur Jenderal yakni tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana. rumah susun, hak pengelolaan dan hak tanggungan, Acara ini diikuti oleh kurang lebih 1.000 peserta yang terdiri termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen dari para PPAT, jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi (Kanwil) lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk serta jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Kantah). elektronik. Menurut Musriadi, berdasarkan pasal tersebut, (AR/RK, 22 Juni 2021). Tanda Bukti Hak, Sertipikat, SK Menteri termasuk juga Akta PPAT dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. “Karena kemajuan teknologi dan didukung aturan yang baru, tolong rekan PPAT nanti periksa pasal 147 UUCK ini karena memunculkan peraturan menteri terkait HPL dan HAT ini. Ke depannya, peralihan HAT akan melibatkan PPAT dalam proses pelaksanaannya,” ujarnya. Hal serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pakar Pengurus Pusat IPPAT, Darwin Ginting. Ia berkata bahwa PPAT sebagai mitra Kementerian ATR/BPN harus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menjalankan tugas. Kedudukan PPAT dalam mendukung pendaftaran tanah yakni PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian pendaftaran tanah yakni membuat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 265

TSL dan Reforma Agraria, Strategi Kementerian ATR/BPN Selesaikan Konflik Agraria pelaksanaan putusan pengadilan; tanah ulayat; ganti rugi tanah ex partikelir; tanah objek landreform dan pengadaan tanah. Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Menurut Andi Tenrisau, Kualitas Data dan Pengembangan Sistem dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan semua Pendaftaran Tanah konflik agraria berpusat pada 4 hal yakni kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah; ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak efektif dan efisien, berhasil guna dan berdaya guna; serta tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Melihat hal di atas, Andi Tenrisau berkata bahwa Kementerian ATR/BPN menjalankan strategi penyelesaian sumber daya Penyelesaian konflik agraria tengah menjadi salah agraria dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) berupa satu fokus prioritas pemerintah. Memahami arah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kebijakan pengelolaan sumber daya agraria yakni program percepatan pendaftaran di seluruh wilayah dan tipologi konflik agraria akan memudahkan Indonesia. Target renstra tersebut adalah pada tahun penyusunan kerangka strategi penyelesaian konflik 2024 nanti semua bidang tanah di seluruh Indonesia agraria. Seperti yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal akan terdaftar. “Kalau pendaftaran tanah sudah lengkap, Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah akan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenrisau dalam dijamin Negara,” pungkasnya. Webinar Nasional Seri III, Dies Natalis Universitas Nusa Bangsa ke-34 dengan tema UU Cipta Kerja dalam Kerangka Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga menjalankan Penyelesaian Konflik Agraria pada Rabu (23/06/2021). program Reforma Agraria sebagai percepatan penyelesaian Andi Tenrisau menjelaskan bahwa menurut TAP MPR IX/ konflik agraria. Menurut Dirjen Penataan Agraria, berbagai MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan akar masalah seperti ketidakpastian hukum, gini rasio atau Sumber Daya Alam, pengelolaan sumber daya agraria yang ketidakadilan serta pemanfaatan tanah yang tidak efektif berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan dapat diatasi melalui penataan aset dan penataan akses kualitas lingkungan, ketimpangan struktur Penguasaan, melalui redistribusi tanah. Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta menimbulkan berbagai konflik. Sehingga, pembaruan Selain itu, implementasi UUCK dan peraturan pelaksanannya agraria yang ada mencakup proses penataan kembali juga berperan penting dalam percepatan penyelesaian P4T demi tercapainya kepastian hukum serta keadilan konflik agraria. Seperti pada PP Nomor 43 Tahun 2021 bagi seluruh rakyat Indonesia. “UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang tentang Cipta Kerja (UUCK) hadir dalam rangka harmonisasi dengan Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah beberapa Undang-Undang, salah satunya terdapat klaster dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Tata Ruang dan Pertanahan,” tutur Andi Tenrisau. Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Mengenal Tipologi Konflik Agraria, Andi Tenrisau berkata Tanah. “Seperti pada PP Nomor 18 Tahun 2021, masalah bahwa tipologi konflik agraria terbagi menjadi 8 tipologi keterbatasan tanah akan dilakukan redistribusi tanah konflik yakni mulai dari letak/batas bidang tanah; penetapan dan manfaat melalui penguatan Hak Pengelolaan (HPL), hak/pendaftaran tanah; penguasaan kepemilikan tanah; harapannya dengan melakukan ini konflik agraria dapat diperbaiki,” tutupnya. (AR/YS, 23 Juni 2021). 266 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Ponorogo, Komisi II DPR RI Apresiasi PTSL Kementerian Agraria segera menjadi Kabupaten lengkap,” tuturnya. Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan dan Tata Ruang/ Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono mengucapkan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Badan Pertanahan terima kasih karena berkat salah satu program strategis Nasional (ATR/BPN) Kementerian ATR/BPN yaitu PTSL ini harapan masyarakat Pendaftaran Tanah menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten Ponorogo bisa tercapai. Menurutnya, PTSL ini program strategis Kementerian mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. “Kerja ATR/BPN dengan tema sama kita dengan teman-teman dari Kantah Kabupaten Pendaftaran Tanah Sistematis Ponorogo ini bagus sekali. Kami mewakili masyarakat Lengkap (PTSL) yang bertempat Kabupaten Ponorogo memberikan apresiasi, semoga lebih di Hotel Amaris Ponorogo, Jawa sukses lagi,” tuturnya. Timur. Acara yang berlangsung Senada, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar pada Jumat (25/06/2021) ini juga berterima kasih atas hubungan baik Pemerintah dihadiri oleh Anggota Komisi Kabupaten Ponorogo dengan Kantah Kabupaten Ponorogo II Dewan Perwakilan Rakyat yang patut dijadikan contoh. Ia berharap ke depannya baik Republik Indonesia (DPR RI), Ali Kabupaten Ponorogo maupun Provinsi Jawa Timur untuk Mufthi; Sekretaris Direktorat mengalami paripurna yakni paripurna spasial, paripurna Jenderal Penataan Agraria, tekstual, paripurna ruang, paripurna penggunaan tanah Awaludin; Kepala Kantor dan paripurna nilai. 5 hal tersebut menjelaskan indikator Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi mulai dari kesesuaian bidang tanah seperti letak, ukuran Jawa Timur, Jonahar; Sekretaris dan batas hingga penggunaan yang sesuai dengan tata Daerah Kabupaten Ponorogo, ruang. “Jika Indonesia sudah mencapai 5 paripurna ini maka Agus Pramono dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dapat dipastikan tidak ada sengketa, sengketa mungkin Ponorogo, Tuti Agustiningsih. Acara ini juga menjalankan hanya terjadi antar keluarga, pemalusan tanah juga tidak protokol kesehatan yang ketat yakni peserta diwajibkan ada, mudah-mudahan kita bisa jadi negara yang besar,” melakukan tes usap di tempat, memakai masker, mencuci pungkasnya. tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga Pada acara ini, juga berlangsung penyerahan sertipikat jarak. tanah sejumlah 10 peserta hasil program PTSL di Kabupaten Anggota Komisi II DPR RI, Ali Mufthi berkata bahwa PTSL Ponorogo. Diantaranya terdapat dua sertipikat Hak Pakai sebagai sebuah metode penyelesaian sertipikasi tanah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sertipikat tanah ini demi kepastian hukum. Ia berpendapat bahwa kata diberikan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ali sistematis di padanan nama PTSL berarti terencana, terukur Mufthi; Sesditjen Penataan Agraria, Awaludin; dan Kepala dan memenuhi kaidah-kaidah sehingga program PTSL Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar. (AR/AM, 25 Juni 2021). dapat diukur dengan input, output dan outcome yang jelas. Sehingga Ia berharap bahwa proses yang ada agar berjalan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Di lain sisi, Ali Mufthi sering mendengar terkait banyaknya aset daerah yang belum tersertipikasi. “Alhamdulillah BPN Ponorogo menfasilitasi ini sehingga Pemerintah Ponorogo mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni,” terangnya. Sesditjen Penataan Agraria, Awaludin berkata bahwa Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan produk PTSL sebanyak 5,4 juta pada Tahun 2017, sebanyak 9,3 juta pada Tahun 2018 dan sebanyak 11,2 juta pada Tahun 2019. Pada tahun 2020 terealisasi 6,8 juta bidang meski di tengah pandemi Covid-19. Untuk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 kemarin telah berhasil mendaftarkan sebanyak 714.605 bidang tanah. Tahun 2021 ini targetnya di Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.850.300 bidang tanah. Sementara untuk di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 berhasil mendaftarkan tanah rakyat sebanyak 35.000 bidang tanah. Tahun 2021 ini targetnya di Kab. Ponorogo pun meningkat menjadi 52.500 bidang. “Semoga Kabupaten Ponorogo KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 267

Cerita Sukses PTSL di Kabupaten Ponorogo, Lebih dari Persoalan Kepastian Hukum Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo bersama lain, saya harap semua warganya bisa ikut mengurus,” Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pemerintah Kabupaten Ponorogo tengah tambahnya. gencar menjalankan program Pendaftaran Cerita lain datang dari Wina, wanita 35 tahun pemilik usaha Pendaftaran Tanah Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Antusiasme produk bakery dan produk oleh-oleh khas Ponorogo serta yang tinggi dari masyarakat membuat PTSL di Kabupaten cukup aktif bergerak di pergerakan sektor Usaha Kecil Ponorogo terbilang sukses dan banyak masyarakat yang Menengah (UKM). Ia mendaftarkan aset tanah yang telah akhirnya menerima sertipikat tanah bagi aset mereka. dimiliki sejak tahun 2014 seluas 280 m2. “Pendaftarannya Seperti yang dialami oleh Katenu Adi Santoso (41) dan Wina mudah, apalagi sebelumnya berkas saya sudah lengkap, (35). jadi saya tinggal menunggu pengukuran. Biayanya pun Katenu Adi Santoso dan Wina adalah 2 dari 10 penerima murah,” tuturnya. sertipikat tanah hasil PTSL yang hadir langsung pada acara Ketika ditanya perihal rencana asetnya untuk masa Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN pada mendatang, Wina berencana ingin mendirikan balai Jumat (25/06/2021) di Amaris Hotel Ponorogo. Berdasarkan pelatihan kerja di atas asetnya tersebut. Berbekal data PTSL di Kabupaten Ponorogo dan Provinsi Jawa kemampuan baking dan marketing, Ia mengaku bahwa Timur (Jatim), pada tahun 2020 kemarin Provinsi Jatim sering diminta menjadi mentor untuk pelatihan. Itulah telah berhasil mendaftarkan sebanyak 714.605 bidang mengapa Ia berencana mendirikan balai pelatihan tersebut. tanah. Sedangkan untuk Tahun 2021 ini Provinsi Jatim “Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk program ini mendapatkan target PTSL sebanyak 1.850.300 bidang karena mudah dan murah. Saya ucapkan juga kepada Pak tanah. Sementara untuk di Kabupaten Ponorogo, tahun Jokowi, terima kasih dengan adanya PTSL sehingga saya 2020 berhasil mendaftarkan tanah rakyat sebanyak 35.000 bisa membuat sertipikat tanah,” tambahnya lagi. bidang tanah dan target tahun 2021 ini meningkat menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Tuti 52.500 bidang. Agustiningsih meminta kepada masyarakat Kabupaten Cerita pertama datang dari Katenu Adi Santoso. Pria pemilik Ponorogo agar terus mendukung jalannya program PTSL. warung makan ini mendaftarkan aset tanah miliknya seluas “Terima Kasih kepada pak Sekda dan masyarakat Ponorogo 23 m2 melalui program PTSL. “Sangat cepat, biayanya nol atas kerjasamanya yang baik dengan BPN,” tutupnya. rupiah karena dari pemerintah,” ujarnya. Adanya program revolusioner PTSL menjadi bukti bahwa Saat ini, lahan aset tanah miliknya sudah berdiri rumah pemerintah hadir untuk melindungi rakyat. Karena dengan pribadinya. Ia pribadi mengucapkan terima kasih terkait adanya sertipikat tanah, tak hanya perihal kepastian hukum program PTSL ini. Ia juga menghimbau bagi masyarakat semata namun juga memberikan kesempatan kepada lainnya untuk mengikuti program PTSL dan mendaftarkan masyarakat untuk memanfaatkan aset miliknya sebaik- aset tanah milik mereka. “Mumpung ada PTSL dan mudah, baiknya. (AR/AM, 25 Juni 2021). kok tidak diurus. Kalau ada pengurusan PTSL lagi di desa 268 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dengan PTSL, Mengurus Sertipikat Menjadi Lebih Cepat, Murah dan Aman Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi sebuah terobosan oleh pemerintah untuk memberi sebuah kepastian hukum hak atas tanah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi administrasi pertanahan, sejak 2017 terus gencar untuk melakukan PTSL di seluruh Indonesia dengan target pada 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar. Banyaknya masyarakat yang Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan senang ketika mengetahui Kualitas Data dan Pengembangan Sistem program PTSL ini dilaksanakan, karena selain dengan biaya Pendaftaran Tanah yang murah juga cepat. Kali ini penerima sertipikat hasil PTSL asal Kabupaten Sidoarjo berbagi pengalamannya. Sukari (59) mengatakan sangat BPN mempunyai agenda besar yaitu Reforma Agraria. Lalu bersyukur atas program PTSL sosialisasi ini dapat membawa menambah wawasan kita yang diselenggarakan di tempat tinggalnya. “Alhamdulillah pengetahuan betapa pentingnya mendaftarkan tanah atas bersyukur banget karena dahulu mengurus sertipikat sulit tanah yang kita kuasai dan miliki,” ujarnya. tapi dengan adanya PTSL mengurus sertipikat menjadi Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Pengadaan lebih mudah, murah dan cepat,” kata Sukari usai menerima dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Nurhadi sertipikat tanah di kegiatan Sosialisasi Program Strategis Putra menjelaskan selain pendaftaran tanah yang masif Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Sidoarjo, Hotel Aston, dilakukan, Kementerian ATR/BPN telah memulai beralih ke Sidoarjo, Sabtu (26/06/2021). sistem pelayanan elektronik yakni pengecekan sertipikat, Hak Tanggungan elektronik (HT-el), Hak Roya dan Zona Nilai Kemudahan dan manfaat program PTSL, juga dirasakan oleh Tanah (ZNT). Diharapkan dengan layanan elektronik akan Mulyono (45). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai supir ini mempermudah masyarakat dan semua layanan elektronik mengatakan dengan adanya sertipikat dapat diagunkan akan akuntabel dan transparan. ke bank dan bisa digunakan sebagai modal usaha untuk Sebagai informasi, capaian-capaian pendaftaran tanah menambah ekonomi keluarga. “Rasanya bahagia sekali melalui PTSL selalu naik setiap tahunnya, terbukti sejak 2017 karena ini cepat selesai prosesnya dan semoga program terdaftar sebanyak 5,4 juta bidang lalu pada 2018 sebanyak PTSL dilanjutkan karena biayanya murah, pekerjaan tepat 9,3 juta bidang dan meningkat lagi pada 2019 sebanyak waktu. Ke depan mau diagunkan ke bank lalu membuat 11,2 juta bidang. Pada 2020 walaupun tidak sesuai target usaha UMKM untuk bantu perekonomian keluarga, saya karena adanya pandemi Covid-19 dapat terealisasi 6,8 juta terima kasih kepada pemerintah atas program PTSL ini,” bidang. Dan harapannya pada 2025 seluruh bidang tanah di imbuhnya. Indonesia sudah terdaftar. Sosialisasi ini turut mengedepankan protokol kesehatan Perlu diketahui, berdasarkan data PTSL pada 2020 Provinsi yang ketat, peserta dan narasumber telah mengikuti tes Jawa Timur telah berhasil mendaftarkan sebanyak 714.605 usap antigen sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi ini. (JR/ bidang tanah dan Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan RZ, 26 Juni 2021). 21.200 sertipikat sedangkan pada tahun ini target PTSL di Provinsi Jawa Timur 1.850.300 bidang tanah dan Kabupaten Sidoarjo sekitar 56.175 bidang tanah. Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Muhajirin mengatakan dengan target PTSL tahun ini yang terus meningkat agar masyarakat perlu segera mendaftarkan tanah yang mereka miliki. “Kementerian ATR/ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 269

Tingkatkan Kualitas Layanan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk menyampaikan apresiasi atas kerja Kualitas Data dan Pengembangan Sistem memberikan pelayanan prima kepada keras para pengelola pengaduan masyarakat. Tentunya hal tersebut tidak terlepas masyarakat. Ia menyampaikan untuk Pendaftaran Tanah dari pengelolaan pengaduan masyarakat, oleh optimalisasi pengaduan masyarakat, karena itu Kementerian ATR/BPN melalui Biro Hubungan Biro Humas akan bekerja sama dengan Masyarakat, melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan PPSDM Kementerian ATR/BPN untuk Pengaduan dan Evaluasi Penggunaan SP4N-LAPOR! dan melaksanakan pelatihan untuk para TanyaATRBPN pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan admin pengaduan masyarakat. seluruh Indonesia melalui pertemuan daring, Senin, Ia juga mengatakan bahwa kegiatan (28/06/2021). evaluasi ini merupakan ajang sharing “Pengelolaan pengaduan merupakan bagian yang tidak agar pengelolaan pengaduan ini terpisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik, dapat dilaksanakan lebih baik lagi. apabila pengaduan ini dikelola dengan baik, maka hasilnya Apabila para admin menemukan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dalam upaya kendala untuk segera menghubungi peningkatan kualitas pelayanan publik, otomatis ketika tim pengelola pengaduan pusat pelayanan publik baik pelayan pengaduannya pasti baik,” agar mudah berkoordinasi dan cepat ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati tertangani. saat membuka acara. Hadir juga sebagai narasumber, “Saat ini Kementerian ATR/BPN memiliki Hotline Pengaduan, Rosikin dari Kementerian PAN-RB. Menurutnya penanganan #TanyaATRBPN, SP4N-LAPOR!, [email protected] serta pengaduan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan loket persuratan. Kami mohon kepada seluruh pengelola layanan publik yang berkualitas. Di samping itu ia juga pengaduan untuk mengelola ini dengan baik,” tambah Yulia menyampaikan pentingnya untuk menangani pengaduan Jaya Nirmawati. melalui kanal resmi kementerian karena pengelolaannya Tahun 2020 lalu Kementerian ATR/BPN telah memperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan ini penghargaan dalam TOP 46 Kompetensi Pengelolaan Rosikin juga menyampaikan panduan tindak lanjut melalui Pengaduan Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB. “Hal SP4N LAPOR! serta pemasangan informasi mengenai tersebut dapat menjadi motivasi agar kita dapat mengelola kanal pengaduan pada banner di Kantor Pertanahan agar pengaduan lebih baik lagi ke depannya. Selain pengaduan diketahui masyarakat. masyarakat, keterbukaan informasi publik juga menjadi Kegiatan ini diikuti oleh 782 peserta terdiri dari Kabag concern kita,” tambah Yulia Jaya Nirmawati. Program dan Hukum pada seluruh satuan kerja di Pada kesempatan ini, Adhi Maskawan, Kepala Bagian Kementerian ATR/BPN, para Kasubbag Umum dan Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Hubungan Masyarakat, para Kasubbag Tata Usaha dan para Admin Pengelola Pengaduan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan se-Indonesia. (WN/RZ, 28 Juni 2021). 270 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Menteri ATR/Kepala BPN Koordinasikan Kemajuan Program Food Estate Sejak tahun 2019 pemerintah Indonesia Sebagai informasi, pemerintah Reforma Agraria dan Pemberdayaan melaksanakan sebuah program jangka panjang, membangun food estate di dua Masyarakat yang berguna untuk menjaga ketahanan pangan provinsi, yakni Kalimantan Tengah dalam negeri. Program food estate ini memiliki dan Sumatra Utara. Untuk di konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara Kalimantan Tengah, food estate terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan akan dibangun di Kabupaten peternakan dalam suatu kawasan tertentu. Sebagai tindak Pulang Pisau dan Kabupaten lanjut, Kementerian ATR/BPN serius dalam menangani Kapuas. Kemudian, pembangunan permasalahan yang bersangkutan agar pelaksanaan food food estate di Sumatra Utara akan estate berjalan dengan baik. dilakukan di Kabupaten Humbang Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Hasundutan. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Direktur Jenderal Survei dan Djalil, dalam rapat tindak lanjut food estate yang dilakukan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, melalui video conference, Jumat (08/01/2021) dengan R. Adi Darmawan, mengatakan jajaran kantor BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatra bahwa dalam sertipikasi food estate Utara. terdapat kendala di Kalimantan “Food estate ini menjadi salah satu Program Tengah dan Sumatra Utara yaitu Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Presiden RI, terdapat subjek sama maupun Joko Widodo, berharap Kementerian ATR/BPN subjek tidak sesuai, batas tidak dapat menyelesaikan masalah kepemilikan sesuai dan dapat dilakukan lahan di lokasi tempat pembangunan lumbung perubahan data fisik, serta terdapat pangan atau food estate. Pembangunan food klaim atau ada terdapat sengketa. Maka dibutuhkan adanya estate di dua lokasi yang telah ditetapkan, suatu solusi dalam penyelesaiannya. yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara “Penyelesaian permasalahan bisa dilakukan dengan sudah menunjukkan sejumlah kemajuan,” menggunakan penetapan putusan pengendalian ujarnya. (penyelesaian sapu jagat) dan menindaklanjuti hasil Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menjelaskan putusan. Jika ini berhasil bisa diberikan usulan kepada dengan adanya program food estate ini selain Menteri ATR/BPN untuk mengajukan kepada MA solusi sapu untuk meningkatkan kondisi ketahanan jagat ini untuk dapat dipraktekkan di seluruh Indonesia,” pangan, dapat juga untuk menyelesaikan tuturnya. permasalahan yang ada dengan tujuan Rapat internal yang dilaksanakan melalui video conference akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan ini diikuti juga oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat masyarakat. Pimpinan Tinggi Pratama serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara. (TA/RK, 08 Jan. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 271

Segera Tuntaskan Food Estate, Pemerintah Lakukan Rapat Koordinasi Terintegrasi Reforma Agraria dan Pemberdayaan Dalam rangka menindaklanjuti progres Bidang Kemaritiman dan Investasi. “Kita sudah punya Masyarakat pengembangan wilayah terintegrasi berbasis pengalaman sulitnya koordinasi. Jadi memang tidak mudah Reforma Agraria dalam hal ini Perhutanan Sosial membuat program ini jadi, tapi saya lihat sekarang lumayan dan Food Estate, Kementerian Agraria dan Tata sudah berjalan. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti baik, tahun ini kita bisa selesaikan semua masalahnya Rapat Koordinasi yang diselenggakan Kementerian bersama-sama,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan. Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra yang seluruh Kementerian/Lembaga terkait secara virtual pada hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, Kamis (14/01/2021). Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pada kesempatan kali ini, ia mengapresiasi Kementerian ATR/BPN atas capaian kegiatan Food Estate di Sumatra Utara. Pasalnya, sebanyak 87 bidang tanah sudah disertipikatkan di area 200 hektare dan telah dilakukan survei inventarisasi status tanah di area seluas kurang lebih 1.000 hektare dan teridentifikasi sebanyak 474 bidang tanah. “Ini merupakan capaian yang baik, karena saya tahu pada pelaksanaannya di lapangan sangat sulit dilaksanakan karena hambatan-hambatan yang ada,” kata Luhut Binsar Pandjaitan. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam mengidentifikasi kepemilikan tanah juga diapresiasi oleh Menteri Koordinator 272 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

tugas Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Dalam konteks yang lebih luas, Surya Tjandra program Food Estate adalah dalam menyiapkan dan mengungkapkan persoalan lain yaitu dalam hal penyediaan membenahi tanah di masing-masing provinsi.“Tugas tanah untuk pembangunan juga masyarakat pada kami memang untuk membereskan tanah, khusus umumnya, kali ini ia mengumpamakan penyediaan tanah di Humbang Hasundutan, sudah dilakukan IP4T. untuk pertanian. “Kalau penyediaan ini bisa kita selesaikan, Dan rencananya ditambah dengan pemetaan sosial pasca dari itu banyak rencana-rencana pembangunan yang supaya selain kita mendapatkan data penguasaan bisa kita efektifkan,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala dan pemilikan, kita bisa melihat peluang dan potensi BPN. (LS, 14 Jan. 2021). untuk pemberdayaannya,” ucap Surya Tjandra. “Selain itu kita juga lakukan melalui PTSL, kalau ada ide PTSL dan redistribusi tanah saya kira akan jauh lebih baik karena ada kepastian hak ke depan. Barangkali redistribusi tanah juga dengan catatan sertipikasi khusus Food Estate, jadi hanya untuk pertanian selamanya,” tambahnya. Tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program Food Estate juga diakui oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Ia mengatakan beberapa tantangan yang dihadapi adalah di antaranya tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, perbedaan data antara kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah setempat, dan juga tantangan yang dihadapi di lapangan. “Untuk itu kita butuh koordinasi yang kuat bagaimana kita selesaikan ini, karena kalau tidak tuntas dari awal, kepastian haknya nanti juga belum begitu clear. Dan tantangan untuk tanah yang belum clear, sesuai usulan Pak Menteri, tanahnya simpan dulu di bank tanah, tapi karena bank tanah belum ada, kita lihat nanti bagaimana transisi menjelang bank tanah betul-betul efektif dan tanah yang sudah clear kita akan PTSL atau redistribusikan,” ungkap Surya Tjandra. Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 273

Ketahui Model Program Pemberdayaan Masyarakat ala Kementerian ATR/BPN Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pemanfaatan tanah masyarakat Masyarakat dengan metode pemberdayaan telah diterapkan pemerintah di beberapa sektor. Metode merupakan pemilik usaha karena mereka bukan buruh,” yang bertujuan untuk meningkatkan kata Andry Novijandri. kesejahteraan masyarakat ini juga telah Lebih lanjut ia menjelaskan 4 kategori model pemberdayaan diadopsi oleh Kementerian Agraria masyarakat yang dimanfaatkan Kementerian ATR/BPN dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu model Nasional (ATR/BPN) dengan menerapkan pemberdayaan atas sertipikat hak atas tanah masyarakat. Perlu diketahui, terdapat 4 kategori model pemberdayaan masyarakat yang telah diterapkan Kementerian ATR/BPN. Hal ini diungkapkan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novrijandri saat menghadiri diskusi pemberdayaan masyarakat bersama Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) yang juga dihadiri Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, Rabu, (20/01/2021). Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada kesempatan ini mengatakan saat ini sedang dilakukan 4 model pemderdayaan di beberapa tempat sebagai pilot project dengan berdasarkan bidang tanah. “Jadi yang kita berdayakan adalah seluruh tanah yang ada pemiliknya yang 274 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

pertama adalah kemitraan. “Model ini yang kemudian dalam pelaksanaannya sangat memerlukan bantuan dari lintas sektoral seperti dinas perikanan, pertanian, dan sebagainya,” jelas Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Model kedua ia menyatakan bahwa model yang dipakai ini merupakan ciri khas dari Kementerian ATR/BPN yang membangun Kampung Reforma Agraria. “Ini merupakan new spatial arrangement, di mana kita memiliki tanah yang bisa dibagikan, lalu kita bereksperimen membagikannya dengan menata kawasan tersebut. Model ini sudah kita terapkan di Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten,” tutur Andry Novijandri. Model Corporative Farming Terakhir ia menuturkan model pemberdayaan yang Reforma Agraria dan Pemberdayaan yang kemudian ia terapkan menjadi model ketiga dalam digunakan Kementerian ATR/BPN adalah dengan Masyarakat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, ialah dengan memanfaatkan program Corporate Social Responsibility. maksud dan tujuan mengikut sertakan korporasi dalam “Berbeda dengan model sebelumnya, model Corporate rekayasa teknologi, rekayasa sosial serta pembangunan Social Responsibility lebih memanfaatkan program sosial sumber daya manusia. “Model seperti ini sedang kita dari korporasi yang tentunya bisa berkontribusi langsung terapkan di Batam. Jadi dalam praktiknya, kalau kita bisa bagi perusahaan itu sendiri, bagi pemerintah maupun bagi gandeng korporasi yang berbasis swasta, semua harus ada masyarakat,” pungkas Andry Novijandri. (LS/RH/RK, 20 Jan. rekayasanya, tidak hanya teknologi tapi harus ada rekayasa 2021). sosialnya,” ujarnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 275

Kementerian ATR/BPN Dukung Penuh Program Vaksinasi dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Reforma Agraria dan Pemberdayaan Dalam rangka mengamankan pelaksanaan Dalam surat Sekjen tersebut dijelaskan apabila sampai batas Masyarakat pengadaan vaksin dan program vaksinasi waktu tanggal 12 Februari 2021 K/L belum menyampaikan nasional, serta percepatan pemulihan ekonomi usulan revisi DIPA dalam rangka penghematan belanja maka nasional yang dilakukan oleh pemerintah, akan dilakukan pemblokiran oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Tercantum pula penghematan belanja agar memperhatikan Nasional (ATR/BPN) ikut serta memberikan dukungan hal-hal sebagai berikut yakni sumber penghematan belanja penuh dengan melaksanakan Refocusing dan Realokasi berasal dari Rupiah Murni (RM), jenis belanja yang dapat Belanja Tahun Anggaran (TA) 2021. dilakukan penghematan adalah belanja barang, belanja barang yang dilakukan penghematan bukan Prioritas Hal tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Nasional, serta anggaran belanja tahun 2020 yang tidak Kementerian ATR/BPN Nomor PR.02.01/58-100/I/2021 terealisasi. tanggal 18 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian ATR/BPN Tahun 2021, sebagai tindak Untuk diketahui, penghematan alokasi anggaran yang lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN adalah sebesar tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Rp57.163.431.000,00, sehingga alokasi anggaran DIPA Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) TA 2021. tahun 2021 semula Rp8.933.624.537.000,00 menjadi Rp8.876.461.106.000,00. Kriteria refocusing dan realokasi “Dengan adanya surat tersebut, kini diharapkan masing- atau penghematan anggaran belanja Kementerian ATR/ masing satuan kerja segera membuat rekapitulasi BPN difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, penghematan anggaran belanja serta masing-masing paket meeting, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, Unit Kerja Pusat Kementerian ATR/BPN untuk segera pengadaan kendaraan dan peralatan atau mesin, sisa dana melakukan penyesuaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran lelang, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat (DIPA) TA 2021,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat ditunda,” tambah Yulia Jaya Nirmawati. (TA, 20 Jan. 2021). Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, di Jakarta, Jumat (22/01/2021). 276 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Implementasi Inpres 9/2020, GTRA Akan Dorong Pemberdayaan Tanah Masyarakat Papua Pemanfaatan tanah masyarakat dengan metode “Kami datang untuk memahami Papua, saat ini telah ada Reforma Agraria dan Pemberdayaan pemberdayaan telah banyak diterapkan kerja sama pemetaan, rupanya di sini sudah ada peta adat, Masyarakat pemerintah. Salah satunya oleh Kementerian yang belum adalah di _overlay_ dengan peta kami di ATR/ Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional BPN, dimana yang jelas itu bisa dimungkinkan untuk kita (ATR/BPN) sebagai institusi yang membidangi pertanahan. berikan sertipikat kepada masyarakat,” ujar Surya Tjandra Selain memberikan kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendorong masyarakat untuk mengolah dan memanfaatkan tanahnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari Reforma Agraria, yang saat ini digalakkan melalui rumah besar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Khusus di Papua dikenal GTRA konteks Papua sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020, dimana salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengakuan kepada wilayah adat dan masyarakat adat serta tanahnya. Adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, turun langsung berdiskusi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan Reforma Agraria di Papua dan mencari solusinya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 277

Reforma Agraria dan Pemberdayaan mendapatkan pengakuan atas tanah Masyarakat adat yang kita garap,” imbuhnya. Hal yang sama datang dari petani dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Jayawijaya, Rabu kopi arabika Wamena dari Distrik (27/12/2021). Walesi, Yanuas Lani. Petani kopi “Kedua dalam jangka panjang kita ingin ada pemberdayaan tersebut mengatakan kopi arabika setelah pengakuan dan perlindungan supaya ada khas Wamena ini ditanam di tanah penambahan pendapatan masyarakat di Papua,” yang berada di ketinggian 1.700 tambahnya. meter di atas permukaan laut dan Pada kesempatan ini Wamen ATR/Waka BPN mengunjungi panen 2 (dua) kali dalam setahun. petani kedelai di Distrik Wouma yang dibina oleh Kopassus. Yanuas Lani mengharapkan agar Ishak Wuka, salah satu petani kedelai yang menggarap tanah yang ditananami kopi tersebut tanah di luas tanah satu hektare ini mengatakan ingin dapat disertipikatkan. mendapat bantuan dari pemerintah terkait alat penunjang Mendengar hal tersebut, Surya untuk tanah garapannya. “Kita ingin pemerintah yang Tjandra mengatakan untuk datang melihat potensi kedelai di Papua dan kita ingin memenuhi hal-hal yang disampaikan masyarakat harus di koordinasikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. “Di Wamena potensinya yang jelas sudah ada kopi, kedelai. Untuk kedelai ini harganya lagi tinggi, di sini tidak perlu pakai pupuk, tanahnya subur tetapi tidak semua subur ada juga daerah yang gersang jadi butuh diolah salah satunya dengan traktor. Jadi kami harus koordinasi dengan K/L terkait, jadi saya harus buat nota dinas hasil kunjungan kali ini saya laporkan ada harapan masyarakat di sini agar direalisasikan,” katanya. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa mengatakan melalui GTRA dapat diangkat potensi- potensi di daerah Papua. “Kita ATR/BPN mempunyai GTRA, Pak Wamen selaku Koordinator Pelaksana GTRA Pusat akan menghubungkan ke K/L terkait untuk disampaikan dan tugas di daerah itu tugas Kanwil BPN, jadi potensi-potensi di daerah akan diangkat,”pungkasnya. (JR/RZ, 27 Des. 2021). 278 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Melalui Pemberdayaan, Kementerian ATR/ BPN Siap Tingkatkan Kesejahteraan Tanah Papua Provinsi Papua terkenal dengan masyarakat adat Distrik Pyramid merupakan kawasan bekas rawan konflik Reforma Agraria dan Pemberdayaan yang hidup dari bercocok tanam, bertani dan dan medan perjalanan menuju ke sana tidaklah mudah. Masyarakat mengolah hasil hutan. Maka dari itu pemerintah Namun hal tersebut tidak menyurutkan bagi Surya Tjandra ingin menjaga dan memastikan atas wilayah hutan untuk bertemu masyarakat di sana. “Harapan saya datang yang dimiliki dapat dimanfaatkan dan diolah dengan ke sini untuk belajar dan mendengarkan Ibu/Bapak, dan baik guna menaikkan tingkat ekonomi dan kesejahteraan rasanya kami di pusat yang harus peduli,” ujarnya. masyarakat Papua. “Di sini saya pikir tadi tidak ada petani, terus terang saja. Sekarang di sini sudah menjadi tradisi yang kuat, orang asli Papua bisa bertani, bercocok tanam di Lembah Baliem ini. Saya optimis pemberdayaan di sini bisa dan rasanya memang layak kita perhatikan secara lebih di Jayawijaya ini,” ungkap Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra saat mengunjungi masyarakat petani kopi di Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (28/01/2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 279

Reforma Agraria dan Pemberdayaan baik. “Di Distrik Pyramid ini Masyarakat dapat menghasilkan kopi yang cukup bagus, satu minggu bisa Selain pemberdayaan atas tanah milik masyarakat, sekitar 900 sampai 1 ton hasil pemerintah juga melakukan pemetaan khususnya di dari kelompok tani kopi. Dan wilayah adat Papua. “Kita mulai pemetaan wilayah adat di sini mungkin masyarakat dulu, jadi Bapak Ibu tahu batas-batasnya. Sekarang dengan butuh sertipikat tanah untuk bantuan teknologi memakai koordinat, satelit supaya pasti. simpan pinjam kredit ke bank, Kalau ada kepastian tanah ulayat dari Ibu Bapak maka kita karena mereka punya tanah bisa berikan sertipikat,” imbuh Surya Tjandra. yang banyak tetapi tidak punya Bupati Jayawijaya, John Richard Banua menuturkan kepastian dokumen yang asli,” bahwa potensi pertanian kopi di Distrik Pyramid begitu tuturnya. Distrik Pyramid memiliki 10 kampung yang mempunyai potensi pertanian yang produktif tetapi tidak dikelola dengan baik. “Kebun kopi ada beberapa kelompok tani yang tidak mengolah dengan baik. Tidak hanya kopi, ekonomi produktif seperti persawahan, perikanan, tidak dikelola dengan baik, contohnya kolam yang harusnya buat persawahan malah dialihfungsikan yang tidak semestinya,” kata Nius Tabone, Kepala Distrik Pyramid. Kunjungan Wamen ATR/Waka BPN ke Distrik Pyramid didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya dan mendapat pengawalan ketat dari satuan TNI dan Kepolisian. (JR/RZ, 28 Jan. 2021). 280 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL