SFO TW III 2021 FIX

BUKTI .ACTION PLAN: KOMPILASI LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE-FOUR-FIVE PADA KANWIL DAN KEMENKEU- FOUR-FIVE PADA KPPN SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. 1. DOKUMENTASI LAPORAN CAPAIAN IKU KEMENKEU THREE-FOUR-FIVE PADA KANWIL DAN KEMENKEU-FOUR- FIVE PADA KPPN 2. DOKUMENTASI PERHITUNGAN CKP PARA PEGAWAI DARI APLIKASI E-PERFORMANCE SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

















LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NAMA UNIT : KPPN JAKARTA VI JABATAN : KEPALA KANTOR PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN II TAHUN 2021 Kode Q1 Q2 Sm1 Q3 s.d. Q3 IKU No. Nama IKU Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 1. 1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN - - - -- - -- - - 2. 2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan - - 4,64 4.68 4,64 4.68 - - 4,64 -( KPPN (skala 5) (skala 5) (skala 5) 3. 3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara 99.4% 99.42% 99.4% 99.44% 99.4% 99.43% 99.4% - 99.4% - tepat waktu 4. 4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi - - 87.5 88.67 87.5 88.67 87.5 - 87.5 - 5. 4b-N Persentase tingkat implementasi - - 15% 60.09% 15% 60.09% 15% - 30% - standardisasi kompetensi pejabat 13% 13.5% - 70% - perbendaharaan 40% 40% 40% 40% 70% 6. 4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI 7. 5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas 82% 96.6% 82% 89.70% 82% 93.15% 82% - 82% - 8. 5b-N Indeks efektivitas pengelolaan 3,15 3.88 3,15 4 3,15 3.94 3,15 - 3,15 -( pengeluaran kas (skala 4) (skala 4) (skala 4) (skala 4) (skala 4) 9. 6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 89 89.37 89 86.15 89 87.76 89 - 89 - 10. 6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker 89 86.5% 89 99% 89 92.75% 89 - 89 - 11 7a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA 98.1% 98.15% 98.1% N/A 98.1% 98.15% 98.1% - 98.1% - secara tepat waktu dan andal 12. 7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal 98% 99.82% 98% 99.12% 98% 99.47% 98% - 98% - dan tepat waktu - - - --- - - - - 13. 8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization 14. 8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas - - - --- - - - - kepatuhan internal - - - --- - - - - - 95.5% - 15. 8c-N Nilai rata–rata hard competency pegawai - - - - 30% - 16. 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 95.5% 96.83% 95.5% 99.08% 95.5% 97.95% 95.5% anggaran KPPN - 30% - 17. 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan - ------ UAKPB - - 30% N/A 30% N/A - 18 9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN 19 10a-N Persentase penyelesaian implementasi - - 30% 77.78% 30% 77.78% - Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Mengetahui, Jakarta , 7 Juli 2 Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta Kepala Kantor, Alfiker Siringoringo Zamruddin NIP. 196303281983111001 NIP. 19640713198

Q4 Y Target Realisasi Target Realisasi 94 - 94 - - 4,64 - 4,64 - (skala 5) (skala 5) 99.4% - 99.4% 87.5 - 87.5 - 30% - 30% - 100% - 100% - - 82% - 82% - - 3,15 - 3,15 - (skala 4) (skala 4) 89 - 89 89 - 89 98.1% - 98.1% - 98% - 98% - 84 - 84 - 83 - 83 - 78 - 78 - 95.5% - 95.5% - 82 - 82 - 100% - 100% - 80% - 80% - 2021 86011001

BUKTI .ACTION PLAN: MEMONITOR DAN MEMVERIFIKASI UPLOAD DOKUMEN PENGELOLAAN KINERJA PADA FITUR UPLOAD DOKUMEN KINERJA PADA APLIKASI TRAINING DJPB SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. BERITA ACARA VERIFIKASI DATA UPLOAD DOKUMEN PENGELOLAAN KINERJA PADA FITUR UPLOAD DOKUMEN KINERJA PDA APLIKASI TRAINING DJPB. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI Jl. IR, H. JUANDA NO. 19 LANTAI V JAKARTA PUSAT 10120 Telepon :(021)3510173,3510324,3510281 SITUS: [email protected] BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI UPLOAD DOKUMEN PENGELOLAAN KINERJA PADA APLIKASI FITUR PEREKAMAN DOKUMEN PENGELOLAAN KINERJA PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021 Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Beias bulan Juii tahun Qua Ribu Qua Puluh Satu bertempat di KPPN Jakarta VI, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama Dedi Haryanto NiP : 19710811 199202 1 001 Jabatan Kepaia Subbagian Umum daiam hai ini bertindak seiaku SMKO/MMKO KPPN Jakarta Vi untuk seianjutnya disebut PiHAK PERTAMA Nama : Zamruddin NIP : 19640713 198601 1 001 Jabatan : Kepaia Kantor daiam hai ini bertindak seiaku Atasan Langsung pemiiik IKU pada KPPN Jakarta Vi untuk seianjutnya disebut PiHAK KEDUA 3. Nama Dedi Haryanto NiP : 19710811 199202 1 001 Jabatan Kepaia Subbagian Umum daiam hai ini bertindak seiaku pemiiik IKU pada Subbagian Umum KPPN Jakarta Vi untuk seianjutnya disebut PiHAK KETiGA Menyatakan bahwa PiHAK PERTAMA teiah meiakukan verifikasi dan vaiidasi atas upload dokumen pengeioiaan kinerja pada apiikasi fitur perekaman dokumen pengeioiaan kinerja oieh PiHAK KETiGA periode triwuian ii tahun 2021 Hasii verifikasi dan vaiidasi upload dokumen pengeioiaan kinerja pada apiikasi fitur perekaman dokumen pengeioiaan kinerja periode triwuian ii tahun 2021 adaiah sebagai berikut: Kelengkapan Data Akurasi Data Tidak No Jenis Dokumen Tidak Keterangan Ada Sesuai 1. Kontrak Kinerja Awai Tahun Ada Sesuai 2. Kontrak Kinerja Kompiemen - 3. Kontrak Kinerja Addendum V V- 4. Sasaran Kerja Pegawai Awai Tahun 5. Sasaran Kerja Pegawai Perubahan - - - - 6. Manual IKU - - - - 7. Lembar Penetapan Manual IKU V- V- 8. Laporan Capaian IKU Triwuian i 9. Laporan Capaian IKU Triwuian ii - - - 10. Laporan Capaian IKU Triwuian ill 11. Laporan Capaian IKU Triwuian iV V- V- V- 12. Bukti Dukung Laporan Capaian IKU Triwuian i V- V- 13. Bukti Dukung Laporan Capaian IKU Triwuian ii 14. Bukti Dukung Laporan Capaian IKU Triwuian ill V- V- 15. Bukti Dukung Laporan Capaian IKU Triwuian iV 16. Niiai Periiaku (dari apiikasi e-performance) V- 17. Perhitungan CKP Tahunan - - - 18. Niiai SKP - 19. Niiai PPKP - - - - - V- - V- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan apabiia dikemudian hari ternyata Berita Acara ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diberikan tuntutan ganti rugi dan sanksi sesuai dengan ketentuan disipiin pegawai dan kode etik pegawai. PiHAK PERTAMA PiHAK KEDUA PiHAK KETiGA

BUKTI .ACTION PLAN: MELAKUKAN SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI E- PERFORMANCE SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. 1. NOTA DINAS INSTRUKSI INPUT KONTRAK KINERJA DAN CAPAIAN KE APLIKASI E- PERFORMANCE 2. UNDANGAN, ABSENSI, NOTULEN SOSIALISASI PENGGUNAAN APLIKASI E- PERFORMANCE 3. BROSUR ATAU LEAFLET ATAU MELALUI WEBSITE/MEDIA SOSIAL RESMI KANWIL/KPPN JADWAL INPUT KONTRAK KINERJA DAN CAPAIAN KE APLIKASI E-PERFORMANCE SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

Yth KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dari Sifat DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Lampiran KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Hal PROVINSI DKI JAKARTA Tanggal KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA VI JL. IR. H. JUANDA NO.19 LANTAI 5, JAKARTA PUSAT 10120; TELEPON: (021) 3510173, 3510281; FAKSIMILI: (021) 3510324; SUREL: [email protected]; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/JAKARTA6 NOTA DINAS NOMOR ND-117/WPB.12/KP.06/2021 : Seluruh Pegawai KPPN Jakarta VI : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI : Biasa :- : Sosialisasi Tata Cara Penginputan Kontrak Kinerja pada Aplikasi E- Performance : 03 Maret 2021 Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND – 309/PB.12/2021 tanggal 16 Februari 2021 hal Penyampaian Jadwal Dialog Kinerja Individu Periode I Tahun 2021, dengan ini akan diadakan acara sosialisasi pada: Hari/tanggal : Kamis, 4 Maret 021 Waktu : Pukul16.00 WIB s.d. selesai Tempat : Ruang rapat KPPN Jakarta VI (bagi pegawai WFO) Ruang zoom meeting (bagi pegawai WFH) Meeting ID: 273 605 4731 Passcode: 175 narasumber : Putri Febri Isrami Indah Sari (PIC PK Subbagian Umum) mengingat pentingnya acara ini, dimohon kepada seluruh pegawai dapat hadir tepat waktu. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ditandatangani secara elektronik Zamruddin

1 dari 3 halaman 7/30/2021 11:20:12 AM ABSENSI KEHADIRAN RAPAT Sosialisasi Tata Cara Penginputan Kontrak Kinerja pada Aplikasi e-Performance tanggal 4 Maret 2021 No. Nama Unit No Telepon Tandatangan Subbagian Umum 087781663229 1 Cucu Hodijah/ 197007092005012001 2 Yondi Lahuddin/ Seksi Pencairan Dana 081380060110 197108261994021001 3 Maisyuryani, S.E.Ak/ Seksi Manajemen Satker dan 08158231669 197105031999032001 Kepatuhan Internal 4 Sri Lestari Yunarsih, S.E., Seksi Verifikasi dan Akuntansi 081287053434 M.M./ 089694869093 196506161985032002 5 Arif Budianto, S.Mn., M.M./ Seksi Manajemen Satker dan 197309261994021001 Kepatuhan Internal 6 Tantri Marhaeni Sudiarlina/ Seksi Bank 081382676278 196708041988022001 7 Trisno Santoso/ Seksi Pencairan Dana 081398318529 197211071998031002 8 Felix Camille, A.Md./ Seksi Manajemen Satker dan 08112804053 199210112014111002 Kepatuhan Internal 9 Nina Yanina/ Seksi Pencairan Dana 0816763753 197501291999032001 10 Zamruddin, S.IP./ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 081342602481 196407131986011001 Negara Jakarta VI 11 Nurkhaziati/ Seksi Bank 081280120099 196407301985032001

2 dari 3 halaman 7/30/2021 11:20:12 AM ABSENSI KEHADIRAN RAPAT Sosialisasi Tata Cara Penginputan Kontrak Kinerja pada Aplikasi e-Performance tanggal 4 Maret 2021 12 Jaka Susila, S.IP./ Seksi Pencairan Dana 08114601773 197301041993011001 13 Yusro, S.Mn./ Subbagian Umum 085291066300 197903272000121005 14 Dwi Indarti/ Seksi Pencairan Dana 08111333985 196405111985032002 15 Putri Febri Isrami Indah Sari, Subbagian Umum 082121782612 A.Md./ 082226600228 199102122013102001 16 Dedi Haryanto, S.E./ Subbagian Umum 197108111992021001 17 Rosihan Armando/ Seksi Verifikasi dan Akuntansi 19721029199803 197210291998031001 1 18 Mutiara Metria Putri, A.Md./ Seksi Pencairan Dana 085770786002 199208232014112001 19 Maulana Malik Ibrahim, Seksi Manajemen Satker dan 082160622395 A.Md./ Kepatuhan Internal 082122830937 199303222014111001 087887536208 Seksi Pencairan Dana 20 Lisa Noor Akti Fathonah, A.P.Kb.N/ Seksi Pencairan Dana 199904302018122001 21 Wawan Mustjahja, S.M./ 197003022005011001 22 Nurhayati/ Seksi Pencairan Dana 081212782419 196508031985032001 23 Nurhidayati, A.Md/ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 081267405905 198811172010122004 Negara Jakarta VI

3 dari 3 halaman 7/30/2021 11:20:12 AM ABSENSI KEHADIRAN RAPAT Sosialisasi Tata Cara Penginputan Kontrak Kinerja pada Aplikasi e-Performance tanggal 4 Maret 2021 24 Maryadi/ Seksi Pencairan Dana 087782223432 196506231983111001 25 Astri Amalia Dinasti, S.Mn./ Seksi Bank 085213939668 198212132004122001 26 Dwi Antoko/ Seksi Pencairan Dana 085652185647 198412162007101001 27 Bella Mutia Alyumatin, A.Md./ Seksi Pencairan Dana 085842258932 199511082016122002 28 Ade Aulia Rahman/ Kantor Pelayanan Perbendaharaan 08126341237 198303112003121001 Negara Jakarta VI 29 Ginanjar Rah Widodo, S.E./ Seksi Pencairan Dana 085727889922 198501202007101001 30 Ristiana Saptaningrum, S.E./ Seksi Manajemen Satker dan 081283651313 197002021992012001 Kepatuhan Internal 31 Bambang Maryanto, S.E., Seksi Bank 087882733802 M.S.E./ 08151895528 197703312000011001 32 Nunung Suprihatin/ Subbagian Umum 196310051984022001 33 Pitua Tampubolon/ Subbagian Umum 081285465411 196312201985091001 34 Nurisnaini Ramadhani Yanti, Seksi Pencairan Dana 0817892159 S.Ip/ 196402031983112001







BUKTI .ACTION PLAN: MEMASTIKAN VALIDITAS PENGHITUNGAN NKP BERDASARKAN KUALITAS KONTRAK KINERJA (K3) SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. 1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN NKP K3 TAHUN SEBELUMNYA YANG DIHITUNG DARI APLIKASI E-PERFORMANCE 2. LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN REVIU KUALITAS KONTRAK KINERJA (K3) TAHUN BERJALAN TIAP PEGAWAI MELALUI APLIKASI E- PERFORMANCE SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA VI NOMOR KEP-04/WPB.12/KP.06/2021 TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA VI TAHUN 2020 Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan: a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015; dan b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KMK.01/2018; perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.01/2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KMK.01/2018; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA VI TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA VI TAHUN 2020. PERTAMA : Menetapkan Nilai Kinerja Pegawai di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI. KEDUA : Nilai Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai salah satu unsur untuk menetapkan kebijakan penataan pegawai dan/atau pemberian penghargaan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan Pada tanggal 9 Februari 2021 Plt._Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI Ttd1 Ditandatangani Secara Elektronik Zamruddin Ditetapkan Secara Elektronik pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 14.43 waktu Server.

BUKTI .ACTION PLAN: MENGELOLA SDM DAN IT UNTUK MENDUKUNG STRATEGI ORGANISASI SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. PETA SEBARAN PEGAWAI YANG MENCERMINKAN PERIMBANGAN TUGAS DAN FUNGSI SELURUH ELEMEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN ORGANIASASI (MISAL. TIDAK ADA SEKSI YANG NIR PELAKSANA). SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

FP.4 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA VI REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI UNIT 1 DAN 2 TAHUN 2021 No Unit Organisasi Beban Jumlah Jumlah Selisih EU.1 EU.2 Kerja Unit Kebutuhan Pegawai 0,00 Pegawai 0,00 -3,00 1 Kepala Kantor Pelayanan - Kantor Pelayanan 1.366,77 1,00 1,00 0,00 0,93 99,52% Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VI 0,00 -1,00 1,05 99,58% 2 Subbagian Umum 10.854,22 7,00 7,00 -4,00 1,14 100,00% 23.646,23 17,00 14,00 3 Seksi Pencairan Dana 0,91 100,00% 4 Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan 9.451,30 7,00 7,00 0,98 100,00% Internal 1,24 100,00% 1,07 99,92% 5 Seksi Bank 8.691,63 6,00 6,00 7.324,87 5,00 4,00 6 Seksi Verifikasi dan Akuntansi 61.335,02 43,00 39,00 Total Narasi

1. Penjelasan Umum: (Berisikan informasi terkait pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam satu tahun, informasi umum terkait penjelasan data beban kerja, kebutuhan pegawai, bezetting pegawai dalam satu unit dan selisih antara kebutuhan dan zetting pegawai, serta penjelasan umum terkait efisiensi dan/atau efektivitas jabatan maupun unit) KPPN Jakarta VI adalah sebuah instansi vertikal dari Ditjen Perbendaharaan yang berada pada Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam satu tahun yakni terkait perjanjian kerja dalam kontrak kinerja awal tahun yang terdiri dari beberapa seksi/subbagian yaitu: subbagian umum, merupakan bagian yang menaungi Kepegawaian, Keuangan dan TURT, seksi Pencairan Dana yakni seksi yang melakukan pemeriksaan data SPM dari satker serta keterlibatan lain dalam pencairan dana yang berasal dari APBN, seksi Bank yaitu seksi yang melakukan penerusan pencairan dana dari seksi pencairan dana untuk kemudian dilakukan pencairan dengan bermitra melalui bank persepsi, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan mitra bank, seksi vera merupakan seksi yang melakukan pelayanan berupa rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan mitra satuan kerja KPPN Jakarta VI, dan yang terakhir seksi MSKI yang merupakan tempat untuk berkonsultasi bagi satker, dan menilai kedisiplinan pegawai dalam mematuhi kode etik PNS. Berdasarkan data FP4, terdapat sejumlah 61.283,02 beban kerja yang ada pada KPPN Jakarta VI, dengan jumlah pegawai sebesar 39 dengan jumlah kebutuhan sebesar 43 pegawai. Terkait efisiensi dan efektivitas jabatan maupun unit, kami telah berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin dengan cara yang lebih cepat dan tepat. Hal ini terlihat dengan kewajaran beban kerja yang ada pada rentang 0,75 sd 1,25, dan tentunya dengan jumlah pegawai yang sesuai dengan kondisi beban kerja seharusnya. 2. Daftar 10 beban kerja terbesar dan 10 beban kerja terkecil: (berisikan daftar nama-nama produk yang memiliki beban kerja terbesar beserta nilai beban kerjanya dan daftar nama-nama produk yang memiliki beban kerja terkecil beserta nilai beban kerja) Berdasarkan beban kerja unit pada FP4, beban kerja terbesar ada pada seksi pencairan dana dengan nilai 23.646,23, dengan 10 produk terbesarnya yaitu: 1. SNW A1 PD - Entry Supplier Header untuk Satker BA 999 (1) 2. SNW A1 PD - Unggah Data Kontrak Tahunan 3. SNW A1 PD - Konversi ADK Kontrak 4. SNW A1 PD - Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS 5. SNW A1 PD - Unggah Supplier Site Address 6. SNW A1 PD - Konversi ADK SPM/SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS 7. SNW A1 PD - Penerbitan Surat Tanggapan Koreksi SPM Satker Akses Langsung SPAN 8. SNW A1 PD - Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM Satker Akses Langsung SPAN 9. SNW A1 PD - Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai Pindah, Pensiun Pegawai Janda/Duda/Anak, dan Pegawai Diberhentikan Tidak Mendapat Hak Pensiun Melalui Aplikasi 10. SNW A1 PD - Penolakan SPM Oleh Kepala Seksi PD Sedangkan beban kerja unit terkecil terlihat dari seksi verifikasi dan akuntansi dengan total beban kerja sebesar 7.324,87, dan produk terkecilnya diantaranya: 1. SNW A1 VERA - Reset Password Akses e-Rekon & LK Pengelola Keuangan Satuan Kerja ( Tusi ) 2. SNW A1 VERA - Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (LK UAKBUN-Daerah) ( Tusi ) 3. SNW A1 VERA - Reset Password Akses e-Rekon & LK pada internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( Tusi ) 4. SNW A1 VERA - Reset Berita Acara Rekonsiliasi ( Tusi ) 5. SNW A1 VERA - Penyusunan dan Analisa Laporan Keuangan Harian Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) ( Tusi ) 6. SNW A1 VERA - Penyusunan Laporan Kinerja ( Tusi ) 7. SNW A1 VERA - Monitoring Rekonsiliasi dan Pengenaan Sanksi ( Tusi ) 8. SNW A1 VERA - Pelaksanaan Koreksi Melalui Modul General Ledger SPAN ( Tusi ) 9. SNW A1 VERA - Penerbitan User dan Password Akses e-Rekon & LK pada Internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( Tusi ) 10. SNW A1 VERA - Penerbitan Surat Konfirmasi Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan Koreksi Transaksi Penerimaan Negara ( Tusi ) 3. Hambatan dan Tantangan ke depan: (berisikan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan, hambatan yang dialami dan tantangan ke depan yang akan dihadapi) Seksi PD: - Dalam pelaksanaan pekerjaan pada Seksi Pencairan Dana akan menemui hambatan terkait efektifitas dan efisensi dalam meneyelesaikan pekerjaan yang semakin hari semakin meningkat terutama pada tahun 2021 yaitu terjadinya pandemi virus Covid-19 secara global yang menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan terkait proses pencairan dana - Tantangan kedepan adalah masih harus berhadapan dengan pandemi Covid-19 sehingga dibutuhkan strategi dalam manajemen SDM dan kinerja di Seksi PD serta perlunya peningkatan knowladge dan kreatifitas SDM untuk mengimbangi perkembangan organisasi baik sistem ataupun kebijakan organisasi dalam menghadapi laju perkembangan jaman secara global Seksi Bank: Seksi Bank semenjak MPN G2 dianggap Seksi yang kurang memiliki pekerjaan, sehingga banyak pekerjaan pusat yang bukan merupakan tusinya dititipkan ke Seksi Bank. Pada kenyataannya, dengan perkembangan teknologi yang pesat, seksi Bank juga dituntut untuk selalu mengikuti program pengelolaan kas negara yang banyak macamnya tanpa adanya bimtek dan diklat yang memadai dari pusat. program baru seperti Virtual Account, PPDH dan Marketplace adalah tantangan berat bagi seksi Bank, tetapi belum terdapat pada ABK. sehingga jumlah pegawai yang tercantum di ABK belum mencakup untuk pelaksanaan program baru di atas. Kondisi Pandemi juga membuat proses Monitoring UMi dan Monitoring Bank Persepsi tidak bisa dilakukan tatap muka, hal ini amat menyulitkan karena Contact Person susah untuk didapat. Subbagian Umum: - Hambatan dan tantangan kedepan yaitu pada kondisi pandemi covid-19 masih ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan dirumah, namun dengan keterbatasan fasilitas maupun sdm khususnya bagi pegawai yang sudah mau pensiun adalah tantangan bagi kami agar dapat lebih menjaga nilai-nilai Kemenkeu dengan baik. Seksi MSKI: Tantangan ke depan yang dihadapi yaitu terkait inpassing Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (JFPTPN) di KPPN mulai tahun 2020, sehingga dibutuhkan pegawai di seksi MSKI yang memiliki kompetensi di bidang teknis perbendaharaan dan bersertifikat TMR, dikarenakan jumlah pegawai pada seksi MSKI KPPN yang memiliki sertifikat TMR sangat sedikit, sehingga perlu mengikutsertakan Diklat TMR bagi pegawai lain di Seksi MSKI. Seksi Vera 1. Koordinasi Internal 2. Kecepatan penyelesaian masalah baik eksternal atau internal 3. Profesionalisme birokrasi pemerintah dalam menghadapi kondisi tak ideal

4. Substansi melampaui bentuk/peristiwa (dalamnya analisis) 5. Tingkat pemahaman satker yang semakin terukur

BUKTI .ACTION PLAN: MENYUSUN PROFIL RISIKO BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

DUKUNG .OUTPUT. 1. PROFIL RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO YANG SELARAS DENGAN SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA. 2. LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN. SFO TAHUN 2021 KPPN JAKARTA VI

Formulir miti Unit Organisasi : KPPN Jakarta VI Periode Penerapan : Tahun 2021 No Kejadian Risiko Opsi mitigasi Rencana Aksi mitigasi Risiko Output Target Kendala Su Risiko Laporan 2 Laporan Administrasi internal satker Pegaw 3 Notulen Menurunkan Mengadakan Bimtek dan Sosialisasi kemungkinan RE#2 Bertambahnya jumlah retur SP2D Menurunkan Melaksanakan Monitoring dan evaluasi Notulen Administrasi internal satker Pegaw kemungkinan pelaksanaan anggaran Membuat Surat, Pengumuman penting Surat, Printscreen 5 Surat dan printscreen melalui Grup WA, pengumuman di Grup WA RE#3 Rendahnya penyerapan anggaran satker Mengadakan Bimtek dan Sosialisasi Laporan 3 Laporan RE#5 SPM gagal menjadi SP2D Menurunkan Membuat data penyebab penolakan Surat 3 Surat Komunikasi dari petugas KIPS ke Pegaw kemungkinan SPM 3 Nota Dinas satker tidak tepat Membuat surat terkait penolakan SPM 3 Laporan Menurunkan dan meminta Satker agar meningkatkan Tidak ada komunikasi tatap muka Pegaw kemungkinan akurasi SPM dengan satker dikarenakan Pandemi Covid-19 Memilih longlist yang paling tepat, Nota Dinas Melakukan pendampingan dengan menyamakan persepsi mengenai pengisian survey RE#8 Penilaian Satker yang kurang baik terhadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM Monitoring Penyelesaian SPM pada Laporan aplikasi E-SPM Pe

igasi Risiko Rencana mitigasi umber Daya yang Jadwal Penanggung Realisasi Triwulan II Jawab Dibutuhkan Implementasi Mengadakan Kegiatan Stakeholder Day Bagi Pengguna Layanan KPPN Jakarta VI sesuai Undangan nomor UND-10/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 11 Juni 2021 wai dan Satker Mei, Oktober Seksi Bank wai dan Satker Maret, April, Seksi PD dan MSKI Mengadakan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan Sosialisasi Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Oktober Seksi MSKI APBN Tahun 2021 sesuai dengan Undangan nomor UND-4/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 10 Maret 2021 via Zoom dan dihadiri oleh seluruh Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta VI Januari s.d Desember 1. Mengingatkan kembali pada Grup WA Hal Rekon dan LPJ setiap awal bulan. 2. Menjawab permasalahan Satker mengenai Aplikasi, langsung pada Grup WA, beserta informasi Update Aplikasinya (SAS, GPP,). 3. Mengupdate informasi progress virtual account satker di Grup WA. 4. Menyampaikan file Aplikasi PIN PPSPM dan Modul Tata Cara Aktifasi dan Penggantian Pin PPSPM di KPPN Jakarta VI kepada Satker pada tanggal 13 Januari 2021 agar jika ada pergantian pejabat, dapat diselesaikan secepatnya sehingga penyerapan anggaran dapat lebih cepat terealisasi. 5. Menyampaikan Monitoring UP/TUP agar Satker segera melakukan Pertanggungjawaban UP/TUP dan mempercepat penyerapan anggaran. 6. Menyampaikan Surat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta No S-433/WPB.12/KP.06/2021 hal Penyampaian Informasi Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Melalui Laman Web. 7. Menyampaikan Surat S-890/WPB.12/KP.06/2021 hal Petunjuk Teknis Mekanisme Penyesuaian Data Capaian Output Akibat Penambahan Fitur Validasi DIPA Bagi Satker Pengguna Aplikasi SAS Tahun 2021 Maret, Juni, Semua Seksi dan 1. Mengadakan Vidcon Percepatan Pendaftaran/Pemutakhiran User Aplikasi SAKTI sesuai Undangan nomor UND- September Subbag Umum 8/WPB.12/KP.06/2021 tanggal 2 Juni 2021 2. Mengadakan FGD Persiapan Pelaksanaan Piloting SAKTI Full Module sesuai Undangan nomor UND-11/WPB.12/KP.06/2021 wai dan Satker April, Juli, Oktober Seksi PD tanggal 28 Juni 2021 - wai dan Satker Maret, April, Seksi PD Menindaklanjuti Nota Dinas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov DKI Nomor ND-373/WPB.1/2021 dan melakukan Survey Hasil Oktober Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) pada longlist responden yang telah dipilih sebelumnya. April, Juli, Oktober Seksi PD Hasil Survey tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor ND-445/WPB.12/2021 hal Penyampaian Hasil Survey Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan nilai 94,57% Dari hasil monitoring penyelesaian SPM, hanya terdapat 2 SPM yang tidak diproses/belum diproses pada aplikasi E-SPM, masih jauh dibawah batas atas. Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh: elaksana Seksi MSKI Kepala Seksi MSKI Kepala Kantor Felix Camille Arif Budianto Zamruddin Tanggal:1 Juli Tanggal:1 Juli Tanggal:1 Juli

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Laporan Pemanta Risiko KPPN Jakarta VI Periode s.d. Triwulan II T

auan I Tahun 2021 Jakarta, 13 Juli 2021

Ikhtisar Capaian Kinerja dan Risiko s. II Tahun 2021 KINERJA T R Indeks Cap STAKEHOLDER PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS : Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel 1a-N Nilai Kualitas LK BUN KPPN n/a n/a - CUSTOMER PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS : Birokrasi dan layanan publik yang agile,efekti 2a-N Indeks kepuasan Satker terhadap layanan 4,64 4,68 100.08 KPPN INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS : Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibe 3a-N Presentase penyelesaian SP2D secara tepat 99,4 99,43 100.03 waktu

.d. Triwulan P21 Q2 RISIKO RE #1 Klaim Bank Garansi tidak cair 10 10 RE #2 Bertambahnya jumlah retur SP2D 13 13 RE #3 Rendahnya penyerapan anggaran satker 14 13 if, dan efisien 11 11 16 16 8 RE #4 Terjadi antrian yang panjang 10 10 RE #5 SPM gagal menjadi SP2D RE #6 Proses pelayanan terhenti el 3 RE#7 Pembayaran gaji dobel 6 6 13 RE#8 Penilaian Satker yang kurang baik terhadap pelayanan 13 unit kerja WBK/WBBM 22

RE#9 Ikhtisar Capaian Kinerja dan Risiko s. II Tahun 2021 KINERJA T R Indeks Cap INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS : Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang 4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 87,5 88,67 102,2 4c-CP Presentase tingkat implementasi Aplikasi 40 40 100 SAKTI SASARAN STRATEGIS : Pengelolaan Kas yang optimal 5a-CP Presentase akurasi perencanaan kas 82 93,15 113,5 5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran 3,15 3,94 120 kas SASARAN STRATEGIS : Akuntansi dan pelaporan keuangan Negara ya 7a-CP Presentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara 98,1 98,15 100.0 tepat waktu dan andal 98 99,12 101,1 7b-N Presentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS : Organisasi dan SDM yang Optimal dan berkine 8C-N Nilai rata-rata Hard Competency Pegawai n/a n/a -

.d. Triwulan RISIKO P21 Q2 88 berkesinambungan 24 Satker belum mendapatkan pemahaman yang memadai terkait proses pengelolaan keuangan RE#9 negara 5 RE #10 User SPAN digunakan oleh pegawai yang tidak berhak 6 6 ang akuntabel, transparan, dan tepat waktu 05 RE LPJ Bendahara tidak atau lambat terproses di KPPN 66 #11 14 erja tinggi Penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lama dalam 66 pelaksanaan Work from Home 33 RE #12

RE#9 Ikhtisar Capaian Kinerja dan Risiko s. II Tahun 2021 KINERJA T R Indeks Cap LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE SASARAN STRATEGIS : Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efektif, 9a-CP Presentase kualitas pelaksanaan anggaran 95,5 97,95 102,0 KPPN 9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB n/a n/a - 9c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN 30 n/a - SASARAN STRATEGIS : Sistem Informasi dan teknologi yang andal 10a-N Presentase penyelesaian implementasi 30 77,78 120 Rencana Sistem Manajemen Kemanan Informasi

.d. Triwulan RISIKO P21 Q2 , efisien dan akuntabel 11 10 66 09 RE#13 Terjadinya pelanggaran kode etik 10 10 55 RE#14 Barang yang terdapat dalam Daftar Laporan Barang pada ruangan tidak sama dengan kenyataannya RE#15 Kebakaran gedung kantor RE#16 Kehilangan barang pribadi pegawai/pengguna layanan di area kantor RE Terjadinya pencurian informasi dan data 55 #17 44

Peta Risiko KPPN Jakarta VI s.d. Triwulan II Tahun 2021 No 1 2 3 4

Highlight Risk Event P21 Q1 16 16 RE#05 SPM Gagal Menjadi SP2D 14 13 RE#03 Rendahnya penyerapan anggaran satker 13 13 13 13 Penilaian Satker yang kurang baik terhadap RE#08 pelayanan unit kerja WBK/WBBM. RE#02 Bertambahnya jumlah retur SP2D Besaran Risiko Awal Besaran Risiko Aktual Tahun Q1 berdasarkan KMK 577/2019 55

Tren Besaran Risiko KPPN Jakart 2021 Prioritas Nomor RE Risk E Birokrasi dan layanan public yang ag SO # 02 SPM Gagal menjadi SP2D 01 RE # 05