BK SIPERS SEMESTER I 2021

Kegiatan Utama PPRA, Fokus Percepat Reforma Agraria Sekitar empat tahun yang lalu, Kementerian Agraria mengenalkan Program Percepatan Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (PPRA). Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2019. Dalam Masyarakat (ATR/BPN) meluncurkan program Pendaftaran pelaksanaan PPRA, Kementerian ATR/BPN mendapat Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Program ini dukungan dari Bank Dunia. Dukungan ini dilatarbelakangi bertujuan utama yakni mendaftarkan seluruh bidang tanah karena Bank Dunia memandang bahwa tanah merupakan di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 126 juta bidang alat untuk mendukung kehidupan masyarakat, terutama tanah. Hingga saat ini PTSL terus dilaksanakan secara masif aspek ekonomi. “Mereka sangat concern terhadap sektor di seluruh Indonesia. pertanahan. Mereka mengetahui bahwa pembangunan di negara kita sangat pesat, tetapi jika manfaat tanah tidak PTSL sendiri merupakan bagian dari pelaksanaan Reforma Agraria. Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Dony Erwan mengatakan bahwa menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Reforma Agraria didukung oleh dua program yaitu asset reform dan access reform. “Untuk asset reform, Kementerian ATR/BPN selain PTSL juga sedang melaksanakan program penyertipikatan tanah transmigrasi. Sementara untuk access reform, dilaksanakan melalui program redistribusi tanah,” kata Dony Erwan. Guna mempercepat program Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 281

dengan target 50.000 bidang. Fase kedua, target naik menjadi 350.000 dengan melibatkan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi. Kedua fase tersebut dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 atau kita sebut fase ketiga, targetnya 1.300.000 bidang tanah. Tahun 2021 ini merupakan fase tertinggi pelaksanaan PTSL PM dengan target 1.670.000 bidang. Fase kelima, tahun depan, rencananya PTSL PM akan dilaksanakan di Pulau Jawa,” ungkap Dony Erwan. Dony Erwan mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program kerjanya, PPRA melibatkan masyarakat. Dalam kegiatan ini dirasakan oleh masyarakat, percuma,” ungkap Sesditjen masyarakat dilibatkan sebagai Pengumpul Data Pertanahan SPPR. atau Puldatan. “Puldatan ini merupakan kelompok Alasan utama mengapa PPRA harus ada karena program ini masyarakat yang bertugas menjadi fasilitator sekaligus sejatinya mendorong percepatan peningkatan implementasi membantu pelaksanaan pengumpulan Data Fisik dan administrasi pertanahan modern berbasis elektronik, serta Data Yuridis. Sebelum menjadi Puldatan, masyarakat harus mengembangkan kapasitas dan pengelolaan administrasi mengikuti pelatihan dan lulus dalam pelatihan tersebut,” pertanahan. “Untuk itu, terdapat tiga rancangan program kata Sesditjen SPPR. dalam PPRA ini. Pertama, Pemetaan Partisipatif dan Sistem Reforma Agraria dan Pemberdayaan Administrasi Pertanahan Modern, kedua, Infrastruktur Data Dalam pelaksanaan PTSL PM, juga dilakukan analisis Masyarakat Geospasial untuk Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan risiko sosial dan lingkungan. “Istilahnya Environmental dan Alam serta ketiga Manajemen Proyek, Pengembangan & Social Management Framework atau ESMF, bisa juga Kelembagaan serta Monitoring,” jelas Dony Erwan. disebut safeguards. Tujuan adanya safeguards ini adalah Fokus kegiatan PPRA adalah melakukan percepatan melakukan mitigasi risiko sosial dan sengketa tanah dan program PTSL dengan melibatkan partisipasi masyarakat upaya keberlanjutan lingkungan. Di samping itu program dengan istilah PTSL PM. Pada tahun 2020 lalu, PTSL PM safeguards ini mengedepankan komunikasi terbuka dengan ini dilaksanakan di tujuh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan hambatan provinsi, yakni Provinsi Riau, yang ada,” kata Sesdirjen SPPR. (RH/RE/LS, 31 Jan. 2021). Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur serta Provinsi Kalimantan Selatan. “Selain melaksanakan PTSL PM, PPRA juga melaksanakan pilot project redistribusi tanah, yang berasal dari pelepasan dari kawasan hutan,” kata Sesditjen SPPR. Lebih lanjut, Sesditjen SPPR mengatakan bahwa Program PTSL PM ini dimulai sejak tahun 2019, dengan menunjuk beberapa kantor pertanahan sebagai pilot project. “Kegiatan PTSL PM ini dimulai dari tahun 2019, 282 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Intip Capaian Direktorat Jenderal Penataan Agraria Demi terwujudnya pengelolaan pertanahan tidak memungkinkan, terutama terkait dengan pelayanan Reforma Agraria dan Pemberdayaan dan penataan ruang yang terpercaya dan seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta Masyarakat berstandar dunia, Kementerian Agraria dan redistribusi tanah yang berhubungan dengan masyarakat. Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Banyak daerah-daerah yang menolak untuk dibantu. Itu BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menjadi salah satu tantangan, sehingga target ada tapi terus melaksanakan salah satu program dan kegiatan pemerintah daerah melarang karena adanya pandemi. terkait dengan Reforma Agraria dan pemberdayaan, yang Tetapi dengan ketekunan bisa dihadapi dan berharap tahun diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perkapita 2021 menjadi jauh lebih baik,” ungkapnya. masyarakat penerima program. Salah satu target di tahun 2021, sesuai dengan arahan dari “Pelaksanaan pembangunan nasional mengharuskan Menteri ATR/Kepala BPN yang diperintahkan langsung adanya pengaturan dan pengelolaan pertanahan dan oleh Presiden RI, terkait dengan Reforma Agraria yaitu tata ruang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan diharapkan dapat melaksanakan legalisasi aset masyarakat masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. yang didampingi dengan para Civil Society Organization Maka dari itu Ditjen Penataan Agraria terus berusaha (CSO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). meningkatkan kesejahteraan melalui program Reforma “Dalam hal ini seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Agraria dan pemberdayaan,” ujar Sekretaris Direktorat dan Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diharapkan dapat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, dalam wawancara menjadi penguat dalam melaksanakan legalisasi aset. mengenai capaian Ditjen Penataan Agraria 2020 dan target Itu juga menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN melalui 2021, Rabu (03/02/2021). Ditjen Penataan Agraria sehingga disebut dengan Rencana Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Prioritas Reforma Agraria (RPA),” tuturnya. mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran Ditjen Diharapkan Kementerian ATR/BPN yang salah satunya Penataan Pertanahan berdasarkan DIPA tahun 2020. melalui Ditjen Penataan Agraria dapat terus bergerak Realisasi secara fisik mencapai 96,65% dan realisasi kearah yang lebih baik dalam melayani masyarakat untuk keuangan sebesar 95,29%. turut serta mendukung tercapainya Indonesia maju yang Awaludin juga menjelaskan, jika terdapat banyak tantangan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong yang dihadapi sepanjang tahun 2020 di tengah pandemi royong. (TA/RH/LS, 03 Feb. 2021). Covid-19. “Karena mungkin kondisi yang terjadi di daerah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 283

Kementerian ATR/BPN Bangun Sinergi Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, di Masyarakat Reforma Agraria terus dijadikan prioritas oleh Pendopo Gubernur Aceh, Senin (08/02/2021). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Surya Tjandra pada kesempatan ini menjelaskan lebih lanjut Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan terkait tanah untuk masyarakat di Provinsi Aceh. “Kita ingin Nasional (ATR/BPN). Terkait hal tersebut, dalam berbagai ini dapat menjadi sumber pendapatan baru dari masyarakat kesempatan Presiden RI menyampaikan bahwa dalam penerima, tetapi di sini strateginya harus disiapkan sehingga rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan, di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Aceh. “Kunjungan kerja di Provinsi Aceh ini difokuskan pada eks-kombantan, eks- daerah konflik, dan tapol napol. Hal ini yang menjadi bagian penting untuk dapat perhatian dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Kami ingin mencari tahu secara lebih detail permasalahan serta untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Surya Tjandra, 284 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

dapat memberikan nilai tambah Wamen ATR/Waka BPN beserta jajaran menuju Pendopo Reforma Agraria dan Pemberdayaan bagi kesejahteraan masyarakat,” Wali Nanggroe, untuk melakukan diskusi dengan Wali Masyarakat ungkapnya. Nanggroe, Malik Mahmud, mengenai pembangunan dan “Hal ini tidak akan bisa terlaksana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hal tersebut tanpa adanya sinergi antar lintas dibutuhkan untuk mendapatkan masukan serta mencari sektor. Harapannya melalui lintas solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. sektor ini maka dapat terjalin kerja Diharapkan program Reforma Agraria di Provinsi Aceh, sama yang lebih efektif sehingga baik dalam hal penataan aset maupun akses reform dapat menghasilkan suatu gagasan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang serta penyelesaian masalah terkait berada di tanah Aceh. Sehingga masyarakat bukan hanya Reforma Agraria khususnya di mendapatkan tanah saja kemudian dijual tetapi juga dapat Provinsi Aceh,” tuturnya. memanfaatkan tanah tersebut untuk peningkatan ekonomi Gubernur Provinsi Aceh yang serta menyejahterakan masyarakat penerima. (TA/AF, 08 dalam hal ini diwakili oleh Asisten Feb. 2021). I Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, Muhammad Jafar, mengatakan jika Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka dibutuhkan kerja sama yang bersinergi terhadap seluruh pemangku kepentingan. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Provinsi Aceh, Sunawardi, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wamen ATR/Waka BPN yang turun langsung ke Provinsi Aceh untuk menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan di Aceh. “Sinergi ini memang sangat penting, dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Aceh dapat menjadi langkah nyata sehingga diharapkan rapat terus dilakukan dan berjalan efektif,” ucapnya. Usai berkunjung ke Pendopo Gubernur Provinsi Aceh, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 285

Perkuat Reforma Agraria Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria di Kota Serambi Mekkah Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan satunya melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Masyarakat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bergerak Agraria (GTRA) yang diselenggarakan di Hermes Palace cepat untuk melaksanakan Reforma Agraria Hotel Aceh, Senin (08/02/2021). Wakil Menteri ATR/Wakil sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI, Kepala BPN Surya Tjandra, hadir langsung pada kesempatan bahwa Reforma Agraria merupakan cita-cita pemerintah dan ini. telah menjadi Program Prioritas Nasional. Upaya koordinasi Rapat koordinasi kali ini membahas mengenai beberapa isu lintas sektoral terus diupayakan oleh pemerintah, salah yang sangat strategis terkait penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Agustyarsyah menjelaskan beberapa permasalahan pertanahan yang ada di Provinsi Aceh. “Diantaranya penyelesaian penguasaan masyarakat dalam kawasan hutan, penyelesaian tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertipikat hak milik, juga percepatan penyediaan tanah pertanian dan pemberdayaan masyarakat mantan kombatan GAM, Tapol Amnesti, dan korban konflik,” jelas Agustyarsyah. Melihat permasalahan yang ada, Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan bahwa rapat koordinasi GTRA ini berfungsi sebagai kendaraan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Provinsi Aceh. “Semua permasalahan ini kita 286 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

bahas dan selesaikan satu per Reforma Agraria dan Pemberdayaan satu, semua permasalahan tidak Masyarakat boleh berhenti hanya di proses perizinan. Memang semuanya terus melakukan evaluasi agar semuanya cepat selesai dan tidak akan selesai dengan cepat dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh,” tetapi dengan adanya kerja sama tuturnya. dengan pemangku kepentingan Sugeng Pramono selaku Asisten Deputi Planologi terkait dengan saling membantu Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Koordinator akan terasa lebih ringan,” ujar Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan masukan Surya Tjandra untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Aceh dengan Lebih lanjut, Wamen ATR/ memperhatikan proses regulasi. “Perlu adanya penguatan Waka BPN juga berkesempatan regulasi dan mempermudah proses perizinan,”ucap Sugeng untuk mendengarkan aspirasi Pramono. (AF/TA, 08 Feb. 2021). masyarakat yang berasal dari daerah Aceh Besar. Seorang tokoh lembaga masyarakat, Mukimin (60) mengungkapkan permasalahan pertanahan yang mengakibatkan masyarakat Provinsi Aceh khususnya daerah Aceh Besar tidak bisa beraktivitas untuk memanfaatkan tanah mereka. “Tanah kami kini sedang dalam konflik yang mengakibatkan kami tidak bisa beraktivitas seperti sebelumnya untuk memanfaatkan tanah tersebut. Oleh karena itu, dengan kedatangan Bapak Wamen ke sini diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik pertanahan di sini,” ungkap Mukimin. Menjawab hal tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemerintahan Provinsi Aceh, Kamaruddin Andalah menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil peran. “Saya rasa perlu kita bentuk tim terpadu yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 287

Wamen ATR/Waka BPN Sharing Ilmu Agraria dan Tata Ruang dengan Mahasiswa UNPAD Reforma Agraria dan Pemberdayaan Tugas besar Reforma Agraria adalah mewujudkan mengatakan tugas dari Kementerian ATR/BPN tidak Masyarakat pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui hanya sebatas mendaftarkan tanah. “Semenjak menjadi asset reform dan access reform. Kementerian Kementerian ATR/BPN itu fungsinya bukan lagi sekedar Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan mendaftarkan tanah saja tetapi harus bisa mengatasi Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi yang menggawangi seperti ketimpangan, sinkronisasi ego sektoral terkait Reforma Agraria berkewajiban untuk menyosialisasikan kebijakan terkait Reforma Agraria kepada seluruh elemen bangsa, salah satunya kepada akademisi. “Yang ingin diatasi Reforma Agraria dalam ketidakpastian hak, baik itu legalisasi aset atau memang tidak mempunyai tanah untuk digarap maka membutuhkan tanah tapi tidak mendapatkan akses, ini akan diatasi oleh Reforma Agraria yang menjadi tujuan besar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dimana ATR/BPN punya tugas pokok di situ,” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam Studium Generale Agraria Tata Ruang yang diselenggarakan oleh FISIP Universitas Padjajaran (UNPAD) secara daring, Rabu, (17/02/2021). Lebih lanjut Surya Tjandra 288 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

agraria, komunikasikan masalah pertanahan atau situasi dari text book saja tapi juga ingin mendengarkan paparan umum agraria yang melibatkan begitu banyak lintas sektor,” pemandu kebijakan dan memberikan inspirasi,” tuturnya. ujarnya. Moderator yang juga sekaligus Peneliti Studi Kebijakan Dalam masa penuh ketidakpastian, kehadiran negara secara Agraria FISIP UNPAD, Tomi Setiawan mengatakan dalam berkelanjutan menjadi semakin penting. Berdasarkan Pasal kuliah pertama kali ini dapat memberikan inspirasi mengenai 2 ayat (2) UUPA kehadiran negara mencakup 4 hal yakni, agraria dan tata ruang. “Harapan saya memberikan inspirasi, peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan. membangkitkan imajinasi mahasiwa terkait dengan “Kita cukup efektif dalam penggunaan ini yang barangkali kebijakan-kebijakan di agraria dan tata ruang sehingga juga yang membuat digabungnya ATR dengan BPN karena dapat memunculkan topik-topik riset baru dan mudah- tuntutan dan fungsi ruang dan fungsi penyediaan ini juga mudahan dengan adanya Pak Wamen bisa mengaktifkan mempunyai peran untuk mengatasi ketimpangan akses imajinasi mahasiswa membuat riset dengan topik-topik pada tanah,” Imbuh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. agraria,” pungkasnya. (JR/TA, 17 Feb. 2021). Surya Tjandra menuturkan ada dua penguasaan tanah yakni kawasan hutan dan non hutan yang Reforma Agraria dan Pemberdayaan mana kawasan hutan di kelola oleh Masyarakat KLHK dan non hutan dikelola oleh ATR/BPN. “Jadi ketika Ibu Bapak atau teman-teman ingin sertipikasi tanah ini harus dicek apakah masuk hutan lalu apakah ada sengketa atau tidak dan segala macam kalau masih ada masalah tersebut tidak bisa diberikan sertipikat,” tuturnya. Ketua Program Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Padjajaran, Ida Widianingsih mengapresiasi Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN yang telah memberi wawasan tentang pertanahan pada kesempatan kali ini. “Saya apresiasi kepada Pak Wamen berkenan membantu kami memberikan kami pencerahan dan kami berharap mahasiswa belajar tidak berorientasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 289

Dukung Pembangunan Maluku, Wamen ATR/Waka BPN Lakukan Eksplorasi ke 4 Kabupaten/Kota Reforma Agraria dan Pemberdayaan Membuka kunjungan kerjanya di Provinsi mengetahui kalau Kota Ambon memiliki keunikan tersendiri. Masyarakat Maluku, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ “Khusus di Kota Ambon ini unik ya, sebuah kota yang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki masyarakat adat dan juga terdapat lebih banyak (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra laut daripada daratan, nah keunikan ini yang tentunya butuh melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Kota Ambon pendekatan khusus supaya kita bisa pas dalam melakukan pada Jumat (19/02/2020). Didampingi Kepala Kantor koordinasi, khususnya dalam mempercepat penyelesaian Wilayah BPN Provinsi Maluku, Toto Sutantono beserta program Reforma Agraria,” tutur Surya Tjandra. jajaran, Wamen ATR/Waka BPN melakukan koordinasi Dengan keunikan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN terkait dengan pelaksanaan tugas yang melibatkan peran mengatakan perlu dilakukan eksplorasi terhadap potensi pemerintah daerah, khususnya dalam melaksanakan yang ada di Maluku sehingga ia memastikan bahwa program strategis nasional, Reforma Agraria. kunjungannya ke Maluku kali ini bukan merupakan “Rencananya kami akan melakukan kunjungan kerja kunjungan yang pertama dan terakhir. “Karena jarak ke di Maluku selama 6 hari dan berkunjung ke beberapa Maluku yang jauh, maka saya ingin pemerintah pusat kabupaten seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, dan daerah bersama-sama mendiskusikan apa yang bisa Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku dikerjakan secara bersama sehingga bisa saling membantu,” Tengah, untuk mengetahui potensi yang dimiliki Maluku ujar Surya Tjandra. dalam mendukung pembangunan ekonomi di Maluku. Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler pada kesempatan Pertama, tentunya kita harus lakukan silaturahmi dengan yang berbeda menyampaikan apresiasi serta dukungannya Pak Wakil Wali Kota untuk berbagi pengalaman selama terhadap penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria di beliau memimpin di sini,” ujar Wamen ATR/Waka BPN saat Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. “Atas nama ditemui seusai melakukan diskusi dengan Wakil Wali Kota Pemerintah Kota Ambon kami beri apresiasi dan dukungan Ambon, Syarif Hadler. penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan Reforma Seusai melakukan diskusi dengan Wakil Wali Kota, Wamen Agraria yang merupakan upaya untuk menata kembali ATR/Waka BPN kemudian mengungkapkan bahwa, ia baru hubungan antara tanah dengan masyarakat, yaitu dengan 290 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

menata kembali penguasaan pemilikan penggunaan dan mengunjungi Kampung Reforma Agraria yang berada di Reforma Agraria dan Pemberdayaan pemanfaatan pemukiman bumi yang berkeadilan sebagai Desa Seri Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, kemudian Masyarakat bagian dari implementasi UUPA tentang peraturan dasar dilanjutkan dengan pembinaan dan malam ramah tamah pokok-pokok agraria,” tutur Syarif Hadler. dengan jajaran Kanwil BPN Provinsi Maluku diakhiri dengan Lebih lanjut Wakil Wali Kota Ambon menuturkan dengan silaturahmi dengan Gubernur Provinsi Maluku. (LS/RE, 19 geografis yang dimiliki Kota Ambon, tentunya sangat Feb. 2021). membutuhkan Reforma Agraria sebagai wadah dalam mengatur serta memanfaatkan ruang kota dengan baik. “Dapat saya sampaikan, Kota Ambon merupakan Ibu Kota Provinsi Maluku, yang sekaligus pusat pemerintahan tentu memiliki keunggulan dari segi fasilitas dan infrastruktur dibanding kabupaten lain, Kota Ambon merupakan kota kecil yang berada di pesisir pantai, dan kondisi ini menyebabkan kebutuhan ruang yang diatur dengan baik sehingga tidak menyebabkan dampak kerusakan lingkungan dan bencana alam terutama banjir dan tanah longsor,” pungkas Syarif Hadler. Sebagai informasi, dalam kunjungan kerja di hari pertama ini, Wamen ATR/Waka BPN memiliki beberapa agenda seperti KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 291

Wujudkan Kesejahteraan Ekonomi di Pelosok Negeri, Pemerintah Hadir Hingga Dusun Seri Reforma Agraria dan Pemberdayaan Dalam rangkaian kunjungan Masyarakat kerjanya kali ini, setelah mengunjungi Kantor Pemerintah Kota Ambon, Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra, berkesempatan untuk meninjau kampung Reforma Agraria di Dusun Seri, Negeri Usimessing, Kota Ambon, Maluku, Jumat (19/02/2021). Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). “Paling tidak hari ini menunjukkan bahwa kami yang di pusat tidak lupa dengan Maluku, karena di sinilah sebetulnya kalau boleh berandai-andai asal usulnya nusantara ini. Kalau tidak tanah Maluku, tidak ada Seram, tidak ada Banda, tidak ada Ambon, tidak ada Belanda datang ke sini, tidak ada Portugis datang ke sini, tidak ada Inggris ke sini,” kata Surya Tjandra. Menurutnya, Maluku yang dikenal sangat luas dengan wilayah laut mestinya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para nelayan. Hal ini harus 292 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sementara tahun ini Kantah Kota Ambon melalui kegiatan akses reform menargetkan 175 kepala keluarga di dusun Seri. “Dusun Seri telah ditetapkan sebagai kampung Reforma Agraria oleh Kantah Kota Ambon. Kemudian Kantah Kota Ambon menginisiasi program pemberdayaan akses reform berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Mandiri untuk menyalurkan bantuan permodalan bagi nelayan di dusun ini,” ujarnya. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala OJK Provinsi Maluku, Roni Nazra. Ia mengatakan menjadi tanggung jawab bersama para stakeholders bahwa OJK memiliki program percepatan akses keuangan terkait, baik di pusat maupun di daerah. “Nelayan itu hidup yang bertujuan untuk mendukung masyarakat yg belum dari laut dan memang Maluku ini banyak laut tapi apakah tersentuh akses keuangan baik dari kredit maupun dari menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat? Ini yang jadi tabungan. “Kami bantu masyarakat untuk mendapatkan pertanyaan bagi kita semua dan kita harus jawab,” tegas akses itu, kemarin kami melakukan sosialisasi bersama Surya Tjandra. bank Mandiri dengan pemberian KUR kepada masyarakat, Lebih lanjut Surya Tjandra berharap dengan transformasi dengan bunga pinjaman yg sangat rendah, kita harapkan BPN menjadi Kementerian bisa lebih proaktif dan lebih dengan adanya program fasilitas KUR ini ke depan kita akan melayani. “Harapannya agar bisa diteruskan, mohon terus berkoordinasi dengan Kakan Kota Maluku karena ini wilayah masukannya dari pemerintah daerah, masyarakat, kritik binaannya agar bagaimana masyarakat disini bisa eksis Reforma Agraria dan Pemberdayaan masukan sarannya, disini punya tantangan karena disini berusaha dan bisa menyelesaikan kreditnya,” ungkapnya. Masyarakat adat, kita akan pelajari selama 5 hari disini dan nantinya (RE/LS, 19 Feb. 2021). kita akan buat roadmap bagaimana peran BPN untuk mendukung pembangunan maluku, kota ambon untuk masyarakat disini,” tambahnya. Untuk diketahui bahwa dusun Seri ini dalam kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2020 telah ditetapkan sebagai kampung Reforma Agraria. Hal ini dilatarbelakangi karena dusun Seri dikenal sebagai kampung nelayan. “Berlatar belakang itulah maka kami ada di sini lewat program Reforma Agraria kami mencoba untuk mau memberdayakan masyarakat di dusun Seri yang sudah punya aset, aset yang belum terdaftar untuk bagaimana mereka bisa mengakses modal ke bank,” ucap Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Olof Aponno. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 293

Seorang Nelayan Manfaatkan Sertipikat, Modal Didapat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Provinsi Maluku sebagai salah Masyarakat satu wilayah kepulauan yang terletak di bagian timur Indonesia, memiliki beberapa program KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL prioritas dalam pembangunan ekonomi lokal maupun nasional, salah satunya adalah sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional. Dalam mendukung program tersebut, maka salah satu wilayah yang berpotensi yaitu Kota Ambon, dengan potensi wilayah perikanan dan kelautannya yang sangat besar, bahkan telah dicanangkan sebagai City of Fish. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dan Integrasi Penataan Aset dan Akses antara Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Tim Pelaksana Harian GTRA Kota Ambon Tahun 2020, telah menunjuk Dusun Seri, Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sebagai lokasi Pilot Project kampung Reforma Agraria karena Dusun Seri merupakan salah satu negeri yang memiliki potensi perikanan dan kelautan di Kota Ambon. 294

Untuk diketahui, dalam mendukung program pemberdayaan Kota Ambon, Jumat (19/02/2021). Reforma Agraria dan Pemberdayaan masyarakat di Dusun Seri, Negeri Urimessing, Kecamatan Usaha tangkap ikan yang dijalani Roothgen Wattimena Masyarakat Nusaniwe, Kota Ambon, sejauh ini telah dilaksanakan sudah berjalan sejak tahun 1995. Seiring perjalanan kegiataan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dengan waktu, Roothgen Wattimena menemui kendala modal melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerja untuk mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, melalui sama dengan Bank Mandiri untuk menjelaskan tentang program pemberdayaan access reform yang diinisiasi oleh sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kantor Pertanahan Kota Ambon, Roothgen Wattimena bisa mendapatkan bantuan modal melalui KUR. Pada kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, “Harapan saya kepada pemerintah kalau bisa ada tambahan Surya Tjandra ke lokasi pilot project kampung Reforma modal lagi buat saya. Karena saya ingin membeli jaring dan Agraria tersebut, seorang nelayan asal Dusun Seri, Negeri menambah kapal lagi supaya usaha saya semakin berkembang,” Usimessing, Kota Ambon, Maluku bernama Roothgen ungkap Roothgen Wattimena. (LS/RE, 19 Feb. 2021). Wattimena menerima bantuan KUR dari Bank Mandiri senilai Rp 100 juta. Bantuan ini nantinya, dikatakan Roothgen Wattimena akan digunakan untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan yang dijalani. Untuk diketahui, sebelumnya Roothgen Wattimena telah memanfaatkan sertipikat tanahnya sebagai akses ke perbankan. “Terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan para nelayan di sini. Sebelumnya, saya juga sudah mendapatkan modal melalui akses ke perbankan dalam hal ini Bank Mandiri dan sejauh ini usaha saya lancar berkat bantuan modal dari Bank Mandiri. Uangnya sudah saya gunakan untuk membeli jaring dan kapal,” kata Roothgen Wattimena dalam acara kunjungan Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra di Dusun Seri, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 295

Potensi Melimpah, Desa Waiketam Baru Ditetapkan Sebagai Lokasi Kampung Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Di hadapan masyarakat Desa Waiketam Baru, Plh. Masyarakat BPN Surya Tjandra di Provinsi Maluku memasuki Bupati Kabupaten SBT menceritakan bahwa selain desa hari ketiga, Minggu (21/02/2021). Siang hari transmigrasi, Desa Waiketam Baru juga diberi julukan desa tepatnya pukul 13.00 WIT, Wamen ATR/Waka BPN tangguh. “Kami menunjuk desa ini sebagai lokasi Reforma beserta rombongan bergegas menuju Kampung Reforma Agraria karena didasarkan beberapa pertimbangan, desa Agraria di Desa Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, ini telah menjadi desa tangguh, bisa dilihat dari beberapa Kabupaten Seram Bagian Timur yang berada di ujung Pulau potensi yang menggembirakan baik untuk Maluku maupun Seram. Indonesia Timur,” tutur Syarif Makmur. Empat jam berlalu, setelah mata disuguhkan indahnya Dengan dijadikannya Kampung Reforma Agraria serta pemandangan alam Provinsi Maluku selama perjalanan, potensi yang melimpah ruah di Desa Waiketam Baru, Syarif Wamen ATR/Waka BPN beserta rombongan tiba pada Makmur berharap bisa diikuti desa-desa lain untuk menjadi pukul 17.00 WIT disambut dengan tarian khas Provinsi Bali. desa tangguh. “Dapat dilihat di samping bapak, terdampar Unik memang ternyata di Provinsi Maluku terdapat suatu sawah yang luas dan subur. Ini merupakan potensi yang permukiman yang diisi oleh para transmigran, nampak besar bagi Desa Waiketam Baru. Selain itu, potensi di desa ini sekali di pinggir jalan terdapat bangunan pura persis seperti juga banyak peternakan. Mudah-mudahan dengan potensi yang ada di Bali. Selain itu juga ada beberapa transmigran yang ada, akan diikuti oleh desa lain agar bisa menjadi desa yang berasal dari Pulau Jawa, itu terlihat karena adanya tangguh,” harap Plh. Bupati SBT. hamparan sawah yang jadi ciri khas mata pencaharian Potensi yang ada di Desa Waiketam Baru juga diakui oleh orang jawa. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria “Selamat datang di Desa Waiketam Baru. Desa ini merupakan (GTRA) yang juga selaku Kepala Kantor Pertanahan desa transmigrasi, jadi semua adat ada di sini Pak Wamen,” Kabupaten SBT, Herriyanto Aritonang. “Untuk diketahui sambut Plh. Bupati Seram Bagian Timur, Syarif Makmur Bersama bahwa penetapan Desa Waiketam Baru menjadi dengan penuh hangat. Pilot Project Kampung Reforma Agraria telah melewati 296 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

berbagai proses, dimulai maupun masyarakat di Provinsi Maluku. “Dan apa yang dari proses pengumpulan terjadi di sini barangkali menjadi satu terobosan dan data analisis hingga proses memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi di Desa penetapan lokasi Pilot Project. Waiketam Baru,” pungkas Surya Tjandra. (LS/RE/NA/RM, 21 Dari berbagai proses tersebut Feb. 2021). diperoleh data bahwa pada Desa Waiketam Baru terdapat 3 (tiga) potensi unggulannya yaitu Padi, Belut, dan sapi,” ungkap Herriyanto Aritonang. “Untuk potensi padi sendiri dalam satu tahun terdapat 2-3 kali musim tanam dengan hasil per tahun mencapai kurang lebih 1.200 ton / tahun dari luas lahan yang digarap 109 ha, adapun sapi 80% warga Waiketam Baru mempunyai sapi yang diperoleh dari hasil usaha sendiri maupun bantuan pemerintah dan di desa Waiketan Baru potensi habitat belut dijadikan sebagai penghasil tambahan yang sangat menguntungkan bagi sebagian masyarakat dengan capaian hasil per minggu 3-7 ton,” tambahnya. Menanggapi cerita tersebut, Wamen ATR/Waka BPN menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki di Desa Waiketam Baru dapat memberikan harapan yang positif bagi perekonomian masyarakat setempat secara khusus Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 297

Wamen ATR/Waka BPN Serap Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sera Bagian Timur Reforma Agraria dan Pemberdayaan Di sela-sela kegiatan kunjungannya ke Kampung Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Masyarakat Reforma Agraria di Desa Waiketam Baru, yang juga selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SBT, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Herriyanto Aritonang. Bagian Barat, Minggu (21/02/2021), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengadakan dialog dengan masyarakat desa setempat, yang mayoritas petani dan peternak. Sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengatakan, dengan potensi yang ada di Desa Waiketam Baru, masih terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat. “Untuk menambah produksi padi, di sini terkendala pada permodalan, irigasi, peralatan dan pertanian, pun dalam penambahan sapi kami masih memiliki kendala diantaranya modal, lahan untuk kandang dan vaksin dan dari pengembangan usaha budidaya belut, masyarakat masih memiliki kendala berupa modal, tempat untuk pembudidayaannya, pakan/makanan belut serta hilang habitatnya,” ungkap 298 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

negara hadir untuk kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia. “Hal ini penting agar segera mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi cerita- cerita kayak gini buat kami penting. Bapak jangan diam, justru kami perlu tahu apa kebutuhannya kayak tadi kincir, terus irigasi,” kata Surya Tjandra. Untuk masalah irigasi, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan hal itu memang bukan menjadi bagian dari tugas Kementerian ATR/BPN, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Meskipun demikian, Surya Tjandra Seusai menerima laporan dari Kepala Kantor Pertanahan meyakinkan akan bantu berkoordinasi dengan pihak terkait Kabupaten SBT, Wamen ATR/Waka BPN berbicara kepada supaya dapat membangun irigasi di Kabupaten SBT. 4 orang perwakilan petani yang merupakan warga transmigran dari 4 kota berbeda.“Saya menanam pisang dan “Mungkin memang perlu dari pemerintah lebih sering Reforma Agraria dan Pemberdayaan kacang,” ujar Made Suwarsana seorang petani transmigran mendengarkan aspirasi masyarakat. Dari ATR/BPN sendiri Masyarakat asal Bali. membantu dari segi pendaftaran tanah, pemetaan, Disahut oleh petani lain, Wantoro asal Temanggung, bahkan kalau warga bisa ikut pemetaan partisipatif bisa Jawa Tengah mengaku sehari-hari ia menanam sayuran, lebih memudahkan. Tapi semua ini kita perlu kumpulkan padahal dia memiliki lahan persawahan yang belum diolah informasi se Indonesia, nanti saya akan sampaikan kepada lantaran kesulitan air. Sawahnya terlalu tinggi sehingga sulit pemangku kepentingan terkait,” pungkasnya. (LS/RE/NA/ dijangkau saluran irigasi, kecuali menggunakan pompa. RM, 21 Feb. 2021). Hal itu membuatnya belum bisa menanam padi di atas tanahnya. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, keluhan akan saluran irigasi juga dirasakan oleh 2 petani lainnya. Petani transmigran asal Ambon, La Wawan mengaku kesulitan mendapatkan air karena saluran irigasinya tidak ada. Sehingga akhirnya ia sekarang lebih memilih menjadi petani tanaman pertanian seperti Kakao, Kelapa dan Pisang ketimbang mengolah sawah. Menanggapi aspirasi para petani, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan tujuan menggelar dialog dengan petani ini supaya bisa menyerap informasi mengenai apa yang menjadi kebutuhan petani di lapangan juga sebagai bukti nyata bahwa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 299

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Adat Melalui Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di Pendopo Kantor Bupati SBT, Senin (22/02/2021). Masyarakat masyarakat yang adil dan merata di Kabupaten Lebih lanjut Surya Tjandra menjelaskan bahwa pembentukan Seram Bagian Barat dibutuhkan berbagai tim GTRA saat ini di SBT terfokus untuk kesejahteraan upaya, salah satunya melalui Reforma Agraria. masyarakat negeri adat. “Target rakor GTRA saat ini kepada Program ini yang merupakan salah satu program prioritas penduduk asli Seram Bagian Timur agar dapat disentuh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk tidak hanya mensejahterakan rakyat Indonesia namun juga memeratakannya. Reforma Agraria adalah upaya multisektor, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan agar program ini dapat berjalan. “Melalui kegiatan rapat koordinasi tahun ini yang merupakan lanjutan rapat tahun lalu telah ditetapkan lokasi kampung Reforma Agraria adalah di Desa Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat. Desa ini merupakan desa transmigrasi dengan beberapa potensi unggulan, sehingga tahun ini akan difokuskan untuk dapat menjangkau masyarakat adat asli di Kabupaten Seram Bagian Timur,” ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, pada Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), 300 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

dan merasakan manfaat dari program-program pemerintah asetnya namun belum maksimal dalam pengembangan Reforma Agraria dan Pemberdayaan yang ada dengan membangun pola pikir masyarakat yang aksesnya.“Banyak aset yang sudah digalisasikan oleh Kantor Masyarakat mampu bersaing dan terjadi pemerataan pembangunan Pertanahan namun pengembangan akses reforma nya tidak ekonomi rakyat yang maju dan mandiri,” ungkapnya. dimanfaatkan padahal banyak potensi-potensi daerah yang Pemerintah Daerah SBT menyambut baik ajakan kolaborasi perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah sejahterakan dalam melaksanakan Reforma Agraria di Provinsi Maluku. masyarakat dengan adanya pembentukan tim GTRA di Hal ini diutarakan oleh Plh. Bupati SBT, Syarif Makmur hadapan kita dapat bersinergi dan potensi-potensi yang ada yang mengatakan bahwa Reforma Agraria penting sekali di negeri adat kemudian kita sama-sama mengembangkan dilaksanakan secara terintegrasi bagi kemaslahatan akses reforma nya,” ungkapnya. masyarakat. “Kami siap ikut mendukung penyelesaian Di akhir kegitan rapat koordinasi GTRA, diserahkan pula persoalan-persoalan yang ada di Seram Bagian Timur, Sertipikat aset Pemda, Sertipikat tanah untuk Pengadilan khususnya masyarakat di Desa Waiketam Baru, Bula Barat Agama Kabupaten SBT, serta Sertipikat tanah untuk Kantor yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai lokasi kampung Pertanahan Kabupaten SBT yang akan digunakan sebagai Reforma Agraria,” ucap Syarif Makmur. tempat tinggal pegawai Kantor Pertanahan. (RE/LS, 22 Feb. “Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam GTRA di 2021). Seram Bagian Timur diperlukan adanya kerja sama serta saling dukung, keberhasilan reforma agraria ini terletak pada komitmen dan peran pemerintah daerah serta sinergi nyata dari para pemangku kepentingan, kami atas nama pemprov dan pemda tentunya terus mendukung program perbaikan dalam rangka menyejahterakan masyarakat dari perspektif reforma agraria,” imbuh Syarif Makmur. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten SBT dalam laporannya mengatakan bahwa target tahun ini adalah masyarakat negeri adat yang ada pada Desa Waketam Baru, Kecamatan Bula Barat yang 80% penduduknya masih merupakan putra daerah. “Diperlukan sinergi bersama untuk melaksanakannya, Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat berjalan sendiri perlu berbagai pihak melalui sinergi dan kolaborasi adalah merupakan kunci terbentuknya masyarakat sejahtera lewat kegiatan ini,” ujarnya Lebih lanjut ia melaporkan hasil survei pada kegiatan reforma agraria tahun 2020 banyak daerah yang sudah dilegalisasikan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 301

Empat Aspek Kehadiran Pemerintah dalam Konteks Agraria yang Sesuai dengan UUP Reforma Agraria dan Pemberdayaan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 penyediaan. Ia mengakui setelah Masyarakat Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok melakukan eksplorasi di Maluku setelah Agraria, kehadiran pemerintah dalam konteks beberapa hari menemukan realitas agraria terdapat 4 (empat) aspek, yaitu pemanfaatan, bahwa banyak pemukiman yang masuk penggunaan, pemeliharaan dan penyediaan tanah dan ke dalam kawasan hutan, bahkan ruang. Hal ini disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Ambon sebagai pusat pemerintahan BPN, Surya Tjandra saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus mulai terjepit yang artinya mengalami Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Maluku Tengah keterbatasan tanah. “Masalahnya Tahun 2021, Selasa, (23/02/2021). dimana, artinya adalah kebutuhan “Dalam konteks agraria, aspek pemanfaatan dan dari para subjek meningkat di sini, itu penggunaan itu terkait dengan ekonomi, semua yang konsekuensi logis dari berkembangnya ada di alam ini ciptaan Tuhan jadi tugas manusia harus masyarakat dan keberhasilan menjaganya, memanfaatkannya seoptimal mungkin. Jadi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemanfaatan dan penggunaan tugas pokok negara hadir di Pemkab Maluku Tengah yang memiliki dalam proses bagaimana ruang bisa bermanfaat,” ujar Surya konsekuensi lanjutan membutuhkan Tjandra. tanah yang lebih besar,” tutur Surya Khusus untuk di daerah kepulauan yang memiliki Tjandra. tantangan tersendiri, mendorong pemerintah juga masuk Pada kesempatan yang sama, Bupati ke dalam unsur ketiga dalam konteks kehadiran negara, Maluku Tengah juga mengatakan yakni pemeliharaan. “Dalam konteks ini, tata ruang hadir di bahwa pelaksanaan Reforma Agraria situ. Sejak 2015 tata ruang menjadi bagian dari BPN, untuk merupakan salah satu satu cita-cita menjadi fungsi yang lebih krusial dan kita butuh bantuan Pemerintah Indonesia dalam upaya dari Pemda khususnya untuk penyusunan RTRW dan RDTR membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan ke depan,” ucap Wamen ATR/Waka BPN. kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang perlu “Memang butuh percepatan dalam penyusunan RTRW mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, atau RDTR. Tetapi kita juga butuh dukungan Pemda untuk instansi terkait dan semua pemangku kepentingan. “Oleh mempercepat proses itu supaya kita bisa mempercepat karena itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Maluku proses pembangunan yang lebih terencana, karena tata Tengah kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh ruang lebih bicara soal perencanaan, planologi,”tambahnya. terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria di daerah ini yang Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan ada fungsi keempat merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara yang harus diakui belum dilaksanakan secara efektif yaitu tanah dengan masyarakat, yaitu dengan menata kembali penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan pemukiman bumi yang berkeadilan sebagai bagian dari implementasi peraturan dasar pokok-pokok agraria,” jelas Tuasikal Abua. Sebagai ketua pelaksana harian dari GTRA Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah berharap melalui kegiatan Rapat Koordinasi ini ia berharap agar terbentuk visi yang sejalan dalam Tim GTRA Kabupaten Maluku Tengah untuk pelaksanaan percepatan kegiatan- kegiatan Reforma Agraria yang telah kita rencanakan. “Dengan arahan dan bimbingan dari Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga diharapkan dapat memberikan pencerahan agar pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan cita-cita yang diharapkan dan dapat berjalan pada jalur yang tepat,” kata Erwin Terseman. “Pada akhirnya semoga pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 berjalan sukses dan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya dapat mewujudkan kolaborasi dan kerja sama yang baik antar lembaga baik BPN, Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat, dan juga masyarakat sendiri sebagai penerima manfaat,” pungkas Erwin Terseman. (LS/ RE/NA/RM, 23 Feb. 2021). 302 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Dorong Pemanfaatan Tanah Masyarakat di Provinsi Lampung Reforma Agraria ditujukan untuk menyejahterakan Pemerintah, jadi tanah HGU yang sudah terlantar diberikan Reforma Agraria dan Pemberdayaan rakyat Indonesia, salah satunya melalui kepada rakyat,” ungkapnya. Masyarakat penyediaan tanah untuk kebutuhan tanah Redistribusi tanah yang diberikan Kementerian ATR/BPN pertanian dan perkebunan. Kementerian Agraria kepada masyarakat saat ini dirasa masih kurang dapat dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan dengan baik. “Selama ini kalau diberikan sebagai salah satu institusi yang melaksanakan Reforma sertipikat yang tanah terlantar itu biasanya dikasih Agraria terus mendorong program yang menjadi nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut. Tanah yang diredistribusikan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka Reforma Agraria akan memberikan manfaat kepada Masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung, Minggu, (28/02/2021). Pada kunjungan ke Provinsi Lampung kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN berkesempatan untuk meninjau Koperasi Tani Hijau Makmur di Kabupaten Tanggamus yang mengelola pisang mas atas binaan PT Great Giant Pineapple. “Saya datang ke sini untuk melihat proyeknya atau yang dilakukan pak Teten nanti kita akan copy di mana daerah yang ada program Reforma Agraria dari KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 303

dengan tangan kanan, tangan kiri jual ke orang lain karena yang menerima tanah itu tidak bisa memanfaatkan tapi kalau program seperti di sini insyaallah masyarakat yang menerima tanah itu dapat memanfaatkannya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pada kesempatan yang sama menuturkan bahwa kemitraan antara Koperasi Tani Hijau Makmur dengan PT Great Giant Pineapple guna mengembangkan produk- produk unggulan seperti pisang mas. “Kami ingin melihat model kemitraan antara usaha besar dengan kelompok tani dalam mengembangkan produk- produk unggul seperti pisang,” tuturnya. Lebih lanjut Teten Masduki mengatakan dengan adanya hasil tapi bagi value bagi nilai, apa nilai buat perusahaan dan koperasi seperti ini dapat membuat produksi lebih baik. nilai petani. Tujuan kami berkontribusi untuk meningkatkan “Konsolidasi petani-petani perorangan serta petani-petani perekonomian di pedesaan,” pungkasnya. bertanah sempit lalu menjadi berkelompok dalam suatu Turut hadir dalam kunjungan kerja ke kebun pisang mas koperasi, ini yang kita harapkan melahirkan kesejahteraan Kabupaten Tanggamus ini Gubernur Provinsi Lampung, petani termasuk kita dapat membangun sistem produksi Arinal Djunaidi; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang pangan kita yang baik,” katanya. Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Parman Nataatmadja; Direktur Landreform, Sudaryanto; Kepala Reforma Agraria dan Pemberdayaan Direktur PT Great Giant Pineapple, Welly Sugiono Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan jajaran Kantor Masyarakat mengatakan kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan Pertanahan setempat. (JR/FM, 28 Feb. 2021). perekonomian masyarakat desa. “Kerja sama ini bukan bagi 304 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Manisnya Potensi Pisang Mas Tanggamus Selain sebagai gerbang masuk Pulau Sumatra dari serta kesejahteraan masyarakat khususnya para petani Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pulau Jawa, Provinsi Lampung terkenal dengan pisang setempat. Masyarakat pesona alam yang luar biasa, pantai yang cantik Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa skema yang dilakukan dan hijaunya bentang alam adalah dua diantaranya. Suroto dan kawan-kawan ini dapat dijadikan contoh Tidak hanya itu, di Kabupaten Tanggamus, salah satu pengembangan usaha tani ditempat lain serta mengajak Kabupaten di selatan Lampung terdapat buah pisang yang para pemangku kepentingan untuk turut membantu. terkenal yakni pisang mas khas Kabupaten Tanggamus. “Yuk kita bekerja bersama-sama untuk kita dukung koperasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan ini karena masyarakat kecil banyak sekali yang frustasi Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam kesempatan selama ini karena tidak mampu dikelola. Pokoknya kami kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Minggu (28/02/2021), siap membantu, tanah-tanah reforma agraria akan kita berkesempatan menilik potensi pisang mas Tanggamus ini. gunakan dengan pola seperti ini,” kata Sofyan A. Djalil. (JR/ Perjalanan ke Tanggamus ini tidaklah singkat, karena FM, 28 Feb. 2021). Menteri ATR/Kepala BPN memilih menggunakan transportasi darat dan laut untuk perjalanannya kali ini. Tidak sendiri, Sofyan A. Djalil, kali ini melaksanakan kunjungan kerja bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Setiba di Tanggamus, Sofyan A. Djalil di sambut oleh jajaran Koperasi Tani Hijau Makmur sebagai pengelola kebun pisang mas khas Tanggamus dan mitra kerjanya yaitu PT Great Giant Pineapple. Suroto, salah satu pengelola kebun menjelaskan bagaimana “potensi manis” pisang mas dan langkah-langkah yang telah ia lakukan bersama para petani kebun pisang yang dikelolanya dalam Koperasi Tani Hijau Makmur. Langkah tersebut guna meningkatkan perekonomian perdesaan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 305

Reforma Agraria Momentum Wujudkan Penataan Agraria yang Berkeadilan Melalui Penataan Akses social mapping dengan memotret keadaan sosial masyarakat di lokasi reforma agraria dengan apa yang dibutuhkan sesuai dengan ekonomi di sana,” ungkapnya. “Kegiatan pemberdayaan sudah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, salah satunya melalui Kampung Reforma Agraria di Provinsi Banten. Bagaimana masyarakat di sana diajarkan untuk siap membuka usaha, melalui kerja sama dengan organisasi sosial lainnya. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan maka terlihat adanya kenaikan dalam produksi sehingga masyarakat sadar pentingnya kegiatan pemberdayaan Reforma Agraria dan Pemberdayaan yang dilakukan oleh Masyarakat Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria terus pemerintah. Harapannya setelah masyarakat sadar maka dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ akan mengikuti pola tersebut,” lanjutnya. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), salah satunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Perkembangan Reforma Agraria pun tak terlepas dari masyarakat yang adil di seluruh Indonesia. Reforma Agraria hambatan yang terjadi, Direktur Jenderal Penataan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Agraria Kementerian ATR/BPN menyebutkan tantangan Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan yang terjadi meliputi multi sektor serta harus melakukan masyarakat Indonesia melalui penataan akses. koordinasi dengan baik kepada pemangku kepentingan Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan lainnya. “Koordinasi terlihat sangat sederhana tetapi dalam Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, dalam pelaksanaannya itu tentu membutuhkan strategi yang pintar wawancara terkait Reforma Agraria di ruang kerjanya di untuk dapat berkolaborasi dengan semua sektor. Misalnya Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (05/03/2021). terkait batas kawasan hutan maka di sinilah tantangannya Menurut Andi Tenrisau, konsep Reforma Agraria adalah Kementerian ATR/BPN harus dapat berkoordinasi dengan gabungan antara penataan aset dan penataan akses. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” “Konsep Reforma Agraria adalah penataan aset ditambah ujarnya. penataan akses jadi masyarakat penerima ini kita harus kawal. Karena keberadaan penataan akses akan mampu Andi Tenrisau menambahkan bahwa dibutuhkan juga win- menggenjot ekonomi masyarakat melalui pengawasan dan win solution dalam penyelesaian konflik, supaya semua bisa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya. merasa memiliki sumbangsih karena tujuan dari Reforma Lebih lanjut dijelaskan bahwa melalui penataan akses ini Agraria ini sangat baik yaitu demi kesejahteraan masyarakat bagaimana memberdayakan masyarakat. “Karena sudah dengan memberdayakannya. Serta dibutuhkan kesadaran diberikan maka seharusnya negara juga hadir untuk masyarakat proses terjadinya pemilikan penguasaan tanah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam yang tidak melanggar hukum, karena banyak pemahaman pemberdayaan ini pemerintah harus tahu dulu apa yang dari masyarakat jika ada tanah negara dapat dengan mudah dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dapat dilakukan diokupasi padahal seharusnya pemerintah hadir untuk menata kembali proses penguasaan tanah supaya lebih berkeadilan. (TA/RH/LS, 05 Mart. 2021). 306 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Percepat Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui LPRA Reforma Agraria merupakan Program Lebih lanjut, Dirjen Penataan Agraria mengatakan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Strategis Nasional (PSN) pemerintah mekanisme pelaksanaan Reforma Agraria dalam LPRA Masyarakat Republik Indonesia yang akan adalah dengan melakukan koordinasi intensip dengan CSO di monitor langsung oleh Bapak terkait yang mengusulkan lokasi prioritas tadi.“Lokasi-lokasi Presiden Joko Widodo. Tujuan dari program ini tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Kepala Kantor untuk menciptakan sumber kemakmuran dan Wilayah BPN Provinsi untuk memastikan bahwa lokasi yang kesejahteraan masyarakat dengan berbasis diusulkan adalah clean and clear serta dapat ditindaklanjuti agraria. Seperti kita ketahui, Reforma Agraria proses penataan asetnya, melalui redistribusi tanah. Untuk merupakan program lintas sektor, yang anggarannya, saat ini sedang dilakukan proses revisi Daftar melibatkan berbagai kementerian/lembaga, Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) guna mendukung program salah satunya Kementerian Agraria dan Tata ini,” kata Andi Tenrisau. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Lebih lanjut, Andi Tenrisau mengungkapkan kendala yang Pada tanggal 2 Desember 2020, guna dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria adalah terkait mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria koordinasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan dalam sekaligus penyelesaian konflik agraria, bapak lokasi-lokasi tersebut. “Menurut analisis saya, sengketa Presiden Joko Widodo bertemu dengan pertanahan ini kan macam-macam. Ada yang melibatkan perwakilan Civil Society Organization (CSO). badan hukum, ada yang melibatkan pemerintah, ada yang Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima melibatkan badan usaha. Perlu diketahui, kendala dalam masukan dan usulan perwakilan CSO, terkait penyelesaian sengketa pertanahan adalah koordinasi untuk penyelesaian konflik agraria dan penyelesaian Reforma menyelesaikan itu,” kata Dirjen Penataan Agraria. Agraria. “Selain itu, masyarakat harus menyadari bahwa apa yang Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dikuasai di tanah negara itu, tidak serta merta diberikan. mengemukakan bahwa dalam pertemuan antara Presiden Ini kan harus di tata dahulu, di mana fasilitas sosialnya, di dengan CSO tersebut, diusulkan beberapa lokasi yang mana fasilitas umumnya. Di mana kita menempatkan lokasi menjadi prioritas pelaksanaan Reforma Agraria. Ada tiga usaha, lalu di mana lokasi pertaniannya. Jadi, intinya adalah CSO yang mengusulkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria kendala yang dihadapi ke depan adalah menyelesaikan atau LPRA, yakni Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sengketa pertanahan serta bagaimana kementerian/ mengusulkan 32 lokasi, Serikat Petani Indonesia (SPI) lembaga menyelesaikan penataan terkait obyek tanah yang mengusulkan 24 lokasi serta GEMA PS mengusulkan dijadikan obyek Reforma Agraria,” tambah Andi Tenrisau. 16 lokasi. “Inti dari LPRA adalah untuk mempercepat Pelaksanaan Reforma Agraria perlu mendapat dukungan pelaksanaan Reforma Agraria,” ungkap Dirjen Penataan setiap pemangku kepentingan yang terlibat termasuk Agraria, Jumat (05/03/2021). partisipasi aktif masyarakat, setiap permasalahan yang Berbagai lokasi yang diusulkan tersebut, kemudian dianalisis dihadapi dalam pelaksanaannya dapat ditangani dengan dengan melihat berbagai kompleksitas permasalahannya. tepat sehingga masyarakat merasakan manfaatnya. (RH/LS/ “Menteri ATR/Kepala BPN menggunakan konsep seperti TA, 05 Mart. 2021). makan bubur. Kalau kita makan bubur kan, kita makan dari pinggirnya dahulu, yang tidak terlalu panas. Ini kita terapkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria melalui LPRA. Jika permasalahannya tidak terlalu berat, kita tetapkan jadi prioritas satu, yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini. Kemudian, yang usulan lainnya yg lebih kompleks masalahnya akan kita selesaikan pada tahun 2022 sebagai prioritas kedua dan prioritas selanjutnya pada tahun 2023,” ungkap Andi Tenrisau. “Kami menargetkan pada semester pertama tahun ini, untuk prioritas pertama dapat kita selesaikan. Ini harapan besar kami,” tambah Dirjen Penataan Agraria. Andi Tenrisau juga menginformasikan, selain LPRA, Kementerian ATR/BPN juga tetap melaksanakan Reforma Agraria, yang sudah ditargetkan sejak tahun lalu. “Berdasarkan usulan dari setiap Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia, akan dilaksanakan Reforma Agraria di 254 lokasi. Selain prioritas yang diusulkan oleh para CSO tadi,” lanjut Andi Tenrisau. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 307

Wamen ATR/Waka BPN Tinjau Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Karya Jaya, Kutai Kartanegara Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya dari warga Desa Karya Jaya dibuktikan dengan adanya Masyarakat Tjandra didampingi Kepala Kanwil BPN SK Kepala Desa Karya Jaya tentang Pembentukan Tim Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta Pelaksana Pembangunan Desa Inklusif. Melalui program jajaran mengunjungi “Desa Inklusif” Desa ini output yang diharapkan adalah terciptanya potensi Karya Jaya yang terletak di Kecamatan Samboja, Kabupaten pengembangan Desa Karya Jaya dalam peningkatan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis kesejahteraan masyarakat,” papar Asnaedi pada Kamis (25/03/2021). Kunjungan ini dilaksanakan untuk berdiskusi (25/03/2021). dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat Namun dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Desa terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria. Karya Jaya terkendala oleh 81% wilayah desa yang Untuk diketahui, Desa Karya Jaya merupakan desa yang masuk ke dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), telah dijadikan kawasan potensi Tanah Objek Reforma dimana sebagian diantaranya telah bersertipikat. Kendala Agraria (TORA) oleh Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur. tersebut menyebabkan hambatan lain, dalam penataan Hal ini diungkapkan Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan akses misalnya, tidak ada bantuan pemerintah untuk Timur, Asnaedi bahwa Desa Karya Jaya memiliki potensi yang pembangunan jalan dan fasilitas umum yang dibiayai APBD besar. Upaya pengembangan desa ini dilaksanakan melalui serta akses permodalan yang tertutup karena status lokasi program Desa Inklusif oleh Keluarga Alumni Universitas kawasan. Gadjah Mada (KAGAMA) Kaltim yang bekerja sama dengan Dalam menyikapi hal ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan BPN yang berkesempatan meninjau serta berdiskusi Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Dinas Pemberdayaan langsung dengan masyarakat Desa Karya Jaya mengatakan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi bahwa untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah Kalimantan Timur. di Desa Karya Jaya, Ia akan memanfaatkan Peraturan “Salah satu prioritas yang akan dilakukan dalam program Pemerintah yang baru saja disahkan, dan merupakan Desa Inklusif antara lain optimalisasi sektor pertanian dan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PP Nomor potensi wisata sebagai sumber penghasilan. Program 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Desa Inklusif ini mendapatkan antusiasme yang tinggi Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. 308 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

“Jadi Desa Karya Jaya adalah desa transmigrasi yang sudah disertipikatkan tapi belakangan jadi kawasan hutan, ini kita akan bereskan karna ada PP yang baru tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan hak atas tanah di dalam kawasan hutan, seharusnya dengan adanya aturan ini sangat mudah proses pelepasannya, ini merupakan turunan dari UU CK, kita mau pakai aturan ini untuk eksekusi dan menjadikan Desa Karya Jaya sebagai pilot project dari implementasi PP tersebut,” kata Surya Tjandra. Lebih lanjut, Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN menyatakan untuk mengimplementasikan PP tersebut butuh komitmen dari semua pihak terkait untuk menyukseskan Reforma Agraria, dan dengan adanya UU CK juga mendorong percepatan dengan sinkronisasi serta kerja- kerja kolaboratif. “Harapannya memang kita mulai cair dalam komunikasi, kerja- kerja kolaboratif, ini baru soal perizinan, bagaimana dengan pemberdayaannya. Yang perlu dilakukan memang niat kuat untuk membereskan itu dari semua pihak dan saya kebetulan di GTRA yang merupakan organisasi lintas sektor, saya sebagai koordinator pelaksana bisa konsolidasikan serta koordinasikan pihak- pihak terkait,” tutur Surya Tjandra. (LS/RE, 25 Mart. 2021). Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 309

Hadiri Rakor GTRA Provinsi Kaltim dan Kaltara, Wamen ATR/Waka BPN Dorong Penyediaan TORA dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Hutan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan hutan dan non hutan serta fungsi penyediaan tanah bagi Masyarakat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor masyarakat yang membutuhkan. “Kawasan hutan yang bisa Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur jadi pencadangan lahan saat ini menjadi kebutuhan yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gugus mendesak bagi masyarakat, untuk itu harapan masyarakat Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini harus bisa kita cover,” ujar Surya Tjandra. dan Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2021 di Ballroom Lebih lanjut, Surya Tjandra menuturkan terkait hal Hotel Mercure Samarinda, Jumat (26/03/2021). Dua topik penyediaan dan tumpang tindih, pada tahun 2015 pembahasan pada Rakor GTRA kali ini yaitu pembahasan pemerintah sudah melakukan inventarisasi penguasaan Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dari pemilikan di dalam kawasan hutan dan sudah menghasilkan Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur data yang kemudian dikumpulkan di berbagai Kantor dan Kalimantan Utara dan pembahasan Pemberdayaan Pertanahan. Sebagai tindak lanjut, data tersebut sudah Masyarakat pada Kawasan Hutan. dikirim juga ke Direktorat Jenderal Planologi di KLHK. “Kita Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala akan jadikan data itu modal awal karena sudah diketahui BPN, Surya Tjandra; Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan tumpang tindihnya dimana, seberapa luas, subjeknya siapa, Kehutanan, Alue Dohong, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, tinggal eksekusinya dari IP4T di dalam kawasan hutan,” Asnaedi beserta beberapa Kepala Kantor Pertanahan se- ucapnya. Kaltimtara dan jajaran; Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi Eksekusi dari IP4T di dalam kawasan hutan ini diungkapkan beserta Bupati dan Wali Kota se-Kaltimtara serta beberapa Surya Tjandra adalah terkait dengan fungsi penyediaan. jajaran dari Kementerian/Lembaga terkait yang merupakan Kendati demikian, masih terdapat beberapa prosedur dalam anggota dari GTRA Pusat. hal ini regulasi yang membuat pelaksanaannya kurang Pada kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan efektif. Untuk itu, Wamen ATR/Waka BPN menyatakan dalam ada dua hal yang menjadi urgensi untuk dibahas pada Rakor mewujudkan instruksi Presiden terkait pelepasan kawasan kali ini, yaitu terkait tumpang tindih zonasi antara kawasan hutan bagi kampung tua, masyarakat transmigran serta 310 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

masyarakat yang mengelola tanah Reforma Agraria dan Pemberdayaan di dalam kawasan hutan, perlu ada Masyarakat review ulang bagi regulasi yang sebelumnya ada, apakah memang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih aktual atau perlu dirubah. melalui peningkatan perekonomian.” “Jadi rapat kali ini memang Rakor Sebagai tuan rumah dari pelaksanaan Rakor GTRA GTRA Kaltimtara, tapi ini sebetulnya kali ini, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur masalah di semua daerah di seluruh menyampaikan harapannya agar pada pertemuan kali ini Indonesia, jadi harapannya di sini bisa menyelesaikan masalah-masalah tumpang tindih dan kita minimal punya gambaran masalah penguasaan pemilikan lahan pada masyarakat. masalahnya seperti apa supaya ada “Insya Allah Kaltim siap bekerja sama dengan pemerintah solusi untuk membenahi hal seperti pusat dan mendukung penuh program-program strategis ini,” tutur Surya Tjandra. nasional untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada Selanjutnya Wamen LHK, Alue di Kaltim,” ucap Hadi Mulyadi. (LS/RE, 26 Mart. 2021). Dohong, menuturkan bahwa program TORA adalah salah satu tugas yang diberikan kepada KLHK yaitu menyediakan objek dari freshland secara nasional dengan target 4,1 juta hektare yang sumbernya berasal dari pelepasan kawasan HPK tidak produktif, dengan melalui beberapa proses. “Kalau ada hal yang terkait tanah belum clean and clear karena adanya tumpang tindih informasi di atasnya, nanti akan kita evaluasi dan cari metode penyelesaiannya, tapi sebelum itu kami akan mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu,” imbuh Alue Dohong. Sesuai dengan topik pembahasan pada Rakor GTRA kali ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim mengatakan,“Sasarannya adalah kita akan mendapatkan gini rasio yang seimbang melalui legalisasi aset kemudian yang kedua adalah integrasi data penataan aset dan akses secara host to host antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Daerah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 311

Kementerian ATR/BPN Dukung Wujudkan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Sesuai dengan misi pembangunan Provinsi Kepulauan desa dapat mandiri. Melalui reforma agraria pemerintah Masyarakat Bangka Belitung (Babel) dalam RPJMD 2017–2022, berupaya menata tanah kembali tentang penguasaan, terdapat 2 (dua) misi yang sejalan dengan tujuan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pemukiman, Reforma Agraria di Provinsi Kepulauan Babel, yaitu serta permukaan bumi yang berkeadilan,”ujar Surya Tjandra. meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, daerah dan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan Kementerian ATR/BPN harus bekerja ekstra. “Biasanya kita hidup. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra saat menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dengan tema “Implementasi Peran Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sinkronisasi Program Demi Mewujudkan Masyarakat Bangka Belitung yang Adil dan Sejahtera” melalui video conference, Senin (29/03/2021). “Reforma agraria merupakan salah satu program Presiden Republik Indonesia yang dilakukan dengan strategi pembangunan Indonesia dari pinggiran desa, dengan harapan 312 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

hanya bergerak di level potensiTORA kawasan hutan seperti banyaknya pergeseran terhadap Reforma Agraria dan Pemberdayaan saja, cari tanah lakukan redistribusi tapak batas, luas kawasan hutan, maupun pemanfaatan Masyarakat dan selesai. Namun masalahnya akibat aktivitas penambangan maupun perluasan peran untuk pembangunan daerah perkebunan dari pemilik modal. Untuk itu, penataan ini kita bisa kuatkan penataan aset tanah objek reforma agraria perlu dipikirkan dalam wilayah di pesisir, supaya mampu rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maka perlu menimbulkan potensi baru seperti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tercapainya wisata, pertanian dan komoditas penataan aset yang diharapkan,” kata Iskandar Syah. lain nya,” ucap Wamen ATR/Waka Melihat kondisi dan permasalahan-permasalahan yang BPN. terjadi, ada beberapa gambaran pelaksanaan reforma “Diperlukan strategi dan kreativitas agraria yang akan dilaksanakan di wilayah Kepulauan dan tidak cukup jika hanya dari Bangka Belitung. Terdapat 4 (empat) gambaran pelaksanaan satu wilayah saja. Saya melihat reforma agraria dengan melihat permasalah yang ada yaitu: ada potensi yang lumayan besar potensi TORA meliputi izin usaha pertambangan (IUP) melihat Kepulauan Bangka Belitung dan hutan; pengembangan potensi pariwisata, pertanian, termasuk dari 8 (delapan) provinsi perkebunan serta komoditas ekspor; pembangunan daerah yang mengikuti Deklarasi Batam, melalui tata ruang; dan penataan wilayah pesisir dan pulau- dimana asosiasi ini terbentuk pulau kecil. (RE/LS, 29 Mart. 2021). dari deklarasi Gubernur daerah kepulauan yang memiliki keunikan yang terdiri dari Kepualau Riau, Kepulauan Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara,” tambahnya. Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan berkaitan dengan urusan zonasi, tata ruang dan perizinan Kementerian ATR/ BPN tidak bisa berjalan sendiri melainkan menjadi kerja kolektif dan kerja kolaboratif dari semua yang mempunyai kewenangan. “Dengan pertemuan kita hari ini dan rencana Rakornas GTRA yang akan dilaksanakan nanti dengan para pemangku kepentingan terkait, diharapkan kita mampu mengumpulkan masalah-masalah yang ada dan kita bisa menemukan solusi konkrit,” tutur Surya Tjandra. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iskandar Syah mengatakan penataan aset melalui pelepasan kawasan hutan khususnya di Kepulauan Babel masih terkendala beberapa hal. “Masih banyak kendala dalam pelepasan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 313

Sofyan A. Djalil Tekankan Pentingnya Pembangunan SDM dalam Otsus Papua dan Papua Barat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Dalam mendukung pengelolaan dana Otonomi mereka mendapatkan perspektif yang berbeda,”ungkapnya. Masyarakat Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat Selain itu, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) diperlukan upaya-upaya tertentu, salah satunya No 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Sofyan A. Didukung SDM yang berkualitas, maka program-program Djalil menjelaskan jika Kementerian ATR/BPN diamanatkan pemerintah akan berjalan optimum. untuk dapat meningkatkan kepastian hukum hak atas Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN tanah, penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan Sofyan A. Djalil, saat memberikan keynote speech dalam non hutan dalam skala kadaster, dan pendaftaran tanah acara Workshop Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adat sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan terkait pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tanah adat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui video conference, Perdasus dan Perdasi. Selasa (30/03/2021). “Juga dapat memberikan asistensi, bimbingan dan fasilitasi Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa dibutuhkan SDM dalam penyusunan rencana tata ruang yang berbasis yang berkualitas untuk dapat meningkatkan program mitigasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana,” pemerintah dalam rangka menciptakan pertumbuhan ujarnya. ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dan Workshop pendapat BPK ini diharapkan juga dapat Papua Barat yang baik akan jauh lebih mudah terwujud. dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola “Kunci keberhasilan pembangunan dimana pun, di keuangan negara yang lebih tertib, taat pada peraturan samping kebijakan yang tepat adalah SDM yang mempuni. perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, Kebijakan yang tepat semakin lama semakin baik tetapi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa untuk perkembangan SDM ini merupakan tantangan kita keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, perbaikan bersama,” tuturnya. yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara “Pegawai asli Papua dipindahkan ke Jawa sehingga mereka berkesinambungan, sekaligus untuk memperkuat upaya mendapatkan pengalaman yang berbeda dan saat kembali peningkatkan ke Papua nanti bisa menerapkan apa yang telah mereka kesejahteraan rakyat terutama rakyat Provinsi Papua dan pelajari. Ini akan sangat cepat perkembangan SDM karena Papua Barat. (TA/YS, 30 Mart. 2021). 314 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tantangan Pelaksanaan Program Reforma Agraria Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan serta memeratakan kesejahteraan masyarakat. Program ini merupakan program lintas sektor, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN). Wakil Menteri ATR/Wakil pelaksanaan hal ini tidak tergantung oleh Kementerian Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kepala BPN (Wamen ATR/BPN saja, melainkan semua pihak yang peduli dalam Masyarakat ATR/Waka BPN), Surya suatu wilayah. Ia menuturkan bahwa bergabungnya Tata Tjandra mengatakan bahwa Reforma Agraria yang sedang Ruang dengan BPN akan memberikan harmonisasi antara dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN masih berbicara di aspek pertanahan dan tata ruang. “Keahlian dari BPN itu sisi bagaimana memanfaatkan potensiTanah Obyek Reforma kan mengukur, memberikan legalisasi hak atas tanah dalam Agraria (TORA), bagaimana pelaksanaan Reforma Agraria bentuk sertipikat tanah serta menjamin hak atas tanah. dan Tanah Transmigrasi serta pelaksanaan pemberdayaan Di sisi lain, tata ruang itu sebuah planning sesuai dengan tanah masyarakat. “Kita ingin apa yang dilaksanakan ini kapasitas ruang, yang menurut UUPA itu luas. Dan dengan akan menjawab persoalan besar yang sekarang menjadi demikian, dengan hal tersebut seharusnya Kakanwil harus perhatian Presiden yakni penyelesaian sengketa dan konflik berperan sebagai land manager,” ujar Wamen ATR/Waka agraria,” katanya saat memberikan arahan pada kegiatan BPN. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Ambon, secara daring, Rabu (31/03/2021). Pelaksanaan tata ruang butuh dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Menurut Surya Tjandra dalam “Tantangan lain dalam pelaksanaan Reforma Agraria, konteks tersebut itu, GTRA dibentuk untuk membantu khususnya di Kota Ambon adalah bagaimana Reforma Kementerian ATR/BPN maupun Pemda terkait melaksanakan Agraria mampu menjawab isu penataan kawasan pesisir visi dan misi dari pemimpin daerah. Dalam GTRA, Wamen serta pulau kecil dan pulau terluar,” ujar Surya Tjandra. ATR/Waka BPN siap membantu dalam berkomunikasi dengan Dirjen di suatu kementerian, selalu koordinator Terkait hal tersebut, SuryaTjandra membagikan pengalaman pelaksanaan GTRA. saat berkunjung ke Pulau Karang Unarang di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pulau terluar yang Sekretaris Pemerintah Kota Ambon, A.G. Latuheru berbatasan dengan Malaysia. Ia berkesempatan melihat mengatakan bahwa kegiatan perekonomian rakyat proses pendaftaran tanah, yakni pengukuran pulau karang di Kota Ambon, mayoritas berada disektor perikanan tersebut. Pulau Karang Unarang dipercaya mengandung serta pertanian. “Tantangan yang dihadapi adalah potensi minyak dan gas sehingga sangat strategis. Surya mengembangkan kedua sektor tersebut. Problemnya, Tjandra mengatakan bahwa dalam penataan kawasan adalah bagaimana para nelayan dan petani kita mendapat pesisir dan pulau terluar, Indonesia tidak boleh kecolongan fasilitas untuk bantuan ataupun pinjaman dari perbankan,” lagi dan belajar dari Pulau Sipadan dan Ligitan. ujar A.G. Latuheru. (RH/SA, 31 Mart. 2021). Oleh karena itu, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa Reforma Agraria merupakan sesuatu yang menarik karena KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 315

Komitmen Bersama Membangun Sumatra Utara dengan Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, melihat surat dari Mendagri kepada seluruh Gubernur Masyarakat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil untuk optimalisasi pelaksanaan Reforma Agraria dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen merancang anggaran yang memasukkan Reforma Agraria ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri Rapat dalam pembangunan daerah, artinya juga sudah didukung Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri,” kata Surya Tjandra. Sumatra Utara secara virtual pada Rabu (31/03/2021). Di hadapan Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi beserta Lebih lanjut Wamen ATR/Waka BPN mengatakan peran jajaran yang menjadi peserta rakor, dalam sambutannya, Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan Reforma Surya Tjandra mengajak para peserta Rakor GTRA Sumut ini Agraria di Sumut adalah salah satunya terus melakukan untuk membangun Sumut melalui Reforma Agraria dengan penyelesaian konflik agraria yang menonjol dan sudah memahami konteks Sumut dalam perspektif nasional. menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Surya Tjandra berpandangan bahwa konflik agraria Perlu dipahami, perspektif nasional dalam hal ini merupakan suatu konsekuensi yang wajar, menjadi imbas adalah, Provinsi Sumut merupakan salah satu Provinsi dari banyaknya major project yang dilaksanakan di Sumut. di Pulau Sumatra yang memiliki 7 dari 19 major project “Nah ini yang menjadi tantangan, konflik agraria sebuah pemerintah dalam pembangunan nasional. Wamen ATR/ konsekuensi logis tapi barangkali juga kesempatan untuk Waka BPN mengungkapkan beberapa proyek tersebut kita semua memahami kebutuhan masyarakat untuk mau diantaranya mulai dari penataan kawasan strategis berpartisipasi atau ikut menikmati sekian banyak proyek nasional metropolitan Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di (Mebidangro); Pengembangan potensi pariwisata super Sumut,” ujarnya. prioritas Danau Toba; Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan sawit rakyat; Pengembangan potensi Banyaknya major project serta tantangan dalam wisata desa dan agrowisata; Pengembangan food estate pelaksanaan Reforma Agraria di Sumut yang melibatkan di Humbang Hasundutan; Adanya peluang tanah telantar, lintas sektor, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan dengan tanah transmigrasi yang belum bersertipikat serta tanah kehadiran GTRA tentu dapat menjadi peluang untuk mulai eks HGU; dan Pengembangan pulau tertinggal, terluar dan membangun komunikasi yang baik dengan para pihak terdepan di Pulau Nias. terkait. Hal ini diperlukan karena untuk menyukseskan Reforma Agraria, perlu ada keseimbangan antara “Dan untuk merealisasikan ini semua tidak akan lepas dari pelaksanaan legalisasi aset dan penataan akses melalui peran Pemerintah Daerah, juga beberapa waktu lalu saya permberdayaan masyarakat. “Dengan kata lain memang 316 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

kita perlu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda bersama dalam rangka terwujudnya kepastian status Reforma Agraria dan Pemberdayaan dan para pihak terkait, itu mutlak dan harus dilakukan,” Hak Atas Tanah Masyarakat di Lokasi-lokasi Prioritas Masyarakat tegas Surya Tjandra. Reforma Agraria melalui dukungan kebijakan dan regulasi; Teridentifikasinya potensi Tanah Objek Reforma Agraria Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan (TORA) dan potensi pengembangan akses; Tertanganinya Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengatakan sengketa dan konflik pertanahan untuk menjadi salah satu untuk mempercepat dan mengimplementasikan Reforma sumber TORA; dan Terbentuknya ruang-ruang kerjasama Agraria dengan baik memang perlu dukungan dari berbagai lintas sektor dalam rangka penataan akses sebagai upaya pihak. Melalui Ditjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (LS/RZ, 31 Mart. menyatakan telah menyusun 2021). suatu konsep program dalam menjawab tantangan yang terjadi di Sumut. “Kami telah menyusun konsep Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan untuk menjawab problem-problem yang terkait dengan penataan agraria itu sendiri dengan melibatkan lintas sektor dan bisa dikoordinasikan melalui forum GTRA ini,” tutur Andi Tenrisau. Sebagai Ketua Pelaksana Harian GTRA Provinsi Sumut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut, Dadang Suhendi dalam laporannya mengatakan dengan mengangkat tema Penyelesaian Sengketa, Konflik Pertanahan Untuk Menjadi Sumber Redistribusi Tanah dan Penataan Akses Reforma Agraria, ia berharap melalui forum GTRA ini dapat terciptanya arah gerak KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 317

Wamen ATR/Waka BPN Berharap Rakor GTRA Sumbar Dapat Mewujudkan Reforma Agraria Sesuai Konteks Masyarakat Hukum Adat Sumbar Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil di Sumbar, terdapat satu proyek yaitu pembangunan jalan Masyarakat Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen trans pada Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan yang ada ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri di Pulau Mentawai. “Nah kenapa cuma satu, apakah karena Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas tantangan yang ada di sana, atau hal lain terkait dengan Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) penguasaan dan pemilikan tanah yang belum tuntas,” kata secara virtual pada Kamis (22/04/2021). Dalam sambutannya, Surya Tjandra. Surya Tjandra mengatakan banyaknya masyarakat hukum Maka dari itu untuk menuntaskan permasalahan adat di Sumbar, menjadikan Sumbar sebagai salah satu penguasaan dan pemilikan tanah, dikenalkanlah program pilot project untuk mendalami bagaimana pemerintah Reforma Agraria untuk memberikan legalitas aset berupa semakin mengakui dan melindungi masyarakat hukum tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah adat. “Pembelajaran yang didapat di Sumbar tentunya tidak Sistematis Lengkap (PTSL) maupun Redistribusi Tanah. hanya untuk Sumbar tetapi untuk seluruh wilayah yang “Situasi hari ini, khusus Redistribusi Tanah bagian terbesar terdapat masyarakat hukum adat di dalamnya,” ujarnya. adalah pelepasan kawasan hutan yang sejauh ini baru Pelaksanaan Reforma Agraria dalam konteks Sumbar, berhasil dieksekusi 5,14%, barangkali ini perlu menjadi dikatakan Wamen ATR/Waka BPN secara umum, Ia melihat catatan dan pertanyaan mengapa demikian, apa yang terdapat empat isu besar yang dihadapi Sumbar, yaitu menjadi hambatan, sejauh mana hal-hal ini relevan dengan pertama terkait soal konflik agraria yang menyangkut tanah konteks Sumbar,” ucap Wamen ATR/Waka BPN. ulayat, hutan adat, dan tanah aset negara, kedua yakni Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan Reforma tentang Reforma Agraria di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Agraria khususnya di daerah, Wamen ATR/Waka BPN Kecil, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, ketiga yakni percepatan mengungkapkan sudah difasilitasi dengan dasar hukum penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, yang kuat, mulai dari surat edaran yang dikeluarkan Menteri dan terakhir yaitu eksistensi serta pengakuan hak ulayat Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur guna memastikan masyarakat adat. dibentuknya GTRA, juga termasuk menginventarisasi Untuk diketahui, di Pulau Sumatra sendiri terdapat 19 proyek peluang-peluang pemanfaatan anggaran daerah untuk yang termasuk ke dalam program strategis nasional. Khusus mencari subjek dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). 318 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Selain itu dasar hukum lain yang dijalin saat ini dapat memberikan manfaat bagi Reforma Agraria dan Pemberdayaan yang menguatkan adalah masyarakat atas pelaksanaan Reforma Agraria,” kata Saiful. Masyarakat adanya turunan dari Undang- Demi memberikan manfaat bagi masyarakat Sumbar, Undang Cipta Kerja yakni Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor percepatan program Reforma Agraria melalui GTRA.“Semoga 18 Tahun 2021, di mana nantinya mendapatkan kejelasan agar pelaksanaan lebih pada pasal 4 menegaskan cepat lebih sesuai dengan aturan-aturan yang dipegang keberadaan yang istilahnya masyarakat kita, juga dengan adanya rakor ini penyelesaian hak pengelolaan yang bisa terkait dengan TORA akan lebih cepat sehingga Redistribusi diberikan pada tanah negara Tanah dapat dipercepat pelaksanaannya sehingga dan tanah ulayat. “Ini bisa jadi masyarakat lebih cepat merasakan manfaatnya,” imbuh peluang, diskusikan lagi, kritisi Mahyeldi Ansharullah. (LS/TA, 22 Apr. 2021). melalui forum ini, apakah memang peraturan ini bisa membantu atau mengisi kekosongan atau kebutuhan yang secara nyata dirasakan di Sumbar khususnya di komunitas masyarakat hukum adat,” jelas Surya Tjandra. Terakhir dalam sambutannya Surya Tjandra menyatakan untuk urusan bagaimana membangun Reforma Agraria dari kawasan hutan memang terdapat tantangan yang cukup krusial karena dibutuhkan kerja lintas sektor, kemudian hal ini akan dipermudah karena nantinya di dalam aturan turunan UU Cipta Kerja pun terdapat Peraturan Pemerintah terkait penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dalam kawasan hutan. Kerja lintas sektor dalam menyukseskan penyelenggaraan Reforma Agraria juga disetujui oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumbar, Saiful. Menurutnya Reforma Agraria adalah program penting pemerintah, maka itu banyak sekali dibutuhkan kerja sama dari Pemerintah Provinsi hingga kabupaten/kota dalam rangka memfasilitasi dan menyentuh masyarakat keseluruhan.“Kami berharap dengan koordinasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 319

Kementerian ATR/BPN Jamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Papua Barat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Dalam rangka menjembatani ketimpangan di membangun atau merancang Reforma Agraria kontekstual Masyarakat Tanah Papua, lahirlah Undang-Undang Otonomi Papua sesuai Inpres, yakni melalui pemetaan sosial dan Khusus bagi Provinsi Papua pada tahun 2001 lalu. spasial wilayah adat Tanah Papua terlebih dahulu. “Ini yang Terkait dengan masyarakat adat, tahun 2019 lalu, jadi penting karena tanpa tahu situasinya di mana kita tidak Pemerintah Provinsi Papua Barat menerbitkan Peraturan bisa paham nanti kalau ada investor mau masuk, dengan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Barat Nomor 9 siapa dia bernegosiasi, bagaimana dia harus bernegosiasi. Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, Terus siapa yang bisa memfasilitasi negosiasi-negosiasi itu,” Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat. terangnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Selanjutnya, salah satu peran penting dari Pemerintah Nasional (ATR/BPN) salah satu tugasnya memberikan Daerah adalah mengakui masyarakat adat itu sendiri. kepastian hukum hak atas tanah, salah satunya untuk Dalam hal ini, menurut Surya Tjandra, Papua Barat sudah masyarakat adat. Hal ini disebutkan oleh Wakil Menteri melakukannya dengan sangat baik, bahkan sudah ada ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra yang mengatakan pemetaan wilayah adat yang dilakukan bersama dengan bahwa masyarakat adat dapat menjadi pintu masuk organisasi masyarakat sipil dan masyarakat secara bagi Kementerian ATR/BPN untuk dapat melindungi dan konservatif. “Saya kira apa yang bapak ibu lakukan sekarang mengakui hak atas tanahnya. ini sejalan dengan yang sudah kami temukan sejauh ini,” “Sejak keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun tegasnya. 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Provinsi Papua dan Papua Barat, itu kami punya tugas dari Nataniel Mandacan menyampaikan pidato pembukaan Presiden untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan dari Gubernur, salah satu tujuan Perdasus Nomor 9 Tahun Reforma Agraria Provinsi Papua Barat. Ketika bicara 2019 di antaranya memberikan kepastian hukum untuk Reforma Agraria Papua, intinya adalah menata ulang aset masyarakat adat serta memberikan arahan bagaimana cara kepemilikan kekuasaan atas tanah supaya terjadi keadilan melakukan pengakuan hingga pemberdayaan masyarakat akses terhadap ketimpangan Tanah itu,” ujar Surya Tjandra hukum adat. Hanya saja, untuk mewujudkan semua itu dalam Diskusi Terfokus Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 dibutuhkan kerjasama dan dukungan berbagai pihak. “Saya ‘Tantangan dan Peluang Pengakuan Masyarakat Adat serta berharap agar kemitraan, kerja sama dan koordinasi lintas Penetapan Wilayah Adat di Provinsi Papua Barat’ secara sektor yang telah dibina selama ini dapat diteruskan demi daring, Kamis (22/04/2021). mencapai tujuan kita bersama yaitu mewujudkan Papua Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, jika ingin memulai Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat,”tuturnya. (YS/ RE, 22 Apr. 2021). 320 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Potensi Besar Kawasan Mega Terasering, Mulai dari Pertanian, Wisata hingga Aspek Budaya Dalam rangka melihat potensi Kampung Reforma masyarakat yang memenuhi syarat. Kawasan hutan yang Reforma Agraria dan Pemberdayaan Agraria, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ sudah sejak lama beralih fungsi seperti Kawasan Mega Masyarakat Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Terasering memenuhi kriteria tersebut. “Kami mendukung BPN), Surya Tjandra mengunjungi kawasan Mega harapan Bapak Ibu semua agar lahan untuk menjadi hak Terasering yang terletak di desa Sukamulya, Kabupaten milik namun kami tidak bisa bekerja sendirian dan ada Pangandaran, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (28/04/2021). banyak proses yang kita lalui dan perjuangkan,” tutur Surya Potensi Mega Terasering ini begitu besar dan menyasar Tjandra. berbagai sektor seperti sektor pertanian, sektor pariwisata Hal serupa disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan hingga sektor budaya. Kabupaten Pangandaran, Rahmat. Ia berkata bahwa harapan Surya Tjandra memaparkan bahwa tinjauan ke Kawasan masyarakat sekitar Kawasan Mega Terasering ini terkait Mega Terasering membuat permasalahan yang ada menjadi lahan ini begitu besar. Banyak hal dan potensi di Kawasan lebih jelas. Sejak tahun 1940 hingga saat ini, masyarakat Mega Terasering yang dapat dikembangkan. “Banyak hal menggantungkan mata pencaharian mereka dengan seperti potensi wisata, pertanian, hingga budaya. Saya siap menggarap lahan di kawasan Mega Terasering. Namun, menfasilitasi,” tambahnya. yang menjadi permasalahan adalah kawasan ini statusnya Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Kusdiana hingga saat ini adalah kawasan hutan, sehingga masyarakat mengatakan bahwa Kabupaten Pangandaran adalah harus mengeluarkan biaya sewa. Kabupaten yang baru berdiri kurang lebih 8 tahun hasil Pemerintah saat ini tengah menjalankan program Reforma pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang memiliki potensi Agraria, salah satunya melalui redistribusi tanah yakni sentra mega terasering. Menurut Kusdiana, harapan program pembagian tanah objek landreform kepada masyarakat setempat terbagi menjadi 3 poin mulai dari KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 321

pertanian dan irigasi, akses jalan hingga potensi pariwisata baru.“Jadi potensi wisata Kabupaten Pangandaran bukan berupa laut saja, mudah-mudahan pemerintah pusat dapat mendukung,” tutur Kusdiana. Aspirasi juga datang dari salah satu Petani Blok Cibuluh, Jahli. Jahli menuturkan bahwa Ia dan seluruh rekan masyarakat tani lainnya tak lagi terbebani terkait sewa lahan. Panen maupun tidak panen, masyarakat harus tetap membayar biaya sewa. “Saya ingin segala beban sewa hilang, sudah 3 turunan sejak tahun 1940 kami mengalami ini,” tambah Jahli. Dalam kunjungan ke kawasan Mega Terasering ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi oleh sejumlah pihak yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran beserta jajaran dan Bupati Kabupaten Pangandaran yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Pangandaran beserta jajaran. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua setelah sebelumnya melakukan kunjungan singkat ke Jembatan Karang Tirta, yang merupakan jembatan penghubung antara lokasi wisata Batu Hiu hingga Pamugaran. (AR/LS/AF, 28 Apr. 2021). Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat 322 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kembangkan Jawa Barat Bagian Selatan, Wamen ATR/Waka BPN: Dibangun Melalui Reforma Agraria Masih dalam rangkaian kegiatan Pengembangan khususnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk Reforma Agraria dan Pemberdayaan Jawa Barat Bagian Selatan, Wakil Menteri melakukan pengembangan daerah dari segi potensi wisata. Masyarakat Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Contohnya memanfaatkan secara optimal 91 km garis Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra pantai di Kabupaten Pangandaran. Pemahaman tata ruang berkunjung ke Kantor Bupati Pangandaran pada Rabu serta strategi mitigasi bencana yang kuat sangat diperlukan (28/04/2021). Kunjungan ini bertujuan sebagai sesi diskusi dalam pengembangan wisata di wilayah Jawa bagian dan dengar pendapat terkait pengembangan Jawa Barat selatan khususnya di Kabupaten Pangandaran. bagian selatan dengan beberapa pihak terkait. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya senantiasa Surya Tjandra memaparkan bahwa Jawa bagian selatan bekerja dengan lebih proaktif dalam mengombinasikan keseluruhan ini mempunyai kesamaan potensi berupa alam perencanaan hingga pemberian hak sebagai bentuk yang indah namun rawan akan bencana seperti gempa dan kepastian hukum. Dalam hal ini, rencana ke depan akan tsunami. Untuk itu, perlu adanya kemampuan teknis berupa dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pemahaman tata ruang sehingga dapat memanfaatkan untuk seluruh garis pantai di Kabupaten Pangandaran. ruang semaksimal mungkin sesuai daya dukung lingkungan. “PTSL di seluruh garis pantai berguna agar kepemilikan “Kemampuan teknis itu bisa dibekali dengan kendaraan yang haknya jelas,” lanjutnya. bernama Reforma Agraria yakni penataan kembali struktur Kepemilikan hak tanah yang jelas menjadi penting karena penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan berujung pada output kesejahteraan masyarakat, seperti tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan yang diungkapkan oleh Kepala Subdirektorat Penataan disertai dengan Penataan Akses,” tuturnya. Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Dalam kesempatan yang sama Surya Tjandra berkata Tertentu, Direktorat Penatagunaan Tanah, Hesekiel Sijabat. bahwa ada niat kuat dari Pemerintah Daerah setempat Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat berkaitan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 323

Reforma Agraria dan Pemberdayaan erat dengan persoalan pertanahan dan juga ketimpangan “Hingga pada tahun ini, kami mulai berfokus pada ranah Masyarakat pemilikan tanah. “Jika pendapatan masyarakat kecil dan pengembangan daerah,” tambahnya. sewaktu-waktu berpeluang terpaksa menjual tanahnya, Selain diskusi mengenai Reforma Agraria di Pangandaran, itulah yang menyebabkan ketimpangan tanah semakin pada kesempatan ini juga berlangsung penyerahan besar. Inilah yang kita hindari,” terangnya. Sertipikat Barang Milik Negara kepada Pemerintah Hesekiel Sijabat berharap kepemilikan tanah yang dimiliki Kabupaten Pangandaran serta penyerahan sertipikat hasil masyarakat ini dapat mendatangkan kesejahteraan program PTSL yang diserahkan langsung secara simbolis masyarakat, salah satu caranya yaitu mendorong oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. (AR/LS/AF, 28 Apr. pemanfaatan tanah secara kolektif, seperti pemanfaatan 2021). tanah secara korporasi atau kelembagaan. Seperti yang terjadi di potensi wisata Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran yang telah siap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sudah ada data siapa yang memiliki dan lainnya. “Jika dikelola individu, akan kurang produktif, jika terjadi secara kolektif dan jelas akan lebih efektif. Diharapkan kesejahteraan masyarakat ke depannya bisa meningkat,” tambahnya. Pada kesempatan ini, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata menyambut baik program Kementerian ATR/BPN tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebagai kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Ciamis, pihaknya bekerja luar biasa dalam menginisiasi pembangunan. Lima tahun awal berdiri, Kabupaten Pangandaran berfokus pada membangun infrastruktur berupa akses jalan, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. 324 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wamen ATR/Waka BPN Dorong Pelaksanaan 4 Isu Terkait Reforma Agraria di Rakor GTRA Jawa Barat Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja. “Maka Reforma Agraria dan Pemberdayaan Barat, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ melalui UUCK dan PP No. 21 Tahun 2021 merupakan langkah Masyarakat Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya menghadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan (Rakor GTRA) Provinsi Jawa Barat yang diadakan di Hotel ruang. Hal ini harus kita wujudkan bersama,” tutur Wamen Hilton Bandung pada Kamis, (29/04/2021). Pada kegiatan ATR/Waka BPN. yang mengangkat tema “GTRA Jabar 2021 Connection Isu kedua yang bisa diangkat dalam Rakor GTRA kali ini (Collaboration-Network-Innovation)” ini, Wamen ATR/Waka menurut Surya Tjandra yaitu ketimpangan pembangunan BPN menyampaikan 4 isu terkait pelaksanaan Reforma dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat Bagian Utara Agraria di Jawa Barat yang membutuhkan peran dari pihak dan Jawa Barat Bagian Selatan. “Setelah saya berkunjung terkait yang tergabung ke dalam GTRA. ke beberapa daerah kemarin, saya menyadari bahwa Jawa Selama kunjungannya di beberapa daerah di Jawa Barat Bagian Selatan dikaruniai alam yang indah serta sumber seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, daya yang luar biasa. Tapi di samping itu, Jawa Bagian Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, ia Selatan juga merupakan sentranya bencana. Jadi memang mengamati sedikitnya 4 isu penting yang harus diterapkan butuh strategi, rencana, kekuatan dan perhatian kita semua dalam pelaksanaan Reforma Agraria, yang pertama adalah untuk memperhatikan pembangunan Jawa bagian selatan Percepatan Pembangunan daerah melalui Sinkronisasi ini,” tambahnya. Rencana Tata Ruang. “Terbatasnya ruang dan terus Adapun isu ketiga yang diangkat adalah pemanfaatan meningkatnya populasi manusia, maka perlu dilakukan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari tanah-tanah penataan ruang. Selain itu, penataan ruang juga dapat Eks Hak Guna Usaha (HGU), Tanah Terlantar, Kawasan mengatur aktivitas di sekitar daerah rawan bencana,” kata Hutan serta Penataan Akses melalui dukungan peluang Surya Tjandra. pembiayaan, infrastruktur, pemasaran yang diintegrasikan Menurut Surya Tjandra, sinkronisasi penataan ruang dengan digitalisasi. Terakhir, yang juga merupakan arahan juga diperlukan karena penataan ruang meliputi ruang Presiden Joko Widodo adalah Penyelesaian Sengketa dan darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam Konflik Agraria dari tanah Eks HGU, Aset Negara dan HGU bumi sebagai satu kesatuan yang juga berimbas kepada Swasta. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 325

Reforma Agraria dan Pemberdayaan Untuk mengimplementasikan arahan Sebagai Ketua Pelaksana Harian GTRA Jawa Barat juga Masyarakat Presiden terkait dengan penyelesaian selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, sengketa dan konflik agraria, Yusuf Purnama melaporkan tema yang diangkat pada Rakor direfleksikan pada kunjungan dan GTRA kali ini dimaknai bahwa dalam mengambil kebijakan audiensi Wamen ATR/Waka BPN penyelenggaraan Reforma Agraria perlu adanya kolaborasi ke lokasi yang berpotensi sebagai para pemangku kepentingan baik dalam hal penataan aset Kampung Reforma Agraria di termasuk pembangunan infrastruktur maupun penataan Mega Terasering Desa Sukamulya, akses termasuk peningkatan produktivitas komoditi yang Kabupaten Pangandaran pada 28 dapat dikembangkan maupun penyelesaian konflik agraria. April 2021. “Mega Terasering ini “Tentunya juga perlu adanya jejaring dalam penguatan terdapat pada kawasan hutan dan akses reform terutama dalam hal pemasaran produk, sebagian lahan dimiliki penduduk termasuk perlu adanya inovasi secara digital dalam hal setempat dan sudah dimanfaatkan kemudahan akses informasi dan peluang pemasaran,” tutur sumber penghasilannya secara Yusuf Purnama. (LS/AR/AF, 29 Apr. 2021). efektif sejak kurang lebih tahun 1940. Namun saat ini masyarakat justru harus membayar sewa lahan. Nah hal yang seperti ini harus kita selesaikan dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan arahan Presiden dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Surya Tjandra. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau yang juga hadir dalam Rakor GTRA Jawa Barat mengatakan bahwa sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria. “Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan sinergitas kita dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria,” tutur Andi Tenrisau. 326 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Laksanakan Rakornis Menuju GTRA Summit 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perta- Sehingga nantinya, seluruh pihak bersama-sama meru- Reforma Agraria dan Pemberdayaan nahan Nasional (ATR/BPN) melalui Gugus Tugas muskan solusi bagi persoalan yang dihadapi di lapangan. Masyarakat Reforma Agraria (GTRA) melaksanakan Rapat Terlebih UUCK beserta peraturan turunannya yang mem- Kerja Teknis (Rakernis) GTRA Pusat, di Hotel berikan banyak terobosan merupakan juga jawaban dalam Grandkemang, Jakarta, Senin (10/05/2021). Dalam rapat ini menyelesaikan persoalan, tetapi masih harus dikawal imple- membahas salah satu isu menuju GTRA Summit 2021 #Road- mentasinya. ToWakatobi2021 yaitu mengenai Penataan Aset terkait Izin Dalam rakernis atau diskusi awal ini diharapkan dapat dike- Usaha (IU) Pertambangan dan Izin Usaha (IU) Perkebunan, lompokan persoalan hingga terbentuk tipologi permasala- yang rencananya akan berlangsung pada September 2021 han dari hasil diskusi. Usulan awal dalam rangka merumus- dan bertempat di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. kan alternatif solusi yang Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra disusun bersama serta menyeragamkan bisnis proses sektor menjelaskan jika isu terkait GTRA Summit 2021 salah sa- izin usaha dengan pelaksanaan reforma agraria serta skema tunya yaitu banyaknya kasus tumpang tindih pemanfaatan penataan aset dan akses di wilayah pesisir, pulau-pulau ke- ruang yang sering kali tidak sinkron antara Tata Ruang, Izin cil dan pulau kecil terluar pasca disahkannya UUCK berikut dan Hak Atas Tanah (HAT). Hal tersebut menimbulkan keti- peraturan turunannya. dakpastian (Potensi Sengketa Konflik) antara masyarakat Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin, dengan badan usaha akibat ketidaksesuaian Izin, dan HAT mengatakan bahwa terkait rapat kerja teknis GTRA ini di- sehingga dapat menghambat Investasi yang masuk. lakukan diskusi awal dengan belanja masalah terlebih dahu- “Banyak ditemukan ketidaksesuaian IUP dengan tata ruang lu. “Diskusi kali ini tentang penataan aset terkait Izin Usaha ditambah secara empirik banyak masyarakat yang sudah (IU) Pertambangan dan Izin Usaha (IU) Perkebunan, maka memiliki sertipikat HAT yang berada di wilayah izin usaha dibutuhkan peran Kementerian/Lembaga lainnya karena re- pertambangan tidak dapat menggunakan dan memanfat- forma agraria ini bukan hanya mendapat perhatian khusus kan tanahnya. Belum lagi bagi HAT yang belum terbit se- dari kementerian ATR/BPN tetapi juga pemangku kepentin- mentara di lokasi tersebut terdapat IU Pertambangan atau gan lainnya. secara RTRW masuk wilayah pertambangan. Kondisi ini ter- “IU Pertambangan dan IU Perkebunan merupakan salah kadang menghambat kinerja BPN di daerah,” Ungkapnya satu hambatan bagi kita dalam proses penataan akses Surya Tjandra mengharapkan dengan adanya diskusi-disku- dalam rangka reforma agraria. Hari ini kita belanja masalah si dalam GTRA yang dilakukan ini, nantinya GTRA Summit terkait hal tersebut karena dibanyak era terutama di era 2021 di Wakatobi dapat bertujuan untuk merangkum ber- reformasi banyak IU Pertambangan dan IU Perkebunan ini bagai Rapat Koordinasi yang telah dilaksanakan oleh GTRA. agak sedikit kebablasan,” ujarnya. (TA/RE, 10 Mei 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 327

Perempuan Berdaya di Kampung Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah Nataatmadja. Masyarakat mengalami perkembangan serta perubahan, “Dilakukan program landreform dalam bentuk redistribusi di mana kondisinya dapat memberikan tanah di Desa Mekarsari sebanyak 48 hektare, terdiri dari kesempatan yang lebih luas serta lebih baik 30 hektare kepada Bumdes dengan tanaman terbanyak kepada semua pihak, termasuk di dalamnya perempuan. adalah buah kelapa dan kepada 225 Kepala Keluarga (KK) Pemanfaatan kemampuan perempuan dan peningkatan prasejahtera yang mana setiap KK mendapatkan 200 Meter partisipasi mereka dalam peningkatan perekonomian dapat dalam bentuk SHM,” tuturnya. menjadi kebijakan yang cerdas untuk pemulihan ekonomi Jika sebelumnya para perempuan di Desa Mekarsari hanya Indonesia. mengandalkan pemasukan ekonomi keluarga dari suami Dikutip dari pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan yang rata-rata penghasilannya Rp500.000 sampai dengan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dalam rilisnya Rp1.000.000 perbulan, kali ini para perempuan di Desa pada akhir Februari 2021, perempuan sebagai kelompok Mekarsari dilatih untuk membuat usaha rumahan, dengan yang saat ini mengisi hampir setengah dari populasi mendapat kredit antara 2-10 juta perorang sehingga penduduk Indonesia, di mana 70 persen berada pada usia para perempuan di Desa Mekarsari bisa memperoleh produktif, perempuan bisa menjadi ‘pahlawan’ ekonomi penghasilan sendiri untuk keluarganya. bagi keluarganya. Hal ini dikarenakan perempuan adalah “Karena Panimbang terkenal dengan bahan dasar singkong sosok yang kreatif dan pekerja keras di dalam keluarga. dan ikan, maka dibuatlah usaha yang sebelumnya telah Banyak hal yang bisa dilakukan perempuan, misalnya, mulai dilakukan pelatihan untuk pembuatan keripik dan singkong. dari pekerja kantoran, abdi negara hingga menjadi pelaku Ternyata ibu-ibu ini antusias dan berinovasi dengan usaha. Perempuan bisa mencoba meraih penghasilan membuat juga keripik pisang serta keripik dari ubi ungu. dengan berjualan hasil produk olahan dari rumah. Kita terus melakukan monitor bersama pengusahanya Melihat potensi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata sehingga bagaimana kita membuka wawasan mereka dalam Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus untuk berusaha yang bagus, kalau sudah sesuai pengusahanya meningkatkan kewirausahaan para perempuan melalui akan mengambil,” ungkapnya. Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Kecamatan Dengan dijadikannya Kampung Reforma Agraria Desa Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Mekarsari sebagai salah satu lokasi pilot project, diharapkan Bahkan untuk pemerataan perkembangan ekonomi di akan memperbesar skala kegiatan penataan akses di wilayah kawasan tersebut, rencananya akan dibentuk koperasi ke tersebut dengan melibatkan Kementerian, Dinas, atau pihak depannya. Saat ini, pembentukan koperasi masih pada terkait lainnya yang dapat membantu berkembangnya tahap sosialisasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada pelaksanaan penataan akses di Kampung Reforma Agraria bulan Maret lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Desa Mekarsari. (TA/NA/AF/RZ, 11 Mei 2021). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Pembinaan UKM dan Ekonomi, Parman 328 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wamen ATR/Waka BPN: Reforma Agraria Sebagai Pilar Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bergegas melaksanakan Reforma Agraria sebagai bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang bila diturunkan lebih Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala detil akan memberikan lebih detil pemahaman secara Masyarakat BPN, Surya Tjandra dalam Webinar menyeluruh terkait agraria. Di antaranya PP 18 Tahun 2021 Nasional ‘Kebijakan Pertanahan tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Antara Regulasi dan Implementasi’ Susun dan Pendaftaran Tanah; PP 19 Tahun 2021 tentang yang diselenggarakan oleh Fakultas Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana, Rabu untuk Kepentingan Umum; PP 20 Tahun 2021 tentang (19/05/2021). “Ini adalah termasuk pemberdayaan dan Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; PP 21 Tahun 2021 tujuannya untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan PP 64 Tahun ekonomi dengan kesejahteraan. Diharapkan menjadi 2021 tentang Badan Bank Tanah. pilar penguat untuk pembangunan sekaligus pemerataan Dalam kesempatan ini, Surya Tjandra juga memaparkan ekonomi dan mencegah konflik,” ujarnya dalam pertemuan terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap daring itu. (PTSL) yang dinilai istimewa. Dengan PTSL, seluruh bidang tanah di Indonesia dengan estimasi 126 juta bidang tanah Selain itu, SuryaTjandra juga menyebutkan bahwa salah satu akan terdaftar. “Tidak harus disertipikatkan, tapi terdaftar. tujuan Reforma Agraria yakni mengurangi ketimpangan Tujuannya supaya ketahuan siapa pemiliknya, siapa pemilik penguasaan dan pemilikan tanah. Wujud kehadiran negara yuridisnya, siapa penguasa fisik, apakah masih kosong, sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) antara dsb. Tantangannya ini baru sepertiga dari tanah kita di lain mengatur peruntukan, penggunaan, penyediaan, Indonesia,” tuturnya. dan pemeliharaan tanah. “Peruntukan dan penggunaan Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN kini tidak lagi lebih banyak terkait dengan ekonomi, pemanfaatan. Kalau menunggu permohonan pelayanan pendaftaran tanah, pemeliharaan terkait konservasi, ada unsur lingkungan di melainkan secara proaktif mendatangi masyarakat. Terbukti situ. Dan memang penyediaan langsung terkait dengan dengan strategi PTSL, jumlah bidang tanah yang terdaftar upaya atau niat kuat dari pemerintah untuk mengatasi jauh lebih banyak dibanding dengan kondisi hingga tahun ketimpangan akses tanah,” terangnya. 2016. “Ini perubahan mindset dan budaya kerja yang hampir revolusioner. PTSL baru empat tahun tapi sekarang Reforma Agraria ditetapkan menjadi Program Strategis ini sudah 26% atau 34 juta bidang terdaftar,” pungkas Surya Nasional sejak 2015, seluruh Kementerian/Lembaga Tjandra. (YS/JR, 19 Mei 2021). diharuskan untuk mendukung. Pembaruan regulasi dan kebijakan pada sektor pertanahan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan-peraturan pelaksananya. Regulasi dan kebijakan pasca UUCK diharapkan dapat menjawab berbagai perkembangan sektor agraria di Indonesia, terutama yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, setidaknya ada lima KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 329

Kementerian ATR/BPN Siapkan Percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pemerintah pusat bagi masyarakat, kita tidak bisa hanya Masyarakat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui menuntut dan memasalahkan sudah seharusnya kita hadir Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan dari awal,” jelasnya. Pertanahan dan Ruang (SPPR) melaksanakan Surya Tjandra juga berharap dengan dilaksanakan rapat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Percepatan Redistribusi koordinasi ini proses pemetaan dapat berjalan dengan Tanah Obyek Reforma Agraria Dari Kawasan Hutan Berbasis baik dan akurat. “Saya harap dengan usaha kita ini bisa Tata Ruang dan Lingkungan Tahun 2021, di Hotel Arista, benar-benar menjawab apa yang menjadi pertanyaan Palembang, Kamis (20/05/2021). Kegiatan ini dilaksanakan kita dan dari situ kita punya dasar pondasi sehingga tidak dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria yang menimbulkan permasalahan di lain hari. Semoga program berkeadilan dan demi terwujudnya penguasaan, pemilikan, yang holistik ini menjadi pintu masuk program yang mulia penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang dapat yaitu Reforma Agraria sehingga mampu mewujudkan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat prinsip pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan secara adil dan merata. partisipasi aktif masyarakat,” ungkap Surya Tjandra. Menindaklanjuti percepatan pelaksanaan Reforma Agraria Upaya pemerintah menata kembali penguasaan, pemilikan, tersebut maka akan dilakukan penyusunan proyek penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan percontohan percepatan Redistribusi Tanah Obyek Reforma untuk kemakmuran rakyat melalui Reforma Agraria telah Agraria (TORA). “Kita akan mulai dari 30.000 hektare, obyek digulirkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. pelaksanaan kegiatan ini adalah sumber TORA yang berasal Lahirnya Reforma Agraria tersebut melambangkan suatu dari kategori HPK (Hutan Produksi Konversi-red) tidak hakekat bahwa Reforma Agraria merupakan suatu program produktif yang telah dicadangkan untuk dilepaskan dari dari, oleh dan untuk rakyat yang diadministrasikan oleh Kawasan Hutan berdasarkan surat keputusan pencadangan Negara sebagai manifestasi organisasi berbangsa dan pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan KLHK bertanah air. (Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup-red),” ujar Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menyambut baik Surya Tjandra saat membuka rakor. program percepatan Redistribusi Tanah ini, ia mengatakan “Pertama kita akan mulai Pemetaan Tematik, kita cari tahu program ini sesuai dengan permasalahan yang ada di dahulu keseluruhan tanah itu punya siapa dan digunakan Sumatra Selatan. “Terima kasih saya ucapkan kepada untuk apa baru kita tentukan untuk apa dan oleh siapa Kementerian ATR/BPN yang sudah memilih Sumatra tanah itu diberikan. Kami di sini hanya membantu Selatan menjadi pilot project percepatan redistribusi tanah mempersiapkan, saya rasa ini wujud dari kehadiran 330 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL