buku sipers issn

MENTERI ATR/KEPALA BPN PASTIKAN JAJARANNYA LAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dan terakhir penguatan penelitian dan pengembangan,” Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II ungkap Sofyan A. Djalil. DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja di Gedung “Saat ini, banyak Kantor Pertanahan kami sudah menerapkan Nusantara, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa zona integritas sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan (23/06/2020). RDP ini dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” sambung Menteri Ahmad Doli Kurnia serta dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN. ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, didampingi Wakil Menteri Selain Reformasi Birokrasi, rencana kerja tersebut adalah (1) ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, Sekretaris Jenderal Percepatan Rencana Tata Ruang pada tingkat Kabupaten/ Himawan Arief Sugoto, Inspektur Jenderal Sunraizal, Kota; (2) Percepatan Pemenuhan Peta Dasar Pertanahan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Adi Dharmawan, Pada Tingkat Kabupaten/Kota; (3) Percepatan PTSL dan Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Direktur Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat dalam Kerangka Reforma Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus Windayana, Agraria; (4) Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Pemilikan Tanah; (5) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Ruang dan Tanah R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Umum; (6) Pengelolaan Pemanfaatan Pengendalian Tanah Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dan Ruang yang Berkualitas; (7) Penyelesaian Sengketa dan Budi Situmorang, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Konflik Pertanahan; serta (8) Digitalisasi Data Pertanahan. Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Andi Tenrisau Pada kesempatan yang sama, kegiatan program kerja serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. tahun 2020 juga diungkap oleh Menteri ATR/Kepala Melalui Rapat Kerja kali ini, Kementerian ATR/BPN BPN kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dan peserta RDP mengajukan pagu anggaran indikatif untuk tahun 2021 kali ini. “Hingga tanggal 20 Juni 2020, Kementerian ATR/ yakni sebesar Rp8.667.115.137.000,00. Selain itu, Menteri BPN telah mendaftarkan 6.098.936 bidang tanah melalui ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan bahwa ada sembilan PTSL, yang sebagian besar berupa sertipikat tanah. Kami rencana kerja Kementerian ATR/BPN untuk tahun 2021. akan mendistribusikan sertipikat tanah tersebut kepada “Sembilan rencana kerja tersebut sesuai dengan Tema masyarakat melalui,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021,” kata Menteri ATR/ Dalam penyampaian aspirasi, Zulfikar Aras Sadikin, anggota Kepala BPN. Komisi II DPR RI mengungkapkan dukungannya atas Lebih lanjut, salah satu rencana kerja tersebut adalah terus permintaan pagu indikatif tersebut. Menurutnya yang melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian terpenting hasil dari program yang akan dilaksanakan ke ATR/BPN. “Reformasi Birokrasi tersebut difokuskan pada, depan. “Anggaran berbasis kinerja, apapun itu pasti saya pertama, penguatan kelembagaan, yang kedua, penerapan dukung karena yang paling penting menghasilkan output human capital management, ketiga, melakukan penguatan serta outcome yang lebih baik dan tentu saja mencapai kerangka regulasi, keempat melakukan tata kelola dan target yang sangat baik,” kata Zulfikar Aras Sadikin. (RH/LS/ layanan berbasis elektronik, kelima adalah menerapkan RE, 24 Juni) manajemen risiko, quality control serta manajemen strategis, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 527

MENUJU INSTITUSI KELAS DUNIA, KEMENTERIAN ATR/BPN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) berdasarkan prestasi dan kemampuan yang dimiliki,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Melayani, Profesional dan Terpercaya, tanamkan Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto nilai-nilai tersebut di setiap pegawai ATR/ mengatakan dalam penguatan akuntabilitas, seluruh BPN. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Rencana Strategis (Renstra) dan penetapan kinerja, sistem Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil dalam pengukuran kinerja berbasis elektronik ditingkatkan dan sambutannya pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dikembangkan dari SKP online menjadi aplikasi Kinerjaku. dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) “Untuk Manajemen SDM penilaian yang lalu kita cukup baik Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Gedung Kementerian di mana sistem merit kita 278,5 termasuk dalam kategori ATR/BPN Jakarta dan melalui sambungan video conference baik, hari ini nilai sistem merit kita 332 atau sangat baik,” pada Selasa (08/09/2020). katanya. Pada Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN dan SAKIP kali ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perlu diketahui nilai pelaksanaan RB Kementerian ATR/ Kementerian ATR/BPN, Inspektur Jenderal (Irjen), Sunraizal; BPN terus mengalami kenaikan, untuk tahun 2016 Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan mendapat 64,25 selanjutnya pada 2017 mendapatkan dan Ruang, R. Adi Darmawan; Dirjen Penataan Agraria, Andi 64,65 selanjutnya pada 2018 mendapatkan 68,25 dan Pada Tenrisau; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan 2019 mendapatkan 72,32. Untuk 2020 diharapkan ada Ruang, Budi Situmorang; Dirjen Penanganan Sengketa kenaikan yang signifikan sehingga tujuannya bisa dirasakan Konflik dan Tanah, R.B Agus Widjayanto; Staf Ahli Menteri masyarakat dan dapat melayani masyarakat dengan baik. ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Manajemen Perubahan bertujuan untuk menciptakan suatu Muhammad; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang lembaga/organisasi ke arah yang lebih baik, tetapi untuk Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro; Pejabat Pimpinan memenuhi hal tersebut dibutuhkan pengelolaan sumber Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, jajaran Tim Asesor daya yang mencukupi. “Periode RB 2019-2020 posisi agen Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN dan Tim Penilai perubahan dipertajam peranannya dengan formulasi target RB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan perubahan yang lebih tepat sasaran dan didukung dengan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). kebijakan anggaran,” kata Irjen Kementerian ATR/BPN, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menuturkan Sunraizal. Reformasi Birokrasi (RB) telah banyak perubahan, banyak Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas reformasi yang terjadi di Kementerian ATR/BPN. “Saya Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Salman Asep merasakan sistem rekrutmen kita diupayakan seobjektif menyambut baik komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mungkin, pegawai promosi karena prestasi bukan karena Reformasi Birokrasi dan SAKIP sehingga dapat memberikan lobi dan karena RB ini merupakan cita-cita dari Presiden pelayanan yang maksimum kepada masyarakat dan maka dari itu tantangan bagi birokrasi yaitu mengalami membuat instansi yang bersih dan profesional. “Kita tekanan yang luar biasa dari publik tetapi untuk performa mlakukan evaluasi ini bukan untuk menguji tetapi untuk yang lebih baik sehingga dapat capaian yang baik,” kata melihat perkembangan dalam setahun, sehingga kami Sofyan A. Djalil. mengevaluasi dan perbaikan-perbaikan yang masih bisa Sesuai instruksi KemenPAN-RB untuk mengalihkan jabatan diperbaiki lagi serta mengharapkan nilai kementerian bisa struktural ke jabatan fungsional, Kementerian ATR/BPN lebih baik,” pungkasnya. (JR/RE, 8 Sept) juga akan mulai menerapkan hal tersebut. “Jangan dilihat dari sisi negatif tapi positifnya. Dengan jabatan fungsional 528 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WUJUDKAN BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI, KEMENTERIAN ATR/BPN BERI PELATIHAN ZONA INTEGRITAS Me w u j u d k a n PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN institusi yang ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) berintegritas dan berkualitas merupakan cita-cita di setiap institusi atau lembaga di manapun tak terkecuali Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/ BPN menyelenggarakan Pelatihan Zona Integritas dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau distance learning secara virtual, Rabu (09/09/2020). Zona Integritas (ZI) harus dimulai dari komitmen mampu membangun ZI dan tentu ini akan menjadi pimpinan dan jajarannya dan implementasinya dukungan dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dilakukan konsisten. “Seluruh satuan kerjan Kementerian (RB) kita ke depan,” tutur Deni Santo. ATR/BPN dapat mencanangkan ZI di setiap kantornya Sebagai informasi perkembangan Nilai RB Kementerian dan nantinya akan menghasilkan wilayah bebas korupsi, ATR/BPN dari tahun ke tahun mengalami kenaikan bebas dan melayani,” ujar Inspektur Jenderal (Irjen) dan perkembangan yang signifikan, pada tahun Kementerian ATR/BPN, Sunraizal dalam pembukaan 2017 mendapatkan nilai 64,65 selanjutnya tahun Pelatihan Zona Integritas. 2018 mendapatkan 68,25 dan terakhir pada tahun 2019 mendapatkan nilai 72,32. Beberapa satuan kerja Lebih lanjut Irjen Kementerian ATR/BPN mengatakan (Satker) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pun juga kepada para peserta harus melayani masyarakat mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) karena institusi Kementerian ATR/BPN sangat besar pada tahun 2018-2019 antara lain Kantor Pertanahan pengaruhnya terhadap perekonomian. “Pelayanan Kota Bandung, Kota Surabaya, Kota Langsa, Kota kita terdapat dua yaitu internal dan eksternal, internal Pekanbaru, Kota Pontianak, Kabupaten Semarang, Kota kita mendukung kegiatan teknis sementara pelayanan Administrasi Jakarta Utara, Kabupaten Gresik, Kota Metro eksternal kepada masyarakat yang mana sangat besar dan Kabupaten Aceh Timur. dampak pengaruhnya kepada perekonomian. Maka Dengan membangun ZI di lingkungan Kementerian dari itu kita harus melayani dengan baik, pelayanan kita ATR/BPN, ke depan diharapkan dapat mewujudkan WBK tak boleh terhambat, tidak boleh ditunda-tunda,” kata dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di setiap Sunraizal. Satker. “Dalam membangun ZI hal penting yang tidak boleh dikesampingkan yaitu mengenai SOP Ketepatan Moderator kali ini yang juga Kepala PPSDM Kementerian waktu, biaya, pelayanan, respon terhadap pengaduan,” ATR/BPN, Deni Santo menuturkan tujuan pelatihan kali kata Irjen Kementerian ATR/BPN, Sunraizal. ini ialah agar peserta diharapkan dapat mewujudkan Pelatihan Zona Integritas diikuti oleh 1400 peserta terdiri birokrasi pemerintah dan layanan sektor publik dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan yang berkualitas, bersih dan menghadirkan budaya jajaran lingkungan Kementerian ATR/BPN. (JR/RE, 9 Sept) profesional serta layanan prima dalam diri setiap pegawai. “Pelatihan ini sifatnya memberikan kompetensi kepada seluruh Kepala satuan kerja dan jajaran untuk KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 529

PERKUAT PELAKSANAAN RB, KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN SEMINAR PEMBANGUNAN ZI PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN yang diberikan oleh Kementerian ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) ATR/BPN. “Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan utama pembangunan Untuk memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas ialah untuk mencapai Zona Integritas di lingkungan Kementerian Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Bebas Birokrasi Melayani (WBK/ Nasional (ATR/BPN), melalui Pusat WBBM) agar Kementerian ATR/BPN Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menggelar dapat memberikan pelayanan yang seminar hasil penugasan pada pelatihan pembangunan terbaik kepada masyarakat sehingga Zona Integritas (ZI) tahun 2020 dengan metode Blended masyarakat merasa puas dengan Learning melalui, Rabu (14/10/2020). pelayanan yang diberikan,” tegasnya. Pada seminar ini diadakan paparan mengenai rencana kerja Dalam kesempatan yang sama, dan target pembangunan Zona Integritas oleh 5 satuan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala kerja (satker) perwakilan yaitu Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Bidang Pengembangan dan Kabupaten Aceh Timur, Kantah Kabupaten Lombok Barat, Pengawasan Zona Integritas, Ninik Kantah Kota Padang, Kantah Kabupaten Gresik, Kantah Mariyanti mengatakan bahwa dalam Kabupaten Badung yang dianggap mampu menjadi acuan menciptakan ZI menuju WBK dan bagi satker lain dalam pembangunan ZI. WBBM di lingkungan pemerintahan. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Deni Santo yang Sosok agen perubahan atau agent juga menjadi narasumber pada kegiatan seminar ini, dalam of change sangat diperlukan untuk tanggapannya mengapresiasi 5 (lima) satker yang menjadi membangun ZI. “Dalam rangka acuan dan bahan pembelajaran (lesson learned) bagi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, satker lain dalam pembangunan ZI. “Saya apresiasi bahwa pelayanan publik optimal, kapasitas dan birokrasi yang 5 (lima) satker yang menjadi acuan satker lainnya sudah akuntabel, serta profesionalisme, peran agen perubahan sangat mengetahui betul langkah-langkah kerja bagaimana sangat penting sebagai roda penggerak perubahan dan membangun ZI, dan sudah mampu mengidentifikasi pelaksanaan reformasi birokrasi,” ungkapnya. 6 (enam) area dan semua indikator beserta rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kerjanya. Itu menjadi lesson learned bagi satker lain dalam membutuhkan kerja sama seluruh ASN di lingkungan membangun ZI,” ujarnya. Kementerian ATR/BPN. “Untuk kelancaran dan keberhasilan Lebih lanjut Deni Santo juga menjelaskan tujuan utama pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, sangat pembangunan ZI adalah untuk mencapai Wilayah Bebas dibutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh ASN Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani (WBK/WBBM) Kementerian ATR/BPN agar predikat WBK/WBBM agar cepat sehingga masyarakat menjadi puas terhadap pelayanan terwujud,” tambahnya. Hadir pula sebagai narasumber Inspektur Wilayah II, Niken Wulandari yang mengungkapkan bahwa untuk setiap satker yang sudah melakukan upaya pembangunan ZI diperlukan juga road map penyelesaian tunggakan pekerjaan. “Untuk satker yang menjadi acuan atau percontohan saat ini dan satker lainya yang sudah membuat strategi dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat, perlu juga membuat road map tunggakan pekerjaan sehingga dengan road map tersebut dapat mengukur apakah outcome sudah tercapai atau belum, sehingga kita bisa mengukur apakah tunggakan-tunggakan tersebut dapat menimbulkan embrio terhadap lahirnya pengaduan masyarakat atau tidak,” pungkasnya. Seminar ini diikuti oleh 489 satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang terdiri dari 1.778 peserta yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan pada 8 September s.d. 23 September 2020. (RE, 14 Okt) 530 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEMBANGUNAN ZI DIMULAI DARI KOMITMEN PIMPINAN PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan komitmen membangun ZI dengan serius. Kita harus satuan dari Reformasi Birokrasi yang dicanangkan menyatukan persepsi dan langkah kerja, oleh karena itu oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah di pelatihan ZI tidak hanya sekedar pengetahuan, selain korupsi dan menuju perubahan yang lebih baik. itu terdapat penugasan-penugasan. Kita harapkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan peserta dari penugasan itu terdapat dokumen rencana kerja Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber pembangunan ZI,” tuturnya. Daya Manusia (PPSDM) menyelenggarakan Uji Kompetensi Pembangunan ZI itu harus selaras dengan kinerja Pelatihan Zona Integritas, Jumat (16/10/2020). dan pelayanan di setiap kantor untuk menaikkan nilai Pembangunan ZI serius dilakukan Kementerian ATR/BPN Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian ATR/BPN. “Jika untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada tunggakan pelayanan semakin naik dan tidak turun melayani, profesional dan terpercaya. “Ini merupakan itu menjadi perhatian karena komitmen pembangunan ZI komitmen dari kementerian ATR/BPN untuk memulai perlu ditingkatkan lagi dan juga pengaduan masyarakat dengan nilai organisasi melayani, profesional dan harus cepat direspon,” ujar Inspektur Wilayah III Inspektorat terpercaya. Untuk Itu tentunya dimulai dari itikad baik kita Jenderal Kementerian ATR, Niken Wulandari. sendiri, bagaimana membangun ZI itu menjadi bagian dari Niken Wulandari mengapresiasi dan berterima kasih atas nilai organisasi,” ujar Kepala PPSDM, Deni Santo. pelatihan ini atas semangat para peserta yang di mana Lebih lanjut, Deni Santo mengatakan ZI itu komitmennya serius untuk membangun ZI. “Melihat Satuan Kerja (Satker) dimulai dari pimpinan. “Yang disampaikan pimpinan bahwa begitu semangat dalam membangun ZI untuk memperoleh pembangunan ZI wajib bagi satuan kerja, baik itu di Kantor predikat WBK itu sudah menunjukkan komitmennya dengan Wilayah, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota maupun di itu semangat zona integritas akan tumbuh di Kementerian pusat. Pembangunan ZI ini juga merupakan bagian dari ATR/BPN,” ucapnya. pembangunan quick win yaitu untuk mentransformasi Uji Kompetensi “Pelatihan Zona Integritas” ini diikuti oleh sesuai dengan Renstra 2020-2024,” katanya. 1.774 peserta yang terdiri dari satker-satker yang ada di Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN menuturkan pelatihan seluruh Indonesia termasuk Kepala Kantor Wilayah BPN ini ingin melihat proses memahami dan keseriusan Provinsi serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota jajaran Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan ZI. dan jajarannya. (JR, 16 Okt) “Pembelajaran ini merupakan bagian dari kita untuk KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 531

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS MENUJU INSTITUSI BERKELAS DUNIA PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan sekarang di era digital memberi kemudahan dan kepuasan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik bagi masyarakat dan cita-cita kita semua tahun 2024 sudah dan bebas korupsi sebagai salah satu upaya refor- berhasil menyandang birokrasi berkelas dunia,” kata Gu- masi birokrasi menuju kelas dunia. Kementerian nawan Muhammad. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Sebagai pembicara kedua pada webinar tersebut, Tenaga BPN) mengadakan Webinar Hubungan Masyarakat dengan Ahli Menteri ATR/Kepala BPNBidang Pengawasan dan tema “Kementerian ATR/BPN Menuju Birokrasi Kelas Dunia” Pengembangan Zona Integritas, Ninik Maryanti menutur- pada Senin, (26/10/2020). kan latar belakang pembangunan Zona Integritas (ZI) ditu- Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokra- angkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepa- si, Gunawan Muhammad mengatakan bahwa untuk me- tan Pemberantasan Korupsi. “Pakta integritas tidak cukup ningkatkan birokrasi dibutuhkan Reformasi Birokrasi yang formalitas perlu diimplementasikan dan dilaksanakan tidak kuat. “Reformasi Birokrasi merupakan keniscayaan sebagai hanya statement saja. Maka pemerintah kemudian mem- upaya untuk meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan buat pedoman tentang pembangunan ZI,” tuturnya. sehingga mempunyai daya saing dan untuk itu, kita wajib Ninik Maryanti mengatakan perlu menciptakan aura ZI, menjadikan birokrasi pemerintahan kita menjadi birokrasi yaitu dengan studi banding, Amati, Tiru dan Modifikasi kelas dunia khususnya Kementerian ATR/BPN,” ucapnya. (ATM) dan replikasi. “Sebagai contoh satuan kerja (satker) Gunawan Muhammad menjelaskan setidaknya terdapat 8 di daerah melakukan beberapa cara untuk meraih Wilayah (delapan) area penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi Bebas Korupsi (WBK) seperti zero tunggakan, pengaduan yaitu, 1) Manajemen Perubahan; 2) Deregulasi Kebijakan; 3) langsung ditindaklanjuti, merubah wajah front office, media Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tata Lak- massa secara masif dan lain-lain,” ujarnya. sana; 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; 6) Penguatan Kepala Subbagian Pemberitaan, Publikasi dan Media Cen- Akuntabilitas; 7) Penguatan Pengawasan; dan 8) Peningka- ter Biro Hubungan Masyarakat, Rizki Agung Nugroho yang tan Kualitas Pelayanan Publik. juga sebagai moderator pada webinar kali ini mengatakan Transformasi digital juga sebagai indikator dalam reformasi bahwa Kementerian ATR/BPN membutuhkan ASN yang luar birokrasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kantor mod- biasa dan yang terpercaya, sehingga dapat menjadi penyo- ern dengan layanan elektronik, Kementerian ATR/BPN harus kong apa yang dicita-citakan. “Harapannya kita bekerja ti- melakukan transformasi digital. “Transformasi digital pent- dak hanya untuk sendiri tetapi untuk visi Kementerian ATR/ ing. Zaman sudah berubah yang juga membuat perubahan BPN dan untuk menjadi organisasi kelas dunia,”pungkasnya. perilaku di masyarakat. Jangkauan layanan lebih luas karena (JR/RK, 26 Okt) 532 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN TERUS BENAHI LAYANAN MELALUI PENANGANAN PENGADUAN SERTA ZI Seiring dengan bergulirnya PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN Reformasi Birokrasi, organi­ ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) sasi publik berlomba-lomba memberikan layanan terbaik Kendati demikian, Sunraizal mengungkapkan bahwa potret melalui berbagai inovasi. Sebut saja pelayanan pertanahan dari kacamata survei eksternal mall pelayanan publik, layanan satu dinilai belum memuaskan. Hasil Survei Kepatuhan Atas pintu ini membuat masyarakat Standar Pelayanan Publik 2019, misalnya, Kementerian ATR/ dapat mengurus administrasi BPN memiliki skor sebesar 75,47 serta selama empat tahun dengan cepat dengan pelayanan berturut-turut selalu berada di zona kuning. “Hasil penilaian aparatur yang profesional. ini membuka room of improvement bagi layanan kita agar Melihat hal tersebut, Kementerian terus dilakukan peningkatan,” kata Irjen. Agraria dan Tata Ruang/Badan Dalam Survei Penilaian yang dilakukan oleh KPK pada tahun Pertanahan Nasional (ATR/BPN), 2019, masih ditemukan maladministratif dalam layanan terus melakukan pembenahan pertanahan dan ada ketidakpercayaan publik terhadap layanan publik dengan penerapan layanan aduan masyarakat. “Ini merupakan concern bagi Zona Integritas serta penanganan semua jajaran Kementerian ATR/BPN, terutama penanganan pengaduan masyarakat. Inspektur pengaduan yang masuk. Jangan sampai ada keluhan Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/ masyarakat yang tidak tertangani dan aduan yang masuk BPN, Sunraizal mengungkapkan bahwa memang dalam agar dapat ditanggapi dan paling tidak ada diskusi untuk melakukan pembenahan tersebut ditemui hambatan, menangani aduan tersebut,” imbau Irjen. namun berkat komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Adanya 10 kantor yang memperoleh predikat WBK dapat ATR/BPN untuk memberikan layanan terbaik kepada menjadi latar belakang terbangunnya Zona Integritas di masyarakat membuat banyak apresiasi yang diterima tiap-tiap kantor pertanahan. Sunraizal mengungkapkan oleh Kementerian ATR/BPN. “Sehingga kita semakin hari, adanya ZI merupakan bentuk pelaksanaan Reformasi semakin baik dan ingin menjadi lebih baik lagi,” kata Irjen Birokrasi, yang bersih dan melayani. “Kementerian ATR/BPN saat menjadi narasumber talkshow virtual Hantaru Tahun juga sudah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian 2020, Selasa (03/11/2020). ATR/BPN, yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya Apresiasi memang terus didapat oleh Kementerian ATR/ kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Selain itu, BPN, baik untuk satuan kerja Kementerian ATR/BPN, Kantor juga telah dibentuk agen perubahan, menerapkan pakta Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan integritas bagi setiap pejabat serta menerapkan hukuman Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Kita perlu bersyukur bagi pegawai yang bermasalah,” ungkap Irjen. selama tahun 2019-2020, Kementerian ATR/BPN mendapat Talkshow virtual dengan tema “Zona Integritas” ini diikuti penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi oleh 300 orang peserta yang berasal dari Kementerian ATR/ mengenai Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam BPN serta perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Pelayanan Perizinan Berusaha, lalu selama 7 tahun terakhir, Kantor Pertanahan Kab/Kota. (RH/JR, 3 Sept) Kementerian ATR/BPN juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini membuktikan bahwa penggunaan anggaran kita sudah sesuai standar akuntansi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Irjen. Selain penghargaan tersebut, 10 kantor pertanahan sudah menerapkan Zona Integritas dengan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta tiga unit kerja Kementerian ATR/BPN, yakni Biro Hubungan Masyarakat; Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kota Bogor masuk Top 30 Pengelolaan Pengaduan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). “Tetapi kita tidak berhenti terhadap penghargaan yang telah didapat tapi juga bagaimana prestasi tersebut juga dapat memotivasi setiap kanwil atau kantor pertanahan guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Sunraizal. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 533

KEMENTERIAN ATR/BPN BANGUN BIROKRASI YANG MAJU DAN MODERN PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) Jajaran pimpinan tinggi Kementerian Agraria dan Transformasi digital terus dilakukan oleh Kementerian Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ATR/BPN untuk menuju institusi berstandar dunia, setelah mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona meluncurkan HT-elektronik pada Juli 2020 lalu. “Mulai lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta dan Januari sampai kemarin jajaran Kementerian ATR/BPN sudah secara daring, Selasa (01/12/2020). melakukan pengecekan elektronik, sudah hampir 60%,”kata Rapim yang dipimpin langung oleh Menteri ATR/Kepala Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief BPN, Sofyan A. Djalil ini mengagendakan evaluasi progres Sugoto. transformasi digital, progres penyerapan anggaran, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi percepatan sistem penilaian berbasis kinerja. Informasi, Della R. Abdullah menuturkan Kementerian ATR/ Dalam arahannya, Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa BPN mencanangkan transformasi digital yang bertujuan jajaran Kementerian ATR/BPN harus menggunakan dibentuk Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM). anggaran dengan berkualitas dan memberi dampak nyata “Kementerian ATR/BPN berkerja sama dengan Centre kepada masyarakat. “Untuk anggaran tahun depan (2021) for Spatial Data Infrastructures and Land Administration jangan fokus pada rutinitas semata dan harus digunakan (CSDILA) yang mana penting untuk peningkatan kualitas untuk menjaga kualitas layanan. Hindari kegiatan yang dan kuantitas data serta teknologi untuk menunjang SIPM,” tidak produktif yang tidak mempunyai dampak kepada tuturnya. masyarakat. Kemudian untuk belanja barang gunakan Tahun depan Kementerian ATR/BPN merencanakan adanya produk dalam negeri, Presiden mengatakan tidak ada sertipikat elektronik dengan memperhatikan berbagai alasan menggunakan produk luar negeri,” ucapnya. aspek. “Persiapan sertipikat elektronik berdasarkan lokasi “Dan pada bulan ketiga atau Maret 2021 kita akan evaluasi dan wilayah dengan mempersiapkan data pada kantor kalau ada yang tidak bisa menggunakan anggaran dengan sosial kemasyarakatan serta jenis,” ujar Kepala Pusat Data berkualitas, kita akan pindah atau ganti, ini lebih fleksibel. dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Dengan Omnibus Law Menteri bisa melakukan diskresi,” Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya. tambah Sofyan A. Djalil. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Pemerintah ingin strategi sampai akhir 2024 seluruh proyek- Manusia, Adriani Sukmoro mengatakan bahwa manajemen proyek besar harus selesai. “Seluruh proyek PSN yang akan talenta pada Kementerian ATR/BPN diharapkan terintegrasi selesai 2024 tanahnya harus selesai terlebih dahulu dan akan pada sistem merit. “Apa yang kita lakukan ini selaras dengan dialokasikan dana secukupnya. Pengadaan tanah menjadi prioritas pemerintah, salah satunya SDM unggul, yang tugas kita yang luar biasa dan kemudian pada pengadaan diwujudkan dengan manajemen talenta. Manajemen tanah kita ikut terlibat dalam tahap perencanaan,” ujar talenta ini dianggap akan membangun talent lokal yang Sofyan A. Djalil. berdaya saing kuat,” pungkasnya. (JR/RK, 1 Desm) 534 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





SIKAPI POLEMIK AKTIVITAS NELAYAN TIONGKOK, JAJARAN KEMENTERIAN KABINET INDONESIA MAJU KUNJUNGI NATUNA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya sekaligus melihat perjuangan jajaran Kementerian ATR/BPN Tjandra mendampingi Menteri Koordinator yang sedang mengabdi di perbatasan negara, yang baginya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tak mudah karena harus rela meninggalkan keluarga di (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD dan wilayah lain. “Saya mendapat kesempatan untuk kembali sejumlah perwakilan dari pemerintahan Kabinet Indonesia bertemu dengan sebagian pejuang di Kementerian ATR/ Maju berkunjung ke Natuna, Rabu (15/01/2020). Kunjungan BPN. Kali ini sangat istimewa karena dilakukan dan sempat kerja ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden diabadikan bersama di atas KRI Semarang milik TNI AL Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 8 Januari 2020, untuk yang melakukan Joy Sailing saat kami mengikuti rapat menyikapi polemik atas aktivitas nelayan Tiongkok yang yang dipimpin oleh Menko Polhukam. Disusul malamnya melakukan penangkapan ikan di laut Natuna Utara, Zona pertemuan lanjutan dengan seluruh pegawai di Kantor Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Wilayah di Tanjung Pinang,” ujarnya. Di atas kapal, Mahfud mengatakan Presiden Jokowi Surya Tjandra menambahkan bahwa pegawai Kementerian mengungkapkan tak ada tawar-menawar atas kedaulatan ATR/BPN merupakan ujung tombak perubahan. Banyak NKRI. Meskipun itu, saat ini Indonesia tidak dalam yang menaruh harapan untuk kebaikan bersama menuju kondisi mempertahankan kedaulatan. Indonesia hanya negeri ini yang lebih baik khususnya pelayanan di sektor mempertahankan hak kedaulatan atas laut di ZEE. “Instruksi pertanahan. Kunjungan ini menjadi momentum yang Presiden supaya volume patroli ditingkatkan. Tadi secara sangat tepat untuk berkolaborasi dalam rangka menjaga simbolis kesiapan patroli,” ujar eks Ketua Mahkamah wilayah NKRI dan memastikan pembangunan dan hasilnya Konstitusi (MK) di atas KRI Semarang, Selat Lampa, Natuna, dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. (NA, 15 Jan). Kepulauan Riau, Indonesia. Tidak hanya patroli, Mahfud MD mengungkapkan, Jokowi meminta kegiatan pemanfaatan sumber daya laut di ZEE Indonesia ditingkatkan. Pemerintah dalam waktu dekat bakal banyak membangun sentra-sentra kegiatan ekonomi di Natuna. “Bukan hanya meningkatkan volume patroli, tetapi mengisi kegiatan pemanfaatan sumber daya di Natuna,” tandas Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini. Ditemui dalam kesempatan yang sama Surya Tjandra juga mengungkapkan perjalanan kunjungan kerjanya ini KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 491

POLEMIK TAMANSARI BANDUNG, ATR/BPN BERIKAN PENJELASAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Menyikapi aksi unjuk rasa pada Senin Yulia Jaya Nirmawati selaku Kepala Biro Humas Kementerian (13/01/2020) di depan Kementerian ATR/BPN, ATR/BPN menjelaskan status tanah tersebut masih belum massa yang tergabung dalam “Forum Juang ber sertipikat, data dari kantor pertanahan yang kami Tamansari Melawan” menuntut Kementerian terima bahwa sejak tahun 1930, tanah yang berlokasi di ATR/BPN menetapkan tanah RW 11 Tamansari dengan status RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan quo. Dalam kesempatan tersebut, pihak Kementerian ATR/ adalah milik Pemerintah Kota Bandung yang berasal dari BPN melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) pembelian yang dilakukan Gemente Bandoeng terhadap menerima warga dan menjelaskan status tanah tersebut. tanah milik Nji Oenti melalui Surat Segel Jual Beli tanggal 16 Dihimpun dari berbagai sumber, sebagian besar area April 1930 seluas 592 Tumbak atau sekitar 8.334 m2. Tamansari merupakan tanah milik Pemerintah Kota “Tanah tersebut tercatat dalam Kartu Inventaris Barang A Bandung yang saat ini statusnya tercatat sebagai tanah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan yang disewakan dan tersebar di RW 4 s.d RW 10, RW 12 s.d. dan Pertamanan Kota Bandung, dengan Nomor Register RW 14, RW 16, 17 dan 20. 0603 seluas sekitar 8.334 m2,” ujarnya. Adapun warga yang menempati tanah milik Pemerintah Ia menambahkan, sejalan dengan program pembangunan Kota Bandung di RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Rumah Deret Tamansari, pada tanggal 14 Juni 2017 Bandung Wetan sudah tidak tercatat sebagai penyewa Pemerintah Kota Bandung telah mengajukan permohonan karena terdapatnya proyek pembangunan jalan layang sertipikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung Pasupati yang seharusnya sudah mengosongkan area dengan nomor berkas permohonan 55862/2017 namun tersebut. Kecuali 5 (lima) orang yang dalam sistem sewa belum diterbitkan sertipikatnya. (17 Jan). tanah milik Pemerintah Kota Bandung masih tercatat sebagai penyewa namun tidak melakukan pembayaran sewa sejak tahun 1978, tahun 2000, tahun 2002, serta tahun 2006 dan tidak menyepakati atau menolak program pembangunan Rumah Deret Tamansari. Sebagaimana diketahui, terdapat warga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung yang terdiri dari 4 (empat) Kepala Keluarga yang menolak Pembangunan Rumah Deret Tamansari dan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017. 492 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN DAN KEJAKSAAN AGUNG RI BERSINERGI UNTUK KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Tujuan dari didirikannya kementerian dan lembaga Lengkap (PTSL). Dalam beberapa kesempatan, pelaksanaan negara adalah mewujudkan tugas negara program ini terhambat karena berbedaan cara pandang mensejahterakan rakyatnya. Pekerjaan besar ini akan suatu regulasi antara pelaksana dengan aparat penegak tentunya tidak dapat dilaksanakan sendiri, semua hukum. “Supaya tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua pihak harus bersinergi. Hal inilah yang tengah dilakukan pihak di masa yang akan datang, kita akan lakukan training oleh Kementerian ATR/BPN dengan Kejaksaan Agung RI, bersama dengan teman-teman di kejaksaan,” tambah Sofyan dua institusi yang masing-masing mempunyai fungsi vital A. Djalil. dalam pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan Perjanjian kerja sama ini, juga disambut baik oleh Jaksa sinergi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Agung Republik Indonesia ST Burhanudin. “Kita sama-sama Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil dengan Jaksa mengabdi untuk masyarakat, dengan kerja sama ini kita Agung RI ST Burhanuddin, lakukan penandatanganan Nota semakin mendekat, komunikasi semakin mudah,” ungkap ST Kesepahaman, di Jakarta, Selasa (21/01/2020). Burhanuddin. Dalam kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN menyambut “Silahkan teman-teman BPN gunakan yang ada pada kami baik upaya sinergi ini. “Sinergi antara Kementerian dan di Kejaksaan, ada Badan Diklat kami siap menerima teman- Lembaga Negara ini adalah suatu keniscayaan, karena pada teman BPN,” ujar ST Burhanudin. dasarnya tugas kita sama, untuk rakyat,” ungkap Sofyan A. Jaksa Agung juga memerintahkan jajarannya di daerah untuk Djalil. melakukan pertemuan dengan jajaran BPN di daerah, untuk Kementerian ATR/BPN melaksanakan beberapa Program membangun kerjasama. “Pulang dari sini, para Kajati segera Strategis Nasional di antaranya adalah pengadaan tanah bertemu dengan Kakanwil, lakukan kerja sama. Kemudian untuk kepentingan umum serta Pendaftaran Tanah Sistematis Kajati perintahkan Kajari untuk bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan, kita ini adalah satu memberikan keadilan untuk masyarakat,” pungkasnya. Selain penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada saat yang sama dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, serta Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. (21 Jan). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 493

KEMENTERIAN ATR/BPN TERUS TINGKATKAN SINERGITAS DENGAN KEJAKSAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Sinergitas yang telah dilakukan oleh Kementerian dan fungsi di Kementerian ATR/BPN seperti contoh sengketa Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hak atas tanah jangan segan-segan memberikan surat kuasa (ATR/BPN) pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) khusus kemudian Bidang DATUN akan mendampingi dalam Tahun 2020 memberikan energi yang positif kepada proses litigasi dan pengadilan. semua satuan kerja baik itu untuk Kantor Wilayah BPN dan “Di sini Kejaksaan dapat juga memberikan dukungan Kantor Pertanahan maupun Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan intelejen, supervisi dan petunjuk dalam hal pelaksanaan Negeri. penyelidikan yang sedang dilakukan oleh BPN misalnya Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya penanda­ dalam rangka pencegahan dan pemberantasan mafia tanganan Perjanjian Kerjasama antara Kanwil BPN Provinsi tanah” ungkap Asri Agung Putra. DKI Jakarta dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Diharapkan dengan adanya perjanjian kerja sama ini antara Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta dengan dapat semakin mempererat hubungan baik antara Kejaksaan Negeri se-Provinsi DKI Jakarta di Hotel Millenium, Kejaksaan dengan Kementerian ATR/BPN serta mendukung Jakarta, Kamis (30/01/2020). penegakan hukum di bidang agraria/pertanahan dan tata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI ruang. (AF/AM, 30 Jan). Jakarta, Jaya dalam sambutannya mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Kejaksaan RI. “Tujuan dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan saling berkoordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum serta pemulihan aset di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang,” ujar Jaya. Pada kesempatan yang sama, Asri Agung Putra selaku Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memberitahukan bahwa jika adanya permasalah hukum dalam menjalankan tugas 494 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

IMPLEMENTASI MOU MEMBANGUN SINERGITAS DAN SOLIDITAS BPN DAN KEJATI GORONTALO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Kamis, 30 Januari 2020. Bertempat di Ballroom semangat kita sekarang untuk mewujudkan Indonesia Maju. Hotel Horison Nayumi Gorontalo ditandatangani Acara semakin bermakna dengan adanya penyerahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil BPN sertipikat tanah Hak Pakai Kantor Kejaksaan Negeri Limboto Provinsi Gorontalo dengan Kejaksaan Tinggi yang diserahkan langsung Kakanwil BPN Gorontalo kepada Gorontalo. Selanjutnya dengan disaksikan Kakanwil Kajati Gorontalo menutup acara pada hari itu. BPN Gorontalo (Wartomo, A.Ptnh., SH, M.H) dan Kepala Menariknya lagi, pada Jum’at 31 Januari 2020 kegiatan Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Dr. Jaja Subagja, SH, MH) dilanjutkan dengan Senam dan Olah Raga Bersama serentak dilaksanakan juga pada hari itu penandatangan bertempat di lapangan olah raga Kejaksaan Tinggi PKS antara para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Gorontalo. Kepala Kejaksaan Tinggi beserta segenap dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten/Kota se- jajarannya kejaksaan negeri pada 6 Kabupaten/kota se- Provinsi Gorontalo. Gorontalo berbaur bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Pelaksanaan PKS tersebut sebagai tindaklanjut MoU yang Gorontalo, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan telah dilaksanakan antara Kementerian ATR/BPN dengan segenap jajaran me-Merah Putih-kan halaman Kejaksaan Kejaksaan Agung RI minggu lalu pada tanggal 21 Januari Tinggi Gorontalo dengan adanya berbagai kegiatan olah 2020. raga, senam dan hiburan yang diikuti segenap pimpinan Lebih lanjut, Kakanwil BPN Gorontalo, menyampaikan bahwa dan pegawai kedua instansi (BPN dan Kejaksaan Gorontalo). maksud dan tujuan dari diadakan perjanjian kerjasama ini Energi baru mengusung tema Sinergitas dan Soliditas BPN adalah sebagai pedoman dalam rangka kerjasama di bidang dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. (31 Jan). Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang guna meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam penanganan kasus Agraria/ Pertanahan dan Tata Ruang, yaitu Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset, Penanganan Masalah Hukum, Serta Pengamanan Pembangunan Strategis di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam sambutannya menegaskan bahwa MoU yang telah dilaksanakan antara Jaksa Agung dan Menteri ATR/Kepala BPN harus segera diimplementasikan di daerah, dan dijabarkan kembali ruang lingkup PKS tersebut serta ditegaskan Kajati bahwa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 495

SELAIN PENYELESAIAN, KEMENTERIAN ATR/BPN TERUS UPAYAKAN PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kepala Kantor Pertanahan, dan juga jajaran anggota Kerja Sama di Bidang Agraria/Pertanahan oleh satgas pemberantasan mafia tanah ini Hary Sudwijanto Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan mengungkapkan bahwa perbaikan internal BPN tersebut Pertanahan dan Kepala Kepolisian Negara Republik harus diperkuat dengan dukungan Polri dan stakeholder Indonesia pada 17 Maret 2017 lalu merupakan babak baru terkait. “Secara eksternal perlu dilakukan tindakan pre-emtif sinergi Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara RI. dan preventif,” ungkap Hary Sudwijanto. Dengan Nota kesepahaman tersebut baik Kementerian ATR/ Kegiatan pre-emtif merupakan tindakan awal oleh BPN maupun Kepolisian Negara RI diharapkan dapat bekerja petugas BPN bekerja sama dengan tokoh masyarakat, sama di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, guna tokoh agama dan sebagainya untuk mencegah terjadinya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kejahatan di bidang pertanahan, hal ini dilakukan dengan kasus agraria/pertanahan dan tata ruang, pencegahan dan menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma baik pemberantasan masalah pungutan liar, pencegahan dan kedalam diri setiap masyarakat sehingga tidak timbul niat pemberatasan mafia tanah, serta percepatan sertipikasi jahat untuk melakukan kejahatan bidang pertanahan. tanah aset Polri. Pre-emtif diikuti dengan kegiatan Preventif yang merupakan Sejak kerja sama tersebut dicetuskan, kedua belah pihak lingkup pencegahan sebelum terjadi perbuatan kejahatan cenderung menangani pengaduan atas perkara yang pertanahan. Preventif dilaksanakan dengan menghilangkan telah terjadi melalui pendekatan penegakan hukum. “Perlu kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan diperhatikan aspek pencegahan baik internal maupun dengan cara melibatkan seluruh petugas BPN dilapangan, eksternal,” ungkap Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan bekerja sama dengan aparat pemerintah lainnya seperti Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto pada Babinkamtibmas Polri dan Babinsa TNI yang ada di setiap kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Pencegahan Desa di seluruh Indonesia untuk mengingatkan dan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Jambi, Kamis menegur warga masyarakat yang tidak menjaga tanahnya (06/02/2020). dengan baik dan tidak memberi kesempatan pada Hary Sudwijanto di hadapan peserta rapat koordinasi juga orang lain utk menguasai tanah yang bukan haknya atau menyampaikan bahwa upaya pencegahan ini harus dimulai menginformasikan secara dini kepada petugas BPN apabila dari internal Kementerian ATR/BPN terlebih dahulu. “BPN ada masalah pertanahan sehingga dapat dicegah dan tidak perlu memperhatikan standar yang disampaikan Menteri menjadi besar. ATR/Kepala BPN dalam beberapa kesempatan, yaitu standar Pada intinya dalam upaya pencegahan ini diharapkan kualitas produk yang diterbitkan petugas BPN, standar seluruh lapisan masyarakat mengetahui, sadar dan taat perilaku petugas dalam bekerja, standar moralitas dan aturan sehingga tidak menjadi korban apalagi menjadi standar produktivitas,” ungkapnya. pelaku kejahatan bidang pertanahan. “Diharapkan mulai Pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh Direktur Sengketa 2020 dan ke depan tidak ada lagi produk BPN yang dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II Daniel Aditya Jaya, bermasalah sehingga Direktorat Jenderal Penanganan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Dadat Dariyatna, Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah dan jajaran Dirkrimum Polda Jambi, Dirintelkam Polda Jambi, Kasat fokus meningkatkan penyelesaian perkara yg terjadi di Reskrim Polda Jambi, Kasat Intelkam jajaran Polda Jambi, tahun sebelumnya,”tutup Hary Sudwijanto. (WN/TA, 08 Febr) 496 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LANJUTKAN BERANTAS MAFIA TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN KOORDINASI DENGAN POLDA BANTEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Banyaknya sengketa dan konflik pertanahan yang Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ATR/ terjadi di beberapa wilayah tak jarang disebabkan Kepala BPN bidang Penanganan Sengketa dan Konflik oleh mafia tanah. Tidak hanya menyebabkan Pertanahan, Hary Sudwijanto menyampaikan apresiasi kegaduhan, permasalahan ini merupakan salah dan terima kasih atas kerja keras tim satgas mafia tanah satu penghambat masuknya investor. Ditengah usaha Kanwil BPN Provinsi Banten dan Polda Banten karena telah pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha atau merealisasikan nota kesepahaman antara Kementerian Ease of Doing Business (EoDB) hal tersebut harus diperangi. ATR/BPN dengan Kepolisian Republik Indonesia. “Anggota Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bersama stakeholder satgas mafia tanah harus memiliki jiwa crime hunter. Hal terkait mempunyai andil besar terhadap pemberantasan ini dilakukan sebagai upaya dalam memberikan kepastian mafia tanah di seluruh wilayah Indonesia. hukum dan melindungi masyarakat yang haknya di ganggu,” “Investor butuh keyakinan untuk berinvestasi dengan aman. kata Hary Sudwijanto. Oleh karena itu, perlu penguatan satgas mafia tanah untuk Lebih lanjut, Hary Sudwijanto berpesan agar semangat yang dapat menegakkan hukum dengan tegas, perlu kerja sama telah terbangun harus terus digelorakan. Ke depannya, tim dan keterpaduan dalam menangani kejahatan pertanahan satgas mafia tanah akan diperkuat dengan menggandeng ini, sehingga mafia tanah dapat diberantas dan investor Kejaksaan Agung, sebagai tindak lanjut dari MoU antara yakin usahanya bisa berkembang dengan baik,”ujar Direktur Jaksa Agung dengan Menteri ATR/Kepala BPN. “Pada Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang satgas juga ditekankan harus terus bersemangat, menjaga dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan integritas menjadi tim yang hebat, tidak bisa dibeli, tegas Pertanahan Nasional (ATR/BPN), RB. Agus Widjayanto dalam tidak ragu mengungkap kasus pertanahan dan menindak sambutannya pada kegiatan Rapat Kordinasi Satgas Mafia pelakunya sesuai aturan dengan tidak merekayasa perkara,” Tanah yang diadakan di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, pesan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN bidang Senin (10/02/2020). Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Senada dengan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Dalam rapat kordinasi yang juga dihadiri oleh Direktur Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kepala Kantor Wilayah BPN Sengketa dan Konflik Wilayah 2, Dirreskrim Polda Banten, Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng menyampaikan bukti Kasubdit Harda Bangtah Ditreskrim Polda Metro Jaya dan keseriusan Kanwil BPN Provinsi Banten dalam mencegah Polda Banten juga dilakukan diskusi dan analisa kasus untuk dan memberantas mafia tanah adalah dengan bekerja sama mencari dan menemukan alat bukti apakah perkara akan dengan aparat penegak hukum terkait. ditindaklanjuti melalui proses pidana atau administrasi. “Wujud kebersamaan tersebut ditandai dengan telah di Kemudian, tim juga mewaspadai adanya kejahatan tanda tangani perjanjian Tripartit antara Kejaksaan Tinggi, pertanahan menggunakan modus baru, oleh karena itu Kepolisian Daerah (Polda) dan Kanwil BPN Provinsi Banten, perlu juga membangun kerja sama dengan masyarakat sepakat secara bersama memberantas pelaku kejahatan untuk mendapatkan informasi adanya masalah pertanahan bidang pertanahan. Banyak kasus yang telah diproses secara dini di wilayah dan tentunya tim juga harus aktif secara hukum. Baik itu pelakunya masih menjalani proses memberikan pemahaman tentang peraturan pertanahan sidang ataupun bahkan sudah ada yang dihukum,” ucap kepada masyarakat. (LS/WN, 12 Febr). Andi Tenri Abeng. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 497

BERANTAS MAFIA TANAH, KEMENTERIAN ATR/ BPN BERSAMA POLRI LAKUKAN PRA OPERASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, terpenting untuk masyarakat. KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Tanah juga menjadi nilai ekonomis, sehingga banyak pihak yang ingin merebut dan muncul adanya mafia tanah,” kata Ferdy Sambo. Ferdy Sambo juga mengharapkan, dengan adanya sinergitas yang dilakukan dapat membuat efek jera pada pelaku mafia tanah. “Tahun lalu, ditarget 63 operasi mafia tanah dan 57 dapat terselesaikan. Dengan adanya hambatan dan kendala, maka diperlukan untuk menentukan target operasi sehingga dapat memberikan efek jera pada mafia tanah,” ujar Ferdy Sambo. Keberadaan mafia tanah masih menjadi Pada kesempatan yang persoalan serius yang dihadapi pemerintah dan sama, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, masyarakat. Mafia tanah sampai dengan saat Pemanfaatan Ruang dan Tanah, RB Agus Widjayanto ini menjadi salah satu aktor yang menyebabkan mengungkapkan pada tahun 2015 hingga 2019 jumlah marak terjadinya sengketa tanah. Dalam hal ini Kementerian sengketa dan konflik pertanahan sebanyak 9.124 kasus dan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ terdapat 13.300 perkara. Sedangkan, penanganan sengketa BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Masalah terindikasi mafia tanah terdapat 61 kasus. “Kami terus Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah bersinergi bersama lakukan pencegahan serta percepatan dalam penyelesaian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas kasus mafia tanah secara terukur dan sistematis,” ujar RB mafia tanah. Agus Widjayanto. “Saya menyambut gembira pra operasi yang dilakukan, dari sini dapat dikumpulkan target operasi tahun 2020 apa saja Dengan dilakukannya kegiatan pra operasi pencegahan yang dapat ditetapkan sehingga penyelesaiannya tepat dan pemberantasan mafia tanah ini, bertujuan membahas sasaran serta efektif,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian dan memilih kasus pertanahan yang akan dijadikan target ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, pada acara Pra Operasi penyelesaian oleh Tim Pelaksana Satgas Pencegahan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, di dan Pemberantasan Mafia Tanah yang mengandung Jakarta, Rabu (12/02/2020). indikasi pidana dan cacat administrasi pertanahan agar Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto menjelaskan jika kegiatan penanganannya dapat ditindak lanjuti dengan baik oleh ini merupakan kelanjutan dari MoU antara Kementerian ATR/ jajaran Kementerian ATR/BPN dan Polri. BPN dengan Polri dalam memberantas mafia tanah pada tahun 2017. Serta diharapkan ke depannya Kementerian Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 12-14 Februari ATR/BPN dapat melakukan koordinasi dengan Polri untuk 2020, turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala mempercepat penyelesaian mafia tanah sehingga akan BPN Bidang Penanganan Sengketa Hary Sudwijanto, Pejabat berjalan lebih efektif serta tepat sasaran. Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Direktur Reserse Tindak Pidana Umum Ferdy Sambo, mengatakan bahwa dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah seluruh Indonesia, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah menjadi Anggota Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah atensi dari Presiden RI. “Karena tanah merupakan hal dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri serta Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia. (TA/LS/AF/JR, 12 Febr). 498 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN DAN POLRI BERHASIL SELAMATKAN 85 MILIAR RUPIAH DARI ULAH MAFIA TANAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata dikembalikan kepada korban,” tambah Kapolda Metro Jaya. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menjelaskan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, (Polri) dalam memberantas tuntas sengketa Kementerian ATR/BPN sudah dan akan terus selesaikan dan konflik pertanahan akibat mafia tanah lagi-lagi sukses dengan cara sistematik. “Semua tanah yang belum terdaftar membuahkan hasil. Kali ini, terungkap kasus sindikat mafia maka kita daftarkan, kalau bisa keluar sertipikat maka kita tanah dengan menggunakan sertipikat palsu dan e-ktp sertipikatkan. Tanah yang belum jelas statusnya kita akan ilegal. bereskan sehingga sengketa dan konflik pertanahan bisa Kasus tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala kita kurangi,” ujar Sofyan A. Djalil. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Irjen. Pol. “Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang mengarah ke era Nana Sudjana pada saat melakukan konferensi pers ungkap digital, jadi semua dokumen pertanahan di digitalisasi. kasus sindikat mafia tanah dengan menggunakan sertipikat Kalau semua sudah elektronik, kita tidak akan mengeluarkan palsu dan e-ktp ilegal di Hotel Grand Mercure Kemayoran, sertipikat berbentuk berkas seperti sekarang. Ini pekerjaan Jakarta, Rabu (12/02/2020). besar, dan diharapkan tahun 2024 sudah dapat terwujud “Modus yang dilakukan tersangka adalah seolah-olah dan dapat mengurangi ruang gerak mafia tanah,” ucap ingin membeli rumah kemudian sertipikat ditukar dengan Menteri ATR/Kepala BPN. sertipikat palsu untuk korban. dengan cara menyediakan Agar tidak terjadi kasus serupa, Menteri ATR/Kepala BPN notaris fiktif, membuat KTP, NPWP hingga nomor rekening mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap berhati- aktif, bahkan sindikatnya juga ada yang ikut mengecek hati dalam melakukan jual beli tanah. “Mafia tanah biasanya sertipikat ke kantor pertanahan dengan korban. Setelah menyasar ke perumahan dengan harga mahal. Untuk itu, itu, dengan alasan untuk fotokopi tersangka membawa tetap hati-hati dan saya imbau agar gunakan relasi notaris sertipikat asli kemudian dikembalikan dengan sertipikat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sudah palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh tersangka dipercaya sehingga tidak ada PPAT figuran seperti ini,” kepada korbannya,” ungkap Nana Sudjana. himbau Sofyan A. Djalil. (LS/TA/AF/JR/WN, 12 Febr). Lebih lanjut, Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa total kerugian yang disebabkan oleh 10 tersangka dalam kasus ini mencapai 85 Miliar Rupiah. “Setelah para tersangka berhasil memiliki dokumen asli untuk jual beli rumah tersebut, maka salah satu dari tersangka membawa sertipikat asli ke rentenir, sehingga total kerugian didapat dari akumulasi harga rumah dan uang yang didapat dari rentenir sejumlah 85 miliar rupiah,” jelas Nana Sudjana. “Karena tersangka terjerat pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, maka diupayakan total kerugian tersebut akan diselamatkan dan bisa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 499

INGIN BERI EFEK JERA KEPADA PELAKU MAFIA TANAH, INI KRITERIA KASUS YANG HARUS DIUNGKAP MENURUT MENTERI ATR/KEPALA BPN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Keberadaan mafia tanah di Indonesia yang selama Sofyan A. Djalil menambahkan kasus yang perlu diungkap ini membuat resah banyak pihak perlu diberikan harus menjadi perhatian publik.“Dengan menjadi perhatian efek jera. Untuk itu, Kementerian Agraria dan publik, kemudian masyarakat bisa lebih berhati-hati Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ dalam melakukan jual beli tanah. Di samping itu, dengan BPN) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja diungkapnya identitas pelaku seharusnya mafia tersebut sama membentuk satuan tugas (satgas) mafia tanah merasa kapok,” tambahnya. untuk mengupas tuntas sengketa dan konflik di bidang Menteri ATR/Kepala BPN juga mengimbau kepada seluruh pertanahan. jajaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi hingga Kantor “Mafia tanah ini tidak banyak, tapi temannya banyak. Oleh Pertanahan Kabupaten/Kota untuk jalin silaturahmi kepada sebab itu, kalau kita kerja bersama mungkin mafia tanah para penegak hukum di wilayah masing-masing. “Jalin akan berpikir berulang kali untuk melakukan kejahatan,” silaturahmi yang baik dengan penegak hukum seperti ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat Kepolisian dan Kejaksaan, karena kita adalah tim dalam pengarahan kegiatan Pra Operasi Kegiatan Pencegahan rangka menjadikan negara lebih baik lagi di masa akan dan Peberantasan Mafia Tanah yang diselenggarakan datang,” imbaunya. oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, “Yang terpenting, mari sama-sama kita bekerja. Bekerja Pemanfaatan Ruang dan Tanah di Hotel Grand Mercure bersama untuk menyelesaikan tantangan yang sedang kita Kemayoran, Jakarta, Rabu (12/02/2020). hadapi untuk kejayaan di negeri kita di masa yang akan Sofyan A. Djalil mengatakan di tahun 2020, sedikitnya ada 61 datang,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN. (LS/TA/AF/JR/WN, kasus mafia tanah di seluruh Indonesia yang harus diungkap 13 Febr). ke publik. “Kita ingin bikin jera mafia tanah. Oleh sebab itu, kita perlu bekerja sama untuk selesaikan tantangan kita untuk berantas para mafia tanah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN memberikan kriteria kasus yang harus diungkap untuk diberikan efek jera kepada para mafia tanah yaitu salah satunya kasus yang ditangani bisa menjadi bahan pembelajaran. “Dari kasus yang baru saja kita ungkap, ternyata kita belajar bahwa sistem dukcapil masih ada celah yang perlu diperbaiki dan jangan sembarang percaya kepada oknum oknum yang mengaku PPAT, gunakan PPAT terpercaya untuk menghindari yang fiktif,” ucapnya. 500 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BENTUK TIM, PEMERINTAH OPTIMIS SELESAIKAN MASALAH PERTANAHAN SECARA KOMPREHENSIF PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Presiden Joko Widodo membentuk tim saat Sofyan A. Djalil optimis sengketa tanah di Kelurahan Sari Rapat Terbatas (Ratas) di Istana negara untuk Rejo, Kecamatan Medan Polonia, dengan luas tanah yang mempercepat penyelesaian permasalahan merupakan aset TNI AU tersebut seluas 260 hektare yang pertanahan secara komprehensif di Sumatra Utara. belum bersertipikat terdapat 5.036 kepala keluarga (KK) atau Hal tersebut merupakan komitmen bersama pemerintah 27.000 warga, termasuk keluarga atau ahli waris penggarap termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan tanah seluas 5,6 hektare yang telah memiliki putusan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memiliki tugas dan hukum dari Mahkamah Agung akan segera terselesaikan fungsi pokok dalam penanganan masalah agraria. dengan bantuan dari instansi pemerintah lainnya. Dalam Ratas yang dihadiri Kepala Negara dan jajarannya, Di samping itu dalam ratas kali ini, dibahas pula eks HGU Presiden menjelaskan bahwa masalah pertanahan terjadi PTPN II, terdapat 5.873 hektare yang telah dikeluarkan dari tidak hanya di satu atau dua provinsi saja, melainkan HGU PTPN II dan statusnya dikuasai langsung oleh negara. hampir di seluruh Tanah Air. Dan ratas kali ini secara Dari luas tersebut, 3.104 hektare belum memperoleh izin khusus, membahas percepatan penyelesaian permasalahan penghapusbukuan dari Kementerian BUMN dan telah pertanahan di Sumatra Utara. ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak. Sedangkan “Ratas tadi salah satunya membahas mengenai sisanya telah memperoleh izin penghapusbukuan. permasalahan pertanahan di Pangkalan Udara Soewondo, Untuk itu, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa tanah PTPN eks Bandara Polonia Medan, Kelurahan Sari Rejo di Medan. II tersebut akan diserahkan kepada yang berhak menerima. Presiden mengatakan akan menyelesaikan permasalahan “Intinya Presiden tegas mengatakan tanah ini tidak akan ini secara komprehensif dan secepatnya. Maka akan lagi dikembalikan kepada PTPN II tetapi akan diredistribusi dibentuk tim untuk membantu penyelesaian permasalahan kepada yang berhak,” ungkap Sofyan A. Djalil. (TA/JR, 13 tersebut,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil Mart) usai melakukan Rapat Terbatas yang membahas mengenai permasalahan pertanahan Sumatra Utara, di Istana Negara, Jakarta (11/3/2020). Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa pembentukan tim ditunjuk langsung oleh Presiden agar diharapkan masalah akan menemukan titik terang. “Kementerian ATR/BPN tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka dibentuk tim yang diketuai oleh Menteri BUMN dan beberapa instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/ BPN, serta didukung oleh Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 501

SKEMA PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, Penanganan konflik dansengketapertanahan KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN merupakan salah satu tugas utama dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Presiden Jokowi memantau serta menginstruksikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk melakukan percepatan penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Terdapat unit kerja khusus yang menangani dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi, yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah (Ditjen VII) Kementerian ATR/ BPN. Direktur Sengketa dan Konflik perlu jalin terus komunikasi,” kata Pria yang menduduki Wilayah II, Daniel Adityajaya jabatan Direktur Sengketa dan Konflik Wilayah II sejak awal mengatakan bahwa permasalahan tanah yang terjadi, tahun 2020 ini. terutama antara masyarakat dengan Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Nusantara (PTPN) sudah berlangsung lama. Ketua Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Untuk itu, permasalahan pertanahan tersebut perlu diteliti (BPRPI), Alfi Syahrin mengatakan bahwa dalam menangani dengan seksama. “Penelitian itu terkait mana subjek dan dan menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan mana objek. Pihak-pihak yang mengklaim menguasai tanah perlu dilihat ke akar masalahnya. Ia mengemukakan tersebut, perlu diteliti lebih lanjut,” kata Daniel Adityajaya bahwa sengketa dan konflik yang terjadi merupakan saat mengikuti Diskusi Reforma Agraria dengan tema “Tarik masalah dari zaman penjajahan Belanda hingga Indonesia Ulur Penyelesaian Konflik dan Pelepasan Aset PTPN untuk merdeka. “Zaman penjajahan dulu, tanah masyarakat Reforma Agraria”, yang diselenggarakan secara daring oleh diambil dengan dalih untuk dijadikan tanaman industri. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Selasa (12/05/2020). Saat zaman kemerdekaan, nasionalisasi pun merupakan bentuk pengambilan tanah masyarakat. Padahal yang Daniel Adityajaya mengemukakan beberapa skema untuk dinasionalisasi adalah perusahaan bukan tanah-tanahnya,” melakukan penelitian tersebut. “Pertama: klaim masyarakat ujar Alfi Syahrin. dan menguasai fisik, status Hak Guna Usaha (HGU) aktif; kedua: klaim masyarakat status HGU masih aktif; ketiga: BPRPI melalui Alfi Syahrin berpesan agar pemerintah harus masyarakat menguasai tanah dan memiliki data yuridis, berniat untuk menyelesaikan kasus sengketa pertanahan, status HGU aktif; keempat: masyarakat status HGU akan yang banyak disebabkan oleh mafia tanah. “Segera tangkap diperpanjang; kelima: masyarakat menguasai fisik, status para mafia tanah penyebab maraknya sengketa dan konflik HGU akan diperpanjang; keenam: masyarakat mengklaim tanah di Indonesia,” kata Ketua BPRPI. dan menguasai fisik tanah, status HGU sudah mati; ketujuh: masyarakat mengklaim status HGU sudah mati; kedelapan: Anggota KPA region Sulawesi Selatan, Rizki Arimbi masyarakat menguasai fisik, HGU sudah mati,” jelas Daniel optimis bahwa untuk menyelesaikan konflik dan sengketa Adityajaya. pertanahan perlu ada niat baik dari Presiden Joko Widodo. “Perlu niat baik dari pemerintah karena menurut data dari Lebih lanjut, Daniel Adityajaya mengatakan dalam Biro Pusat Statistik (BPS), 78 persen kemiskinan di Sulawesi penanganan sengketa dan konflik, Kementerian ATR/ Selatan itu berada di wilayah pedesaan yang ada konflik BPN selalu berkoordinasi dengan banyak pihak yakni agrarianya. Jadi, apabila ada niat untuk menyelesaikan dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Kantor Staf Presiden meredistribusikannya kepada masyarakat dapat membantu (KSP), serta Komisi II DPR RI. “Dalam bekerja kami juga 66 ribu kepala keluarga yang tinggal di sana,” ujar Rizki diawasi oleh rakyat melalui Komisi II DPR RI. Kami juga Arimbi, yang juga menjadi narasumber pada diskusi sejalan dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tersebut. (RH/RE, 13 Mei). namun berbeda sudut pandang pekerjaan, yang jelas kita 502 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN CEGAH PRAKTIK MAFIA TANAH DI MAKASSAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Penanganan permasalahan pertanahan merupakan ada putusan yang sudah inkracht untuk membatalkan hak salah satu tugas besar Kementerian Agraria dan pengelolaan PT Pelindo IV,” ungkap Tenaga Ahli Menteri Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ ATR/Kepala BPN. BPN). Permasalahan pertanahan atau yang pada Girik yang dimiliki oleh Ince Baharudin merupakan girik terminologi Kementerian ATR/BPN disebut sengketa dan yang dikeluarkan pada tahun 1942. Menurut Tenaga Ahli konflik pertanahan yang terjadi Indonesia melibatkan Menteri ATR/Kepala BPN, jika dilihat dari sisi historis, girik ini berbagai pihak, tidak jarang permasalahan ini juga timbul bermasalah karena pada 1942 adalah masa transisi peralihan karena keterlibatan mafia tanah. dari masa pendudukan Belanda ke pemerintahan Jepang. Saat ini mafia tanah gencar diperangi oleh Kementerian “Sehingga kemungkinan tidak ada pungutan pajak atas ATR/BPN bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara tanah pada tahun tersebut. Jika melihat form giriknya, betul, Republik Indonesia. Mafia tanah sendiri bukan istilah baru. melalui pengamatan saya. Cuma tulisan di girik itu yang Keberadaannya sudah ada sejak dahulu kala, mafia tanah bermasalah. Itu tulisan baru, ini yang dipermasalahkan,” melakukan aksinya dengan rapi sehingga pemalsuan atas kata Iing Sodikin. dokumen pertanahan dan aksi-aksi melawan hukum tidak Pembuktian atas girik tersebut menggunakan metode mendapat tindakan maksimal. Oleh karena itu, aksi mafia pengujian autentikasi dan kredibilitas alat bukti (dokumen). tanah ini sangat meresahkan masyarakat serta tentunya “Menurut Louis Gotschalk, seorang filsuf asal Prancis, dalam mengganggu investasi yang membutuhkan jaminan bukunya Understanding History, pembuktian suatu alat kepastian hukum atas tanah. bukti melihat dua hal yakni material, berupa kertas, tinta, Keseriusan Kementerian ATR/BPN melawan mafia tanah ini tanda tangan, stempel serta substansi, yakni isi, bahasa, dibuktikan dengan ditanganinya kasus perkara perdata di ejaan, tanggal dari dokumen tersebut,” katanya. Pengadilan Negeri Makassar antara PT Pelindo IV melawan “Selain itu, tanah yang diklaim oleh girik tersebut dulunya Ince Baharudin. adalah pelabuhan, yang dari tahun 1924 sudah dikelola oleh “Duduk masalah kasus ini adalah Ince menggugat seluruh cikal bakal PT Pertamina. Ini tidak mungkin ada pajaknya,” girik di Kota Makassar, dimana di dalamnya ada tanah sambung Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. dengan alas hak pengelolaan atas nama PT Pelindo IV, PT Iing Sodikin menambahkan bahwa saat ini mafia tanah Pertamina serta aset Pemerintah Kota Makassar,”kata Tenaga sudah canggih karena melakukan rekayasa dengan Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, yang juga Ahli Pertanahan, menggunakan dokumen lama. Untuk itu, ia berpesan Iing Sodikin, Jumat (10/07/2020). kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan Menurut Iing Sodikin, Ince sudah memenangi Peninjauan untuk jangan pernah bosan untuk membaca dan berbagi Kembali (PK) pada tahun 2006 atas dasar girik lama yang ia pengetahuan dan pengalaman. “Kita harus menambah miliki. “Kini berdasarkan girik lama tersebut, dia menuntut khazanah pengetahuan kita tentang pertanahan guna Pemerintah Kota Makassar, PT Pelindo IV serta PT Pertamina. menghadapi mafia tanah,” pesan Iing Sodikin. (RH/LS. 10 Selain itu, ia juga berkolaborasi dengan mafia tanah dan Juli). memberi tekanan kepada Menteri ATR/Kepala BPN karena KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 503

MENTERI ATR/KEPALA BPN: TINGKATKAN CITRA LEMBAGA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, apresiasi dari banyak pihak. Menteri KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN ATR/Kepala BPN mengakui bahwa sertipikat tanah yang dihasilkan Sengketa pertanahan merupakan momok bagi melalui PTSL sudah banyak banyak hal. Stabilitas keamanan menjadi terganggu dimanfaatkan oleh masyarakat. karena sengketa pertanahan, investasi menjadi “Namun, saat ini ada juga Kantor terhambat serta banyak terjadi ketidakpastian Pertanahan yang masih memiliki dalam kepemilikan tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ tunggakan pekerjaan. Pada masa Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. pandemi, ini harus menjadi fokus agar Djalil mengatakan penanganan dan penyelesaian sengketa diselesaikan. Jika memang ada berkas pertanahan sudah menjadi perhatian khusus Presiden yang tidak bisa diproses, bisa kita Joko Widodo. “Setiap Rapat Terbatas, kasus sengketa tanah kembalikan ke pemohon. Ikuti filosofi menjadi bahasan untuk diselesaikan,” kata Sofyan A. Djalil ular, yang tidak mau menyambar saat bertemu dengan jajaran Kepala Kantor Pertanahan se- sembarang mangsa untuk makan. Provinsi Sumatra Utara di Medan, Selasa (28/07/2020). Ular memilah mana mangsa yang bisa Sengketa tanah memang seperti benang kusut, serta ditelan dan tidak,” ujar Menteri ATR/ melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh Kepala BPN. karenanya sengketa harus diurai sehingga diketahui duduk Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, permasalahan dan mendapatkan solusi penyelesaian. Menteri ATR/Kepala BPN mendorong “Sengketa tanah yang terjadi pada PTPN II sudah agar Kepala Kantor Pertanahan berlangsung hingga 20 tahun dan Presiden sudah menyoroti bekerja secara maksimal. Ia meminta bahwa para Kepala kasus sengketa ini. Untuk itu kita perlu menggandeng Kantor Pertanahan terus menjalin silaturahmi dengan Forum semua pihak baik Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN, Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. “Jika ada Tentara Nasional Indonesia serta Gubernur Sumatra Utara,” salah satu Kepala Kantor Pertanahan yang dikriminalisasi tambah Sofyan A. Djalil. akan saya bela. Namun, jika ada seseorang yang menjadi Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan bahwa bagian dari masalah, akan diberikan sanksi,” kata Sofyan A. sengketa pertanahan bisa selesai dengan cara mendaftarkan Djalil. (28 Juli). seluruh tanah di wilayah Indonesia. Ia menargetkan bahwa Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/ hal itu dapat direalisasikan pada tahun 2025. “Daerah- Kepala BPN bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin daerah yang rawan sengketa segera dipercepat pendaftaran mengungkapkan bahwa kegiatan pengadaan tanah di Tol tanahnya dan jika sengketa pertanahan bisa kita selesaikan, Trans Sumatra terus menunjukkan kemajuan. “Pengadaan citra Kementerian ATR/BPN jadi lebih baik,” kata Menteri tanah Tol Trans Sumatra terus berprogres di empat ruas. ATR/Kepala BPN. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kinerja Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan tanah akan membuka food estate di Humbang Hasundutan. Ada di seluruh Indonesia, dalam tiga tahun terakhir, mendapat kebutuhan tanah seluas 500 ha, yang akan dikeluarkan dari Area Penggunaan Lain (APL). Kementerian ATR/BPN siap membantu penyertipikatannya, dimana 115 hektare akan dipergunakan untuk hutan sosial,” kata Arie Yuriwin. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara beserta Kantor Pertanahan terus melakukan perbaikan dalam hal pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan program prioritas Kementerian ATR/BPN. “Saat ini, kami sedang mengobarkan semangat untuk berubah dengan semboyan “JITU” yaitu Jujur, Ikhlas serta Tuntas,” ujar Kakanwil BPN Provinsi Sumatra Utara. Selain Jajaran Kepala Kantor Pertanahan se-Sumatra Utara, kegiatan ini diikuti juga oleh Staf Khusus Menteri ATR/ Kepala BPN bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati. (RH/LS, 28 Juli). 504 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN BERSAMA FORKOPIMDA BERKOMITMEN SELESAIKAN SENGKETA TANAH SUMUT “Untuk penyelesaian sengketa tanah PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, di Simalingkar sudah dibentuk tim KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN inventarisasi serta diterbitkan daftar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan nominator dan di Sei Mencirim, PTPN Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui II sudah mengajukan permohonan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi pembatalan Sertipikat Hak Milik Sumatra Utara bersama Forum Komunikasi (SHM) yang dimohon masyarakat dan Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen untuk jika ada SHM masyarakat yang masuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Provinsi ke lokasi HGU akan diberikan tali asih,” Sumatra Utara. “Penyelesaian sengketa pertanahan di ujar Sofyan A. Djalil. Sumatra Utara saat ini diikuti terus oleh Presiden Joko Konflik tanah PTPN II seluas 5.873,06 Widodo,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan Ha juga sudah dibuat skema arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan dan penyelesaiannya. Selain itu, terkait Penyelesaian Masalah Pertanahan di Provinsi Sumatra permasalahan tanah TNI Angkatan Utara di Pendopo Gubernur Sumatra Utara, Medan, Rabu Udara di Kelurahan Sarirejo juga (29/07/2020). sudah dilakukan pertemuan dengan Rakor ini diikuti oleh Gubernur Provinsi Sumatra Utara, KSAU serta sudah dibuat skema Edy Rahmayadi; Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra penyelesaiannya. Utara, Harun Mustafa; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Edy Rahmayadi dalam BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Staf Khusus kesempatan ini menyampaikan bahwa penyelesaian Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto; Kepala Utara memang sangat mendesak untuk diselesaikan. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Utara, Amir Yanto; Baginya, sengketa dan konflik tanah yang terjadi selama Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Provinsi ini di Sumatra Utara sudah sangat berlarut-larut. “Kita Sumatra Utara, Mardiaz Husin Dwihananto; Kepala Biro perlu kondisi yang safety agar pembangunan di provinsi Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya ini dapat terus berlangsung. Selain itu, penyelesaian Nirmawati; serta beberapa Kepala Kantor Pertanahan masalah pertanahan dapat menghadirkan kepastian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara. akan kepemilikan tanah bagi masyarakat,” kata Gubernur Permasalahan pertanahan yang dibahas dalam Rakor ini, Sumatra Utara. yakni Eks HGU PTPN II seluas 5.873,06 ha, HGU No.171/ Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumatra Utara, Simalingkar, HGU No. 92/Sei Mencirim, Pembangunan Amir Yanto mengatakan bahwa Kejaksaan Agung sangat Sport Centre di Kota Medan serta KonflikTanah di Sarirejo. mendukung upaya penyelesaian sengketa dan konflik Setiap permasalahan tersebut sudah dibuat skema pertanahan di Provinsi Sumatra Utara. “Sebagai institusi penyelesaiannya dengan melibatkan unsur Forkopimda. hukum, kami mendukung melalui pemberian pendapat hukum, pendampingan hukum serta bantuan hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian ATR/BPN,” kata Kajati Provinsi Sumatra Utara. Dukungan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara juga diberikan oleh Wakapolda Provinsi Sumatra Utara. “Sengketa tanah harus diselesaikan dan harus tuntas. Selain itu, sangat diperlukan penguatan tata kelola pertanahan serta aset-aset yang dimiliki oleh instansi. Kami berharap agar sengketa pertanahan tidak muncul lagi di masa mendatang,” kata Mardiaz Kusin Dwihananto. (29 Juli). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 505

PERLU ADA TRANSPARANSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Selama dua dekade, masyarakat yang tinggal di lokasi A. Djalil. “Dalam penyusunan daftar nominatif oleh tim sengketa tanah terutama di lahan eks HGU PTPN II, inventarisir dan identifikasi nanti akan kami bantu, yang jelas lokasi HGU Nomor 171/Sei Malingkar serta lokasi HGU kita juga perlu mengamankan petugas kita di lapangan,” kata Nomor 92/Sei Mencirim bergumul dengan status Hary Sudwijanto. sengketa tanah atas tempat tinggal mereka. Kasus sengketa tanah ini menjadi perhatian bagi Presiden Joko Widodo. Dalam Sesuai keterangan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Tim beberapa rapat terbatas dengan kabinetnya, Presiden sudah inventarisir dan identifikasi di lapangan telah menyiapkan meminta agar persoalan ini diselesaikan guna memberikan daftar nominatif. Tim ini terus bekerja dengan prinsip jujur dan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. profesional. Menurut Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Sabrina ada empat kategori yang berhasil Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan dirumuskan berdasarkan inventarisasi tim di lapangan, yang Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra nantinya masuk kedalam daftar nominatif. “Pertama, tanah mengatakan bahwa berdasarkan data dari Kantor Staf yang dikuasai oleh pensiunan PTPN II, kedua, tanah garapan Presiden, Provinsi Sumatra Utara merupakan provinsi nomor masyarakat, ketiga, tanah yang dituntut oleh masyarakat satu dalam kasus pertanahan. Menurutnya sengketa ini sudah dan yang keempat tanah milik lembaga lain,” ujar Sekda seperti kanker, yang memang harus dipotong, istilahnya. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. “Sudah 20 tahun sengketa tanah ini belum selesai. Ini harus kita selesaikan dan perlu transparansi untuk menyelesaikan Kakanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi sengketa tanah. Setiap kepentingan memang perlu kita mengungkapkan bahwa tim inventarisir dan identifikasi ini dengar, akan tetapi kepentingan rakyat harus kita utamakan,” merupakan komitmen bersama antara Gubernur Provinsi ujar Wamen ATR/Waka BPN saat mengikuti Evaluasi Sumatra Utara, Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, serta Penanganan dan Penyelesaian Masalah Tanah Eks HGU PTPN Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat II di Hotel JW Marriot, Medan (25/08/2020). Provinsi Sumatra Utara. “Kami juga sudah membahas bersama terkait skema penyelesaian kasus sengketa pertanahan Surya Tjandra meminta setiap pihak memang harus jujur jika tersebut,” ujar Dadang Suhendi. (25 Agust). mau sengketa pertanahan dapat diselesaikan dan tidak perlu membela diri lagi. Baginya penyelesaian sengketa pertanahan di Sumatra Utara akan menjadi legacy. “Kita harapkan akan selesai dalam 2 tahun. Kita juga harus mencari keputusan yang win-win serta menjalin komunikasi dengan setiap masyarakat. Presiden katakan, jika masalah ini selesai, separuh masalah pertanahan di Indonesia bisa kita selesaikan,” ujar Surya Tjandra. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto mengungkapkan bahwa penyelesaian ketiga kasus sengketa tanah itu sudah mulai mengerucut penyelesaiannya dan mendapat apresiasi dari Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan 506 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WAMEN ATR/WAKA BPN AJAK BUPATI DELI SERDANG SELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Provinsi Sumatra Utara merupakan provinsi yang Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto sedang berkembang saat ini, khususnya Kabupaten mengatakan bahwa sengketa tanah merupakan suatu Faktor Deli Serdang. Selain memiliki wilayah yang luas, lokasi Korelatif Kriminologen (FKK), yang memang akan membuat Deli Serdang juga dianggap cocok untuk melakukan gangguan keamanan di masyarakat. Tidak sedikit juga, kasus investasi. Namun, semua itu terkendala oleh sengketa tanah. sengketa tanah disebabkan oleh mafia tanah. “Adanya mafia Sengketa tanah di Kabupaten Deli Serdang sangat krusial tanah ini akhirnya kami membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, untuk diselesaikan dan mendapat atensi dari Pemerintah. berdasarkan tindak lanjut Memorandum of Understanding Terkait adanya sengketa tersebut, Wakil Menteri Agraria (MoU) antara Kepolisian RI (Polri) dengan Kementerian ATR/ dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN,” ujar Hary Sudwijanto. (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengatakan bahwa Bupati Deli Serdang menandaskan bahwa selain penyelesaian sengketa tanah memang harus dihadapi dan bukan dihindari. sengketa tanah, pemerintahnya juga saat ini sangat berharap Menurutnya penyelesaian sengketa tanah memang perlu agar Kementerian ATR/BPN dapat melaksanakan redistribusi suatu terobosan. “Untuk itu perlu kita pikirkan bersama tanah kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, melalui suatu eksperimen dalam penyelesaian sengketa tanah skema Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA. “Adanya itu. Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah kepemilikan tanah yang merata juga akan mendukung serta stakeholder lain perlu memikirkan hal ini, mana pembangunan daerah kami Pak,” ujar M.S. Hamidjojo. memang peraturan yang perlu kita revisi guna mendukung Pertemuan dengan Bupati Deli Serdang ini juga diikuti penyelesaian sengketa pertanahan,” kata Wamen ATR/Waka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, BPN saat bertemu dengan Bupati Deli Serdang, M.S. Hamidjojo Dadang Suhendi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli di Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (25/08/2020). Serdang; Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan serta jajaran Wamen ATR/Waka BPN juga mengatakan bahwa sengketa Pemeritahan Daerah Kabupaten Deli Serdang. (RH/LS/TA, 25 tanah muncul karena ada suatu kebutuhan masyarakat Agust). atas tanah. Ia mengakui bahwa gerakan masyarakat yang menuntut hak atas tanah yang mereka kuasai juga sangat rawan disusupi oleh banyak kepentingan. Untuk itu memang perlu sistem identifikasi mana masyarakat yang murni memperjuangkan hak atas tanah mereka, mana yang tidak. “Tapi setidaknya kita sebagai pemerintah perlu hadir, masyarakat kita sudah cry for help karena sengketa tanah ini sudah sangat menyusahkan mereka,” ujar Surya Tjandra. Wamen ATR/Waka BPN juga menargetkan bahwa empat tahun ke depan adalah waktu yang tersisa untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di Kabupaten Deli Serdang. “Setidaknya kita sudah punya fondasi, yang harapannya dapat diteruskan oleh pemerintah berikutnya,” kata Surya Tjandra. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN bidang Penanganan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 507

UPAYAKAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN KOORDINASI DENGAN PTPN II PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara, memang tidak punya hak atas tanah mereka, namun ini perlu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah mereka,” ujar Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen Wamen ATR/Waka BPN. ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkesempatan Adanya permasalahan sengketa dan konflik tanah memang mengunjungi Kantor PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) tidak cukup dengan melaksanakan penyelesaian sesuai di Kabupaten Deli Serdang, Rabu (26/08). Wamen ATR/Waka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPN didampingi oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Pemerintah butuh diskresi. “Diskresi itu merupakan bentuk Bidang Penangangan Konflik dan Sengketa Tanah dan Ruang, kehadiran dan keinginan pemerintah untuk menyelesaikan Hary Sudwijanto serta Kakanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, sengketa pertanahan,” kata Wamen ATR/Waka BPN. Dadang Suhendi. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Hary Sudwijanto Dalam kesempatan tersebut, Surya Tjandra mengutarakan mengatakan sengketa pertanahan di tiga lokasi yakni bahwa Kementerian ATR/BPN memang sangat perlu eks HGU PTPN II, Sei Mencirim serta Simalingkar sudah membangun silaturahmi dengan PTPN II. Hal ini dikarenakan mengerucut serta ada skema penyelesaian sengketa tanah komitmen kuat Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan tersebut. Hal ini mendapat apresiasi dari Menteri ATR/Kepala sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatra Utara, BPN. “Jika sengketa pertanahan dibiarkan akan menimbulkan yang banyak melibatkan tanah-tanah PTPN II. “Silaturahmi gangguan keamanan. Sebagai pemerintah kita tidak bisa memang harus kita lakukan karena kita perlu mengenal lagi abai atas sengketa pertanahan. Mesuji, walaupun bukan tugas-tugas dan kegiatan pengelolaan tanah yang dilakukan memang kewenangan kita, tapi sudah ada korban dari pihak oleh PTPN II selama ini. Perlu diketahui, sebagai pemerintah, masyarakat. Ini tidak bisa terulang lagi,” kata Staf Khusus Kementerian ATR/BPN punya dua tugas utama,” kata Wamen Menteri ATR/Kepala BPN. (26 Agust). ATR/Waka BPN. Dua tugas utama yang dimaksud adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat serta menyelesaian permasalahan publik, dalam hal ini adalah sengketa dan konflik pertanahan. “Sebagai pelayan publik, Kementerian ATR/BPN memberikan kepastian hukum hak atas tanah, yakni sertipikat tanah. Ini sudah secara gencar kami lakukan. Lalu, berikutnya adalah bagaimana dengan mereka yang tidak bisa memiliki sertipikat tanah, kami perlu hadir yakni dengan meyelesaikan masalah yang menyebabkan mereka tidak bisa mendapat sertipikat tanah,” kata Wamen ATR/Waka BPN. Kendala masyarakat sulit mendapat sertipikat tanah, salah satunya adalah objek tanah yang mereka kuasai tidak clean and clear, sehingga muncul sengketa tanah. “Untuk itu pemerintah harus membantu menyelesaikan masalah sengketa dan konflik tanah. Masyarakat yang berdemo itu 508 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HADIRI RAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI, WAMEN ATR/WAKA BPN INGATKAN PENTINGNYA SELESAIKAN SENGKETA TANAH guna membangun daerah mereka. Selain itu, PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, kami juga berdiskusi dengan KPK, yang saya KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN nilai bekerja secara tulus guna membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)RapatKoordinasi penyelesaian masalah tanah di Sumatra Utara, menyelenggarakan terutama menyelamatkan aset milik PLN. Dari Pemberantasan Korupsi di Provinsi Sumatra jajaran BPN sendiri banyak cerita bagaimana Utara, yang diselenggarakan di Kantor mereka berjuang menyelesaikan sengketa Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kamis (27/08/2020). tanah di Sumatra Utara, yang tidak luput dari ancaman senjata api maupun senjata tajam. Acara ini dihadiri oleh Ketua KPK, Firli Bashuri; Wakil Menteri Kita sedang perang dengan hal ini, sehingga Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan perlu kita tangani dan selesaikan,”ujar Wamen Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra; Gubernur ATR/Waka BPN. Provinsi Sumatra Utara, Edy Rahmayadi; Direktur Utama Lebih lanjut, penyelesaian sengketa (Dirut) Perusahaan Listrik Negara (PLN), Darmawan Prasodjo; pertanahan juga menjadi perhatian Presiden Kakanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi, Joko Widodo, terutama di Provinsi Sumatra serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Utara. “Terjadinya sengketa di Sumatra Utara tingkat Provinsi Sumatra Utara. karena adanya keterbatasan akses masyarakat untuk memiliki tanah. Sebagai catatan, pada Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN, Surya tahun 2013, indeks gini ratio kita 0,59 persen. Tjandra mengatakan bahwa Provinsi Sumatra Utara saat ini Ketimpangan ini akan bisa kita selesaikan dengan Reforma merupakan hotspot kasus konflik dan sengketa pertanahan Agraria. Program ini mengatur kembali kepemilikan dan di Indonesia. Kondisi ini membuat semua pemangku pengelolaan tanah serta menghilangkan ketimpangan kepentingan di provinsi tersebut kesulitan membangun yang terjadi selama ini. Ini termuat dalam RPJMN kita,” kata daerah mereka, salah satunya mewujudkan Rencana Tata Surya Tjandra. Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo. “Konsep penataan ruang tersebut sudah diperkuat Penyelesaian sengketa tanah memang butuh kerja sama dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2011. Sudah sembilan setiap pemangku kepentingan. Tidak bisa diselesaikan tahun lalu dan hingga sekarang masih tertunda. Selain oleh seorang pemimpin daerah atau suatu instansi. itu, Sumatra Utara ada juga Kawasan Strategis Nasional Bagi Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Forkopimda dan (KSN) di Danau Toba. Adanya konflik dan sengketa jajaran BPN Provinsi Sumatra Utara sudah bahu membahu pertanahan menghambat kegiatan pembangunan kawasan menyelesaikan kasus sengketa tanah. “Namun, kami butuh metropolitan tersebut,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. kehadiran, pendampingan serta supervisi KPK, sehingga ada suatu penyelesaian yang komprehensif. Sengketa Wamen ATR/Waka BPN juga mengungkapkan bahwa pertanahan di Sumatra Utara mulai marak sejak tahun 1998, selama melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra ini sudah tumpang tindih kasus dan carut marut. Ini perlu Utara, ia sudah bertukar pikiran dengan Gubernur Provinsi segera kita selesaikan agar kita dapat mewujudkan Perpres Sumatra Utara serta Bupati Kabupaten Deli Serdang. Nomor 62 Tahun 2011,” kata Edy Rahmayadi. (27 Agust). “Mereka ingin sekali menyelesaikan sengketa tanah di sini KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 509

MENTERI ATR/KEPALA BPN: JIKA KITA SERIUS, SENGKETA TANAH BISA SELESAI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, Selama lima belas tahun, PT Indonesia KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Power bersengketa batas dengan PT Belaputera Intiland, PT Bela Parahiyangan Investindo serta PT tidak lepas dari terobosan Menteri ATR/Kepala BPN, Dutaraya Investindo. Namun, per tanggal 3 yang menyarankan agar dilakukan penataan batas. “Saya September 2020, pihak yang bersengketa sampaikan apresiasi kepada Pak Menteri ATR/Kepala BPN tersebut memutuskan melakukan perdamaian beserta jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah banyak didasari dengan kepedulian pada lingkungan membantu mewujudkan perdamaian antara kami dengan dan keinginan untuk mengelola Waduk PT Indonesia Power,” kata Albertus Pratomo. Saguling menjadi lebih baik. Perdamaian Senada dengan Direktur PT Belaputera Intiland, Direktur PT ini diapresiasi oleh Menteri Agraria dan Tata Indonesia Power, M. Ahsin berkomitmen untuk melibatkan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional para pemangku kepentingan, termasuk PT Belaputera (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil. Intiland untuk bersama-sama mengelola Waduk Saguling. “Ini merupakan bukti apabila kita serius, “Kita perlu menjaga dan merawat Waduk Saguling bersama- masalah bisa selesai. Terima kasih kepada sama,” ujar M. Ahsin. semua pihak yang sudah terlibat dan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian dilaksanakan mewujudkan perdamaian pada hari ini,” kata di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, yang Menteri ATR/Kepala BPN usai menyaksikan dihadiri pula oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan penandatanganan perjanjian perdamaian dan Ruang, R. Adi Darmawan; Staf Khusus Menteri ATR/ antara PT Indonesia Power dengan PT Belaputera Intiland, PT Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik, Dutaraya Investindo dan PT Bela Parahiyangan Investindo, Hary Sudwijanto; Direktur Pemetaan Dasar, serta beberapa melalui video conference. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Perdamaian yang sudah terjalin diharapkan dapat menjadi Barat. (RH/RE/TA, 03 Sept). dasar untuk mengelola Waduk Saguling. Menteri ATR/ Kepala BPN mengingatkan bahwa pemerintah saat ini sedang menggagas program “Citarum Harum”. “Program Citarum Harum terus dipantau oleh Presiden. Saya minta agar Waduk Saguling ini tidak menjadi comberan raksasa. Lakukan waste treatment dan waste management,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Model penyelesaian sengketa dapat melalui pengadilan tetapi juga dapat di luar pengadilan. “Sengketa seperti ini akan membutuhkan proses panjang jika dibawa ke pengadilan. Namun, dengan adanya itikad baik dari para pihak, maka akhirnya tercipta perdamaian,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto. Direktur PT Belaputera Intiland, Albertus Pratomo mengatakan bahwa penyelesaian sengketa batas ini 510 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TINGKATKAN KOORDINASI DAN SINERGI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI SULSEL adanya pertemuan ini dapat menjadi acuan dalam PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, rangka percepatan penyelesaian masalah pertanahan KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN transmigrasi, sehingga dapat memberikan kesejahteraan Dalam pelaksanaan transmigrasi, pemerintah pada masyarakat transmigran dan juga masyarakat sekitar,” sebagai penyelenggara program transmigrasi ungkapnya. bertanggung jawab dalam menyediakan tanah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang untuk masyarakat transmigran. Tak terkecuali diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Muhammad Firda, mengungkapkan bahwa pembangunan Nasional (ATR/BPN) yang bertanggung jawab untuk dapat transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan telah dimulai sejak menyelesaikan permasalahan pertanahan transmigrasi, tahun 1969 dan telah ditempatkan masyarakat transmigran dan tidak akan berjalan sukses tanpa adanya koordinasi sebanyak 24.695 Kartu Keluarga (KK) pada 96 satuan serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan dalam permukiman transmigran. “Program transmigrasi Provinsi penyelenggaraannya. Sulawesi Selatan telah memberikan kontribusi yang Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan sangat nyata dalam membangun daerah salah satunya Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah pembangunan bendungan hilir di Kabupaten (ATR/BPN), Surya Tjandra dalam kegiatan Rapat Fasilitasi Goa yang terbesar di Indonesia Bagian Timur pada tahun Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, di 1995. Dinamika pembangunan program transmigrasi tidak Novotel, Makassar, Kamis (15/10/2020). terlepas dari banyaknya permasalahan yang terjadi. Untuk “Untuk program transmigrasi dari sisi Kementerian ATR/ itu melalui forum ini diharapkan dapat terjalin koordinasi BPN tugasnya adalah sertipikasi terhadap tanah, yang yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan akan jelas kepemilikannya secara yuridis serta lintas kementerian,” ujarnya. maupun praktis. Penyelesaian permasalahan pertanahan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan transmigrasi biasanya dibebankan pada Kementerian dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang juga sebagai ATR/BPN atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Ketua Lintas Sektor Kementerian ATR/BPN, Agus Wahyudi, Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan ini kurang. Maka mengatakan jika permasalahan pertanahan transmigrasi kita butuh dukungan dari semua sektor khususnya kepala ini sangat rumit sehingga dibutuhkan adanya sinergi yang daerah di Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Surya Tjandra. kuat. “Banyak permasalahan yang terjadi selama ini yaitu Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Kementerian ATR/BPN kurang optimalnya koordinasi, maka ini tugas kita sehingga mencoba mengonsolidasikan semuanya, yang kemudian harus diselesaikan bersama. Yang terpenting adalah data terbentuk tim lintas sektor (Lintor). “Kita akan cari hal-hal yang akurat dan sama kemudian koordinasi sinergi yang yang memang dapat menerobos atau gagasan-gagasan harus dibenahi,” tuturnya. yang penting. Ini bukan pekerjaan baru, sudah dilaksanakan Acara rapat lintas sektor yang dilaksanakan untuk dapat 3 (tiga) bulan yang lalu dan makin ke sini semakin konkret menyelesaikan permasalahan pertanahan transmigrasi apa yang kita kerjakan,” tuturnya. ini diikuti juga oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Wakil Menteri Desa dan PDTT, Budi Arie Setiadi, Sulawesi Selatan, beberapa Kepala Kantor Pertanahan mengapresiasi langkah koordinasi yang telah dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Kementerian Desa, antar kementerian/lembaga (K/L) untuk dapat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), menyelesaikan masalah pertanahan. “Diharapkan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). (TA/AF, 15 Okt). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 511

CEGAH MASALAH PERTANAHAN MELALUI PERAN PIMPINAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, Selain mendaftarkan seluruh tanah di KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus menyelesaikan serta ini perlu ditopang dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan mencegah terjadinya masalah pertanahan. emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan sosial. Tingginya nilai tanah dan banyak pihak ”Dalam penanganan eksternal, kita dapat melakukan tiga yang berkepentingan terhadap tanah hal yaitu preemtif, preventif, serta penegakan hukum mengakibatkan permasalahan pertanahan (gakkum). Preemtif adalah melibatkan masyarakat untuk tidak terelakkan. Banyak kejadian tercatat mendeteksi dan mengindetifikasi masalah pertanahan serta maupun tidak tercatat, sehingga sulit bagi menemukan solusinya, lalu preventif adalah membentuk generasi saat ini mencoba melakukan saluran komunikasi antara Kementerian ATR/BPN dengan rekonstruksi terhadap masalah pertanahan masyarakat guna mendiskusikan masalah pertanahan yang yang sudah lama terjadi. perlu dipecahkan bersama. Sedangkan gakkum adalah “Kadang bukti yang ada terkait masalah menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk pertanahan itu, sengaja dihilangkan oleh menyelesaikan kasus sengketa pertanahan,” kata Tenaga oknum tidak bertanggung jawab sehingga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. kita sulit untuk mengetahui bagaimana Lebih lanjut, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN masalah pertanahan itu terjadi. Oleh karena mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN menjelaskan itu, kita harus berhati-hati mengurai suatu bahwa peran pimpinan dalam mencegah masalah masalah pertanahan,” kata Tenaga Ahli Menteri Agraria dan pertanahan dengan memosisikan diri seorang pimpinan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai suri tauladan, pimpinan sebagai agen perubahan Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan serta pemimpin sebagai pembimbing yang harus dapat Ruang, Hary Sudwijanto dalam kegiatan webinar Hubungan melakukan koreksi sekaligus memberikan solusi dan juga Masyarakat, Selasa (20/10/2020). mengambil keputusan. “Sebagai seorang panutan atau suri Dalam mencegah terjadinya masalah pertanahan, tauladan, seorang pemimpin harus menginspirasi bawahan peran pimpinan dirasa sangat penting. Hary Sudwijanto di mana perilaku baiknya akan dijadikan panutan dan diikuti. mengutarakan bahwa peran pimpinan tersebut merupakan Pemimpin juga harus berperilaku positif, dapat membangun aspek dinamis dalam suatu organisasi. “Ketika seseorang kepercayaan, berintegritas, mengarahkan bawahan serta mendapat amanat untuk menduduki suatu jabatan, ia memberikan dukungan,” kata Hary Sudwijanto. memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan Hary Sudwijanto menambahkan delapan kualitas pemimpin suatu organisasi karena ia memiliki kekuasaan penuh untuk yang baik. “Pertama, pemimpin harus beriorientasi pada memajukan organisasi. Tetapi kembali ke diri pimpinan itu, visi; kedua, inovatif serta mengikuti perkembangan zaman; apakah berani mengambil suatu keputusan, apakah ia ragu- ketiga, berorientasi pada proses manajemen; keempat, ragu atau ia yakin dengan keputusannya,” kata Tenaga Ahli dapat membangun kemampuan; kelima, menerapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan merrit system; keenam mampu memotivasi bawahannya, Nasional (ATR/BPN) Bidang Penanganan Sengketa dan ketujuh, dapat berkomunikasi dengan setiap bawahan Konflik Pertanahan dan Ruang. serta sesamanya, kedelapan adalah membangun kultur Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menyusun organisasi,” ungkap Hary Sudwijanto. (RH/T, 20 Okt). tipologi sebaran kasus sengketa dan perkara pada tahun 2015-2019. Menurut data Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan jumlah sengketa/konflik tanah yang sudah selesai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah 3.179 kasus dan jumlah kasus perkara pertanahan yang sudah diputuskan selesai oleh pengadilan adalah 3.015 kasus. “Dari tipologi tersebut, kasus yang sering muncul adalah Pendaftaran Peralihan Tanah, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Penetapan Batas/Letak Bidang, serta Penguasaan/Pemilikan Tanah Belum Terdaftar,” ungkap Hary Sudwijanto. Penanganan masalah pertanahan dapat dilakukan secara internal serta eksternal. Penanganan internal dapat dilakukan dengan melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian ATR/ BPN, yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya. Nilai-nilai 512 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN GUNAKAN SKEMA KPBU UNTUK MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Untuk dapat memenuhi visi besar sebagai instansi penyediaan infrastruktur publik yang melibatkan peran pengelola pertanahan dan tata ruang yang pihak swasta. KPBU pertama kali diatur dalam Peraturan terpercaya dan berstandar dunia di tahun 2025, Presiden 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Swasta (KPS). Peraturan tersebut diperbarui dengan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memerlukan transformasi disahkannya Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU digital. Salah satunya dengan mewujudkan kantor layanan (Perpres 38/2015). modern, melalui layanan tata ruang dan pertanahan secara Lalu, apa yang menyebabkan Kementerian ATR/BPN elektronik yang juga sebagai tuntutan era digital saat ini. memerlukan skema KPBU? Hal tersebut dikarenakan Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Menteri ATR/ keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Della R. Abdullah, di Kementerian ATR/BPN untuk pembangunan, dalam diskusi yang bertemakan Land PPP and The Role pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi, Off The Private Sector During The Recovery pada acara FIG yang dengan menggunakan Skema KPBU memungkinkan Commission 7 - Cadastre and Land Management melalui untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak video conference, Rabu (21/10/2020). swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, “Sebagai langkah awal Kementerian ATR/BPN dalam sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu bertransformasi ke era digital, sudah dilakukan beberapa hal, yang lebih lama. antara lain validasi akun pertanahan, pemberlakuan tanda Dengan begitu, upaya mewujudkan Kantor Pertanahan tangan elektronik, mengimplementasikan Hak Tanggungan modern, dengan memberikan produk dan layanan (HT) Elektronik secara nasional, pemberlakuan pengecekan pertanahan dan tata ruang secara elektronik, diharapkan elektronik, pemberlakuan buku tanah elektronik, dan mampu membuat Kementerian ATR/BPN menduduki mendigitalisasi warkah. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu Rangking 40 Ease of Doing Business (EoDB) dan menjadi inovasi untuk dapat menunjang pembangunan pada era institusi berstandar dunia dengan Fully Digital Data dan transformasi digital tersebut sehingga dapat terwujud visi Layanan pada tahun 2025. (TA/RK. 21 Ok). dari Kementerian ATR/BPN,” ujarnya. Lebih lanjut dijelaskan, Kementerian ATR/BPN mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) sebagai alternatif pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur untuk dapat menuju transformasi digital. “Diharuskan untuk melakukan validasi data pertanahan, mendigitalisasikan seluruh dokumen pertanahan dan melengkapi data bidang tanah terdaftar dan terpetakan. Dengan begitu nantinya dapat menjadi institusi berstandar dunia,” tuturnya. Untuk diketahui, Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah skema KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 513

DIPERLUKAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DALAM MENGURANGI KASUS PERTANAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Dalam membantu mengurangi akar masalah meningkatkan kualitas dari melakukan kajian sengketa dan menekan angka kasus sengketa, konflik dan konflik yang sudah ada, kemudian ditemukan akar dan perkara pertanahan, diperlukan strategi masalahnya untuk memberi masukan kepada direktorat dalam pencegahan dan penanganan kasus jenderal teknis terkait. “Kita tentu harus memperbaiki pertanahan. Di samping itu, dibutuhkan keseriusan kualitas produk yang kita keluarkan,” kata Dirjen dengan memberikan perhatian khusus dalam Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan “Kalau kualitas produk kita bisa dipertanggungjawabkan, yang terjadi di Indonesia. saya yakin sengketa yang lahir akibat cacat produk yang “Penanganan sengketa sudah menjadi perhatian khusus telah dikeluarkan juga akan berkurang,” tambahnya. di Kementerian ATR/BPN,” ujar R.B. Agus Widjayanto, Dalam meminimalisir terjadinya sengketa dan konflik Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pertanahan yang ada di Indonesia, juga bisa dilakukan dalam Talkshow Virtual Expo Hari Agraria dan Tata dengan pendaftaran tanah yang saat ini terus Ruang Nasional (Hantaru) 2020 dengan tema Strategi digencarkan Kementerian ATR/BPN melalui program Pencegahan dan Penanganan Kasus Pertanahan pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Selasa (03/11/2020). Reforma Agraria sesuai dengan instruksi Presiden Joko Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Widodo. mengungkapkan dalam melakukan pencegahan “Kalau seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar, terjadinya sengketa dan konflik, dibutuhkan kesadaran tentunya akan mengurangi sengketa pertanahan. Atau pihak pemerintah maupun masyarakat dalam hal ini harapan saya ke depan, dengan terdaftarnya semua pemilik tanah.“Pemerintah, masyarakat, dan para pemilik bidang tanah, harusnya sudah tidak ada lagi sengketa. tanah sama-sama memiliki kewajiban memanfaatkan Maka dari itu Presiden mendorong supaya segera dan memelihara tanahnya untuk kemakmuran, bukan mendaftarkan seluruh bidang tanah,” jelas R.B. Agus ditelantarkan,” ungkap R.B. Agus Widjayanto. Widjayanto. (LS/RE, 03 Nov). Selain itu, pencegahan juga bisa dilakukan dengan 514 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN: DORONG KEPASTIAN HUKUM, SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DISELESAIKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, berjuang memberantas praktik mafia tanah di daerah. pemerintah terus memberikan kemudahan Kita perlu memberantas mafia tanah untuk menciptakan dalam berusaha, yang nantinya akan mendorong kepastian hukum serta jangan sampai salah satu dari kita penciptaan lapangan kerja. Untuk itu menjadi bagian dari mereka,” kata Sofyan A. Djalil. Kementerian ATR/BPN fokus untuk mendaftarkan seluruh Pada tahun 2017 yang lalu, Kementerian ATR/BPN telah bidang tanah di Indonesia dan menyelesaikan sengketa dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) konflik pertanahan yang ada. dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam “Sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi sangat rangka pemberantasan mafia tanah. Direktur Jenderal mengganggu, kendati sudah banyak yang diselesaikan,” (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat membuka R.B. Agus Widjayanto mengatakan bahwa pemberantasan Rapat Kerja Teknis Penanganan Sengketa dan Konflik selalu mendapat perhatian dari pimpinan, untuk itu perlu Pertanahan, melalui video conference, Selasa (03/11/2020). tindakan pencegahan yang efektif dan efisien. “Belakangan Sengketa dan konflik pertanahan memang tidak lepas dari ini praktik mafia tanah terus berkembang, sehingga kita sorotan publik. Jika terjadi hal tersebut, publik langsung perlu mengetahui modus-modusnya dan melalui rapat kali memviralkan melalui media sosial bahkan tak jarang ini kita bisa mencari jalan penyelesaiannya melalui diskusi juga menjadi bahan berita media online ataupun media antara jajaran Kementerian ATR/BPN dengan Tim Satgas cetak. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan banyak mafia tanah di daerah,” kata R.B. Agus Widjayanto. masyarakat yang tidak menyadari bahwa sudah banyak “Dalam memberantas mafia tanah, Kementerian ATR/BPN kasus sengketa maupun konflik pertanahan yang berhasil tidak bisa berdiri sendiri, sehingga perlu peran maksimal diselesaikan. “Namun, karena ada suatu kasus yang belum juga dari kepolisian maupun kejaksaan. Untuk itu, kami selesai, maka itu mempengaruhi penilaian masyarakat mengucapkan terima kasih atas kerja sama serta komunikasi terhadap kerja keras kita,” ungkap Sofyan A. Djalil. yang sudah terjalin selama ini,” lanjut Dirjen Penanganan Keberadaan mafia tanah menjadi salah satu penyebab Sengketa dan Konflik Pertanahan. (RH/JR, 03 Nov). adanya sengketa dan konflik pertanahan. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, mafia tanah bisa leluasa melakukan praktiknya karena punya banyak resource. “Mereka bisa sewa buzzer untuk memelintir fakta-fakta yang terjadi serta menggunakan media untuk memviralkannya. Namun, yang jelas kita tidak boleh kalah dari mereka,” katanya. Menteri ATR/Kepala BPN mengapresiasi kerja keras Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Tanah. “Saya berterima kasih atas kerja keras Tim Satgas, yang terus KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 515

KEMENTERIAN ATR/BPN TERUS LAKUKAN PENANGANAN KASUS SENGKETA DAN KONFLIK SECARA TERUKUR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, Penyelesaian kasus sengketa dan konflik KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN pertanahan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Dalam memantau dan mengelola penanganan kasus Widodo mengadakan Rapat Terbatas (Ratas) pertanahan di daerah, Direktorat Jenderal (Ditjen) bersama beberapa menteri guna membahas Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sudah penyelesaian sengketa dan konflik tanah memiliki aplikasi, yakni“Aplikasi Justisia”. Dirjen Penanganan yang sedang terjadi. Presiden juga sudah Sengketa dan Konflik Pertanahan meminta agar setiap menginstruksikan percepatan pendaftaran jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat memanfaatkan tanah di seluruh Indonesia, yang tujuannya aplikasi ini. “Dalam aplikasi ini, Saudara dapat menjelaskan adalah mencegah terjadinya sengketa dan kronologi sengketa dan konflik pertanahan yang ada di konflik tanah di masa mendatang. wilayah kerja masing-masing. Sampaikan informasi secara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan jelas dan buat resume kasus yang terjadi. Ke depan, kita Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan tidak hanya melihat data kuantitatif, melainkan data institusi pemerintah, yang salah satu tugasnya kualitatif juga,” kata R.B. Agus Widjayanto. adalah menangani sengketa dan konflik Dalam menangani kasus pertanahan, Kementerian ATR/BPN pertanahan. Dalam penanganan sengketa dan juga sudah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Negara konflik pertanahan, Direktur Jenderal (Dirjen) Republik Indonesia (Polri). Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto mengatakan bahwa Kementerian Hary Sudwijanto mengatakan dalam Tim Satgas Mafia ATR/BPN giat menangani sengketa dan konflik pertanahan Tanah, jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah harus terus yang terjadi. “Kita lakukan penyelesaian sengketa dan giat berkoordinasi dengan Polda setempat. “Sebelum konflik pertanahan secara terukur,” ujar Dirjen Penanganan bertindak, kita harus intensif berkomunikasi dengan Polda. Sengketa dan Konflik Pertanahan saat menutup Rapat Kerja Lakukan pendalaman mengenai target operasi kita dengan Teknis Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah, melalui, Polda serta harus serius dalam menyelesaikan kasus mafia Kamis (05/11/2020). tanah,” pesan Hary Sudwijanto. R.B. Agus Widjayanto menambahkan bahwa penanganan Hary Sudwijanto menambahkan bahwa jajaran Kementerian kasus sengketa dan konflik pertanahan tidak bisa asal- ATR/BPN yang masuk dalam Satgas Mafia Tanah juga harus asalan. “Sebenarnya bisa mudah, kita alokasikan anggaran, memiliki karakter dalam memburu tindak kejahatan, kendati lalu tentukan sendiri mana yang perlu ditangani, tetapi tidak Kementerian ATR/BPN bukan institusi penegak hukum. “Kita bisa begitu. Kita perlu tentukan kasus sengketa dan konflik harus punya naluri seperti seorang penegak hukum dan pertanahan yang memang diprioritaskan untuk ditangani memiliki nilai lebih dalam penyelesaian kasus pertanahan. berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai lembaga Bidang sengketa merupakan benteng terakhir kemampuan pemerintah,” ujar Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik kita, sehingga dalam melaporkan kasus pertanahan harus Pertanahan. apa adanya dan jangan ditutup-tutupi,” pungkas Tenaga Dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan, Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/JR, 05 Nov). Kementerian ATR/BPN juga giat melakukan koordinasi dengan Komisi II DPR RI, Kantor Staf Presiden (KSP) serta Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Hasil koordinasi tersebut adalah keputusan dan instruksi mengenai kasus pertanahan yang memang diprioritaskan. R.B. Agus Widjayanto mengungkapkan bahwa kendati demikian, Kementerian ATR/BPN juga tetap menangani kasus pertanahan yang terjadi, di luar rekomendasi lembaga pemerintahan tersebut. “Dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN akan menebitkan peraturan menteri terbaru guna mengganti peraturan yang lama mengenai penanganan kasus pertanahan. Dengan adanya permen ini, kita harus memiliki semangat yang baru. Setelah permen ini keluar, kita juga langsung menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya agar dapat segera diimplementasikan,” kata Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. 516 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERSAMA BERANTAS MAFIA TANAH DENGAN REFORMA AGRARIA reforma agraria, memang lawan utamanya adalah PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, mafia tanah. Untuk itu, diperlukan komitmen KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN bersama dalam mengurai persoalan mafia tanah. Menciptakan sumber kemakmuran dan “Jadi mengurai persoalan mafia tanah dalam kesejahteraan masyarakat yang berbasis konteks reforma agraria tentu ada komitmen agraria melalui pengaturan penguasaan, bersama, bukan hanya penegak hukum karena pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan mafia tanah ini begitu kuat keberadaannya. Saya tanah merupakan tujuan besar reforma agraria. Di samping punya usul kalau program mafia tanah ini ke itu, reforma agraria diharapkan dapat memberantas mafia depan dapat bekerja sama juga dengan KPK,”tutur tanah dengan beberapa cara. Seperti yang diungkapkan Johan Budi SP. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, bahwa Pegiat media sosial Rudi Valinka alias @kurawa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan juga turut angkat bicara dalam pembahasan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya dalam mengurangi pemberantasan mafia tanah. Menurutnya, sebagai sengketa dan konflik agraria serta memberantas mafia seorang yang memiliki latar belakang investigator tanah. “Masalah yang ditimbulkan terutama karena ulah mafia dan telah mempelajari dan mendalami masalah pertanahan tanah, menjadi perhatian khusus bagi pimpinan serta selama 15 tahun mengatakan, masalah pertanahan apalagi seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN untuk terus yang diakibatkan oleh mafia tanah memang sangat kami benahi,” ujar Surya Tjandra pada webinar yang menyeramkan. “Maka dari itu masalah ini mendapat diselenggarakan Cokro TV dengan tema “Bisakah Reforma perhatian khusus dari Presiden, saya yakin dengan reforma Agraria Memberantas Mafia Tanah”, Jumat (06/11/2020). agraria ini, ada misi Pak Jokowi untuk memberantas mafia Surya Tjandra mengatakan upaya yang dilakukan tanah serta membantu rakyat mendapatkan tanah,” kata Kementerian ATR/BPN ialah dengan melakukan Rudi Valinka. pembenahan pada aspek internal maupun eksternal yakni Narasumber lain, Ronald Simanjuntak menuturkan bahwa dengan memberlakukan sistem pelayanan elektronik, setidaknya ada dua modus yang banyak dipakai oleh tertib administrasi dengan melakukan digitalisasi, hingga mafia tanah, yaitu pemalsuan dan membuat keterangan mengeluarkan kebijakan satu peta. “Hal tersebut kurang palsu tentang alas hak seperti girik dan sebagainya serta lebih beberapa concern yang kami benahi dari dalam. pemalsuan berkas pendukung lainnya seperti KTP bahkan Memang butuh komitmen kuat, terlebih pemberantasan notaris. “Memang perlu melibatkan atau membentuk tim mafia tanah juga menjadi concern Presiden dalam menata terpadu, dimana terlibat semua bidang, mulai dari KPK, administrasi pertanahan di Indonesia,” ucap Wamen ATR/ Kepolisian, ATR/BPN, kehutanan dan semua pemangku Waka BPN. kepentingan. Ini untuk mengambil tindakan tegas untuk Lebih lanjut, SuryaTjandra mengungkapkan pemberantasan mengatasi masalah ke depan,” kata Ronald Simanjuntak. mafia tanah juga bisa dilakukan dengan mendaftarkan Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Harta Benda seluruh bidang tanah di Indonesia melalui program Polda Metro Jaya, AKBP Dwiasi Wiyaputera memberikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan pandangan singkat dalam menangani kasus terkait masalah mendaftarkan, memetakan hingga bersertipikat. “Sejak pertanahan yang masuk ke dalam perbuatan pidana di tahun 2017 memang ada program PTSL yang mendaftarkan kepolisian. “Dalam perbuatan pidana ada beberapa yang seluruh bidang tanah secepat dan seakurat mungkin,” kami klasifikasi, seperti tumpang tindih kepemilikan, imbuhnya. pemalsuan surat, penggelapan hak atas tanah, pengrusakan Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP. yang juga hadir batas atau pagar,” ungkap AKBP Dwiasi Wiyaputera. (LS/TA, sebagai narasumber mengatakan kalau melihat tujuan dari 06 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 517

BERANTAS MAFIA TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN CARIKAN SOLUSI KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENANGANAN KASUS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Dalam rangka mencari solusi kendala dan bersama harus bisa hilangkan stigma negatif BPN di hambatan yang dihadapi dalam penanganan masyarakat, saya meminta tim satgas anti mafia tanah kasus yang menjadi target Tim Pencegahan dan dan semua jajaran di BPN punya jiwa yang sama dengan Pemberantasan Mafia Tanah pada Tahun 2020, pemburu kejahatan yaitu penegak hukum, mata nya seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan elang memburu ketidakbenaran atas masalah pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan ini,” ungkapnya Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan Rapat Satgas anti mafia tanah ini didasari dari keprihatinan Menteri Kerja Teknis (Rakernis) mengenai tindaklanjut penanganan ATR/BPN yang selalu mendapat aduan mengenai praktik kasus pertanahan yang terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah. “Pak Menteri disetiap kunjungannya selalu Mafia Tanah oleh Tim Pencegahan dan Pemberantasan mendapat aduan praktik mafia tanah, itu fenomena yang Mafia Tanah di seluruh Indonesia. nyata dimana masalah pertanahan ini tidak akan berhenti Keberadaan mafia tanah di Indonesia yang selama ini kalau kita tidak peduli akan penangananya,” tambahnya. membuat resah banyak pihak perlu diberikan efek jera. Ketua Panitia Rakernis, Shinta Purwitasari dalam laporannya “Dalam memberantas praktik mafia tanah, Kementerian mengatakan tujuan Rakernis ini sebagai bahan evaluasi ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanganan kasus pertanahan rutin dan kasus-kasus bekerja sama membentuk satuan tugas (satgas) mafia yang terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah. “Dalam tanah untuk mengupas tuntas sengketa dan konflik di melakukan evaluasi atas penanganan kasus didasarkan bidang pertanahan, kita akan tindak tegas para mafia tanah pada prinsip waktu yang pasti dan terukur sehingga kasus itu,” kata Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan dapat segera diselesaikan, saat ini terdapat 68 kasus dan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto kasus rutin di seluruh Indonesia sejumlah 732 kasus pada saat membuka Rapat Kerja Teknis Penanganan Sengketa tahun 2020,” ujarnya. dan Konflik, di Jakarta, Selasa (10/11/2020). Kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Pejabat Pimpinan “Modus operandi kejahatan semakin hari semakin luar biasa, Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat mereka membentuk tim secara terstruktur mereka punya Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional divisi-divisi khusus, ada yang bertugas menjadi buzzer Umum di jajaran Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa mencari tanah, menduduki tanah, advokasi, menyogok dan Konflik Pertanahan sejumlah 66 orang. Hadir pula aparat untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan secara daring melalui video conference Direktur Jenderal oleh karena itu berdasarkan fenomena yg ada Menteri ATR/ Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, RB. Agus BPN dan Kapolri membuat satgas anti mafia tanah,” ungkap Widjayanto, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Penanganan Sengketa Masalah Pertanahan di seluruh Indonesia, para pejabat/ dan Konflik Tanah dan Ruang. penyidik atas kasus-kasus yang menjadi target kegiatan Tim Lebih lanjut, Hary Sudwijanto mengimbau kepada seluruh Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah dan Kepala jajaran Kementerian ATR/BPN untuk tetap menjaga Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten mengenai kasus rutin. kebersamaan dalam memberantas mafia tanah. “Kita (RE/RK, 10 Nov). 518 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN APRESIASI PEMANGKU KEPENTINGAN PENYELESAIAN ATAS PERMASALAHAN PERTANAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Penyelesaian permasalahan pertanahan Menanggapi pemberian penghargaan dari Menteri ATR/ menjadi atensi Pemerintahan Presiden Joko Kepala BPN ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumut, Widodo. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Dadang Suhendi menyatakan, “Saya sangat berterima Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kasih kepada Menteri ATR/BPN yang benar-benar memberi pemegang mandat pengadministrasian pertanahan di perhatian khusus terhadap penanganan permasalahan Indonesia, mempunyai tanggung jawab besar untuk pertanahan di Sumatra Utara, sehingga menambah energi penyelesaian permasalahan tersebut. Namun tentu saja positif bagi kami dan jajaran dalam menjalankan tugas di tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN sendiri, Sumatra Utara ini,” ujarnya. terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat Pemberian penghargaan dari Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyelesaian masalah ini. Kementerian ATR/BPN, ini bersamaan dengan dibukanya Rapat Kerja Daerah Pemerintah Daerah, Kejaksaan, TNI dan POLRI merupakan (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara. Rapat bagian tak terpisahkan dalam keberhasilan penanganan kerja Daerah Kanwil BPN Sumatra Utara diselenggarakan permasalahan pertanahan. Tidak berlebihan jika dikatakan internal untuk mengevaluasi kinerja program strategis bahwa sinergi adalah kunci. dan transformasi digital pada pelayanan tahun 2020 serta menyusun strategi pelaksanaan program kerja 2021. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap para “Alhamdulillah mendapat kehormatan dihadiri langsung pemangku kepentingan tersebut, Kementerian ATR/ oleh Gubernur, dan Forkopimda yaitu Kapolda, Kajati BPN melalui Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto dan Pangdam, ini merupakan wujud dari kerja sama dan memberikan penghargaan Menteri ATR/Kepala BPN dukungan yang konkret dari Gubernur dan Forkopimda kepada Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, Kepala dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan serta Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, yang diwakili Wakil Kepala penyelesaian permasalahan dan konflik pertanahan di Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, Sumatra Utara, meliputi penyelesaian beberapa masalah Kapolda Sumut Irjen Pol. Martuani Sormin dan Pangdam I/ besar terutama kaitannya dengan konflik penguasaan BB Mayjend TNI Irwansyah, M.A., M.Sc., di Adi Mulia Hotel, tanah HGU dan eks-HGU PTPN II oleh masyarakat,” tambah Medan, Senin (16/11/2020). Dadang Suhendi. Rakerda Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara ini diikuti oleh Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal secara seluruh jajaran di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sumatra khusus menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Utara, serta pimpinan Kantor Pertanahan di Sumatra Utara. dan unsur Forkopimda, Kejaksaan, TNI dan POLRI yang Menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala telah mendukung Kementerian ATR/BPN tidak hanya pada BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, Kepala penanganan masalah pertanahan, namun juga pelaksanaan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan program strategis nasional lainnya seperti pengadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta untuk kepentingan umum dan juga Pendaftaran Tanah Jaya dan juga Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Sistematis Lengkap (PTSL). Sekretaris Jenderal berharap, Ruang, Dwi Purnama. (WN, 16 Nov). sinergi ini dapat dipertahankan dan juga ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 519

MAYORITAS PERMASALAHAN TANAH DI DESTINASI WISATA SUPER PRIORITAS DAPAT DISELESAIKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, Presiden Joko Widodo KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN memang terus menata berbagai aspek di Indonesia. Mulai dari diselesaikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Direktur pembangunan infrastruktur Utama (Dirut) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), nasional, seperti jalan tol, Arie Prasetyo mengatakan bahwa tanah yang dikelola bendungan dan waduk. Selain oleh BPODT sudah selesai disertipikatkan, begitu juga itu, Presiden juga menata dengan tanah yang akan digunakan untuk membangun sektor pariwisata. Presiden sirkuit di Mandalika, Kabupaten Lombok, sudah selesai menyadari bahwa Indonesia permasalahannya. “Permasalahan tanah untuk pembuatan memang memiliki banyak sirkuit sudah selesai, sekarang kita konsentrasi membangun destinasi wisata, namun tidak sirkuit tersebut,” ujar Gubernur Provinsi NTB. banyak yang dikelola secara Penyelesaian masalah tanah dalam pengembangan wilayah profesional. Padahal jika destinasi pariwisata memang sudah menjadi tugas negara. dikelola dengan baik, sektor Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, tugas negara memang pariwisata dapat mengundang haruslah menyelesaikan masalah. “Indonesia sudah punya investor, membuka lapangan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) sudah mengatur kerja baru hingga menjadi salah prinsip tersebut, terutama diberikannya diskresi. Diskresi ini satu sumber devisa negara. akan membuat kebijakan pemerintah jadi fleksibel, karena Keinginan untuk mengelola selama ini tanpa hal tersebut masalah sulit diselesaikan,” sektor pariwisata dengan kata Sofyan A. Djalil. profesional tersebut mendasari Menteri ATR/Kepala BPN mengajak semua peserta rapat langkah Presiden untuk agar berpikir holistik, jangan secara parsial. “Berpikir menetapkan lima destinasi holistik sejatinya akan menyelesaikan masalah. Kita harus wisata super prioritas, yakni bisa menyelesaikan masalah, jangan menutupinya,” pesan Candi Borobudur, Danau Toba, Sofyan A. Djalil. (RH/LS, 27 Nov). Lombok, Labuan Bajo serta Manado-Bitung-Likupang. Agar dapat dikelola dengan baik dan profesional, lokasi- lokasi tersebut dikelola oleh Badan Otorita. Dalam perjalanannya, Badan Otorita terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Guna memperoleh progres atas kerja dari Badan Otorita tersebut, Kementerian Koordinator Maritim Dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan Rapat Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana Badan Otorita Pariwisata di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (27/11/2020). Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Marves, Luhut Panjaitan, yang dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia; Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkifliemansyah; Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat; para Dirut Badan Pengelola Otorita (BPO), serta hadir melalui video conference Menteri Pariwisata, Wishnutama. Dalam pengembangan destinasi pariwisata tersebut, tidak terlepas dari persoalan tanah. Namun, hal ini sudah dapat 520 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

CEGAH DAN SELESAIKAN SENGKETA KONFLIK PERTANAHAN DENGAN SINERGI DAN KOLABORASI Kendati demikian, Wamen PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, ATR/Waka BPN mengatakan KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Kementerian ATR/BPN terus berupaya dalam melakukan pencegahan dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan hingga tingkat desa dengan metode kolaborasi. “Upaya tersebut telah dilakukan di Jawa Tengah dengan metode Trisula, yaitu kolaborasi antar BPN, pemerintah daerah hingga pemerintah di desa,” ucap Surya Tjandra. “Dengan metode Trisula dapat memperjelas pemanfaatan tanah dari pengendalian tata ruang serta dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, meningkatkan nilai tanah, memberikan kepastian hukum atas tanah di desa-desa tersebut Menyelenggarakan pengelolaan pertanahan hingga manfaat lain dari tanah seperti kemudahan dan tata ruang untuk mewujudkan perizinan serta memudahkan proses pengadaan tanah kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dalam untuk pembangunan,” tambahnya. rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk Pada kesempatan yang sama, hadir pula Ketua Ikatan Pejabat mewujudkan hal tersebut, salah satu peran Kementerian Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Kabupaten Bandung Barat, ATR/BPN adalah menyelesaikan sengketa dan konflik Cahya Ningsih Tedjawisastra. Dalam hal ini ia mengatakan pertanahan serta memperbaiki pelayanan publik. untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa dan “Ini merupakan peran pemerintah yang harus kita wujudkan konflik pertanahan memang sudah seharusnya masyarakat bersama,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya bersinergi dengan pemerintah desa setempat. “Apabila Tjandra dalam webinar yang diselenggarakan Direktorat pemerintah desa akan menerbitkan suatu sistem baru di Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas desa, tentunya masyarakat harus dilibatkan karena dalam Hukum Universitas Indonesia secara virtual dengan tema hal ini masyarakat dengan desa harus bersinergi, karena Pencegahan Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui konflik umumnya terjadi karna masyarakat yang kurang Penertiban Administrasi Pertanahan di Tingkat Desa dan aware dengan masalah pertanahan,” kata Cahya Ningsih Kecamatan pada Sabtu (28/11/2020). Tedjawisastra. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengungkapkan penyebab masih adanya sengketa dan konflik pertanahan Agar lebih dekat dengan masyarakat, Wakil Dekan Bidang yang harus diselesaikan. “Kenapa tanah bisa jadi sumber Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum konflik, karena tanah merupakan sumber makanan, sumber Universitas Indonesia, Andri GunawanWibisana menuturkan kehidupan dan kebutuhan akan tanah mendorong tanah pada Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat diperebutkan dan dimanipulasi karena mempunyai nilai telah dibentuk tim pengabdi masyarakat guna melakukan ekonomi yang tinggi,” ungkap Surya Tjandra. pendampingan serta advokasi di bidang hukum yang Di samping itu, faktor penyebab timbulnya sengketa dan dihadapi masyarakat. “Harapannya terhadap tim ini agar konflik pertanahan menurut Surya Tjandra adalah belum mereka dapat memberikan kontribusi lebih banyak lagi atas optimalnya kebijakan satu peta, keterbatasan sumber daya masalah yang terjadi di masyarakat, khususnya di bidang manusia, banyaknya institusi yang mengelola surat tanah hukum,” tutur Andri Gunawan Wibisana. (LS/TA, 28 Nov). dan belum begitu tertib dalam pelaksanaan administrasi pertanahan. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 521

ASET TANAH YANG TIDAK DIKELOLA DENGAN BAIK AKAN TIMBULKAN SENGKETA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, Urusan pemerintahan di daerah tidak terbatas KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN pada urusan kebijakan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusianya, melainkan juga mengenai pengelolaan aset, tanah. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa berupa tanah. Aset tanah ini banyak tidak dikelola dengan penyelesaian akan masalah ini perlu mempertimbangkan baik oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena pendaftaran aspek keadilan. “Apabila aset tersebut sudah sekian lama dan pengelolaan aset ini tidak dilakukan secara tertib. tidak diduduki, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Namun, kini seiring dengan penerapan tata kepemerintahan tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang baik (good governance) dan gencarnya arahan Komisi mengatakan bahwa apabila orang menduduki dan Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengelola aset dengan menguasai tanah tersebut, tidak diganggu gugat dan tidak baik, mendorong Pemda untuk menata aset tanah yang dipersoalkan maka dalam kurun waktu tertentu serta ada mereka miliki. jika ada Keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan orang yang menguasai tanah itu berhak meminta haknya,” Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengakui bahwa selama kata Sofyan A. Djalil. ini ada beberapa aset tanah milik Pemerintah Daerah, Badan Namun, untuk aset tanah pemerintah/BUMN tidak bisa Usaha Milik Negara (BUMN), atau bahkan kementerian/ dilakukan hal yang sama. “Oleh sebab itu, di satu pihak kita lembaga (K/L) yang memang tidak dikelola dengan baik.“Ini tata aset-aset tanah yang selama ini tidak didata dengan dikarenakan penatausahaan aset-aset tanah tersebut tidak baik, tetapi di sisi lain kita juga harus melihat aspek keadilan dilakukan secara serius. Karena tidak ditangani dan dikelola bagi masyarakat yang sudah menguasai tanah tersebut dan dengan baik, aset-aset tanah tersebut dapat hilang atau dikelola dengan itikad baik. Ini perlu kita selesaikan dengan berpindah kepemilikan serta ada juga yang menimbulkan cara-cara yang lebih adil. Lalu, jika memang ingin kita ambil sengketa pertanahan karena aset tanah itu dikuasai oleh alih lagi dari mereka, ada peraturan mengenai pemberian masyarakat,” ungkap Sofyan A. Djalil. dana kerohiman,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Sengketa tanah antara Pemda/BUMN dengan masyarakat Pemberian dana kerohiman tersebut tentunya harus mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. “Presiden selalu mengingatkan agar setiap aset ditata dan dibicarakan dengan masyarakat yang dikelola dengan baik. Alhamdullilah, KPK terus pro-aktif telah memiliki itikad baik mengelola dalam rangka mendorong setiap Pemda, BUMN, ataupun K/L tanah aset tersebut. “Hal ini perlu agar dapat merawat dan menjaga aset tanah yang mereka diperhatikan sehingga masyarakat miliki. Saya sangat senang atas usaha yang dilakukan dalam yang telah mengelola tanah aset tadi mendorong penatausahaan aset-aset tanah tersebut,” kata merasa bahwa ia tidak diperlakukan Sofyan A. Djalil. sewenang-wenang,” lanjut Menteri Kelalaian di masa lalu dalam mendata dan menyertipikatkan ATR/Kepala BPN. aset-aset tanah mengakibatkan tanah tersebut dikuasai dan Menutup pernyataannya, Sofyan A. digarap oleh masyarakat, sehingga menimbulkan sengketa Djalil mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan membantu Pemda maupun BUMN dalam mendaftarkan aset-aset tanah. “Semua jajaran Kementerian ATR/BPN selalu mendukung pendaftaran aset tanah dalam rangka menciptakan tertib administrasi serta penatausahaan aset-aset tanah yang lebih baik,” pungkasnya. (RH/JR, 03 Des). 522 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERANTAS MAFIA TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN PASTIKAN PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN Keseriusan Kementerian Agraria dan Tata Dalam kesempatan yang sama Kapolda Sumut, Martuani Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sormin Siregar mengatakan kasus ini sangat penting dan dalam menangani kasus sengketa dan konflik harus segera diselesaikan. “Tanah ini kedepannya akan di pertanahan dibuktikan dengan kesuksesan dalam bangun sport center Provinsi Sumut, dan sebagai penjaga memberantas sengketa dan konflik pertanahan akibat mafia Kamtibmas di Sumut, Polda Sumut harus memastikan bahwa tanah. Kali ini, terungkap kasus sindikat mafia tanah yang tanah ini memiliki hak yang berkekuatan hukum bahwa tanah terdapat di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut). ini bukanlah milik orang lain,” katanya. Pemberantasan mafia tanah ini tak lepas dari kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Kapolda Sumut juga menyampaikan bahwa penyidik sudah Indonesia (POLRI) yang bersinergi dalam memberantas mafia mengungkapkan melalui proses penyidikan serta penyelidikan tanah.“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada dan ternyata terbukti para tersangka memalsukan surat tanah jajaran Polda, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah BPN Sumut tersebut. “Kami memastikan siapapun yang terlibat dalam dan juga dukungan Bapak Gubernur dalam mengungkap sindikat kelompok mafia tanah ini akan kami tindak melalui kasus mafia tanah di Sumatra Utara ini,” ujar Menteri ATR/ Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut,” ucapnya. Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melalui video conference saat memberikan keterangan terkait penyerahan tersangka dan Sebagai informasi terdapat 4 tersangka yang terlibat dimana barang bukti kasus mafia tanah di Kantor Kejaksaan Tinggi modusnya adalah membuat 95 surat tanah palsu dengan luas Sumatra Utara (Kejatisu), Kamis (17/12/2020). kepemilikan sekitar 138 hektare. Sofyan A.Djalil mengatakan bahwa Presiden sangat peduli atas hak-hak rakyat dan permasalahan mafia tanah ini. “Presiden Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi sangat peduli dan mengamanatkan kepada kami untuk yang mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang menyertipikatkan seluruh tanah di Indonesia, hari ini banyak bersangkutan atas keberhasilan mengungkap kasus mafia tanah yang belum terdaftar sehingga banyak terjadi hal yang tanah ini. “Terimakasih Kementerian ATR/BPN, Polda Sumut tidak diinginkan seperti mafia tanah ini dan saat ini kami dan Kejatisu yg sudah mengungkap kasus mafia tanah ini dan mampu menyertipikatkan 10 juta bidang tanah pertahun dan harapannya tidak ada lagi masyarakat yg berani melakukan diharapkan itu mampu memperkecil ruang lingkup oknum hal–hal yang dapat merugikan sehingga harus berurusan tidak bertanggung jawab,” ungkapnya. dengan hukum,” ujarnya. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Ida Bagus Nyoman Wiswantanu menjelaskan bahwa modus dari mafia tanah ini Hadir pula dalam konferensi pers ini, Staf Khusus Menteri dengan cara memalsukan sertipikat tanah. “Kegiatan mafia ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah tanah ini sudah sejak tahun 2000 milik PTPN ll kemudian di dan Ruang, Harry Sudwijanto, Kepala Kantor Wilayah BPN tahun 2015 oknum ini memalsukan sertipikat tanah dan Provinsi Sumut, Dadang Suhendi. Diakhir acara, diadakan mengajukan gugat ke pengadilan bahwa mereka adalah penandatanganan nota penyerahan tersangka dan barang pemilik tanah yang sah,” jelasnya. bukti oleh Penyidik kepada Kejatisu. (RE/AF, 17 Des). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 523

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN 524 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





DIRJEN PENGADAAN TANAH UMUMKAN CAPAIAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN TARGET 2020 Direktorat Jenderal (Ditjen)PengadaanTanah PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Le Meridien Jakarta pada tanggal 05 s.d 07 Maret 2020 ini mengusung tema Digitalisasi Pengadaan Tanah, Pemanfaatan Tanah dan Penilaian Tanah Menuju Transparansi dan Akuntabilitas Ditjen Pengadaan Tanah. Di awal kegiatan, pada Kamis (05/03/2020), Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah memberikan pengarahan kepada seluruh peserta yang hadir. Dalam pengarahannya, Arie Yuriwin mengumumkan capaian program Pengadaan Tanah sampai 2019 berhasil memetakan 3,3 juta hektare atau 90,88% dari target awal 3,7 juta hektare.“Secara nasional, sampai dengan dengan tahun 2019. “Untuk kegiatan Proyek Strategis tahun 2019 seluas kurang lebih 32 juta hektare atau setara dengan 51,51% berhasil terpetakan. Dan sampai saat ini Nasional (PSN), Alhamdulillah capaian pengadaan tanah terdapat 242 Kantor Pertanahan yang sudah menggunakan Peta ZNT sebagai dasar penentuan tarif Penerimaan Negara hingga Desember 2019 untuk PSN mencapai lebih dari Bukan Pajak (PNBP),” ucap Arie Yuriwin. 38.000 hektare,” papar Arie Yuriwin. Lebih lanjut, Dirjen Pengadaan Tanah mengapresiasi kinerja para Kepala Bidang Pengadaan Tanah atas keberhasilan Dirjen Pengadaan Tanah mengungkapkan bahwa capaian dalam menyertipikasi Barang Milik Negara (BMN) dengan Kementerian ATR/BPN dalam pengadaan tanah hingga hasil yang melampaui target. “Saya juga berterima kasih Desember 2019 untuk PSN terdiri dari penyediaan tanah kepada Bapak Ibu Kabid yang telah memfasilitasi tugas untuk pembangunan jalan tol, rel kereta api, irigasi, untuk menyelesaikan sertipikasi BMN yang sudah mencapai bendungan. “Kita telah berhasil menyediakan tanah untuk 6.901 bidang tanah dari target 6.852 bidang tanah atau pembangunan 60 ruas jalan tol seluas 16.582 hektare, 16 setara 100,72%,” kata Arie Yuriwin. jaringan rel kereta api seluas 728,6 hektare, 12 proyek irigasi seluas 768,02 hektare, 26 proyek bendungan seluas 7.949 Ke depan, Ditjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/ hektare,” ungkap Arie Yuriwin. BPN memiliki target di beberapa kegiatan yakni, Peta ZNT seluas 3.058 hektare, Sertipikasi BMN sebanyak 15.426 Arie Yuriwin menambahkan bahwa Kementerian ATR/ bidang tanah, Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah di 33 BPN juga mengadakan tanah untuk proyek-proyek lain Provinsi, mengeluarkan lisensi Penilai Tanah sebanyak 100 seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pos Lintas Batas SK, melakukan Penetapan Tanah Pemerintah sebanyak 75 Negara (PLBN), dukungan energi listrik, dan kilang minyak. SK dan menyertipikatkan 25.437 hektare Hak Pengelolaan “Kementerian ATR/BPN juga telah berhasil menyelesaikan (HPL). “Untuk itu, tujuan dari dilakukannya Rakernis kali pengadaan tanah untuk 2 proyek KEK seluas 8.183 hektare, ini adalah mempersiapkan hal-hal apa saja yang ingin 1 proyek pembangunan PLBN seluas 50,2 hektare, 13 proyek dikerjakan di tahun 2020,” pungkas Arie Yuriwin. (LS/AF, 06 infrastruktur kelistrikan seluas 4,131 hektare dan 1 proyek Mart). kilang minyak seluas 43,01 hektare,” ujarnya. Di samping itu, Ditjen Pengadaan Tanah juga memiliki kegiatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di mana pada tahun KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 471

DUKUNG TERTIBNYA PENCATATAN ASET TANAH PEMERINTAH, KEMENTERIAN ATR/BPN GENCAR SERTIPIKATKAN BMN PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Ahmad Suhaimi kepada Kepala Bidang BMN DJKN Selatan menyerahkan sertipikat tanah Barang Kalimantan Selatan dan Tengah. Kegiatan ini bertempat di Milik Negara (BMN) Tahun 2020. Hotel Haris Jakarta, Senin (02/03/2020). Sertipikat yang diserahkan sebanyak 123 bidang tersebut Kantor Pertanahan Barito Kuala mendapatkan apresiasi diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan dari DJKN dan Kementerian PUPR atas capaian kinerjanya Perumahan Rakyat sebanyak 117 bidang, Polres Kabupaten melakukan sertipikasi BMN tercepat dan terbanyak di Barito Kuala sebanyak 4 bidang, serta Kementerian Agama seluruh Indonesia. (06 Mart). sebanyak 1 bidang. Selain penyerahan sertipikat tanah BMN tersebut, diserahkan pula 6 bidang sertipikat tanah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dan 4 bidang sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT. PLN, pada Rabu (26/02/2020). Sertipikat tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan Allen Saputra yang didampingi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, Ahmad Suhaimi. Penyerahan sertipikat ini juga disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Ferdinan Lekong. Di hari yang berbeda, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwin berkesempatan untuk menyaksikan penyerahan sertipikat tanah yang dilakukan secara simbolis untuk Kementerian PUPR yang diserahkan 472 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENGURAI KENDALA DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH Pengadaan tanah memiliki PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN fungsi penting dalam EKONOMI PERTANAHAN pembangunan infrastruktur. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, sering kali terkendala pada saat proses pembebasannya. Dengan demikian, dibutuhkan dokumen perencanaan yang baik sejak awal untuk dapat menghasilkan pengadaan tanah yang layak dan adil. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin sebagai narasumber pada acara Ngabuburit online II yang diselenggarakan oleh Social Safeguards Forum (SSF). Acara yang berlangsung melalui aplikasi Zoom dan Youtube pada Jumat (15/5/2020), dengan mengusung tema “Tantangan dalam Menyelenggarakan Pengadaan Tanah yang Layak dan Adil”. “Kendala itu pasti ada, yang biasa kita hadapi dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. “Jadi di dalam proses pengadaan tanah salah satunya yaitu di tahapan pelaksanaan pengadaan tanah itu tidak ada yang tidak perencanaan, masih ada pemahaman yang kurang dalam bisa di-publish karena semua tahapan mulai dari tahapan pengusulan dokumen perencanaannya. Kemudian juga dokumen perencanaan, tahapan persiapan, pelaksanaan belum terdapat peta rencana pengadaan tanah yang pengadaan itu sudah melalui pengumuman, baik itu data terintegrasi dengan peta tata ruang Kabupaten/Kota bidang. Kemudian untuk nilai gantinya sudah terbuka, jadi maupun Provinsi,” ujarnya. tidak ada yang tidak kita publish. Informasi pengadaan Arie Yuriwin mengatakan jika di tahap perencanaan tanah sedetail apapun masyarakat bisa meminta penjelasan atau persiapan sudah harus diketahui persis, dan harus kepada tim pelaksana pengadaan tanah,” tuturnya. disiapkan lahan untuk penyesuaian kembali bagi warga Sebagai informasi, dalam Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun yang setuju atas rencana pengadaan tanah. Karena jika 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk proses pengadaan tanah sudah diketahui sejak awal, maka Kepentingan Umum dijelaskan bahwa pengadaan tanah apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari dapat adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi diselesaikan dengan baik. ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Lebih lanjut Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Dalam UU ini pengadaan tanah adalah untuk kepentingan juga menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan tanah, Umum, artinya penyediaan tanah bagi pelaksanaan dokumen perencanaan adalah hal yang penting untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan diperhatikan. Ia mengatakan hasil evaluasi Kementerian kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap ATR/BPN selama ini, masih ada dokumen perencanaan menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. yang kurang sehingga dalam pelaksanaannya dokumen Menutup diskusi, Arie Yuriwin menegaskan solusi untuk perencanaan jauh berbeda dengan hasil pelaksanaan. menuju pengadaan tanah yang berkualitas pada tahap Arie Yuriwin juga menegaskan bahwa di era keterbukaan awal, maka dibutuhkan sebuah dokumen perencanaan informasi sekarang ini, masyarakat bisa melihat secara jelas yang tersusun secara baik dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi panitia pengadaan tanah. (TA/JR, 17 Mei). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 473

PURNATUGAS DIRJEN PENGADAAN TANAH, SOSOK PEREMPUAN YANG GIGIH DAN BERNYALI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN Dengan metode ini kedua belah pihak tidak EKONOMI PERTANAHAN merasa dirugikan,” tambah orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bangka Belitung dan Kakanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Arie Yuriwin dalam bekerja terkenal dengan mempunyai nyali dan keberanian yang kuat. Pada kesempatan kali ini, Ia memberikan kiat- kiat agar mempunyai nyali dan keberanian dalam menghadapi situasi. “Harus melihat semua yang dihadapi, harus mencari akar permasalahannya. Kedua, memiliki aturan ketentuan yang harus ditegakkan. Nyali itu berarti saya percaya dan saya yakin yang dilakukan sesuai aturan dan tidak melanggar aturan. Sesuatu yang tidak benar saya tidak suka, jadi apapun akan saya tempuh dan permasalahan apapun akan saya kejar,” ucapnya. Dalam berkarir, seorang Aparatur Sipil Negara Sosok Arie Yuriwin yang gigih, rendah hati, berani, dan (ASN) ditanamkan sikap integritas yang tinggi visioner adalah bentuk kepemimpinan yang dibangun hingga memasuki masa purnatugas. Itulah oleh Arie Yuriwin. Maka dari itu diperlukan regenerasi agar yang tertanam dari dalam diri seorang Direktur dapat melahirkan Arie Yuriwin yang lainnya. “Jadi regenerasi Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Kementerian Agraria kepimpinan itu tergantung dari kita sendiri dan sebetulnya dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie regenerasi sudah dibangun sejak saya menjabat Kabag TU Yuriwin. di DKI. Sejumlah 30% pejabat di DKI adalah perempuan ada Arie Yuriwin, salah satu srikandi terbaik Kementerian ATR/ yang sudah berhasil, seperti BuYuli, Bu Abeng dan Bu Embun. BPN, mengabdi sebagai PNS sejak tahun 1986. Mengawali Jadi saya selalu mengajak staf, karena kita tidak bisa bekerja karir dari bawah hingga sekarang menjadi Dirjen Pengadaan sendiri bahwa keberhasilan saya itu tanpa ada dukungan Tanah dengan segudang prestasi. Arie Yuriwin mengawali teman-teman di ATR/BPN tidak bisa seperti sekarang ini,” karir sebagai staf Direktorat Jenderal (Dirjen) Agraria, yang pungkas Arie Yuriwin. pada saat itu masih di bawah Kementerian Dalam Negeri Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengapresiasi (Kemdagri). dan berterima kasih kepada dedikasi Arie Yuriwin dalam Dirjen Pengadaan Tanah dalam bekerja selalu memberikan mengabdi di Kementerian ATR/BPN. “Selamat Bu Arie. sebuah solusi yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah Senang bekerja dengan Ibu selama hampir 3 tahun. Saya yang di mana dalam menyelesaikan masalah konflik merasakan Ibu Arie bekerja karena keberanian membuat pertanahan tidak boleh ada conflict of interest dan juga dapat keputusan karena benar, tidak ada konflik kepentingan,” kata menguntungkan kedua belah pihak. “Untuk menyelesaikan Sofyan A. Djalil. masalah tidak boleh punya interest, apa yang diinginkan Menutup acara, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya kedua belah pihak, kita bisa menjembatani,” ucapnya ketika Tjandra menyampaikan terkesan dengan dedikasi Arie mengisi acara dengan tema “Nanti Kita Cerita tentang ATR/ Yuriwin terhadap pekerjaan yang dilakukan, setidaknya BPN, Catatan Refleksi Ibu Arie Yuriwin” melalui konferensi terdapat 7 (tujuh) kualitas personal yang dimiliki Dirjen video, Rabu (27/05/2020). Pengadaan Tanah ini, yaitu 1) Keteladanan, 2) Ownership, “Sebagai pejabat harus bisa memfasilitasi kedua belah pihak. mencintai pekerjaannya, punya passion dan kebanggaan, Ibaratnya mengambil benang di dalam tepung, benangnya 3) Nothing to lose menghasilkan keberanian, 4) Influencer, terangkat tetapi tepungnya tidak berantakan, itulah yang dapat merangkul semua orang dan membuat orang selalu saya gunakan supaya dicarikan win-win solution. terpengaruh, 5) Supel dan luwes, temannya banyak, 6) Nyali dan keberanian, penuh perhitungan, 7) Ketenangan dalam tekanan. (JR/TA, 28 Mei). 474 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL