buku sipers issn

TATANAN NEW NORMAL PADA MASA COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Setelah pandemi virus corona (Covid-19) ini berlalu, salah satu yang penting juga kita harus membangun sebagian orang percaya kehidupan akan kembali ruang untuk bisa belajar bersama, sharing untuk berbagi normal seperti sebelumnya tapi sebagian lagi pengalaman dan pekerjaan yang sedang dijalankan. Saya menilai akan ada tatanan new normal dan kebisaan rasa sistem remote working ini cukup efektif,” ungkapnya. baru yang muncul di kalangan masyarakat karena telah Surya mengatakan bekerja dari jauh masih sangat baru di menyesuaikan cara hidup di masa pandemi. Hal ini juga lingkungan Kementerian ATR/BPN khususnya untuk rekan memungkinkan muncul cara dan kebiasaan baru bagi para kerja di daerah, contohnya rapat dengan menggunakan pekerja baik di sektor pemerintahan maupun privat. video conference. Tapi dengan kondisi Covid-19 ini berkerja Kalau sebelumnya bekerja di kantor suatu keharusan, dari jauh yang merupakan konsep kerja masa depan dengan mungkin nanti bekerja dari rumah atau work from home memanfaatkan teknologi, memungkinkan pekerjaan akan dan bekerja dari jauh atau remote working menjadi sesuatu lebih efisien dan efektif. Dengan begitu, bekerja dengan hal yang dianggap biasa dan wajar. Dari yang biasanya sistem jarak jauh bukanlah hambatan. rapat harus bertatap muka langsung, diganti melalui video “Kebiasaan baru di Kementerian ATR/BPN ini bisa jadi conference juga tak menjadi masalah. keunggulan baru yang dulu tidak pernah terbayangkan,” “Menurut saya kerja di situasi sekarang malah lebih sibuk, tegas Surya Tjandra. dulu kalau ke kantor kita sudah punya rutinitas pekerjaan Selain itu, adaptasi yang dilakukan Kementerian ATR/ apa yang biasa dan harus dilakukan. Nah kalau sekarang kita BPN di masa Covid-19 dengan memaksimalkan pelayanan harus punya rutinitas yang harus dibangun sendiri dan ini elektronik atau online, juga bisa menjadi peluang di masa membutuhkan insiatif dan kreativitas. Pola baru ini masih depan agar masyarakat terbiasa dengan pelayanan online. perlu penyesuaian waktu dan transisi yang jelas,” ungkap Pada masa Covid-19 ini, pemerintah juga melakukan Surya Tjandra Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN saat relokasi anggaran untuk membantu penanganan Covid-19 melakukan diskusi langsung via Instagram bersama dengan di Indonesia. Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN juga Aakar Abyasa CEO dan Founder Jouska yang membahas melakukan evaluasi dan penyesuaian agar program kerja tentang Pentingnya Leadership di Era New Normal, Jumat tetap berjalan maksimal dan harapan masyarakat terpenuhi. (01/05/2020). “Di kondisi seperti sekarang ini, bukan hanya pemerintah Surya Tjandra menceritakan, selama masa Covid-19 tapi masyarakat juga harus bisa diajak berpartisipasi duluan. komunikasi menjadi hal yang sangat penting dengan rekan Pemerintah harus menunjukkan empati jadi masyarakat kerja. Tak heran ia sering kali mengadakan video conference mau terlibat,” tutup Surya Tjandra. (NA, 3 Mei) dengan beberapa Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.“Bagi saya pemimpin itu juga harus memfasilitasi, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 149

TANTANGAN PEMIMPIN DI MASA PANDEMI COVID-19 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Tatanan new normal dan kebiasaan baru yang orang memang dituntut untuk jadi pemimpin, baik dari muncul bagi para pekerja di sektor pemerintahan pejabat pemerintah dan orang-orang yang punya usaha maupun privat akibat pandemi Covid-19 mewabah, sendiri. menuntut setiap orang untuk jadi leader atau “Mengutip kata-kata yang banyak di buku, leadership itu pemimpin bagi dirinya sendiri yang mampu membaca 90% tentang bagaimana kita bereaksi terhadap situasi di situasi dan menyesuaikan diri. Tak dipungkiri, kebijakan lingkungan kita, 10% bagaimana kita bereaksi tentang apa pembatasan sosial berskala besar secara langsung dan tidak yang terjadi dengan kita. Jadi, reaksi kita terhadap situasi langsung memengaruhi roda kegiatan di seluruh sektor saat ini sangat penting,” ujar Aakar Abyasa. kehidupan. Aakar Abayasa mengatakan, pemerintah saat ini juga Surya Tjandra Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN inisiatif dalam menjalankan program kerjanya dengan mengatakan di masa sekarang ini dibutuhkan pemimpin berkolaborasi dengan sektor privat. Salah satunya, kerja yang bisa memfasilitasi.“Salah satunya dengan membangun sama yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN dengan ruang untuk bisa belajar bersama, sharing untuk berbagi kitabisa.com, Jouska, dan lainnya dalam proyek Jakarta Satu pengalaman dan pekerjaan yang sedang dijalankan,” Tujuan. ungkapnya saat melakukan diskusi langsung via Instagram Proyek ini dibangun dalam rangka untuk mengurangi bersama dengan Aakar Abyasa CEO dan Founder Jouska masalah banjir. Impossible untuk pemerintah menyelesaikan yang membahas tentang Pentingnya Leadership di Era New proyek ini sendiri karena sumur resapan ternyata banyak Normal, Jumat (01/05/2020). yang harus dibuat di lahan pribadi, jadi butuh partisipasi Terlebih lagi, sistem kerja yang biasanya dilakukan di kantor masyarakat,” ungkapnya. kemudian diubah menjadi work from home (WFH), bekerja Di kondisi seperti sekarang ini, bukan hanya pemerintah dari jauh atau remote working menuntut pemimpin untuk tapi masyarakat juga harus bisa diajak berpartisipasi mengubah strategi, yaitu bagaimana pekerjaan setiap terlebih dahulu. “Pemerintah harus menunjukkan empati individu bisa tetap produktif dan kreatif sehingga seluruh jadi masyarakat mau terlibat,” tutup Surya Tjandra. (NA, 5 program kerja tetap berjalan dengan baik. Mei) Senada dengan Surya Tjandra, Aakar Abyasa CEO dan Founder Jouska mengatakan di situasi sekarang ini semua 150 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERI KULIAH UMUM, MENTERI ATR/KEPALA BPN TEKANKAN PENTINGNYA VALUE ADDED RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan bekerja jangan berorientasi dengan uang. Jika kita mencari Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. uang, tidak ada cukupnya, selalu kurang,” katanya kepada Djalil memberikan kuliah umum, melalui video Serdik Sespimmen Polri. conference, kepada Peserta Didik Sekolah Staf Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN membagikan dan Pemimpin Menengah Kepolisian Republik Indonesia pengalamannya sewaktu belajar di Negeri Paman Sam. (Serdik Sespimmen Polri) di Ruang Kerja Menteri ATR/Kepala “Ketika belajar di Amerika Serikat, bahasa Inggris saya tidak BPN, Jumat (08/05/2020). lancar. Akhirnya saya dibantu oleh orang satu apartemen Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan saya. Dia seorang doktor, yang sering mengoreksi paper ada kiat yang harus diingat oleh para Serdik Sespimmen saya. Suatu hari ketika dia ingin pindah, saya datang apabila nanti memangku jabatan tinggi seperti Kepala membantunya. Saya lihat, ia mengecat ulang apartemen itu Kepolisian Daerah (Kapolda) atau bahkan Kepala Kepolisian dan mencuci tirainya,” ujar Sofyan A. Djalil. RI (Kapolri). “Pertama, kita harus punya keinginan untuk Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan bahwa temannya tahu yang luas (area of interest). Perlu diketahui, awalnya tersebut juga tidak mengenal pemilik apartemen tempat dasar pendidikan saya guru agama dan sempat melamar mereka tinggal. “Saya kaget dengan jawaban dia, bahwa untuk jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun gagal. Saya ia harus memberikan added value, setidaknya apartemen juga pernah bekerja di pabrik karet selama 2 tahun. Baru tersebut harus lebih bersih saat ia keluar. Akhirnya hal ini kemudian dapat kesempatan untuk belajar di Amerika terus saya lakukan. Ketika baru membeli rumah, saya sering Serikat,” ungkap orang pertama di Indonesia yang menjabat membersihkan lingkungan dan menanam pohon agar enam kali posisi menteri ini. tempat tinggal saya menjadi indah,” ungkap Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan selama menuntut Menciptakan nilai tambah merupakan tips terakhir ilmu di Amerika Serikat, ia banyak mendapat banyak yang diberikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Ia juga pengetahuan dan pengalaman dari teman-teman selama menambahkan bahwa ini merupakan kunci awal perbaikan berkuliah di sana. “Keinginan untuk tahu, itu yang bisa bangsa. membuat saya bisa menjadi seperti sekarang. Namun, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklat kita menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan Polri), Arif Sulistyanto mengatakan bahwa Sespimmen Polri untuk tahu seperti kita. Selain itu, kita juga harus punya merupakan wadah untuk menciptakan generasi Polri di kompetensi sehingga kita dapat terus berkarir, karena jika masa mendatang. “Mendidik generasi mendatang Polri kita punya area of interests namun tanpa kompetensi, kita agar memiliki integritas serta tanggung jawab melalui dapat mematikan karir kita juga,” ujar Menteri ATR/Kepala Sespimmen Polri,” kata Kalemdiklat Polri. BPN. Dalam kuliah umum ini juga, Menteri ATR/Kepala BPN Tips berikutnya adalah harus memiliki integritas. Menteri didampingi Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang ATR/Kepala BPN mengatakan sudah bukan rahasia lagi Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Irjen bahwa setiap orang ingin karirnya cepat menanjak dan ingin Pol. Hary Sudwijanto serta Direktur Sengketa dan Konflik punya uang banyak. Namun, berdasarkan pengalamannya, Pertanahan Wilayah II, Brigjen Pol. Daniel Adityajaya serta tidak ada yang seperti itu. “Tidak ada karir orang seperti diikuti oleh 241 orang Serdik. (RH/LS/RE, 8 Mei) roket. Karena setiap karir orang butuh proses, tidak seperti roket, yang bisa naik secara cepat ke atas. Selain itu, apabila KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 151

KOLABORASI ATASI PANDEMI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Gerakan dan kolaborasi dari berbagai pihak Untuk penyalurannya, ada beberapa hal yang akan segera sangat diperlukan dalam penanganan pandemi dilakukan agar bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran. Covid-19. Bertempat di kantor Kementerian “Untuk tahap awal rumah sakit yang menerima yaitu RS Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Islam Cempaka Putih dan RSUD Kebayoran Lama, dan Nasional (ATR/BPN) Jakarta, Ikatan Pejabat Pembuat Akta ada beberapa rumah sakit yang mengajukan nama untuk Tanah (IPPAT) dan Gugus Tugas Covid-19 Kantor Wilayah diberikan bantuan sehingga kita harus lakukan screening (Kanwil) BPN Provinsi Banten membangun kolaborasi dulu untuk kebutuhan apa yang mereka benar-benar dengan menyerahkan beberapa bantuan Alat Pelindung butuhkan, kemudian kita lihat situasi dan kondisinya apa Diri (APD) untuk personil kesehatan yang merupakan garda betul rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui Covid-19, berapa jumlah pasien Covid-19 yang dirawat Gugus Tugas Covid-19 ATR/BPN. sehingga nanti bantuan dari mana-mana memang kita “Alhamdulillah hari ini kita dapat bantuan APD dari Gugus khususkan untuk rumah sakit yang menangani Covid-19 Tugas Covid-19 Kanwil BPN Provinsi Banten dan perwakilan sehingga bantuan yang kami berikan tepat sasaran,” kata dari IPPAT pusat. Selanjutnya, kami dari Gugus Tugas Nurhadi Putra. Covid-19 ATR/BPN akan mendistribusikan ke rumah sakit Seperti kita ketahui, pandemi Covid-19 ini tidak hanya yang memang membutuhkan. Untuk saat ini, sudah ada merambah masalah kesehatan tetapi yang paling beberapa rumah sakit yang mengajukan permohonan besar adalah masalah ekonomi. Untuk itu, IPPAT sudah untuk bantuan APD,” ucap Nurhadi Putra selaku Ketua membangun komitmen bahwa akan bersama-sama Gugus Tugas Covid-19 ATR/BPN seusai menerima bantuan berkolaborasi dengan Gugus Tugas Covid-19 ATR/BPN untuk secara simbolis dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi tidak hanya membantu rumah sakit dalam bentuk APD tapi Banten Andi Tenri Abeng di Gedung Kementerian ATR/BPN juga bantuan sosial yang lain, terutama kepada masyarakat pada Jumat (08/05/2020). yang terdampak oleh Covid-19. “Kami berterima kasih sekali Lebih lanjut, Nurhadi Putra mengungkapkan bantuan yang atas komitmen ini dan tentunya hal baik ini akan berlanjut diterima dari Gugus Tugas Covid-19 Kanwil BPN Provinsi terus, kita akan bergerak sama-sama untuk membantu Banten dan IPPAT Pusat. “Alhamdulillah kami menerima kegiatan yang lain,” tutur Nurhadi Putra. bantuan yang kemudian untuk disalurkan lagi berupa Ditemui pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah 4.000 masker medis dari Gugus Tugas Covid-19 Kanwil BPN BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng, menyampaikan Provinsi Banten dan 150 baju hazmat, 100 masker medis bahwa bantuan tersebut adalah bentuk dari kepedulian dan 8 liter handsanitizer dari IPPAT Pusat,” ujarnya. jajarannya untuk membantu sesama. “Melalui BPN Banten “Bantuan kali ini merupakan bantuan kedua yang disalurkan Peduli pegawai internal Kanwil BPN Provinsi Banten oleh kedua belah pihak, di mana dari pihak Gugus Tugas berinisiasi mengumpulkan donasi untuk membantu sesama Covid-19 Kanwil BPN Provinsi Banten sebelumnya telah dalam rangka tanggap dan peduli lawan Covid-19 tentunya menyerahkan 250 baju hazmat dan IPPAT yang juga telah dengan bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19 ATR/ memberikan bantuan berupa paket sembako,” tambahnya. BPN dalam menyalurkan donasi,” tandasnya. (LS/RE, 8 Mei) 152 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEDULI SESAMA, KAPTI AGRARIA SUMBANG 1.000 PAKET SEMBAKO MELALUI GT COVID-19 ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang Nurhadi Putra selaku Ketua GT Covid-19 ATR/BPN menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi- menggerakkan hati sebagian masyarakat lain tingginya atas kepedulian dan sumbangsih yang untuk lebih peduli terhadap sesama. Hal tersebut diberikan oleh KAPTI Agraria. “Hari ini Alhamdulillah kita bisa dilihat dari banyaknya gerakan bantuan sosial dalam mendapatkan lagi bantuan sosial sebanyak 1.000 paket menyerahkan donasi yang masih terus dilakukan, baik dalam bentuk sembako dari KAPTI Agraria. Tentunya saya secara langsung maupun melalui perantara. Seperti halnya atas nama GT Covid-19 ATR/BPN mengucapkan terima kasih yang dilakukan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi (KAPTI) dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KAPTI Agraria Agraria yang menyerahkan 1.000 paket sembako kepada atas kepedulian dan sumbangsihnya yang Insya Allah kami Gugus Tugas (GT) Covid-19 Kementerian Agraria dan Tata akan segera salurkan sembako ini kepada mereka-mereka Ruang/Badan Pertanahan Naional (ATR/BPN) pada Selasa yang membutuhkan, yaitu kepada teman-teman kita yang (12/05/2020). terdampak Covid-19 ini,” kata Nurhadi Putra. Paket sembako yang berisikan makanan siap saji dan 8 “Seperti kita ketahui, Covid-19 ini dampaknya bukan macam kebutuhan dasar lain diserahkan langsung secara hanya kepada kesehatan, tetapi juga pada perekonomian simbolis oleh Bendahara KAPTI, Firdaus yang mewakili Ketua masyarakat. Tentunya sembako yang siap saji ini akan dan Pengurus KAPTI lain kepada Ketua GT Covid-19 ATR/ bisa bermanfaat untuk penerimanya. Kami akan segera BPN, Nurhadi Putra. “Ini sebagian besar sembako, makanan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan siap saji serta kebutuhan dasar. Para penerima bisa gunakan sesuai dengan data yang ada di tim bantuan sosial yang secara langsung, yang praktis-praktis saja. Jumlahnya ada diketuai oleh Pak Iskandar dan Pak Andi Renald yang sekitar 8 macam kebutuhan-kebutuhan dasar yang siap menjadi Team Leader untuk penyerahan bantuan sosial ini,” dipakai dan bisa dimanfaatkan,” ucap Firdaus. lanjutnya. Firdaus menambahkan, KAPTI menunjukkan kepedulian Dengan diberikannya kepercayaan oleh KAPTI Agraria terhadap sesama dengan memberikan sumbangsih kepada dalam mendistribusikan paket sembako, Nurhadi Putra masyarakat yang terdampak dan mempercayakan GT menuturkan bahwa GT Covid-19 ATR/BPN harus lebih Covid-19 ATR/BPN dalam mendistribusikan donasi tersebut. amanah dalam laksanakan tugas dan dilakukan dengan “Untuk pembagian sembako ini kami percayakan kepada GT sebaik-baiknya, supaya paket sembako tersebut sampai Covid-19 ATR/BPN, kami hanya memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. “Sesuai saja,” ujarnya. pesan Pak Menteri itu bagaimana bantuan-bantuan kita bisa Lebih lanjut, Firdaus berharap paket sembako tersebut bisa sampai kepada yang bersangkutan, itu yang paling penting. bermanfaat bagi masyarakat penerima dalam situasi sulit Oleh sebab itu, tugas kami adalah melaksanakan dengan seperti sekarang ini. “Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sebaik-baiknya supaya donasi ini sampai kepada masyarakat kita bersama dalam menghadapi situasi yang kita ketahui yang terdampak Covid-19 karena banyak saudara- sangat mengkhawatirkan ini,” tuturnya. saudara kita yang terdampak dari sisi perekonomiannya,” pungkasnya. (LS/AF, 12 Mei) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 153

KEMENTERIAN ATR/BPN SALURKAN BANTUAN KEPADA WARGA TERDAMPAK COVID-19 DI KARAWANG RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dengan yang dilakukan oleh Warung Sedekah. Menurutnya, membuat pemerintah menerapkan Pembatasan bantuan yang diberikan sudah jelas peruntukannya untuk Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah siapa dan lokasi mereka tinggal juga sudah diketahui. penyebaran virus yang sangat masif. Imbasnya “Warung Sedekah sudah mengetahui siapa-siapa saja yang kehidupan sosial masyarakat menjadi terganggu. memperoleh bantuan, sudah ada datanya. Ini merupakan Selain dampak sosial, pandemi Covid-19 memberikan bentuk manajemen sosial yang luar biasa baiknya karena dampak ekonomi kepada setiap masyarakat. Tidak hanya tertata dengan baik,” kata Ketua GT Covid-19 ATR/BPN. kepada yang berusia produktif kerja, orang yang berusia “Mudah-mudahan apa yang dilakukan olehWarung Sedekah lanjut juga terkena dampak dari virus ini. Hal tersebut dapat menginspirasi bagi kita semua, yakni membantu membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan serta memberikan manfaat bagi sesama,” sambung Nurhadi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyalurkan bantuan sosial Putra. kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan yang sama, didampingi oleh Kepala Dalam penyaluran bantuan kali ini, Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang serta pengurus menyampaikan bantuan kepada Warung Sedekah yang Warung Sedekah, Ketua GT Covid-19 ATR/BPN menyerahkan terletak di Kabupaten Karawang. Menurut Ketua Gugus bantuan sosial tersebut secara simbolis kepada beberapa Tugas (GT) Covid-19 ATR/BPN, Nurhadi Putra, bantuan yang warga masyarakat Desa Warungbambu, sesuai data diberikan berupa beras serta minyak goreng berjumlah penyaluran bantuan Warung Sedekah. Bantuan langsung 2.000 buah. “Harapannya nanti Warung Sedekah dapat diberikan kepada masyarakat di tempat tinggal mereka. menyalurkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Warung Sedekah merupakan wadah kegiatan amal kepada Karawang, terutama mereka yang berdampak Covid-19,” masyarakat yang berdiri pada 21 April 2018. Bantuan yang katanya sesaat sebelum menyampaikan bantuan kepada diserahkan tadi akan disalurkan kepada masyarakat yang Ketua Warung Sedekah, H. Tengku di Warung Sedekah, membutuhkan di Kabupaten Karawang, terutama orang- Karawang, Rabu (13/05/2020). orang berusia lanjut/jompo serta guru mengaji Alquran. Ketua GT Covid-19 ATR/BPN mengatakan bahwa ia terkesan (RH/LS, 13 Mei). 154 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

GELAR RAPIM, KEMENTERIAN ATR/BPN PERSIAPKAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Jajaran pimpinan Kementerian Agraria dan Tata semakin baik. Sehingga diharapkan pada tahun 2024 Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ikuti pelayanan pertanahan akan lebih cepat, efisien, akurat, Rapat Pimpinan melalui video conference, Selasa serta keamanan data juga lebih baik. Informasi pertanahan (19/05/2020). Rapat dengan agenda utama Update yang baik diharapkan bisa mempunyai nilai ekonomis yang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan bisa digunakan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Sertipikat Satu Lembar ini dipimpin langsung oleh Menteri Bukan Pajak. ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil. Menanggapi hal tersebut Menteri ATR/Kepala BPN Turut serta dalam rapat ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala menyampaikan bahwa perencanaan harus dilaksanakan BPN Surya Tjandra, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan sebaik-baiknya. “Pastikan data center memenuhi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/ syarat, konsultasi dengan BPKP mengenai penganggaran BPN. Hadir sebagai pemapar, Staf Khusus Menteri ATR/ serta mekanisme kerja sama melalui KPBU,” ungkap Sofyan Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi A. Djalil. Della R. Abdullah serta Kepala Pusdatin dan LP2B Virgo Pada kesempatan itu pula, Virgo Eresta Jaya menyampaikan Eresta Jaya. bahwa ke depan Kementerian ATR/BPN merencanakan Dalam kesempatan tersebut, Della R. Abdullah menyampai­ untuk mengadopsi penggunaan Sertipikat Satu Lembar. kan bahwa untuk menuju layanan pertanahan maju dan Selama ini sertipikat tanah berbentuk sebuah blanko yang modern, saat ini layanan Kementerian ATR/BPN tengah terdiri dari beberapa halaman. Pada prinsipnya, informasi bergerak dari manual ke digital. “Pada intinya adalah data, yang terdapat pada sertipikat yang saat ini berbentuk buku, kita antisipasi melalui teknologi. Hal ini akan dilaksanakan nantinya akan tetap dapat dilihat oleh masyarakat baik pada dengan pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha bentuk fisik melalui sertipikat satu lembar maupun melalui (KPBU),” ujarnya. data digital yang diakses melalui kode bar pada masing- Dengan skema KPBU ini, digitalisasi data pertanahan akan masing sertipikat. (WN/AF, 19 Mei) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 155

MASKI DONASIKAN MASKER DAN BERAS MELALUI GUGUS TUGAS COVID-19 KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Hingga menjelang Lebaran tahun 2020, BPN menuntaskan PTSL, terutama pengukuran tanah,” kata pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Slamet Hartanto. masih menjadi momok bagi kehidupan sosial Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengapresiasi masyarakat. Imbasnya kehidupan masyarakat sumbangan yang diberikan oleh MASKI. Menurutnya apa menjadi terganggu. Banyak dari mereka yang terkena yang dilakukan oleh MASKI sangat bagus karena saat ini, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal tersebut hadirnya bantuan sosial banyak dibutuhkan oleh masyarakat. mengakibatkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan “Kita sangat menghormati ini, di samping kondisi yang hidup mereka, terutama kebutuhan pangan. dihadapi, mereka mampu menyumbangkan masker dan Menyadari hal tersebut, Masyarakat Ahli Survei Kadaster beras yang memang dibutuhkan masyarakat. Semuanya itu, Indonesia (MASKI) mendonasikan sebagian dari penghasilan seperti kita dengar tadi, berasal dari sumbangan sukarela untuk bederma kepada yang membutuhkan. Sumbangan anggota mereka,” ungkap Surya Tjandra. yang mereka berikan berupa 2.000 masker dan 2.000 kg Surya Tjandra mengatakan sejak adanya wabah Covid-19, beras yang semuanya diberikan kepada Gugus Tugas (GT) kegiatan pengukuran tersendat, sehingga para surveyor Covid-19 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan belum mendapat pekerjaan dan belum mendapat apa Pertanahan Nasional (ATR/BPN). yang menjadi hak mereka perihal pekerjaan yang sudah Sumbangan tersebut diserahkan langsung oleh pengurus dilaksanakan. Untuk itu, ia akan melakukan pembicaraan MASKI yang diwakili oleh Slamet Hartanto kepada Wakil dengan beberapa pihak mengenai kondisi yang dihadapi Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra didampingi oleh para surveyor. “Kita akan mencoba berkomunikasi oleh Ketua GT Covid-19 ATR/BPN, Nurhadi Putra di Gedung dengan Kementerian Keuangan ataupun Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/05/2020). Daerah serta dinas terkait, selain itu kita perlu eksekusi MASKI merupakan wadah dari Kantor Jasa Surveyor Kadaster anggaran. Yang jelas, Pemerintah perlu memperhatikan Berlisensi (KJSKB), yang berdiri sejak tahun 2017. MASKI juga para surveyor ini,” tegas Surya Tjandra. merupakan mitra Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan Ketua GT Covid-19 ATR/BPN, Nurhadi Putra mengatakan pengukuran, dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis bahwa bantuan yang diterima ini nanti akan disalurkan Lengkap (PTSL). Slamet Hartanto, pengurus organisasi kepada masyarakat yang membutuhkan.“Kita akan gulirkan tersebut, mengatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan bantuan ini kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek, tersebut merupakan hasil dari sumbangan sukarela sebelum Lebaran. Harapannya dapat membantu mereka para anggota MASKI. Ia juga berharap bahwa kondisi yang terdampak pandemi Covid-19,”kata Ketua GT Covid-19 pandemi Covid-19 ini agar segera berakhir. “Sehingga ATR/BPN. (RH/RE, 19 Mei) kami dapat kembali bermitra dengan Kementerian ATR/ 156 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENUHI TALENT POOL, KEMENTERIAN ATR/BPN UJI KOMPETENSI CALON PEJABAT PENGAWAS etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik LAYANAN KHUSUS dari peraturan tersebut maka Kementerian ATR/ Pandemi Covid-19 tidak menjadi hambatan bagi BPN mengadakan Uji Kompetensi Seleksi Jabatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pengawas guna mendapatkan ASN yang sesuai Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus dengan kebutuhan,” ujarnya pada saat membuka melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia kegiatan. (SDM). Melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Lebih lanjut, Kepala Biro Organisasi dan (PPSDM), Kementerian ATR/BPN menggelar uji kompetensi Kepegawaian mengatakan dengan adanya calon pejabat pengawas di lingkungan Kementerian ATR/ seleksi ini juga untuk memetakan kompetensi BPN, Rabu (20/05/2020). dan potensi ASN dalam manajemen talenta Uji kompetensi ini dilaksanakan secara daring di 241 Satuan sehingga akan didapatkan ASN yang profesional. Kerja yang tersebar di 27 provinsi di luar Pulau Jawa. Sebelum “Adanya manajemen talenta juga membantu mengikuti uji kompetensi ini, peserta harus melalui seleksi dalam mutasi dan promosi yang transparan administrasi yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan dan kompatibel. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepegawaian. Jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengenai peningkatan administrasi sejumlah 655 peserta, sedangkan peserta pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi yang mengikuti ujian sebanyak 610 peserta dengan jumlah dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil,” peserta terbanyak dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tuturnya. total 56 orang. Senada dengan Dalu Agung Darmawan, Deni Santo, Kepala Dalam sambutannya, Kepala Biro Organisasi dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, menegaskan Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan mengatakan bahwa ujian ini adalah bagian dari membangun manajemen bahwa Uji Kompetensi Seleksi Jabatan Pengawas ini guna talenta. “Peserta dipetakan ke dalam 3 kompetensi, yaitu mendapatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional. manajerial, sosial kultural dan kompetensi teknis,” ujarnya. “Manajemen ASN berfungsi sebagai pengelolaan ASN untuk Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, Kepegawaian Negara, Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS yang mengukur potensi ke dalam 11 (sebelas) aspek yaitu: Daya Analisa, Logika Berpikir, Sistematika Kerja, Inisiatif, Daya Tahan Kerja, Kepemimpinan, Dorongan Berprestasi, Tanggung Jawab, Ketrampilan Interpersonal, Kepercayaan Diri dan Stabilitas Emosi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem daring sehingga peserta tetap berada di satuan kerja masing-masing. PPSDM selaku Panitia Penyelenggara sangat berharap agar banyak peserta yang mampu menyelesaikan soal uji kompetensi ini dengan baik sehingga bisa lolos ke tahap berikutnya yaitu wawancara. (RE, 20 Mei) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 157

LAKUKAN MONITORING KESEHATAN, KEMENTERIAN ATR/BPN PASTIKAN KESEHATAN KELUARGA BESARNYA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Pengumpulan data kondisi kesehatan LAYANAN KHUSUS pegawai/karyawan Kementerian ATR/ BPN Tahap Kedua ini dilakukan melalui Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pengisian kuesioner pada tanggal 5 masih berlangsung hingga bulan ini. Di Indonesia, sampai dengan 11 Mei 2020. Pegawai/ tingkat penyebarannya masih tinggi dan banyak karyawan yang mengisi kuesioner adalah masyarakat yang menjadi terduga (suspect) sebanyak 80,2% (30.041 orang dari dari virus ini. Upaya maksimal pemerintah masih terus 37.479 orang). Jumlah tersebut terdiri berlangsung, selain menerapkan Pembatasan Sosial dari PNS, PPNPN, pramubakti, sopir dan Berskala Besar (PSBB), pemerintah juga melakukan rapid test komponen pegawai lainnya. Berdasarkan secara random/acak di lingkungan masyarakat. Rapid test data yang masuk, sebagian besar berada merupakan tindakan preventif guna mengetahui siapa saja pada tingkatan Risiko Rendah yakni yang menjadi suspect virus ini. sebesar 99,69%, lalu Risiko Sedang 0,21%, Tindakan preventif memang sangat perlu dilakukan, dan Risiko Tinggi 0,10%. Pemantauan apalagi suatu Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki status kesehatan ini diinisiasi oleh Gugus jumlah pegawai sekitar 30.000 orang. Sebagai instansi Tugas Covid-19 Kementerian ATR/BPN pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia yang serta dikelola oleh Pusat Penelitian dan tersebar di seluruh Indonesia, Kementerian Agraria dan Pengembangan Kementerian ATR/BPN. Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga Namun demikian, menurut Tim Dokter Kementerian ATR/ memantau kondisi kesehatan jajarannya. Pemantauan BPN, pegawai/karyawan yang memiliki Risiko Tinggi kesehatan ini dilakukan secara elektronik. Setiap jajaran sebaiknya melakukan Rapid Test untuk mengetahui apakah Kementerian ATR/BPN diminta untuk menyampaikan data tubuh sempat terinfeksi virus. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kesehatan terkait Covid-19, sehingga nantinya kandungan antibodi dalam tubuh. Jika hasilnya non reaktif, didapatkan asesmen kesehatan pegawai dengan kondisi maka dapat dikatakan tubuh belum membentuk antibodi risiko rendah, sedang dan tinggi. untuk menyerang virus, atau dengan kata lain virus (Covid-19 Kondisi Risiko Rendah merupakan kondisi di mana kesehatan salah satunya) belum masuk ke dalam tubuh. Jika hasilnya seorang pegawai hanya tidak mengalami demam serta tidak reaktif, maka dapat dikatakan sudah ada virus yang masuk memiliki riwayat kontak ataupun tidak mengalami keluhan ke dalam tubuh. Namun demikian, yang bersangkutan walaupun pernah melakukan kontak dengan suspect belum dapat dikatakan positif terpapar Covid-19. Untuk Covid-19. Kondisi Risiko Sedang apabila pegawai/karyawan memastikan jenis virus yang masuk ke dalam tubuh, perlu yang mengalami minimal satu keluhan selain demam dan dilakukan tes lanjutan berupa Tes Cepat Molekuler (TCM) ada riwayat kontak Covid-19. Selanjutnya, untuk berstatus atau Polymerase Chain Reaction (PCR). Risiko Tinggi apabila pegawai/karyawan mengalami demam Berdasarkan monitoring elektronik, dari 30.041 orang ≥ 37,8°C, disertai riwayat kontak Covid-19 dan/atau disertai pegawai/karyawan yang mengisi asesmen, sebanyak 1.119 minimal satu gejala selain demam; atau mengalami demam orang (3,72%) telah melaksanakan tes terkait Covid-19. ≥ 37,8°C, disertai minimal satu gejala selain demam, dan/ Pegawai yang melaksanakan tes Covid-19, sebesar 907 atau disertai riwayat kontak Covid-19. orang (81,05%) melakukan dengan Rapid Test dan dari mereka yang telah melakukan Rapid Test itu terdapat 7 orang mendapatkan hasil reaktif. Setelah dikonfirmasi, 4 orang di antaranya telah melakukan Rapid Test ulang dengan hasil non reaktif, 2 orang sedang menanti hasil Tes PCR, sedangkan 1 orang lainnya sedang menanti antrian untuk melakukan tes PCR. Pelaksanaan Rapid Test juga perlu dilakukan pada kelas Risiko Sedang serta Risiko Tinggi, karena selama ini hanya dilakukan oleh mereka dengan status Risiko Rendah. Gugus Tugas Covid-19 ATR/BPN juga menyarankan agar tes kesehatan pada kelas tersebut dilakukan di beberapa provinsi yang memiliki risiko penyebaran Covid-19 tinggi. (RH, 21 Mei) 158 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BANTU MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19, KEMENTERIAN ATR/BPN SALURKAN BANTUAN Sudah 2 bulan lebih,Indonesiaterjangkit RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR pandemi Coronavirus LAYANAN KHUSUS Disease 2019 (Covid-19). Virus ini menyebar dengan cepat, sehingga pemerintah perlu mencegah penyebarannya dengan menerapkan Pembatas­ an Sosial Berskala Besar (PSBB). Imbas pemberlakuan PSBB membuat banyak tempat usaha tutup sehingga menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama mereka yang berprofesi sebagai pengusaha kecil dan menengah (UKM), tukang ojek online (ojol), tukang parkir serta pekerja non formal lainnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Gugus Tugas (GT) Covid-19 ATR/BPN turut peduli terhadap kondisi yang dialami oleh masyarakat tersebut. Bersama Covid-19 serta memberikan kebahagiaan dalam dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) serta Warung Sedekah, menyambut Idul fitri 1441 H,” tambah pria yang juga GT Covid-19 ATR/BPN menyalurkan bantuan sosial kepada menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Unit Layanan masyarakat yang terdampak Covid-19, khususnya di wilayah Pengadaan Kementerian ATR/BPN. Jabodetabek, Kabupaten Karawang, Kota Yogyakarta serta Pada kesempatan ini, Ketua GT Covid-19 ATR/BPN juga Kota Pekanbaru. mengimbau jajaran Kementerian ATR/BPN serta masyarakat agar mematuhi imbauan pemerintah dalam upaya Ketua GT Covid-19 ATR/BPN, Nurhadi Putra mengatakan pencegahan Covid-19. bahwa bantuan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat Bantuan sosial ini diterima oleh masyarakat dengan sukacita yang terkena dampak Covid-19, terutama dari sisi ekonomi. dan penuh rasa syukur. Endang (68), warga Lenteng Agung, “Kami salurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang Jakarta Selatan, yang berprofesi sebagai tukang cuci kesulitan mencari nafkah, terutama pada masa PSBB ini. ini bersyukur sekali atas bantuan sosial yang ia terima. Bansos diberikan berupa beras, minyak goreng, makanan “Alhamdulillah, senang, Pak. Apa yang saya terima ini bisa instan serta beberapa kebutuhan lainnya,” ujar Ketua GT bantu untuk kehidupan sehari-hari karena pendapatan Covid-19 ATR/BPN. saya berkurang sejak ada Corona, pak,” kata Endang dengan gembira. Bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat di Hal yang sama juga dirasakan oleh Udin (48), seorang wilayah yang tersebut di atas merupakan sumbangan pedagang keliling. Menurutnya bantuan sosial yang dan donasi dari berbagai pihak. “Bantuan sosial tersebut diterima ini sangat membantu, apalagi sejak ada pembatasan merupakan sumbangan dari Keluarga Alumni Pendidikan sosial, membuat ia kesulitan mencari nafkah. “Bantuan ini Tinggi (KAPTI) Agraria, yang berupa sembako, bantuan sangat bermanfaat bagi orang-orang seperti kami, apalagi Alat Pelindung Diri (APD) dari Kantor Wilayah BPN Provinsi menjelang Lebaran. Terima kasih, semoga GT Covid-19 ATR/ Banten, bantuan APD dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta BPN diberikan kemudahan dalam menyalurkan kebutuhan Tanah (IPPAT) serta terakhir berupa beras dan masker dari kepada mereka yang membutuhkan,” ujar warga Lenteng Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI), yang Agung tersebut. (RH/JR/TA/LS/RE, 22 Mei) baru kita terima beberapa hari yang lalu. Total jumlah yang diberikan sebanyak 4.877 paket sembako,” kata Nurhadi Putra. “GT Covid-19 ATR/BPN berharap bantuan yang diberikan dapat mengurangi beban masyarakat yang terdampak KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 159

TINGKATKAN PERSEPSI KEMENTERIAN ATR/BPN MELALUI FUNGSI KEHUMASAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR ATR/BPN di mata masyarakat menjadi lebih baik. Untuk LAYANAN KHUSUS itu, perlu ditingkatkan lagi fungsi kehumasan seperti layanan pengaduan masyarakat dengan melakukan Untuk menyampaikan program kerja sebagai improvisasi layanan misalnya pengadaan call center kantor layanan publik, Kementerian Agraria dan dengan tetap mengedepankan nilai Kementerian ATR/ Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN. “Selama ini sekian banyak tugas strategis yang BPN) telah menetapkan 3 (tiga) nilai organisasi kita lakukan, tapi kita masih kekurangan effort dalam yang diatur dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN mengampanyekan agar masyarakat lebih mengetahui, Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai Kementerian untuk itu tata kelola pengaduan masyarakat yang baik ATR/BPN, yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya. Hal perlu lebih ditingkatkan,” tuturnya. tersebut ditekankan langsung oleh Sekretaris Jenderal Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan memberikan arahan melalui konferensi video pada kegiatan urgensi perlu dilakukannya strategi komunikasi publik E-Workshop Pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah hasil kerja Gelombang Pertama pada Kamis (28/05/2020). keras dan prestasi Kementerian ATR/BPN belum “Melayani di mana artinya semua insan ATR/BPN harus sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan siap melayani pemohon, mitra kerja bahkan internal brand awareness masyarakat dan kondisi brand sendiri. Profesional, menjadi karakter seluruh Aparatur Sipil Kementerian ATR/BPN seolah tereduksi di benak Negara (ASN) di lingkungan ATR/BPN, di mana artinya kita masyarakat yang hanya mengacu pada salah satu unit harus bekerja dengan sesuai aturan yang ada. Terpercaya, kerja. “Untuk itu, kami harapkan mulai saat ini masing- karena banyaknya kebijakan yang kita keluarkan, di situlah masing satuan kerja sudah dapat membuat konten sendiri kebijakan kita harus dapat semaksimal mungkin dipercaya dan menggali isu lokal yang layak dan menarik untuk dan tidak memihak pada siapapun,” ujar Himawan Arief disosialisasikan melalui kanal media sosial yang sudah Sugoto. dimiliki,” tutur Yulia Jaya Nirmawati. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Kepala Biro Hubungan Masyarakat menambahkan fungsi mengatakan bahwa 3 (tiga) nilai tersebut harus diterapkan strategi komunikasi juga harus diterapkan di seluruh kantor oleh seluruh insan Kementerian ATR/BPN dengan diimbangi Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusat hingga Kantor oleh strategi komunikasi yang baru, agar persepsi ATR/ Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan BPN lebih baik di mata masyarakat dan dapat diketahui (Kantah) yang ada di setiap Kabupaten/Kota. “Kanwil dan oleh masyarakat. “Kita sudah banyak membuat perbaikan Kantah dapat menyebarluaskan informasi dalam bentuk tapi kurang diketahui masyarakat, inilah tujuan dan fungsi siaran pers atau konten desain grafis dan video grafis dan kehumasan. Sangat penting dalam komunikasi internal dan diunggah melalui kanal masing-masing. Selain itu kita eksternal, karena fungsi humas ini dapat membuat persepsi juga bisa menyelenggarakan pelayanan informasi publik suatu institusi lebih baik,” ucapnya kepada lebih dari 800 pada setiap tingkatan di lingkungan Kementerian ATR/ orang peserta E-Workshop tersebut. BPN dan untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN melalui situs atrbpn.go.id yang dikelola oleh Kepala Bagian membangun kehumasan adalah membangun persepsi, Tata Usaha di Kanwil dan Kepala Subbagian Tata Usaha di dengan persepsi yang hebat dan kuat maka nilai Kementerian Kantah,” tambahnya. Dalam penyampaian materi Strategi Komunikasi Publik, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis menjelaskan setidaknya terdapat 6 (enam) hal yang menjadi konsentrasi dalam hal Strategi Komunikasi, yaitu Perubahan Perilaku Masyarakat, Perubahan Cara Komunikasi Publik, Kerangka Kerja Rekomendasi Strategi Media, Manajemen Stakeholders, Framing Isu dan Pemberitaan Positif dan ATR/BPN Peka Terhadap Kebutuhan Informasi.“Kita perlu mengaplikasikan 6 (enam) konsentrasi Strategi Komunikasi yang disebutkan di atas agar Kementerian ATR/BPN bekerja secara sistematis dan terencana serta dapat menghasilkan pesan yang dapat sampai ke masyarakat, seperti membuat pesan atau konten yang menginspirasi dan menarik,” pungkasnya pada workshop yang diikuti oleh penggiat kehumasan Kementerian ATR/BPN dari seluruh Indonesia ini. (LS/RE, 28 Mei) 160 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SIMAK AMANAT PRESIDEN RI SAAT PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA SECARA VIRTUAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Peringatan Hari Lahir Pancasila yang biasanya Seperti kita ketahui, tak hanya Indonesia, setidaknya sebanyak dilaksanakan secara hikmat di lapangan, kini di tengah 215 negara di dunia juga berada dalam kondisi yang saat ini pandemi Covid-19 membuat segala aktivitas berubah dihadapi oleh negara kita. Masyarakat dunia kini juga berjuang dan dilaksanakan secara virtual. Upacara yang turut dan bekerja keras untuk mampu mengendalikan pandemi dan dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, para Menteri memulihkan perekonomiannya. “Tantangan yang kita hadapi Kabinet Indonesia Maju, tak terkecuali Menteri Agraria dan Tata tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan A. Djalil, pimpinan Lembaga pemerintah nonkementerian daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri dan agar kita mampu melewati masa sulit itu,” ucapnya. sejumlah kepala daerah ini dipimpin langsung oleh Presiden Lebih lanjut, Joko Widodo menambahkan bahwa nilai-nilai Republik Indonesia, Joko Widodo dari Ruang Garuda, Istana Pancasila harus terwujud nyata serta menjadi nilai yang hidup Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin (01/06/2020). dan bekerja dalam kehidupan, bekerja dalam kebijakan dan Dalam amanatnya, Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila keputusan pemerintah, serta menjadi nilai yang terus bergelora selalu menjadi penggerak dan pemersatu bangsa dalam dalam semangat rakyat Indonesia. “Tidak henti-hentinya saya menghadapi serta mengatasi segala tantangan. Nilai-nilai mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai luhur Pancasila harus dihadirkan secara nyata dalam keseharian daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita pada dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, tema Pancasila dalam masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, untuk melayani Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan menjadi sangat relevan dengan situasi dan kondisi di tengah agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi pandemi Covid-19. “Karena pada saat ini kita dalam kondisi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, pengorbanan, Presiden. kedisiplinan, kepatuhan, serta ketenangan dalam mengambil Di akhir amanatnya kali ini, Kepala Negara berpesan bahwa langkah kebijakan yang cepat dan tepat,”ujarnya dalam amanat Indonesia harus tetap optimistis, berkreasi, berupaya keras, yang disampaikan. dan tampil sebagai pemenang. Kekurangan dan kelemahan Menurut Joko Widodo, dalam menghadapi semua ujian yang ada tidak semestinya menghalangi kita untuk terus maju. tersebut, bangsa Indonesia patut bersyukur karena Pancasila Sebaliknya, mari bersama perbaiki hal tersebut dan jadikan itu tetap menjadi bintang penjuru untuk menggerakkan kita, sebagai momentum untuk memicu lompatan kemajuan agar menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua menjadi bangsa yang kuat dan mandiri serta menunjukkan tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling ketangguhan kita sebagai satu bangsa dan negara. berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotongroyongan “Sebagai bangsa yang besar kita juga harus tampil sebagai kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri, dan pemenang. Kita harus optimistis, harus mampu menciptakan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi setiap peluang di tengah kesulitan, harus menjawab semua itu kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. “Untuk itu, mari dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti kita perkokoh tali persatuan dan persaudaraan. Juga untuk berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi Covid saling membantu, menolong, bergotong royong, dan selalu ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita, mari kita menangkan optimistis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri menghadapi setiap tantangan yang menghadang,” tutur Joko bangsa,” tandasnya. (LS/TA, 1 Jun) Widodo. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 161

MEMASUKI TAHUN PENINGKATAN KUALITAS, KEMENTERIAN ATR/BPN SOSIALISASIKAN JUKNIS BARU PTSL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR nanti meninggalkan dosa kepada LAYANAN KHUSUS generasi berikutnya, saya tidak mau ke depannya orang mengatakan Sejak tahun 2017, Pemerintah melalui Kementerian ada masalah tumpang tindih karena Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional PTSL,” ujarnya. (ATR/BPN) melaksanakan penerbitan sertipikat hak Menteri ATR/Kepala BPN yang kini atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah menjabat di periode keduanya, Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan adanya PTSL ini, akan merasakan bahwa dalam pelaksanaan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah PTSL selama ini masih banyak sehingga akan dijauhkan dari sengketa. kelemahan. Maka pelaksanaan “Sejauh ini Kementerian ATR/BPN telah bekerja keras, petunjuk teknis ini adalah proses sehingga setiap target yang ditetapkan Presiden dapat untuk terus belajar dari kekurangan dikerjakan bahkan melebihi target. Tahun 2017 target 5 juta, sehingga dapat diperbaiki. Dengan dapat dikerjakan lebih dari 7 juta. Begitu juga tahun 2018, begitu Kementerian ATR/BPN dapat target 7 juta berhasil dikeluarkan 9 juta lebih. Tahun 2019 terus berkomitmen Melayani, meningkat lagi, dari target 9 juta berhasil mengeluarkan Profesional dan Terpercaya terhadap masyarakat. produk sampai dengan 11 juta lebih. Target PTSL tahun Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal 2020 sebanyak 10 juta pasti akan mengalami hambatan, Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan tetapi ini merupakan tantangan besar yang harus dijawab jika program yang dikerjakan oleh Pusat Pengembangan oleh Kementerian ATR/BPN,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN Kepala BPN Surya Tjandra, ketika membuka kegiatan ini untuk dapat meningkatkan kompetensi bagi seluruh e-sosialisasi PTSL tahun 2020 melalui Video Conference, ASN di Kementerian ATR/BPN. “Sebuah proses belajar Selasa (02/06/2020). yang adaptif di tengah situasi saat ini (pandemi Covid-19) Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN pada kesempatan yang menuntut untuk memanfaatkan teknologi. Tetapi tersebut juga menyampaikan bahwa tahun 2020 ini bukan saat ini saja, proses belajar seperti ini akan terus merupakan tahun peningkatan kualitas untuk PTSL dijalankan karena teknologi memberikan kemudahan sehingga bukan hanya memikirkan kuantitas saja. “Cita- untuk melakukan sesuatu tanpa adanya batasan ruang dan cita PTSL adalah pengamanan aset masyarakat dan waktu,” ungkapnya. pemberian akses terhadap bantuan finansial dalam masa Dalam kegiatan e-sosialisasi yang diikuti oleh 1.800 orang ketidakpastian ekonomi, peningkatan indeks (EODB) peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Indonesia, dan hubungan informasi agraria (data spasial, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian yuridis, sosial),” ungkap Surya Tjandra. Tata Usaha, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan serta Di sela kesibukannya yang padat, Menteri ATR/Kepala BPN Ketua Ajudikasi PTSL, yang dipandu oleh Kepala PPSDM Sofyan A. Djalil berkesempatan pula memberikan arahan Deni Santo ini, juga diadakan diskusi. Salah satu peserta pada peserta melalui video conference. Sofyan A. Djalil e-sosialisasi, Pelopor, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi pada kesempatan ini menambahkan bahwa terlepas dari Kalimantan Tengah dalam diskusi menyatakan bahwa pencapaian yang sudah bagus dari segi kuantitas, masih pada pelaksanaan PTSL saat ini selalu mendikotomikan sangat diharapkan juga concern dari segi kualitas. Di tahun antara kualitas dengan kuantitas, di sisi lain dalam kegiatan ini, kualitas yang harus ditekankan. “Karena saya tidak mau administrasi pertanahan tidak ada perdebatan lagi bahwa bukanlah menjadi produk administrasi pertanahan jika kualitas standar tidak terpenuhi. Hal tersebut merupakan bukti dari kualitas administrasi pertanahan. “Oleh karena itu, mestinya sekarang saya senang sekali bahwa juknis yang ada sekarang ini sudah terintegrasi dan kita sosialisasikan bersama. Barangkali sudah saatnya langkah-langkah teknis yang ada di dalam proses administrasi pertanahan khususnya dalam kegiatan PTSL ini kita automasi. Jika terpenuhi standar maka bisa berjalan dan jika tidak terpenuhi standar maka tidak bisa berjalan,” ujar Pelopor. (TA/LS, 2 Jun) 162 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2020, TAHUN PENINGKATAN KUALITAS PTSL penting, yaitu peningkatan kualitas bidang RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR tanah terdaftar (K4) dan peningkatan kualitas LAYANAN KHUSUS terhadap hasil pengukuran dan pemetaan Pemerintah sangat fokus terhadap penyelesaian kegiatan PTSL yang on progress yang sekarang permasalahan pertanahan di Indonesia, khususnya di mana itu harus dipastikan baik dan valid,” dalam memberikan kepastian hukum serta ujar Adi Darmawan. mengurangi risiko konflik pertanahan. Untuk Dirjen HHK, Suyus Windayana memaparkan itu, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan setidaknya terdapat 6 (enam) hal pokok Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah melaksanakan utama dalam peningkatan kualitas, antara pendaftaran tanah dengan cara sistematis yang kemudian lain penetapan lokasi yang mencerminkan dikenal dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis desa lengkap dan deklarasi desa lengkap, Lengkap (PTSL). opname warkah, validasi buku tanah dan surat Memasuki tahun 2020, Kementerian ATR/BPN fokus ukur, penyelesaian sertipikat lintas sektor, terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan PTSL. Seperti Kepala Kantor wajib memastikan data hasil yang dikatakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. PTSL, Penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku. Djalil, terlepas dari pencapaian yang sudah bagus dari “Di tahun 2020, apa yang membedakan segi kuantitas, pelaksanaan PTSL masih sangat diharapkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada juga meningkatkan segi kualitas. Oleh sebab itu, pada pelaksanaan PTSL, jadi kegiatan PTSL itu harus sesi kedua kegiatan E-Sosialisasi PTSL Tahun 2020 yang mencerminkan desa lengkap. Jadi semua dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Ketua Tim, Kepala Kantor hingga akhir project Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN secara virtual pada harus mendeklarasikan yang namanya desa Rabu (03/06/2020), Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur lengkap,” pungkas Suyus Windayana. Keagrariaan, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan (HHK) Lebih lanjut Dirjen HHK, mengatakan Penetapan Lokasi dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN (Penlok) tahun 2020 harus diselesaikan sampai dengan menyampaikan beberapa arahan terkait peningkatan Desa/Kelurahan lengkap dan pada tahun 2021 diupayakan kualitas pada pelaksanaan PTSL. dengan strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh. “Jadi Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan mulai tahun ini kita harus memastikan semua lokasi menyampaikan materi terkait pelayanan pertanahan dan Penlok di Kelurahan/Desa itu diusahakan fokusnya Desa Easy of Doing Business (EoDB) memerlukan kualitas data Lengkap, wajib Desa Lengkap. Kemudian 2021 itu harus pertanahan yang valid dan memerlukan peningkatan merapat, mendekat, jadi semua output dari PTSL itu harus kualitas terhadap data bidang tanah terdaftar. “Untuk Desa Lengkap karena semua Ketua Tim Ajudikasi harus mencapainya, upaya peningkatan kualitas terhadap data melaporkan hasil akhir dari PTSL itu adalah Desa Lengkap,” bidang tanah terdaftar ada dua hal komponen yang ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Irjen Kementerian ATR/BPN, Sunraizal menjelaskan mengenai manajemen risiko dalam suatu Kementerian/Lembaga (K/L) terutama mengenai pelaksanaan program PTSL. “Kalau saya ibaratkan K/L dalam menjalankan tugas dan fungsi selalu memiliki risiko yang melekat, risiko itu tidak dapat dihindari namun bisa kita kurangi efek buruknya. Di dalam pelaksanaan PTSL untuk mengetahui berulang apakah dampaknya tinggi bisa diketahui dari pengalaman atau berdasarkan temuan hasil audit. Temuan hasil audit dengan frekuensi temuannya tinggi bukan berulang yang terbanyak adalah daftar isian PTSL, dokumen PTSL tidak diisi lengkap dan belum ditandatangani,” kata Sunraizal. Dalam kegiatan e-sosialisasi pada hari kedua ini dilakukan diskusi yang diikuti 770 orang peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan serta Ketua Ajudikasi PTSL, yang di moderatori oleh Kepala PPSDM, Deni Santo. (JR/RE) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 163

PIMPINAN KEMENTERIAN ATR/BPN DISKUSIKAN PENYEMPURNAAN REGULASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DAN TATANAN NORMAL BARU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Memasuki era kenormalanbaru,pimpinan LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) mengikuti Rapat Pimpinan yang dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme, yakni video conference dan rapat secara langsung di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (03/06/2020). Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mendiskusikan beberapa hal, antara lain Pembahasan Revisi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan pembahasan Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Turut hadir dalam rapat ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, jajaran hukum. Setiap langkah penanganan dan penyelesaian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan sengketa/konflik dan perkara harus memperoleh payung Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Adapun pemapar regulasi yang efektif,” tambahnya kali ini, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Lebih lanjut, R.B. Agus Widjayanto menerangkan Pemanfaatan Ruang dan Tanah R.B. Agus Widjayanto serta penyempurnaan regulasi terkait penyelesaian kasus Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Dalu Agung pertanahan terangkum dalam 10 (sepuluh) ruang lingkup, Darmawan. yakni penerimaan dan distribusi pengaduan, penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik, penanganan Pada kesempatan ini, R.B. Agus Widjayanto menyampaikan perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan, pembatalan bahwa dalam rangka penanganan penyelesaian produk hukum Kementerian, mediasi, tim penanganan dan permasalahan pertanahan yang lebih baik dibutuhkan penyelesaian kasus, informasi perkembangan penanganan penyempurnaan dari Peraturan Menteri ATR/Kepala dan penyelesaian kasus, monitoring, evaluasi dan pelaporan, BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian sanksi administrasi dan perlindungan hukum. Kasus Pertanahan. “Setelah ditinjau kembali, terdapat Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan beberapa hal yang masih harus disempurnakan. Tentunya A. Djalil menyoroti ruang lingkup mediasi yang dirasa sangat harus bermanfaat bagi masyarakat serta untuk jajaran bagus dan memberi manfaat bagi masyarakat maupun Kementerian ATR/BPN,” ujarnya. jajaran Kementerian ATR/BPN. “Mediasi bagus sekali tapi harus ada mekanisme transparan dan prosedur yang jelas. Menurutnya, penyempurnaan regulasi terkait penyelesaian Karena kalau tidak, banyak juga orang melakukan mediasi kasus pertanahan harus mencakup beberapa prinsip tapi tidak mengacu pada prosedur dan transparansi,” ucap dasar pengaturan penanganan dan penyelesaian kasus Sofyan. A. Djalil. pertanahan. “Setiap penanganan sengketa, konflik dan Pada kesempatan yang sama, Dalu Agung Darmawan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan menyampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri yang jelas untuk sampai pada pengambilan keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penyelesaian kasus sehingga tahapan waktu dapat terukur. Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Kemudian penyelesaian kasus harus didasarkan pada Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru perlu dilakukan fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat/ perubahan sistem kerja pegawai agar dapat beradaptasi mengikat, serta hak pengadu maupun hak pihak yang terhadap perubahan tatanan normal baru produktif dan diadukan dilindungi sepanjang hak-hak tersebut dapat aman dari COVID-19. “Untuk itu, kita perlu mengatur dibuktikan secara yuridis, fisik dan administratif yang sah,” prosedur protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas kata R.B Agus Widjayanto. kedinasan pada situasi pandemi dan dalam rangka tatanan normal baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN,”tuturnya. “Penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan (LS/RH/JR, 4 Jun) perkara pertanahan dilakukan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, perlu menempatkan Kementerian ATR/BPN sebagai bagian atau sub dari sistem penegakan 164 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HIMAWAN ARIEF SUGOTO: KERJA PROFESIONAL KUNCI KESUKSESAN mengantarkan Himawan Arief Sugoto menjadi RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Direktur Utama Perum Perumnas pada tahun 2007 LAYANAN KHUSUS silam. Karir seseorang tak lepas dari kerja keras dan Tidak berhenti di situ, pada 2018 lalu Himawan Arief semangatnya untuk mencapai kesuksesan. Ialah Sugoto dipercaya membantu Menteri ATR/Kepala Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria BPN Sofyan A. Djalil sebagai Sekretaris Jenderal dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Kementerian ATR/BPN. Dilantiknya Himawan Arief BPN), Himawan Arief Sugoto. Seorang Insinyur yang juga Sugoto yang berlatar belakang non ASN menjadi Entrepreneur dan sekarang masuk ke dalam pemerintahan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ini dimungkinkan, sebagai Sekjen di Kementerian ATR/BPN. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kamis (04/06/2020) melalui video conference, Himawan Arief Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur hal Sugoto berkesempatan berbagi pengalaman perjalanan tersebut. karirnya serta seputar Kementerian ATR/BPN pada acara Tidak hanya perjalanan karirnya, pada acara yang “Open Talk” yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur dipandu dengan apik oleh Ketua PII Learning Center Indonesia (PII). Wahyu Saidi dan Ketua Dewan Pengawas BLU PPDPP Lana Mengawali acara dengan tema “Dari Insinyur, Entrepreneur, ke Winayanti ini, Himawan Arief Sugoto juga menjelaskan Birokrat”Himawan Arief Sugoto menceritakan awal perjalanan strategic goal Kementerian ATR/BPN tahun 2025. Tujuh karirnya. Pria lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung strategic goal itu adalah 1) Terwujudnya keadilan pertanahan; tahun 1990 ini memulai karirnya di Negeri Sakura, Jepang. 2) Mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia; Di Jepang, Himawan Arief Sugoto muda belajar banyak dari 3) Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan budaya kerja orang Jepang. “Etos kerja, atasan saya selalu tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong memikirkan apa yang besok dikerjakan. Itu saya tanam di pertumbuhan ekonomi; 4) Meningkatkan standar kompetensi dalam diri saya. Bekerja secara profesional dan menghargai SDM menuju birokrasi berstandar dunia; 5) Mewujudkan sesama rekan kerja lalu kepercayaan serta networking,” ujar Kantor Layanan Modern yang memberikan produk, layanan mantan Direktur Utama Perum Perumnas ini. dan pusat informasi pertanahan dan tata ruang secara Sepulang dari Jepang, Himawan Arief Sugoto masuk ke bisnis elektronik berbasis teknologi informasi; 6) Mengoptimalkan property. Atas performanya Himawan Arief Sugoto diangkat layanan informasi pertanahan dan tata ruang sebagai basis menjadi Chief Operation Officer PT Prosys Bangun Nusantara penerimaan negara dalam rangka self financing ; dan 7) (Bakrie Group) pada tahun 1995 dan pada tahun 2000 menjadi Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan President Director/CEO PT Prosys Bangun Persada. memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Perjalanan karir Himawan Arief Sugoto tidak selalu mulus, tapi “Dalam rangka visi 2025 kita mencoba setting 7 (tujuh) kemampuannya mengambil keputusan dan network yang program, kita ingin mewujudkan keadilan pertanahan. luas membantunya melewati berbagai rintangan pada dunia Sekarang ini ketimpangan rasio pertanahan antara korporasi usaha. “Tahun 2000an ada restrukturisasi dan perusahaan dan perorangan masih agak jauh. Kita akan berusaha dengan harus ditutup. Saya sempat bingung lalu saya panggil teman program Reforma Agraria,” ujarnya. saya meminta bantuan. Akhirnya saya keliling, saya presentasi Tahun 2020 yang merupakan peningkatan kualitas PTSL untuk jualan ke perusahaan-perusahaan yang Dirut-Dirutnya adalah upaya Kementerian ATR/BPN untuk bertransformasi saya kenal,” kisahnya. lebih maju dan lebih baik yakni dengan tagline yang baru ialah Prestasi dan sepak terjangnya di dunia property inilah yang Melayani, Profesional danTerpercaya.“Kami sebagai pelayanan masyarakat selalu siap, karena kita Melayani, Profesional dan Terpercaya. Kenapa kita sebut, saya selalu berusaha jika ada pelayanan terlambat, saya forward jangan sampai Kakannya tidak merespon. Kita juga terus membangun profesionalisme dalam benak mindset dan semua produk kebijakan kita semakin terpercaya,” ujar Himawan Arief Sugoto. Menutup acara di depan 368 peserta yang hadir, Himawan Arief Sugoto berterima kasih karena diundang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. “Terima kasih, sebuah kehormatan yang telah berpartisipasi kepada semua peserta. Intinya kita berharap, bekerja dengan antusias jangan membuat pekerjaan itu menjadi beban, kita kerjakan dengan semangat dan kerjakan dengan baik,” tuturnya. (JR/RH, 5 Jun) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 165

KEMENTERIAN ATR/BPN BERSIAP MENYONGSONG TATANAN NORMAL BARU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR mengurangi penyebaran Covid-19,” ujar LAYANAN KHUSUS Yulia Jaya Nirmawati. Yulia Jaya Nirmawati menambahkan, Beberapa bulan terakhir, hampir seluruh Aparatur selama masa transisi berlangsung, Sipil Negara (ASN) menjalankan Work From Home para pegawai Kementerian ATR/BPN (WFH) yang dilakukan sebagai bentuk dukungan akan menerapkan pola kerja pada terhadap kebijakan Pemerintah, dalam upaya kenormalan baru dengan terus dibarengi pelaksanaan social dan physical distancing guna mencegah evaluasi kesehatan para pegawai yang penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tak dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 terkecuali ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata ATR/BPN. “Jadi selama bulan Juni ini, kita Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). masih harus mematuhi peraturan PSBB, Dalam Surat Edaran (SE) Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 8/ tetapi kita juga sambil menerapkan pola SE-100.KP.03/IV/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan kerja new normal. Untuk itu, kesehatan pada Situasi Pandemi dan dalam Rangka Tatanan Normal para pegawai juga harus terus dievaluasi Baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang diterbitkan untuk menjaga dan mengurangi pada Kamis (04/06/2020), dijelaskan bahwa perlu dilakukan penyebaran virus,” tambahnya. perubahan sistem kerja pegawai agar dapat beradaptasi Pola kerja kenormalan baru yang diterapkan di Kementerian terhadap perubahan tatanan normal baru yang produktif ATR/BPN, menandakan bahwa para pegawai sudah dapat dan aman dari Covid-19. bekerja di kantor, tetapi dengan sistem pembagian jadwal “SE ini sebagai pedoman atau panduan penyelenggaraan yang teratur atau shifting. “Agar tidak terjadi penumpukan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata pada jam datang, jam istirahat maupun jam pulang kantor. ruang untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru dan Saat ini ruang-ruang rapat juga sedang dilakukan penataan aman dari COVID-19. Juga bertujuan agar memastikan dengan mengurangi jumlah kursi karena melaksanakan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam social distancing, dan jika peserta rapat melebihi kapasitas mencapai kinerja, pelaksanaan pelayanan publik, mencegah kursi maka peserta rapat menggunakan zoom dari tempat dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko masing-masingnya. Mengapa demikian? Agar para COVID-19 di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Kepala pegawai bisa tetap jaga jarak aman, minimal satu meter Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. antara pegawai yang satu dengan yang lainnya, intinya Menanggapi Kebijakan PSBB pada masa transisi di DKI semua kegiatan berjalan sebagaimana biasa namun tidak Jakarta, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan meskipun mengabaikan protokol kesehatan,“ imbuh Kepala Biro penyebaran virus Covid-19 sudah melandai, seluruh jajaran Humas Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN harus tetap waspada dan menaati Lebih lanjut, Yulia Jaya Nirmawati mengimbau seluruh protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. jajaran Kementerian ATR/BPN, dalam rangka mencegah “Pada keadaan ini menunjukkan Jakarta sudah mulai penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor, agar wajib membaik, tetapi kita harus tetap waspada. Pegawai yang menggunakan masker, rajin cuci tangan menggunakan saat ini masih dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas sabun pada tempat-tempat yang telah disediakan di normal harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk lingkungan kantor, membiasakan membawa hand sanitizer, peralatan makan serta menerapkan etika saat batuk di tempat umum. “Semoga dengan kedisiplinan yang kita terapkan dapat membantu menurunkan angka penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta khususnya di lingkungan kantor, sehingga kita bisa masuk pada tahapan berikutnya yaitu aman, sehat dan produktif seperti sedia kala,” tuturnya. Kabar baik bagi umat muslim di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati juga menyampaikan bahwa kegiatan peribadahan rutin sudah bisa dilakukan di masjid yang berada di dalam lingkungan kantor. “Mulai 5 Juni 2020, kegiatan ibadah sudah boleh dilakukan, tapi hanya untuk kegiatan rutin dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jangan lupa menyiapkan peralatan salat masing-masing,” pungkasnya. (TA/LS/WN, 5 Jun) 166 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERKUAT KOMUNIKASI PUBLIK, KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN E- KEHUMASAN PEMERINTAH juga sangat berpengaruh terhadap penilaian Reformasi RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Birokrasi. “Ini juga merupakan satu tantangan yang harus LAYANAN KHUSUS bisa kita jawab. Oleh sebab itu, saya berharap setelah Memasuki era baru, kebutuhan informasi akan mengikuti e-workshop strategi komunikasi ini, ada beberapa semakin dinamis. Untuk itu, sebagai unit kerja pemahaman baru dalam membangun komunikasi yang memiliki fungsi menjalankan komunikasi publik kita dengan baik dan memberikan peningkatan publik secara internal maupun eksternal, nilai Reformasi Birokrasi serta mendukung EoDB serta program kehumasan dirasa sangat penting. Apalagi saat ini menyiapkan kita dalam menghadapi era kenormalan baru,” komunikasi publik menjadi kunci dari apresiasi masyarakat tuturnya. bagi suatu instansi, salah satunya dengan membangun Dengan adanya pandemi Covid-19, seluruh umat manusia sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan di dunia dipaksa oleh keadaan untuk menggunakan dan membangun komunikasi publik juga dapat mendukung terbiasa dengan model virtual communication. Hal tersebut perbaikan penilaian Ease of Doing Business (EoDB) dan dirasa sangat berpengaruh pada perubahan pola kerja ke memberikan peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) depan. “Dengan adanya pandemi ini kita bisa mengambil serta bersiap dalam memasuki era baru yakni kenormalan hikmahnya, keadaan seperti ini juga membuat tatanan baru. pola kerja ke depan berubah. Untuk itu, transformasi digital “Kalau kita bagus dalam mengelola komunikasi publik harus dipercepat sehingga pada tahun 2021 nanti sebagian secara internal maupun eksternal, maka persepsi masyarakat layanan kita sudah berbasis digital,” kata Himawan Arief terhadap instansi kita juga semakin baik,” ujar Sekretaris Sugoto. Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa saat membuka kegiatan e-Workshop Strategi Komunikasi fungsi kehumasan tidak hanya sebagai pembuat konten, Kementerian ATR/BPN Angkatan II secara virtual pada Kamis tetapi tidak kalah penting sebagai pengelola pengaduan (04/06/2020). masyarakat untuk memberikan masukan bagi instansi Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu instansi yang ataupun membantu menyelesaikan permasalahan termasuk dalam pengembangan rencana aksi reformasi masyarakat. “Pentingnya menanggapi pengaduan jangka pendek dan jangka menengah untuk meningkatkan masyarakat menuntut kita untuk cepat dalam melakukan peringkat EoDB dengan cara mendorong perbaikan respon, aktif tetapi tidak reaktif, berbasis data valid dan layanan publik sehingga lebih berkepastian hukum, mudah, terbaru serta memiliki frekuensi rutin dan teratur dalam terjangkau dari segi biaya dan tepat waktu. “Pengelolaan pengelolaan informasi publik,” imbuhnya. pengaduan yang ada di ATR/BPN adalah bagian dari Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga item yang menaikkan nilai EoDB. Kalau dulu pengaduan Harison Mocodompis, pada kesempatan ini mengajak masyarakat dilakukan secara langsung, tapi agar lebih seluruh peserta untuk aktif menyampaikan informasi terkait mudah dan terjangkau, saat ini pengaduan masyarakat kita Kementerian ATR/BPN. “Jangan biarkan ruang kosong pada gunakan alat media komunikasi seperti call center, hotline, masyarakat diisi oleh informasi-informasi yang tidak benar,” e-mail dan media sosial,” ucap Himawan Arief Sugoto. ujarnya. Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Pada e-workshop yang dihadiri tidak kurang dari 400 peserta menuturkan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat ini juga dilakukan penjelasan kehumasan secara detail oleh Kepala Subbagian Pemberitaan, Publikasi dan Media Center Rizki Agung Nugroho, Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Risdianto Prabowo, Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat M. Sauki, tim berita, tim konten dan tim pengelolaan pengaduan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Pembelajaran yang dilakukan secara maraton sejak pukul 08.30 WIB hingga 16.30 WIB ini tidak kehilangan antusiasme peserta dari awal hingga akhir acara. Pada sesi tanya jawab, beberapa peserta mengusulkan dibentuknya suatu grup khusus sebagai tempat berbagi info terkait konten kehumasan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. E-workshop ini merupakan e-workshop kehumasan kedua, setelah sebelumnya pada 28 Mei 2020 lalu diadakan yang diikuti lebih dari 800 orang peserta. (LS/RE, 5 Jun) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 167

ERA NEW NORMAL, SEKJEN MINTA JAJARANNYA PERCEPAT PROGRAM KERJA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyambut di daerah sudah bekerja keras dalam mewujudkan desa era kenormalan baru (new normal) dengan lengkap. Jika ada kendala dalam penganggaran kita harus sebuah semangat baru. Setelah lebih dari dua bahas dan temukan solusinya,” ujar Himawan Arief Sugoto. bulan mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi rumah (work from home), dengan mengikuti Surat Edaran topik bahasan dalam rapat koordinasi tersebut. Dalam Sekretaris Jenderal Nomor 8/SE-100.KP.03/VI/2020 tentang waktu dekat, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan Pelaksanaan Tugas Kedinasan pada Situasi Pandemi seleksi jabatan pejabat administrator. “Untuk pelaksanaan dan Dalam Rangka Tatanan Normal Baru di Lingkungan seleksi jabatan pejabat administrator ini saya minta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan semakin fair, dari aspek penilaian. Selain itu, saya harap, Nasional, ASN Kementerian ATR/BPN kembali bekerja untuk wilayah Indonesia bagian timur, agar diutamakan di kantor dengan mematuhi protokol kesehatan yang putra daerah agar dapat memimpin di daerahnya,” ujar ditetapkan. Himawan Arief Sugoto. Awal minggu adalah hari yang tepat untuk menyiapkan Sekretaris Jenderal juga meminta kepada Karo Humas, dan membahas program kerja selama sebulan ke depan. Karo Organisasi dan Kepegawaian serta Karo Umum dan Berkenaan dengan itu, jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) Unit Layanan Pengadaan menyiapkan segala keperluan mengadakan rapat bersama yang dipimpin langsung oleh administrasi terkait surat menyurat, karena akan ada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief perubahan nomenklatur kementerian. “Dalam bulan Juni Sugoto, melalui video conference, Senin (08/06/2020). ini, saya harap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Rapat ini diikuti oleh Kepala Biro (Karo) Perencanaan dan Kementerian sudah bisa kita finalisasi, untuk itu kita perlu Kerjasama, Karo Hukum, Karo Hubungan Masyarakat, Karo menyosialisasikan nantinya nomenklatur baru unit kerja Organisasi dan Kepegawaian, Karo Keuangan dan Barang Kementerian ATR/BPN kepada seluruh pihak, terutama Milik Negara, Karo Umum dan Unit Layanan Pengadaan, mengenai surat-menyurat,” kata Sekretaris Jenderal. Kepala Pusat (Kapus) Data dan Informasi Pertanahan, Tata RUU Cipta Kerja Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) saat Kapus Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia ini terus disosialisasikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada (PPSDM), dan Kapus Penelitian dan Pengembangan serta masyarakat. Himawan Arief Sugoto menyarankan agar tidak Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). hanya masyarakat saja yang mengetahui perkembangan Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal mengatakan RUU Ciptaker ini. “Saya minta agar RUU Ciptaker ini bahwa program desa lengkap, sesuai petunjuk teknis disosialisasikan kepada internal Kementerian ATR/BPN, (juknis) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun yakni Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajarannya di 2020 harus terus berjalan. Ia menyarankan agar kendala daerah. Mereka harus mengetahui apa sebenarnya tujuan yang ada dapat dicarikan solusinya. “Jajaran Kantor Wilayah disusunnya RUU ini,” kata Sekretaris Jenderal. (RH, 8 Jun) 168 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JARING KANDIDAT TERBAIK CALON PEJABAT KOMPETEN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki Aparatur Sipil Negara, kompetensi jabatan yang harus kompetensi dalam menjalankan tugas dimiliki oleh setiap ASN adalah kompetensi manajerial, dan fungsinya di instansi masing-masing. kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Untuk menemukan talenta-talenta terbaik Senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Biro dalam menduduki jabatan administrator di lingkungan Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Pusat Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Deni Santo menjelaskan Nasional (ATR/BPN), maka dilakukan seleksi melalui uji bahwa setiap orang harus mengembangkan potensi dan kompetensi dengan sistem talent pool untuk mendapatkan kemampuan dirinya. “ASN khususnya di Kementerian ASN yang kompeten dan berkinerja. ATR/BPN diharapkan untuk terus memacu potensi diri “Uji kompetensi melalui tes dengan Computer Assisted terus berkarya, meningkatkan prestasi, mengembangkan Test (CAT) sudah dilakukan sejak tahun 2019. Dalam uji inspirasi, menjaga kedisplinan, serta menjalin komunikasi kompetensi tersebut dibagi dalam tiga materi, yaitu dan koordinasi untuk menumbuhkan mentalitas kerja yang mengenai kemampuan berpikir 40 soal, potensi diri 30 positif,” ungkapnya. soal, serta kompetensi teknis 60 soal,” ujar Kepala Biro Deni Santo berharap para peserta dapat mengikuti Organisasi dan Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan, saat ujian dengan berkonsentrasi penuh dan mengikuti uji membuka kegiatan Uji Kompetensi Seleksi Calon Pejabat kompetensi dengan baik karena akan berdampak terhadap Administrator, Cikeas, Rabu (10/06/2020). pengembangan karier ke depannya, serta diharapkan dapat Lebih lanjut Dalu Agung Darmawan menjelaskan bahwa menjadi acuan untuk mengukur dan membenahi kinerja uji kompetensi akan digunakan sebagai sumbu sehingga Kementerian ATR/BPN. diharapkan dapat menghasilkan ASN yang dapat Uji kompetensi seleksi calon pejabat administrator ini diikuti mengembangkan kualitas serta memiliki kompetensi yang oleh 1.034 orang dari 34 Kantor Wilayah BPN serta 160 tinggi. “Seluruh peserta yang mengikuti ujian harus percaya Kantor Pertanahan yang dilaksanakan secara daring, serta diri dengan kemampuan yang dimiliki, dengan begitu pegawai di Kantor Pusat yang melaksanakan ujian secara dapat mengikuti proses perubahan serta secara khusus langsung di PPSDM, Cikeas. PPSDM selaku penyelenggara dapat mengisi talent pool yang ada,” tambahnya. tetap menerapkan social distancing mulai dari wajib Sebagai informasi, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan menggunakan masker hingga tetap menjaga jarak antar Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia peserta untuk meminimalisasi dampak penyebaran virus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Covid-19. (TA/RE, 10 Jun) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 169

APRESIASI KERJA JAJARAN KANWIL BPN DAN KANTOR PERTANAHAN DI PROVINSI ACEH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Memasuki semester kedua tahun 2020, Kementerian LAYANAN KHUSUS Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi terbaik se-Indonesia dalam pelaksanaan 2) Kategori Kepatuhan Tertinggi, Kantah Kabupaten Aceh program kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau Besar; PTSL. Berdasarkan laporan tersebut, Kanwil BPN Provinsi Aceh menjadi yang terbaik pada semester pertama kemarin. “Saya 3) Kategori Pengelolaan BMN Terbaik, Kantah Kota Banda Aceh; senang sekali mendapatkan berita dari Kanwil yang berada 4) Kategori Desa Lengkap Terbaik, Kantah Kabupaten Simeulue; di paling barat wilayah Indonesia. Saya apresiasi kerja jajaran 5) Desa Lengkap Terbaik, Desa Celala, Kantah Kabupaten Aceh Kanwil BPN Provinsi Aceh,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya pada acara“BPN Aceh Awards,”yang Tengah; diselenggarakan secara virtual, Kamis (11/06/2020). 6) Kategori _Progress_ PTSL Terbaik, Kantah Kabupaten Aceh Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Surya Tjandra, Inspektur Jenderal, Sunraizal, Tengah; seluruh jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota 7) Kategori Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Terbaik, Kantah se-Provinsi Aceh, beberapa Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, serta Kepala Dinas Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Selatan; Provinsi Aceh. 8) Kategori Pengecekan Online Terbaik, Kantah Kabupaten Melanjutkan sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Kantor Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan sudah lebih baik Aceh Barat Daya; saat ini dalam memberikan layanan kepada masyarakat.“Kendati 9) Kategori Digitalisasi Warkah, Kantah Kabupaten Aceh Besar; demikian, selalu ada ruang untuk kita melakukan improvement 10) Kategori Pelaksanaan Redistribusi Tanah dengan Target Kecil agar menjadi lebih baik lagi. Koordinasi kita dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sudah sangat baik sehingga tujuan (<500 bidang) Terbaik, Kantah Kabupaten Pidie Jaya; kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi 11) Kategori Pelaksanaan Redistribusi Tanah dengan Target lebih maksimal,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra menyarankan agar Sedang (500-750 bidang) Terbaik, Kantah Kabupaten Aceh ada transfer pengetahuan antar kantor pertanahan dalam Tenggara; menyukseskan program kerja. “Pengalaman Kanwil BPN Provinsi 12) Kategori Pelaksanaan Redistribusi Tanah dengan Target Aceh ini sangat menarik untuk dipelajari bersama-sama. Sedang (>750 bidang), Kantah Kabupaten Bener Meriah; Namun tidak ada salahnya juga untuk berbagi dan mendengar 13) Kategori IP4T Terbaik, Kantah Kabupaten Aceh Selatan; pengalaman serta berbagi semangat dengan kantor lainnya,” 14) Kategori Pelaporan Pertimbangan Teknis Pertanahan kata Surya Tjandra. Terbaik, Kantah Kota Sabang; Inspektur Jenderal, Sunraizal memberikan apresiasi atas kerja 15) Kategori ZNT Online Tercepat, Kantah Kota Banda Aceh; keras Kanwil BPN Provinsi Aceh sembari mengingatkan agar 16) Kategori Penyelesaian BMN Tercepat, Kantah Kabupaten tetap menjaga kualitas pekerjaan. “Tolong dijaga kualitas Aceh Selatan; pekerjaan yang sedang dan telah dilaksanakan. Jangan sampai 17) Kategori Penanganan Sengketa Terbaik, Kantah Kota Banda menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kita ingin agar Aceh; permasalahan yang muncul ada saat ini bisa terselesaikan. 18) Kategori Kepedulian Pengendalian Tata Ruang, Kantah Tolong dijaga juga arsip pertanahan, seperti warkah dan buku Kabupaten Aceh Utara; tanah agar jangan hilang,” pinta Inspektur Jenderal. 19) Kategori Inovasi Pengaduan Terbaik, Kantah Kabupaten Kepala Kanwil (Kakanwil) BPN Provinsi Aceh, Agustyarsyah Aceh Timur; mengatakan Kanwil BPN Provinsi Aceh siap untuk menyelesaikan 20) Rangking berdasarkan Rapor Kita: tantangan ke depan. “Ke depan tugas yang harus dilaksanakan 1) Kantah Kabupaten Bireuen; adalah memperbaiki kualitas data pertanahan, sesuai dengan 2) Kantah Kabupaten Pidie; instruksi Menteri ATR/Kepala BPN. Kualitas data pertanahan ini 3) Kantah Kabupaten Aceh Besar; juga menunjang Ease of Doing Business (EoDB) sehingga bisa 4) Kantah Kabupaten Pidie Jaya; mengurangi kemiskinan di Aceh. Bersinergi dengan Pemda juga 5) Kantah Kabupaten Gayo Luwes. terus kami lakukan, terutama dalam hal pertanahan dan juga Penghargaan ini bukan hanya sekedar reward bagi Kantah mewujudkan kota lengkap,” kata Kakanwil BPN Provinsi Aceh. Kabupaten/Kota yang berprestasi, namun juga pemacu Dalam acara tersebut juga dibacakan penghargaan kepada semangat untuk terus meningkatkan kinerja. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota berprestasi untuk 20 Capaian Kanwil BPN Provinsi Aceh ini dapat menjadi inspirasi kategori. Adapun para pemenangnya, yakni: dan lesson learn untuk Kanwil BPN Provinsi lainnya. Belajar pada 1) Kategori Pelaporan Terbaik, Kantah Kabupaten Aceh Utara; keberhasilan dan juga kegagalan akan memacu untuk menjadi sama baik atau bahkan lebih baik. (RH/LS, 12 Jun) 170 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HIMAWAN ARIEF SUGOTO: MANFAATKAN NEW NORMAL UNTUK MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Sekretaris Jenderal juga RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR menekankan pentingnya LAYANAN KHUSUS mengomunikasikan capaian dan perbaikan kinerja Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN kepada masyarakat. “Sampaikan dengan baik kepada masyarakat, kemas dengan baik, menarik dan informatif, kehumasan itu bukan hanya tugas Kepala Bagian TU, melainkan tugas seluruh jajaran dan juga tentunya pimpinan kantor,”ungkap mantan Direktur Utama Perum Perumnas. Pandemi Covid-19 merubah tatanan kehidupan Pada kesempatan yang sama, hampir seluruh manusia di Dunia. “Imbauan Sekretaris Jenderal meresmikan physical distancing dan stay at home menyebabkan dan menjadi narasumber penggunaan teknologi informasi saat ini sangat pertama Podcast@JayaCafe. familier pada masyarakat, kita harus memanfaatkannya Siniar (Podcast) ini dibangun untuk bergerak menuju pelayanan pertanahan elektronik, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta untuk menyajikan obrolan pelayanan online,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian mengenai pertanahan yang informatif bagi masyarakat. Agraria dan Tata Ruang, Himawan Arief Sugoto di Pemilihan nama Jaya berasal dari akronim Jakarta Raya. Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi DKI Jakarta, Kamis “Podcast ini baik sekali, masyarakat harus mendapatkan (11/06/2020). informasi yang langsung dari sumbernya yaitu BPN,” ujar Sekretaris Jenderal juga menyampaikan bahwa saat ini Sekretaris Jenderal. Kementerian ATR/BPN mempunyai nilai kementerian baru yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya. “Saya harap ini Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati tidak hanya sebatas banner, slogan namun ada di dalam diri sebagai salah satu pembicara pada acara ini juga menyambut kita. Ini bukan hanya komitmen kepada masyarakat, namun dengan baik upaya Kanwil Provinsi DKI Jakarta ini.“Podcast ini juga komitmen kepada diri kita sendiri untuk melayani, saya kira podcast pertama di jajaran Kementerian ATR/BPN. profesional, kredibel dan terpercaya. Kalau orangnya Saat ini adalah saat di mana kehumasan mengambil peran amanah maka produknya terpercaya,” tambah Sekretaris yang besar saat dunia bergerak dan beranjak dari dunia Jenderal. fisik menuju dunia digital, era baru di mana transformasi Pada acara bertajuk Sosialisasi Surat Edaran Menteri digital harus kita lakukan dengan cepat, harus kita lakukan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan baik dan harus mengantarkan kita sebagai institusi Nomor 8/SE-100.KP.03/VI/2020 tentang Pelaksanaan Tugas yang memanfaatkan layanan digital dimasa akan datang,” Kedinasan pada Situasi Pandemi Dalam Rangka Tatanan ujar Mantan Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan Normal Baru dan Strategi Membangun Komunikasi Kepada Kementerian ATR/BPN. Masyarakat di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ini, Himawan Arief Sugoto juga menyampaikan bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya edaran yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN tersebut sebagai tuan rumah siniar menyampaikan bahwa Podcast@ dapat dilaksanakan oleh semua kantor pertanahan tanpa JayaCafe ini dibuat untuk memberikan informasi yang lebih kecuali. “Edaran tersebut dibuat dengan berbagai alternatif, bagi masyarakat. “Jadi kalau masyarakat butuh pelurusan agar dapat diikuti oleh semua unit kerja yang berbeda-beda informasi pertanahan maka mereka akan mencari channel status penyebaran covidnya, baik yang zona merah, kuning ini,” pungkasnya. maupun hijau,” ucapnya. Lahirnya Podcast@JayaCafe ini adalah bagian dari pelaksanaan strategi komunikasi publik yang tengah diintensifkan oleh Kementerian ATR/BPN. Kanwil BPN Provinsi DKI menerjemahkan salah satu strategi komunikasi publik dalam format bincang-bincang yang saat ini sedang digandrungi banyak kalangan. (WN/JR, 12 Jun) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 171

KEMENTERIAN ATR/BPN AKAN LAKUKAN PENATAAN ORGANISASI SERTA SDM RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Me n g a w a l i LAYANAN KHUSUS pemerintahan periode keduanya, Presiden Joko Widodo bersama wakilnya K.H. Ma’ruf Amin akan memperbaiki birokrasi pemerintahan di Indonesia. Kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L), Presiden menginstruksikan agar dilakukan penataan organisasi dengan menghilangkan jabatan struktural mulai dari Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan penataan organisasi serta sumberdaya manusia. Dalam paparannya, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) untuk menjadi koordinator dan sub koordinator. Di samping Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menyatakan itu juga, kita akan menyusun SOTK secara lebih efisien, dengan bahwa, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan tenggat hingga Desember 2020,” kata Himawan Arief Sugoto. Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Dalam Rapim kali ini juga membahas tentang nilai Reformasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Birokrasi (RB) Kementerian ATR/BPN. Dalam paparannya, Staf Fungsional, dan setelah berkonsultasi dengan Kemenpan Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Ekonomi Pertanahan RB, Kementerian ATR/BPN akan melakukan penyederhanaan Gunawan Muhammad menyatakan bahwa saat ini organisasi melalui tiga opsi. Kementerian ATR/BPN tengah menunggu nilai final RB dari asesor. Terkait hal ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyakini “Opsi pertama, penyetaraan, artinya mengusulkan jabatan bahwa Kementerian ATR/BPN bisa menjadi lebih baik lagi, administrator dan jabatan pengawas ke jabatan fungsional. terutama dalam aspek kinerja memberikan pelayanan publik, Opsi kedua, inpassing, menunggu penataan Struktur seperti pengaduan masyarakat. “Saya akui kantor-kantor Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru kemudian mengusulkan pertanahan makin baik cuma masih harus kita tingkatkan, pengalihan jabatan administrator dan jabatan pengawas ke kita perlu meniru polisi. Seperti apa yang mereka lakukan. jabatan fungsional. Dan opsi terakhir, perpindahan, artinya Lihat permasalahan, akar permasalahan di kantor kita. Apa tidak mengusulkan penataan SOTK sehingga tidak ada yang mereka kritik, apakah terkait administrasi, terkait pengalihan jabatan administrator dan jabatan pengawas Komputerisasi Kantor Pertanahannya (KKP). KKP harus ke jabatan fungsional,” kata Kepala Biro Orpeg pada menjadi gawang terakhir, kita harus responsif,” ujar Menteri Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona Lantai VII, Gedung ATR/Kepala BPN. Kementerian ATR/BPN, Senin (15/06/2020). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus berjalan hingga saat ini. Dalam laporannya, Direktur Terhadap skenario tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT, A. Djalil mengarahkan untuk memilih skenario terbaik bagi Dwi Purnomo mengatakan saat ini sudah terbentuk desa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ATR/BPN. “Prinsip lengkap di 55% Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. penataan organisasi harus simple, mudah dan tidak ada yang “Rinciannya ada 10,2 % Desa Lengkap dari 9.081 desa yang dirugikan,” pesan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Rapim kali ditargetkan dan 925 desa sudah menjadi desa lengkap,” kata ini. Dwi Purnomo. Rapim kali ini dilaksanakan juga melalui video conference yang Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto menambahkan diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan beberapa bahwa pemangkasan jabatan struktural juga terjadi di Kantor Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (RH/LS/RE, 15 Jun) Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan Kab/Kota di seluruh Indonesia. “Untuk Kantor Kementerian ATR/BPN, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas akan dilantik 172 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SIMAK AMANAT MENTERI ATR/KEPALA BPN KEPADA PEJABAT YANG BARU DILANTIK kebutuhan organisasi. “Harusnya di RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Kantor Pertanahan hanya terdapat LAYANAN KHUSUS satu pejabat struktural, yaitu Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Kantor. Tetapi karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. perlu dibantu pejabat struktural di Djalil secara resmi melantik 15 (lima belas) bawahnya dan ini juga sesuai dengan pejabat administrator dan 35 (tiga puluh kebutuhan organisasi, maka kami lima) pejabat pengawas di lingkungan Kementerian ATR/ berhasil mempertahankan Kepala BPN pada Selasa (30/06/2020). Acara yang dilaksanakan Seksi. Begitu pun di Kantor Wilayah, di Aula Prona lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor akan dibantu Kepala secara virtual, tetap berjalan dengan khidmat, dan tetap Bidang terkait,” ungkapnya. memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan “Untuk itu, tolong Pak Kakanwil penyebaran covid-19. ingatkan teman-teman di daerah Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN memberikan agar jangan khawatir menjadi pejabat amanat kepada para pejabat yang baru dilantik terkait fungsional, karena jabatan struktural penataan organisasi dengan menghilangkan jabatan atau fungsional itu tidak akan beda. struktural mulai dari Jabatan Pejabat Administrator dan Paling sedikit Saudara yang dilantik Pejabat Pengawas. “Ini yang perlu saya ingatkan kepada pada hari ini tidak akan masuk besok Saudara sekalian, jangan takut menjadi pejabat fungsional. Saya pikir dengan jabatan fungsional barangkali masing- menjadi pejabat fungsional, tetapi nanti bisa tukar pintunya, masing di antara individu nanti akan bisa menunjukkan hari ini struktural besok fungsional. Tergantung bagaimana kreativitasnya, tidak banyak terikat dengan struktur yang kebutuhan organisasi dan kontribusi individu masing- ada,” ujar Sofyan A. Djalil. masing,” tambahnya. Menteri ATR/Kepala BPN berpesan kepada siapa pun Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan, organisasi yang yang menjadi pejabat fungsional nantinya, untuk bisa baik adalah organisasi yang mampu menemukan individu- menunjukkan kualitas masing-masing dalam bekerja individu terbaik untuk mendapatkan kesempatan yang lebih secara individu maupun kerja secara tim. “Saya merasakan baik dan tanggung jawab yang lebih besar dengan melalui bahwa dengan sistem fungsional ini akan jauh lebih efisien, tahapan uji kompetensi. “Promosi jabatan saat ini berbasis efektif dan lebih produktif. Oleh sebab itu, jangan khawatir dari prestasi masing-masing individu yang telah teruji pada menjadi pejabat fungsional, justru yang kita inginkan tes kompetensi, dengan tes kompetensi ini nantinya akan dengan menerapkan pejabat fungsional ini, para pegawai kelihatan berlian-berlian yang selama ini tidak terlihat,” kata akan berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasinya,” Sofyan A. Djalil. ucapnya. “Praktik-praktik seperti itu dilakukan dalam rangka Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan mendorong organisasi pemerintah menjadi lebih penataan organisasi tidak hanya dilakukan di kantor profesional sehingga bisa menjadi negara yang lebih baik. pusat, tetapi juga diberlakukan di kantor pertanahan yang Intinya Kalau anda ingin belajar apapun bisa dikerjakan, berada di masing-masing kabupaten/kota, sesuai dengan yang paling penting tanamkan selalu passion, spirit, dan keinginan. Sekali lagi, selamat!” pungkasnya. (LS/JR/RK, 30 Jun) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 173

PEMUSNAHAN ARSIP, SALAH SATU TAHAP MANAJEMEN KEARSIPAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Penyusutan arsip dalam LAYANAN KHUSUS bentuk pemusnahan, me- rupa­kan salah satu cara untuk mengurangi jumlah Pemecahan dan Penggabungan. Jumlah arsip yang arsip sehingga tercipta efisiensi dan dimusnahkan sebanyak 55.018 berkas. efektifitas dalam penyelenggaraan Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum dan kearsipan. Pemusnahan arsip Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Nurhadi Putra inaktif telah dilakukan oleh Kantor menilai bahwa kegiatan pemusnahan arsip ini menjadi Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi di kegiatan yang sangat penting. “Kita ketahui bahwa lokasi PT Adent Jaya Plasindo, Kota dokumen-dokumen yang ada di BPN itu sebenarnya Bekasi, Jawa Barat, Kamis (02/07/2020). dokumen-dokumen bersifat rahasia negara. Sehingga Kegiatan tersebut dilaksanakan semua dokumen ini harus kita pastikan sudah memenuhi dalam rangka menindaklanjuti Surat kriteria mana yang bisa kita musnahkan dan mana yang Keputusan Menteri Agraria dan Tata tetap kita jaga, kita pelihara sampai dengan tanah itu masih Ruang/Kepala Badan Pertanahan ada. Sepanjang tanah itu masih ada, maka tentu kita tidak Nasional Republik Indonesia Nomor bisa hilangkan,” ungkapnya. 72/SK-100.TU.02.04/I/2020 tanggal 13 Lebih lanjut, Nurhadi Putra menyampaikan proses Januari 2020 tentang Tim Pemusnahan pemusnahan arsip harus tetap dalam pengawasan sampai Arsip Pascabencana Banjir di Kantor semua dokumen termusnahkan. Sehingga tidak ada lagi Pertanahan Kota Bekasi, Kementerian Agraria dan Tata data dan informasi yang bisa keluar ke pihak yang tidak Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun berkepentingan. “Saya mengharapkan prosesnya dari Anggaran 2020. sekarang sampai dengan selesai benar-benar dilakukan “Hari ini kita menyaksikan pemusnahan arsip yang pelaksanaannya sudah tertunda dari bulan Maret, karena dengan pengawalan dan ada tim yang tetap keadaan Covid baru bisa terlaksana pada hari ini. Arsip mengikuti dalam proses ini. Ini suatu langkah yang yang dimusnahkan pada hari ini adalah arsip yang sifatnya harus kita lakukan dalam rangka kita menjaga pasif dan sudah tidak dipakai kembali, sehingga dengan dokumen negara ini,” tambahnya. pemusnahan ini dapat mengurangi penumpukan arsip yang Pada acara pemusnahan arsip Kantah Kota Bekasi sudah tidak mempunyai nilai guna dan telah melampaui tersebut, juga dilakukan penandatanganan jangka waktu penyimpanan pengelolaan kearsipan,” ujar berita acara yang disaksikan juga oleh perwakilan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Deni Ahmad Hidayat Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala saat memberikan sambutan. Subdirektorat Akuisisi Arsip I, Arsip Nasional Pemusnahan arsip Kantah Kota Bekasi tersebut terdiri Republik Indonesia, Kepala Bagian Persuratan dan dari berkas Hak Tanggungan, Roya, Sertipikat Pengganti, Kearsipan Kementerian ATR/BPN, Wakapolres Metro Pendaftaran SK Perpanjangan/Pembaharuan Hak, Bekasi Kota, Auditor Madya Inspektorat Jenderal Pelepasan Sebagian Hak, Pendaftaran SK Hak, Pendaftaran Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Subbagian Hak Konstatasi, Perubahan Hak Atas Tanah, Perubahan Penyusunan Perundang-undangan IA Kementerian Hak Atas Tanah dengan Konstatasi, SK Pendaftatan Tanah, ATR/BPN. (RE/RK, 2 Jul) 174 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WUJUDKAN ASN BERKUALITAS, KEMENTERIAN ATR/BPN BENCHMARKING KE KEMENTERIAN PUPR pengantarnya mengatakan, bahwa komitmen RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Kementerian ATR/BPN dalam rangka mewujudkan LAYANAN KHUSUS ASN yang berkualitas sangat kuat. Untuk menuju ke Manajemen Talenta merupakan inovasi sana tentu tidak mudah, namun dengan melakukan pemerintah dalam upayanya mewujudkan benchmarking ini setidaknya Kementerian ATR/BPN Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas. dapat efisien dalam rangka pembelajaran dari institusi Lebih dari itu, pengembangan manajemen yang sudah terbukti berhasil melakukannya. talenta yang didukung dengan penerapan sistem merit Dalu Agung Darmawan menambahkan bahwa saat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki potensi ini Kementerian ATR/BPN baru saja memiliki 2 (dua) yang sesuai dengan posisi yang akan diduduki. jabatan fungsional tertentu, dan perlu ditambahkan Dalam rangka membentuk ASN yang berkualitas melalui mengingat visi misi Presiden yang akan meniadakan penerapan manajemen talenta dengan dukungan sistem jabatan struktural Eselon III dan IV dapat dipenuhi. merit, jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Ke depan Kementerian ATR/BPN akan membuat JFT Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dipimpin oleh Kepala Penata Pertanahan, sehingga Kementerian ATR/BPN Biro Organisasi dan Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan memiliki JFT yang membidangi pertanahan. melakukan benchmarking mengenai Manajamen Talenta di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat “Untuk tahap awal setidaknya kita memiliki gambaran (PUPR), Kamis (02/07/2020). bagaimana Kementerian PUPR dulu menyambungkan Kementerian PUPR adalah salah satu Kementerian yang kinerja dan kompetensi sehingga memperoleh format yang dianggap paling siap oleh Kementerian Pendayagunaan pas,” ujarnya. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam Kepala Pusat Pengembangan Talenta, R.Adj. Canka rangka menerapkan Manajemen Talenta, yang dibuktikan Amprawati Suryadi Putri, dalam paparannya mengatakan dengan diperolehnya Anugerah dari KASN yaitu Kategori manajemen talenta di Kementerian PUPR merupakan proses Penilaian Kompetensi Teknis pada tahun 2017 dan Kategori untuk mengidentifikasi, memilih, dan mempertahankan Inovasi Manajemen Talenta pada tahun 2018. pegawai yang memiliki potensi, kompetensi, dan kinerja Turut hadir dalam kesempatan tersebut dari Kementerian tinggi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. ATR/BPN Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen talenta ASN PUPR dalam matriks 9 (sembilan) Reformasi Birokrasi Andriani Sukmoro, Kepala Biro kotak (Nine Box Matrix) bertujuan mengevaluasi kinerja dan Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Pusat merencanakan ASN untuk menempati jabatan dan peran- Pengembangan Sumber Daya Manusia, Deni Santo. peran strategis di unit organisasi sesuai potensinya. Dalam kesempatan tersebut jajaran Kementerian ATR/ Sementara itu, Kepala BPSDM PUPR, Sugiyartanto, dalam BPN disambut hangat secara langsung oleh Kepala sambutannya mengatakan bahwa saat ini Kementerian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), PUPR baru saja selesai melakukan Restruktur Organisasi yaitu Sugiyartanto, yang didampingi oleh Kepala Pusat dengan adanya perubahan organisasi baru, berdasarkan Pengembangan Talenta, R.Adj. Canka Amprawati Suryadi Permen Nomor 13 Tahun 2020, nama dan nomenklatur Putri, dan Sekretaris Kepala Badan, serta para jajaran BPSDM serta tugas dan fungsi pusat sudah berubah. Sekarang ini PUPR. Kementerian PUPR berkonsentrasi pada pengembangan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam sambutan kompetensi sesuai dengan perkiraan waktu. (RO/AF, 2 Jul) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 175

WUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, PEMERINTAH TERUS TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR untuk dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada LAYANAN KHUSUS masyarakat. Sebagai informasi beberapa inovasi telah mendapat penghargaan dari KemenPAN-RB antara lain Layanan Tujuh Menit (Lantum) dan juga Inovasi Terintegrasi (Inti). Inovasi Lantum dan juga Inti merupakan terobosan penyederhanaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan cikal bakal layanan elektronik terintegrasi yang baru-baru ini diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Dalu Agung Darmawan juga menambahkan, meskipun di tengah pandemi Covid-19, tugas harus terus dilaksanakan. “Saat ini Kementerian ATR/BPN masih menerapkan pola kerja new normal. Dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan Masyarakat di era informasi seperti sekarang ini sejauh ini, mempermudah penerapan kerja saat new normal, menginginkan segala pengurusan lebih cepat, sehingga program strategis dan pelayanan dapat berjalan efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pelaksanaan sesuai dengan apa yang diharapkan meskipun di tengah pelayanan publik dituntut untuk dapat pandemi Covid-19,” tuturnya. memberikan pelayanan yang prima. Karena salah satu tugas Selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian-PANRB, utama dari pemerintah adalah melayani masyarakat dengan Diah Natalisa mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan pelayanan yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, oleh Kementerian ATR/BPN khususnya dalam hal pelayanan pemerintah dituntut untuk berbenah sebagai salah satu serta inovasi. “Kami dalam hal ini Kementerian-PANRB sangat bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. mengapresiasi hal-hal penting yang telah dilakukan oleh Hal tersebut yang mendorong Kementerian Agraria dan Tata Kementerian ATR/BPN dalam hal pelayanan publik. Khususnya Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus terkait dengan dukungan infrastruktur, penyesuaian sistem berbenah serta berinovasi sehingga dapat terus melayani kinerja bagi pegawai pelaksana tugas penyelenggaraan masyarakat meskipun di tengah pandemi Covid-19. “Beberapa pelayanan publik dalam tatanan normal baru ini dapat inovasi dilaksanakan agar pelayanan tetap berjalan selama ditindaklanjuti dengan baik,” ungkapnya. pandemi Covid-19 yaitu melalui eoffice.atrbpn.go.id, Sentuh Diah Natalisa juga menjelaskan bahwa saat ini seluruh Aparatur Tanahku, Loket Online, Antre Online serta Informasi SMS Sipil Negara (ASN) wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai Broadcast,” ujar Gunawan Muhammad, Staf Ahli Menteri ATR/ (SKP) individu sebagai dasar dalam melaksanakan tugas selama Kepala BPN Bidang Ekonomi Pertanahan, dalam Rapat Kinerja masa pandemi Covid-19. Juga ke depannya diharapkan layanan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agraria dan online dapat dilakukan secara masif, dengan keseluruhan yang Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Masa Pandemi berintegrasi melalui sistem yang ada di pusat, khususnya di Covid-19 melalui video conference, Selasa (07/07/2020). Kementerian ATR/BPN. Sehingga memenuhi harapan banyak Lebih lanjut dijelaskan, sejauh ini Kementerian ATR/BPN pihak, terutama Presiden bahwa reformasi pelayanan publik telah banyak menerapkan serta berinovasi dalam melakukan khususnya di bidang pelayaan publik sudah berjalan. (TA/AF, pelayanan hingga menghasilkan penghargaan. Salah satu 7 Jul) keberhasilan yang dicapai oleh Kementerian ATR/BPN yaitu Penghargaan Indonesia Award 2018 atas keberhasilan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Apresiasi Lembaga Manajemen Aset Negara terhadap Kementerian ATR/ BPN atas sinergi pengadaan tanah Program Strategis Nasional (PSN). Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Ekonomi Pertanahan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian berharap penghargaan yang telah diperoleh dapat menambah semangat khususnya jajaran di daerah 176 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DETIK-DETIK MENJELANG HT-ELEKTRONIK NASIONAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria waktu dan juga kepastian biaya kepada masyarakat,” dan Tata Ruang/Badan tambah Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Pertanahan Nasional “HT-el ini salah satu bentuk layanan yang ada di Kantor (ATR/BPN) mulai 8 Pertanahan di Era New Normal, membatasi interaksi physical Juli 2020 akan melaksanakan distancing dan ini merupakan satu perwujudan dari nilai- pelayanan Hak Tanggungan nilai Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional dan Elektronik secara nasional di Terpercaya,” tutup Yulia Jaya Nirmawati. (WN, 8 Jul) seluruh Kantah di Indonesia. “Tepat pada pukul 12.00 WIB, Pelayanan Hak Tanggungan konvensional akan ditutup,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (08/07/2020) pagi. Bagi masyarakat yang belum mengetahui apa itu Hak Tanggungan, pada kesempatan ini Kepala Biro Hubungan Masyarakat juga menjelaskan pengertian sederhananya. “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana pada UUPA 1965,” jelas Yulia Jaya Nirmawati. “Dengan HT-el ini maka akan mengurangi 40% antrean yang ada di loket kantor Pertanahan, akan mengurangi potensi Fraud mengurangi warkah yang selama ini menumpuk di kantor pertanahan dan juga dapat memberikan kepastian KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 177

MUDAHKAN MASYARAKAT, KEMENTERIAN ATR/BPN BERALIH KE HT ELEKTRONIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Meningkatkan suatu layanan menuju el yang kita terbitkan ini tidak akan pernah bisa diubah,” transformasi digital yang maju dan modern katanya. merupakan visi Kementerian Agraria dan Tata Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati selaku host pada Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), acara podcast Ngopi Sore kali ini turut menyampaikan salah satunya melalui layanan Hak Tanggungan Elektronik pertanyaan dari masyarakat mengenai HT-el, yaitu (HT-el) yang bertujuan meningkatkan layanan pertanahan mengenai apakah seluruh bank di Indonesia sudah punya dalam mempermudah masyarakat agar mendapatkan akses terhadap HT-el. pelayanan yang mudah dan efisien. “Sudah 1.700 yang sudah terdaftar di kami, baik bank besar Kali ini, Kementerian ATR/BPN melakukan diskusi melalui (Nasional) maupun bank kecil serta lembaga pinjaman, siniar (podcast) Ngopi (Ngobrol Pintar) Sore mengenai HT- koperasi bahkan badan usaha pinjaman. Bahkan perorangan el yang pada tanggal 8 Juli 2020 akan diluncurkan secara bisa tetapi beda debitur undang-undang memperbolehkan. nasional. Diskusi ini menghadirkan narasumber Kepala Intinya semua bisa dan dimudahkan sepanjang peraturan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan perundang-undangannya membolehkan,” ungkap Virgo Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Eresta Jaya. Jaya dan dipandu dengan apik oleh Kepala Biro Hubungan Menutup siniar, Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati Masyarakat (Humas), Yulia Jaya Nirmawati. mengapresiasi diluncurkannya HT-el Nasional. “Layanan Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa pada 8 Juli 2020 akan elektronik sangat luar biasa dapat mengurangi antrean, diluncurkan HT-el Nasional. “Tepat pada 8 Juli 2020 akan kedua mengurangi jumlah warkah, selanjutnya yang jelas kita tutup semua kegiatan layanan hak tanggungan secara dapat memberikan suatu kepastian biaya dan waktu,” kata konvensional atau manual. Kenapa hak tanggungan kita Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati. (JR/TA, 8 Jul) pilih sebagai layanan elektronik sebagai layanan pertama di ATR/BPN yang sifatnya elektronik? Karena, pertama, dia generate multilayer effect ke masyarakat, di mana orang kalau punya tanah dia bisa pinjam uang ke bank, bisa pinjam modal untuk investasi. Kedua, hak tanggungan merupakan layanan yang cukup tinggi, hampir 40%. Kemudian kita berharap antrean masyarakat di Kantor BPN dapat menurun volumenya,” ujarnya. Lebih lanjut Kepala Pusdatin LP2B, Virgo Eresta Jaya menjelaskan bukti fisik jika sudah menjadi HT-el dan memastikan keamanan HT-el. “Buktinya tetap sertipikat namun dalam bentuk digital atau pdf. Tetapi bentuk digital itu bukan berarti tidak secure karena kita dilindungi dengan namanya digital signature yaitu menjaga sertipikat HT- 178 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SELAMAT TINGGAL HT KONVENSIONAL, SELAMAT DATANG HT-ELEKTRONIK! RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Bulan September 2019 lalu, Kementerian Agraria dan panduan, khususnya panduan untuk pelaksana layanan HT-el, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) misalnya panduan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) melakukan soft launching layanan Hak Tanggungan dan juga perbankan. Elektronik (HT-el). Kala itu ditunjuk 42 Kantor Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk (Dirjen) Hubungan Hukum Keagrariaan, Suyus Windayana menjadi pilot project layanan HT-el ini. Pada Januari 2020, mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terbuka terhadap pelaksanaan layanan HT-el baru 12,59 persen. Namun sejak masukan dari masyarakat pengguna layanan dan pelaksana masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), layanan layanan HT-el, seperti Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut Kepala Kantor Pertanahan untuk menyempurnakan peraturan- data yang dirilis oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata peraturan pendukung pelaksanaan layanan ini. “Kendati Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin demikian, layanan HT-el ini bisa menjadi bentuk akuntabilitas dan LP2B), penerbitan HT-el di bulan Juni 2020 sudah mencapai layanan pertanahan kita di Kantor Pertanahan serta menjadi 82,7 persen. dasar kesiapan kita melakukan integrasi layanan pertanahan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan kita menjadi layanan elektronik serta sertipikat elektronik,” kata bahwa misi dari layanan HT-el adalah terus bergerak maju, Suyus Windayana. menuju transformasi ke layanan elektronik. “We are moving Kepala Pusdatin dan LP2B, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa forward! Mulai jam 12 siang hari ini, layanan hak tanggungan dalam penerbitan HT-el ini juga melibatkan 7.385 Pejabat konvensional akan hilang dan akan mulai berlaku sejak hari Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta sudah 10 (sepuluh) provinsi ini layanan hak tanggungan elektronik secara nasional,” yang sudah menerapkan 100 persen HT-el. “Ada continuous kata Menteri ATR/Kepala BPN saat meresmikan HT-el secara improvement juga dalam HT-el, antara lain debitur yang nasional, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN berbeda dari pemilik, badan usaha sebagai kreditur, bank asing di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu sebagai kreditur, yang berdasarkan verifikasi Kementerian ATR/ (08/07/2020). BPN, perorangan kreditur, pengalihan pembayaran Penerimaan Peresmian HT-el secara nasional ini dihadiri juga oleh Wakil Negara Bukan Pajak (PNBP) ke berkas baru apabila terjadi force Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Sekretaris majeure,” kata Kapusdatin dan LP2B. Jenderal, Himawan Arief Sugoto; Inspektur Jenderal, Sunraizal; Sebagai informasi, layanan HT-el ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki; Dirjen Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Hubungan Hukum Keagrariaan, Suyus Windayana; Dirjen Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Layanan yang dapat dilayani secara elektronik adalah Situmorang; Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Hak Tanggungan (pendaftaran, peralihan, penghapusan, Ruang dan Tanah, RB Agus Widjayanto; para Staf Ahli Menteri perubahan nama, serta perbaikan data), Zona Nilai Tanah ATR/Kepala BPN; para Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; para (ZNT), pengecekan sertipikat tanah serta Surat Keterangan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; para Pejabat Pimpinan Pendaftaran Tanah (SKPT). Dalam pelayanan Hak Tanggungan Tinggi Pratama serta diikuti juga oleh Kakanwil BPN Provinsi se- secara elektronik (HT-el), Kementerian ATR/BPN akan bermitra Indonesia melalui video conference. dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta perbankan. Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini juga (RH/LS/JR, 8 Jul) menyampaikan bahwa penerapan HT-el akan dilengkapi oleh KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 179

MENTERI ATR/KEPALA BPN MINTA PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA BEKERJA LEBIH KREATIF RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR kantor kita ini menjadi salah satu kantor model di LAYANAN KHUSUS Indonesia,” ujar Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, kepada Dirjen Tata Ruang, Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penyelesaian Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar dapat Djalil melantik 10 (sepuluh) orang Pejabat disegerakan karena ini merupakan aspek penting Pimpinan Tinggi Madya. Sebanyak 8 (delapan) dalam investasi. “Jika Undang-Undang Cipta Kerja orang dilantik kembali berdasarkan Peraturan Presiden dapat diselesaikan, maka tuntutan terhadap (Perpres) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian investasi semua akan melihat aspek tata ruangnya. Agraria dan Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor Pengalaman kita, proses perencanaan, approval 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selain dan penggunaan terhadap RTRW itu melibatkan itu, 2 (dua) orang dilantik menjadi Staf Ahli Menteri ATR/ Kepala Daerah. Untuk itu, kita perlu membentuk Kepala BPN. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Prona komisi tata ruang dengan melibatkan semua Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin stakeholder supaya tata ruang lebih partisipatif,” (13/07/2020). kata Menteri ATR/Kepala BPN. Adapun nama-nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Menteri ATR/Kepala BPN juga berpesan kepada Dirjen yang dilantik ke jabatan dengan nomenklatur baru adalah Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang untuk sebagai berikut: Sekretaris Jenderal, Himawan Arief proaktif memberikan tindakan kepada pelanggaran tata Sugoto; Inspektur Jenderal, Sunraizal; Direktur Jenderal ruang. “Contoh lokasi puncak serta banjir Jakarta yang (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki; Dirjen Survei dan sering terjadi pada musim hujan. Oleh sebab itu, Kita ke Pemetaan Pertanahan dan Ruang, R. Adi Darmawan; Dirjen depan akan lebih banyak lagi melakukan penindakan pada Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; pelanggaran-pelanggaran tata ruang, sehingga hasilnya Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, dapat dirasakan oleh masyarakat,” pesan Sofyan A. Djalil. Budi Situmorang; Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pada kesempatan tersebut juga, Menteri ATR/Kepala BPN Tanah, RB Agus Widjayanto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala berpesan kepada Dirjen Penataan Agraria yang baru dilantik BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad. bahwa pelaksanaan Reforma Agraria, melalui Redistribusi Untuk pejabat yang dilantik ke jabatan baru adalah Dirjen Tanah, selalu dipantau oleh Presiden Joko Widodo. Penataan Agraria, Andi Tenrisau dan M. Ikhsan sebagai Staf “Mengingat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sudah Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat giat membuka komunikasi dengan berbagai kementerian dan Pemerintah Daerah. terkait, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan Kehutanan (KLHK), Saudara perlu bekerja lebih keras. Jangan agar setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selalu bekerja business as usual,” sambung Menteri ATR/Kepala BPN. keras serta kreatif.“Yang sudah dilakukan saat ini sudah baik, Sofyan A. Djalil juga memberikan apresiasi kepada M. namun ke depan tantangan lebih berat serta permintaan Ikhsan, yang hari ini dilantik menjadi Staf Ahli Menteri ATR/ masyarakat semakin banyak. Untuk itu, saya minta Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Saudara agar bekerja lebih kreatif, bukan hanya sekedar Daerah, atas kerja kerasnya selama menjabat menjadi Dirjen melaksanakan tugas saja tetapi bagaimana masyarakat Penataan Agraria. “Pak Ikhsan, Saya ucapkan terima kasih merasakan hasil kerja kita. Kantor kita sudah lebih baik atas sumbangsihnya selama ini, semoga ke depan tetap namun kita perlu bekerja lebih keras lagi. Harapan saya, memberikan kontribusi yang optimal,” ujarnya. Apresiasi juga diberikan kepada anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Ikawati Kementerian ATR/BPN. “Bagi istri-istri yang hadir pada pelantikan hari ini, Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada suami sehingga dapat bekerja lebih perform,” kata Sofyan A. Djalil. Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, para Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta pengurus DWP dan Ikawati Kementerian ATR/BPN serta diikuti juga oleh para Kakanwil BPN Provinsi di seluruh Indonesia melalui video conference. (RH/LS, 13 Jul) 180 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENGELOLAAN ASET YANG BENAR UNTUK CEGAH KORUPSI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Upaya pencegahan korupsi terus digencarkan “Kalau di Jawa Tengah kita memiliki tagline yaitu perkecil pemerintah. Selaras dengan upaya tersebut, diskusi, perbanyak eksekusi, dan tidak korupsi. Karena sudah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa menjadi tagline dan harus kita lakukan,” ucap Kakanwil BPN Tengah bersama Pemerintah Provinsi/Daerah Provinsi Jawa Tengah. serta Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dalam Jonahar juga mengungkapkan bahwa tujuan penyelesaian perbaikan tata kelola aset tanah milik Pemda untuk aset daerah dapat mencegah hal terjadinya korupsi. mencegah korupsi. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) “Penyelesaian aset di daerah dengan PLN yaitu tujuannya BPN Provinsi Jawa Tengah, Jonahar bersama Gubernur mencegah terjadinya korupsi aset, kalau sertipikat- Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan pimpinan Korupsi sertipikat aset pemerintah tidak disertipikatkan, takut akan Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pamolango menjadi terjadi tumpang tindih antara aset pemerintah dengan narasumber gelar wicara (talkshow) di TVRI Jawa Tengah masyarakat,” ungkapnya. dengan topik Perbaikan Tata Kelola Aset Tanah Milik Pemda Pimpinan KPK, Nawawi Pamolango mengatakan alasan dalam Upaya Pencegahan Korupsi pada Senin (13/07/2020). konsentrasi terhadap pengelolaan aset agar tidak terjadi “Pengelolaan aset kita masih minim karena regulasi. korupsi. “Mengapa kami fokus di pengelolaan aset ini, Sebenarnya, pertama, cara mencatat kita, ini untuk apa, karena jika tidak benar bisa terjadi tindak pidana korupsi. mau dipinjam pakai, dibeli atau dikerjasamakan. Ketika Serta kita membantu optimalisasi meningkatnya income kemudian clear and clean, persoalannya ialah ketika aset daerah,” pungkasnya. telah dikuasai. Pencatatan aset dan neraca aset begitu Nawawi Pamolango juga mengapresiasi atas temuan kasus penting karena dengan begitu negara bisa mengatur aset,” sehingga memberikan dampak yang bagus. “Apresiasi ujar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. kepada BPN apa yang telah dilakukan dari temuan-temuan Ganjar Pranowo mengatakan percepatan serta optimalisasi pertanahan, memberikan support dan bantuan yang luar aset harus segera dilakukan agar dimanfaatkan dengan baik. biasa, terutama dalam kaitan pengelolaan aset yg baik,”kata “Yang jelas ada fasilitasi pada percepatan dan kemudian Pimpinan KPK Nawawi Pamolango. (JR/RE, 13 Jul) untuk permasalahannya dicari kronologisnya kemudian BPN bekerja. Kami menyiapkan administrasi dan KPK yang mendampingi dan ini bisa menjadi salah satu instrumen percepatan sehingga bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan baik,” katanya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 181

KEMENTERIAN ATR/BPN MATANGKAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Sebelum lahirnya usulan penetapan Jabatan Fungsional Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus matangkan Penata Pertanahan, Kementerian PAN-RB telah rencana peralihan jabatan struktural ke dalam mengesahkan 3 (tiga) Jabatan Fungsional di lingkungan jabatan fungsional. Salah satu opsi yang dipilih Kementerian ATR/BPN, yakni Penata Ruang (Keahlian), adalah dengan mempercepat pembentukan Jabatan Penata Kadastral (Keahlian), dan Asisten Penata Kadastral Fungsional baru pada bidang tugas dan fungsi lain yang (Keterampilan). Kementerian ATR/BPN akan menjadi instansi menjadi core business Kementerian ATR/BPN. pembina ketiga jabatan fungsional ini. Pada tahap tersebut, Kementerian ATR/BPN telah Rangkaian pelaksanaan uji petik akan dilanjutkan di memperoleh persetujuan usulan dan rekomendasi tindak lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah pada tanggal lanjut pembentukan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan 22 s.d. 24 Juli 2020, dengan responden terdiri dari jajaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Untuk itu, dilakukan uji petik Kabupaten Semarang, Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal beban kerja terhadap usulan Jabatan Fungsional Penata dan Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Pertanahan yang dilaksanakan di Hotel Four Points by Dengan keseriusan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/ Sheraton Bandung, Kamis (16/07/2020). BPN ini diharapkan usulan Jabatan Fungsional dapat segera Pada kesempatan ini, Kepala Biro Organisasi dan disahkan oleh Kementerian PAN-RB melalui penetapan Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan menyampaikan Peraturan Menteri PAN-RB sebelum akhir tahun 2020. (NM/ bahwa uji petik adalah salah satu instrumen wajib untuk WN, 16 Jul) mengukur kelayakan setiap usulan Jabatan Fungsional yang disampaikan K/L pada Kementerian PAN-RB. “Uji petik merupakan alat untuk mengukur kelayakan usulan Jabatan Fungsional dengan memotret beban kerja secara riil berdasarkan norma waktu tertentu, sehingga dapat diperoleh rumusan angka kreditnya,” ungkap Dalu Agung Darmawan. Peserta dari Jawa Barat terdiri dari jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Kantor Pertanahan Kota Cimahi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini turut mendapat supervisi langsung dari Kementerian PAN-RB melalui kehadiran Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, Arizal serta beberapa analis Sumber Daya Manusia pada KemenPAN-RB. 182 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SUSUN RKAKL TAHUN ANGGARAN 2021 Tahun 2019, Kementerian ATR/BPN memperoleh predikat RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. “Saya ucapkan terima LAYANAN KHUSUS kasih atas kerja keras semua pihak selama ini. Agar mendapat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan penghargaan serupa, kita perlu merancang program Pertanahan Nasional menyelenggarakan yang memang kita perlukan dengan harapan kualitas kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran kita semakin baik serta dapat menumbuhkan semangat Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran setiap jajaran dengan tagline Melayani, Profesional dan 2021 melalui video conference. Kegiatan ini dibuka oleh Terpercaya,” pesan Himawan Arief Sugoto. Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto pada Senin Pada tahun 2021, Kementerian ATR/BPN akan mendapat (20/07/2020). pagu indikator kurang lebih Rp 8,6 triliun serta akan Dalam sambutannya, Sekjen mengatakan bahwa tahun dituangkan dalam program kerja dengan pelaksanaan 2021 merupakan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) mekanisme kerja yang berbeda pada tahun 2021. “Pada Kementerian ATR/BPN dan pada tahun tersebut juga akan tahun 2021, kita akan melakukan penguatan fungsi difokuskan untuk pemulihan ekonomi. “Tahun 2021 juga perencanaan di tingkat pusat hingga daerah serta menjadi tahun awal untuk kita mewujudkan visi pada tahun melakukan integrasi antara perencanaan jangka menengah 2025 yakni menjadi institusi yang profesional dan terpercaya dengan perencanaan tahunan. Pada tahun 2021 nanti, melalui kegiatan pendaftaran tanah dan penataan ruang, program kerja kita akan fokus pada prioritas pembangunan. pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan menciptakan Kita juga akan mengutamakan alokasi anggaran kegiatan Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi dan penciptaan pada koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan kantor layanan modern yang berbasis elektronik,” ujar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Program kerja Himawan Arief Sugoto. juga akan berbasis money follow program serta Tematik, Program kerja Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021 Holistik, Integrated dan Spasial atau THIS,” ujar Kepala Biro akan disederhanakan menjadi 3 (tiga) program yaitu Perencanaan dan Kerja Sama, Gabriel Triwibawa. dukungan manajemen, program penyelenggaraan Kegiatan penyusunan RKAKL Tahun Anggaran 2021 ini penataan ruang serta program pelayanan dan diikuti oleh 700 orang yang merupakan seluruh Kepala Biro pengelolaan pertanahan. “Untuk kegiatan Pendaftaran dan Kepala Pusat di bawah Sekretariat Jenderal, Ketua STPN, Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pada tahun depan seluruh Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, Kepala Bagian harus ada, minimal satu atau dua kota lengkap. Selain Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi, Kepala Bagian Program itu, tahun 2021, kita juga tetap melaksanakan digitalisasi dan Hukum satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dokumen pertanahan serta akan mencanangkan (Setditjen), Kepala Bagian Program dan Hukum Inspektorat sertipikat elektronik,” ujar Sekjen. Jendetal, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Himawan Arief Sugoto juga mengungkapkan bahwa pada Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kepala Subbagian tahun 2021 juga akan terus dilakukan pengembangan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Kanwil BPN Provinsi. kompetensi terhadap sumber daya manusia Kementerian (RH/LS/AF, 20 Jul) ATR/BPN. “Saat ini, pola kerja kita sudah sangat baik dan koordinasi antar jajaran sudah sangat baik. Namun, peningkatan kompetensi terus dilakukan untuk sumber daya manusia kita dan ini salah satu fokus kita untuk mewujudkan visi tahun 2025,” ujar Sekjen. Sekjen mengatakan bahwa untuk Laporan Keuangan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 183

MENTERI ATR/KEPALA BPN MINTA ASET TNI DIKELOLA DENGAN BAIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR dikelola dengan baik. “Perlu didaftarkan dan LAYANAN KHUSUS disertipikatkan agar jelas kepemilikannya,” kata Sofyan A. Djalil. Kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini dalam rangka berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN tentang penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Medan. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa landasan udara yang berada di Kota Medan memang harus dipindah karena tidak sesuai dengan perkembangan Kota Medan. “Selain itu, terkait masyarakat yang bermukim di sana, Presiden Joko Widodo meminta agar diselesaikan secara komprehensif,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Kementerian Agraria dan Tata “Sengketa tanah sangat penting untuk diselesaikan Ruang/Badan Pertanahan sehingga kita dapat meninggalkan legacy yang baik. Jangan Nasional (ATR/BPN) memiliki sampai anak cucu kita masih menanggung akibat dari tugas yakni mendaftarkan konflik dan sengketa tanah ini,” imbau Sofyan A. Djalil. seluruh bidang tanah di wilayah KSAUTNI, Fadjar Prasetyo mengungkapkan bahwa ia beserta Republik Indonesia, yang ditargetkan jajaran TNI-Angkatan Udara (TNI-AU) sangat bersyukur akan selesai pada tahun 2025. Melalui sudah ada titik terang dalam penyelesaian sengketa tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Medan. Ia berterima kasih atas perhatian yang Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN diberikan oleh Presiden Joko Widodo serta Kementerian mampu mendaftarkan kurang lebih 21 ATR/BPN. “Untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa ini di juta bidang tanah di seluruh Indonesia lapangan, kami siap membantu dari sisi pengamanan,” kata sejak tahun 2017 sampai dengan 2019. KSAU TNI. Urgensi percepatan pendaftaran Dalam pertemuan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi tanah, salah satunya, untuk mengatasi olehTenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan sengketa dan konflik pertanahan. Saat Tanah, Arie Yuriwin; Direktur Sengketa dan Konflik Wilayah II, ini, seluruh wilayah Indonesia terdapat Daniel Adityajaya serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, sengketa dan konflik pertanahan, baik Yulia Jaya Nirmawati. (RH/TA, 22 Jul) yang disorot secara nasional maupun dalam lingkup regional. “Jika seluruh tanah didaftarkan, insyaallah tidak ada sengketa tanah lagi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat menerima Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Fadjar Prasetyo di Kantor Kementerian ATR/BBPN Jakarta, Rabu (22/07/2020). Menurut Sofyan A. Djalil permasalahan sengketa dan konflik pertanahan melibatkan banyak aset-aset militer, aset pemerintah daerah serta aset Badan Usaha Milik Negara. Banyak dari aset-aset tersebut tidak memiliki dokumen pertanahan yang jelas. “Untuk aset milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian ATR/BPN sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Pertahanan. Cuma, agak sulit memantau aset-aset TNI karena dokumen tanahnya tidak jelas. Ini yang menyebabkan banyak aset TNI digarap dan dikelola oleh masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Tanah tersebut digarap oleh masyarakat dan akhirnya diklaim oleh masyarakat penggarap. Konsekuensi ini mengakibatkan adanya konflik tanah antara TNI dengan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut berlarut- larut, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar aset TNI 184 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN: SEKTOR PERTANAHAN SANGAT PENTING BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Sektor pertanahan merupakan hal yang RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR sangat penting bagi manusia. Karena LAYANAN KHUSUS sejatinya manusia tidak bisa dilepaskan dengan tanah, dari mulai hidup hingga ada tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat meninggal dunia akan kembali ke tanah. “Tanah juga tanah, akan kita percepat penyertipikatannya. Targetnya banyak membuat orang pusing. mJika ada masalah adalah seluruh tanah di Indonesia terdaftar seluruhnya pertanahan yang buat rumit, harus diselesaikan pada tahun 2025. Jika ada tanah wakaf yang terkena proyek karena tanah menyangkut hajat hidup orang pembangunan jalan tol, maka wajib dicarikan lokasi tanah banyak,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala penggantinya serta dibangun kembali rumah ibadahnya. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Begitu juga dengan tanah aset pemda,” ungkap Menteri Djalil, Jumat (24/07/2020) dalam wawancara dengan ATR/Kepala BPN. media. Selain kesejahteraan masyarakat, proyek pembangunan Presiden Joko Widodo sangat serius memperhatikan infrastruktur tidak bisa lepas dari peran pertanahan. Dalam sektor pertanahan, karena terkait dengan proyek Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan atau Cisumdawu, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan misalnya pengadaan tanahnya terus berproses dan infrastruktur, terutama Proyek Strategis Nasional beberapa hambatan sudah bisa diselesaikan guna dilakukan (PSN). “Presiden mengenalkan Reforma Agraria, konsinyasi. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa Reforma Agraria adalah program yang merestrukturisasi pengadaan tanah untuk tol ini akan selesai pada bulan penguasaan tanah yang tujuan utamanya adalah Oktober tahun ini, yang pembangunannya ditargetkan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia,” kata Sofyan A. rampung setahun berikutnya. “Dalam pengadaan tanah, Djalil. kami menggunakan konsep ganti untung bukan ganti rugi. Pendaftaran tanah melakukan lompatan besar, sejak Harganya ditentukan seadil mungkin, namun jika tidak ada dikenalkannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak puas bisa mengajukan keberatan di pengadilan. (PTSL). Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, Kementerian Dalam penentuan harga ganti rugi juga, kami melibatkan ATR/BPN mampu mendaftarkan kurang lebih 32 juta lembaga penilai independen,”kata Menteri ATR/Kepala BPN. bidang tanah. Percepatan pendaftaran tanah ini merupakan Sektor pertanahan memang sangat penting dalam perintah Presiden, yang menginginkan masyarakat dapat kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk menunjang memperoleh akses ke perbankan, lewat sertipikat tanah. kelancaran itu, Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa perlu “Saat ini, financial inclusion kita masih di bawah 60 persen. Ini adanya peran land manager dalam Kementerian ATR/BPN menjadi concern pemerintah, yang sangat ingin masyarakat karena selama ini peran yang dimiliki hanya land regulator. dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka dengan “Kebutuhan akan tanah sangat mendesak dalam beberapa sertipikat tanah. Perlu diketahui bahwa tanah yang tidak tahun belakangan. Kita kesulitan karena negara tidak bersertipikat adalah idle asset, aset yang mati. Tapi, jika ada punya tanah. Kami akan mengenalkan bank tanah, melalui sertipikat tanah bisa jadi living asset menciptakan akses ke Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK). Bank perbankan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. tanah akan mengelola tanah terlantar, yang sudah habis Program Reforma Agraria merupakan amanat Presiden masa berlaku haknya seperti eks HGU, untuk keperluan yang diemban oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian rumah rakyat, program pembangunan kepentingan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam program ini umum. Dalam bank tanah itu nanti fungsi kita sebagai land dikenalkan istilah aset reform serta akses reform. Aset reform manager,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/LS, 24 Jul) dikenal juga sebagai legalisasi aset, memberikan hak atas tanah kepada masyarakat pemilik tanah, dan untuk akses reform merupakan program pemberdayaan masyarakat yang tujuannya memberdayakan sertipikat yang dimiliki oleh masyarakat. “Instansi lain diharapkan agar dapat membantu dalam program pemberdayaan masyarakat ini. Selain itu, media juga dapat memberikan edukasi terkait manfaat dan kegunaan sertipikat tanah ini,” kata Sofyan A. Djalil. Kementerian ATR/BPN juga tidak hanya mendaftarkan tanah-tanah milik masyarakat serta aset milik TNI atau pemerintah daerah, namun juga tanah-tanah wakaf. “Jika KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 185

TINGKATKAN PENYAJIAN INFORMASI, DITJEN PPTR KEMENTERIAN ATR/BPN TERAPKAN STRATEGI KOMUNIKASI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka meningkatkan penyajian data dan menurut pengalaman di beberapa kegiatan, ternyata informasi serta kemampuan menulis berita publik sudah menunggu informasi dari kita. Untuk itu, maupun sebagai content creator, Direktorat saya mengajak teman-teman untuk aktif dalam mengelola Jenderal Pengendalian dan PenertibanTanah dan bahan publikasi, khususnya di Ditjen PPTR,” imbaunya. Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Dengan berlangsungnya capacity building penulisan berita Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan dan fotografi, Sesditjen PPTR berharap agar jajarannya capacity building penulisan berita dan fotografi di Hotel dapat menghasilkan produk publikasi yang lebih Grand Tjokro, Bandung pada Rabu (22/07/2020) sampai berkualitas. “Mari sama-sama kita naikkan kemampuan dengan Jumat (24/07/2020). untuk bisa menghasilkan produk-produk publikasi yang Sesditjen PPTR, Shafik Ananta dalam sambutannya pada lebih berkualitas,” tambahnya. saat membuka kegiatan tersebut mengatakan selama ini Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Pemberitaan banyak hasil kerja Ditjen PPTR yang menonjol tetapi kurang dan Hubungan Antar Lembaga, Harison Mocodompis dikomunikasikan secara baik kepada masyarakat.“Harus ada mewakili Kepala Biro Hubungan Masyarakat menyampaikan upaya untuk mengomunikasikan hasil kerja yang selama ini setidaknya terdapat 6 (enam) hal yang menjadi konsentrasi kurang diangkat, contohnya seperti pembongkaran Dwisari dalam melakukan strategi komunikasi.“Kita harus menyadari Waterpark,” ujarnya. adanya perubahan perilaku masyarakat dan perubahan cara Menurut Shafik Ananta, mengangkat isu dengan komunikasi publik, kita juga harus menentukan kerangka bentuk bahan publikasi juga memberikan efek secara kerja rekomendasi strategi media, manajemen stakeholders, langsung, baik kepada masyarakat pembaca maupun framing isu dan pemberitaan positif, dan juga ATR/BPN bagi Kementerian ATR/BPN. “Dari bahan publikasi yang harus peka terhadap kebutuhan informasi,” tuturnya. kita keluarkan tentunya akan memberikan efek tersendiri. Lebih lanjut, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat jadi mengetahui bahwa adanya pengendalian Antar Lembaga menyatakan tujuan dilakukannya dan penertiban tata ruang yang dilakukan pemerintah, serta stategi komunikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, bisa menjadi bukti bahwa kita telah melakukan pekerjaan khususnya di Ditjen PPTR. “Tujuannya adalah membentuk yang seharusnya, bukan hanya sekedar menghabiskan persepsi positif publik terhadap Kementerian ATR/ anggaran,” ucapnya. BPN serta mengendalikan, menekan dan pada akhirnya Sadar akan pentingnya sebuah publikasi, Sesditjen PPTR menghilangkan persepsi negatif yang sudah ada tentang mengimbau jajarannya untuk menjalankan strategi Kementerian ATR/BPN,” kata Harison Mocodompis. (LS, 24 komunikasi. “Isu-isu di Ditjen PPTR sangat besar, dan Jul) 186 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN MELALUI SERI WEBINAR sebuah pekerjaan sangat RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR penting kita harus mengetahui LAYANAN KHUSUS suatu risiko yaitu bagaimana memecahkannya. Apa saja saat mengambil keputusan pasti ada risikonya, semuanya itu pasti punya keterbatasan, tapi setidaknya kita tidak boleh tinggalkan bahwa tusi utama kita adalah pelayanan masyarakat,” papar Sekjen Kementerian ATR/BPN. Lebih lanjut Sekjen Kementerian ATR/BPN menjelaskan kompetensi yang wajib dipunyai seorang pemimpin. “Project management adalah sebuah kompetensi yang wajib dimiliki pemimpin untuk menyukseskan program kerja, ada kompetensi yang harus dipunyai seorang pemimpin Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni, knowledge, skill and merupakan tugas besar bersama. Semangat untuk attitude (KSA). Dengan mempunyai ketiga kompetensi mengabdi dan melayani masyarakat, bangsa dan tersebut maka program kerja yang dirancang akan sukses negara merupakan hal pokok yang ditanamkan dengan baik,” ujar Himawan Arief Sugoto. kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Membangun ASN yang berintegritas, profesional dan unggul adalah peluang Keterbatasan SDM dalam setiap organisasi sering menciptakan pemimpin yang baik untuk mendukung ditemukan, tetapi seorang pemimpin wajib menemukan pembangunan nasional. Mendukung hal tersebut, solusi yang tepat, salah satunya dengan menjalin kemitraan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dengan beberapa pihak.“Dalam kita berusaha memecahkan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber masalah dengan mengontribusikan bidang pekerjaan kita, Daya Manusia (PPSDM) mengadakan webinar pertama kita harus berpikir sebagai sebuah bagian dari sistem dan dengan mengusung tema Project Management for Leader kuncinya yaitu pada kemitraan. Jadi sumber daya tidak dari pada Rabu, (29/07/2020). kita semua kita bisa bermitra pada pihak-pihak lain untuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil menyukseskan project-project kita,” ujar Iwan Gunawan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Surya Natural Resources Management Specialist di World Bank. Tjandra berkesempatan membuka webinar seri pertama ini dan berpesan kepada para peserta bahwa manajemen Kepala PPSDM, Deni Santo yang juga sekaligus moderator dan kepimpinan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. pada webinar kali ini berharap dengan webinar kali ini “Management dan leadership itu tidak bisa dipisahkan dapat memenuhi indeks profesionalisme ASN dalam dalam project management. Kenapa begitu, kalau kita punya hal kompetensi. “Dengan webinar ini capaian visi dari pengalaman autodidak tanpa teori nanti bisa tersesat, tapi kementerian ATR/BPN yaitu terwujudnya penataan ruang kalau ada teori tapi tidak punya leadership atau praktik dan pengelolaan tanah yang terpecaya dan berstandar nanti bisa paralyze pikirannya karena tidak ada ekseskusi. dunia dapat tercapai dan program-program kita seperti Intinya dalam project management itu tak lepas dari dua hal PTSL, pengadaan tanah, Reforma Agraria harus sukses dan tersebut,” kata Surya Tjandra. pengelolaan harus baik dari pengetahuan dan skill nya,”kata Sebagai narasumber pada webinar, Sekretaris Jenderal Deni Santo. (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto memaparkan dalam suatu pekerjaan mempunyai risiko Webinar ini diikuti dengan antusias oleh 409 peserta yang dalam suatu tindakan yang diambil. “ Learning organisasi hadir secara daring. Selain diikuti oleh Kepala Kantor ini dapat mendrive seluruh ASN untuk meningkatkan Wilayah BPN se-Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan kompetensi diri dengan sebuah sistem. Dalam mengelola se-Indonesia, turut hadir pula para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (JR/RE, 29 Jul) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 187

MENTERI ATR/KEPALA BPN: HAKIKAT KURBAN ADALAH MEMBANTU YANG KESULITAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR bagian investasi di akhirat, kalau LAYANAN KHUSUS kita laksanakan dengan ikhlas tentu akan menjadi investasi Jumat, 31 Juli 2020 umat Islam di Indonesia di akhirat. Investasi akhirat itu merayakan Hari Raya Iduladha 1441 H, unlimited atau selamanya asal berkurban hewan menjadi salah satu dilaksanakan dengan ikhlas,”tutur bagian tak terlepaskan dari perayaan Sofyan A. Djalil. Iduladha. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Perlu diketahui 26 ekor sapi Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun ikut akan dibagikan ke internal melakukan kurban sebanyak 64 ekor sapi dan 9 Kementerian ATR/BPN seperti, ekor kambing. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. pegawai non struktural, sopir, Djalil menyerahkan secara simbolis hewan kurban tenaga kebersihan, serta kepada Laznas Dewan Dakwah di Ruang PTSL, Lt.1 masyarakat sekitar lingkungan Kementerian ATR/BPN, Senin (03/08/2020). kantor Kementerian ATR/BPN. Pada sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Sementara itu 20 ekor sapi akan berpesan bahwa perayaan Idul adha agar dibagikan ke eksternal seperti, menjadikan untuk membantu sesama. “Kurban di pondok pesantren, yayasan kantor kita semakin hari semakin bagus, kurban ini yatim piatu, DKM Masjid dan bukan hanya sebagai pesta sate, kurban hakikatnya masyarakat. Serta 18 ekor sapi ialah tidak hanya sapi, kambing tetapi untuk membantu orang kesulitan yang ini jauh lebih esensi dari pada potong dan 9 ekor kambing akan di distribusi melalui Laznas Dewan sapi atau kambing,” ujar Sofyan A. Djalil. Dakwah. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan dengan kurban Sekretaris Direktur Jenderal Penetapan Hak dan kita sebagai manusia dapat bermanfaat di lingkungan Pendaftaran Tanah, Askani yang juga sekaligus Ketua Panitia sekitar. “Apa yang kita lakukan dengan ikhlas itu akan di mengatakan kurban akan diberikan untuk masyarakat yang balas Tuhan dengan luar biasa, pertama kurban ini bagian tepat sasaran. “Kami berusaha agar titipan kurban kepada terima kasih kita kepada Tuhan dan kedua memberikan panitia ini agar sampai kepada betul-betul orang yang dampak positif di lingkungan kita dan kurban yang paling menerima dan membutuhkan jadi proposal yang masuk bagus yaitu di lingkungan yang di mana ada orang miskin di sangat banyak,” ujar Askani. sana, kurban itu jauh lebih bermanfaat dan itu merupakan Kegiatan penyerahan ini turut di dampingi Wakil Menteri bagian apresiasi bagian dari solidaritas sosial,” kata Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Sekretaris Jenderal ATR/Kepala BPN. Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dan di hadiri Menteri ATR/Kepala BPN juga berpesan dengan Idul adha ini oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/ dapat meningkatkan ketaqwaan kita semua. “Terima kasih BPN, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/ kepada panitia, ini sensitivitas, kepercayaan dan keyakinan BPN dan perwakilan anggota DKM Masjid Nuruur Rahman yang kita lakukan untuk orang banyak, ini merupakan Kementerian ATR/BPN. (JR/RE, 3 Agust) 188 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEMIMPIN DAN CALON PEMIMPIN KEMENTERIAN ATR/BPN DITUNTUT KEMBANGKAN POTENSI MANAJERIAL Dalam era yang RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR sangat dinamis LAYANAN KHUSUS seperti sekarang ini, para pemimpin dan calon pemimpin di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dituntut untuk menanamkan sikap open minded. Dalam hal ini dimaksudkan para pimimpin dan calon pemimpin harus mampu dalam mengelola perubahan, memiliki inovasi dalam pelayanan publik, mengembangkan deep insight, skills hingga gaya kepemimpinan. Melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPPSDM), Kementerian ATR/BPN terus melakukan pengembangan kompetensi manajerial bagi para pemimpin dan calon pemimpin yang dilaksanakan secara virtual melalui webinar series dengan tema Transformational Leadership pada Senin, (03/08/2020). Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto dan perwakilan dari Rumah Perubahan, Dadang Kadarusman. Pada webinar series di episode kedua ini, di moderatori secara apik oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati. Dalam kesempatan tersebut, Hary Sudwijanto Pada kesempatan yang sama, Dadang Kadarusman selaku menyampaikan SDM di lingkungan Kementerian ATR/BPN salah satu praktisi dari Rumah Perubahan mengartikan merupakan unsur utama organisasi. Untuk itu, harus unggul apa yang dimaksud dengan transformasional leadership. dan kompetitif sebagai prasyarat mewujudkan nilai-nilai “Transformational leader adalah mereka yang berupaya organisasi, yakni melayani, profesional dan terpercaya. untuk mendorong orang-orang di sekitarnya menjadi lebih “Tanpa SDM yang unggul, kecanggihan teknologi dan baik, tidak hanya bagi individu, hal ini dilakukan juga bagi informasi hingga sarana dan prasarana yang tersedia tidak kantor di mana pemimpin ini bertugas,” tuturnya. bisa digunakan secara maksimal, anggaran yang besar tidak Dengan diadakannya webinar series dalam rangka bisa dikelola dengan baik dan juga prosedur yang baik tidak melakukan pengembangan kompetensi manajerial bagi berjalan secara efektif,” ucapnya. para pemimpin dan calon pemimpin diharapkan skill dalam mengelola perubahan, memiliki inovasi dalam pelayanan Lebih lanjut, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang publik, mengembangkan, skills hingga gaya kepemimpinan Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang bisa diinternalisasi kepada peserta agar para pemimpin berharap agar para pemimpin dan calon pemimpin di dan calon pemimpin di masa depan dapat dengan cerdas lingkungan Kementerian ATR/BPN memiliki akuntabilitas, dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik. (LS/ integritas dan kualitas yang baik serta melakukan inovasi TA, 3 Agust) atas kendala yang dihadapi. “Kita harus memiliki sikap tersebut, karena kalau tidak bagaimana rencana strategi Kementerian ATR/BPN bisa dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri,” kata Hary Sudwijanto. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 189

WUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH MODERN DI INDONESIA, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKUKAN KERJA SAMA DENGAN KADASTER RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan LAYANAN KHUSUS dan Kerja Sama, Gabriel Triwibawa menyampaikan keyakinannya atas kerja sama yang dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kadaster dalam menghasilkan pendaftaran tanah Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan yang modern di Indonesia. “Saya yakin dengan upaya transformasi kelembagaan menuju organisasi komitmen yang kita lakukan, Kementerian ATR/ berkelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut, BPN lebih siap untuk mengatasi transisi organisasi diperlukan reformasi kebijakan menyeluruh, infrastruktur dan kelembagaan yang diperlukan untuk mencapai yang memadai, transformasi digital dan memaksimalkan salah satu ambisi pemerintah untuk memetakan penggunaan teknologi, sumber daya manusia yang semua bidang tanah pada tahun 2025 sesuai dengan berkualitas dan sumber daya keuangan yang memadai. rencana strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024,” “Karena itu saya sangat senang bahwa kemitraan strategis kata Gabriel Triwibawa. kami dengan Kadaster dapat mendukung tujuan kami Untuk diketahui, kerja sama antara Kementerian dengan meningkatkan tingkat kesiapsiagaan untuk ATR/BPN dengan Kadaster sudah dilakukan sangat mentransformasikan organisasi kami menjadi organisasi baik sejak tahun 2017 dengan Participatory Land manajemen data, mengatasi tantangan utama dalam Registration (PaLar) project. Dalam proyek PaLaR, Kadaster mempromosikan layanan pertanahan elektronik serta memperkenalkan metodologi pengumpulan data berbasis memperbaiki metode pendaftaran tanah partisipatif,” ujar partisipatif untuk sosialisasi pendaftaran tanah di tingkat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief desa yang sudah diuji dalam dua proyek percontohan di Sugoto pada kegiatan Penandatanganan Memorandum Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Grobogan. “Dengan of Understanding (MoU) dengan The Netherlands’ metodologi dan teknologi yang digunakan dalam proyek Cadastre, Land Registry and Mapping Agency (Kadaster). ini, proses pengumpulan data spasial dan yuridis menjadi Penandatanganan MoU ini dilaksanakan secara virtual dan lebih efisien sehingga dapat mendukung upaya percepatan berlangsung di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pendaftaran tanah di Indonesia,” ungkap Gabriel Triwibawa. Rabu (05/08/2020). Dengan dilakukannya penandatanganan MoU kali Adapun ruang lingkup MoU antara kedua belah pihak ini, Kadaster memperkenalkan metode baru yang antara lain dalam rangka mendukung kesiapan transisi dinamakan Integrated Geospatial Information Framework organisasi menuju pengelola data pertanahan dan (IGIF) dalam mendukung kapasitas kelembagaan untuk tata ruang, membangun kepercayaan publik terhadap menyosialisasikan trasformasi digital dan pengembangan dokumen pertanahan elektronik dan layanan elektronik layanan elektronik serta menyempurnakan metode PaLaR serta pengembangan penyediaan data pertanahan berbasis untuk mengembangkan pendaftaran tanah berbasis partisipasi masyarakat melalui peningkatan keahlian partisipatif. “Selama pelaksanaan perjanjian kerja sama dan kesadaran akan pentingnya pendekatan pemetaan berlangsung, kami setuju untuk mengatur berbagai partisipatif, melalui metodologi PaLaR. kegiatan seperti seminar, lokakarya, studio dan presentasi, “Kami berharap dapat memberikan dukungan penuh untuk pelatihan singkat, kunjungan studi ataupun lokakarya membuat kolaborasi ini berbuah dengan komitmen penuh secara virtual,” ucap Gabriel Triwibawa. dari kedua belah pihak. Semoga kita bisa mewujudkan Untuk mewujudkan pendaftaran tanah modern di Indonesia, tujuan kita bersama untuk administrasi pertanahan yang Direktur Kadaster, Kees de Zeeuw menyatakan dukungannya lebih baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” di hadapan jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN. “Kami ucap Himawan Arief Sugoto. akan memastikan desain dan pembangunan substansi workshop, menyediakan tenaga ahli, waktu serta logistik dan biaya sendiri, dan juga menyelesaikan pemeriksaan peserta workshop,” tuturnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kepala Biro Hukum, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Keagrariaan dan Sekretaris Ditjen Hubungan Hukum Keagrariaan. (LS/TA/RM, 5 Agust) 190 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TUJUH TAHUN BERTURUT-TURUT, KEMENTERIAN ATR/BPN PEROLEH OPINI WTP DARI BPK ‘mencari salah’. Auditor yang datang RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR mengonfirmasi kebenaran, bahwa apa LAYANAN KHUSUS yang dilakukan kementerian/lembaga tersebut sudah benar atau tidak, serta lakukan uji kebenaran,” ujarnya. Diharapkan oleh Achsanul Qosasih, Kementerian ATR/BPN dapat mempertahankannya di tahun 2020. Karena program yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu merupakan suatu public service yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Acara yang dilaksanakan di Aula Prona Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperoleh Kementerian ATR/BPN dengan tetap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari menerapkan protokol kesehatan dihadiri Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pula oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala (BPK RI). Penghargaan Opini WTP ini yang diperoleh selama 7 tahun berturut-turut. BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pejabat “Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, jajaran BPK BPK RI, Kementerian ATR/BPN makin hari makin baik. Sudah RI serta melalui Video Conference yang diikuti oleh Pejabat banyak improvement dan harus lebih baik lagi. Kami siap Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Tenaga memperbaiki diri dan Kementerian ATR/BPN siap menjadi Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN pilot project jika memang dibutuhkan,” ujar Menteri ATR/ dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. (TA/JR, 11 Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, pada acara penyerahan Laporan Agust) Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Selasa (11/08/2020). Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem laporan keuangan Kementerian ATR/BPN juga sudah harus online, sehingga dengan menggunakan elektronik diharapkan lebih mempermudah. “Bulan kemarin kita sudah melaksanakan Hak Tanggungan Online (HT-el) seluruhnya, maka sudah tidak ada lagi HT-el yang masih manual. Jika semua sudah berbasis elektronik, maka masyarakat tidak perlu repot data lagi ke kantor,” ungkapnya. Untuk diketahui, WTP merupakan opini terbaik sebagai bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih menyatakan, BPK RI sangat mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang mengalami perbaikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. “Selamat untuk Kementerian ATR/BPN yang selama tujuh tahun berturut-turut memperoleh predikat WTP. Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan mindset KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 191

KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG ASN MUDA JADI AGEN PERUBAHAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Sekretaris Jenderal juga berpesan bahwa anak LAYANAN KHUSUS muda harus peka pada situasi global saat ini. “Anak muda dengan semangat baru merevolusi, Generasi muda menjadi tumpuan dalam mencari cara mendisrupsi segala jenis produk penyelenggaraan reformasi birokrasi dan jasa menjadi lebih murah dan mudah”tutur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Sekjen Kementerian ATR/BPN. Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Karakteristik Selain diisi oleh Sekretaris Jenderal Himawan anak muda yang kreatif memiliki idealisme, dapat Arief Sugoto, webinar ini juga menghadirkan diberdayakan sebagai agen perubahan dan daya Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pendorong utama lahirnya birokrasi organisasi. Untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mendorong hal tersebut, Kementerian ATR/BPN melalui dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini. Pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) kesempatan ini, Rini Widyantini menjelaskan menyelenggarakan webinar dengan tema acara “Birokrat bahwa agen perubahan ditujukan kepada anak Muda Sebagai Agen Perubahan” pada Kamis, (13/08/2020). muda tepatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) muda yang mempunyai talenta yang baik dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan harus ditanamkan dengan integritas yang Arief Sugoto yang menjadi narasumber pada webinar kuat. “Yang namanya perubahan tidak selalu kali ini menjelaskan dalam bekerja harus bersungguh dari usia, terkadang anak muda mempunyai serta mempunyai nilai-nilai yang berdampak positif pada pemikiran yang bagus dan pintar. Dan yang lingkungan kerja. “Saya selalu berusaha memberikan yang penting Integritas di dalam melakukan tugas, terbaik setiap saya bekerja. Begitu kita komitmen dan kita harus punya prinsip dasar yaitu integritas,” ungkapnya. sungguh-sungguh maka dalam bekerja akan mendapatkan Perubahan suatu organisasi untuk lebih maju salah satunya hasil yang baik. Prinsip lainnya juga bagaimana kita menjadi ditunjukkan dengan pelayanan yang sudah terdigitalisasi. manusia yang bisa menjadi nilai tambah di lingkungan kita,” Naiknya indeks UN e-Government Indonesia tahun 2020 kata Himawan Arief Sugoto. menjadi buktinya. “Saya apresiasi kepada Kementerian ATR/ BPN terhadap kontribusi terhadap indeks UN e-Government menjadi 88 meningkat 19 level dari 2018. Salah satunya seperti layanan ATR/BPN sudah banyak yang beralih ke digital,” tambah Rini Widyantini. Webinar kali ini di moderatori oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan dan diikuti oleh jajaran ASN muda Kementerian ATR/BPN yang tersebar di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. (JR/TA/RK, 13 Agust) Pada webinar series ketiga ini Sekretaris Jenderal juga berbagi pengalaman saat ia memulai karier di Jepang.“Pada saat datang ke Jepang saya tidak bisa bahasa Jepang tetapi saya mendapatkan mentor yang baik untuk membimbing saya hingga bisa belajar banyak. Orang Jepang dalam bekerja luar biasa dan disiplin, itulah yang merubah mindset saya di usia muda,” ujar Himawan Arief Sugoto di depan 1.500 peserta yang hadir secara virtual. 192 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN: KEIKHLASAN, KERELAAN SERTA MENGALIRKAN ENERGI POSITIF KUNCI MENJAGA KEUTUHAN NKRI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Keberagaman bangsa Indonesia terkadang pada tahun 2005. Kunci suksesnya adalah ada kerelaan, berpotensi menimbulkan konflik antar anak ada keikhalasan, maka tinggal berbicara. Karena dengan bangsa. Sebab masyarakat Indonesia terdiri dari berbicara, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan,” ungkapnya. berbagai suku, ras, agama, budaya dan kebiasaan Untuk diketahui, kesepakatan Helsinki merupakan sebutan yang berbeda. Yang tentunya kadang menimbulkan yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada Nota perbedaan cara pandang, pemikiran, aspirasi, sehingga Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan konflik internal menjadi sesuatu yang tak bisa terhindarkan. GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, A. Djalil, dalam webinar yang dilaksanakan oleh Universitas menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Negeri Jakarta (UNJ) yang mengusung tema “Menjaga Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan yang dicapai Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Belajar dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. dari Penyelesaian Konflik Secara Damai di Aceh dan Maluku”, Sofyan A. Djalil juga menyemangati generasi muda dan Jumat (14/08/2020). seluruh pihak untuk mengalirkan energi positif bagi Aceh Untuk mengatasi masalah konflik tersebut, Sofyan A. Djalil dan menghindari konflik terjadi kembali. “Kalau kita ciptakan mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana energi negatif, ya negatif semua. Maka mari sama-sama kita kita bisa mengatasi masalah dengan memperkokoh rasa alirkan energi positif. Sehingga bangsa Indonesia akan jauh kebangsaan. “Kita juga harus memperkokoh bangunan lebih baik ke depannya,” tutupnya. kebangsaan kita. Konflik di Aceh dan Maluku ini adalah Rektor Universitas Negeri Jakarta, Komarudin, mengatakan contoh konflik gesekan dua anak bangsa dan ini cukup diskusi ini dilakukan menjelang bangsa Indonesia menguras tenaga selama 30 tahun,” ujarnya. merayakan ulang tahun kemerdekaan. “Sangat jelas bahwa Lebih lanjut dijelaskan Sofyan A. Djalil yang pernah menjadi konflik apapun dapat diselesaikan dengan baik. Maka melalui Anggota Delegasi Pemerintah untuk Perundingan dengan kegiatan dialog ini akan menjadi bahan rujukan yang penting Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menghasilkan Perjanjian sebagai proses penyelesaian konflik. Karena itu tindak Perdamaian Helsinki, menyatakan proses damai Aceh lanjut dari kegiatan webinar hari ini akan dibuatkan naskah tidak dicapai dalam satu malam, atau proses sekali jalan. akademik yang nantinya akan bermanfaat bagi seluruh “Konflik Aceh dan Maluku berlangsung lebih dari 30 tahun bangsa Indonesia khususnya untuk para akademisi,” ujarnya. dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sampai kesepakatan (TA/AF, 14 Agust) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 193

IMPLEMENTASI PP 17/2020, KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATKAN SISTEM MANAJEMEN ASN DENGAN MERIT SYSTEM RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam meningkatkan dan mengembangkan dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Pusat Data sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian perlu adanya keadilan, transparansi dan juga Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) membantu dalam proses sistem penilaian dengan merit system. Untuk membangun sistem Integrated Talent Management System, itu, dalam dua tahun terakhir, Kementerian Agraria dan jadi ke depan dalam memanajemeni ASN pasti melalui Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui seleksi, kompetensi jadi kita memberikan kesempatan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) yang sama bagi siapapun dan di manapun. Oleh karena itu, mulai melakukan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) seleksi kali ini tidak lain adalah mengimplementasikan apa dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). “Sesuai yang diamanatkan dalam pasal 162 PP 11/2017,” ujarnya dengan ketentuan UU 5/2014 terkait dengan ASN, kemudian Lebih lanjut, Deni Santo mengungkapkan alasan kenapa ada PP 11/2017 tentang Manajemen PNS yang diubah Kementerian ATR/BPN sering mengadakan pelatihan dengan PP 17/2020. Jadi kalau kita memperhatikannya kepemimpinan, yakni untuk memenuhi syarat jabatan ke depan, ASN menjadi aset yang harus dikembangkan dan adanya kuantifikasi untuk mendapatkan indeks secara terus menerus,” ucap Kepala PPSDM, Deni Santo profesionalisme yang baik bagi instansi maupun individu. dalam pengarahannya saat membuka Seleksi Diklat “Dan tentunya hal ini juga berdampak bagi institusi, Kepemimpinan PKA/PKP secara virtual, Selasa (18/08/2020). karena nanti ke depan, di rencana strategis kita, Pak Sekjen Peningkatan manajemen ASN merupakan amanat dari sudah merilis bahwa beliau harus mencantumkan indeks Undang-undang yang harus diimplementasikan, tidak hanya profesionalisme ASN, ini menjadi kesepakatan dengan ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN, tapi di seluruh Kementerian PAN-RB dan BKN bahwa Indeks profesionalisme kementerian/lembaga. Adapun hal yang di manajemeni Kementerian ATR/BPN adalah agregasi dari seluruh indeks adalah pengembangan karir, pengembangan kompetensi, ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya. pola rotasi dan mutasi serta pengangkatan dalam jabatan. Menurut PP 17/2020, di tahun yang akan datang, setiap “Berdasarkan ketentuan PP 11/2017 pasal 162 bahwa semua instansi wajib mengukur indeks profesionalisme ASN. Untuk pola manajemen ASN harus dilakukan dengan sistem merit, itu, Kepala PPSDM mengatakan perlu mengacu kepada artinya harus ada kompetisi, proses penilaian, diberikan satu peraturan yaitu Perka BKN 8/2019 yang merupakan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk ikut serta pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks dalam proses pengembangan karirnya, pengembangan profesionalitas ASN. “Terdapat 4 (empat) dimensi yang kompetensi, rotasi/mutasi, pengangkatan dalam jabatan, diukur, yaitu pertama dimensi kualifikasi, dimensi dan sebagainya,” jelas Deni Santo. kompetensi, dimensi kinerja dan dimensi disiplin. Dan di Oleh karena itu, Deni Santo menambahkan mulai tahun lalu, dalam dimensi kompetensi ada 4 bagian lagi yang diukur, di semua kementerian/lembaga sudah mulai bebenah diri yaitu diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, bagaimana manajemen ASN ini mulai dan dikembangkan. dan pengembangan kompetensi khusus lainnya seperti Harapannya pada tahun 2021, manajemen talenta seminar, workshop, magang, kursus, webinar, dan lain Kementerian ATR/BPN sudah terbangun dengan baik. “Jadi sebagainya,” kata Deni Santo. (18 Agust) prosesnya sekarang sedang dibangun, PPSDM bersama 194 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WAMEN ATR/WAKA BPN: KEPEMIMPINAN MERUPAKAN ISU YANG SELALU MENARIK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan LAYANAN KHUSUS kementerian yang bersifat vertikal di mana kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN menjadi krisis maupun ketika krisis sudah berlalu. “Ini merupakan pusat dan acuan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN bentuk kepemimpinan yang berkualitas untuk menghadapi Provinsi maupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ krisis semasa pandemi saat ini,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. Kota dalam bertindak dan mengeksekusi program-program Pembicara dari Rumah Perubahan, Asmawi Syam kerja di tempat kerja masing-masing. Oleh karena itu mengatakan ada dua kompetensi yang dimiliki oleh seorang diperlukan pemimpin yang mumpuni untuk mengeksekusi pemimpin. Yang pertama hard competencies, yakni skill dan program-program kerja yang telah ditentukan. “Karena knowledge. Menurut Asmawi Syam, seorang pemimpin itu, kepemimpinan merupakan isu yang menarik untuk juga harus memiliki soft competencies. “Soft competencies selalu dibahas serta didiskusikan,” kata Wakil Menteri ATR/ yang dimaksud adalah pemimpin harus memiliki social role, Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra harus memberikan persepsi baik di hadapan publik atau self saat menjadi narasumber pada Webinar Pengembangan image, pemimpin juga harus ada kepribadian dan bertindak Kompetensi Manajerial Bagi Pemimpin dan Calon Pemimpin yang didorong oleh integritas atau inovasi. Self competencies yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (19/08/2020). ini juga paling sulit untuk diukur,” kata Asmawi Syam. Dalam paparannya, Surya Tjandra mengisahkan Pada kesempatan yang sama, Rhenald Kasali pengalamannya belajar mengenai kepemimpinan di mengungkapkan bahwa saat ini dunia sedang mengalami Boston, Amerika Serikat. Di sana ia mengenal Teori U yang apa yang dinamakan wind of change, artinya perubahan digagas oleh Otto Scharmer. “Sejatinya kepemimpinan itu yang terjadi saat ini diikuti dengan perubahan yang cepat di bagaimana orang lain bisa mengikuti kemauan seorang bidang teknologi. Untuk itu, ia menekankan bahwa seorang pemimpin. Namun, dalam Teori U ini, sebelum membuat pemimpin harus memiliki enam kecerdasan baru, yaitu orang lain mengikuti kemauan seorang pemimpin, ia kecerdasan teknologi, kecerdasan sosial dan emosional, harus membuat perubahan dimulai dari diri dia sendiri. Ia kecerdasan kontekstual, kecerdasan moral, kecerdasan dianggap gagal dalam memimpin apabila dia tidak bisa generatif dan kecerdasan eksploitatif dan transformasional. memulai perubahan dari diri dia sendiri,” kata Wamen ATR/ “Dalam leadership 360°, seorang pemimpin harus dapat Waka BPN. mengangkat beban atasannya, dia juga wajib memberikan Teori U ini diawali dari downloading semua ilmu dan dukungan kepada atasannya, serta membangun chemistry pengetahuan yang sudah ada, kemudian melakukan suatu dengan atasannya. Selain itu, dapat menjadi pelengkap pengamatan atau observe. Lalu kemudian bagaimana bagi rekan kerjanya serta menjadi kawan bagi yang lain,” seseorang dapat merefleksikan ilmu yang didapat serta kata Rhenald Kasali. melakukan presencing. “Dalam teori ini juga berdasarkan Webinar ini merupakan webinar #4 yang diselenggarakan dua sumber pembelajaran serta dua siklus pembelajaran. oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Caranya dengan belajar merefleksikan pengalaman- tema Leadership 360° yang diikuti oleh Sekretaris Jenderal, pengalaman masa lalu serta belajar dari masa depan seperti Himawan Arief Sugoto; Inspektur Jenderal, Sunraizal; yang sedang menjadi. Ini perlu dilatih melalui kombinasi Direktur Jenderal (Dirjen) Survei Pemetaan dan Pengukuran antara pengalaman serta keberanian,” ujar Surya Tjandra. Pertanahan dan Ruang, R. Adi Darmawan; Tenaga Ahli Masa pandemi Covid-19 saat ini juga menjadi tantangan Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, tersendiri bagi para pemimpin. Ini merupakan situasi yang Adriani Sukmoro, para Kakanwil BPN Provinsi se-Indonesia berbeda dari tahun lalu sehingga mengakibatkan adanya serta para Kakantah Kabupaten/Kota se-Indonesia. (RH/RP, ketidakpastian, disorientasi, hilang kendali serta gangguan 19 Agust) emosional terhadap seorang pemimpin. “Langkah pertama, kita terima saja situasi tersebut. Lalu setelah itu kita perlu mengumpulkan informasi dan menentukan prioritas dengan memberdayakan sumber-sumber yang kita punya lalu kita mencari dan melaksanakan solusi yang sudah ada. Kita bentuk jejaring antar tim kerja dan bekerja bersama,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. Surya Tjandra juga menekankan bahwa pemimpin harus memiliki optimisme yang diimbangi dengan sikap realistis dengan kondisi sekarang ini. Selain itu, pemimpin juga harus berani mengambil keputusan di tengah krisis serta memiliki sifat empati dalam menangani tragedi kemanusiaan serta membangun komunikasi yang efektif, baik dalam masa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 195

SEKJEN AJAK SELURUH PEGAWAI KEMENTERIAN ATR/BPN GUNAKAN E-OFFICE RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Penerapan e-office di lingkungan Kementerian ATR/ Senada dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ BPN yang sudah dilakukan sejak tahun 2019 perlu BPN, Virgo Eresta Jaya Kepala Pusat Data dan Informasi dimasifkan. Mengingat kondisi perkantoran saat Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan ini yang masih menerapkan sistem work from home Berkelanjutan mengatakan e-office yang digunakan saat karena adanya wabah Covid-19, e-office dapat membantu ini merupakan pengembangan dari e-office sebelumnya. dalam proses pendistribusian dokumen dan surat secara Kalau e-office sebelumnya lebih kepada persuratan, elektronik. mengagendakan surat, dan pencarian arsip, untuk e-office “Kantor kita sedang melaksanakan transformasi digital salah sekarang lebih menuju pada paperless di bidang perkantoran satunya dengan penerapan e-office untuk mewujudkan atau persuratan jadi dalam e-office yang sekarang ini bentuk perkantoran modern, e-office ini harusnya menjadi sesuatu surat mengalir dalam bentuk digital. yang mengefisiensikan dan menjadi keharusan untuk Virgo Eresta Jaya menjelaskan e-office yang dikembangkan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Kementerian ATR/ saat ini bisa akan diakses melalui telepon genggam agar BPN,” ungkap Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal tidak perlu melalui komputer lagi. E-office sekarang ini Kementerian ATR/BPN saat membuka kegiatan Bimbingan menyediakan fitur deteksi wajah jadi tidak bisa sembarang Teknis Penerapan Aplikasi Persuratan Elektronik, di Jakarta, orang bisa login, kemudian dilengkapi dengan anti fake Selasa (25/08/2020). GPS. Himawan Arief Sugoto menambahkan kantor Kementerian “Kalau semua pegawai sudah menggunakan e-office, kita ATR/BPN harus berkomitmen untuk menggunakan e-office bisa punya big data orang itu bekerja di mana, menyelesaikan agar menjadi panutan bagi Kantor Wilayah BPN dan tugas apa dan kapan selesai tugasnya sehingga nanti bisa Kantor Pertanahan. Meskipun e-office ini telah diterapkan menjadi bahan pengambilan keputusan dari pimpinan. sejak tahun lalu, tapi pelaksanaanya masih belum masif. Jangan-jangan kalau bekerja di rumah malah lebih efektif, Hal itu harus ditingkatkan mulai dari perbaikan prosedur ini bisa mengukur kinerja yang efisien dan efektif,” ungkap yang ada dan peningkatan budaya pegawai untuk mau Virgo Eresta Jaya. menggunakannya. Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi Persuratan “Kita bisa ubah perlahan budaya kerja dari praktik manual Eletronik ini dihadiri oleh Della R. Abdullah Staf Khusus ke digital. Saya harap unit kerja di tingkat ke-Sekjenan Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi sudah mulai terbiasa menerapkannya, kemudian untuk Informasi, Agust Yulian Kepala Biro Keuangan dan Barang kantor pusat, Kantor Wilayah BPN tingkat provinsi, dan Milik Negara, para pejabat administrator dan para pejabat Kantor Pertanahan tingkat kabupaten/kota sudah harus pengawas bagian persuratan di lingkungan Kementerian mulai menggunakan e-office karena ini suatu keniscayaan. ATR/BPN. (NA/AM, 25 Agust) Kita coba terapkan e-office ini dengan baik,” tegas Himawan Arief Sugoto. 196 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN RAIH PENGHARGAAN PRAKTIK BAIK DARI KPK Penyataan tersebut diamini oleh RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR beberapa Kepala Daerah yang LAYANAN KHUSUS hadir. “Program peta digital sangat membantu sekali masyarakat. Karena masyarakat yang akan mengurus perizinan tidak langsung harus datang ke kantor dan pengecekan lokasi tidak harus turun. Dengan mengecek peta digital masyarakat sudah dapat langsung mengetahui datanya,” cerita Bupati Luwu, Basmi Mattayang kepada Menteri ATR/ Kepala BPN pada talkshow ANPK melalui video conference. “Dengan OSS ini pelayanan yang diberikan lebih singkat dan dokumen yang dibutuhkan lebih sedikit, masyarakat mengetahui sendiri penggunaan lokasi, transparansi semakin baik, masyarakat juga dapat mengetahuin zona-zona secara nyata. Manfaat dari peta digital ini sangat terasa sekali,” tambah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Walikota Medan, Akhyar Nasution. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penghargaan atas Praktik Baik Pemanfaatan Sebagai penanggap dari acara talkshow ini, Direktur Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Eksekutif World Resources Institute (WRI), Nirarta Samadhi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan menanggapi dari sisi peta digital dan RDTR yang mampu ini diberikan langsung oleh Pimpinan KPK, Nurul Ghufron menyederhanakan dengan kebijakan perencanaan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil di Gedung ruangnya sehingga bisa mengendalikan perizinan itu sendiri Juang KPK, Rabu, (26/08/2020). sehingga akan mencegah praktik korupsi. “Saya melihat Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan terima kasih atas manfaat tersebut akan bisa lebih optimal jika keberadaan penghargaan yang diberikan oleh KPK dan menjelaskan dari peta digital tersebut dalam skala yang rasional dengan bahwa dalam melakukan pelayanan perizinan berusaha skala yang cukup detail,” tuturnya. Kementerian ATR/BPN telah mempermudah dengan dibuatnya Online Single Submission (OSS) dalam Rencana Pada kesempatan yang sama, Pimpinan KPK, Nurul Ghufron Detail Tata Ruang (RDTR). “RDTR juga memudahkan urusan menambahkan perspektif mengenai korupsi. “Korupsi itu perizinan investasi karena pemerintah daerah (Pemda) akarnya adalah ketidakjelasan, salah satunya adalah tentang bisa langsung menerbitkan izin lokasi. RDTR ini dibuat peruntukan tanah. Maka apa yang disampaikan oleh Bupati agar perizinannya lebih transparan. Untuk memudahkan dan Wali Kota tadi itu melegakan, dunia usaha itu perlu semua itu maka kita perlu peta digital,” jelas Sofyan A. Djalil kepastian. Adanya kepastian berusaha, izin berusaha akan saat menjadi panelis pada acara talkshow Aksi Nasional mempersempit celah untuk melakukan korupsi,” tutupnya. Pencegahan Korupsi (ANPK). Sofyan A. Djalil menambahkan RDTR yang dibuat sudah Untuk diketahui, acara talkshow sesi II yang bertemakan detail sekali, setiap blok akan kelihatan. Sehingga Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan pemerintah telah menerapkan OSS. “Jadi izin dengan satu Perizinan Berusaha di moderatori oleh Aiman Witjaksono submission, itu baru bisa efektif jika RDTR-nya itu sudah ada. dengan panelis yaitu Menteri ATR/Kepala BPN, Wali Kota Sehingga nanti misalnya investor akan membangun sebuah Bandung, Wali Kota Payakumbuh, Bupati Luwu, dan Wali usaha bisa mengetahui lokasinya di mana yang boleh Kota Medan serta penanggap yaitu Pimpinan KPK dan karena tata ruangnya sudah sangat detail,” tambahnya. Direktur Eksekutif World Resources Institute (WRI). (AF/RK, 26 Agust) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 197

TINGKATKAN KAPASITAS SDM DI MASA PANDEMI, KEMENTERIAN ATR/BPN KEMBALI LAKSANAKAN WEBINAR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Digitalisasi di era 4.0 adalah suatu LAYANAN KHUSUS keniscayaan. Terlebih pada masa Pandemi Covid-19 ini, masyarakat di dorong untuk segera berubah, “Jangan biarkan masyarakat mencari informasi pertanahan dari manual menjadi digital. Banyak hal yang ke media-media yang tidak kredible, penuhi ruang publik dulunya dianggap tidak mungkin dilakukan, dengan informasi pertanahan yang dikemas menarik, buat kini dapat dilaksanakan bahkan dengan personifikasi misalnya, bikin story telling tanpa membuat hal efisien dan tepat sasaran. Tidak lepas dari tersebut menjadi Hoax, saya yakin tidak hanya cerita bapak- itu, kini informasi begitu cepat disampaikan bapak dari NTT yang menerima sertipikat bersama cucunya, dan bahkan sesaat kemudian dapat diakses pasti ada cerita-cerita yang tidak kalah menarik pada unit melalui telepon di genggaman. Dalam kerja yang lain” tambahnya. konteks organisasi, sumberdaya manusia Pada webinar sesi ke 2, dihadirkan narasumber Fauzan penyusun organisasi sebagai penggerak Feisal CEO dari Amoeba. Fauzan Feisal mengulik mengenai utama harus segera melakukan penyesuaian, realitas virtual meeting yang banyak dilaksanakan pada agar tidak tergilas perubahan. Menghadapi masa pandemi ini. “Di masa pandemi ini semakin mudah realitas itu Kementerian ATR/BPN melalui melaksanakan meeting, meeting harus direncanakan Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia sedemikian hingga, jangan kebanyakan meeting kapan (PPSDM) terus berupaya meningkatkan kerjanya, jangan juga kesimpulan dari meeting yang kualitas aparatur. Salah satunya dengan dilakukan adalah meeting selanjutnya,” ujar alumnus Institut mengadakan peningkatan kapasitas Sumber Pertanian Bogor ini. (26 Agust) Daya Manusia melalui webinar dengan tema Hero in Virtual Meeting secara virtual, Rabu (26/08/2020). Membuka diskusi, bertindak sebagai moderator Harison Mocodompis Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa webinar ini merupakan upaya PPSDM untuk membangun Sumber Daya Manusia di lingkungan ATR/ BPN . “PPSDM telah mempunyai patron yang jelas untuk mempersiapkan kami-kami sumber daya manusia Kementerian ATR/BPN, terlihat Kementerian ini sudah sangat berubah,” ujarnya. Membuka sesi pertama, Narasumber webinar Alois Wisnuhardana, Head of Departement, Communication and Stakeholder Management Division Indonesia Eximbank, menjelaskan mengenai realitas virtual yang kini dihadapi masyarakat. “Mereka yang tidak siap dengan perubahan akan tersingkir, lihat Dinosaurus, betapa kuatnya, akhirnya punah juga, begitu juga pada masa pandemi ini, realitas virtual menjadi lebih bisa diterima, kita harus menyesuaikan ke arah sana,” jelasnya Tidak hanya mengurai realitas virtual, dalam kesempatan ini Alois Wisnuhardana juga menyinggung mengenai cara berkomunikasi kepada masyarakat pada era digital ini, terlebih untuk jajaran Kementerian ATR/BPN yang sehari- hari bergelut dengan sertipikat tanah yang bernilai sangat penting untuk masyarakat. “Sekarang sudah tidak jamannya Bad News Is Good News, saat ini era No News Is Bad News, ini bagian dari cara beradaptasi, sampaikan kepada masyarakat dengan baik info-info capaian kinerja dari Unit Kerja, Anda adalah apa yang Anda Posting dan Browsing, tidak ada yang memperhatikan Anda sebelum Anda post di Internet,” ujar mantan Asisten Juru Bicara Presiden ini. 198 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL