["Kementerian ATR\/BPN Apresiasi Kinerja Polda Banten Dalam Memberantas Mafia Tanah Mafiatanahbergentayangandankeberadaannya mafia tanah, dengan tujuan akhir menciptakan data Pencegahan dan Penanganan Sengketa, membuat resah masyarakat yang memiliki pertanahan yang lebih baik,\u201d ujar Menteri ATR\/Kepala BPN. Konflik dan Perkara Pertanahan tanah. Adanya mafia tanah mengakibatkan Kementerian ATR\/BPN menganggap bahwa penanganan terjadinya sengketa pertanahan, khususnya kasus mafia tanah merupakan langkah di hilir, sementara tumpang tindih kepemilikan. Seperti diketahui, salah satu pencegahan di hulu adalah bagaimana menyelesaikan modus kegiatan mafia pertanahan adalah memalsukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sehingga program dokumen pertanahan yang dimiliki oleh pemilik tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap Menyadari hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/ terus berjalan sembari juga melakukan digitalisasi data Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) menggandeng pertanahan. Kepolisian RI (POLRI) untuk memberantasnya, melalui Satuan Keberadaan mafia tanah terus diwanti-wanti oleh Menteri Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah. Satuan tugas tersebut terus ATR\/Kepala BPN, terutama kepada jajaran Kementerian ATR\/ bekerja memerangi praktik mafia pertanahan. Tidak sedikit BPN, baik di tingkat pusat, Kanwil BPN Provinsi maupun pula kasus mafia tanah yang berhasil diungkap. Seperti kantor pertanahan. \u201cSecara umum pegawai Kementerian kasus girik palsu yang berhasil diungkap oleh Kepolisian ATR\/BPN itu bagus-bagus. Saya katakan begitu karena sejak Daerah (Polda) Banten. jadi Menteri ATR\/Kepala BPN, kita mampu mendaftarkan Keberhasilan tersebut sangat diapresiasi oleh Menteri ATR\/ 30 juta bidang tanah. Namun, apabila ada yang terbukti Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. \u201cSaya datang memberikan terlibat mafia tanah akan diambil tindakan hukum,\u201d tegas apresiasi kepada Polda Banten dan seluruh tim karena Sofyan A. Djalil. berhasil membongkar suatu masalah pemalsuan girik Turut hadir dalam kunjungan ini, Direktur Jenderal yang terjadi di Banten,\u201d ujar Menteri ATR\/Kepala BPN saat Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Raden melakukan kunjungan ke Polda Banten, Jumat, (26\/03\/2021). Bagus Agus Widjayanto; Tenaga Ahli Menteri ATR\/Kepala Menurut Sofyan A. Djalil pemberantasan mafia tanah BPN Bidang Hukum dan Litigasi, Iing R. Sodikin Arifin; merupakan komitmen pemerintah atas arahan Presiden Staf Khusus Menteri ATR\/Kepala BPN Bidang Penanganan kepada Kementerian ATR\/BPN yang bekerja sama dengan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto; aparat penegak hukum dan POLRI. \u201cIni merupakan bagian serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Andi Tenri dari program pemerintah yang sangat ingin memerangi Abeng. (RZ\/RM\/RH, 26 Mart. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 427","Wamen ATR\/Waka BPN: GTRA Pintu Masuk Penyelesaian Konflik Agraria Dalam mewujudkan upaya akselerasi penyelesaian pembangunan wilayah melalui Reforma Agraria yakni konflik pertanahan demi kesejahteraan pembangunan di Sumatra Utara. Menurutnya, dari 19 titik masyarakat, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) PSN di Pulau Sumatra, 7 di antaranya berada di Sumatra Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Utara. Beberapa pembangunan itu yakni: Kawasan Strategis GTRA 2021. Acara dengan tema Peningkatan Kesejahteraan Nasional Metropolitan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Melalui Akselerasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Serdang, Karo); Pembangunan Pulau Tertinggal, Terluar dan Pemberdayaan Masyarakat ini berlangsung secara tatap Terdepan di Pulau Nias; Pengembangan Destinasi Pariwisata muka dan virtual pada Senin (12\/04\/2021). Super Prioritas Danau Toba; Perkembangan Potensi Kebun Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Wakil Kepala Badan Sawit Rakyat; Pengembangan potensi wisata desa dan Pertanahan Nasional (Wamen ATR\/Waka BPN) sekaligus agrowisata, 640 Ha di Tapanuli Selatan sebagai cikal bakal Ketua GTRA Pusat, Surya Tjandra memaparkan dalam Kampung Reforma Agraria Sumatra Utara; Pengembangan sambutannya terkait beberapa perjalanan mendampingi Food Estate berupa holtikultura seperti cabai, bawang putih GTRA di daerah. Ia berharap GTRA dan industri kentang. \u201cWajar jika Sumatra Utara menjadi khususnya di Provinsi Jambi harus dapat Pencegahan dan Penanganan Sengketa, berkontribusi dalam penyelesaian Konflik dan Perkara Pertanahan konflik pertanahan, dan menghasilkan data potensi daerah untuk dapat diusulkan dalam Program Strategis Nasional (PSN). Dalam kesempatan ini Surya Tjandra juga kembali menjelaskan tujuan dan strategi Reforma Agraria, mulai dari penyelesaian konflik agraria, pembangunan daerah melalui tata ruang, pengembangan potensi pariwisata, pertanian, perkebunan serta komoditas ekspor hingga redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Surya Tjandra memberikan satu contoh 428\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","hotspot konflik agraria dan strategi yang dilakukan untuk Jambi 2021 ini sebagai bentuk sinergi antara itu kreatif,\u201d tutur Surya Tjandra. pemerintah daerah dan pemerintah pusat Lebih lanjut, menurut Surya Tjandra, permasalahan dan untuk bersama menyukseskan Reforma konflik agraria bukanlah sesuatu yang tabu atau dilupakan, Agraria demi pemanfaatan tanah yang namun dapat menjadi pintu masuk untuk memahami gejala lebih berkeadilan. \u201cIni menjadi bukti bahwa konflik. Sebagai contoh, ketika masyarakat membutuhkan negara hadir melalui Reforma Agraria, tak sesuatu dan menimbulkan konflik, maka dapat disusun hanya memberi sertipikat tanah namun strategi berkelanjutan berdasarkan gejala yang ada.\u201cSetelah juga mendampingi dalam pemanfaatannya,\u201d itu, akan dapat dibuat sistem pelaksanaan Reforma Agraria tuturnya. yang lebih efektif,\u201d tambah Surya Tjandra. Menurut Direktur Landreform, Sudaryanto, Hal serupa disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Jambi Hari Nur Cahya Murni. Dalam sambutannya, Hari Nur Cahya ini diharapkan dapat mengkoordinir Murni memaparkan bahwa Rapat Koordinasi GTRA Provinsi permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat terutama di Provinsi Jambi. Reforma Agraria saat ini telah menjadi salah satu program strategis nasional yang berfokus pada penyelesaian sengketa dan konflik agraria melalui penataan aset dan penataan akses. \u2018\u2019Saat ini, terdapat 8.727 target redistribusi tanah dalam 9 kabupaten di Provinsi Jambi,\u201d tutur Sudaryanto. Pada kegiatan ini juga berlangsung penyerahan sertipikat redistribusi tanah 2021 dengan sumber objek pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Muaro Jambi. Sertipikat tanah hasil redistribusi tanah tersebut diberikan kepada 4 petani di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri Kanwil BPN Provinsi Jambi, Asisten I & II Pemprov Jambi, Asisten II Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Dinas yang tergabung dalam Tim GTRA Provinsi Jambi, anggota Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jambi, Tim GTRA Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, Kerinci, Tebo dan Merangin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten\/ Kota se-Provinsi Jambi, serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. (AR\/TA, 12 Apr. 2021). Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 429","Serahkan Sertipikat Hak Pakai, Menteri ATR\/Kepala BPN Sampaikan Pentingnya Kerjasama dengan Polri dalam Menangani Mafia Tanah Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Dalam menyelesaikan masalah-masalah sama yang baik antara kami Konflik dan Perkara Pertanahan pertanahan, diperlukan kerja sama yang baik dengan Polri sekarang sangat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/ membantu, khususnya dalam Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) dengan pemberantasan mafia tanah berbagai pihak terkait, salah satunya adalah Kepolisian yang sudah ratusan kasus kita Republik Indonesia (Polri). Menteri ATR\/Kepala BPN, Sofyan selesaikan,\u201d katanya. A. Djalil mengatakan, peran Polri sangat penting dalam Menurut Menteri ATR\/Kepala penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan hingga BPN, pemberantasan mafia kasus mafia tanah. tanah merupakan bagian hilir \u201cOleh karena itu, kami mencoba menyelesaikan secara dari penyelesaian masalah sistematik. Kementerian ATR\/BPN coba selesaikan di hulu, pertanahan. Jika sukses yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah. Dengan diselesaikan dari hulu yaitu begitu, ke depan diharapkan sudah tidak ada lagi sengketa pendaftaran tanah hingga karena semua tanah sudah jelas identitasnya,\u201dujarnya dalam hilir, ia menargetkan seluruh Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Divisi Propam Polri Tahun 2021 tanah di Indonesia sudah di Jakarta, Selasa (13\/04\/2021). terdaftar pada tahun 2025. Kehadiran Menteri ATR\/Kepala BPN sekaligus menyerahkan \u201cKalau seluruh tanah sudah Sertipikat Hak Pakai Nomor 36\/Desa Cijayanti atas nama terdaftar, sumber masalahnya Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Negara terselesaikan sehingga hilirnya Republik Indonesia (Divisi Profesi dan Pengamanan) yang akan berkurang,\u201d tambahnya. diterima langsung oleh Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Ia pun mengapresiasi upaya Kepolisian yang telah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Bidang tanah seluas bekerja sama dengan Kementerian ATR\/BPN, sehingga 71.291 m2 yang terletak di Desa Cijayanti, Kecamatan memudahkan penyelesaian masalah pertanahan. \u201cSaya Babakan Madang, Kabupaten Bogor tersebut diperuntukkan mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada kerja sama pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Divisi Profesi dari pihak Kepolisian, mudah-mudahan semua ini bisa kita dan Pengamanan (Propam) Polri. selesaikan. Administrasi pertanahan ini sangat penting,\u201d Lebih lanjut, rumitnya persoalan pertanahan, dikatakan tutur Sofyan A. Djalil. Sofyan A. Djalil bisa terjadi karena tanah yang tidak Sementara itu, Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Pol dikuasai dibuat surat palsu. Dalam pengusutan masalah Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tersebut, ia mengaku bahwa beban yang terberat ada di berupaya mengoptimalisasi peran Propam serta melakukan pihak Kepolisian. \u201cOleh sebab itu Pak Kapolri, dengan kerja transformasi pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi. Dengan demikian, Polri siap mendukung penegakan kepastian hukum Kementerian ATR\/BPN, salah satunya terkait pemberantasan mafia tanah. \u201cPropam presisi sebagai bagian dari upaya untuk menindaklanjuti dan mengimplementasikan program dalam rangka mewujudkan Kepolisian presisi, dan kegiatan ini bagian dari transformasi pengawasan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi,\u201d terang Kapolri. Dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR\/Kepala BPN didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pemanfaatan dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Budi Situmorang; Staf Khusus Menteri ATR\/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Hary Sudwijanto; Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel Adityajaya; dan Inspektur Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian ATR\/BPN, Yustan Alpiani. (YS\/RS\/RH, 13 Apr. 2021). 430\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Penyerahan Sertipikat HPL Kampung Akuarium, Babak Baru Penyelesaian Masalah Tanah di DKI Jakarta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi DKI di DKI Jakarta itu tidak mudah, tidak ada cara lain selain Jakarta menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) konsolidasi tanah,\u201d tutur Surya Tjandra. Terbatas pada Selasa (04\/05\/2021) di Ruang Menurut Surya Tjandra, permasalahan umum yang terjadi Serbaguna Managam Manurung, Kantor Wilayah di kota besar adalah masyarakat yang memiliki tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta. dalam jumlah kecil serta sifatnya individual, ini bisa menjadi Dalam Rakor ini juga berlangsung penyerahan sertipikat kelemahan. Jika tanah digabung menurut aturan konsolidasi Hak Pengelolaan (HPL) Kampung Akuarium Kota Jakarta tanah dan diatur penataannya menjadi lebih baik, pasti Utara oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Wakil dan sehat, akan ada peningkatan kualitas lingkungan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR\/Waka BPN) dan kondisi masyarakat. Dalam hal ini, Surya Tjandra juga sekaligus selaku Koordinator Pelaksana GTRA Nasional, menunjukkan apresiasinya kepada Kanwil BPN Provinsi Surya Tjandra kepada Gubernur DKI Jakarta yang juga selaku Ketua Tim GTRA Provinsi DKI Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Jakarta, Anies Baswedan. Konflik dan Perkara Pertanahan Pada kesempatan ini Wamen ATR\/Waka BPN, Surya Tjandra memaparkan bahwa persoalan reforma agraria itu sifatnya kontekstual, tiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda. Penyelesaian dan solusi yang dibutuhkan juga berbeda, sama halnya menyelesaikan permasalahan reforma agraria di DKI Jakarta. Menurut Surya Tjandra, keterbatasan lahan menjadi masalah utama yang sudah lama terjadi di Jakarta bertahun-tahun lamanya. \u201cMembereskan tanah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 431","DKI Jakarta yang perlahan berhasil mengurai di atas HPL. \u201cNamun, tetap kita pastikan semua persoalan permasalahan pertanahan di DKI Jakarta, teknis dan administrasi terkait pengelolaan aset Negara salah satunya dengan bukti sertipikat HPL di agar senantiasa benar,\u201d terangnya. Kampung Akuarium. \u201cSemoga dalam waktu Pada kesempatan yang sama, Kakanwil BPN Provinsi DKI dekat ada tawaran-tawaran konkret terkait Jakarta, Dwi Budi Martono menyampaikan sejumlah ini, kita bisa siap-siap untuk memperbaiki dan laporan terkait perkembangan reforma agraria di Provinsi memulai kerja lebih cepat demi penyelesaian DKI Jakarta. Ia memaparkan bahwa Lokasi Tanah Obyek masalah agraria di ibu kota,\u201d pungkasnya. Reforma Agraria (TORA) Provinsi DKI Jakarta tersebar di Apresiasi serupa juga diungkapkan oleh 3 (tiga) Kota Administrasi, yaitu Jakarta Utara sebanyak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia 14 titik, Jakarta Barat sebanyak 6 (enam) titik dan Jakarta mengapresiasi kerja cepat dan tuntas Kanwil Selatan sebanyak 2 (dua) titik. Namun, saat ini terdapat 4 BPN Provinsi DKI Jakarta atas kinerjanya yang kampung prioritas yang menjadi target penyelesaian yakni sanggup menyelesaikan masalah pertanahan Kampung Aquarium, Kampung Kerapu, Kampung Tongkol menahun DKI Jakarta. Menilik outline dan Kampung Lodan. \u201cLokasi ini berdasarkan peraturan permasalahan yang dijabarkan oleh Kakanwil tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung BPN DKI Jakarta dalam rakor ini, Anies Baswedan dengan target harus selesai di tahun 2021 ini, dan baru berharap bahwa jika mencoba mengambil saja kita sudah serahkan sertipikat HPL bagi Kampung kasus yang kompleksitasnya tinggi, diharapkan Aquarium,\u201d tutupnya. (AR\/WN\/FM, 04 Mei 2021). akan lebih mudah menguraikan permasalahan yang lain. \u201cPenyerahan sertipikat HPL Kampung Akuarium ini dapat menjadi babak baru untuk menyelesaikan masalah lain yang ada di DKI Jakarta,\u201d tambahnya. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR\/BPN, Andi Tenrisau juga menjelaskan konsep Distribusi Manfaat yang relevan diterapkan untuk mengurai permasalahan reforma agraria di DKI Jakarta. Menurutnya, dalam implementasi reforma agraria, seringkali terfokus hanya pada redistribusi tanah padahal sedikit sekali fresh land di DKI Jakarta. Itulah mengapa konsep Distribusi Manfaat ini Ia coba terapkan tentang bagaimana aset tetap pada pemilik namun manfaat tetap mengalir kepada masyarakat. Kampung Akuarium adalah menjadi salah satu contoh bagaimana aset negara yang dikuasai langsung oleh negara, diberi wewenang HPL-nya kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat mengatur peruntukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum orang-orang yang berada Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan 432\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Waspada Mafia Tanah, Kementerian ATR\/BPN Ungkap Modus Kejahatan dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pemilik Asli Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) memberikan peringatan serta edukasi kepada masyarakat mengenai praktik mafia tanah yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan dari pemilik asli. Direktur Jenderal (Dirjen) PSKP, R.B. Agus Widjayanto mengatakan praktik-praktik mafia tanah sudah menggurita. \u201cBanyak pihak terlibat mulai dari hulu hingga ke hilir. Mereka bekerja sama dengan oknum menggugat tanah atau bangunan yang punya sertipikat dengan semacam kesepakatan di antara mereka untuk mendapatkan bagian dari tanah yang disengketakan,\u2019\u2019 ujar R.B. Agus Widjayanto dalam Diskusi Pertanahan dengan Kompas, Selasa (04\/05\/2021). kejahatan pertanahan berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing instansi dengan cara mengumpulkan R.B. Agus Widjayanto juga mengatakan bahwa praktik mafia informasi yang bersumber dari pengaduan masyarakat tanah lainnya ialah memprovokasi segelintir masyarakat pada Kementerian, Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menggarap atau mengokupasi tanah-tanah yang atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang adanya kosong atau sedang dimanfaatkan. \u201cMafia tanah bakal kejahatan pertanahan,\u201d ungkapnya. mengklaim bahwa segelintir orang tersebut sudah Lebih lanjut R.B Agus Widjayanto menuturkan dalam menduduki tanah dan menggarap tanah tersebut dalam penanganan pengaduan masalah pertanahan dilakukan jangka waktu yang lama bahkan merubah atau menggeser sesuai kewenangan, baik itu di Kantor Pertanahan, Kantor dan menghilangkan patok tanda batas tanah,\u201d katanya. Wilayah BPN Provinsi ataupun di Kementerian ATR\/BPN. Namun, apabila menjadi perhatian publik dan menjadi \u201cSelain itu, mafia tanah juga menggunakan jasa preman permasalahan nasional dan daerah tidak dapat menangani untuk menguasai objek tanah, dengan cara memagarnya, akan dilaporkan dan ditangani oleh Kementerian ATR\/BPN. lalu menggemboknya dan mendirikan suatu bangunan \u201cSemua proses penanganan selalu melalui satu proses di atasnya ada juga yang melakukan gugatan tiada akhir, penelitian dan pengkajian dan apabila kami lihat dari yang menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang penelitian dan pengkajian tersebut ternyata pengaduan telah berkekuatan hukum tetap yang isi putusannya atau yang dituntut itu tidak punya dasar tentu harus kami bertentangan satu sama lain sehingga putusan tersebut tolak atau ini menyangkut masalah sosial harus kami tidak dapat dieksekusi,\u201d tambah R.B. Agus Widjayanto. mediasi,\u201d tuturnya. Terkait dengan layanan pengaduan kejahatan pertanahan Dirjen PSKP menuturkan mafia tanah marak terjadi sama halnya dengan pengaduan kasus pertanahan. Pencegahan dan Penanganan Sengketa, belakangan ini. Salah satunya, kasus memberikan Adapun pengaduan yang disampaikan harus memenuhi Konflik dan Perkara Pertanahan keterangan palsu, menyuruh menempatkan keterangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri palsu ke dalam akta otentik, pencurian, pemalsuan dan Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan penipuan sehingga terbit peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Nomor 464\/Melawai, seluas 794 m2, atas nama Suhardiman Penyelesaian Kasus Pertanahan. \u201cBagi masyarakat yang menjadi atas nama Scot DDL terletak di Kelurahan Melawai, ingin mengadukan segala tindak kasus pertanahan harus Jakarta Selatan yang menimbulkan kerugian materiil memenuhi persyaratan yang ada, seperti identitas atau sebesar 40,5 M. legalitas pengadu, fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan atau kepemilikan tanah pengadu, fotokopi Mengatasi hal tersebut Kementerian ATR\/BPN saat ini telah data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau melakukan kerja sama dan membangun sinergitas dengan konflik dan memberikan uraian singkat kronologis kasus,\u201d Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik tutupnya. (RE\/TA, 4 Mei 2021) Indonesia. \u201cKita bergerak dalam melakukan penanganan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 433","Hadiri Pengukuhan PP IPPAT, Menteri ATR\/Kepala BPN: Tingkatkan Terus Profesionalitas Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan melanggar kita ambil tindakan yang keras, lebih baik bapak Konflik dan Perkara Pertanahan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) melaksanakan menghukum temannya dari pada profesi secara keseluruhan pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat tercemar gara-gara tindakan oknum,\u201d imbuhnya. Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) masa bakti 2021- Pada kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring 2024 di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian ATR\/BPN, ini, Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap mengatakan Kebayoran Baru, Senin (24\/05\/2021). Hadir langsung dan kedepan PP IPPAT sedang berupaya agar PPAT dalam memberikan pengarahan pada pengukuhan ini Menteri menjalankan tugas dan kewajibannya selalu bertindak ATR\/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. santun dalam kehidupan sehari-hari, menghormati pihak \u201cSelamat kepada Pengurus Pusat IPPAT yang telah lain, menaati hukum dan bertanggung jawab. \u201cKami dikukuhkan, tentu PPAT ini kita sangat harapkan agar menyadari bahwa upaya kami di PP IPPAT tidaklah mudah, meningkatkan terus profesionalitasnya, kami terus oleh karenanya kami harap jajaran Kementerian ATR\/BPN meningkatkan diri di internal BPN dan saya melihat upaya memberikan dukungan penuh kepada PP IPPAT dalam pemerintah memperbaiki diri di semua lini,\u201d tutur Menteri penegakkan etika dan hukum itu nantinya,\u201d katanya. ATR\/Kepala BPN. Pengurus Pusat IPPAT yang dikukuhkan pada kesempatan Pada kesempatan ini Sofyan A. Djalil juga mengatakan ini berjumlah 46 orang. Selain dihadiri langsung oleh bahwa permasalahan tanah di Indonesia begitu kompleks, Menteri ATR\/Kepala BPN, hadiri pula pada pengukuhan ini untuk itu PPAT berperan besar untuk ikut menangani hal Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, tersebut. Jika terdapat konflik hendaknya diselesaikan Suyus Windayana, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan secara persuasif agar menjadikan masyarakat Indonesia Pertanahan dan Ruang, Adi Darmawan, Pejabat Pimpinan high trust society. Tinggi Pratama Kementerian ATR\/BPN serta Pengurus Ia menambahkan bahwa PPAT harus berkomitmen untuk Wilayah IPPAT. (JR\/RZ, 24 Mei 2021). bekerja sesuai kode etik PPAT karena hal tersebut merupakan suatu hal yang fundamental. \u201cPPAT yang melanggar agar dipecat, jika ada yang aktif sebagai mafia tanah, Bapak Ibu sekalian silahkan ambil tindakan tegas ini bukan masalah suka tidak suka tapi kita ingin memperbaiki negeri ini agar makin baik,\u201d tegasnya. Sofyan A. Djalil juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR\/BPN terus berkomitmen dalam memerangi dan memberantas mafia tanah yang merupakan kejahatan luar biasa. \u201cPak Ketua, yuk kita perbaiki kode etik, kalau ada yang 434\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Serius Tangani Permasalahan Pertanahan, Ini Serangkaian Terobosan Kementerian ATR\/BPN Permasalahan pertanahan selalu mendapat sorotan banyak kasus mafia tanah yang Pencegahan dan Penanganan Sengketa, karena dampaknya yang serius. Saat ini, salah satu diselesaikan oleh satgas anti mafia Konflik dan Perkara Pertanahan permasalahan utama di bidang pertanahan adalah tanah, menjadi bukti bahwa pihaknya karena ketimpangan penguasaan tanah. Undang- amat tegas dalam menyingkap kasus Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) tanpa pandang bulu. \u201cKami begitu memerintahkan untuk menjamin ketersediaan tanah bagi tegas, jika ada oknum Kementerian masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial. Seperti ATR\/BPN yang terlibat dalam mafia yang diutarakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang\/ tanah, sanksinya berat,\u201d tambah Sofyan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), Sofyan A. A. Djalil. Djalil dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI, Senin Selain itu, Kementerian ATR\/BPN juga (31\/05\/2021) melalui pertemuan daring. menjalankan program Reforma Agraria. Menteri ATR\/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan Menurut Sofyan A. Djalil, Reforma bahwa Kementerian ATR\/BPN serius dalam menyelesaikan Agraria oleh Kementerian ATR\/BPN permasalahan pertanahan dari hulu hingga hilir. Saat ini, berwujud pada obyek tanah-tanah Kementerian ATR\/BPN melakukan pendekatan sistemik alih- Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar alih menggunakan pendekatan ad hoc yang sporadis. \u201cKita dan HGU yang habis statusnya untuk mulai selesaikan dari hulu, seperti mengapa banyak terjadi diberikan kepada rakyat. \u201cMohon sengketa pertanahan? Karena ada beberapa tanah yang dukungan dari Bapak\/Ibu agar permasalahan pertanahan belum terdaftar semua, itulah kita adakan PTSL (Pendaftaran ini semakin tertib, BPN kini sudah lebih baik dari sebelumnya Tanah Sistematis Lengkap-red),\u201d pungkasnya. dan akan terus berusaha lebih baik lagi,\u201d tambah Sofyan A. Keseriusan Kementerian ATR\/BPN dalam menangani Djalil. permasalahan pertanahan juga diwujudkan oleh berbagai Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal tindakan, salah satunya dengan dibentuknya satgas anti (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam mafia tanah. Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa sudah paparannya. Ia menyampaikan bahwa wujud Reforma Agraria yang dilakukan Kementerian ATR\/BPN yaitu dalam bentuk legalisasi aset serta redistribusi tanah. Reforma Agraria merupakan wujud kehadiran negara di tengah permasalahan terkait pertanahan yang dialami masyarakat. Sementara itu, bicara soal sengketa dan konflik pertanahan yang menjadi salah satu fokus Kementerian ATR\/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto berkata bahwa pihaknya juga menangani perkara serta gugatan di Kementerian ATR\/BPN. Terkait konflik kawasan hutan, R.B. Agus Widjayanto berkata bahwa terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan menjadi titik awal terkait panduan penanganan konflik. \u201cKita memang sudah dipayungi oleh Perpres tersebut untuk satu tim sehingga dalam penanganan konflik, kita bisa berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk Kantor Staf Presiden,\u201d tukasnya. Kemudian pada kesempatan yang sama juga Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana berkata bahwa saat ini tanah ulayat atau tanah bersama para warga masyarakat hukum adat sudah diakui dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Pendaftaran Tanah. Ia menjelaskan bahwa tanah ulayat yang sudah ditetapkan dapat diberikan hak pengelolaan dan Hak Atas Tanah. \u201cIni kebijakan terbaru terkait pengelolaan tanah, prosesnya mulai dari pemberian, perpanjangan dan pembaharuan,\u201dtutup Suyus Windayana. (AR\/RE, 31 Mei 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 435","Menteri ATR\/Kepala BPN : Pantang Kalah Lawan Mafia Tanah Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Mafia tanah telah lama menjadi persoalan di 242 kasus yang terindikasi sebagai mafia tanah di Indonesia Konflik dan Perkara Pertanahan tengah masyarakat Indonesia. Maka upaya sejak 2018, yang dalam penanganannya melibatkan kerja memeranginya terus dilakukan. Kementerian sama Kementerian ATR\/BPN dengan Kepolisian hingga Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Kejaksaan. Ditargetkan pula untuk tahun ini sebanyak 60 Nasional (ATR\/BPN) dalam hal ini serius dan pantang kalah kasus yang harus diselesaikan. \u201cKerja sama ini dilakukan dalam memerangi mafia tanah, mengingat saat ini kasus untuk membuat efek jera kepada pihak yang ingin penyalahgunaan sertipikat tanah oleh mafia tanah masih memanfaatkan keadaan dan tindakan yang melawan kerap terjadi. hukum untuk memperoleh tanah,\u201d tuturnya. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR\/Kepala BPN, Hadir pula, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan Sofyan A. Djalil, dalam konferensi pers daring terkait mafia bahwa sengketa tanah dan mafia tanah tidak pernah ada tanah bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi- ujungnya dan Menteri ATR\/Kepala BPN konsisten ingin Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman, yang juga dihadiri menyelesaikan permasalahan tersebut. \u201cDiharapkan mafia oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik tanah dapat diselesaikan dan kasus di Jakarta Timur akan Pertanahan, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR\/BPN terus dikawal,\u201d tuturnya. dan Staf Khusus Menteri ATR\/KBPN Bidang Penanganan Staf Khusus Menteri ATR\/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang di Ruang Rapat Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, Menteri Gedung Kementerian ATR\/BPN, Jakarta, Rabu mengatakan bahwa Kementerian ATR\/BPN menggandeng (02\/06\/2021). Kepolisian untuk perbaikan sistem serta Satgas Mafia Tanah \u201cIni merupakan bagian dari program pemerintah yang terus melakukan pencegahan praktik mafia tanah dan peran sangat ingin memerangi mafia tanah, dengan tujuan serta masyarakat dalam mengadukan praktek mafia tanah akhir menciptakan pertanahan yang lebih baik. Kita sangat dibutuhkan. (TA\/SA, 02 Juni 2021). tidak boleh kalah oleh mafia tanah, negara harus tampil dalam melindungi hak-hak masyarakat dan kita harus memeranginya,\u201d ujarnya. Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menjelaskan jika terdapat peningkatan mekanisme pelayanan di Kementerian ATR\/ BPN melalui layanan pertanahan berbasis elektronik. \u201cLayanan dan transaksi elektronik akan membuat lebih mudah, transparan, terjamin dan nyaman, dan hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat,\u201d ungkapnya. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto menyebutkan jika ada 436\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Hadiri Rakor Evaluasi Perizinan, Wakil Menteri ATR\/Wakil Kepala BPN Tekankan Tiga Hal Ini Manokwari - Wakil Menteri direncanakan secara matang. Dan bagus sekali di sini karena Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Agraria dan Tata Ruang\/ belum ada gubernur yang melakukan seperti ini, dapat Konflik dan Perkara Pertanahan Wakil Kepala Badan menggandeng KPK dan berbagai pihak untuk mengawal Pertanahan Nasional pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat,\u201d imbuh (Wamen ATR\/Waka BPN), Surya Wamen ATR\/Waka BPN. Tjandra didampingi Kepala Kanwil BPN Setelah dilakukan perencanaan yang matang, Surya Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama Tjandra mengutarakan supaya Kanwil BPN Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Barat dan Pemerintah Daerah untuk memetakan seluruh Gubernur Papua Barat, Dominggus wilayah adat yang berada pada lokasi tersebut, petakan Mandacan dan Korsupgah Wilayah secara spasial dengan melakukan Inventarisasi Penguasaan, V KPK, Dian Patria. Pertemuan yang Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). diadakan di Ruang Rapat Gubernur Dan juga dari segi sosialnya apakah terdapat potensi untuk Papua Barat pada Kamis (03\/06\/2021) peningkatan ekonomi masyarakat setempat. \u201cKita harus ini sekaligus menjadi Rapat Koordinasi ada langkah konkret, dan apa yang menjadi cita-cita kita terkait dengan evaluasi perizinan untuk pembangunan di Papua Barat akan menjadi mudah. yang telah dilakukan KPK dalam kurun Dengan begitu kita akan mengunci komitmen itu terlebih waktu beberapa bulan ke belakang. dahulu,\u201d ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Korsupgah Wilayah V KPK Menyambut pernyataan Wamen ATR\/Waka BPN, Kepala menceritakan bahwa Ia telah melakukan evaluasi perizinan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama di Papua Barat. Dengan begitu, Dian Patria sangat menuturkan bahwa salah satu tugas Kementerian ATR\/ mengapresiasi sinergitas antara KPK, Kementerian ATR\/ BPN adalah mendata atau menginventarisasi tanah-tanah BPN dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan juga yang terindikasi terlantar. Hal ini dikuatkan dengan regulasi Pemerintah Provinsi Papua Barat. \u201cHarapannya agar kita pada PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dapat mempersiapkan pembangunan yang berkelanjutan, dan Tanah Telantar yang merupakan amanat dan aturan agar segera dibuat tim teknis agar lahan yang tersedia bisa pelaksanaan dari Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 dikunci dengan RTRW Papua Barat,\u201d kata Dian Patria. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menanggapi hal tersebut, Wamen ATR\/Waka BPN Pada kesempatan ini, Gubernur Papua Barat menyampaikan mengatakan ada tiga hal penting yang harus dipastikan pengembalian tanah terlantar yang sejalan dengan revisi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. RTRW yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi, ia akan Pertama, pemerintah dan para pemangku kepentingan berkoordinasi terkait penempatan kawasan hutan lindung, yang terlibat harus dapat memastikan penguasaan fisik kawasan hutan konservasi dan kawasan kawasan yang agar tanah tersebut tidak menyebabkan sengketa di masa bisa digunakan untuk perkebunan ataupun pemukiman yang akan datang dan dapat dikelola untuk mendukung dan sebagainya. \u201cMari kita sebagai pemerintah menyikapi pembangunan di Papua Barat. \u201cKarena kalau tanah berbagai sumber daya alam yang ada untuk kepentingan didiamkan terlalu lama, akan jadi potensi sengketa di umum dan masyarakat,\u201d pungkas Dominggus Mandacan. kemudian hari. Dan ini bagian dari tanggung jawab sosial (LS\/RE\/FM, 03 Juni 2021). kita terhadap kepemilikan tanah,\u201d tutur Surya Tjandra. Kemudian langkah kedua Ia mengimbau agar dilakukan perencanaan yang matang terkait pembangunan di Papua Barat. \u201cKarena langkah dari awalnya sudah bagus, jadi harus KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 437","Menteri ATR\/Kepala BPN:Kita Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/ BPN) berkomitmen kuat memberantas serta mengungkap praktik mafia tanah di Indonesia, salah satunya adalah kasus sengketa PT Salve Veritate yang melibatkan mafia tanah. Tak tinggal diam, Menteri ATR\/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil resmi menindak tegas serta memecat beberapa oknum yang terdiri dari jajaran internal secara tidak hormat atas keterlibatannya pada kasus sengketa PT Salve Veritate. Komitmen serius Sofyan A. Djalil dalam memberantas mafia tanah dibuktikan dengan beberapa strategi yang diterapkan Kementerian ATR\/BPN. Seperti menerapkan digitalisasi data pertanahan. Beberapa yang diutarakan oleh Sofyan A. Djalil pada sesi pertemuan layanan pertanahan digital Kementerian ATR\/BPN yang Pencegahan dan Penanganan Sengketa, bersama Tim Redaksi Kompas di Menara Kompas, Jakarta sudah berjalan yakni pengecekan sertipikat tanah, hak Konflik dan Perkara Pertanahan pada Rabu (09\/06\/2021). tanggungan elektronik, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan zona nilai tanah. \u201cKita berusaha perbaiki Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa pihaknya berusaha secara sistemik, semua dokumen kita digitalisasi, kita ambil menyelesaikan kasus mafia tanah dari hulu ke hilir. tindakan keras, intinya kita tidak boleh kalah dengan mafia Permasalahan di hulu yakni karena masih banyak bidang tanah,\u201d pungkasnya. tanah yang belum terdaftar, hal ini disinyalir menyebabkan Mengenai kasus sengketa yang menimpa PT Salve Veritate, oknum mafia tanah menemukan beberapa celah. \u201cKarena Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik itu kita canangkan PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Pertanahan, R.B Agus Widjayanto, Staf Khusus Bidang Lengkap,\u201d tuturnya. Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, Tenaga Ahli bidang Hukum dan Litigasi, Tak hanya itu, menurut Sofyan A. Djalil pihaknya juga terus Iing R. Sodikin Arifin, Munasim Inspektur Wilayah I unsur memperbaiki administrasi pertanahan, dimulai dengan 438\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Kejaksaan Agung, Firdaus Direktur Sengketa, dan Kepala 45 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, PPAT Biro Hubungan Masyarakat menjelaskan terkait kronologi dilarang membuat akta dan Kepala Kantor mengalihkan hak kasus. Pada tahun 1974\/1975 yang berasal dari milik adat di dalam keadaan sengketa. konversi menjadi 20 Hak Milik wilayah Bekasi a.n. Keluarga Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil atas Tabalujan. Pada Tahun 1998 dilakukan verifikasi yang penerbitan SK Pembatalan dan penerbitan hak melalui semula Gapura Muka menjadi wilayah Cakung Barat, DKI PTSL dilakukan Investigasi oleh Irjen Kementerian ATR\/ Jakarta berdasarkan PP No. 45 Tahun 1975, dan secara fisik BPN, yang hasilnya terdapat cacat formil maupun materil dikuasai oleh keluarga Tabalujan. dalam penerbitan SK Pembatalan, penerbitan SHM dan Tahun 2008, SHM tersebut beralih kepada Benny Simon peralihannya, diantaranya: alas hak yang dimiliki Abdul Tabalujan, dan tahun 2011 SHM tersebut diturunkan Halim hanya seluas 5,2 ha sedangkan SHM yang terbit seluas menjadi 20 SHGB dan dipecah menjadi 38 SHGB, kemudian 7,7 ha dan berdasarkan hasl pengukuran letaknya berbeda diimbrengkan kepada PT Salve Veritate (perusahaan dengan letak SHM milik PT Salve Veritate yang dibatalkan, keluarga Tabalujan). hal ini bertentangan dengan asas nemo plus iuris transfere Tahun 2017, Abdul Halim mengajukan permohonan PTSL (ad alium) potest quam ipse habet, seseorang tidak boleh namun ditolak oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur, mengalihkan\/memohon hak melebihi yang dipunyainya. karena di atas tanah tersebut telah terbit hak a.n. PT Salve Dan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta dibebastugaskan dari Veritate. Tahun 2018, Abdul Halim melaporkan pidana jabatannya, beserta 10 orang lainnya termasuk Kepala Paryoto sebagai petugas ukur dan Achmad Jufri sebagai Kantah Jakarta Timur dikenakan sanksi berat. penunjuk batas atas 38 SHGB tersebut, dan ditetapkan Sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan publik akan sebagai tersangka. mafia tanah, Staf Khusus Menteri ATR\/Kepala BPN Bidang Kewenangan pemegang hak baik Hak Milik maupun Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary HGB adalah kewenangan mengalihkan, membebankan, Sudwijanto menjelaskan terkait karakteristik sindikan mafia menurunkan, melepaskan hak, dengan demikian tidak ada tanah. Menurutnya, oknum mafia tanah justru mereka yang dirugikan karena sebagai pemegang hak. Dalam UUCK yang paham betul terkait prosedural pertanahan dan dikenal dengan istilah 3R (Right, Restriction, Responsibility). paham bagaimana karakteristik kantor pertanahan dimana Tahun 2018, Abdul Halim menggugat BPN atas penolakan mereka biasa melancarkan aksinya, mulai dari tarif hingga dari Kantah Jakarta Timur ke PTUN No. 238\/G\/2018\/PTUN. tata cara pengurusan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh JKT jo. No. 190 B\/2019\/PT.TUN.JKT jo. No. 61 K\/TUN\/2020 oknum mafia tanah untuk mencari celah dan melakukan dengan amar Menolak Kasasi dari Abdul Halim. Namun pada kejahatan. \u201cItulah mengapa kita bentuk Satgas Anti Mafia saat proses Kasasi masih berjalan, Kanwil BPN DKI Jakarta Tanah dan menggandeng aparat penegak hukum seperti membatalkan ke 20 SHM berikut turunannya 38 SHGB Polri dan Kejaksaan Agung, kita juga coba identifikasi secara a.n. PT Salve Veritate berdasarkan SK No. 13\/Pbt\/BPN.31\/ cermat agar perkara yang ada bisa kita proses dengan baik,\u201d IX\/2019 tanggal 30 September 2019 yang didasarkan atas jelasnya. surat keterangan Lurah Cakung Barat Nomor 183\/-1.711.12, Dukungan untuk memberantas mafia tanah datang dari tanggal 28 Maret 2019 dan Surat Lurah Cakung Barat Nomor Pimpinan Redaksi Kompas, Sutta Darma Saputra. Ia berkata 306\/-1.711.12, tanggal 18 Juni 2019, isinya menyatakan bahwa segenap kru Kompas mendukung perlawanan bahwa \u201dLetak persil tidak berada di Kelurahan Cakung terhadap mafia tanah. Menurutnya, publik harus paham Barat\u201d, yang oleh Kanwil DKI Jakarta maupun Kantah Jakarta akan maraknya modus yang dilakukan mafia tanah. \u201cBanyak Timur tidak diverifikasi kebenarannya. Hasil investigasi materi yang dipaparkan hari ini sebagai bentuk edukasi Lurah Cakung Barat tidak mempunyai Peta Rincikan, kepada publik,\u201d tutup Pimpinan Redaksi Kompas. (AR\/LS, 09 sehingga keterangan tersebut Juni 2021). menyebabkan kerugian bagi pihak PT Salve Veritate yang telah mempunyai Pencegahan dan Penanganan Sengketa, sertipikat selama 45 tahun. Atas Konflik dan Perkara Pertanahan tindakan Lurah Cakung Barat tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan SP2HP No. B\/492\/V\/2021\/ Dittipidu tanggal 4 Mei 2021. Setelah terbitnya SK Pembatalan dari Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, diterbitkan SHM No. 4931\/Cakung Barat a.n. Abdul Halim melalui kegiatan PTSL, yang berdasarkan Pasal 29 Permen ATR\/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL, tanah tersebut masuk ke dalam Kluster 2, dan Kluster 2 tidak diterbitkan hak-nya. Dan dialihkan kepada Harto Kusumo yang berdasarkan Pasal 39 jo. Pasal KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 439","Kebut Penyelesaian Konflik Agraria, Pemerintah Merampungkan Penyelesaian Konflik di Sepuluh Daerah Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Pemerintah secara bertahap merampungkan untuk dibuat suatu proses bisnis yang disepakati bersama Konflik dan Perkara Pertanahan penyelesaian konflik di berbagai daerah. Dalam untuk mewujudkan Reforma Agraria di lahan aset BUMN waktu dekat pemerintah akan merealisasikan yang selama ini bermasalah,\u201d ungkap Surya. Hal ini juga penyerahan 2.950 sertifikat tanah kepada dipertegas oleh Moeldoko agar kolaborasi ini segera masyarakat penerima redistribusi lahan di empat daerah. dilaksanakan dan akan dikawal KSP. Rinciannya, 720 sertifikat untuk Kabupaten Buleleng, Bali, Implementasi UU CK juga akan didorong untuk 1.620 sertifikat untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi mempercepat penyelesaian konflik agraria. \u201cPaling tidak Utara, 200 sertifikat untuk Kabupaten Konawe Selatan, ada 8 Peraturan Pemerintah turunan UUCK yang dapat Sulawesi Utara, dan 410 sertifikat untuk Kabupaten Tanjung, mempercepat penanganan konflik agraria. Menyikapi Jabung Barat, Jambi. Yang akan disusul 6 daerah lainnya. perkembangan tersebut, Kemenko Perekonomian akan \u201cSaya sangat mengapresiasi ATR\/BPN atas rampungnya melakukan gap analysis terhadap kerangka kebijakan penyelesaian konflik di 4 lokasi prioritas tahun 2021. Reforma Agraria yang ada,\u201d jelas Wahyu Utomo, Deputi VI Ini merupakan hasil dari kolaborasi pemerintah untuk Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dari Kementerian menyelesaikan konflik agraria demi penyediaan tanah bagi Koordinator Perekonomian. Hal tersebut juga didukung rakyat,\u201d ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. saat memimpin Rapat Koordinasi mengenai Percepatan Di sisi lain, terkait dengan pelepasan kawasan hutan dalan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan penyelesaian konflik lahan, Direktur Penyelesaian Konflik Reforma Agraria tahun 2021 di Jakarta, Rabu (16\/6). Tenurial dan Hutan Adat, Muhammad Said, menjelaskan, Moeldoko menjelaskan, catatan tersebut masih akan sudah ada tiga usulan hutan adat dalam proses verifikasi terus bertambah. Terlebih, Kantor Staf Presiden (KSP) teknis dan sedang membentuk tim untuk menyelesaikan bersama Kementerian ATR\/BPN dan Kementerian LHK telah usulan di daerah lain. \u201cCapaian ini terus didorong seiring membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dengan terbitnya beberapa permen LHK yang dapat dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria Tahun 2021 (Tim membantu penyelesain konflik tenurial dalam kawasan Bersama 2021) yang diarahkan untuk terus mendorong hutan.\u201d langkah-langkah corrective action dan terobosan (extra mile) Komitmen untuk menjaga kondusifitas lokasi prioritas yang untuk menyelesaikan konflik agraria di 137 lokasi prioritas, disampaikan oleh Brigjen Pol Andi Rian R Djajadi Direktur sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo. Selain itu Tindak Pidana Umum, POLRI dan Brigjen Wahyoedho Tim Bersama 2021 ini diperkuat dengan keikutsertaan lintas Indrajit Wakil Badan Pembinaan Hukum TNI. 4 Kemenko, 9 K\/L, TNI POLRI, PTPN, Perhutani dan 4 CSO. Sebagai tambahan informasi, rapat koordinasi ini akan Pertemuan hari ini dimaksudkan untuk mengurai ditindaklanjuti pada Jumat (18\/6) dengan melibatkan empat permasalahan yang dihadapi, antara lain konflik terkait organisasi masyarakat sipil (civil society organization\/CSO) aset negara, emergency response terhadap dampak konflik sebagai mitra bersama pemerintah dalam penyelesaian -- temasuk isu kriminalisasi warga, anggaran dan arah konflik lahan. Salah satu agendanya adalah mendapatkan kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di tengah masukan mengurai percepatan penyelesaian konflik lahan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). di lapangan. (16 Juni 2021). Wakil Menteri ATR\/BPN Surya Tjandra menyatakan siap berkolaborasi bersama Kementerian BUMN untuk mengurai bottleneck penyelesaian konflik di aset BUMN. \u201cPenting 440\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Pemerintah Gandeng CSO Percepat Penyelesaian Konflik Agraria Dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik agraria prioritas di tahun 2021 pemerintah melakukan terobosan (extra mile) dengan menggandeng empat organisasi masyarakat sipil (CSO), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Gema Perhutanan Sosial (GEMA PS). Dalam rapat koordinasi Tim Bersama Reforma Agraria yang dipimpin kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari ini (18\/6), CSO menyampaikan beberapa isu yang menjadi kendala penyelesaian konflik agaria, antara lain indikasi intimidasi dan kriminalisasi di lapangan dan kebutuhan dukungan kepala daerah dalam penyelesaian konflik agraria. mekanisme pelepasan sebab instrumen kebijakannya sudah tersedia dengan adanya Permen LHK yang baru terbit,\u201d ujar \u201cSaya sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Panglima Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial TNI & Kapolri agar menjaga kondusifitas lokasi-lokasi dan Kemitraan Lingkungan, KLHK. yang menjadi prioritas di tahun 2021, agar tidak terjadi Berhubungan dengan hal tersebut, Menteri Lingkungan kriminalisasi warga. Kita sudah membuka ruang kolaborasi Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 7 (tujuh) Peraturan bagi pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sipil untuk Menteri sebagai tindak lanjut Cipta Kerja untuk memastikan bekerja sama. Silakan momentum ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan Undang-Undang berjalan secara efektif dan percepatan. Perkembangan penanganan dan penyelesaian memberikan keadilan sosial. Termasuk Permen LHK Nomor konflik lahan akan disampaikan secara berkala kepada 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Presiden. Menurut target Presiden, tahun ini minimal Terkait dengan hal itu Ketua GEMA PS, Siti Fikriyah 50% konflik agraria yang diajukan CSO bisa selesai,\u201d tegas mengatakan, \u201cKami mengapresiasi sudah ada dukungan Moeldoko. kebijakan yang telah diterbitkan oleh Kementerian LHK pasca pengesahan UU CK untuk mempercepat penyelesaian Pada kesempatan yang sama Menteri ATR\/Kepala lokasi prioritas. Namun mengenai permohonan yang hanya BPN, Sofyan Djalil juga mendukung upaya percepatan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berpotensi sebagaimana disampaikan oleh Moeldoko. \u201cIntinya, kita menjadi bottleneck.\u201d terus bergerak cepat sebagaimana komitmen kita pada Pandangan lain disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional Bulan Maret 2021 lalu, sudah banyak kemajuan yang KPA, Iwan Nurdin, \u201cKita tidak ingin proses penyelesaian dicapai meski beberapa ada yang belum tuntas. Kita dorong konflik agraria tidak berkorelasi dengan keadilan. Penting bersama penuntasannya\u201d imbuh Sofyan. dijaga bahwa subyek yang menerima hak adalah orang- orang yang berhak sesuai dengan Perpres 86\/2018 tentang Sementara KLHK juga akan mempercepat implementasi Reforma Agraria.\u201d kebijakan perhutanan sosial. \u201cPenyelesaian semua lokasi Di tahun 2021 Tim Bersama Reforma Agraria menargetkan konflik tenurial di atas permukiman akan diusulkan melalui penyelesaian konflik agraria di 137 lokasi prioritas. Sejauh ini pemerintah telah merampungkan penyelesaian konflik di 10 daerah, dan akan menyerahkan 2.950 sertifikat kepada Pencegahan dan Penanganan Sengketa, masyarakat. Sementara, ada enam lokasi yang sedang Konflik dan Perkara Pertanahan diselesaikan dalam waktu dekat, antara lain di daerah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Nganjuk, Kota Batu, Kab. Minahasa Selatan dan Kab. Semarang. Selain itu terdapat enam lokasi lain yang akan selesai proses redistribusi tanahnya pada Semester II 2021, yakni Kab. Kepahiang, Kab. Malang, Kab. Pemalang, Kab. Ciamis, serta 2 usulan lain di Kab. Lebak. (19 Juni 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 441","PTSL dan Reforma Agraria, Strategi Kementerian ATR\/BPN Selesaikan Konflik Agraria Pencegahan dan Penanganan Sengketa, Penyelesaian konflik agraria tengah menjadi salah tanah ex partikelir; tanah Konflik dan Perkara Pertanahan satu fokus prioritas pemerintah. Memahami arah objek landreform dan kebijakan pengelolaan sumber daya agraria pengadaan tanah. dan tipologi konflik agraria akan memudahkan Menurut Andi Tenrisau, penyusunan kerangka strategi penyelesaian konflik dapat disimpulkan bahwa agraria. Seperti yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal akar permasalahan semua Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/ konflik agraria berpusat Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), Andi Tenrisau dalam pada 4 hal yakni kepastian Webinar Nasional Seri III, Dies Natalis Universitas Nusa dan perlindungan hukum Bangsa ke-34 dengan tema UU Cipta Kerja dalam Kerangka hak atas tanah; ketimpangan Penyelesaian Konflik Agraria pada Rabu (23\/06\/2021). penguasaan dan pemilikan Andi Tenrisau menjelaskan bahwa menurut TAP MPR IX\/ tanah; penggunaan dan MPR\/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan pemanfaatan tanah tidak Sumber Daya Alam, pengelolaan sumber daya agraria yang efektif dan efisien, berhasil berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan guna dan berdaya guna; kualitas lingkungan, ketimpangan struktur Penguasaan, serta tingkat kemakmuran Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta dan kesejahteraan. menimbulkan berbagai konflik. Sehingga, pembaruan Melihat hal di atas, Andi agraria yang ada mencakup proses penataan kembali Tenrisau berkata bahwa Kementerian ATR\/BPN menjalankan P4T demi tercapainya kepastian hukum serta keadilan strategi penyelesaian sumber daya agraria dalam bentuk bagi seluruh rakyat Indonesia. \u201cUU Nomor 11 Tahun 2020 Rencana Strategis (Renstra) berupa program Pendaftaran tentang Cipta Kerja (UUCK) hadir dalam rangka harmonisasi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yakni program percepatan beberapa Undang-Undang, salah satunya terdapat klaster pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia. Target renstra Tata Ruang dan Pertanahan,\u201d tutur Andi Tenrisau. tersebut adalah pada tahun 2024 nanti semua bidang tanah Mengenal Tipologi Konflik Agraria, Andi Tenrisau berkata di seluruh Indonesia akan terdaftar. \u201cKalau pendaftaran bahwa tipologi konflik agraria terbagi menjadi 8 tipologi tanah sudah lengkap, perlindungan dan kepastian hukum konflik yakni mulai dari letak\/batas bidang tanah; penetapan hak atas tanah akan dijamin Negara,\u201d pungkasnya. hak\/pendaftaran tanah; penguasaan kepemilikan tanah; Tak hanya itu, Kementerian ATR\/BPN juga menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan; tanah ulayat; ganti rugi program Reforma Agraria sebagai percepatan penyelesaian konflik agraria. Menurut Dirjen Penataan Agraria, berbagai akar masalah seperti ketidakpastian hukum, gini rasio atau ketidakadilan serta pemanfaatan tanah yang tidak efektif dapat diatasi melalui penataan aset dan penataan akses melalui redistribusi tanah. Selain itu, implementasi UUCK dan peraturan pelaksanannya juga berperan penting dalam percepatan penyelesaian konflik agraria. Seperti pada PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin dan\/atau Hak Atas Tanah dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. \u201cSeperti pada PP Nomor 18 Tahun 2021, masalah keterbatasan tanah akan dilakukan redistribusi tanah dan manfaat melalui penguatan Hak Pengelolaan (HPL), harapannya dengan melakukan ini konflik agraria dapat diperbaiki,\u201d tutupnya. (AR\/YS, 23 Juni 2021). 442\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Kementerian ATR\/BPN Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut dari BPK Kementerian Agraria dan TaraPertanahan Ruang\/Badan Nasional (ATR\/BPN) telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian ATR\/BPN Tahun 2020 dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan kali ke delapan Lebih lanjut Inspektur Jenderal Kementerian ATR\/BPN bagi Kementerian ATR\/BPN yang berhasil mengatakan bahwa dalam mempertahankan predikat mempertahankan opini WTP untuk Tahun WTP setidaknya terdapat 5 strategi diantaranya, pertama, Anggaran 2020. Di mana jumlah tersebut penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para diperoleh secara berturut-turut sejak pengelola dan para pelaksana; kedua, penguatan Sistem tahun 2013. WTP sendiri merupakan opini Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); ketiga, penguatan audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan perencanaan dan penganggaran; keempat, peningkatan anggaran di kementerian atau lembaga kualitas pelaksanaan anggaran dan yang kelima, negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap peningkatan kualitas laporan keuangan. telah sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum dengan \u201cSPIP ini seperti mudah disebutkan tetapi di dalam baik dan bebas dari salah saji material. pelaksanaanya ini harus dibangun sesuai dari unit yang terendah dan tertinggi mulai unit di Kantor Pertanahan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berpesan Kepala Seksi sampai Kantor Wilayah pada Kepala Bagian bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir. \u201cPredikat WTP dan Kepala Bidang serta para Direktur di tingkat pusat, ini bukan akhir, kita ingin mempergunakan uang rakyat semua harus membangun penguatan pengendalian sistem dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan internal,\u201d kata Sunraizal. akuntabel. Kualitas belanja semakin baik, makin tepat Inspektorat Jenderal (Itjen) terus menindaklanjuti sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul- rekomendasi temuan audit BPK dan dilakukan Itjen sendiri betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat,\u201d yaitu dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ujar Presiden RI, Joko Widodo saat Penyerahan Laporan (APIP). \u201cPeran itjen harus ditingkatkan dalam dua hal yaitu Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun 2020 dan IHPS II consulting dan assurance. Dalam hal assurance yaitu Tahun 2020 serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020, melakukan audit,review dan evaluasi, sedangkan consulting melalui video conference, Jumat (25\/06\/2021). merupakan pendampingan yakni hal-hal yang dilakukan di dalam pelaksanaan kegiatan oleh setiap unit kerja Menanggapi capaian tersebut, Inspektur Jenderal sehingga peran Itjen masuk dari semua audit, dalam rangka Kementerian ATR\/BPN, Sunraizal mengatakan setelah perbaikan dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang mendapatkan opini WTP diperlukan peningkatan kualitas berlaku dan sistem pengendaliannya memadai,\u201dimbuh Irjen dari laporan keuangan. \u201cSemua kegiatan menerapkan Kementerian ATR\/BPN. pengendalian internal atas pelaporan keuangan lalu kita Sebagai penutup, Sunraizal mengapresiasi seluruh jajaran merancang pengendalian yang spesifik serta memadai, atas kinerja dalam pengelolaan keuangan yang sukses kemudian dilaksanakan seluruh entitas yang wajib mempertahankan predikat WTP selama 8 tahun berturut- menyusun keuangan di Kementerian ATR\/BPN,\u201d ujarnya saat turut. \u201cPredikat WTP ini harus dipertahankan dimasa diwawancarai secara daring pada Kamis, (01\/07\/2020). mendatang dan selalu berupaya memperbaiki yang kurang, karena WTP ini merupakan salah satu indikator keberhasilan Kementerian ATR\/BPN dalam reformasi birokrasi,\u201d tutupnya. Pencegahan dan Penanganan Sengketa, (RE\/JR, 25 Juni 2021). Konflik dan Perkara Pertanahan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 443","MENGENAL MODUS 1. Pemalsuan Dokumen 2. Penggelapan dan Penipuan 3. Mencari Legalitas di Pengadilan 4. Rekayasa Perkara 5. Pemalsuan Kuasa PengurusanHak Atas Tanah 6. Hilangnya Warkah Salah satu caranya dengan meningkatkan kepeduliaan dan kewaspadaan para pemiliki tanah, mengingat Kementerian ATR\/BPN tidak dapat melakukan tindak pencegahan kejahatan tersebut sendirian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1 Cek Keaslian Sertipikat Tanah Tips ini berlaku untuk Sobat yang ingin membeli tanah. \u0082\u00c3\u0152\u015a\u0109\u011b\u00c3\u0125\u020e \u00de\u00c3\u0105\u0177\u00c3\u020e \u0152\u00ea\u014b\u015a\u0109\u018c\u011b\u00c3\u015a\u020e \u015a\u00ea\u014b\u0152\u00ea\u00de\u0160\u015a\u020e \u00c3\u00e5\u00c3\u011e\u00c3\u0105\u020e \u00c3\u0152\u011e\u0109\u020e \u00e5\u00ea\u0125\u0100\u00c3\u0125\u020e mengecek keaslian dari data-data yang ada atau bisa memeriksa melalui Aplikasi Sentuh Tanahku atau datang langsung ke Kantor Pertanahan setempat. 2 Jangan Berikan atau Pinjamkan Sertipikat Tanah Ketika akan memberikan kuasa, pelajari dulu dokumen \u0152\u0160\u014b\u00c3\u015a\u020e \u011b\u0160\u00c3\u0152\u00c3\u0125\u017d\u00c3\u020e \u00e5\u00c3\u0125\u020e \u0118\u00c3\u0125\u0100\u00c3\u0125\u020e \u0124\u0160\u00e5\u00c3\u0105\u020e \u0124\u00ea\u0125\u017d\u00ea\u014b\u00c3\u0105\u011b\u00c3\u0125\u020e \u0152\u00ea\u014b\u015a\u0109\u018c\u011b\u00c3\u015a\u020e kepada orang lain. 3 Bertemu dengan penjual atau pembelinya secara langsung Kalau mau melakukan transaksi jual beli tanah, pastikan kamu bertemu langsung dengan pembeli atau penjualnya untuk melakukan negosiasi. Langsung tolak apabila partner jual beli kamu menawarkan perwakilan karena \u00de\u0109\u0152\u00c3\u020e\u0118\u00c3\u00e5\u0109\u020e\u0109\u015a\u0160\u020e\u0124\u00ea\u014b\u0160\u0148\u00c3\u011b\u00c3\u0125\u020e\u011b\u012c\u0124\u0148\u011e\u012c\u015a\u00c3\u0125\u020e\u0124\u00c3\u018c\u00c3\u020e\u015a\u00c3\u0125\u00c3\u0105\u020e\u017d\u00c3\u0125\u0100\u020e\u0124\u00c3\u0160\u020e menipu kamu. 4 Tanda Batasan Tanah Harus Jelas \u008c\u00ea\u011e\u00c3\u0109\u0125\u020e \u00e5\u00ea\u0125\u0100\u00c3\u0125\u020e \u0152\u00ea\u014b\u015a\u0109\u018c\u011b\u00c3\u015a\u01e3\u020e \u0152\u012c\u00de\u00c3\u015a\u020e \u0105\u00c3\u014b\u0160\u0152\u020e \u0124\u00ea\u0124\u00de\u00ea\u014b\u0109\u011b\u00c3\u0125\u020e tanda kepemilikan terhadap tanah yang dipunya \u00e5\u00ea\u0125\u0100\u00c3\u0125\u020e\u0124\u00ea\u0124\u00de\u00ea\u014b\u0109\u020e\u015a\u00c3\u0125\u00e5\u00c3\u020e\u00de\u00c3\u015a\u00c3\u0152\u00c3\u0125\u020e\u018c\u0152\u0109\u011b\u020e\u017d\u00c3\u0125\u0100\u020e\u0118\u00ea\u011e\u00c3\u0152\u01e2 5 Cermati Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Gunakan PPAT yang terdaftar di Kementerian ATR\/BPN. Cek mitra PPAT di website https:\/\/mitra.atrbpn.go.id\/ 5 Cermati Akta Jual Beli (AJB) Dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya sesuai dengan lokasi obyek tanah dan peralihan hak atas tanah serta hak milik yang melalui jual beli hanya dapat didaft- arkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT, serta perlunya AJB dibuat di hadapan PPAT.","PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS","","WBS Untuk Cegah Praktik Korupsi Pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, lembaga yang bersangkutan untuk menggunakan Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan dashboard yang sudah dibangun oleh KPK. Zona Integritas (WBK dan WBBM) Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) bekerja sama \u201cKedua opsi tersebut dapat dipilih, yang mana yang akan dengan KPK untuk melakukan penanganan digunakan oleh Kementerian ATR\/BPN,\u201d ungkap Amir Arif. pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR\/BPN, korupsi. Tujuan dari kerja sama tersebut untuk membangun Yulia Jaya Nirmawati mengungkapkan bahwa sebetulnya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan Kementerian ATR\/BPN telah membangun WBS, namun pengaduan, baik secara internal maupun eksternal yang terdapat KENDALA. \u201cKementerian ATR\/BPN dapat memilih telah terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel opsi kedua, yakni memanfaatkan dashboard yang sudah dengan mengutamakan kerahasian dalam rangka dibangun oleh KPK,\u201d ujar Yulia Jaya Nirmawati. optimalisasi pemberantasan korupsi. Keberadaan WBS Kementerian ATR\/BPN memang Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebelumnya ada di situs resmi Kementerian ATR\/BPN, www. tersebut, KPK bersama Kementerian ATR\/BPN mengadakan atrbpn.go.id., akan tetapi karena kendala teknis, aplikasi kickoff meeting guna membahas pembangunan WBS di situs tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan. Whistleblowing System (WBS) yang merupakan saluran \u201cSaya setuju dengan pendapat dari Ibu Kepala Biro Hubungan pengaduan praktik tindak pidana korupsi, Senin Masyarakat, kita sebaiknya mengambil opsi kedua karena (25\/01\/2021), melalui video conference. opsi ini lebih efisien, karena kita memanfaatkan sistem yang Anggota Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengaduan sudah dibangun KPK sehingga tidak perlu maintenance KPK, Amir Arif menyampaikan bahwa guna membangun data serta dapat memenuhi kegiatan yang telah ditentukan WBS, KPK menawarkan dua opsi. \u201cOpsi pertama, yakni oleh KPK,\u201d kata Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi apabila kementerian\/lembaga telah memiliki sistem WBS, Sistem Informasi Pusdatin dan LP2B Kementerian ATR\/BPN, akan dibangun dashboard, dinamakan iWeb. Dashboard Farid Hidayat. ini akan menampilkan field-field yang telah disepakati, Selain akan membangun WBS, KPK juga akan melaksanakan misalnya tanggal dan judul laporan, tempat kejadian asesmen serta dalam waktu dekat akan melakukan ataupun satuan kerja. Untuk opsi ini, KPK akan menginstal wawancara dengan beberapa pegawai Kementerian ATR\/ aplikasi bernama AROMA KOPI di WBS yang sudah ada,\u201d kata BPN serta mengumpulkan data-data terkait informasi Amir Arif. organisasi Kementerian ATR\/BPN. (RH\/RE, 25 Jan. 2021). Opsi kedua, apabila kementerian\/lembaga belum memiliki WBS, KPK akan memberikan akses kepada kementerian\/ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 445","Kementerian ATR\/BPN Raih Penghargaan Sistem Merit ASN dari KASN Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan serta pembangunan zona integritas menuju bebas korupsi, Zona Integritas (WBK dan WBBM) Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) mendapatkan WBK dan WBBM. \u201cSelain itu juga dinilai dari loyalitas dan penghargaan atas Inovasi Penerapan Sistem Merit wawasan kebangsaannya. Hal ini sangat penting untuk dalam Manajemen ASN dengan Kategori \u201cSangat dijaga, mengingat salah satu peran ASN sebagai perekat Baik\u201ddari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penghargaan kesatuan dan persatuan bangsa,\u201d ungkapnya. ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Wakil Presiden RI mengharapkan instansi pemerintah Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang telah ditetapkan sebagai kategori \u201cSangat Baik\u201d dan dan didampingi Ketua KASN, Agus Pramusinto, kepada \u201cBaik\u201d agar menjadi pilot project bagi instansi pemerintah Menteri ATR\/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Hotel Bidakara, lainnya. Serta diperlukan adanya peningkatan kolaborasi Jakarta, Kamis (28\/01\/2021). antara KASN, instansi pemerintah dan pemangku Berdasarkan proses penilaian dan verifikasi dokumen yang kepentingan terkait lainnya dalam pelaksaan pembinaan dilakukan oleh KASN, Kementerian ATR\/BPN masuk dalam dan pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam kategori\u201cSangat Baik\u201ddengan nilai 334,5 tentang Penerapan manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik di Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan tingkat pusat maupun daerah. Kementerian ATR\/BPN. Untuk diketahui, penerapan sistem merit telah diamanatkan Wakil Presiden RI, Ma\u2019ruf Amin, pada sambutannya dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam mengatakan bahwa Indonesia terus berusaha meningkatkan implementasinya, UU tersebut mewajibkan pengisian kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk Aparatur Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka, dan Sipil Negara (ASN). \u201cSaya ucapkan selamat kepada instansi instansi pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang berhasil mendapatkan penghargaan merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut hanya dengan kategori \u201cSangat Baik\u201d dan \u201cBaik\u201d. Pencapaian dikecualikan bagi instansi yang sudah menerapkan sistem ini mencerminkan keseriusan instansi pemerintah merit. untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi dengan Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengatakan bahwa KASN meningkatkan kulitas SDM ASN. Serta terus menciptakan memiliki peran yang penting dalam mendorong hadirnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakterisik ASN yang profesional, bersih, kompeten, dan netral yaitu berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih KKN,\u201d tuturnya. dengan melakukan pengawasan untuk memastikan Salah satu karakteristik yang menjadi fokus pemerintah diterapkannya sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode dalam penerapan sistem merit adalah integritas ASN, upaya perilaku ASN. Sehingga, birokrasi indonesia yang berkelas pencegahan KKN, kepatuhan kepada kode etik, perilaku, dunia dapat terwujud. (TIM PHAL, 28 Jan. 2021). 446\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Wujud Reformasi Birokrasi, Kementerian ATR\/BPN Lantik 50 Pejabat Fungsional dan 71 PNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan saja namun juga berada di Direktorat lain, tentu tetap Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) kembali melantik berkinerja di ranah keuangan. 121 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Meski implementasi wacana tersebut masih membutuhkan Fungsional di Lingkungan Kementerian ATR\/ banyak improvisasi dan evaluasi, namun harapannya semua BPN. Pelantikan ini dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan dapat diimplementasikan. Masih dalam sambutannya, Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan bertempat di Aula Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa pembentukan Prona Lantai 7, Kementerian ATR\/BPN, Senin (05\/04\/2011). Jabatan Fungsional ini merupakan wujud reformasi Dalam sambutannya, Dalu Agung Darmawan menjelaskan birokrasi sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan juga bahwa saat ini terdapat 121 peserta pelantikan yang optimalisasi pelayanan publik. Ia juga terus mengimbau terdiri dari 50 peserta untuk Jabatan Fungsional serta 71 agar semua pihak memahami serta senantiasa sejalan untuk PNS. Jabatan Fungsional yang dilantik terdiri dari Analis mendukung aktivitas antar satuan kerja. \u201cSemoga atas Kepegawaian, Arsiparis Ahli, Analis Pengelolaan Keuangan dukungan dari semua, Kementerian ATR\/BPN akan semakin APBN, Pranata Keuangan APBN, Pengelola Pengadaan baik,\u201d tutup Dalu Agung Darmawan. (AR\/JR, 05 Apr. 2021). Barang\/Jasa, Penata Laksana Barang serta Penata Ruang. Kepada para PNS yang baru dilantik, Dalu Agung Darmawan Penuntasan Reformasi Birokrasi dan berpesan bahwa dalam mengemban tugas baru sebagai Zona Integritas (WBK dan WBBM) PNS ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ia juga mengimbau agar para PNS yang baru dilantik untuk memahami betul terkait PP tersebut, baik peraturan, kewajiban maupun larangan. \u201cTolong dibaca betul-betul, hal itu menjadi tolak ukur utama dalam melihat perilaku seorang pegawai negeri sipil,\u201d tuturnya. Dalam konteks Jabatan Fungsional, akan banyak perubahan terutama dalam hal dinamika pekerjaan. Pada Jabatan Fungsional, memungkinkan para pegawai untuk ditunjuk bekerja pada tempat yang berbeda seperti lintas bidang, lintas direktorat bahkan lintas seksi. Sebagai contoh Pranata Keuangan APBN, dapat bekerja tak hanya di Biro Keuangan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 447","Selain Lanjutkan Penyetaraan Jabatan, Kementerian ATR\/BPN Juga Akan Terapkan Sistem Manajemen Kinerja ASN Presiden Joko Widodo memiliki keinginan untuk dalam jajarannya. Kemenpan-RB telah melakukan penyederhanaan birokrasi. Presiden mengeluarkan Peraturan Menpan-RB Nomor menganggap bahwa penyederhanaan birokrasi 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen sangat dibutuhkan guna membentuk organisasi Kinerja. Menurut Dalu Agung Darmawan, yang siap untuk menghadapi ketidakpastian. Selain itu, dalam perencanaan kinerja, Kementerian penyederhanaan birokrasi juga sebagai bentuk upaya ATR\/BPN telah menetapkan rencana, konsolidasi sumber daya, baik anggaran maupun sumber indikator serta target kinerja. \u201cDalam hal daya manusia. pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, kita terus melakukan kemajuan Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata kerja setiap jajaran, kita atasi apabila kerja Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) melakukan seseorang tidak baik serta memberikan penyetaraan jabatan, dari jabatan administrator ke jabatan apresiasi kepada siapa yang berprestasi,\u201d ujar fungsional. Kegiatan ini sudah didasari persetujuan dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Dalu Agung Darmawan mengemukakan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Nomor B.442 Tahun 2020 bahwa Sistem Manajemen Kinerja PNS tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrator ke bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR\/BPN. sasaran instansi\/unit kerja\/atasan langsung ke dalam Satuan Kinerja Pegawai (SKP), Berangkat dari Peraturan KemenpanRB tersebut, melakukan pengukuran, pemantauan, KemenpanRB telah merekomendasikan 6.355 pembinaan kinerja dan menentukan tindak lanjut hasil kursi jabatan fungsional di Kementerian penelitian kinerja. Ia juga menambahkan bahwa Sistem ATR\/BPN. Berdasarkan rekomendasi itu Kinerja PNS dijabarkan dalam piramida indikator. Hal Kementerian ATR\/BPN telah melantik 5.461 ini dimaksudkan bahwa piramida indikator kinerja orang mengisi jabatan fungsional yang telah menunjukkan jenis indikator yang mencerminkan tingkatan direkomendasikan itu. \u201cPerbedaan jumlah itu yang berbeda dalam organisasi. diakibatkan penyesuaian Satuan Organisasi Sesuai Manajemen Kinerja PNS, Pengisian Jabatan dan Tata Laksana (SOTK), mengundurkan diri Administrator maupun Jabatan Fungsional telah diatur. dari jabatan, pensiun serta ada yang meninggal Untuk pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) maupun dunia,\u201d kata Dalu Agung Darmawan, Kepala Jabatan Fungsional juga dapat diisi oleh Pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian pada Rapat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR\/ Perpres RI Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang BPN, Senin (05\/04\/2021). Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. \u201cUntuk Jabatan Fungsional Kementerian ATR\/BPN yang dapat diisi oleh PPPK adalah Penata Ruang, Penata Kadastral, Asisten Penata Kadastral serta Penata Pertanahan,\u201d ujar Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian. (Bagian PHAL, 05 Apr. 2021). Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Selain melakukan penyetaraan jabatan, Zona Integritas (WBK dan WBBM) Kementerian ATR\/BPN juga menyeriusi pengelolaan manajemen kinerja di 448\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Pertahankan WTP, Kementerian ATR\/BPN Harus Tertib dan Akuntabel Kelola BMN Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi sengketa, bisa kita pergunakan. Kalau ternyata tanah itu bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun bermasalah, maka terganggu ini. Kalau salah satu terganggu dan menyajikan laporan keuangan dengan maka opininya bisa selain WTP,\u201d papar Agust Yulian. capaian standar tertinggi dalam akuntansi Kepala Biro Keuangan melanjutkan, selain kondisi aset, dan pelaporan keuangan pemerintah. Badan Pemeriksa kelengkapan pencatatan juga harus diperhatikan dalam Keuangan (BPK) akan menentukan Kementerian\/Lembaga rangka mengamankan aset-aset pemerintahan. \u201cSering maupun badan usaha milik negara yang akan mendapat sekali kita punya aset lupa mencatat, padahal sudah opini berdasarkan audit setiap tahunnya. diterbitkan haknya, sertipikat hak pakai atas nama BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau ada Nasional (ATR\/BPN) telah mendapatkan opini WTP maka nilainya material akan menjadi masalah,\u201d pungkasnya. sejak tahun 2013. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro (Bagian PHAL, 05 Apr. 2021). Keuangan Kementerian ATR\/BPN Agust Yulian dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR\/BPN, Senin (05\/04\/2021). Agust Yulian menuturkan, saat ini menjadi penting bagi Kementerian ATR\/BPN untuk mempertahankan opini tersebut. \u201cMudah-mudahan tidak turun tapi dengan syarat- syarat, kondisi-kondisi. Sederhananya, sesuai dengan standar akuntansi, kemudian cukup pengungkapan, kepatuhan, dan efektivitas,\u201d tegasnya. Faktor penentu WTP yang paling menonjol adalah terkait aset tetap. Menurutnya, untuk meraih WTP, Kementerian ATR\/BPN harus memastikan bahwa aset-asetnya baik secara fisik dan bebas dari masalah. \u201cYang pertama misalnya keberadaan dan keterjadian. Kalau kita bilang ada tanah 1 hektare nilainya Rp 1 triliun, berarti ada tanah benar-benar punya BPN, tidak dalam kasus KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 449 Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK dan WBBM)","Rakernas Kementerian ATR\/BPN 2021 Resmi Dibuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2021 ke arah yang lebih baik. Sebab, esensi UUCK di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan mengurangi regulasi, komplikasi, hingga panjangnya mata Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) resmi dibuka rantai dalam layanan publik. pada Selasa (06\/04\/2021). Rangkaian kegiatan \u201cIni sudah tradisi birokrasi kita. Dan saya pikir harus dimulai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman mindset change, UUCK menyederhanakan masalah tanpa atau MoU antara Kementerian ATR\/BPN dengan PT Bank mengurangi substansi. Waktu sangat sedikit, kita bersaing Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT RNI (Persero), Perum ke seluruh dunia yang bergerak sangat cepat. Kualitas BULOG, Perum Pembangunan Perumahan Nasional, Perum sudah lebih baik, pelayanan kita semakin hari semakin baik, Percetakan Uang Republik Indonesia, serta Pemberian Hibah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) makin baik,\u201d Sarana Kerja dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). papar Menteri ATR\/Kepala BPN. Memberikan sambutan dalam Rakernas, Menteri ATR\/ Turut hadir dalam pembukaan Rakernas, Wakil Menteri Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyampaikan rasa bangganya ATR\/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Sekretaris Jenderal kepada insan ATR\/BPN di seluruh Indonesia yang telah (Sekjen) Kementerian ATR\/BPN, Himawan Arief Sugoto; bekerja sama untuk memajukan Kementerian ATR\/BPN. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR\/BPN, Sunraizal; Sehingga saat ini, pemerintah beserta para pemangku dan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan kepentingan telah mengakui \u201cATR\/BPN Kini Lebih Baik\u201d. Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR\/BPN \u201cSemua achievement, semua capaian ini adalah capaian sekaligus Ketua Panitia Rakernas, Suwito. Kegiatan Rakernas Saudara-Saudara sekalian. Saya kadang diminta menerima berlangsung secara luring dan daring pada 5 s. d. 8 April awards, penghargaan dari lembaga lain, saya merasa risih, 2021. (Bagian PHAL, 06 Apr. 2021). saya tidak berhak, yang berhak adalah Saudara-Saudara Penuntasan Reformasi Birokrasi dan sekalian. Saya sangat bangga kepada seluruh insan ATR\/ Zona Integritas (WBK dan WBBM) BPN yang telah bekerja dengan baik sekali,\u201d ujarnya. Seiring dengan perbaikan dalam hal pelayanan, Kementerian ATR\/BPN juga memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengutamakan kemampuan dan prestasi. \u201cAyo sama-sama kita tingkatkan terus kualitas. Kalau terus kualitas ditingkatkan, akan menciptakan administrasi pertanahan yang lebih baik,\u201d tegas Sofyan A. Djalil. Selanjutnya, dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Kementerian ATR\/BPN akan mengalami banyak perubahan paradigma 450\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Buka Rakernas, Ini Beberapa Hal yang Disampaikan Menteri ATR\/Kepala BPN Memasuki bulan April 2021, Kementerian BPN. Tujuannya agar dapat memberikan layanan terbaik Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan bagi masyarakat. \u201cHilangnya beberapa jabatan struktural Zona Integritas (WBK dan WBBM) Nasional (ATR\/BPN) menyelenggarakan juga akan mengakibatkan hubungan antar manusia Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2021, menjadi lebih cair, misalnya seseorang yang tadinya yang mengambil tema Mewujudkan Pelayanan Modern, terkungkung dalam suatu unit kerja lain, tetapi sekarang Profesional, dan Terpercaya di Bidang Pertanahan dan ia bisa diperbantukan di unit kerja lain,\u201d kata Menteri ATR\/ Tata Ruang. Rakernas ini merupakan kegiatan tahunan Kepala BPN. Kementerian ATR\/BPN, yang penyelenggaraan di tahun ini Menteri ATR\/Kepala BPN juga menyatakan bahwa para dilakukan secara tatap muka dengan peserta terbatas dan kepala Kantor Pertanahan merupakan para manajer kantor. protokol kesehatan yang ketat, sebagian besar peserta Untuk itu, Ia meminta agar Kepala Kantor mengetahui mengikuti kegiatan secara daring. pekerjaan para bawahannya serta rajin memberikan arahan Saat memberikan arahan, Menteri ATR\/Kepala BPN, Sofyan mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan. A. Djalil memberikan beberapa arahan. Yang pertama, ia Menteri ATR\/Kepala BPN menyebutkan juga bahwa Kepala menyampaikan apresiasi atas kerja keras setiap jajaran Kantor Pertanahan merupakan \u201cBupati\u201d BPN. \u201cSaya katakan Kementerian ATR\/BPN hingga saat ini. \u201cKemudian, kalau ada bahwa hari ini peran para Kepala Kantor lebih penting dari Saudara yang memperoleh kesulitan dalam pekerjaan, karena berkat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, mohon disampaikan,\u201d kata Menteri ATR\/Kepala BPN saat untuk pertimbangan teknis maupun KKPR (Kesesuaian memberikan arahan pada Rakernas Kementerian ATR\/BPN, Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan wewenang Selasa (06\/04\/2021). kepala kantor. Oleh sebab itu, saya minta Saudara agar Sofyan A. Djalil menambahkan akan membela setiap jangan segan menjalin komunikasi yang baik dengan para jajaran Kementerian ATR\/BPN, apabila mereka dizalimi serta stakeholder di daerah,\u201d pesan Sofyan A. Djalil. terzalimi. \u201cSaya juga minta agar kita tingkatkan kualitas Ia juga berpesan bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, pekerjaan kita,\u201d tambahnya. maka semakin kecil pekerjaan teknis, semakin tinggi Dalam arahannya, Menteri ATR\/Kepala BPN juga menyasar pekerjaan mereka untuk berkoordinasi. (Bagian PHAL, 06 kepada kualitas sumber daya manusia di Kementerian ATR\/ Apr. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 451","Kementerian ATR\/BPN Terima Barang Rampasan Negara dari KPK Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/ Badan BMN berupa tanah dan bangunan ini dan akan digunakan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) menerima sebagai ruang arsip dan rumah dinas kepala kantor serta barang rampasan negara dari Komisi akan kami jaga dan gunakan sebaik-baiknya,\u201d ujar Menteri Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberian ATR\/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) ini diterima Perlu diketahui barang rampasan negara yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR\/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di KPK kepada Kementerian ATR\/BPN ini berupa tanah seluas Gedung KPK, Jakarta, Rabu (07\/04\/2021). 947m2 dan bangunan seluas 698,42m2 di Kelurahan Menteri ATR\/Kepala BPN, saat menerima barang rampasan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tersebut mengucapkan terima kasih karena telah Provinsi Jawa Timur. diberikan kepercayaan untuk menerima BMN ini dan akan Pada kesempatan yang sama Ketua KPK, Firli Bahuri dipergunakan semaksimal dan sebaik-baiknya. mengatakan serah terima hasil rampasan BMN ini demi tata \u201cAtas nama Kementerian ATR\/BPN terima kasih atas kelola pemerintahan agar lebih baik lagi sekaligus menjaga kepercayaan yang telah diberikan KPK untuk mengelola aset pertanggungjawaban keuangan pemerintah khususnya KPK. \u201cKami berikan ini bukan semata-mata keinginan KPK tapi dalam rangka tata kelola pemerintahan dengan menganut transparan, akuntabilitas dan tentu menjaga kredibiltas sekaligus menjaga pertanggungjawaban keuangan pemerintah khususnya KPK sehingga kita tidak ingin ada barang rampasan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan,\u201d kata Firli Bahuri. Selain dihadiri oleh Menteri ATR\/BPN turut hadir dalam acara ini Inspektur Jenderal Kementerian ATR\/BPN, Sunraizal serta Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian. Serah terima barang rampasan negara oleh KPK melalui PSP ini tidak hanya diberikan kepada Kementerian ATR\/BPN tetapi juga kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. (JR\/RE, 07 Apr. 2021). Penuntasan Reformasi Birokrasi dan 452\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Zona Integritas (WBK dan WBBM)","Wamen ATR\/Waka BPN: Kementerian ATR\/BPN Sudah Lebih Baik Sebagai wujud visi dan misi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum ruang dan tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/ BPN) terus meningkatkan mutu pelayanan dan evaluasi sistem dengan program-program yang revolusioner. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri ATR\/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (08\/04\/2021). Surya Tjandra memaparkan, Warga Negara Indonesia,\u201d tutur Surya Tjandra. sebagai instansi yang bertanggung Untuk mencapai tujuan itu, Kementerian ATR\/BPN telah jawab penuh pada tanah dan ruang merancang program seperti PTSL serta layanan pertanahan di Indonesia, tentunya kita sepakat berbasis digital. Menurut Surya Tjandra, saat ini juga tengah bahwa esensi tanah dan ruang tak disusun beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) hanya pada soal materiil semata, namun juga erat kaitannya terkait teknis pekerjaan untuk memudahkan pekerjaan dengan soal sense of belonging yang cukup emosional. daerah. Surya Tjandra juga mendorong semua pihak di \u201cBanyak masyarakat di beberapa wilayah yang menganggap Kementerian ATR\/BPN untuk menerapkan kolaborasi antar tanah lebih dari sekedar bumi tempat berpijak, namun juga lintas satuan kerja senantiasa meningkatkan mutu layanan sebagai seorang ibu,\u201d tutur Surya Tjandra. dan melakukan evaluasi secara terus menerus. Masih dalam sambutannya, Surya Tjandra berkata bahwa Seperti pengalaman Surya Tjandra saat melakukan seluruh pihak di Kementerian ATR\/BPN, baik di Kantor kunjungan ke Perairan Karang Unarang, Kabupaten Wilayah maupun Kantor Pertanahan, punya tanggung Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Perairan Karang jawab besar sebagai penjaga aset masyarakat dan negara. Unarang terletak di ujung terluar perbatasan Indonesia- Ia mengucapkan terima kasih yang amat besar kepada Malaysia. Wilayah darat Indonesia menentukan wilayah laut dan wilayah udara, Kementerian ATR\/BPN menjadi salah satu 34.000 insan di Kementerian ATR\/BPN yang pihak yang mengambil bagian untuk menjaga kedaulatan telah bekerja keras. Ia mengajak seluruh pihak batas negara. \u201cAda 111 pulau kecil terluar di perbatasan, jika untuk menyambut seluruh pekerjaan, harapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan di maupun tantangan di tahun 2021 ini dengan kawasan perbatasan, rasanya akan sangat istimewa bagi semangat. \u201cKementerian ATR BPN kini sudah masyarakat di sana, itu pengakuan dari mereka sebagai lebih baik,\u201d tutup Surya Tjandra. Sebagai tambahan, Rakernas Kementerian ATR\/ BPN ini berlangsung dari tanggal 5-8 April 2021, Penuntasan Reformasi Birokrasi dan diikuti oleh peserta terbatas serta menerapkan Zona Integritas (WBK dan WBBM) protokol kesehatan yang ketat dan juga berlangsung secara daring. Tujuan Rakernas Kementerian ATR\/BPN ini untuk menyatukan persepsi dalam mensukseskan program strategis dan transformasi digital melalui peningkatan standar kualitas produk PTSL, mencegah, menangani dan pengelolaan sengketa serta penataan, tata ruang dan pengendalian pertanahan. (Bagian PHAL, 08 Apr. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 453","Kementerian ATR\/BPN Dorong Penertiban Aset Pemerintah Daerah Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Bedi Budiman menyatakan bahwa permasalahan mendasar Zona Integritas (WBK dan WBBM) Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) menerima di Provinsi Jabar ialah aset yang masih banyak belum kunjungan kerja dari Komisi I Dewan Perwakilan tersertipikasi dan terdata, yakni ada sekitar 4.000-an bidang Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, tanah. \u201cTujuan kami membuat aset aman dan bermanfaat di Ruang PTSL Gedung Kementerian ATR\/BPN, Selasa dan bilamana dalam perda barang milik daerah kami belum (20\/04\/2021). Kunjungan dalam rangka mendapat masukan memenuhi syarat, kami ingin menyusun sebuah regulasi dan informasi terkait pembahasan Aset Milik Pemerintah yang ke depannya agar aset itu bisa dimanfaatkan sebaik- Provinsi Jawa Barat ini diterima langsung oleh Kepala Biro baiknya,\u201d kata Bedi Budiman. Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Direktur Kalvyn Sembiring juga mengajak untuk bersama-sama Pengaturan Tanah Pemerintah, Kalvyn Sembiring dan menyelesaikan permasalahan aset-aset tersebut salah Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak satunya melalui PTSL. Perhatian pertama adalah saat lokasi dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suwito. PTSL ditetapkan apakah aset-aset instansi Pemerintah Yulia Jaya Nirmawati pada kesempatan ini mengatakan Provinsi atau kabupaten\/kota termasuk pada lokasi Kementerian ATR\/BPN saat ini terus melaksanakan tersebut. Informasi mengenai lokasi PTSL dapat diperoleh di penertiban aset baik aset tanah instansi pemerintah, BUMN Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. maupun aset rumah-rumah ibadah. Dalam pelaksanaannya, \u201cPergunakanlah kesempatan PTSL yang masif di Jawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal Barat agar dapat mendongkrak realisasi sertipikasi penertiban dan percepatan pendaftaran aset pemerintah asetnya. Pendaftaran tanah produknya sertipikat, ke di seluruh Indonesia. \u201cTarget Kementerian ATR\/BPN pada depan tidak hanya fokus bagaimana aset ini aman namun 2025 seluruh bidang tanah terdaftar. Jadi sangat tepat juga bagaimana dapat memanfaatkan aset ini agar dapat sekali jika kita bereskan aset-aset yang kita ketahui baik aset memberikan pemasukan daerah bagi provinsi,\u201d tambahnya. Pemerintah Pusat maupun aset Pemerintah Provinsi atau Lebih lanjut, Kalvyn Sembiring menjelaskan mengenai Kabupaten\/Kota yang belum bersertipikat,\u201d ujar Yulia Jaya pendaftaran tanah sertipikasi aset secara umum pada Nirmawati. 2025 ditargetkan selesai secara keseluruhan. Khusus aset Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman K\/L pusat oleh DJKN ditargetkan selesai pada tahun 2022. dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Komisi Sedangkan untuk instansi daerah Provinsi dan Kabupaten\/ I telah melaksanakan fungsi pengawasan wilayah aset akan Kota, oleh KPK diharapkan selesai pada tahun 2023. Kegiatan tetapi permasalahan aset di Provinsi Jawa Barat sudah PTSL saat ini masih berjalan dan dilaporkan kegiatan cukup lama terbengkalai dan tidak diperhatikan dengan penyertipikatan untuk instansi-instansi pemerintah berjalan baik. Persoalan ini menurutnya tidak mudah dan kompleks di seluruh wilayah. (JR\/AR, 20 Apr. 2021). maka diperlukan sesuatu perencanaan yang baik dari segi sinergi atau kelembagaan. 454\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Capai Zona Integritas Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Publik Zona Integritas (ZI) merupakan suatu predikat yang aspek pengukuran kinerja telah tercantum dalam rencana Penuntasan Reformasi Birokrasi dan diberikan kepada kementerian\/lembaga yang strategis (Renstra) masing-masing satker. \u201cUntuk indikator Zona Integritas (WBK dan WBBM) pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kinerja berupa persentase integritas pelayanan publik untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)\/ digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi ZI,\u201d ujar Sesitjen. Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan Sebagai salah satu kantor pertanahan yang mempersiapkan peningkatan kualitas pelayanan publik. diri melaksanakan Zona Integritas, Kantor Pertanahan Kota Sebagai kantor yang melayani publik di bidang pertanahan, Bogor terus berupaya memberikan pelayanan publik yang Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten\/Kota juga sudah berkualitas. Inovasi dan terobosan yang dilakukan Kantor menerapkan ZI dalam kegiatan pelayanannya. Berdasarkan Pertanahan Kota Bogor antara lain dengan memberikan data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agraria dan layanan online POS-BPN Kota Bogor atau Pertanahan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), saat ini Online Services BPN Kota Bogor. \u201cApalagi di masa pandemi terdapat satu kantor pertanahan yang memiliki predikat Covid-19, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor WBBM, yakni Kantah Kota Surabaya I dan terdapat 21 Kantah Pertanahan Kota Bogor, hanya dengan melalui aplikasi POS- yang berstatus WBK. BPN Kota Bogor, masyarakat secara cepat dapat mengakses Menurut Sekretaris Itjen (Sesitjen), Sri Puspita Dewi, ZI lima pelayanan online pertanahan seperti pendaftaran merupakan miniatur dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi permohonan, layanan persuratan, layanan pengaduan Kementerian ATR\/BPN yang dibangun oleh enam komponen elektronik (SIMPANAH), layanan antar jemput dan info area perubahan. \u201cSalah satunya adalah area peningkatan produk,\u201djelas Erry Juliani Pasoreh, Kepala Kantor Pertanahan kualitas pelayanan publik,\u201d kata Sri Puspita Dewi, Senin Kota Bogor. (26\/04\/2021). Digitalisasi, peningkatan kualitas layanan, inovasi serta Sesitjen mengungkapkan bahwa pembangunan ZI di komitmen untuk menggapai Zona Integritas merupakan Kementerian ATR\/BPN sebenarnya sudah tersemat dalam langkah-langkah untuk mewujudkan pelayanan pertanahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau maju dan modern dan berstandar dunia. Hal tersebut sejalan DIPA. Selain itu, dari aspek sumber daya manusia telah dengan Rencana Strategis dan nilai-nilai Kementerian ATR\/ dilakukan pelatihan e-learning ZI bagi seluruh kepala BPN. (RH\/RE\/RS, 26 Apr. 2021). satuan kerja (satker) dan jajaran. Sementara itu, dari KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 455","Beri Kuliah Umum untuk Sespimmen Polri, Menteri ATR\/Kepala BPN Tegaskan Pentingnya Menjaga Integritas Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan oleh calon pemimpin adalah menambah kompetensi dan Zona Integritas (WBK dan WBBM) Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), Sofyan A. kualitas diri. Djalil memberikan kuliah umum kepada Anggota Sekolah Staf dan Pemimpin \u201cDi masa yang akan datang tanggung jawab kita, Saudara- Menengah Kepolisian Republik Indonesia (Sespimmen Saudara sekalian, jauh lebih berat. Jangan berharap Anda Polri) melalui pertemuan daring, Kamis (06\/05\/2021). Dalam bisa bersembunyi hari ini. Kalau di kantor saya sekarang kesempatan ini, ia menyampaikan hal-hal yang dianggap saya mengatakan jangan berlobi-lobi untuk posisi, kami penting dalam mempersiapkan diri menjadi seorang akan menilai Saudara untuk memberikan tugas yang lebih pemimpin di masa depan. baik untuk orang yang kompeten. Kita berikan tugas yang lebih berat, tanggung jawab yang lebih berat,\u201d paparnya. Menurut Sofyan A. Djalil, karakter adalah kunci keberhasilan setiap orang. Pada era digitalisasi saat ini, media sosial Berdasarkan pengalamannya memimpin lima kementerian, berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial dalam Sofyan A. Djalil menambahkan bahwa modal menjadi masyarakat, sehingga para calon pemimpin dituntut untuk seorang pemimpin ialah harus bisa bekerja sama dan menjaga integritas dan reputasi dirinya sendiri. menjadi pendengar yang baik. Dengan demikian, masalah akan lebih mudah diselesaikan. Selain itu, mengapresiasi \u201cSekali berita Anda masuk ke media sosial, tidak akan pernah orang-orang di lingkungan kerja juga tidak kalah penting. hilang. Sekali masuk ke dalam jaringan internet, Anda tidak akan bisa hilang. Kalau kita menjaga integritas, menjaga \u201cKalau Anda tidak bisa kerja sama, Anda tidak akan bisa reputasi, bekerja sebaik-baiknya, let it be, nothing to hide. menyelesaikan masalah. Anda tidak akan bisa menjadi Tidak ada yang perlu disembunyikan. Nah itu adalah bagian pemimpin kalau Anda tidak bisa mendengar. Kalau saya dari karakter. Kunci keberhasilan orang adalah karakter. ditanya kok bisa menjadi menteri macam-macam, modal Karakter menjadi sangat penting,\u201d terangnya. saya cuma mendengar. Begitu saya masuk ke BPN, saya yakin orang-orang BPN yang sudah berkarir dari bawah, 20- Di hadapan para anggota Sespimmen, Menteri ATR\/Kepala 30 tahun, mereka bisa menyelesaikan masalah. Tugas saya BPN juga menegaskan bahwa tugas serta tanggung jawab sebagai pemimpin, memberdayakan orang-orang pintar seorang pemimpin akan bertambah berat seiring dengan ini,\u201d tuturnya. (YS\/FM, 06 Mei 2021). perkembangan zaman. Untuk itu, yang harus dilakukan 456\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Tegakkan Pelayanan Publik yang Bersih, Kementerian ATR\/BPN Gelar Pelatihan Anti Korupsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menggelar pelatihan Anti Korupsi melalui pertemuan daring pada Senin (24\/05\/2021). Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait upaya anti korupsi. Inspektur Jenderal, Sunraizal dalam Hal senada dipaparkan oleh Kepala PPSDM, Deni Santo. Ia sambutannya berkata bahwa menjelaskan bahwa acara ini memiliki beberapa tujuan yakni perilaku korupsi menghancurkan membentuk perilaku amanah, jujur dan berperan dalam sistem perekonomian, sistem perilaku anti korupsi serta memperbaiki indeks persepsi politik, pemerintahan bahkan korupsi, khususnya di Kementerian ATR\/BPN. Pelatihan ini tatanan sosial. Berdasarkan riset akan berlangsung dengan metode blended learning, yakni dari Transparency International gabungan antara pembelajaran e-learning secara mandiri Indonesia (TII), Indeks Persepsi dan adanya paparan narasumber di bidangnya sebagai Korupsi di Indonesia (36) masih di fasilitator. bawah Singapura (85), Malaysia Menurut Deni Santo, input materi pelatihan anti korupsi ini (50) dan Thailand (38). Ia juga berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa menjelaskan bahwa upaya topik materinya mulai dari memahami bagaimana anti pemberantasan korupsi terdiri dari korupsi serta dapat dilakukan di satuan kerja masing- dua bagian, mulai dari penindakan hingga pencegahan masing, memahami aktualisasi integritas budaya anti yang harus dilakukan bersama-sama oleh banyak pihak. korupsi di satuan kerja, bagaimana memahami tindak pidana korupsi, macam-macam korupsi hingga strategi Dalam hal tindakan pencegahan korupsi, Sunraizal pemberantasan korupsi di satuan kerja masing-masing.\u201cKita menjelaskan bahwa sudah banyak upaya lembaga berharap indeks persepsi korupsi terutama di Kementerian pemerintah yang melakukan tindakan pencegahan maupun ATR\/BPN menjadi lebih baik lagi,\u201d tegasnya. penindakan korupsi. Beberapa Kementerian yang melakukan Lebih lanjut, pelatihan ini berlangsung mulai 24 Mei 2021 pelayanan publik, berupaya melakukan pelayanan s.d. 4 Juni 2021 untuk jadwal e-learning dan 7 Juni 2021 s.d. elektronik di satuan kerjanya, seperti Kementerian ATR\/BPN. 9 Juni 2021 untuk pelatihan dengan narasumber. Nantinya, Menurut Sunraizal, sudah sepatutnya jajaran Kementerian peserta akan melakukan uji kompetensi pada 11 Juni 2021. ATR\/BPN harus mendukung semua hal ini, termasuk Narasumber pelatihan ini mulai dari Narasumber dari KPK, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Hakim Ad Hoc dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung RI Cipta Kerja (UUCK) yang bertujuan memberantas regulasi dan Satgas Sapu Bersih Pungli dari Kementerian Koordinator yang berbelit-belit dan mempermudah perizinan untuk Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. memperbaiki iklim investasi. \u201cKita semua patut mendukung, (AR\/LS, 24 Mei 2021). kita tahu bagaimana tumpang tindihnya regulasi, sulitnya investasi dan sulitnya investor memperoleh kemudahan di bidang pertanahan,\u201d terangnya. Sunraizal berharap, dari pelatihan ini dapat memberikan Penuntasan Reformasi Birokrasi dan pemahaman terkait sikap anti korupsi secara terukur, Zona Integritas (WBK dan WBBM) khususnya tentang anti korupsi di bidang nilai-nilai budaya organisasi. Sunraizal juga mengimbau kepada kepala kantor baik di tingkat Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan, untuk melakukan supervisi pada sistem pengendalian internal di satuan kerjanya masing-masing. Sehingga, pelayanan yang tidak sesuai standar dapat segera diperbaiki dan ditingkatkan pelayanannya. \u201cUpaya yang dilakukan PPSDM ini patut diberikan apresiasi dalam rangka memberikan edukasi terkait anti korupsi pada ASN di Kementerian ATR BPN,\u201d tutur Sunraizal. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 457","Budaya Kerja dan Budaya Inovasi Berperan Besar Wujudkan ASN Profesional Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Revolusi mental bagi para Aparatur Sipil Negara nilai-nilai organisasi ini bisa dijadikan sebagai sikap dan Zona Integritas (WBK dan WBBM) (ASN) merupakan sebuah keharusan untuk perilaku, Gunawan Muhammad mencontohkan sebagai mencapai tujuan pembangunan. Untuk itu, orang Indonesia, kita selalu jika bicara dengan yang lebih penerapan budaya organisasi melalui nilai- tua maka kita menghargai, sebaliknya, biasa kita melindungi nilai organisasi Melayani, Profesional, Terpercaya menjadi dan membimbing, hal itu harus diimplementasi di penting karena sejalan dengan pembangunan visi dan misi kehidupan sehari-hari dalam pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Di samping itu, nilai utama dari melayani adalah melayani Nasional (ATR\/BPN) yaitu menjadi pengelola pertanahan dengan kejelasan prosedur biaya dan waktu, juga bersikap dan tata ruang yang terpercaya dan berstandar dunia. sopan, ramah, cermat dan teliti serta peduli terhadap Dengan demikian, untuk mencapai institusi yang maju lingkungan pelayanan. dan modern diperlukan tidak hanya membangun sesuatu \u201cTentunya kita berharap nilai ini bisa kita wujudkan dari yang bersifat fisik seperti dari gedung dan sistem, tetapi sikap dan perilaku sehari-hari, karena kita tahu salah satu yang lebih penting adalah bagaimana membangun tugas kita adalah melayani masyarakat, kita masih sering dan mengembangkan ASN dengan meningkatkan mendengar banyak sekali pengaduan terkait pelayanan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Oleh kita, maka dengan adanya pelatihan ini kita harapkan karena itu, melalui Pelatihan Budaya Kerja Organisasi dan budaya dan nilai organisasi kita betul-betul menjadi sikap Budaya Inovasi yang diselenggarakan Kementerian ATR\/ dan perilaku dari seluruh jajaran Kementerian ATR\/BPN. BPN melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jika itu bisa terlaksana, insya Allah banyak hal bisa kita diharapkan bisa memulai bagaimana jajaran di Kementerian tingkatkan dari kinerja, kepuasan masyarakat bahkan tidak ATR\/BPN dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kalah pentingnya adalah nilai dari pelaksanaan reformasi organisasi yang baik untuk melayani secara profesional dan kita semakin meningkat,\u201d tutur Gunawan Muhammad. terpercaya. Poin kedua yang disampaikan Staf Ahli Menteri ATR\/Kepala Staf Ahli Menteri ATR\/Kepala BPN Bidang Reformasi BPN Bidang Reformasi Birokrasi adalah terkait budaya Birokrasi, Gunawan Muhammad yang hadir sekaligus inovasi. Mengutip dari pernyataan Presiden Jokowi dalam membuka pelatihan ini secara virtual pada Senin berbagai kesempatan yang mengatakan kita sebagai ASN (31\/05\/2021), menyampaikan 2 (dua) hal pokok yang terkait jangan BAU atau business as usual, juga mengingat saat dengan pelatihan ini yaitu budaya organisasi dan budaya ini Indonesia dihadapkan pada era digital atau era 4.0 di inovasi. \u201cTerkait dengan nilai organisasi yang pertama ini mana perubahan berlangsung begitu cepat maka budaya sangat penting karena kita tahu kita berasal dari berbagai inovasi ini sudah sepatutnya menjadi budaya dari seluruh tempat, suku, agama dan adat istiadat, ini perlu kita satukan jajaran di Kementerian ATR\/BPN. \u201cJadi kita tidak bisa lagi dalam hal nilai organisasi kita yaitu melayani profesional berpikir yang rutin saja, kita setiap saat harus berpikir kreatif dan terpecaya dan kita berharap melalui diklat semacam dan inovatif, bagaimana memperbaiki kinerja kita dari segi ini seluruh pegawai akan memahami apa nilai yang ada di produktivitas, kuantitas juga kualitas. Jadi sekali lagi kita kementerian kita setelah itu tentunya kita akan mewujudkan semua diharuskan memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai organisasi ini dalam sikap dan perilaku kita,\u201d budaya inovasi,\u201d imbuh Gunawan Muhammad. ujarnya. Kepala PPSDM, Deni Santo dalam laporannya mengatakan Sebagai ilustrasi bagaimana para jajaran bisa menjadikan pelatihan ini diselenggarakan dalam sistem blended learning dan dihadiri oleh peserta yang sangat beragam karena budaya organisasi diperuntukan bagi semua ASN setiap individu tidak terkecuali. \u201cJadi dalam kesempatan gelombang pertama ini, peserta terdiri dari pejabat tinggi pratama, administrator, kemudian beberapa pejabat fungsional,\u201d kata Deni Santo. Adapun narasumber yang nantinya akan memberikan pemahaman pada pelatihan ini hadir dari Komisi ASN, PT KAI, dan Kementerian PAN RB. \u201cKita ingin melihat best practice dari PT KAI sepeti apa mereka membangun nilai dan budaya organisasinya sehingga kita bisa mengenali sifat-sifat yang baik di jajaran KAI, bagaimana cara melayaninya karena mereka telah membangun budaya organisasi dan budaya inovasi yang sudah jauh lebih dulu diterapkan. Mudah- mudahan penyelenggaraan ini dapat memberikan stimulus bagaimana nilai-nilai organisasi ini bisa kita terapkan di kemudian hari,\u201d jelas Deni Santo. (LS\/TA, 31 Mei 2021). 458\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Terus Perbaiki Kinerja, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ATR\/BPN Meningkat Pada berbagai kesempatan Presiden Jokowi tambah Yulia Jaya Nirmawati. Penuntasan Reformasi Birokrasi dan menyampaikan bahwa ia berkomitmen untuk Yulia juga menambahkan bahwa Kementerian Zona Integritas (WBK dan WBBM) memperbaiki kualitas birokrasi dan layanan publik. PANRB memberikan apresiasi terhadap beberapa Sebagai salah satu institusi yang mendapatkan capaian Kementerian ATR\/BPN dalam Reformasi mandat untuk melayani masyarakat, tentu saja Kementerian Birokrasi. \u201cKementerian ATR\/BPN sudah melaksanakan ATR\/BPN secara konsisten melaksanakan arahan tersebut. penyederhanaan jabatan sesuai dengan Surat Edaran Terbukti dengan terus meningkatnya nilai indeks Reformasi Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Birokrasi yang diperoleh dari Kementerian PANRB. Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,\u201d ujar \u201cTahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Yulia. ATR\/BPN berjumlah 75,01,\u201d ujar Kepala Biro Hubungan Selain itu, Kementerian ATR\/BPN juga dinilai telah Masyarakat, Kementerian ATR\/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, di melakukan implementasi pemanfaatan teknologi informasi Jakarta, Rabu (02\/06\/2021). Indeks tersebut meningkat dari dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, Kementerian sudah berjalan dengan baik dan dikembangkan secara terus ATR\/BPN mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi menerus. Hal ini dilakukan dalam upaya perbaikan tata sejumlah 64,65, pada tahun 2018 naik menjadi 68,25 dan kelola maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. pada tahun 2019 mendapat nilai indeks 72,32. Tidak kalah penting, Kementerian ATR\/BPN juga dinilai telah Tidak serta merta, Kementerian PANRB menyusun indeks melakukan Pembangunan Zona Integritas. Terbukti dengan RB ini dengan menggabungkan beberapa komponen sudah mulai cukup gencarnya pelaksanaan Zona Integritas penilaian. Komponen tersebut diantaranya adalah di satuan-satuan kerja Kementerian ATR\/BPN. Hasil tersebut akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan ditunjukkan dengan sejumlah 12 satuan kerja yang berhasil publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kinerja memperoleh predikat menuju WBK\/WBBM di tahun 2020. organisasi serta beberapa komponen penilaian lainnya. \u201cKomitmen kami dalam melakukan perbaikan pelayanan Pada kesempatan ini, Yulia Jaya Nirmawati juga publik tidak terlepas juga dari dukungan para pemangku menyampaikan bahwa peningkatan nilai indeks RB ini kepentingan dan tentu saja masyarakat. Semua upaya ini merupakan sumbangsih seluruh jajaran Kementerian ATR\/ merujuk pada tujuan besar, pelayanan pertanahan yang BPN. \u201cPimpinan dan seluruh jajaran Kementerian ATR\/BPN lebih baik dan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran berkomitmen penuh dan berperan aktif melaksanakan rakyat,\u201dpungkas Yulia Jaya Nirmawati. (WN\/JR, 02 Juni 2021). reformasi birokrasi, ini adalah hasil kerja keras bersama, tidak mudah namun kami terus berupaya memperbaiki diri,\u201d KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 459","Tunjang Nilai RB, Kementerian ATR\/ BPN Lakukan Pemetaan Strategis Dalam Kegiatan PBJ Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan merupakan sistem yang dapat digunakan tidak hanya jika Zona Integritas (WBK dan WBBM) Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) saat ini sedang ada kegiatan PBJ saja, melainkan segala kegiatan PBJ, baik melaksanakan pemetaan strategis dalam lelang maupun non lelang, itu harus diinput ke dalam sistem kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa atau tersebut. \u201cSiRUP ini menjadi komponen penilaian untuk RB PBJ. Hal ini bertujuan untuk menunjang nilai Reformasi guna memantau transparansi,\u201d kata Agustin Samosir. Birokrasi atau RB. Berdasarkan rilis terakhir dari Kementerian Memasuki tahun 2021 hingga 2022 nanti, Kementerian ATR\/ Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi BPN telah mencanangkan tahun digitalisasi. Dari sisi PBJ, (KemenpanRB), nilai RB Kementerian ATR\/BPN berada diatas Kementerian ATR\/BPN telah menggunakan e-puchasing 75 persen untuk tahun 2020. dalam kegiatan tersebut. Agustin Samosir mengungkapkan Dalam kegiatan pemetaan strategis itu, Kepala Biro bahwa Kementerian ATR\/BPN telah menggunakan Umum dan Layanan Pengadaan (BULP), Agustin Samosir aplikasi Bela Pengadaan. Aplikasi Bela Pengadaan ini mengatakan ada empat hal yang perlu dipersiapkan, digunakan untuk kegiatan PBJ di bawah Rp 50 juta. Dengan antara lain maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan Bela Pengadaan ini, Kementerian ATR\/BPN (UKPBJ). \u201cMaturitas UKPBJ merupakan salah satu komponen dapat mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dinilai dalam melakukan pemetaan strategis. Ada level- (UMKM). levelnya, dari mulai inisiatif sampai proaktif. Ini dituntut oleh Lebih lanjut, Kepala BULP menyatakan bahwa sebanyak pemerintah,\u201d kata Kepala BULP, saat memberikan Muatan 60 persen anggaran di Kementerian ATR\/BPN berbasis PBJ. Teknis Substansi Lembaga (MTSL) kepada Peserta Diklat PBJ, Oleh karena itu, ia mendorong tiap-tiap satuan kerja, baik di secara daring, Rabu (02\/06\/2021). Kementerian ATR\/BPN, Kanwil BPN Provinsi maupun Kantor Selain mendorong maturitas UKPBJ, Kementerian ATR\/BPN Pertanahan Kabupaten\/Kota agar dapat memaksimalkan perlu memenuhi kuota Jabatan Fungsional (JF) Pejabat kegiatan PBJ. \u201cPengaplikasian pemetaan strategis dalam PBJ Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ). Kuota yang dibutuhkan akan membuat terjadinya percepatan PBJ, yang muaranya untuk satuan kerja di Kementerian ATR\/BPN adalah 26 pada kinerja Kementerian ATR\/BPN,\u201d kata Agustin Samosir. orang dan untuk tingkat daerah 550 orang. Kepala BULP Kepada 40 orang peserta Diklat PBJ kali ini, Kepala BULP mengungkapkan baru ada 12 orang JF PPBJ di tingkat mengatakan bahwa para peserta tidak perlu khawatir Kementerian ATR\/BPN. Bagi Kepala BULP, ini merupakan terhadap karir. \u201cSelain ditunjang oleh penggunaan sistem progres yang cepat karena sebelumnya baru ada 5 orang berbasis elektronik, apabila Bapak\/Ibu berkarir menjadi saja. JF PPBJ, dapat mendukung percepatan karir maupun Saat ini, Kementerian ATR\/BPN telah menggunakan Sistem kepangkatan dalam kegiatan di Kementerian ATR\/BPN,\u201dkata Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). SiRUP ini Kepala BULP. (RH\/JR, 02 Juni 2021). 460\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Implementasi Nilai dan Budaya Kementerian ATR\/BPN pada Perilaku Sehari-hari Budaya organisasi merupakan sistem nilai bersama \u201cSegera respons pengaduan masyarakat, ini menjadi poin Penuntasan Reformasi Birokrasi dan dalam suatu organisasi yang menjadi acuan tersendiri karena menjadi pantauan dari banyak lembaga, Zona Integritas (WBK dan WBBM) bagaimana para pegawai melakukan kegiatan seperti Ombudsman RI dan Kementerian PANRB,\u201d pesannya. untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Gunawan Muhammad juga memahami kendala yang Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri ATR\/Kepala BPN dihadapi oleh satuan kerja yang langsung melayani Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad saat masyarakat. \u201cBelum apa-apa sudah dimarahi masyarakat, menyampaikan muatan teknis substansi pada \u201cPelatihan tugas kita harus sabar dan terus melayani, karena memang Budaya Kerja Organisasi dan Budaya Inovasi Kementerian tugas ASN adalah melayani masyarakat,\u201d ujarnya. ATR\/BPN Tahun 2021\u201d melalui pertemuan daring, Rabu \u201cLaksanakan dengan ikhlas, sukarela, sehingga (02\/06\/2021). melakukannya tanpa beban dan tidak melakukannya kita Gunawan Muhammad juga menyampaikan kembali akan sangat tidak nyaman. Bila hal-hal ini diterapkan oleh bahwa Kementerian ATR\/BPN telah menetapkan Nilai-Nilai semua jajaran kementerian, maka kita mempunyai nilai, Kementerian, yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya. \u201cNilai- budaya yang sama, kita akan lebih nyaman dalam bekerja,\u201d nilai yang ditetapkan itulah yang harus kita internalisasi ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro melalui pelatihan-pelatihan seperti ini,\u201d ujarnya. Organisasi dan Kepegawaian ini. Pada kesempatan ini Gunawan Muhammad menjabarkan Untuk diketahui nilai-nilai Kementerian ATR\/BPN ditetapkan perilaku-perilaku sederhana sehari-hari yang merupakan dengan Keputusan Menteri ATR\/Kepala BPN Nomor 115\/ turunan dari nilai-nilai Kementerian yang harus dilaksanakan SK-OT.02\/V\/2020. Sejak ditetapkan, nilai-nilai kementerian oleh seluruh jajaran Kementerian ATR\/BPN.\u201cBanyak senyum, telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Kementerian apa yang dibutuhkan masyarakat direspons cepat, tulus, ATR\/BPN. \u201cMudah-mudahan dengan pelatihan seperti ini jangan karena atasan tapi karena kita tulus, ikhlas,\u201d ujarnya. kita terus diingatkan bahwa nilai-nilai Kementerian tersebut Tidak kalah penting, Gunawan Muhammad juga sangat penting dan harus menjadi budaya kita,\u201d pungkas mengingatkan untuk merespons pengaduan masyarakat. Gunawan Muhammad. (WN\/RZ, 02 Juni 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 461","Kementerian ATR\/BPN Wujudkan Birokrasi yang Bersih, Bebas KKN Melalui Pelatihan Reformasi Birokrasi Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan elektronik sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi. Zona Integritas (WBK dan WBBM) Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) terus Presiden Joko Widodo selalu menekankan agar tranformasi berkomitmen mewujudkan tata kelola digital dapat segera terwujud dalam proses bisnis pemerintahan yang baik dalam rangka pemerintahan. Strategi percepatan transformasi digital menciptakan birokrasi yang bersih, bebas KKN, berdaya dan telah dituangkan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 melayani. Oleh karena itu, Kementerian ATR\/BPN melalui tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) \u201cBirokrasi berkelas dunia tidak akan terwujud tanpa melaksanakan pelatihan Reformasi Birokrasi tahun 2021 tranformasi digital. Pelaksanaan transformasi digital melalui melalui pertemuan daring, Senin (07\/06\/2021). pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka Staf Ahli Menteri ATR\/Kepala BPN, Gunawan Muhammad, mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan menjelaskan bahwa Indonesia kini menghadapi era untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan keterbukaan dan persaingan global, oleh karenanya layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas,\u201d ungkapnya. reformasi birokrasi merupakan suatu hal yang tak dapat Kepala PPSDM, Deni Santo, menjelaskan bahwa reformasi ditunda lagi. Tanpa dilakukannya reformasi birokrasi, birokrasi di Kementerian ATR\/BPN sudah ada sejak 2012. Indonesia akan semakin tertinggal dibandingkan dengan Saat ini melalui KemenPANRB, Kementerian ATR\/BPN sudah negara-negara lain. Reformasi birokrasi salah satunya mendapatkan nilai lebih baik 75,01 dengan upaya yang diperlukan untuk membangun fondasi yang diperlukan keras.\u201cPelatihan ini untuk memastikan bahwa kerja bersama oleh bangsa untuk memenangkan persaingan. Reformasi ini mulai bergerak disetiap satuan kerja karena Reformasi birokrasi merupakan keniscayaan sebagai upaya Birokrasi adalah kerja bersama, kualitas yang dinilai bukan peningkatan kualitas birokrasi pemerintah dan daya saing hanya pemerintah pusat saja tetapi juga di daerah,\u201dtuturnya. Indonesia. Sebagai informasi, pelatihan ini diikuti oleh Kepala Kantor \u201cDiharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga Wilayah BPN se-Indonesia, serta pejabat struktural di dimasifkan di satuan kerja Kementerian ATR\/BPN yang Kementerian ATR\/BPN. Dengan kompetensi pelatihan tersebar di seluruh Indonesia, yang merupakan ujung merencanakan perubahan, menyusun road map dan tombak dan cerminan dari Kementerian ATR\/BPN. dokumen usulan reformasi birokrasi, merencanakan Dikarenakan di daerah menurut KemenPANRB ini masih manajemen kinerja dan melaksanakan monitoring evaluasi kurang, sehingga diharapkan pembangunan zona integritas pelaksanaan reformasi birokrasi, serta menyusun rencana dapat ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas,\u201d ujarnya. aksi reformasi birokrasi institusi. Dengan pelatihan ini Lebih lanjut Gunawan Muhammad menjelaskan bahwa, diharapkan peserta dapat memiliki integritas, komitmen Kementerian ATR\/BPN telah berkomitmen untuk dan open minded dalam rangka menghadapi perubahan. mewujudkan tata kelola pelayanan dengan berbasis (TA\/RE, 07 Juni 2021). 462\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","Terus Tingkatkan Kualitas Birokrasi, Kementerian ATR\/BPN Gelar Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/ terkait sesuai dengan kegiatan. Ia juga menjelaskan terkait Badan Pertanahan Nasional (ATR\/ pentingnya evaluasi di tiap agenda yang diselenggarakan BPN) pada tahun 2020 mendapat oleh Kementerian ATR\/BPN. \u201cSeperti halnya ketika skor indeks Reformasi Birokrasi mengadakan sosialisasi, selain kegiatan sosialisasi, hasilnya sebesar 75,01. Hasil ini meningkat dibandingkan apa? Ini menjadi usaha keras teman-teman agar mengerti dengan skor RB Kementerian ATR\/BPN pada sehingga penilaian kita meningkat,\u201d tambahnya. tahun 2019 yakni sebesar 72,32. Sebagai tambahan, pada acara PMPRB ini akan ada Berdasarkan Evaluasi RB tahun 2020 inilah pemaparan masing-masing dari kelompok kerja (pokja) Kementerian ATR\/BPN mengadakan Penilaian bersama asesor. Pokja yang hadir yakni mulai dari Pokja Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Manajemen Perubahan, Pokja Deregulasi Kebijakan (PMPRB) tahun 2021. Acara yang berlangsung (Penguatan Perundang-undangan), Pokja Penataan dan mulai tanggal 15 Juni 2021 hingga 18 Juni 2021 Penguatan Organisasi, Pokja Penataan Tata Laksana, Pokja ini berlangsung via pertemuan daring dan tatap Penataan Sistem MSDM, Pokja Penguatan Akuntabilitas, muka di Aula Prona Lt. 7 Kementerian ATR\/BPN Pokja Penguatan Pengawasan dan Pokja Peningkatan secara terbatas. Kualitas Pelayanan Publik. (AR\/RE, 15 Juni 2021). Staf Ahli Menteri ATR\/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad berkata bahwa skor RB yang dicapai oleh Kementerian ATR\/BPN memenuhi target. Meski begitu, banyak hal yang menjadi catatan penting bagi Kementerian ATR\/BPN agar senantiasa memberikan kinerja serta pelayanan yang prima. \u201cMudah-mudahan capaian ini bisa memberikan tambahan semangat,\u201d tuturnya. Beberapa aspek yang menjadi keunggulan Kementerian ATR\/BPN yakni pada sistem merit atau kebijakan dan manajemen ASN, kualitas pengelolaan keuangan, maturitas SPIP atau pengukuan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta nilai kepatuhan. Menurut Gunawan Muhammad, sebagai upaya meningkatkan beberapa aspek skor RB, salah satunya adalah meningkatkan komunikasi dengan beberapa lembaga KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 463 Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK dan WBBM)","Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Salah Satu Kunci Wujudkan Reformasi Birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Humas Kementerian ATR\/BPN, pada Kegiatan PMPRB di Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) terus berbenah Ruang PTSL Kementerian ATR\/BPN, Kamis (17\/06\/2021). untuk menjadi institusi yang berkelas dunia. Lebih lanjut Kepala Biro Humas Kementerian ATR\/BPN Untuk itu reformasi birokrasi terus dijalankan, menuturkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang mana salah satu indikatornya ialah pelayanan publik tidak hanya pengelolaan pengaduan masyarakat, terdapat yang maksimal dan terpercaya. Guna mengevaluasi dan beberapa aspek penting yang perlu dijalankan. Aspek meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian tersebut antara lain Standar Pelayanan; Budaya Pelayanan ATR\/BPN tengah melaksanakan Kegiatan Penilaian Mandiri Prima; Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada 15 Juni s.d Pemanfaatan Teknologi Informasi. 17 Juni 2021. \u201cPenetapan standar pelayanan terhadap jenis pelayanan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR\/ dan kesesuaian dengan standar pelayanan yang berlaku, BPN, Yulia Jaya Nirmawati memaparkan bahwa dalam Penuntasan Reformasi Birokrasi dan rangka peningkatan kualitas pelayanan Zona Integritas (WBK dan WBBM) publik, Kementerian ATR\/BPN terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pengaduan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik tersebut. Maka dari itu, Kementerian ATR\/BPN melalui Biro Hubungan Masyarakat membuat kanal-kanal pengaduan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. \u201cTerlebih dengan kehidupan new normal ini sekarang masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui media sosial yaitu dengan tagar #tanyaATRBPN, lalu melalui SP4N-Lapor dapat melalui surat atrbpn.go.id dan melalui aplikasi ppidatrbpn.go.id ,\u201d Kata Kepala Biro 464\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL","\u201cDengan maklumat ini, jajaran Kementerian ATR\/BPN menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk pelayanan di lingkungan ATR\/BPN, dan apabila melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan,\u201d pungkas Yulia Jaya Nirmawati. Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR\/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad menuturkan bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh setiap unit-unit kerja Kementerian ATR\/BPN di daerah perlu dievaluasi dan dikaji untuk diterapkan secara menyeluruh. \u201cInovasi-inovasi yang ada di daerah bagus dan layak perlu kita kaji dan evaluasi kalau memang bagus segera di replikasi kepada semua Kantor Pertanahan,\u201d tuturnya. budaya layanan prima dibangun dengan peningkatan Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini telah kompetensi dan kemampuan SDM, serta pemanfaatan dilakukan pemaparan setiap kelompok kerja (Pokja) dengan teknologi informasi, kini hampir semua unit layanan asesor diantaranya ialah Pokja Manajemen Perubahan, Pokja telah digital, melakukan berbagai inovasi dan perbaikan Deregulasi Kebijakan (Penguatan Perundang-undangan), pelayanan menuju 2025 layanan berkelas dunia dan Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi, Pokja Penataan berbasis digital,\u201d imbuhnya. Tata Laksana, Pokja Penataan Sistem MSDM, Pokja Selain itu Yulia Jaya Nirmawati juga menyampaikan bahwa Penguatan Akuntabilitas, Pokja Penguatan Pengawasan dan Tahun ini Menteri ATR\/Kepala BPN telah menandatangani Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (JR\/RE, 17 Juni Maklumat Standar Pelayanan Kementerian ATR\/BPN. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 465 Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK dan WBBM)","PPSDM Kementerian ATR\/BPN Berbagi Pengalaman Metode Blended Learning dalam Seminar Internasional FIG Kementerian Agraria dan Tata Ruang\/Badan Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pelatihan, Kariyono Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) melalui Pusat dan Penata Kadastral Muda Dirjen Survei Pengukuran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Pemetaan Ruang, Mulyadi. berpartisipasi dalam seminar internasional Paper tersebut membahas peran PPSDM Kementerian Federation of Surveyors (FIG) e-Working Week 2021. Seminar ATR\/BPN dalam meningkatkan standar kompetensi SDM internasional yang diselenggarakan di Belanda pada 20 s.d. dengan menerapkan metode blended learning. Metode ini 25 Juni 2021 ini mengangkat tema \u201cSmart Surveyors for merupakan gabungan antara e-Learning dan tatap muka. Land and Water Management- challenges in a new reality\u201d. \u201cDi era pandemi Covid-19 saat ini, untuk meningkatkan Dalam seminar tahunan surveyor dunia ini, PPSDM kapasitas SDM Surveyor Kadastral Berlisensi dapat mengirimkan lima paper, dengan harapan kegiatan dilaksanakan dengan pelatihan KKNI metode blended tersebut mampu mendukung reforma birokrasi di learning,\u201d ujar Deni Santo. lingkungan Kementerian ATR\/BPN menuju pemerintahan Ia menambahkan, keunggulan dari metode tersebut berstandar dunia. Selain itu, juga untuk menyosialisasikan adalah peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan kegiatan strategis, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti tanpa meninggalkan pekerjaannya, waktu pelatihan yang pertanahan di beberapa lembaga\/universitas baik dalam fleksibel namun tetap terjadwal dan menghemat anggaran. negeri maupun luar negeri. \u201cDengan pelatihan KKNI metode blended learning dapat Hal demikian disampaikan oleh Kepala PPSDM, Deni Santo meningkatkan kompetensi SDM Surveyor Kadaster yang juga adalah penyusun salah satu paper berjudul Berlisensi dalam mendukung Program Strategis Nasional \u201cBlended Learning Method to Improve Licensed Cadaster dalam bidang pertanahan,\u201d tutur Deni Santo. (YS, 20 Juni Surveyor Competency Standard in Indonesia\u201d. Paper yang 2021). telah di presentasikan 23 Juni 2021 ini juga turut disusun oleh Penuntasan Reformasi Birokrasi dan 466\t KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Zona Integritas (WBK dan WBBM)","Tingkatkan Kompetensi Aparatur Kelurahan di Masa Pandemi, Kementerian ATR\/BPN Gunakan LMS PINTER Pada masa pandemi ini dianjurkan untuk kemudahan dalam mengakses tidak akan menjadi alasan Penuntasan Reformasi Birokrasi dan meminimalisir tatap muka dalam kegiatan bagi peserta untuk tidak masuk\/membolos dalam kegiatan Zona Integritas (WBK dan WBBM) pembelajaran, pelatihan serta pendidikan. pelatihan. \u201cLMS PINTER ini juga sudah banyak ruang belajar. Menyikapi hal tersebut, Kementerian ATR\/BPN, Peserta diklat dapat memilih ruang yang sesuai dengan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia materi diklat yang diikuti,\u201d kata Deni Santo. (PPSDM), memberlakukan metode pembelajaran blended Sebagai informasi, Sistem LMS PINTER ini dapat diakses learning dalam melaksanakan pelatihan dan pendidikan. melalui situs web PPSDM Kementerian ATR\/BPN, www. Blended learning merupakan pelatihan yang ppsdm.atrbpn.go.id, melalui peramban Google Chrome, menggabungkan dua metode pembelajaran, yaitu belajar Mozilla Firefox, Edge, Safari maupun Opera. melalui elektronik dan tatap muka. Namun, karena tatap Pada kesempatan tersebut, Deni Santo mengungkapkan muka dibatasi, PPSDM telah memiliki aplikasi berbasis bahwa tahapan pembelajaran pada Pelatihan Administrasi web, yakni Learning Management System Pembelajaran Pertanahan Bagi Pemerintah Kelurahan Angkatan II Di Interaktif (LMS PINTER). \u201cBapak dan Ibu dapat belajar Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dimulai pada mandiri melalui sistem ini, bisa memberikan komentar tanggal 27 Juni 2021 hingga 2 Juli 2021. \u201cKegiatan dimulai terhadap instrukturnya, bahkan meminta diadakan kelas pada tanggal 27 Juni 2021, yakni saat peserta mengisi virtual,\u201d kata Kepala PPSDM, Deni Santo saat membuka Administrasi dan Materi Building Learning Commitment Pelatihan Administrasi Pertanahan Bagi Pemerintah (BLC) dan akan diakhiri pada tanggal 2 Juli nanti dengan Kelurahan Angkatan II Di Lingkungan Pemerintah Kota kegiatan uji kompetensi dengan menggunakan video Bandung, secara daring, Senin (28\/6\/2021). conference,\u201d ungkap Kepala PPSDM. LMS PINTER ini memberikan kemudahan pembelajaran Pelatihan Administrasi Pertanahan Bagi Pemerintah bagi para peserta diklat, yakni peserta dapat melihat Kelurahan Angkatan II Di Lingkungan Pemerintah Kota video pembelajaran, latihan sendiri (melalui kuis), serta Bandung ini diikuti oleh 60 orang. Kegiatan ini ditanggapi memudahkan komunikasi dengan penyelenggara. Kepala secara positif oleh para peserta. Dikdik Buldansyah, Lurah PPSDM mengatakan bahwa LMS PINTER ini sudah teruji Dungus Cariang mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini selama 3 tahun terakhir. Bahkan tahun lalu, LMS PINTER sejatinya akan memberikan wawasan pengetahuan bagi ini sudah menjadi tumpuan bagi kegiatan pendidikan dan para lurah, dalam bidang pertanahan. \u201cHarapan saya, bisa pelatihan di Kementerian ATR\/BPN. mendapat ilmu yang lebih banyak lagi, terutama bagaimana Kemudahan tidak hanya dalam penggunaan, LMS menghadapi permasalahan pertanahan,\u201d ujar Lurah Dungus PINTER juga dapat diakses melalui perangkat komputer, Cariang. (RH\/RE, 28 Juni 2021). laptop maupun telepon pintar. Deni Santo mengatakan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG\/BADAN PERTANAHAN NASIONAL\t 467","KEMENTERIAN ATR\/BPN MELUNCURKAN LOKET PRIORITAS Layanan Pertanahan dan (Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan) LOKET PRIORITAS LAYANAN PERTANAHAN Kementerian ATR\/BPN memberikan prioritas bagi masyarakat yang akan mengurus sendiri tanahnya dengan menyiapkan loket pelayanan pertanahan prioritas bagi permohonan yang diajukan sendiri oleh pemilik tanahnya PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN (PELATARAN) Permohonan pelayanan pertanahan dapat diajukan melalui Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang dibuka pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 waktu setempat. Ada 107 Kantor Pertanahan yang membuka pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu. Jenis layanan dalam PELATARAN 1. Kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. 2. Seluruh Kantor Pertanahan dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 (dua ribu) berkas per bulan.","","LAPOR! www.lapor.go.id E-MAIL [email protected] HOTLINE bit.ly\/HotlinePelayananPertanahan MEDIASOSIAL komentardengantagar#TanyaATRBPN PPID www.ppid.atrbpn.go.id WHATSAPP 081110680000"]
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
