SFO TW III 2021 FIX

LAPORAN CAPAIAN INDIKATO NAMA UNIT : KPPN JAKARTA VI JABATAN : KEPALA KANTOR PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN III TAHUN 2021 Q1 Q2 No. Kode Nama IKU IKU Target Realisasi Target Realisasi Targe 1. 1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN - - - -- - 2. 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan - 4,64 4,68 4,64 KPPN (skala 5) (skala 3. 3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara 99,4% 99,42% 99,4% 99,44% 99,4% tepat waktu 4. 4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi - - 87,5 88,67 87,5 5. 4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat 6. perbendaharaan - - 15% 60,09% 15% 7. 8. 4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi 13% 13,5% 40% 40% 40% 9. SAKTI 82% 96,6% 10. 3,15 5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas 3,88 82% 89,70% 82% (skala 4) 89,37 5b-N Indeks efektivitas pengelolaan 3,15 4 3,15 pengeluaran kas 89 (skala 4) (skala 6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 89 89 86,15 89 6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian 86,5% 89 99% 89 output satker 11 7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA 98,1% 98,15% 98,1% N/A 98,1% secara tepat waktu dan andal 12. 7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal 98% 99,82% 98% 99,12% 98% 13. 8a-N dan tepat waktu - Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis - - -- Strategy Focused Organization

OR KINERJA UTAMA Sm1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y et Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi - - - - - 94 - 94 - 4,68 - 4 - 4,64 4,68 4,64 - 4,64 - 5) (skala 5) (skala 5) (skala 5) % 99,43% 99,4% 99,41% 99,4% 99,42% 99,4% - 99,4% - 5 88,67 - - 87,5 88,67 87,5 - 87,5 - % 60,09% - - 30% 60,09% 30% - 30% - - - % 40% 70% 78% 70% 78% 100% - 100% - - 82% - % 93,15% 82% 99,83% 82% 95,37% 82% - 3,15 - - - 5 3,94 3,15 4 3,15 3,96 3,15 - (skala 4) - - - 4) (skala 4) (skala 4) (skala 4) - 89 - 89 87,76 89 89,33 89 88,28 89 98,1% 92,75% 89 98,98% 89 94,8% 89 98% % 98,15% 98,1% 99,73% 98,1% 98,94% 98,1% 84 % 99,47% 98% 99,56% 98% 99,5% 98% - - - - - 84

Q1 Q2 No. Kode Nama IKU IKU Target Realisasi Target Realisasi Targe 14. 8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas - - - -- 15. 8c-N kepatuhan internal - - - -- Nilai rata–rata hard competency pegawai 16. 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 95,5% 96,83% 95,5% 99,08% 95,5% 17. anggaran KPPN 18 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan - - - -- 9c-N UAKPB Tingkat kualitas pengelolaan BMN - - 30% N/A 30% 19 10a-N Persentase penyelesaian implementasi - - 30% 77,78% 30% Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Mengetahui, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo NIP. 196303281983111001

Sm1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y et Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi - -- - - 83 - 83 - - -- - - 78 - 78 - % 99,08% 95,5% 99,40% 95,5% 99,40% 95,5% - 95,5% - - -- - - 82 - 82 - % N/A - - 30% N/A 100% - 100% - % 77,78% - - 30% 77,78% 80% - 80% - Jakarta , 14 Oktober 2021 Kepala Kantor, Zamruddin NIP. 196407131986011001

Kemenkeu Pengelolaan Perbendaharaan yang Akuntabel -Three 1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN T/R Target Q1 Q2 Sm.1 Q Realisasi Capaian --- - - --- - --- Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) IKU tersebut periode pelaporannya tahunan Akar Masalah

Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - - 94 94 - - - - - - - - Kegiatan yang telah dilaksanakan Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seksi Vera 2021

Kemenkeu Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, da -Three 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap pelayanan K T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target - 4,64 (skala5) 4,64 (skala5) - Realisasi - 4,68 4,68 - Capaian - - 100,86 100,86 Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) IKU tersebut periode pelaporannya semesteran Keterbatasan KPPN dalam pelayanan tatap muka sehingga mengakibatkan persepsi pengguna layanan tidak optimal dalam menjawab survei Akar Masalah Satker belum terbiasa dengan layanan daring yang dilakukan oleh KPPN, dan kendala dalam penyampaian survey dilaksanakan melalui google form

an efisien KPPN Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - 4,64 (skala5) - 4,64 (skala5) - 4,68 - - - 100,86 - - Kegiatan yang telah dilaksanakan Melaksanakan customer care dan stakeholder days Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi 1. Subbagian Umum Juli – Desember 1.Melanjutkan kegiatan stakeholder 2. Seksi PD 2021 days dan customer care. 3. Seksi MSKI 2. Meningkatkan layanan, 4. Seksi Bank 3. Meninformasikan dan 5. Seksi Vera menyebarkan luaskan kegiatan KPPN di media social 4. Mensosialisasikan peraturan yang terbaru melalui Zoom dan media sosial

Kemenkeu Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel -Three 3a-N persentase penyelesaian SP2D secara tepat wa T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi 99,4% 99,4% 99,4% 99, Capaian 99,42% 99,44% 99,43% 99,4 100% 100% 100% 100 Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7283/PB.01/2018, proses penyelesaian SPM menjadi SP2D dilaksanakan dalam waktu 1 jam. Realisasi yang tercapai pada triwulan III adalah 99,41 persen. Volume SPM yang diproses pada Seksi Pencairan Dana secara berangsur sehingga tidak bisa dibedakan mana SPM yang diupload terlebih dahulu diupload atau mana yang terakhir diupload. 2. Implikasinya berdampak pada kepuasan layanan menurun akibat penyelesaian SPM lebih dari 1 jam dimana tidak sesuai dengan janji layanan. Akar Masalah Proses penghitungan penyelesaian SPM dihitung mulai dari proses upload SPM sampai dengan SPM di-APPR di seksi bank, dimana proses urutan upload SPM ke SPAN tidak bisa dibedakan mana SPM yang diupload terlebih dahulu diupload atau mana yang terakhir diupload.

aktu Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP ,4% 99,4% 99,4% 99,4% 41% 99,42% - - 0% - - 100% Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Koordinasi internal terkait penerbitan SP2D antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank 2. Klasifikasi SPM dan kode satker berdasarkan norma penyelesaian SPM 3. Memberikan catatan jam upload pada SPM secara manual Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi 1. Seksi Bank Oktober s.d 1. Meningkatkan koordinasi internal 2. Seksi PD Desember 2021 terkait penerbitan SP2D antara Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank 2. Notifikasi penyelesaian SPM secara sistem

Kemenkeu Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berke -Three 4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi - 87,5 87,5 - Capaian - 88,67 88,67 - - 101,33 101,33 - Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) IKU tersebut periode pelaporannya semesteran Keterbatasan KPPN dalam pelayanan tatap muka sehingga mengakibatkan persepsi pengguna layanan tidak optimal dalam menjawab edukasi Akar Masalah Satker belum terbiasa dengan layanan daring yang dilakukan oleh KPPN, dan kendala dalam penyampaian survey dilaksanakan melalui google form

esinambungan Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - 87,5 87,5 87,5 - - 88,67 - - - 101,33 - Kegiatan yang telah dilaksanakan Melaksanakan Pendampingan melalui Solusix(Solusi Melalui Zom Jaksix) Sosialisai melalui zoom meeting Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seksi MSKI Juli-Desember 2021 1. Meningkatkan pemahaman satker melalui Solusix 2. Membuat digital leaflet ke satker untuk meningkatkan pemahaman

Kemenkeu Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berke -Three 4b-N Persentase tingkat implementasi standardisas T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi - 15% 15% - Capaian - 60,09% 60,09% - - 400,6% 400,6% - Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) IKU tersebut merupakan capaian semesteran Kurangnya kesadaran para pengelola perbendaharaan satker untuk mendaftarkan pejabat perbendaharaannya pada aplikasi SIMASPATEN Akar Masalah Sering terjadi perubahan pejabat perbendaharaan namun tidak diikuti oleh pendaftaran di aplikasi SIMASPATEN sehingga data pejabat perbendaharaan tidak update

esinambungan si kompetensi pejabat perbendaharaan Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - 15% 30% 30% - - 60,09% - - - 400,6% - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Penyebaran informasi secara massif kepada semua stakeholder 2. Telah dilaksanakan refreshment tugas pokok dan fungsi untuk para PPSPM mitra kerja Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seksi MSKI Semester II 1. Meningkatkan kesadaran para Juli-Desember 2021 pengelola keuangan mitra kerja agar mendaftar di aplikasi SIMASPATEN untuk mendapatkan sertifikat.

Kemenkeu Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berke -Three 4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SA T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi 13% 40% 40% 70 Capaian 13,5% 40% 40% 78 103% 100% 100% 111 Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Implementasi SAKTI Web Full Module sudah ditentukan oleh Direktorat SITP terkait dengan sosialisasi dan pendampingan yang dijadwalkan belum bisa dilaksanakan dengan maksimal karena adanya kendala pandemic Covid-19. 2. Masih ada satuan kerja yang belum memahami dengan tuntas dalam pelaksanaan EUT SAKTI. Akar Masalah 1. KPPN tidak bisa meyakinkan diri untuk memastikan kesiapan satuan kerja dalam implementasi SAKTI Web Full Module karena belum ada alat untuk memonitor dan masih ada larangan untuk mengunjungi satuan kerja secara langsung 2. Pelaksanaan EUT SAKTI dilakukan dengan daring sehingga kurang efektif dan satker kesulitan dalam mempraktekan aplikasi SAKTI

esinambungan AKTI Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP 0% 70% 100% 100% 8% 78% - - 1% 111% - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Melakukan sosialisasi melalui zoom kepada satuan kerja mitra KPPN Jakarta VI 2. Melayani konsultasi satuan kerja yang bertanya langsung melalui berbagai jalur komunikasi. 3. Telah dilaksananakan Workshop Managerial Implementasi SAKTI dengan peserta KPA satuan kerja mitra KPPN Jakarta VI 4. Pelaksanaan EUT SAKTI modul Pelaksanaan dan Pelaporan Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seksi MSKI Oktober s.d 1. Melayani bimtek atau Desember 2021 pendampingan secara virtual kepada satuan kerja yang akan melaksanakan implementasi SAKTI Web Full Module sesuai tahapan yang ditentukan oleh Direktorat SITP

Kemenkeu Pengelolaan kas yang optimal -Three 5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi 82% 82% 82% 82 Capaian 95,6% 88,70% 93,15% 99,8 116,5% 108,17% 113,59% 121, Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-23/PB.01/2021 mewajibkan satuan kerja yang mempunyai tagihan lebih dari 5 Miliar harus menyampaikan RPD Harian paling cepat 3 hari kerja sebelum mengajukan SPM tersebut. Namun beberapa satuan kerja tidak menyampaikan tepat waktu. 2. Penyediaan dana untuk perencanaan kas di Direktorat PKN menjadi tidak akurat. 3. Penyediaan dana untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional tidak bisa diprediksi dan membutuhkan penanganan khusus dalam pencairannya. Akar Masalah 1. Rendahnya pemahaman Satker terhadap pentingnya Rencana Penarikan Dana

Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP 2% 82% 82% 82% 83% 94,71% - - ,74% 115,5% - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Mengadakan sosialisasi terkait RPD harian kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Jakarta VI 2. Membuat surat pemberitahuan kepada satuan kerja untuk mematuhi penyampaian RPD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seksi MSKI Oktober -Desember 1. Mengoptimalkan lagi komunikasi 2021 kepada satuan kerja dan melakukan monitoring secara terus menerus 2. Melayani konsultasi satuan kerja yang mengalami permasalahan dalam penyusunan RPD

Kemenkeu Pengelolaan kas yang optimal -Three 5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran ka T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target 3,15 3,15 3,15 3,1 Realisasi (skala4) (skala4 (skala4) (ska Capaian 3,88 4 3,94 4 123,17 126,98 125,07 126 Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Ketidakefisienan pengeluaran kas adalah adanya rekening yang tidak aktif, perbedaan nama pemilik rekening, dan kesalahan penulisan pemilik rekening 2. Dana yang ditransfer tidak sampai ke pihak yang menerima Akar Masalah Banyak terjadi pendaftaran supplier pada SPAN yang berbeda dengan data nama dan nomor rekening pada bank

as Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP 15 3,15 3,15 3,15 ala4) (skala4 (skala4 (skala4) 4 3,96 - - 6,98 125,71 - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Memaksimalkan penelitian dan pengujian SPM beserta lampirannya yang akan dikonversi 2. Pengecekan supplier dan melakukan validasi rekening dalam rangka meminimalisir retur SPM pada aplikasi OM-SPAN Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi 1. Seksi Pencairan Oktober-Desember Melakukan proses pengujian nama Dana 2021 dan nomor rekening terutama untuk banyak penerima pada aplikasi OM- 2. Seksi Bank SPAN

Kemenkeu Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien -Three 6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan Anggaran K/L T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi 89 89 89 8 Capaian 89,37 86,15 87,76 79, 100,41 96,79 98,60 89, Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 untuk capaian output dan renkas tidak dimasukkan dalam perhitungan IKPA, sedangkan dalam aplikasi OM-SPAN masih diperhitungkan sehingga mempengaruhi nilai akhir IKPA tingkat satuan kerja 2. Implikasinya adalah nilai IKPA satuan kerja tidak bisa dilihat di aplikasi OM-SPAN secara akurat dan akumulasi nilai IKPA tingkat KPPN menjadi rendah 3. Deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran masih rendah dikarenakan kegiatan di satuan kerja belum optimal dilaksanakan Akar Masalah 1. Belum adanya update formulasi IKPA dalam aplikasi OM-SPAN sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 2. Belum bisa dilakukan pemantauan secara terperinci atas Capaian Output mitra kerja

Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP 89 89 89 89 ,72 85,08 - - ,57 95,59 - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Sosialisasi kepada satuan kerja mitra KPPN Jakarta VI terkait dengan reformulasi IKPA (PER-4/PB/2021) 2. Membuat surat kepada satuan kerja terkait dengan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seksi MSKI Oktober-Desember 1. Mengusulkan update formulasi 2021 dalam aplikasi OM-SPAN sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk pelaksanaan anggaran yang lebih optimal

Kemenkeu Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien -Three 6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian ou T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi 89% 89% 89% 89 Capaian 86,5% 99% 92,75% 98,9 111% 104,21% 111, 97% Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021, penghitungan capaian output dilakukan pada bulan Maret untuk penginputan bulan Januari dan Februari. 2. Satuan kerja belum ada kepedulian dalam penyampaian capaian output sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 Akar Masalah 1. Komunikasi kepada satuan kerja belum optimal sehingga satuan kerja belum memahami Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 2. Update aplikasi SAS baru di-launching pertengahan bulan Maret

utput satker Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP 9% 89% 89% 89% 90% 94,8% - - ,12% 106,51% - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Sosialisasi kepada satuan kerja mitra KPPN Jakarta VI terkait dengan reformulasi IKPA (PER-4/PB/2021) 2. Membuat surat kepada satuan kerja terkait dengan Langkah-Langkah strategis pelaksanaan anggaran Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seksi MSKI Oktober s.d 1. Usulan update aplikasi SAS untuk Desember 2021 mendisiplinkan satuan kerja mengirim capaian output (SPM hanya bisa dikirim setelah dilakukan penginputan capaian output dan mengupload ke OM- SPAN) 2. Melakukan pendampingan penginputan capaian output pada satuan kerja

Kemenkeu Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang ak -Three 7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secar T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi 98,1% 98,1% 98,1% 98, Capaian 98,15% N/A 98,15% 99,7 100,05% N/A 100,05% 101, Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Sebagaimana diatur dalam ND-12/PB.06/2021 tanggal 30 Juni 2021 terkait pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan penyusunan LK s.d. bulan Mei 2021, pelaksanaan rekonsiliasi UAKPA baru saja dimulai tanggal 30 Juni 2021 2021. Pelaksanaan Rekonsiliasi dimulai di periode Semester II tahun 2021, Terlalu mundur pelaksanaan rekonsiliasi hingga memasuki periode semester III tahun 2021 dan kekurangsiapan secara Aplikasi pendukung diantaranya SIMAK dan Persediaan, juga eRekon LK yang masih didapati error dalam pengoperasiannya menyebabkan Satker merasa kesulitan untuk siap sedia melakukan rekonsiliasi UAKPA. Akar Masalah 1. Penyelesaian LK Audited 2020 level pusat yang cukup panjang prosesnya serta proses persiapan Aplikasi dan SDM yang tidak berjalan parallel guna mengoptimalkan waktu yang ada di KPPN serta koordinasi yang masih minim terkait pelaporan sehingga pembahasan pelaporan selalu menunggu surat / arahan terlebih dahulu, padahal bisa dipetakan pola strategis persiapan-persiapannya. 2. Beberapa operator SAIBA – eRekon LK masih sangat baru dan bahkan beberapa satker merupakan satker baru di tahun 2021, hal ini cukup menghambat dalam proses rekonsiliasi yang baru dimulai di awal semester II tahun 2021.

kuntabel, transparan dan tepat waktu ra tepat waktu dan andal Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP ,1% 98,1% 98,1% 98,1% 73% 98,94% - - ,66% 100,85% - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Dimasa pandemic, Seksi Vera belum melakukan pembinaan kepada Satker dengan cara langsung (tatap muka), namun dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi (grup Whatsapp, email, dan zoom) agar LK yang dihasilkan masing-masing Satker dapat lebih berkualitas. 2. Penilaian dan reward kepada Satker yang menyelesaikan proses rekon paling cepat dan paling baik serta mengumumkan di media forum Pimpinan antara Satker dan KPPN. Rekomendasi Penanggung Periode Rencana Aksi Jawab Oktober s.d. 1. KPPN secara terus menerus Kepala Seksi Vera Desember 2021 melakukan pembinaan kepada Satker melalui layanan bimbingan secara daring (grup WA, email, dan zoom). 2. KPPN mengawal proses rekonsiliasi satker dalam penyiapan data-data rekonsiliasi mulai bulan Januari sampai dengan Juni 2021

Kemenkeu Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang ak -Three 7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan te T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi 98% 98% 98% 98 Capaian 99,82% 99,12% 99,47% 99,5 101,85% 101,14% 101,42% 101, Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Masa penyampaian LPJ bendahara sudah ditentukan tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan berikutnya (berdasarkan PER-3/PB/2014) namun dalam periode tersebut sering terpotong adanya hari libur nasional dan hari sabtu minggu. 2. Backup atas SDM yang menangani kurang dilakukan antisipasi sehingga ketika bersangkutan mengalami halangan, sakit, dsb, penyusunan LPJ Bendahara menjadi terhambat. 3. Dengan terpotongnya periode tanggal penyampaian LPJ Bendahara, maka riil waktu penyampaian LPJ Bendahara tidak mencapai 10 hari. Akar Masalah Dengan terbatasnya waktu penyampaian LPJ Bendahara selama 10 hari kalender, menyebabkan kurang optimal dalam melakukan evaluasi dan analisis LPJ Bendahara.

kuntabel, transparan dan tepat waktu epat waktu Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP 8% 98% 98% 98% 56% 99,5% - - ,59% 101,53% - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Seksi Vera terus memanfaatkan saluran komunikasi yang ada dengan Satker melalui pembuatan leaflet maupun poster yang menarik terkait waktu penyampaian LPJ bendahara. 2. Seksi Vera akan melaksanakan kegiatan Online Upgrading & Refreshment LPJ TA 2021 pada bulan September 2021. 3. Seksi Vera juga telah memenuhi undangan terkait LPJ Bendahara dari Satker yang disampaikan secara virtual melalui aplikasi zoom. Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi 1. Mengusulkan peninjauan Kembali Seksi Vera Oktober s.d. atas ketentuan penyampaian LPJ Desember 2021 Bendahara dari 10 hari kalender menjadi 10 hari kerja 2. Akan terus dilakukan koordinasi dengan satker dan mengingatkan satker secara online (grup wa, SMS, maupun email), untuk secara tepat waktu mengirimkan LPJ Bendahara.

Kemenkeu Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja -Three 8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Str T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi - - - - Capaian - - - - - - - - Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) IKU tersebut capaiannya adalah tahunan Akar Masalah

tinggi rategy Focused Organization Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - - 84 84 - - - - - - - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1 Akan menatausakana dokumen-dokumen kinerja dalam setiap kegaiatan berupa Nota Dinas, foto-foto dan notulensi Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Subbagian Umum 2021

Kemenkeu Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja -Three 8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatu T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi - - - - Capaian - - - - - - - - Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) IKU ini merupakan capaian tahunan Akar Masalah

tinggi uhan internal Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - - 83 83 - - - - - - - - Kegiatan yang telah dilaksanakan Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seksi MSKI 2021

Kemenkeu Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja -Three 8c-N Nilai rata-rata hard competency pegawai T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi - - - - Capaian - - - - - - - - Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) IKU ini merupakan capaian tahunan Akar Masalah

tinggi Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - - 78 78 - - - - - - - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Mengadakan GKM /sosialisasi kepada pegawai untuk meningkatkan kompetency pegawai . 2. Membahas soal – soal hard competency bersama pada tahun yang sudah lewat 3. Telah dilaksanakan tes hard competency sesuai jadwal mulai tanggal 13 s.d 16 September 2021 Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Seluruh pelaksana di 2021 KPPN

Kemenkeu Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efekt -Three 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran K T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi 95,5% 95,5% 95,5% 95, Capaian 96,83% 99,08% 99,08% 99,4 101,39% 103,74% 103,74% 103, Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) 1. Dalam ketidakpastian karena pandemi Covid-19, banyak kegiatan yang direncanakan pada akhir tahun seperti sosialisasi dan capacity building 2. Masih lemahnya pengelola keuangan KPPN dalam melakukan monitoring pengajuan SPM GUP 3. Implikasinya capaian output baru bisa dicapai setelah kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga nilai IKPA KPPN tidak maksimal Akar Masalah 1. Monitoring dan pengawasan oleh para pengelola keuangan dalam pengelolaan Uang Persediaan masih lemah 2. Ketidakpastian pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan dijadwalkan pada halaman III DIPA pada triwulan IV menunggu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan

tif dan akuntabel KPPN Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP ,5% 95,5% 95,5% 95,5% 40% 99,40% - - ,96% 104,08% - - Kegiatan yang telah dilaksanakan 1. Revisi Halaman III DIPA 2. Revisi DIPA 3. Koordinasi antar pengelola keuangan Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Kepala Subbagian Oktober dan 1. Meminta kepastian kepada kanwil Umum Desember 2021 untuk kepastian pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka 2. Menjadwal ulang pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan melakukan tes genoes dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat

Kemenkeu Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efekt -Three 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi - - - - Capaian - - - - - - - - Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) IKU tersebut merupakan capaiannya tahunan Akar Masalah

tif dan akuntabel PB Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - - 82 82 - - - - - - - - Kegiatan yang telah dilaksanakan Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Subbagian Umum 2021

Kemenkeu Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efekt -Three 9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi - 30% 30% - Capaian - N/A N/A - - - - - Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) Komponen capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN tidak terdapat pada semua KPPN sehinnga untuk melebihi target perlu memaksimalkan komponen yang ada pada KPPN Akar Masalah -

tif dan akuntabel Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - 30% 100% 100% - N/A - - - - - - Kegiatan yang telah dilaksanakan Penggunaan BMN berupa kendaraan bermotor sudah sesuai dengan penggunaan yaitu untuk kegiatan operasional KPPN Jakarta VI dan pada aplikasi SIMAN master aset sudah disesuaikan dengan aplikasi Aset yang ada pada Aplikasi SAKTI Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi Subbagian Umum 2021 Pengisian data master asset akan dilaksanakan sesuai petunjuk dari Kantor Pusat

Kemenkeu Sistem informasi dan teknologi yang andal -Three 10a-N Persentase penyelesaian implementasi Renca T/R Q1 Q2 Sm.1 Q Target Realisasi - 30% 30% - Capaian - 77,78% 77,78% - - 259,26% 259,26% - Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya) Isu Utama : Peraturan penerapan keamanan informasi mengukur tingkat penerapan keamana informasi di lingkungan Kanwil DJPb pada tahun 2021 sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor Per -1 /PB/2021 Implikasi : Penerapan keamana informasin belum dapat diterapkan pada triwulan II Tahun 2021 Akar Masalah Kurangnya sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan PER-1/PB/2021 sehinnga pemahaman pegawai kurang tentang sistem manajemen keamanan informasi

ana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Q3 s.d Q3 Q4 Y-17 Pol/KP - 30% 80% 80% - - 77,78% - - - 259,26% - Kegiatan yang telah dilaksanakan Melakukan sosialisasi Keamana Informasi Security Awarness Rekomendasi Penanggung Jawab Periode Rencana Aksi 1. Subbagain Umum Oktober s.d. 1 Melakukan GKM tentang Perdirjen 2. Seksi MSKI Desember 2021 Perbendaharaan PER-1/PB/2021 2. Memonitoring perkembangan pegawai 3. Memastikan semua computer tidak digunakan untuk hal –hal diluar pekerjaan kantor. 4. Melakukan sosialisasi keamanan Informasi Security Awarness

BUKTI .ACTION PLAN: MENGINPUT KONTRAK KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PADA APLIKASI E-PERFORMANCE DAN APLIKASI INTENSE DJPB. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. MONITORING PEREKAMAN KONTRAK KINERJA PADA APLIKASI E-PERFORMANCE DAN APLIKASI INTENSE DJPB. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI