BK SIPERS SEMESTER II 2021

perkembangan wilayah, pasti akan ada konflik RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR tanah. Bicara soal penguasaan tanah, maka LAYANAN KHUSUS akan bicara hak milik, lalu akan bicara soal bukti kepemilikan. Ini yang ingin kita antisipasi,” daerah setempat. “Ada banyak kegiatan yang tujuan ungkapnya. sebenarnya itu sama, namun karena belum pernah bertemu “Ayo kita semua bersama menyelesaikan sehingga program berjalan sendiri-sendiri,” terangnya. permasalahan pertanahan ini, kalau kita sudah Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan berharap dengan punya sertipikat, manfaatnya pasti akan lebih adanya dukungan semua pihak mulai dari pemerintah banyak. Mari kita bersama dukung program daerah, masyarakat, media dan semua elemen masyarakat, PTSL ini khususnya di Kab. Kuningan agar program percepatan pendaftaran tanah di Kab. Kuningan dapat berjalan dengan baik dan optimal. bisa segera tercapai. “Kementerian ATR/BPN siap Mohon dukungannya Pak Kakanwil BPN Jabar melaksanakan itu, ayo kita bersama selesaikan hal ini, juga dan Pak Kakantah Kab. Kuningan,” tutur Yanuar bersama menemukan di mana sebenarnya titik lemah Prihatin. sehingga segera dibuat solusi penyelesaian,” tutupnya. Bicara soal kegiatan sosialisasi program Dalam kegiatan ini, juga berlangsung penyerahan strategis, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala 10 sertipikat tanah bagi masyarakat. Sertipikat tanah BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi masyarakat diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II Hariyawan berkata bahwa ini merupakan kerja DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/ sama dan sinergi yang baik antara Kementerian BPN yang hadir. (AR/AF, 11 Sept). ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI selaku mitra kerja dalam menyukseskan program strategis Kementerian ATR/BPN. Dwi Hariyawan berkata bahwa semua pihak butuh inovasi serta terobosan demi pengembangan ekonomi serta aspek lainnya di Kab. Kuningan. Untuk menjadikan kabupaten yang ideal, salah satunya dimulai dari penataan aset melalui sertipikasi tanah. “Menurut data dari Kantor Pertanahan Kab. Kuningan, terdapat target kurang lebih tujuh puluh ribu sertipikat dan mudah-mudahan tercapai pada akhir tahun. Mohon kerja samanya Bapak/Ibu semua dalam menyukseskan PTSL, karena ini bukan untuk program kami semata, namun untuk kepentingan seluruh masyarakat Kab. Kuningan,” tuturnya. Hal senada diungkapkan oleh Kepala Kanwil BPN Prov. Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan perihal kerja sama program PTSL. Menurutnya, program strategis nasional seperti PTSL ini memang harus dikolaborasikan dengan pemerintah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 87

KEMENTERIAN ATR/BPN GANDENG KOMISI II DPR RI SOSIALISASIKAN PROGRAM STRATEGIS DI KOTA PEKANBARU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Sosialisasi Program Strategis Nasional Kementerian mengetahui dengan baik terkait dengan program strategis Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, khususnya pendaftaran tanah. Nasional (ATR/BPN) kembali digelar. Bertempat di Hadir secara langsung, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Hotel Pangeran Pekanbaru, Minggu (12/09/2021), Syamsurizal. Dalam sambutannya, ia menceritakan kegiatan sosialisasi ini digelar dengan menerapkan protokol hubungan kemitraan antara Kementerian ATR/BPN dengan kesehatan yang ketat dan mengikuti aturan Pemberlakukan Komisi II DPR RI. Sebagai wakil rakyat, DPR RI memiliki Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku. tugas utama di antaranya legislasi, penganggaran dan Dalam melaksanakan sosialisasi program strategis, yakni pengawasan. \"Jadi hubungan kita sebagai mitra kerja di situ, Pendaftanan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian yang menyangkut dengan anggaran dan tugas bagaimana ATR/BPN sebagai mitra kerja menggandeng Komisi II DPR kita menyosialisasikan program kementerian ini, menjadi RI. Tujuannya, agar masyarakat Kota Pekanbaru semakin tugas kami juga. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan di Komisi II, merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan program seperti PTSL untuk kita sama-sama sukseskan pelaksanaannya,\" ucap Syamsurizal. Lebih lanjut ia mengatakan, PTSL merupakan program pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara sistematis untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk itu, setiap jengkal tanah targetnya harus didaftarkan dan disertipikasi. \"Ini program yang paling mulia dan paling bagus yang telah disiapkan oleh pemerintah, bagaimana memastikan kepastian hukum tanah- tanah masyarakat sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dan Indonesia pada umumnya,\" lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI. 88 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS \"Jadi, PTSL artinya pemerintah semaksimal mungkin secara menargetkan pada tahun 2025 bidang tanah di Indonesia optimal bagaimana tanah-tanah di Indonesia bisa memiliki sudah seluruhnya terdaftar. Tetapi, program tersebut tidak sertipikat. Maka dari itu, konteks PTSL ini harus juga akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan melibatkan pemerintah daerah. Untuk itu, kami dukung dengan baik kepada masyarakat. \"Kami berharap Komisi dan kami dorong kerja sama pemda agar dapat terwujud II DPR RI selaku mitra kerja, begitu juga Pak Syamsurizal secepat mungkin,\" tambahnya. sebagai tokoh masyarakat Riau, tentu bisa lebih masif Saat membuka kegiatan sosialisasi, Kepala Kantor Wilayah penyebarluasan informasinya terkait pelaksanaan PTSL. BPN Provinsi Riau, M. Syahrir mengungkapkan bahwa di Untuk itu, mohon bantuannya untuk menyebarluaskan Riau terdapat 3 program strategis nasional yang sedang informasi ini,\" imbuh Indra Gunawan. diprioritaskan, di antaranya PTSL, Redistribusi Tanah dan Selain sosialisasi, pada kegiatan ini juga diserahkan 10 Pengadaan Tanah untuk pembangunan jalan tol. Untuk (sepuluh) sertipikat tanah hasil dari program PTSL yang melaksanakan beberapa program strategis tersebut, diserahkan secara langsung oleh Wakil Ketua Komisi II tentunya dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPR RI, Syamsurizal, dan didampingi jajaran pimpinan Negara (APBN) yang disetujui DPR RI. \"Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN yang hadir. (LS/RZ, 12 Sept). pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Wakil Ketua Komisi II DPR RI untuk terus mendukung program tersebut sehingga kami bisa melaksanakan dan menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut,\" tutur M. Syahrir. Terkait dengan kerja sama dengan pemerintah daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dalam percepatan PTSL sangat berperan. \"Kami di Riau mendapatkan target PTSL tahun ini sebanyak 300.000 bidang dan sudah terselesaikan sekitar 52%. Dengan berbagai macam kendala dan hambatan, Alhamdulillah hambatan-hambatan tersebut sudah mengerucut ketika bupati dan wali kota turun ke lapangan sehingga menciptakan keadaan yang kondusif,\" ucap M. Syahrir. Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN dalam laporannya mengatakan bahwa Presiden KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 89

BUKTIKAN NEGARA HADIR DI WILAYAH PERBATASAN, KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG LEGALISASI ASET DI PULAU TERLUAR NKRI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Ia mengatakan, kunjungan ini merupakan langkah untuk Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sangat memastikan bahwa negara atau pemerintah hadir serta memperhatikan pembangunan di pulau-pulau memberi perhatian kepada masyarakat yang ada di wilayah terluar yang menjadi wilayah perbatasan Negara perbatasan. \"Ini merupakan satu dari 111 pagar pulau terluar Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara lain. Hal NKRI. Dengan coba kita klaim pulau di sini kita harapkan ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, dapat ada zona ekonomi eksklusif serta menguntungkan Surya Tjandra saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau nelayan kita,\" kata Surya Tjandra di Pulau Mengkudu. Mengkudu dan Pulau Salura di perbatasan Australia yang Lebih lanjut, Surya Tjandra menuturkan Kementerian ATR/ terletak di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara BPN bertugas untuk melegalisasi aset di pulau terluar selain Timur (NTT), Sabtu (18/09/2021). menjadi bukti hadirnya negara juga dapat meningkatkan nilai perekonomian setelah legalisasi. \"Ini merupakan pulau kecil terluar yang strategis dari sisi pertanahan dan keamanan dan sudah ada mercusuarnya. Tugasnya memberikan arah dan menjadikan bukti NKRI hadir di sini. Kementerian ATR/BPN bertugas untuk mendata, melegalisasi sebagai aset negara. Tantangan berikut kita coba pikirkan bagaimana pulau di sini bisa ada pemanfaatan setelah legalisasi supaya ada nilai ekonomis lebih,\" ujarnya. Wamen ATR/Waka BPN yang berkesempatan berdialog dengan masyarakat di Pulau Salura mengucapkan terima kasih karena telah 90 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS berkontribusi memelihara pertahanan dan keamanan Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN NKRI dengan cara memelihara wilayah perbatasan. Oleh Provinsi NTT, Jaconias Walalayo menegaskan bahwa karena itu, pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN sebagai bukti negara hadir di pintu masuk NKRI, program perlu bertanggung jawab untuk membantu masyarakat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan setempat. \"BPN akan coba masuk lagi tahun depan, kita digencarkan di Pulau Salura. Dengan demikian, di tahun ukur lagi, kita bereskan dan kasih sertipikat. Biar ibu/bapak 2022, Pulau Salura ditargetkan menjadi pulau lengkap. Ia resmi sekarang pulaunya itu lengkap,\" kata Surya Tjandra. pun meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba \"Dengan demikian mudah-mudahan program-program Timur, Eksam Sodak yang turut hadir beserta jajaran untuk pembangunan, upaya-upaya yang bisa ibu/bapak lakukan membantu masyarakat dan mencapai target tersebut. apakah itu warisan, apakah mau diajukan ke bank sudah \"Sertipikat tanah yang sudah terdaftar itu 240 bidang. Saya dimungkinkan. Kami juga akan sampaikan kepada sampaikan kepada Pak Kakantah, tahun depan masuk kementerian terkait untuk membantu kebutuhan pulau lagi di sini untuk pulau lengkap. Jadi nanti bapak/ibu, Pak ini. Karena itu nilai strategis ya, pertahanan keamanan ini Kakantah, ini jadi catatan, yang masih sisa belum terdaftar menentukan nasib Indonesia. Pulau Mengkudu itu jarak agar secepatnya untuk disertipikasi. Karena itu adalah bukti kekuasaan wilayah kita. Barangkali nanti akan dikelola negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas pemerintah, bekerja sama dengan masyarakat dan tanah bagi bapak/ibu. Saya dorong untuk secepatnya pulau pemerintah daerah,\" tambahnya. lengkap,\" tegas Kakanwil BPN Provinsi NTT. (YS/JR, 18 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 91

PERKUAT MANAJEMEN DAN TINGKATKAN PROGRAM PRIORITAS MENJADI FOKUS KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mengapresiasi jalannya salah satu program strategis Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Kementerian ATR/BPN yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Lengkap (PTSL). Ia berkata bahwa PTSL ini manfaatnya Komisi II DPR RI pada Senin (20/09/2021) dirasakan oleh masyarakat luas terutama di masa pandemi bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR seperti ini. Ia juga mengapresiasi Menteri ATR/Kepala BPN RI. Adapun bahasan utama pada pertemuan kali ini adalah beserta jajaran Kementerian ATR/BPN yang sangat responsif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam mendukung jalannya PTSL di daerah, dibuktikan (RAPBN) tahun 2022 serta penetapan terkait pagu anggaran dengan animo masyarakat yang cukup tinggi. Kementerian ATR/BPN tahun 2022 menjadi pagu alokasi “PTSL menjadi primadona kami ketika kami melakukan anggaran atau pagu definitif. sosialisasi di daerah. Terutama sosialiasi program strategis Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berkata bahwa yang tengah digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN. berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat Terima kasih Pak Menteri telah mengikutsertakan kami dengan Komisi II DPR RI pada 25 Agustus 2021 lalu, telah dalam sosialisasi dan pembagian sertipikat hak atas tanah disetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun masyarakat, salah satunya di Kab. Morowali, Sulawesi anggaran 2022 yaitu sebesar Rp 8.003.434.525.000,- Tengah. Ini menjadi bukti bahwa Kementerian ATR/BPN (delapan triliun tiga miliar empat ratus tiga puluh empat sebagai mitra Komisi II DPR RI benar-benar berjuang juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Ia berkata bahwa bersama,” ujar Anwar Hafid. pagu indikatif tahun anggaran 2022 terdapat kenaikan Di akhir agenda, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil sebesar Rp 41.196.000,- (empat puluh satu juta seratus kembali mengemukakan responnya terkait diskusi dan sembilan puluh enam ribu rupiah) atau 0,001% dari total dan dengar pendapat bersama Anggota Komisi II DPR anggaran tahun 2022. RI. Ia mengucapkan terima kasih atas respon yang sangat Sofyan A. Djalil juga menceritakan kilas balik terkait relevan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2020 pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan serta predikat WTP yang diraih. Ia berkata bahwa pada terkait program seperti PTSL untuk terus menjadi layanan tahun 2020, Kementerian ATR/BPN mencapai target 83,75% prioritas, sebagai tujuan untuk kepastian hukum di bidang dari pagu. “Alhamdulillah Kementerian ATR/BPN mendapat pertanahan. anugerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun Sebagai kesimpulan, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR 2021, sehingga total mendapat WTP delapan kali berturut- RI, Saan Mustopa, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran turut sejak tahun 2013. Kendala pada tahun 2021 ini jelas Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 8.003.434.525.000,- ada, seperti pemberlakuan PPKM, tapi Insha Allah kami akan (delapan triliun tiga miliar empat ratus tiga puluh empat mencapai target dan lebih baik dari pada tahun 2020,” jelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), untuk ditetapkan Sofyan A. Djalil. sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif ) Kementerian Anggota Komisi II DPR RI, Anwar Hafid dalam tanggapannya ATR/BPN tahun 2022. (AR/LS/RH, 20 Sept). 92 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN: JADIKAN PERINGATAN HANTARU 2021 SEBAGAI MOMENTUM EVALUASI DEMI PERBAIKAN ORGANISASI Rangkaian Peringatan Hari RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Agraria dan Tata Ruang LAYANAN KHUSUS Nasional (HANTARU) Tahun 2021 mulai berlangsung. harus dipedomani, salah satunya adalah kewenangan yang Dimulai dengan penyerahan 124.120 diberikan kepada Kementerian ATR/BPN dalam persetujuan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek KKPR. \"Di satu pihak itu adalah kewenangan yang luar biasa Reforma oleh Presiden Joko Widodo tapi di pihak lain ini adalah tantangan yang luar biasa, pada Rabu (22/09/2021), kali ini mampu tidak kita menjawab kewenangan yang diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ ini, bagaimana kita laksanakan dengan penuh tanggung Badan Pertanahan Nasional (ATR/ jawab. Oleh sebab itu, kembangkan terus mekanisme agar BPN) menyelenggarakan acara semakin hari bisa semakin baik,\" ucap Sofyan A. Djalil. bertajuk Ngopi (Ngobrol Pintar) Selain itu, pasca diterbitkannya UU CK juga akan dibentuk Bareng Menteri ATR/Kepala BPN, lembaga Bank Tanah. Menteri ATR/Kepala BPN berharap Sofyan A. Djalil secara virtual pada Bank Tanah dapat menyelesaikan beberapa permasalahan Kamis (23/09/2021). terkait pertanahan, misal untuk tanah-tanah yang tak Membuka acara, Sekretaris Jenderal, bertuan atau telantar. \"Karena banyak sekali masalah yang Himawan Arief Sugoto mengatakan bisa kita atasi dengan Bank Tanah ini dalam jangka pendek, bahwa pada kesempatan Ngopi apalagi dalam jangka panjang. Jadi, ide Bank Tanah yang Bareng Menteri ATR/Kepala BPN ini sudah diperjuangkan, Alhamdulillah bisa terealisasi pada bisa dijadikan wadah diskusi bagi periode kita, dan dampaknya bisa kita tinggalkan warisan jajaran di seluruh satuan kerja, ataupun mendengarkan yang luar biasa kepada bangsa ini,\" tutur Sofyan A. Djalil. arahan terkait perkembangan kebijakan yang terjadi di Di akhir kesempatan, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau tingkat pusat. \"Mungkin Pak Menteri bisa menyampaikan kepada seluruh insan Kementerian ATR/BPN agar dapat beberapa hal yang saat ini teman-teman di daerah tidak menjadikan peringatan HANTARU 2021 bisa menjadi banyak mengikuti perkembangan kebijakan yang terjadi momentum untuk evaluasi apa saja yang sudah dicapai, pasca Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), lahirlah berbagai apa yang perlu terus diperbaiki dan menentukan langkah rezim baru seperti izin lokasi pindah ke konsep Kegiatan apa yang akan dilakukan ke depan. \"Saya mengajak semua Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR), lalu dibentuknya Bank teman-teman untuk makin hari kita makin baik. Kalau ada Tanah, hingga layanan elektronik yang terus kita terapkan,\" kekurangan silakan sampaikan dalam rangka kita perbaiki kata Himawan Arief Sugoto. organisasi kita ini. Kita akan lakukan evaluasi, peninjauan, Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN prinsipnya adalah organisasi yang kita cintai ini semakin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hari harus semakin baik,\" pungkasnya. (LS/RE, 22 Sept). seluruh insan Kementerian ATR/BPN atas perbaikan- perbaikan yang telah dicapai. Hal ini terlihat dari apresiasi yang didapat dari lembaga lain maupun masyarakat yang telah merasakan kemudahan pada layanan pertanahan. \"Saya senang sekali lembaga kita makin diapresiasi, untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh insan yang telah berkontribusi secara sangat baik. Dengan kontribusi yang baik itulah kita bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari pihak luar, ini adalah penghargaan kita semua bukan cuma untuk saya,\" ucapnya. Namun demikian, ia mengakui bahwa masih banyak yang perlu dibenahi dari segi sistem, pelayanan, regulasi dan sumber daya manusia. \"Terus perbaiki pelayanan kita, sistem kantor kita, administrasi dan tunggakan-tunggakan yang masih tersisa. Karena yang kita kerjakan ini adalah bagian dari kontribusi kita untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi,\" imbau Menteri ATR/Kepala BPN. Pasca diterbitkannya UU CK, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan banyak sekali norma-norma baru yang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 93

KUNJUNGI GORONTALO, WAMEN ATR/WAKA BPN PASTIKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi kepada perwakilan dari Mahkamah Agung. Gorontalo pada Selasa (28/09/2021), Wakil Agenda dilanjutkan bersama Staf Ahli Menteri ATR/Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ Suyadi. Di sela kunjungannya, ia berkesempatan menghadiri Waka BPN), Surya Tjandra didampingi Kepala Kantor sidang pemeriksaan saksi atas dugaan kasus korupsi yang Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo mengunjungi melibatkan mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Gorontalo, Gabriel Triwibawa di Pengadilan Hubungan Pada kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Industrial dan Tipikor, Gorontalo. meninjau langsung infrastruktur di Kantor Pertanahan Ketika dimintai keterangan seusai menghadiri persidangan, Kabupaten Bone Bolango dalam mendukung percepatan Wamen ATR/Waka BPN menuturkan bahwa memang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan penting semua pihak mulai memahami secara mendalam Kementerian ATR/BPN di wilayah Kabupaten Bone Bolango. terkait dengan prosedur pengadaan tanah bagi Bendungan Bulango Ulu, merupakan PSN sebagai jawaban pembangunan untuk kepentingan umum. \"Jadi memang dari persoalan pengendalian banjir dan kekeringan yang semua pihak sangat terkait, dengan persoalan yang ada, kita menjadi persoalan serius, bukan hanya di Kabupaten Bone butuh dukungan dari semua pihak khususnya dari aparat Bolango, tetapi juga di Kota Gorontalo hingga Kabupaten penegak hukum. Mudah-mudahan melalui forum ini dapat Gorontalo. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan memastikan kejelasan prosedur juga kepastian hukum tanahnya, terdapat persoalan pada tahap inventarisasi dan dalam proses pengadaan tanah,\" tutur Surya Tjandra. identifikasi objek pengadaan tanah. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa dalam proses pengadaan \"Bendungan ini fungsinya sangat strategis bagi masyarakat tanah, tentu mengedepankan kepastian hukum bagi sekitar, yaitu untuk pengendalian dan pengaturan air masyarakat supaya bisa mendapatkan ganti untung yang sehingga masyarakat bisa memanfaatkan debit air di musim layak. \"Intinya dari pengadaan tanah itu pemerintah butuh kemarau. Maka dari itu, kita komitmen sekali untuk lakukan untuk kepentingan umum, tapi jangan sampai merugikan proses pengadaan tanahnya, kita susun strategi percepatan rakyat,\" tegas Wamen ATR/Waka BPN. bersama melalui diskusi langsung ini,\" kata Surya Tjandra Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria seusai melakukan diskusi dengan jajaran Kantor Pertanahan dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi juga mengatakan bahwa Kabupaten Bone Bolango. proses persidangan adalah dalam rangka menyamakan Melanjutkan agenda kunjungan kerjanya, Wamen ATR/Waka persepsi dengan aparat penegak hukum. Karena BPN, Surya Tjandra mengunjungi Kantor Pertanahan Kota menurutnya, setiap proses pengadaan tanah itu adalah Gorontalo. Dalam kesempatan ini, ia bertemu dengan Wakil ranah administrasi dan itu menjadi penetapan pemerintah Wali Kota Gorontalo, Ryan Kono sekaligus menyerahkan 6 dalam rangka percepatan pembangunan di penetapan (enam) sertipikat tanah Hak Pakai atas nama Pemerintah lokasi. (LS/RE, 28 Sept). Kota Gorontalo dan 1 (satu) sertipikat tanah Hak Pakai 94 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN: D.I. YOGYAKARTA DIBERIKAN KEISTIMEWAAN PERTANAHAN KARENA SEJARAH PANJANG DAN BUDAYA YANG KUAT RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pertanahan menjadi salah satu keistimewaan yang 2012. Sebagaimana diketahui, bahwa UU No. 13 Tahun 2012 dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah tentang Keistimewaan Daerah Keistimewaan Yogyakarta panjang, budaya yang kuat dan jasa Kesultanan disusun berdasarkan dan berpedoman pada Pasal 18 UUD dalam proses kemerdekaan, menjadi alasan NRI 1945. utama mengapa Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah \"Kementerian ATR/BPN mengikuti ketentuan yang ada atau istimewa. Ada lima hal yang diatur dalam Undang-Undang keputusan Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut tidak keliru Keistimewaan salah satunya adalah pertanahan. karena MA sudah membenarkan terkait UU Keistimewaan Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Yogyakarta, namun tentu kepastian hukum bagi masyarakat Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tetap harus dicarikan jalan keluarnya,\" ujarnya. Sofyan A. Djalil saat memberikan keynote speech dalam Menteri ATR/Kepala BPN berharap dengan diadakannya acara webinar Problematika Perpanjangan HGB dan Hak webinar yang diselenggarakan oleh TKNP Law Firm ini dapat Pakai Tanah yang Berasal dari Tanah KPTS di Yogyakarta memberikan pencerahan dan alternatif yang memudahkan melalui daring, Rabu (29/09/2021). berbagai pihak terkait permasalahan perpanjangan Hak Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan jika D.I. Yogyakarta Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai di Yogyakarta. satu-satunya wilayah di Indonesia yang diperlakukan \"Memang tidak bisa hukum dapat memuaskan semua istimewa pada awal-awal kemerdekaan. Terutama dalam hal orang tapi setidaknya bisa mendekati kepuasaan semua mengakui hak atas tanah kesultanan, sedangkan kesultanan orang. Kita akan mempertimbangkan setiap masukannya yang lain di Indonesia tidak diakui oleh negara kecuali untuk dapat dilaksanakan selama itu untuk kepentingan tanah tersebut dikuasai oleh kesultanan sendiri. Tetapi D.I. bangsa Indonesia,\" tuturnya. Yogyakarta diberikan pengecualian karena sejarah yang Pada acara yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Studi sudah ada maka diakui oleh negara dan di daerah lain tidak Hukum Fakultas Hukum UII, Anang Zubaidi diikuti juga oleh ada. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Sebagai informasi, urusan pertanahan di Yogyakarta, dalam Tanah, Arie Yuriwin; Pengamat Agraria Yogyakarta, Undang-Undang Keistimewaan D.I. Yogyakarta sudah sesuai Nazaruddin; Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pertanahan Karsayuda; Ahli Tata Negara Universitas Tarumanegara, merupakan salah satu urusan keistimewaan sebagaimana Ahmad Redi; Tokoh Masyarakat Yogyakarta, Siput Lokasari; diatur dalam pasal 7 UU Keistimewaan D.I.Y No. 13 Tahun serta partisipan lainnya. (TA/YS, 29 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 95

DUKUNG PEMBERANTASAN NARKOBA, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKSANAKAN INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor kepada keterlibatan ASN dalam peredaran narkotika atau 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional bahkan menjadi pengguna yang mana itu bisa merusak Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan generasi mendatang bahkan bisa mengganggu proses dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor layanan dan proses berkarier,\" ungkap Deni Santo. Narkotika Tahun 2020-2024, Kementerian Agraria dan Pada kesempatan yang sama, Mediono selaku Penggerak Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Swadaya Masyarakat Ahli Muda dari Badan Narkotika implementasikan amanat tersebut kepada semua jajaran Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengapresiasi dan baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan diawali tes berterima kasih atas peran Kementerian ATR/BPN yang urine di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. telah memenuhi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini. Hal ini Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi dan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Aksi Kepegawaian, Deni Santo. Dalam sambutannya, ia P4GN. mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memenuhi \"Terima kasih Kementerian ATR/BPN atas peran aktifnya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 karena setiap kementerian/ dalam memenuhi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini. Mudah- lembaga harus ikut serta dalam melakukan Rencana Aksi mudahan bisa kita wujudkan Indonesia Bersinar, yaitu P4GN. \"Ini menjadi perhatian penting Presiden RI bahwa Indonesia Bersih tanpa Narkoba sesuai dengan tujuan ASN (Aparatur Sipil Negara) di setiap K/L diwajibkan untuk bangsa kita,\" ujarnya. bersih, tidak terpapar dan terkait dengan narkotika maupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto napza atau zat aditif lainnya,\" kata Deni Santo di Aula Kantor dalam kesempatan ini berkata bahwa siap mendukung Pertanahan Kabupaten Bogor, Jumat (01/10/2021). rencana aksi ini pada Kantor Pertanahan Kab. Bogor dalam Lebih lanjut, Kabiro Organisasi dan Kepegawaian rangka memberantas narkoba. \"Alhamdulillah kegiatan Kementerian ATR/BPN menuturkan bahwa rencana aksi ini dalam Rencana Aksi P4GN, kami sudah siap untuk kali ini penting untuk Kementerian ATR/BPN karena dapat seluruh pegawai yang ada di kantor Kabupaten Bogor membentuk aparatur yang berkualitas dan juga berdampak untuk dilakukan tes urine, dengan harapan hasilnya baik,\" kepada pelayanan-pelayanan yang ada di setiap kantor. pungkasnya. (JR/TA, 01 Okt). \"Rencana Aksi ini berasal dari kekhawatiran pemerintah 96 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MANUSIA HOLISTIK WUJUDKAN BANGSA BERKARAKTER, CERDAS, DAN KREATIF RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan di mana seluruh dimensi berkembang secara seimbang Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan dan optimal, termasuk terbentuknya kesadaran individu A. Djalil memberikan keynote speech bahwa ia adalah bagian dari anggota keluarga, sekolah, dalam acara International Conference on lingkungan, masyarakat, dan komunitas global. Islamic Studies (ICIS) dengan tema \"Toward Sustainable Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil yang juga merupakan Development in Aceh\" yang diselenggarakan oleh Fakultas pendiri Indonesia Heritage Foundation (IHF) menjelaskan Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry kepada para mahasiswa yang hadir dalam webinar bahwa Banda Aceh melalui daring, Senin (04/10/2021). diperlukan adanya pergerakan bersama dalam mengatasi Sofyan A. Djalil mengungkapkan untuk mendukung lingkungan untuk dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan berkelanjutan di Aceh, pendidikan saat ini lingkungan khususnya di Provinsi Aceh. seharusnya bukan hanya mengajarkan teori saja, tetapi juga \"Di sini bagaimana kita harus mengajak para mahasiswa harus adanya praktik untuk mengatasi setiap masalah yang untuk dapat memberdayakan dan memuliakan kembali dihadapi khususnya dalam perkembangan zaman. Serta tanaman lokal di Aceh yang sangat potensial serta juga pentingnya habit of heart yang memiliki karakter baik meningkatkan produktivitas terkait kopi di Takengon Aceh. untuk dapat menolong orang lain dan juga menyelesaikan Ini menjadi tanggung jawab orang-orang berpendidikan masalah lingkungan di sekitarnya. sebagai penerus bangsa, sehingga mereka jangan hanya \"Dibutuhkan seseorang yang mau turun langsung untuk dididik pengetahuan dan ekspektasi yang luar bisa saja dapat menyelesaikan masalah lingkungan, maka di sini tetapi juga dalam pendidikan holistik,\" tuturnya. dapat terbangun manusia holistik atau utuh (whole Acara yang dilangsungkan secara daring ini diikuti juga person) yang cakap dalam menghadapi dunia yang penuh oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono; Menteri tantangan dan cepat berubah, serta mempunyai kesadaran Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas; Wakil Menteri Agama emosional dan spiritual bahwa dirinya adalah bagian dari RI, Zainut Tauhid Sa'adi; Gubernur Provinsi Aceh, Nova keseluruhan (the person within a whole) sehingga terbentuk Iriansyah; serta para partisipan yang mengikuti acara bangsa berkarakter, cerdas, dan kreatif,\" ujarnya. webinar. (TA/RS, 04 Okt). Untuk diketahui, manusia holistik yang dimaksud adalah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 97

IMPLEMENTASIKAN INPRES NOMOR 2 TAHUN 2020, KEMENTERIAN ATR/BPN GENCARKAN PEMBERANTASAN NARKOBA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) dan telah diintruksikan setiap K/L untuk ikut serta rencana merupakan suatu hal yang harus diperangi dan aksi dalam P4GN salah satunya melakukan tes urine untuk diberantas oleh setiap negara di dunia. Untuk itu memastikan ASN bersih,\" kata Deni Santo. Presiden RI, Joko Widodo telah mengeluarkan Lebih lanjut, Deni Santo menuturkan Kementerian ATR/BPN Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan menjalankan rencana aksi ini akan kepada setiap satuan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kerja. \"Kita melakukan tes urine ini kepada semua jajaran Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. baik itu PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau PPNPN (Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Pemerintah Non Pegawai Negeri),\" tuturnya. Nasional (ATR/BPN) selaku lembaga pemerintah turut Pada kesempatan yang sama, Wildah selaku Penggerak mengimplementasikan amanat dari Inpres Nomor 2 Tahun Swadaya Masyarakat Ahli Madya, BNN RI mengatakan 2020 dengan melaksanakan tes urine kepada unit kerja, rencana aksi ini bertujuan untuk menciptakan ASN yang yang pada kali ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota unggul dan berdaya saing. \"Ini perwujudan Nawacita Bapak Bekasi, Senin (04/10/2021). Presiden yang di dalamnya disampaikan bahwa untuk Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/ mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul BPN, Deni Santo yang hadir secara daring mengatakan dan penguasaan teknologi juga harus diimbangi otak yang bahwa Indonesia pada tahun 2016 menjadi darurat narkoba, sehat, dan tentunya tidak akan bisa kita pastikan kalau tidak hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah dengan upaya pencegahan. Jadi tes urine ini sebagai upaya Indonesia untuk memberantas dan memerangi narkoba. pencegahan penyalahgunaan narkoba,\" imbuhnya. Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN selaku lembaga Kegiatan tes urine ini menargetkan 1.107 pegawai di pemerintahan wajib melaksanakan Inpres Nomor 2 Tahun Kementerian ATR/BPN pada tahun ini dan juga kegiatan 2020 untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersih yang kedua setelah sebelumnya telah dilaksanakan juga di dari narkoba. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kegiatan tes urine ini \"Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Bekasi rencana aksi ini, patut kita dukung keinginan Presiden. dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (JR/ Dalam Inpres sudah jelas ada yang harus kita tindak lanjuti RM, 04 Okt). 98 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

IMPLEMENTASI VISI STRATEGIS, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKUKAN PEMBINAAN DI KANWIL DKI JAKARTA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Rencana Strategis Kementerian Agraria dan dapat memiliki indikator untuk mewujudkan visi strategis Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Kementerian ATR/BPN,” jelasnya. BPN) Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa Penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) visi Kementerian ATR/BPN adalah Pengelolaan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar yang mendorong pertumbuhan ekonomi, merupakan salah Dunia, dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil satu visi strategis Kementerian ATR/BPN. Tenaga Ahli Menteri Presiden, yakni Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Guna Wisnubroto Sarosa, mengemukakan bahwa dalam urusan mewujudkan itu, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan RDTR, DKI Jakarta seharusnya bisa menjadi yang terdepan. tujuh visi strategis dalam mendukung Kementerian ATR/ “Terutama dengan implementasi Online Single Submission BPN yang maju dan modern. (OSS) dan adanya Portal Jakarta Satu. DKI Jakarta dapat Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian ATR/ menjadi leading karena pelayanan sudah berbasis RDTR,” BPN melakukan pembinaan terhadap tiap-tiap Kantor ujarnya Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan di seluruh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati Indonesia, salah satunya Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. menekankan agar seluruh satuan kerja di Provinsi DKI “Tim ini bisa dibilang tim visi strategis Kementerian ATR/ Jakarta dapat memaksimalkan penggunaan layanan BPN,” kata Virgo Eresta Jaya selaku Tenaga Ahli Menteri digital yang telah ada antara lain Pengecekan Sertipikat, ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, sekaligus Hak Tanggungan Elektronik, Roya dan Informasi Zona Koordinator Pejabat Pembina, di Aula Kanwil BPN Provinsi Nilai Tanah, Sentuh Tanahku, Loketku, Gistaru, Informasi DKI Jakarta, Kamis (07/10/2021). Publik Online, pengaduan masyarakat melalui Lapor. Dalam melakukan pembinaan, Koordinator Pejabat Pembina go.id dan melalui media sosial resmi Kementerian ATR/ mengatakan bahwa ke depannya, para Kepala Kantor BPN dengan #TanyaATRBPN. \"Selain itu kami harap agar 6 Wilayah (Kakanwil) BPN serta para Kepala Kantor (Kakan) satuan kerja dapat aktif menggunakan sosial media sebagai Pertanahan tidak hanya melihat realisasi pelaksanaan sarana menyosialisasikan seluruh program dan kegiatan program strategis, melainkan juga indikator lain. “Kakanwil Kementerian ATR/BPN,” imbau Yulia Jaya Nirmawati. maupun para Kakan harus melihat Gini Ratio di suatu Yulia Jaya Nirmawati menambahkan agar rekomendasi provinsi. Jika Gini Ratio-nya tinggi, bisa ditargetkan agar hasil evaluasi semester satu segera dapat ditindaklanjuti, turun di tahun berikutnya. Selain itu, Kakanwil dan Kakan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 99

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR pembinaan kali ini. Inspektur LAYANAN KHUSUS Bidang Investigasi, Yustan Alpiani, mengatakan bahwa saat ini, demikian juga untuk tunggakan agar dapat diselesaikan dan baru Kantor Pertanahan Kota serapan anggaran yang masih kecil agar dapat ditingkatkan Administrasi Jakarta Utara yang mengingat saat ini sudah masuk pada Triwulan ke 4. Ia juga memiliki status WBK. “Harapan berharap agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai saya, ke depan semua kantor barometer layanan pertanahan, mengingat infrastrukturnya pertanahan di DKI Jakarta berstatus yang relatif lebih baik dibanding provinsi lain. WBK/WBBM,\" tambahnya. Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN dan mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Kanwil BPN, serta seluruh Kantor Jakarta paling banyak meminta informasi terkait pelayanan Pertanahan terus melaksanakan pertanahan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kanwil Reformasi Birokrasi. Tenaga Ahli BPN Provinsi DKI Jakarta dan tiap-tiap Kantor Pertanahan Menteri ATR/Kepala BPN Bidang dapat ikut menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar Sumber Daya Manusia, Adriani agar dapat memanfaatkan layanan informasi publik online Sukmoro, mengatakan bahwa yang diluncurkan baru-baru ini oleh Menteri ATR/Kepala Reformasi Birokrasi dimulai BPN. dari manajemen perubahan Kantor pelayanan berbasis Zona Integritas (ZI) guna dan melalui agen perubahan mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi di mana dimulai dari SDM di Bersih Melayani (WBBM), juga menjadi sorotan dalam masing-masing satuan kerja. Pada pelaksanaannya pun, reformasi birokrasi sangat bergantung kepada SDM. “Jadi mohon dikuatkan lagi reformasi birokrasinya. Mulai dari managemen perubahan, penataan SDM dari segi moral, mental, perilaku juga dikuatkan. Termasuk juga penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena sangat penting menyangkut SDM-nya,” kata Adriani Sukmoro. Pemberantasan mafia tanah juga terus diingatkan kepada tiap-tiap jajaran Kementerian ATR/BPN. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengungkapkan modus dari mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sangat tahu sekali prosedur perkara di pengadilan karena mereka terus mencari celah terhadap regulasi pertanahan yang ada. “Selain itu, modus lainnya adalah melakukan pemalsuan dokumen pertanahan,” kata Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang. (RH/AM, 07 Okt). 100 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

EVALUASI KINERJA KANWIL BPN SULAWESI SELATAN TAHUN 2021, OPTIMISTIS MAKSIMALKAN CAPAIAN HINGGA AKHIR 2021 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan Sumber Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Layanan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pertanahan. Tahun 2021 secara daring dan luring di Kantor Dalam proses diskusi penyampaian capaian dari Kanwil Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) BPN Provinsi Sulsel, Andi Tenrisau mengapresiasi Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat (08/10/2021). Acara BPN Provinsi Sulsel dalam hal inovasi-inovasi pelayanan ini bertujuan sebagai evaluasi kinerja Kanwil BPN Provinsi pertanahan. Tak hanya itu, ia juga mengimbau bahwa di sisa Sulsel per 30 September 2021. Beberapa capaian program tahun 2021 ini untuk terus berupaya meningkatkan capaian dan diskusi berlangsung selama jalannya acara. serta menjelaskan secara detail apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program. “Dapat dipaparkan apa yang Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria sekaligus menjadi kendala supaya kami dapat meneruskan kepada Koordinator Tim VII, Andi Tenrisau, dalam sambutannya secara daring mengungkapkan bahwa sebagai upaya pencapaian target, dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja program secara rutin setiap tiga bulan. Ia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi mengacu pada beberapa program, yaitu Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pengendalian Penguasaan Tanah dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 101

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR penanggung jawab substansi terkait beberapa hal (OSS). “Ini dapat menjadi perhatian bagi teman-teman LAYANAN KHUSUS ini,” tuturnya. Kantah. Jika ada permohonan usaha di 5 daerah tersebut, Dalam paparan dari Kanwil BPN Provinsi Sulsel, diharap teman-teman tidak lagi melakukan proses KKPR didapat capaian berupa realisasi sebesar 74,15% per secara manual karena ini sudah otomatis dikeluarkan oleh tanggal 30 September 2021. Dalam aspek program sistem OSS,”Terang Reny Windyawati. strategis nasional, seperti PTSL dan Reforma Apresiasi juga dilontarkan oleh Direktur Pengendalian Hak Agraria, Kanwil BPN Provinsi Sulsel telah mencapai Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, pemetaan sebesar 98,21% dan capaian Reforma Asnawati, dalam hal capaian PTSL. Ia mengungkapkan Agraria sebesar 78,22%. Dalam hal Zona Integritas, terima kasih yang sebesar-besarnya terkait capaian Peta terdapat 4 Kabupaten/Kota satuan kerja Kanwil Bidang Tanah (PBT) dan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) BPN Provinsi Sulsel yang lolos tim penilai internal, yang sangat baik. “Kita masih ingat betapa hebatnya yaitu daerah Gowa, Parepare, Wajo, dan Jeneponto. pandemi. Namun teman-teman terus berjibaku dalam Kantah Kota Makassar juga meraih Wilayah Bebas menuntaskan target PTSL,” ujarnya. Korupsi (WBK) dan diharapkan dapat menuju Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Awaludin, menyoroti terkait implementasi Reforma Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengawasan Agraria. Ia berkata bahwa terkait dengan Penataan Agraria, dan Pengembangan Zona Integritas, Ninik Maryanti, berkata Kanwil BPN Provinsi Sulsel mempunyai capaian yang bahwa salah satu indikator kinerja Kanwil BPN adalah baik dibuktikan dengan kinerja nasional, di mana Kanwil bagaimana keberhasilannya dalam membangun Zona BPN Provinsi Sulsel menduduki peringkat 3 nasional. Ia Integritas (ZI). Ia juga mengapresiasi Kantor Pertanahan menambahkan terkait Reforma Agraria bahwa pihaknya di Sulsel yang sudah meraih status WBK maupun menuju tengah merumuskan tahapan-tahapan pekerjaan yang WBBM. “Terkait membangun ZI, tidak harus dilihat dari lebih jelas dan dapat diukur progresnya.“Sehingga tahapan- kelengkapan sarana dan prasarana semata. Namun tahapan pelaksanaan Reforma Agraria dan capaian kinerja bagaimana komitmen membangun serta memperbaiki dapat dihitung dengan jelas,” tutupnya. (AR/JR, 08 Okt). sistem layanan kerja,” jelasnya. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian, mengungkapkan apresiasianya terkait penyerapan anggaran Kanwil BPN Sulsel yang cukup tinggi. Ia mengimbau kepada Kanwil BPN Sulsel untuk terus menjaga performa 3 bulan terakhir tahun 2021 serta terus menjaga akuntabilitas. “Saya melihat Kanwil BPN Provinsi Sulsel ketika melakukan evaluasi penyerapan anggaran, sudah menggunakan analisis kegiatan. Ini tepat karena penting melakukan inventarisasi semua kegiatan,” jelas Agust Yulian. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Reny Windyawati, turut memaparkan dari segi Tata Ruang. Menurut data Kanwil BPN Provinsi Sulsel, terdapat 107 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sulsel dan sudah ada 5 daerah yang terintegrasi dengan Online Single Submission 102 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

GENJOT CAPAIAN HINGGA AKHIR TAHUN 2021, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKSANAKAN EVALUASI KINERJA KANWIL BPN PROVINSI NTT RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Lebih lanjut, Direktur Jenderal Penataan Agraria Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar menyampaikan, jika pembahasan kegiatan ini meliputi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pendaftaran Tanah Tahun 2021 kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Pengadaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pertemuan Tanah, Percepatan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang daring, pada Senin (11/10/2021). (RDTR), Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas serta efisiensi Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Ruang, pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terhadap Kanwil serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan BPN Provinsi NTT. Kegiatan ini pun sesuai dengan Keputusan Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1099/SK.OT.01/IX/2021 Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo dalam tentang Pejabat Pembina Pelaksanaan Tugas dan Fungsi paparannya menuturkan bahwa jumlah pegawai di Provinsi Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah). NTT sebanyak 1.149 pegawai. Ia menambahkan pada tahun Direktur Jenderal Penataan Agraria 2021 Kanwil BPN Provinsi NTT mendapat alokasi pagu selaku Koordinator pada Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi NTT, Andi Tenrisau, menjelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan meliputi evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sampai dengan triwulan III, rencana optimalisasi kegiatan anggaran baik fisik maupun penyerapan keuangan pada periode triwulan IV, serta evaluasi hambatan, kendala dan masalah hingga solusi penyelesaiannya. \"Nantinya akan dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja program secara rutin setiap tiga bulan,\" kata Andi Tenrisau. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 103

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS DIPA sebesar Rp157.833.131.000,- serta realisasi anggaran menyentuh angka 100% dan hanya ada satu Kantah yang mencapai 64,52% dan rata-rata capaian fisik 69,48%. \"Kami capaian PBT-nya kurang dari 60%. estimasikan sampai dengan Desember 2021 capaian fisik Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, 100%, khususnya Prioritas Nasional (PN) dan Pemulihan Reny Windyawati, membahas terkait percepatan RDTR Ekonomi Nasional (PEN), serta capaian anggaran 93,39%,\" di Provinsi NTT. Ia menekankan bahwa perlu diingat ujarnya. untuk RDTR merupakan kewenangan dari Pemerintah Selain itu, Jaconias Walalayo melaporkan beberapa capaian Kabupaten atau Kota dan tentu peran dari Kanwil dan triwulan III tahun 2021 dari Provinsi NTT terkait Program Kantah sangat penting untuk mengawal penyusunan Strategis Nasional (PSN). Mulai dari capaian PTSL per penetapan rencana tata ruang, baik tata ruang wilayah tanggal 30 September 2021, dengan target 75.000 bidang maupun RDTR. \"Diharapkan partisipasi aktif kepala kantor dan telah terealisasi 46.507 bidang/sertipikat atau 62,01%, untuk memastikan bahwa kualitas tata ruang yang dapat serta capaian realisasi anggaran 65,46%. Dalam hal Rencana dipertanggungjawabkan,\" ungkapnya. Detail Tata Ruang (RDTR) yang tersedia di Provinsi NTT saat Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, ini, berjumlah 5 RDTR (Kabupaten Nagekeo, Ende, Alor, Awaludin, mengungkapkan kinerja Kanwil BPN Provinsi Sumba Tengah dan Kota Kupang), sedangkan 32 RDTR NTT dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Ia menuturkan yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota masih dalam bahwa capaiannya secara umum sudah berada di atas proses. Dalam aspek Reformasi Birokrasi dan pembangunan rata-rata nasional, meskipun tidak sebagus dengan tahun ZI, sampai saat ini telah dilaksanakan pencanangan secara sebelumnya. \"Namun apa yang sudah diinstruksikan dari eksternal kepada 19 Kantor Pertanahan dan ditargetkan Ditjen Penataan Agraria terkait dengan rencana aksi, ada sampai akhir tahun ini mencapai 22 Kantor Pertanahan. satu kegiatan tanah kritis sudah 100% di bulan Agustus Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/ dan di bulan Oktober sudah akan menjadi hijau semuanya. Kepala BPN Bidang Pengawasan dan Pengembangan Zona Kemudian, pekerjaan yang lebih besar terkait redistribusi Integritas, Ninik Maryanti, menjelaskan bahwa sudah ada tanah dan IP4T, nanti targetnya di bulan November dan 19 Kantah yang telah melakukan pencanangan secara mudah-mudahan apa yang sudah diinstruksikan dan dibuat eksternal dan terdapat 5 (lima) Kantah yang telah dilakukan terkait rencana aksi hingga akhir tahun dapat on the track penilaian. Ia memberikan apresiasi kepada 5 Kantah tersebut dilaksanakan,\" tegasnya. yang meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba timur, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian, terkait Kabupaten Sikka, Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai konteks penyerapan anggaran menjelaskan bahwa dalam Timur. \"Kami sangat apresiasi sekali sudah membangun pembahasannya bukan hanya mengenai anggaran saja, Zona Integritas, meskipun baru bisa meluluskan Kabupaten tetapi yang terpenting adalah kegiatannya. Melalui Sumba Timur. Saya ingin di luar 5 (lima) Kantah tersebut, terlaksananya kegiatan maka akan terlaksana pencairan menyampaikan apa yang menjadi hambatan untuk sama- anggaran. Oleh karena itu, ketika membahas terkait sama dicari jalan keluarnya,\" tuturnya. penyerapan anggaran yang diharuskan terlibat adalah Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, penanggung jawab kegiatan, apakah kegiatan tersebut Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati, juga sudah berjalan sesuai jadwal atau sesuai target penyelesaian menyampaikan apresiasinya terkait dengan capaian PTSL atau tidak. \"Ini yang nantinya menentukan apakah yang dilakukan di Provinsi NTT. Menurutnya, sejauh ini penyerapan anggaran menjadi tinggi atau tidak,\" tuturnya. Provinsi NTT sudah memberikan kontribusi yang sangat (TA, 11 Okt). baik di mana capaian Peta Bidang Tanah (PBT) hampir 104 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SIKAPI PERTANYAAN MASYARAKAT, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKUKAN SOSIALISASI INTERNAL TERKAIT KKPR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pemberlakuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan mampu mendukung iklim investasi. Ruang (KKPR) sebagai amanat dari Peraturan \"Tidak hanya berbicara muatan, tetapi kami juga melakukan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang brainstorming antara jajaran di pusat, yaitu unit kerja Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu pengampu KKPR ini dengan jajaran di kantor pertanahan diperhatikan setiap jajaran Kementerian Agraria dan terkait implementasi serta kendala dan hambatan yang Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Oleh terjadi di lapangan,\" tutur Kepala Biro Hubungan Masyarakat. karena itu, implementasi dari KKPR dikoordinasikan Sebagai informasi, KKPR berfungsi sebagai salah satu kepada jajaran internal melalui Rapat Koordinasi KKPR perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku yang diselenggarakan secara daring dan luring di Hotel usaha bisa melanjutkan proses perizinan berusaha. KKPR Intercontinental Jakarta, Rabu (13/10/2021). terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati kegiatan non berusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang menerangkan bahwa kegiatan ini merupakan sikap jajaran bersifat strategis nasional. Sesuai amanat UUCK, kemudahan Kementerian ATR/BPN dalam menanggapi banyaknya perizinan ditujukan untuk berbagai jenis pelaku usaha, pertanyaan masyarakat terkait implementasi KKPR. \"Banyak termasuk UMKM. kami temui pertanyaan di sosial media, website Lapor!, \"Maka dari itu, seluruh lapisan masyarakat harus maupun konsultasi langsung mengenai KKPR. Nah, ini mendapatkan informasi yang lengkap serta jelas. Inilah jangan sampai kita salah menyampaikan informasi kepada peran jajaran Kementerian ATR/BPN untuk menyampaikan masyarakat. Perlu kita samakan persepsi di jajaran internal informasi tersebut, baik dari sosial media maupun secara agar tidak terjadi mispersepsi,\" jelas Yulia Jaya Nirmawati langsung kepada masyarakat,\" tambah Yulia Jaya Nirmawati. saat diwawancarai secara terpisah. Hadir sebagai narasumber, jajaran dari Direktorat Jenderal Yulia Jaya Nirmawati berharap bahwa melalui pertemuan Tata Ruang. Turut mengikuti rangkaian sosialisasi, jajaran ini, pihak-pihak terkait di lingkungan Kementerian ATR/BPN dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Biro Hubungan dapat semakin memahami muatan tentang pelaksanaan Masyarakat, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Kantor KKPR. Kemudian, pemahaman itu bisa disampaikan secara Pertanahan Kota Tangerang, Kantor Pertanahan Kota Bogor, baik kepada masyarakat maupun sesama jajaran internal dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi. (LS/RA, 21 Okt). agar dapat diimplementasikan dengan baik di daerah sehingga pelaksanaan KKPR ini dapat berjalan efektif dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 105

KEMENTERIAN ATR/BPN BERSAMA KOMISI II DPR RI SOSIALISASIKAN PROGRAM PTSL KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN BEKASI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR memanfaatkan program gratis dari LAYANAN KHUSUS pemerintah. \"Sosialisasi program Strategis Nasional ini menjadi program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan bersama Kementerian ATR/BPN dan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi didukung oleh Komisi II DPR RI untuk II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menyukseskan program PTSL. (DPR RI), kembali melaksanakan Sosialisasi Program ini sangat mulia dan sangat Program Strategis Nasional. Kali ini, sosialisasi dilaksanakan bagus dalam memberikan kepastian di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bertempat di kepemilikan untuk masyarakat atas Hotel Sahid Lippo Cikarang, Kamis (14/10/2021). tanahnya,\" tuturnya. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II Pada kesempatan yang sama, Kepala DPR RI, Saan Mustopa; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Kepala Kantor mengungkapkan bahwa program PTSL Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; ini bertujuan untuk menambah bidang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia tanah terdaftar, memperbaiki data Simarmata; serta Penjabat (PJ) Bupati Bekasi, Dani Ramdan. bidang tanah yang sudah bersertipikat, Saat membuka acara, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN serta menyelesaikan sengketa atau Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi menjelaskan permasalah di bidang tanah yang terindikasi bersengketa. bahwa Kementerian ATR/BPN menggandeng Komisi II DPR \"Maka saya mengharapkan partisipasi dari masyarakat, RI dalam sosialisasi program PTSL karena merupakan mitra khususnya di Kabupaten Bekasi dalam program PTSL kerja. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Bekasi sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan melalui dapat mengetahui dengan baik, terkait program strategis penataan akses,\" ungkapnya. nasional Kementerian ATR/BPN, khususnya program PTSL. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Biro \"Saya juga berharap pemerintah daerah Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Uunk Din mendukung program yang dijalankan ini, Parunggi dalam laporannya menjelaskan bahwa selama khususnya di Kabupaten Bekasi. Saya harap tidak melakukan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN sangat ada keraguan lagi dari masyarakat untuk terlibat membutuhkan dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra dalam program PTSL karena hasil akhirnya pun kerja, dukungan dari pemerintah daerah, para pemangku sangat baik. Program yang dicanangkan oleh kepentingan lainnya, serta masyarakat yang sangat Presiden RI dan dijalankan oleh Kementerian ATR/ diharapkan untuk menyukseskan program PTSL. BPN ini, menjadikan pendaftaran tanah di seluruh Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan Indonesia menjadi jauh lebih cepat,\" ujarnya. protokol kesehatan yang ketat. Dalam kegiatan ini, juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, dilakukan penyerahan sertipikat tanah hasil dari program menyampaikan bahwa program PTSL sangat PTSL kepada 10 (sepuluh) orang perwakilan masyarakat penting karena sertipikat tanah ini dapat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat oleh Anggota Komisi menjadi pelindung masyarakat terhadap hak II DPR RI, Saan Mustopa, serta didampingi oleh jajaran atas tanahnya. Masyarakat pun seharusnya dapat pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. (TA/RE, 14 Okt). 106 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN, KEMENTERIAN ATR/BPN BERI PEMBINAAN KE KANWIL BPN PROVINSI JAMBI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Ruang, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, serta Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar penyerapan anggaran yang akan digelar rutin setiap tiga Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja bulan. Tahun 2021 dalam rangka efektivitas serta Terkait dengan tata ruang, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Tata Ruang, Abdul Kamarzuki yang juga selaku Koordinator BPN dan Kantor Pertanahan. Kali ini, pembinaan dilakukan dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jambi Jambi, mengimbau setiap Kepala Kantor Pertanahan agar secara daring dan luring pada 11 s.d. 13 Oktober 2021. mengikuti kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di Pembinaan ini difokuskan dalam pelaksanaan program/ daerah agar memahami perkembangan tata ruang. Hal ini kegiatan pertanahan, dukungan percepatan Rencana Tata tentunya memudahkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke depan. “Kantah Kota Jambi menyampaikan kondisi RDTR yang masih direvisi itu bagus sekali, jadi mengikuti perkembangan tata ruang. Nanti ke depannya, mau tidak mau, Bapak-bapak harus membaca, membuka rencana tata ruang karena dalam pemberian pertimbangan teknis tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya melihat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) saja,” ujar Plt. Dirjen Tata Ruang. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto, melihat kurangnya capaian target program strategis yang didapatkan Kantor Pertanahan di lingkungan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 107

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kanwil BPN Provinsi Jambi, khususnya dalam mewujudkan kita buat benar-benar simpel,\" jelasnya. penyerapan anggaran. Ia meminta Kantah agar menaikkan Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi penyerapan anggaran pada tiap pekan. \"Mudah-mudahan Putra yang turut hadir dalam evaluasi ini, berharap Kanwil karena ada monev ini melejit 4%, kalau bisa lebih tinggi lagi. dapat memastikan semua progres Kantah harus merata. Kita berharap bisa lebih bagus, kenapa tidak kita capai lebih \"Saya pikir Kanwil bisa memastikan kemajuan yang merata, tinggi. Minta bantuan Kanwil, mudah-mudahan catatan ini bagaimana caranya. Jangan sampai ada kantor ini cukup dapat mendorong dan memberi motivasi yang lebih banyak bagus, tapi kantor lain tertinggal cukup jauh. Ini bagaimana kepada kita semua untuk bisa meningkatkan kinerja kita,\" bisa menemukan. Jadi, nanti Kanwil yang mengatur agar tuturnya. kinerja semua kantor bisa baik. Jangan sampai kantor Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan berjuang sendiri,\" tegasnya. Tanah Masyarakat, Andry Novijandri, menyoroti hasil Peta Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi Bidang Tanah (PBT) Provinsi Jambi yang lebih banyak dari mengingatkan tugas serta fungsi Kanwil dan Kantah yang Surat Hak Atas Tanah (SHAT) sehingga yang menjadi K3.3 sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN direkomendasikan menjadi penlok tahun berikutnya. \"Saya Nomor 17 Tahun 2020, terutama di bidang penataan ruang. tegaskan kembali untuk pertek itu sudah tidak ada lagi IPPT \"Berkenaan dengan ini, tentunya baik Kanwil maupun dan izin lokasi. Dalam KKP itu sudah berubah nomenklaturnya Kantah sudah mulai terlibat di dalam penyelenggaraan tata untuk yang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ruang di daerah. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam (KKPR), tapi yang non-berusaha dan pelayanan pertanahan. percepatan RDTR dan KKPR, yaitu penataan tanah sesuai Sementara, sebetulnya untuk penggunaan uang, kita harus rencana tata ruang, memfasilitasi penyusunan rencana tata menunggu persetujuan Menteri Keuangan karena dalam ruang, dan pemanfaatan ruang di daerah,\" terangnya. (YS) DIPA kita, penggunaan uang pertek itu masih untuk yang izin lokasi,\" paparnya. Direktur Pengaturan PendaftaranTanah dan Ruang, Andi Tenri Abeng, menegaskan agar akun profil pegawai yang sudah tidak aktif di setiap kantor pertanahan, dinonaktikan yang dikoordinir oleh Kabid I dan Kabid II. Selain itu, perlu menjadi perhatian terkait data validasi yang tinggi, harus diikuti akurasi yang tinggi. \"Kita akan buatkan langkah-langkah, Kantor Pertanahan itu juga harus mengikuti seperti ini. Mulailah kita buat validasi yang sebenarnya, tidak usah lagi sebut revalidasi, validasi satu, dua, tiga. Kalau ini saya bilang validasi akurasi, jadi tidak ada pengulangan. Benar- benar akurat dicek satu-satu metode yang 108 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INDONESIA MAJU UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER, FOKUS PROGRAM KERJA IKAWATI KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) dikorbankan dalam mulainya kegiatan PTM. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Menurut Pembina Ikawati, pemberlakuan PTM ini menjadi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan penting agar proses belajar mengajar bagi siswa-siswi terus pertemuan dengan agenda membahas Program Kerja berlanjut. Ia mengkhawatirkan terkait potensi sumber daya IKAWATI 2022, bertempat di Aula Prona, Kementerian ATR/ manusia yang akan menurun. \"Jika hal ini terus berlanjut, BPN, Jumat (15/10/2021). Pertemuan kali ini, menerapkan anak-anak akan demotivated, berkurang motivasinya. Tentu protokol kesehatan yang ketat dan sesuai dengan akan berdampak kepada potensi timbulnya lost generation,\" Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jelasnya. sesuai arahan pemerintah. Dalam kegiatan ini juga berlangsung pemaparan program Pembina Ikawati, Ratna Megawangi Sofyan Djalil, kerja dari masing-masing bidang, mulai dari bidang mengungkapkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 yang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang budaya, sudah berlangsung selama dua tahun, telah membuat dan bidang lingkungan. Turut hadir pula, Ketua Umum kegiatan Ikawati terpaksa vakum. Ia berharap pandemi ini Ikawati, Diah Himawan; Sekretaris Umum, Dian Nadiah segera berakhir dan keadaan segera membaik. “Saya juga Suyus. (AR/JR, 15 Okt). mengucapkan bela sungkawa, bagi keluarga besar Ikawati yang terkena musibah dan yang terkena Covid-19,” ujarnya. Terkait program kerja Ikawati tahun 2022, Ratna Megawangi Sofyan Djalil menggagas tema seputar Indonesia Maju untuk Pendidikan Karakter. Ia berkata bahwa ke depan, pihaknya akan berfokus terkait sosialisasi kepada orang tua agar tidak mengkhawatirkan anaknya untuk melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pembina Ikawati berkata bahwa hal ini sangat penting, mengingat banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah karena kondisi pandemi. Ia juga berkata bahwa pada bulan November 2021 nanti, pihaknya akan bekerja sama dengan Kemendikbud Ristek terkait sosialisasi untuk PTM dengan protokol kesehatan sehingga anak-anak tidak akan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 109

EVALUASI KINERJA KANWIL BPN BENGKULU TAHUN 2021, DORONG CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PROVINSI HINGGA AKHIR 2021 Kementerian Agraria dan Tata Pertanahan Ruang/Badan Nasional (ATR/BPN) menggelar RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Pembinaan Pelaksanaan LAYANAN KHUSUS Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dan Kantor Pertanahan di Aula Kanwil BPN Provinsi Bengkulu pada Senin (11/10/2021). Kegiatan ini bertujuan sebagai evaluasi kinerja Kanwil BPN Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan III serta sebagai wadah perumusan Strategi dalam Percepatan Capaian Kinerja Kanwil BPN Provinsi Bengkulu Tahun 2021. Pembinaan ini dipimpin secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, sebagai BPK, Provinsi Bengkulu masuk dalam kategori aman dan Ketua Pembinaan Tim Pusat dan dihadiri oleh Kepala Kanwil berdasarkan penilaian SAKIP, Bengkulu mendapat predikat BPN Provinsi Bengkulu beserta seluruh pejabat administrator sangat baik (BB). “Inovasi yang dilakukan Kanwil BPN dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu perlu segera dikoordinasikan dengan Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini juga mengikutsertakan para Pusdatin sehingga menjadi satu kesatuan dengan KKP,\" Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di 10 (sepuluh) satuan ungkap Agustin Iterson Samosir. kerja Kantor Pertanahan, yang bergabung secara daring. Terkait kegiatan Redistribusi Tanah, di Provinsi Bengkulu Berdasarkan data triwulan III tahun anggaran 2021, realisasi telah dibagikan sejumlah kurang lebih 600 sertipikat hak Kanwil BPN Provinsi Bengkulu mencapai 68%. Capaian atas tanah. Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah juga tersebut telah berada di atas nilai rata-rata capaian nasional. menitikberatkan keterkaitan erat antara tata ruang dan Capaian kinerja PTSL Kanwil BPN Provinsi Bengkulu pertanahan, serta perlunya mengikuti perkembangan sebelumnya berada di peringkat 14 nasional, saat ini regulasi sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. “Informasi berada di peringkat 9. Berdasarkan benchmark capaian pertanahan dapat disumbangkan terkait dengan kepastian Program Strategis Nasional untuk PTSL per September investasi,” tuturnya. 2021, capaiannya lebih tinggi dari tahun 2020 di bulan yang Sejalan dengan hal itu, Direktur Penilaian Tanah, Perdananto sama, sedangkan realisasi di Kantor Pertanahan se-Provinsi Ariwibowo menyampaikan beberapa hal yang masih perlu Bengkulu rata-rata sudah lebih dari 55%. “Kanwil BPN dan menjadi perhatian terkait bidang Pengadaan Tanah, salah Kantah di Provinsi Bengkulu saat ini sedang melakukan satunya adalah penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT). Ia optimalisasi target PTSL, khususnya Kabupaten Bengkulu menyampaikan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN berharap Selatan,” jelas Budi Situmorang, saat membuka kegiatan nilai yang ada dalam peta ZNT menjadi preferensi nilai tersebut di Aula Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Senin tanah yang wajar. \"Dimungkinkan kegiatan ZNT nantinya, (11/10/2021). dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin sebagai referensi dalam pengenaan pajak,\" kata Perdananto Iterson Samosir menyampaikan bahwa berdasar hasil audit Ariwibowo. Kegiatan penting lainnya yang menjadi perhatian Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di Provinsi Bengkulu adalah Kegiatan Penertiban Tanah Telantar. Menurut Ariodilah Virgantara selaku Kepala Bagian Program dan Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, penertiban tanah telantar menjadi kegiatan yang penting karena tanah telantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara, akan termasuk sebagai salah satu objek Reforma Agraria. Penyediaan tanah telantar ini akan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat. (RH/JR, 11 Ok). 110 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENGENANG JEJAK PRESTASI BAPAK LUTFI IBRAHIM NASOETION, KEPALA BPN PERIODE 2001-2005 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS “Orang Batak sukses, bukan hal yang menarik untuk menjadi pengajar dan peneliti. diceritakan. Kesuksesan orang Batak yang diraih dari nol, dari Pada tahun 2001-2005, Lutfi Ibrahim Nasoetion mendapat hidup kere, juga sudah biasa dialami banyak orang. Namun, kepercayaan untuk memimpin Badan Pertanahan sukses yang diawali dari perlawanan pola didik orang tua Nasional. Saat menjadi Kepala BPN, Lutfi Ibrahim Nasoetion keras dan kaku, dari keluarga berada dan terhormat, rasanya menandatangani Keputusan Bersama dengan Menteri jarang.” Demikian ujar Lutfi Ibrahim Nasoetion dalam buku Agama, Said Agil Husin Al Munawar, pada 20 Oktober 2004 biografinya Cum Laude Gunung Salak. di Gedung Kementerian Agama, Jakarta. Penandatanganan kerja sama ini menyusul lahirnya Undang-Undang Wakaf. Itulah dia, Lutfi Ibrahim Nasoetion. Seorang putra Batak Selain itu, pada tahun 2002, Lutfi Ibrahim Nasoetion yang lahir di Padang Sidempuan, 3 Mei 1947. Ayahnya, bersama BPN menyusun RUU Lahan Pertanian. Haji Djohan Nasoetion, merupakan mantan Kepala Tentu masih banyak lagi prestasi yang telah ia torehkan. Jawatan Karet Rakyat untuk Provinsi Sumatra Utara. Perjuangan hidupnya tidak pernah sia-sia hingga pada Setelah lulus dari SMAN 4 Medan Tahun 1965, Ibunya sangat Senin, 18 Oktober 2021, sebuah kabar duka diterima oleh menghendaki agar ia menjadi dokter di Fakultas Kedokteran keluarga, teman, dan rekan sejawatnya. Lutfi Ibrahim Universitas Sumatra Utara (USU). Lutfi muda menghormati Nasoetion berpulang pada usia 74 tahun.“Kemarin, Pak Lutfi keinginan itu dengan mengikuti tes seleksi di universitas telah meninggalkan kita semua,”kata Kepala Biro Hubungan tersebut, tetapi tidak lulus. Ia pun akhirnya berkuliah di Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, Selasa (19/10/2021). Institut Pertanian Bogor (IPB). “Segenap jajaran Kementerian ATR/BPN menyampaikan Lutfi Ibrahim Nasoetion lulus sarjana pada tahun 1972. belasungkawa sedalam-dalamnya, serta penghargaan Semasa kuliah, ia termasuk seorang mahasiswa yang cerdas setinggi-tingginya atas pengabdian almarhum semasa dan pintar. Ia pun melanjutkan pendidikan Magister dan hidup. Kami turut mendoakan, semoga almarhum gelar Doktor Bidang Perencanaan dan Pengembangan diampuni segala salah dan dosanya, diterima seluruh Wilayah di Michigan State University, Amerika Serikat. amal kebaikannya, serta diberikan tempat terbaik oleh Selepas itu, Lutfi Ibrahim Nasoetion tidak bisa lepas dari Tuhan Yang Maha Esa,” sambung Kepala Biro Hubungan IPB. Selama berkarier di IPB, ia pernah menduduki jabatan Masyarakat. (RH/JR, 19 Ok). struktural, di antaranya Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Tanah dan Direktur Lembaga Penelitian. Selain itu, ia juga pernah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 111

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR BERITA FOTO LAYANAN KHUSUS 03/BF/X/BH/2021 Rabu, 20 Oktober 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan dari Badan Informasi Geospasial sebagai Big Top Loyalty User Kategori Kementerian/Lembaga, di Hotel Aston Sentul, Bogor, Selasa (19/10/2021). Penghargaan diterima oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya dan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai. Pemberian penghargaan Badan Informasi Geospasial Award 2021 merupakan rangkaian peringatan Hari Informasi Geospasial (HIG) tahun 2021, yang bertepatan dengan 52 Tahun Badan Informasi Geospasial. Turut hadir mendampingi Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Dony Erwan. (RZ/SA) 112 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERITA FOTO RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR 04/BF/X/BH/2021 LAYANAN KHUSUS Kamis, 21 Oktober 2021 Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara pada Selasa (19/10/2021). Tujuan kunjungannya kali ini untuk memastikan secara benar terkait dengan penyelenggaraan layanan di bidang pertanahan, juga penanganan konflik pertanahan di Sumatra Utara. Sebagai agenda pertama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menghadiri acara Sarasehan dengan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara. Adapun menjadi pembahasan utama di antaranya terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah, Ekspose Progres Penanganan Sengketa/Konflik Pertanahan, dan Pembahasan Pembangunan Wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang hingga Karo (MEBIDANGRO) dan Food Estate, di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara. Pada kesempatan ini, Surya Tjandra menuturkan maksud dan tujuannya ke Provinsi Sumatra Utara, yaitu untuk menampung informasi di lapangan secara riil. Kemudian dikoordinasikan kepada pihak terkait di tingkat pemerintah pusat. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 113

GALI ISU STRATEGIS PENATAAN RUANG DAN POTENSI WILAYAH, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR KOORDINASI LINTAS SEKTOR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Ia menambahkan, dengan adanya analisis dan penilaian Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun dokumen, maka pemerintah daerah harus segera 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, membentuk forum penataan ruang sebagai inklusivitas maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan atau yang lebih dikenal dengan KKPR menjadi syarat dasar perangkat daerah maupun asosiasi profesi dan akademisi. sebelum mengurus persetujuan lainnya seperti Persetujuan Kementerian ATR/BPN, menurut Abdul Kamarzuki, juga Lingkungan (PL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN “Jika suatu wilayah sudah mempunyai RDTR maka otomatis Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis diproses melalui sistem dengan terbitnya konfirmasi KKPR Data dan Penyajian Peta dengan harapan, terstandarisasinya dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja. Namun jika tidak ada RDTR, dapat menggunakan produk RTR berjenjang lainnya dengan memerlukan analisis dan penilaian dokumen dalam kurun waktu 20 hari kerja,\" ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperda RTRW Kota Batu, Ranperda RTRW Kota Medan dan Ranperkada RDTR Kota Cirebon pada Kamis, (21/10/2021). Lebih lanjut ia menegaskan, ke depan tidak ada lagi peraturan kepala daerah tentang tata ruang di luar produk RTR seperti RTRW dan RDTR. Misal, menetapkan kawasan hutan ditetapkan terpisah melalui peraturan kepala daerah. \"Itu tidak bisa. Semuanya kita masukkan menjadi satu kesatuan di produk rencana tata ruang, maka pembahasan ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai kebijakan,\" tegas Abdul Kamarzuki. 114 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

data yang dihasilkan dari produk RTR di seluruh wilayah di Pada kesempatan yang sama Wali Kota Medan, RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Indonesia. Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, LAYANAN KHUSUS Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang hadir secara salah satu isu strategis penataan ruang di Kota langsung menjelaskan, Kota Batu ini adalah kota baru Medan yaitu perkembangan kota yang masih yang sebelumnya merupakan bagian dari Malang. Ketika cenderung memusat pada inti kota. Oleh karena terbentuk menjadi kota, maka banyak sekali terjadi itu, perlunya pemerataan pembangunan, perubahan-perubahan karena sarana prasarana dan khususnya pada kawasan Kota Medan Bagian fasilitas kota masih belum tersedia. “Diharapkan Perda Utara. RTRW Kota Batu ini akan menjadi momentum awal untuk Kawasan Utara ditetapkan sebagai pusat kota perkembangan Kota Batu yang lebih baik lagi,\" ucapnya. di bagian utara dengan fungsi sebagai pusat Dewanti menuturkan, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pokok utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian, pelayanan transportasi, pusat kegiatan sosial- pariwisata dan UMKM. Dalam aspek pariwisata, banyak budaya, dan pusat kegiatan industri serta investor yang tertarik untuk membangun hotel skala pusat pertahanan keamanan. “Sebagian besar besar dengan puluhan tingkat namun pemerintah daerah arahan pengalokasian kawasan lindung berada masih belum berani untuk mengeluarkan izin terkait di kawasan utara. Hal ini tentu memerlukan pembangunan tersebut. “Jumlah wisatawan yang datang penyesuaian pada rencana pembangunannya ke Kota Baru sebelum pandemi Covid-19 adalah sebanyak mengingat Medan Utara mempunyai potensi 7.5 juta wisatawan. Dengan adanya Perda RTRW ini, kami yang dapat dikembangkan salah satunya harapkan fasilitas penunjang Kota Batu sebagai Kota Wisata sebagai Water Front City,” jelas Bobby. dapat segera terealisasikan dengan adanya payung hukum Di sisi lain, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis memaparkan, yang jelas,” ucap Dewanti. pada proses penetapan RDTR dalam kurun waktu Tahun 2012-2021, telah terjadi sejumlah dinamika kebijakan, baik di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kota Cirebon yang memberikan signifikansi besar terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang Kota Cirebon. “Tentunya sebagai tindak lanjut, kami mengharapkan persetujuan substansi RDTR Kota Cirebon dapat segera terbit. Dengan demikian, Ranperkada ini dapat segera ditetapkan menjadi Perkada RDTR Kota Cirebon 2021-2041,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa Pemda Kota Cirebon siap berkomitmen memenuhi alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20%. “Semoga RDTR ini dapat menjawab permasalahan Kota Cirebon baik dari eksternal maupun internal. Kami akan langsung tindaklanjuti Ranperkada tersebut untuk mewujudukan harapan masyarakat kota Cirebon,” tutup Nashrudin. (Tim Publikasi Tata Ruang, 21 Okt). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 115

WAMEN ATR/WAKA BPN TINJAU INOVASI LAYANAN PERTANAHAN KANTAH KOTA MEDAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil jelas untuk membawa kantor ke arah yang lebih baik juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen menjadi faktor utama. \"Kolaborasi antara Kantor Wilayah ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bersama dan Kantor Pertanahan di sini juga sangat mendukung. Hal Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra seperti ini bisa menjadi berita baik buat kita, bukan hanya Utara, Dadang Suhendi beserta jajaran, mengunjungi di Medan, tetapi untuk seluruh Indonesia,\" terang Surya Kantor Pertanahan Kota Medan, Kamis (21/10/2021). Tjandra. Pada kesempatan ini, Surya Tjandra meninjau terobosan- \"Gambaran seperti ini kan artinya bisa membenahi Medan. terobosan yang menarik dalam melakukan perbaikan Jadi, kalau bisa beresin Medan, rasanya bisa juga beresin terhadap layanan pertanahan di Kota Medan. Indonesia. Saya kira Pak Menteri dan kita semua di pusat \"Ada dua tugas pokok pemerintah, pertama melakukan siap mendukung,\" pungkas Wamen ATR/Waka BPN. pelayanan publik dan kedua mengatasi masalah. Hari ini saya Sebagai informasi, beberapa perbaikan dilakukan di Kantor melihat kedua hal tersebut diupayakan dengan sepenuh Pertanahan Kota Medan. Pertama, dalam rangka menunjang hati di kantor ini,\" kata Surya Tjandra ketika diwawancarai program Kementerian ATR/BPN untuk pelayanan seusai meninjau Kantor Pertanahan Kota Medan. pertanahan mandiri melalui aplikasi Loketku. Selain itu, Ia mengungkapkan kebanggaannya secara langsung di diterapkan co-working space guna memutus mata rantai hadapan para jajaran dan masyarakat yang ada karena bisa pertemuan empat mata antara masyarakat dengan pegawai melihat secara langsung, sebuah terobosan menarik yang BPN sehingga dapat dilakukan pencegahan gratifikasi dan dilakukan jajaran Kantor Pertanahan Kota Medan. \"Sebuah layanan dapat dilihat lebih transparan. kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa melihatnya Melalui konsep co-working space, Kantor Pertanahan Kota secara langsung. Terima kasih untuk semua jajaran yang Medan juga menyediakan tempat bagi pengguna layanan berperan untuk melakukan terobosan ini,\" ucapnya. atau pemohon untuk mengunggah berkas permohonan. Menurut Surya Tjandra, terobosan yang dilakukan di Jadi, hal tersebut dapat membiasakan masyarakat lebih Kota Medan ialah hal yang tepat. Ini dikarenakan Medan mandiri dalam kepengurusan layanan pertanahan sehingga merupakan gambaran umum dari Sumatra Utara, banyak timbul rasa keingintahuan masyarakat lebih kuat terkait masalah serta tantangan yang dihadapi di bidang perjalanan berkas dari awal sampai akhir. pertanahan. \"Medan ini kan bisa dibilang mukanya Sumut Terdapat juga inovasi di layanan pemetaan partisipatif. ya. Untuk teman-teman BPN, di sini problem dan tantangan Dalam layanan ini, cenderung untuk meminimalisir sengketa banyak, tapi saya melihat hari ini, justru pahalanya juga ataupun konflik pertanahan, di mana pelayanan tersebut banyak di sini karena mereka bekerjanya pakai hati,\" ujarnya bertujuan untuk memetakan seluruh bidang tanah berikut dengan canda. dengan identitas pemohon dan alas haknya sehingga kecil Terobosan yang menarik tentu harus dibarengi pula dengan kemungkinan akan ada penyerobotan. (LS/RA, 21 Okt). kepemimpinan yang tepat. Selain itu, sikap yang tegas dan 116 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

OPTIMALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA, KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATKAN KOMPETENSI PELAKU USAHA PENYELENGGARA PENGADAAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam menyukseskan proses pengadaan barang Berangkat dari latar belakang tersebut, Kementerian dan jasa di instansi pemerintah, tentu terdapat Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ para pelaku yang berperan langsung. Salah BPN) melalui Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada satunya para penyedia atau pelaku usaha yang Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN melakukan berkolaborasi secara penuh dengan pejabat terkait di Bimbingan Teknis Manajemen Pelaku Usaha. Kegiatan dalamnya. Oleh sebab itu, kompetensi para penyedia terus yang mengusung tema \"Meningkatkan Kompetensi Pelaku ditingkatkan demi terciptanya pengadaan barang dan jasa Usaha Menuju Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas\", yang optimal dan berkualitas. diselenggarakan secara daring dan luring di Atria Hotel Gading Serpong, Senin (25/10/2021). Agustin Iterson Samosir, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan manajemen barang dan jasa ini merupakan satu fokus kementerian. Kalau dilihat dari sisi anggarannya, terdapat 70% dari alokasi anggaran di kementerian yang semuanya harus direalisasikan melalui pengadaan barang dan jasa. \"Ini maka menjadi perhatian pimpinan agar prosesnya bisa dijalankan dengan baik sehingga melalui proses pengadaan barang dan jasa, kinerja kementerian bisa dinilai optimal dalam realisasinya,\" kata Agustin Iterson Samosir. Kepala Biro Umum dan Layanan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 117

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pengadaan lebih lanjut menerangkan kepada para penyedia Manajemen kinerja penyedia juga diharapkan dapat atau pelaku usaha bahwa pada proses pengadaan barang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Kepala dan jasa, tidak hanya berprinsip mengadakan barang Biro Umum dan Layanan Pengadaan mengungkapkan, dari semata. Namun, harus diukur nilai capaiannya terhadap berbagai pengalaman yang sudah didapat, ia menekankan beberapa faktor. \"Jadi kita harus berprinsip terhadap guna melakukan percepatan pada proses pengadaan barang kualitas, kuantitas, dan waktu. Batasan waktunya untuk dan jasa, bisa diterapkan model Surat Peringatan (SP) bagi sampai kepada proses barang dan jasa, kemudian termasuk para penyedia yang tidak menjalankan proses dengan baik. juga regulasinya, keikutsertaan kita melakukan proses \"Jadi model SP ini harus dipertimbangkan pada kesempatan dalam regulasi yang ada, kemudian ada juga harga. Inilah pertama untuk kita pikirkan kinerja penyedia yang ada. Ini lima faktor yang menjadi pengukuran valid atau tidaknya kita lakukan untuk memperbaiki proses kinerja kita dalam pengadaan barang dan jasa,\" terangnya. proses barang dan jasa,\" tutur Agustin Iterson Samosir. Selain mendukung kualitas pengadaan barang dan jasa, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan pada peningkatan kompetensi bagi para pelaku usaha juga kesempatan ini, juga mengajak para pelaku usaha untuk ternyata berperan strategis dalam peningkatan indikator berkolaborasi melalui proses pengadaan barang dan jasa penilaian kinerja Reformasi Birokrasi, juga capaian rencana Pra-DIPA untuk tahun anggaran 2022. \"Kita akan mulai strategis Kementerian ATR/BPN. \"Jadi, partisipasi Bapak Ibu prosesnya bulan ini sampai Desember, jadi Januari sudah dalam manajemen penyediaan barang dan jasa ini akan kontrak. Hal ini agar kita lebih optimal. Jadi, Bapak Ibu mari mempengaruhi penilaian kinerja RB di Kementerian. Tahun berpartisipasi, siapkan update data, ada platform yang lalu kita mencapai angka 75,1 di penilaian RB. Nah, tahun ada. Kita pun berharap dengan kolaborasi ini, proses bisa ini kita diminta untuk lebih dari angka tersebut karena kita kita laksanakan sebelum memasuki tahun 2022. Ini upaya punya harapan. Untuk itu, posisi strategis dari para pelaku kita untuk melakukan percepatan,\" ucap Agustin Iterson usaha berkolaborasi dengan kita sangat menentukan buat Samosir. (LS, 25 Okt). kinerja kementerian melalui indikator tersebut,\" jelas Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan. 118 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BENTUK KEBESARAN HATI RAKYAT UNTUK SEJARAH BANGSA atas nama Pemerintah RI sangat berterima kasih RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR kepada ahli waris, kontribusinya luar biasa bagi LAYANAN KHUSUS perjalanan sejarah bangsa. Terima kasih sekali Bertepatan dengan Peringatan Hari Sumpah lagi,\" tambah Dirjen Kebudayaan. Pemuda ke-93 dan masih dalam rangkaian Tak hanya itu, Dirjen Kebudayaan juga Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang mengapresiasi kerja sama antara pengelola Museum (HANTARU) Tahun 2021, pemerintah menorehkan Sumpah Pemuda dengan Kantor Pertanahan sejarah baru di tempat yang bersejarah, yaitu Museum Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga pada Sumpah Pemuda. Lantaran pada hari ini, Kementerian kesempatan ini, dapat menyaksikan penyerahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ sertipikat tanah untuk Museum Sumpah BPN) melalui Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pemuda. \"Saya sangat mengapresiasi Ibu Kepala Pusat telah menyelesaikan dan menyerahkan sertipikat Museum Sumpah Pemuda karena telah berhasil tanah Museum Sumpah Pemuda atas nama Sie Kong Lian menyelesaikan tugas yang saya kira cukup rumit, kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini tetapi telah difasilitasi BPN juga, kami berterima Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kasih sekali. Alhamdulillah, pada kesempatan Pagi (Kemdikbudristek). ini, kita bisa menyaksikan penyerahan sertipikat Yanti Silman selaku perwakilan dari keluarga ahli waris Sie tersebut,\" tutur Hilmar Farid. Kong Lian yang hadir menyaksikan penyerahan sertipikat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanah Museum Sumpah Pemuda ini, secara terpisah Shamy Ardian, juga menyampaikan apresiasi terhadap menceritakan latar belakang penghibahan tanah seluas keluarga ahli waris yang telah menghibahkan tanahnya 1.410 meter persegi dari keluarganya kepada negara. kepada pemerintah. \"Kami merasa terharu dengan kerelaan \"Semua keluarga sepakat tidak ada konflik di antara kita ahli waris yang telah berkenan memberikan aset ini. Luar karena kita mengikuti wasiat dari Kakek dan Ayah. Kita biasanya ialah di zaman sekarang, masih ada ahli waris yang sendiri juga rela untuk menyerahkan bukan hanya karena rela melepaskan asetnya. Kami merasa bahagia dilibatkan wasiat, mungkin kalau tidak ada wasiat pun kita akan dalam proses sertipikasi di Museum Sumpah Pemuda ini,\" berlaku yang sama. Ayah saya selalu bilang bahwa yang ucap Shamy Ardian. kita wariskan ke kamu bukan harta, tapi ilmu. Itu kata beliau Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses penerbitan yang masih saya ingat. Jadi, walaupun tidak ada wasiat, saya sertipikat tanah Museum Sumpah Pemuda dilakukan kira ini tetap akan terjadi,\" ungkap Yanti Silman. selama 2 bulan. Maka dari itu, masih bisa menjadi bagian Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Kemdikbudristek, dari rangkaian kegiatan peringatan HANTARU Tahun Hilmar Farid dalam sambutannya pada seremonial 2021. \"Prosesnya kita kumpulkan bukti kepemilikan tanah penyerahan sertipikat tanah Museum Sumpah Pemuda ahli waris karena memang ahli warisnya dari kakeknya. mengatakan, terbitnya sertipikat hari ini berkat dukungan Kemudian ke tiga anaknya, nah sekarang ini cucunya. yang luar biasa dari pihak ahli waris. \"Luar biasa dukungan Termasuk juga bukti penyerahan hibah atau pelepasan dari keluarga selaku ahli waris gedung bersejarah ini. Tentu aset yang dibantu dengan notaris, kita kumpulkan. Itu kita sangat mengapresiasi keluarga yang telah berkenan yang kita kumpulkan sampai semua sesuai, baru kita proses menghibahkan gedung yang luar biasa ini kepada negara penerbitan sertipikatnya untuk aset Barang Milik Negara sehingga kita terus merawat ingatan mengenai Sumpah (BMN) berupa tanah ini,\" jelas Shamy Ardian. (LS/RA) Pemuda bagi generasi selanjutnya,\" ujar Hilmar Farid. \"Saya kira apa yang dilakukan ahli waris ini bentuk kontribusi yang luar biasa bagi penegakkan sejarah bangsa. Saya KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 119

MENTERI ATR/KEPALA BPN HARAPKAN PENINGKATAN INTEGRITAS SERTA KUALITAS KINERJA SEBAGAI KONTRIBUSI MEMBANGUN BANGSA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Sofyan A. Djalil melihat bahwa LAYANAN KHUSUS Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melantik saat ini sudah semakin baik, lantaran 20 pejabat di lingkungan Kementerian Agraria tingkat pendidikan yang tinggi. Ia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berharap dengan pendidikan yang (ATR/BPN). Pejabat yang dilantik terdiri dari 3 tinggi itu, dapat berbanding lurus orang Pejabat Administrator, 3 orang Pejabat Fungsional, dengan kualitas kerja dalam kontribusi dan 14 orang Pejabat Pengawas. Pelantikan berlangsung membangun lembaga juga bangsa. secara daring dan luring di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, \"Kualitas pekerjaan itu ada dua Kamis (28/10/2021). faktor. Saya pikir yang pertama itu Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan adalah kerja dengan teliti dan telaten, bahwa saat ini dengan adanya jabatan fungsional, negara lalu yang kedua adalah integritas,\" memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tuturnya. yang berprestasi dan memiliki semangat tinggi untuk Pemberlakuan talent pool dalam sistem dapat berkarier dan mengabdi kepada negara dalam waktu manajemen SDM di Kementerian ATR/ yang lebih lama. \"Ini bagian dari upaya pemerintah untuk BPN, menurut Sofyan A. Djalil ialah memberi kesempatan kepada orang-orang yang punya upaya untuk memberikan kesempatan prestasi, semangat, dan keinginan. Oleh karena itu, kepada bagi semua ASN yang berprestasi dan yang ingin saudara-saudara yang ingin mengabdi kepada negara lebih berprestasi, untuk bisa menjabat dalam berbagai jabatan panjang, berprestasilah,\" ucap Sofyan A. Djalil. struktural maupun fungsional. \"Oleh sebab itu, saudara- saudara diharapkan melaksanakan tugas dengan cepat dan optimum, kemudian mencari terobosan-terobosan,\" kata Menteri ATR/Kepala BPN. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan kepada para jajaran untuk tetap menjaga integritas karena Presiden begitu tegas dalam memerangi mafia tanah. \"Jadi, saya ingatkan lagi kalau keliru, kalau salah, kita bisa perbaiki. Kalau saudara tidak bersalah kemudian jadi korban kriminalisasi, kita bela sampai kemana pun. Namun, jika kemudian jajaran kita melakukan dengan kesengajaan, integritas yang tidak baik, tidak akan ada kesempatan dan tidak kita maafkan,\" tegas Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN juga menuturkan bahwa perlu tindakan hukum dalam rangka memperbaiki Kementerian ATR/BPN menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. \"Namun, saya yakin 99,99% orang-orang BPN adalah orang- orang yang baik. Jadi tolong, nanti saudara- saudara sekalian ingatkan kepada rekan kerjanya dan diri kita masing-masing untuk tetap jaga integritas,\" imbuh Sofyan A. Djalil. \"Saya ucapkan sekali lagi selamat. Ini adalah bagian dari yang muda-muda. Bagian dari jabatan-jabatan yang semakin hari semakin maju karier Anda dalam menciptakan hal yang lebih baik kepada bangsa ini. Mudah- mudahan saya berharap, saudara-saudara bakal menjadi pimpinan di masa yang akan datang,\" pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (LS/AF/SA, 28 Okt). 120 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENTINGNYA MITIGASI RISIKO PENGADAAN TANAH DEMI PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Saat ini pemerintah terus laksanakan percepatan dengan telah terbitnya peraturan-peraturan baru terkait dalam pengadaan tanah, tetapi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan pelaksanaannya terdapat permasalahan atau umum sebagai pelaksanaan UUCK,\" ujarnya. kendala yang dihadapi serta konsekuensi hukum Lebih lanjut, Embun Sari menuturkan, jika ada beberapa sebagai akibat dari pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh contoh permasalahan yang pernah terjadi, yaitu dalam karena itu, sangat diperlukan adanya penyusunan Norma, pengadaan tanah Jalan Tol Sigli Banda Aceh, di mana saat Standar, Prosedur, dan Kriteria Mitigasi Risiko Pengadaan itu pengadaan tanah sudah sampai tahap penyerahan Tanah sebagai referensi bagi pelaksana pengadaan tanah hasil, tetapi ketika dilakukan land clearing terdapat ratusan guna percepatan pelaksanaan pengadaan tanah di seluruh makam yang belum teridentifikasi. Contoh lainnya, dalam Indonesia. pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Cengkareng- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Batuceper-Kunciran terdapat bidang tanah yang uang Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Bina Pengadaan dan ganti kerugiannya telah dititipkan di Pengadilan Negeri Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tangerang. Namun, pada saat pendataan fisik data nilai Tanah dan Pengembangan Pertanahan melaksanakan bangunan belum masuk sehingga ganti kerugian yang Focus Group Discussion (FGD) dengan tema \"Peran dititipkan hanya nilai tanahnya saja, sedangkan penilaian dan Fungsi Mitigasi Risiko dalam Rangka Percepatan untuk harga bangunan belum dilakukan. Pengadaan Tanah di Indonesia\" yang diselenggarakan di \"Mitigasi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (28/10/2021). Acara ini salah meminimalisir dampak maupun kerugian dari suatu bencana satunya bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap atau permasalahan. Namun, dalam pelaksanaan pengadaan permasalahan pengadaan tanah yang ada atau pernah tanah selama ini belum ada panduan ataupun aturan teknis, ada, langkah penyelesaian yang ditempuh, serta alternatif terkait mitigasi risiko pengadaan dan pencadangan tanah. penyelesaian lainnya. Oleh sabab itu, diharapkan melalui kegiatan ini, kita dapat Saat membuka kegiatan, Direktur Jenderal PengadaanTanah berdiskusi mengenai hal ini di mana mitigasi risiko dapat dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari, mengatakan menjadi bagian dari rangkaian penyelengaraan pengadaan bahwa untuk terlaksananya pembangunan bagi tanah di Indonesia,\" ungkapnya. kepentingan umum yang baik maka seluruh permasalahan Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 29 Oktober dalam pengadaan tanah harus telah terselesaikan. Namun, 2021 ini juga dihadiri oleh Direktur Bina Pengadaan dan diharapkan adanya pencegahan terlebih dahulu sebagai Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra; Pejabat Tinggi Pratama, upaya mitigasi yang dilakukan sehingga saat tahap Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat pelaksanaan pengadaan tanah maupun setelah pengadaan Fungsional Umum dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian tanah selesai, diharapkan minim terjadinya permasalahan. PUPR, dan Kementerian Perhubungan, serta melalui daring \"Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pengadaan Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan tanah dibutuhkan kegiatan mitigasi risiko dalam rangka seluruh Indonesia. (TA/AM, 28 Okt). percepatan pengadaan tanah di Indonesia, ditambah lagi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 121

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR BERITA FOTO LAYANAN KHUSUS 10/BF/X/BH/2021 Jumat, 29 Oktober 2021 Masih dalam serangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Kaimana, setelah menghadiri Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua ke IV Tahun 2021, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, berkunjung ke Desa Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana. Saat di Desa Coa, Surya Tjandra disambut oleh Saban Waita selaku Kepala Desa Coa dan beberapa warga desa di sana. Kepala Desa Coa, Saban Waita mengungkapkan, selama ini warga Desa Coa enggan mendaftarkan tanahnya karena tak mampu jika disuruh menanggung pembayaran pajak. Ia juga mengakui bahwa selama ini, masyarakat beberapa kali bertransaksi jual beli tanah, tetapi tidak sesuai dengan prosedural sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, Mudazzir, menjelaskan kepada warga Desa Coa bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan terkait batas-batas penguasaan tanah adat sehingga tidak terjadi perselisihan yang selama ini kerap terjadi. Pada acara sesi dengar masyarakat tersebut, Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, juga didampingi oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy A. Kolintama dan seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana. (AR/RS) 122 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HIMAWAN ARIEF SUGOTO: SEBUAH ORGANISASI HARUS MENJADI LEARNING ORGANIZATION RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Sebuah organisasi harus menjadi learning bicara implementation management. Bagaimana organization, dimulai dari pembangunan Sumber mengimplementasi program-program project ini sehingga Daya Manusia (SDM) terlebih dahulu dengan akan mencapai satu di setting goals yang telah ditetapkan,\" dibekali kemampuan management project yang jelasnya. harus dimiliki. Kemudian, kemampuan itu untuk mengelola Dalam hal eksekusi strategi, Himawan Arief Sugoto manajemen sehingga bisa menerjemahkan apa yang akan mengatakan, tidak hanya domainnya para pimpinan dilakukan dan dilaksanakan. Maka dengan begitu, dalam dan dewan direksi. \"Eksekusi itu tidak hanya domainnya mengimplementasi strategi sebuah organisasi dapat pimpinan dan dewan direksi. Justru paling utama di level- dilaksanakan dengan baik dari tingkat pimpinan sampai ke level middle management yang harus bisa melaksanakan level bawah. dan sampai di level-level tertentu bisa diberikan tanggung Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal jawab,\" kata Mantan Direktur Utama Perum Perumnas. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Sekjen Kementerian ATR/BPN mengimbau agar jangan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto yang juga selaku menganggap semua program kerja itu menjadi prioritas Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) dalam karena tidak ada satu organisasi yang tidak memiliki batasan, Sharing Session Vol. 5 Group Development Program dengan baik itu dalam hal SDM, waktu, dan sebagainya. \"Tentu nanti tema \"Driving Strategy Execution\" yang diselenggarakan bagaimana memilah dan memilih strategi inisiatif program oleh PT RNI secara daring, Sabtu (30/10/2021). yang paling memiliki impact terbesar dalam mencapai visi Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menjelaskan tantangan dari sebuah perusahaan,\" imbaunya. di dalam manajemen perusahaan. Ketika berusaha keras Himawan Arief Sugoto juga menceritakan dan membagi menyusun formulasi tujuan strategis untuk mengubah pengalamannya ketika bekerja di Jepang. Ia menjelaskan menjadi hasil, yang mana diperlukan satu kesamaan dari jika etos kerja orang-orang Jepang patut dicontoh karena level pimpinan sampai ke level bawah agar program- hal detail sekalipun tak luput dari sebuah pekerjaan yang program project yang dijalankan dapat optimal. dilakukan. \"Pekerja di Jepang itu begitu detail sekali karena \"Tantangannya dieksekusi, kalau di level atas kita tidak boleh ada miscomunication dalam membaca suatu bicara strategic management dan di level bawah kita hal,\" jelasnya. (JR/TA, 30 Okt) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 123

KOMITMEN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR PEMBINAAN KEHUMASAN DI PROVINSI BENGKULU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan penataan, dan penyimpanan informasi publik dari seluruh Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro unit kerja di badan publik,\" ujar Yulia Jaya Nirmawati. Hubungan Masyarakat (Humas) melakukan Yulia Jaya Nirmawati mengimbau di hadapan jajaran Kanwil pembinaan terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN serta Kepala Kantah se-Provinsi Bengkulu, agar dapat BPN serta Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Bengkulu bersama-sama mempertahankan predikat Badan Publik secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, yang Informatif. Seperti yang diketahui, Kementerian ATR/ Kota Bengkulu, Jumat (29/10/2021). Pembinaan ini BPN telah menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan bertujuan untuk memastikan seluruh Kanwil BPN dan Informasi Publik Tahun 2021 dengan predikat Badan Publik Kantah se-Provinsi Bengkulu menjalankan tugas dan fungsi yang Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi kehumasan dengan baik dalam rangka menggiring citra Pusat (KIP). baik Kementerian ATR/BPN ke depan. \"Kami mohon Bapak/Ibu sekalian, kepada jajaran TU Kanwil Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Yulia dan Kantah untuk dapat ikut mempertahankan itu karena Jaya Nirmawati. Dalam kesempatan ini, ia memaparkan kita semua adalah garda terdepan kepada masyarakat. terkait layanan informasi publik, pengelolaan pengaduan, Informasi publik sangat dekat kepada masyarakat. strategi komunikasi, dan keprotokolan. Ia menyampaikan Keterbukaan informasi itu sekarang sudah sebuah bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 keniscayaan, bukan lagi kebutuhan. Berbagai inovasi sudah tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan diluncurkan oleh Kementerian ATR/BPN, baik dalam hal pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan untuk pelayanan publik maupun pelayanan pertanahan,\" sederhana, Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola terang Kepala Biro Humas. Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan Lebih lanjut ia menuturkan, Kementerian ATR/BPN memiliki mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi lima kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat, melalui situs ppid.go.id. yang dalam hal ini merupakan bagian dari informasi publik. \"Tugas PPID adalah merencanakan dan mengorganisasikan, Kanal tersebut antara lain media sosial resmi Kementerian melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan ATR/BPN; kanal LAPOR!; email [email protected]; Hotline kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan Pengaduan; dan loket penerimaan surat. Terkait dengan publik. Sementara itu, fungsi PPID adalah menghimpun, 124 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

strategi komunikasi, ia meminta RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR agar setiap kantor mengaktifkan LAYANAN KHUSUS media sosial dan memanfaatkannya dengan baik untuk menyampaikan Pengelolaan Pengaduan, Adhi Maskawan; Kepala Bagian informasi kepada masyarakat di Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Uunk Din Parunggi; serta daerah. jajaran Kepala Subbagian dan staf di lingkungan Biro Humas \"Untuk itu, wajib mengaktifkan Kementerian ATR/BPN. Usai melakukan pembinaan, Kepala media sosial, wajib mengaktifkan Biro Humas dan rombongan melakukan kunjungan ke web. Semua sosialisasi yang Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk meninjau dilakukan Kementerian ATR/BPN pelayanan pertanahan. Kehadirannya disambut Kepala wajib direpost, agar informasi Kantah Kabupaten Kepahiang, Romeli Santiago beserta itu secara real time sampai ke jajaran. (YS/NA, 29 Okt). masyarakat walaupun itu ada di pelosok tanah air. Itu kehebatan media sosial. Kita manfaatkan teknologi yang ada,\" tutur Yulia Jaya Nirmawati. Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Mazwar, yang menyambut baik kegiatan pembinaan kehumasan ini untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi jajaran kanwil dan kantah sehingga tiap kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan kehumasan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. \"Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan penghargaan Badan Publik yang Informatif. Saya berharap jajaran kita baik di kanwil maupun kantah, menjadi penyumbang daripada mempertahankan title itu. Dengan sosialisasi ini dapat menjadi pendorong bagaimana kita melaksanakan kegiatan kehumasan,\" paparnya. Turut mendampingi, Kepala Bagian Informasi Publik dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 125

TINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIVITAS SETIAP SATUAN KERJA, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKUKAN PEMBINAAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka meningkatkan kualitas dan Nataatmadja menambahkan bahwa tugasnya adalah efektivitas fungsi dan tugas setiap satuan membantu kegiatan penanganan Akses Reform di daerah. kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Direktur Landreform, Sudaryanto mengapresiasi adanya Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Nusa Tenggara menyelenggarakan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Barat yang bersumber dari pelepasan 20% tanah HGU Fungsi Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan perusahaan. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan penataan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat di Aula akses yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Hotel Kila Senggigi Beach pada Senin (25/10/2021). sudah berjalan dengan baik serta perlu dipastikan penerima Kegiatan ini bertujuan sebagai evaluasi kinerja sampai manfaat sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. dengan Triwulan III serta sebagai wadah perumusan Strategi Direktur Konsolidasi Tanah, Aria Indra menyebutkan, dalam Percepatan Capaian Kinerja Kanwil BPN Provinsi Nusa bahwa peran Kantor Pertanahan dalam Penataan Ruang itu Tenggara Barat Tahun 2021. cukup besar setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Pembinaan dipimpin secara langsung oleh Direktur Jenderal \"Termasuk di dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B Agus Ruang (KKPR),\" ujarnya. Widjayanto, sebagai Ketua Tim 1 Pembina Kantor Wilayah Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan BPN Provinsi Banten, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Konflik Pertanahan menuturkan pencapaian fisik harus Barat. Kegiatan ini juga diikuti oleh anggota tim yang terdiri disertai dengan capaian anggaran. \"Beberapa Kantor dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/ Pertanahan di Provinsi NusaTenggara Barat memiliki capaian BPN. fisik yang tinggi namun dalam capaian anggarannya masih Dalam arahannya R.B Agus Widjayanto menyampaikan rendah,\" ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan bahwa kegiatan evaluasi ini juga bertujuan untuk Sengketa dan Konflik Pertanahan, Setyowarini. memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan Kintot Eko Baskoro menekankan Kantor Wilayah BPN pertanahan di daerah. Berdasarkan data Evaluasi Realisasi dan Kantor Pertanahan perlu menindaklanjuti temuan Pelaksanaan Program/Kegiatan Stategis triwulan III tahun pemerikasaan Inspektorat Jenderal (Itjen) di Nusa Tenggara anggaran 2021, realisasi Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat. \"Di sini juga kita mendorong terwujudnya WBK Barat mencapai 72,31%. Untuk capaian kinerja PTSL Kanwil (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil menempati Bersih Melayani),\" tegas Inspektorat Wilayah IV, Kintot Eko peringkat ke delapan Nasional. Baskoro. Terkait kegiatan Redistribusi Tanah Kanwil BPN Provinsi Turut hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat telah merealisasikan Sertipikat Hak Barat beserta seluruh pejabat administrator dan penjabat Milik Redistribusi Tanah sebesar 2.241 dari target 5.336 pengawas di lingkup Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa bidang. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Tenggara Barat. (SA/FM, 25 Okt) Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman 126 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR RANGKAIAN ACARA MENUJU PENUTUPAN HANTARU 2021 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Menuju puncak peringatan Hari Agraria dan Tata tema tersebut. Talkshow juga bisa diikuti secara daring Ruang Nasional (HANTARU) 2021, Kementerian melalui kanal YouTube Kementerian ATR/BPN,” ujar Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Biro Humas Kementerian ATR/BPN pada Rabu (03/11/2021). Nasional (ATR/BPN) menggelar beberapa Masih di hari yang sama, rangkaian puncak HANTARU rangkaian acara, di antaranya Doa Untuk Negeri, Talkshow 2021 akan dilanjutkan dengan acara kesenian yang HANTARU, dan Penutupan pada tanggal 8 November 2021. menampilkan Band, Paduan Suara, Vokal Solo, Tari, dan Serangkaian kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara Master of Ceremony. “Penampilan akan dilakukan oleh para daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan pemenang kompetisi ATR/BPN Mencari Bakat, yang sudah yang ketat. dimulai sejak 14 Oktober 2021 hingga besok diumumkan,” Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian sebut Yulia Jaya Nirmawati. ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, menyampaikan bahwa Doa Kepala Biro Humas menyebutkan bahwa akan Untuk Negeri akan mengawali rangkaian puncak HANTARU diselenggarakan Fun Bike dengan rute mulai dari Kantor 2021. Doa bersama pegawai Kementerian ATR/BPN pusat Kementerian ATR/BPN ke Kota Tua, pada Sabtu (07/11/2021). maupun daerah ini, mengambil tema \"Pentingnya Adab dan Selanjutnya, Penutupan HANTARU 2021 dilaksanakan pada Akhlak dalam Mempersatukan Langkah Guna Percepatan tanggal 8 November 2021 yang bertepatan dengan Hari Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat\". Doa Tata Ruang. Adapun penutupan ini diisi dengan berbagai akan digelar secara daring pada Kamis (04/11/2021). kegiatan, antara lain Tea Walk dari Telaga Saat ke Cikoneng, Melanjutkan rangkaian puncak HANTARU 2021, akan digelar Bogor, serta penanaman pohon secara serentak sebanyak Talkshow HANTARU yang mengangkat tema “Kolaborasi 5.200 pohon di beberapa titik di kawasan Puncak, Bogor. dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor” pada Jumat “Rencananya kegiatan ini akan dihadiri oleh beberapa (05/11/2021). Terdapat beberapa segmen dalam Talkshow komunitas, perwakilan swasta dan Badan Usaha Milik HANTARU tersebut, antara lain membicarakan terkait Negara (BUMN), pemerintah daerah, aparat penegak Kolaborasi antarDaerah Hulu Hilir dalam Penyelamatan hukum, serta beberapa menteri. Kegiatan ini sebagai Kawasan Puncak Bogor; Pemulihan Kawasan Puncak komitmen pemerintah dalam melakukan penataan ruang Melalui Penertiban dan Revitalisasi; serta Aksi Bersama di kawasan Jabodetabek-Punjur sesuai dengan amanat Penyelamatan Kawasan Puncak. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang “Talkshow ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR), juga dihadiri Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur,” terang Yulia oleh beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan Jaya Nirmawati. (YS/LS/RS, 04 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 127

BERSAMA ANTISIPASI BANJIR DAN KEBERLANGSUNGAN LINGKUNGAN, IKAWATI KEMENTERIAN ATR/BPN MENGGELAR PEMBUATAN BIOPORI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ikatan Istri Kementerian ATR/BPN pada Kamis (04/11/2021). Kegiatan Karyawan dan Karyawati (Ikawati) Kementerian pembuatan Biopori kali ini sebagai salah satu kegiatan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2021. Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Ketua Umum Ikawati, Diah Himawan, berkata bahwa Pembuatan Biopori bertempat di halaman Kantor kegiatan pembuatan biopori kali ini menjadi bagian dari kegiatan HANTARU 2021, khususnya untuk mendukung program pemerintah dalam program Jabodetabek-Punjur terkait hal pembuatan sumur resapan. “Pembuatan sumur resapan dan biopori yang telah dilakukan di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN ini sebagai bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam pengendalian banjir dan air tanah,” terang Diah Himawan. Diah Himawan berkata bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan segala sesuatu dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, salah satunya melalui program tata ruang Jabodetabek-Punjur. Ia berharap kegiatan yang dilakukan oleh Ikawati yang bekerja sama dengan panitia HANTARU 2021 ini dapat mendukung program yang ada, serta berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan hidup. Ketua Panitia Program Penanaman Biopori, Lina Situmorang, 128 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

dengan membuat lubang silindris secara vertikal ke dalam RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR tanah yang berfungsi sebagai lubang resapan. Peningkatan LAYANAN KHUSUS daya resap air dalam tanah dilakukan dengan membuat menjelaskan bahwa banjir masih menjadi masalah yang lubang di tanah dan menimbunnya dengan sampah organik terjadi di berbagai perkotaan besar. “Hal ini dikarenakan untuk menghasilkan kompos. curah hujan yang cukup tinggi, diperparah oleh minimnya Lebih lanjut, sampah organik yang ditimbunkan dalam RuangTerbuka Hijau (RTH) dan tingkat kepadatan bangunan lubang ini, kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang tinggi membuat air resapan sedikit masuk ke tanah,” yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam jelasnya. tanah. “Tak hanya sebagai lubang resapan, manfaat lain Lina Situmorang berkata bahwa salah satu strategi yang biopori adalah untuk menambah cadangan air dan sarana dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah dibuatnya untuk mengurangi volume sampah organik,” tutur Lina penggunaan teknologi biopori. Ia menjelaskan bahwa Situmorang. teknologi biopori adalah sebuah teknologi sederhana Lina Situmorang berharap dengan adanya penanaman dan pembuatan biopori ini, dapat sebagai sarana edukasi dan gerakan sosial masyarakat untuk sadar lingkungan, terutama dalam hal mitigasi bencana banjir dan keberlangsungan lingkungan. Ia juga mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk turut serta memasyarakatkan pemanfaatan biopori mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan kerja, dan sebagainya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. Seluruh anggota Ikawati bersama-sama menanam pipa PVC ke dalam tanah di 35 titik di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN. Saat ini, terdapat 130 titik biopori dan 4 sumur resapan di Kantor Kementerian ATR/BPN yang menghadap ke Jalan Sisingamangaraja. Sementara di Kantor Kementerian ATR/BPN yang menghadap ke Jalan Raden Patah, rencananya akan dibuat 40 titik biopori dan 2 sumur resapan. Kemudian di kantor Kementerian ATR/BPN yang bertempat di Jalan Sabang, terdapat 85 titik biopori dan 2 sumur resapan. Terakhir untuk di Kantor Pelayanan Ditjen SPPR yang bertempat di Kuningan, Jakarta, sebanyak 25 titik biopori dan 2 sumur resapan. (AR/RK, 04 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 129

PERSATUKAN LANGKAH GUNA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN, KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR DOA UNTUK NEGERI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Menyambut puncak peringatan Hari Agraria LAYANAN KHUSUS dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pada kesempatan ini, Ketua Bidang Sosial KORPRI ATR/ Doa untuk Negeri dengan tema \"Pentingnya Adab dan BPN, Husaini, yang juga selaku Direktur Pengaturan dan Akhlak dalam Mempersatukan Langkah guna Percepatan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang menyampaikan Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat\". bahwa kegiatan Doa untuk Negeri dalam rangka HANTARU Doa bersama pegawai Kementerian ATR/BPN di seluruh Tahun 2021 ini berada di tengah kondisi negeri yang masih Indonesia ini berlangsung secara daring pada Kamis berduka oleh merebaknya pandemi Covid-19. Ia mengajak (04/11/2021). peserta kegiatan yang hadir untuk tetap optimis bahwa Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, mengatakan doa Tuhan yang Maha Esa tidak akan memberikan cobaan di merupakan bentuk pengabdian serta keyakinan bahwa luar kesanggupan manusia, di balik goresan luka yang manusia ialah hamba Tuhan yang lemah dibandingkan timbul akibat wabah ini, . dengan kekuasaan Tuhan Yang Mahakuasa. Doa juga \"Untuk itu, menyadari bahwa semua cobaan dan musibah sebagai senjata untuk memohon segala keinginan, terutama itu datang dari-Nya, dan kita yakin Allah SWT pasti akan kesehatan. Ia menyebutkan agar pandemi Covid-19 yang mencabutnya. Oleh karena itu, pada sore hari ini, sebagai telah berdampak sangat besar bagi kehidupan manusia ikhtiar kita bersama dan untuk memperkuat berbagai dapat segera berlalu. usaha yang telah dan akan terus kita lakukan meskipun kita \"Kita berdoa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, berbeda agama, suku, ras, tempat, tetapi sebagai bangsa memudahkan urusan kita, menghindarkan penyakit yang beriman seyogyanya hati dan batin kita berada dalam Covid-19 yang sampai sekarang belum selesai, yang satu tujuan memanjatkan doa untuk negeri ini walaupun membawa dampak luar biasa kepada berjuta-juta manusia, secara virtual,\" tutur Husaini. baik dampak terhadap kesehatan ataupun yang lebih parah \"Akhirnya semoga dengan ikhtiar doa untuk negeri ini oleh lagi dampak ekonomi yang menyengsarakan banyak sekali seluruh anak negeri, siapapun dan apapun latar belakang orang,\" ujar Sofyan A. Djalil dalam kesempatan tersebut. kita, mampu mengeruk pintu-pintu nurani kita untuk Ia pun mengajak seluruh jajaran yang mengikuti kegiatan menjadi lentera, berbagi kebaikan guna saling membantu ini untuk memohon perlindungan bagi bangsa serta semua saudara-saudara kita, menjadi lentera di tengah dampak umat manusia dari cobaan yang sampai sekarang belum penyebaran Covid-19 ini,\" tambahnya. berakhir. Sofyan A. Djalil berharap doa bersama dalam rangka HANTARU Tahun 2021 ini, dapat mengarahkan jajarannya Adapun Doa untuk Negeri ini menuju jalan yang benar, baik dalam melaksanakan tugas dipandu oleh pimpinan masing- maupun fungsi yang diemban. masing agama, antara lain Kristen, \"Kiranya Tuhan yang Mahakuasa menerima doa kita Katolik, Hindu, Budha, dan Islam. dan menjadikan acara doa bersama ini sebagai bentuk Doa bersama pegawai Kementerian pengakuan betapa lemahnya kita di depan Sang Pencipta. ATR/BPN ini turut menghadirkan Semoga Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa selalu Tokoh Agama dan Watimpres, menunjukkan kita ke jalan yang benar,\" tutur Menteri ATR/ Habib Muhammad Luthfi bin Yahya Kepala BPN. yang dalam kesempatan ini juga menyampaikan petuah ataupun nasihat kebangsaan. (YS/TA, 04 Nov). 130 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERITA FOTO RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR 01/BF/XI/BH/2021 LAYANAN KHUSUS Jumat, 5 November 2021 Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengunjungi masyarakat di Desa Gedung Nyapah, Kabupaten Lampung Utara, Rabu (03/11/2021). Dalam kunjungan tersebut, Surya Tjandra didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, Agus Purwanto; Asisten I Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Man Kodri. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN bersama rombongan berdialog dengan masyarakat Desa Gedung Nyapah, Kabupaten Lampung Utara. Pada kegiatan itu, Surya Tjandra menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah sesuai arahan Presiden Republik Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional terus berusaha membereskan masalah sengketa pertanahan dengan penyertipikatan seluruh bidang tanah di Indonesia. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga mengatakan bahwa perbaikan sedang terus dilakukan oleh pemerintah. Melalui Reforma Agraria yang memang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah negara, serta timbulnya konflik agraria yang dipicu tumpang tindih kebijakan distribusi lahan pada masa lalu. (RE/RZ) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 131

PUNCAK PERAYAAN HANTARU 2021, PESAN MENTERI ATR/KEPALA BPN: TERUS BEKERJA SEMAKIN BAIK DEMI MASYARAKAT RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ dengan beberapa apresiasi masyarakat terkait pelayanan Badan Pertanahan Nasional (ATR/ yang mereka terima. “Tentu kita akan terus bekerja lebih BPN) menggelar kegiatan Puncak baik sehingga kehadiran Kementerian ATR/BPN semakin Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang dirasakan oleh masyarakat. Selamat Peringatan Hantaru Nasional (HANTARU) Tahun 2021 secara daring 2021,” pungkasnya. dan luring yang bertempat di Aula Prona Lantai 7, Pada acara ini, berlangsung penyerahan penghargaan bagi Kementerian ATR/BPN pada Jumat (05/11/2021). pemenang Kompetisi ATR/BPN Mencari Bakat untuk semua Acara kali ini juga menampilkan pertunjukan seni kategori. Berikut nama pemenang untuk semua kategori: dan hiburan dari para pemenang Kompetisi ATR/ Paduan Suara Finalis BPN Mencari Bakat Tahun 2021. Juara 1 : The Sabil's (Kanwil BPN Jawa Barat) Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam Juara 2 : Gita Bhumi Choir (STPN Yogyakarta) sambutannya mengapresiasi Panitia HANTARU Juara 3 : Paduan Suara (Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta) 2021, khususnya Seksi Kesenian yang telah Harapan 1 : Kanwil BPN Provinsi Kalsel menyelenggarakan Kompetisi ATR/BPN Mencari Harapan 2 : Bara Choir (Kanwil BPN Provinsi Lampung) Bakat. Menurutnya, kesenian memang identik dengan keindahan. Keindahan tersebutlah yang harus disyukuri, terutama dalam berbagai potensi dan bakat di Kementerian ATR/BPN. “Kita apresiasi semua bakat di BPN, di sini ada penyanyi, pemain musik dan band, MC dan lain sebagainya,” ujar Sofyan A. Djalil. Sofyan A. Djalil berkata bahwa semua potensi dan bakat ini menjadi penting sebagai wujud keseimbangan kehidupan sehari-hari. “Ini membuat otak kanan dan otak kiri menjadi seimbang, kehidupan yang balance itu sangat penting. Saya mengapresiasi acara ini sebagai bagian dari peringatan Hantaru 2021,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. Sofyan A. Djalil juga menyebut bahwa Kementerian ATR/ BPN saat ini terus berkembang lebih baik, dibuktikan 132 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kategori MC Guitar : Sigit Sarsanto (Frigus Musico, Kalimantan Juara 1 : Rr. Anindita Widiasti (Kanwil Jawa Tengah) Barat) Juara 2 : Aryana Wisastra (Kanwil Lampung) Keyboardist : Erix Rinanda Herman S. (Plusband, Kantah Juara 3 : Natalia (Kanwil Kalimantan Barat) Kab. Pati) Harapan 1 : Winda Utami Rizki (Kanwil Bengkulu) Vocal Solo Harapan 2 : Rizky Yuliana (Kanwil Kalimantan Selatan) Juara 1 : Resti Amelia Rusman (Kanwil BPN Prov. Sumatera Barat) Band Competition Juara 2 : Phadma Arum Shaffira (Sekretariat Jenderal Juara 1 : Jakarta-1 (Kanwil DKI Jakarta) ATR/BPN) Juara 2 : Frigus Musico (Kanwil BPN Prov. Kalimantan Juara 3 : M. Ilham Akbar (Kanwil BPN. Prov. Kalsel) Juara Harapan 1 : Elfrida Apriyanti Janggur (Kanwil BPN Barat) Prov NTT) Juara 3 : Center Point (Kantah Kota Tasikmalaya) Juara Harapan 2 : Viana Indria Rezkita Br Barus (Kanwil BPN Harapan 1 : Plusband (Kantah Pati) Prov. Sumut). (AR/FM/RA, 05 November Harapan 2 : Gatsu-18 (Kantah Kab. Semarang) 2021). Harapan 3 : Sultan Tangsel (Kantah Kota Tangerang Selatan) Kategori Tari Juara 1 : Bara Dance - Kanwil Lampung Juara 2 : Tari Tradisional Kreasi baru \"Semarak BPN 2021\" - Kanwil Jateng (Kudus) Juara 3 : Sanggar Bhumi Mataya- STPN Harapan 1 : Kalimantan Selatan Harapan 2 : S J 4 5 - S e k r e t a r i a t Jenderal Best Player : Maya Sulistyowati Vocalis (Gatsu18, Kab. Semarang) Basist : Ricky Wekoila (Jakarta 1, Kanwil DKI Jakarta) Drum : Alby Arief Dardari (Frigus Musico, Kalimantan Barat) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 133

CIPTAKAN TATA KELOLA PENGADUAN KEMENTERIAN ATR/BPN YANG LEBIH BAIK MELALUI RENCANA AKSI SP4N-LAPOR! RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR penetapan tim, pelaksanaan self assessment, LAYANAN KHUSUS penyusunan rencana aksi, penulisan rencana aksi, finalisasi penyusunan rencana aksi, persetujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan rencana aksi, dan pengesahan rencana aksi. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti \"Harapan kami, rencana aksi ini dapat Pendampingan dan Evaluasi diimplementasikan hingga tahun 2024 sesuai dengan Rencana Aksi SP4N-LAPOR! di rencana. Kami melihat bahwa ini merupakan langkah tingkat kementerian dan lembaga. Kegiatan awal yang bagus untuk memastikan pengelolaan ini merupakan inisiasi dari Kementerian pengaduan melalui LAPOR! dapat dikenal oleh Pendayagunaan Aparatur Negara dan masyarakat secara baik. Kementerian ATR/BPN Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui pertemuan diharapkan juga konsisten dalam penerapan rencana daring, Jumat (05/11/2021). aksi untuk memberikan kenyamanan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian masyarakat, khususnya yang mengadu terkait ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, memaparkan pertanahan dan tata ruang, serta dapat menciptakan dalam presentasinya bahwa respon yang tata kelola pengaduan yang lebih baik sesuai dengan cepat sangat dibutuhkan oleh masyarakat nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, sehingga saat ini, pengelolaan pengaduan di Profesional, Terpercaya,\" ungkapnya. Kementerian ATR/BPN melalui aplikasi SP4N- Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Sistem LAPOR! dan #TanyaATRBPN sudah terintegrasi Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar ke seluruh unit pengelola pengaduan, baik di Yanlik, menuturkan untuk menindaklanjuti Peraturan pusat maupun di 33 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan 470 Kantor Pertanahan (Kantah) seluruh Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang road map Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Tahun 2020-2024. Road map rencana aksi tersebut bidang agraria dan tata ruang. sebagai acuan penyelenggara dalam melakukan tahapan \"Dalam hal ini, peningkatan pengelolaan pengaduan dan langkah-langkah penyempurnaan atau optimalisasi dilaksanakan di Kementerian ATR/BPN melalui SP4N- LAPOR!. Tujuannya untuk mencapai sasaran penunjukan admin pengelola LAPOR! dan #TanyaATRBPN, strategis nasional, yakni mewujudkan sistem pengelolaan pemuktakhiran nomor hotline pengaduan masyarakat, pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta pembentukan tim koordinasi pengelolaan pengaduan di terpercaya. Pusat, Kanwil dan Kantah, Monev tindak lanjut di LAPOR!, \"Kami mengundang Kementerian ATR/BPN yang telah serta Penetapan rencana aksi pengelolaan pengaduan,\" menyusun rencana aksi dengan baik dalam kegiatan ini ujarnya. untuk memberikan masukan kepada para peserta. Output Lebih lanjut, Yulia Jaya Nirmawati menambahkan terkait kegiatan ini diharapkan peserta dapat mencapai keselarasan dengan rencana aksi pengelolaan pengaduan Kementerian rancangan rencana aksi yang sesuai dengan pedoman dan ATR/BPN. Kegiatan penyusunan rencana aksi meliputi dapat segera disahkan oleh pimpinan instansi masing- masing,\" tuturnya. (TA, 05 Nov). 134 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STRATEGI HUMAS KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pada era keterbukaan sekarang ini, peran Kementerian ATR/BPN. Hal ini karena merupakan salah satu Hubungan Masyarakat (Humas) begitu penting. hal yang bisa kita lakukan dengan mudah dan punya efek Humas sebagai corong dalam sebuah instansi/ besar kepada publik,\" terang Indra Gunawan. lembaga pemerintahan dituntut untuk mampu Lebih lanjut Ia menuturkan bahwa Biro Humas tengah menyampaikan program maupun capaian program merancang brand strategy Kementerian ATR/BPN dalam strategis kepada publik dengan baik dan berkualitas. rencana jangka panjang yang digunakan untuk menetapkan Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ identitas merek (brand) dan menempatkan posisi yang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro unik di audiens. \"Untuk itu kita sudah melakukan beberapa Humas menyelenggarakan Focus Group Discussion cara brand strategy, seperti publikasi dalam bentuk digital, (FGD) Peningkatan Keterampilan Keprotokolan dengan pelaksanaan agenda setting, peningkatan kerja sama di tema \"Pengelolaan Keprotokolan dan Kehumasan dalam bidang kehumasan, keragaman bentuk publikasi oleh Mewujudkan Good Governance di Era Digital 4.0\" di Hotel satuan kerja daerah yang targetnya pada 2022 adanya InterContinental, Jakarta, Jumat (05/11/2021). pengembangan kapasitas SDM kehumasan di tingkat pusat Dalam FGD hari kedua ini, diisi materi Public Speaking oleh dan daerah,\" tutur Indra Gunawan. Praktisi, Desra E. Haryanto. Ia berkata, jika public speaking itu Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Biro penting dalam tugas keprotokolan dan kehumasan karena Humas Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam dalam pekerjaannya itu bertemu sekaligus berkomunikasi kesempatan ini juga menjelaskan tujuan keprotokolan dengan banyak orang. dalam setiap kegiatan guna menyukseskan suatu acara. \"Sebagai protokol dan humas, wajib memiliki kemampuan \"Tujuan keprotokolan agar suatu kegiatan acara lebih teratur public speaking dan yang paling penting dari public dan tertata dengan baik. Lalu, meminimalisir kesalahan speaking ialah mampu menguasai audiensi orang sekitar dalam suatu acara, membuat tujuan suatu kegiatan tercapai, agar kita bisa dekat dan akrab dengan orang,\" ujar Desra E. membuat kegiatan lebih menarik, membuat kegiatan Haryanto. berjalan lebih khidmat dan terhormat, serta membuat Pada kesempatan ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan kegiatan lebih berkesan,\" pungkasnya. Hubungan Antar Lembaga pada Biro Humas Kementerian Selanjutnya, Kepala Bagian TUPP mewakili Kepala Biro ATR/BPN, Indra Gunawan, menerangkan Strategi Humas Kementerian ATR/BPN, menutup kegiatan FGD ini Komunikasi (Strakom) yang dijalankan selama ini sebagai dan menyampaikan terima kasih sudah mengikuti acara salah satu upaya untuk meningkatkan engagement publik ini sehingga ke depan, diharapkan pengaplikasiannya di kepada Kementerian ATR/BPN. kantor masing-masing dan tak lupa untuk mempersiapkan \"Dalam strakom, kita mendorong teman-teman di daerah perangkat PPID. \"Persiapkan komponen PPID di Kanwil baik Kanwil dan Kantah untuk me- repost postingan di Kantah sehingga dapat mempertahankan kementerian yang informatif,\" pungkasnya. (JR/AM, 05 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 135

SEKRETARIS JENDERAL IMBAU PEJABAT ADMINISTRATOR BERPERAN DALAM TRANSFORMASI BUDAYA KERJA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melantik lima tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, pejabat administrator, di antaranya dalam Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban (Jabodetabek-Punjur). Menurutnya, saat ini pemerintah Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) serta Biro Hukum. Pelantikan harus fokus untuk menyelamatkan kawasan Puncak dalam dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian rangka menertibkan dan mengendalikan pemanfaatan ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, secara luring di Kantor ruang. Kementerian ATR/BPN, Jumat (05/11/2021) dengan “Mengenai Jabodetabek-Punjur, bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. melaksanakan berbagai program ini, khususnya untuk HimawanAriefSugotodalamkesempatanini,menyampaikan menyelamatkan dan melindungi kawasan Puncak. selamat kepada pejabat yang dilantik. Menurutnya, pejabat Beberapa hari yang lalu di Batu, Malang, kawasan hulunya administrator merupakan penggerak utama dalam setiap terkena akibat dari longsor banjir. Nah, inilah seharusnya tugas dan konsep dari program-program yang dijalankan kita bisa menjaga atau menata lingkungan, walaupun tidak setiap satuan kerja (satker). “Pejabat Administrator biasanya sepenuhnya ada di kita. Ada pemerintah daerah dan dari situ menjadi lokomotif utama dalam berbagai konsep awal kita bisa menertibkan dan mengendalikan pemanfaatan karena mungkin dalam berbagai roda kegiatan. Pak Dirjen ruang,” tutur Himawan Arief Sugoto. atau Eselon I ke Direktur, berbagi tugas dan konsep-konsep Ia menambahkan, para pejabat administrator yang biasanya dimulai dari Kasubdit, Kabag, dan jabatan-jabatan baru dilantik dapat segera bekerja dan berkontribusi yang lainnya,” ujarnya. melaksanakan program satkernya. Hal ini termasuk program- Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menyebutkan bahwa program dan kebijakan baru yang telah dikeluarkan, seperti saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan upaya UU Cipta Kerja beserta turunannya. transformasi baik budaya maupun dari segi pelayanan “Bapak Ibu sekalian yang sudah dilantik, saya berharap bisa pertanahan. Ia menambahkan, dalam pernyataannya secepat mungkin untuk dapat bekerja dan berkontribusi. Menteri ATR/Kepala BPN menginginkan jajarannya Ada berbagai hal baru yang mana dari sisi kebijakan telah mengubah mindset dan menyusun regulasi sesuai dengan dikeluarkan peraturan UUCK tersebut dan memunculkan semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beberapa istilah baru serta beberapa pendekatan. Dari segi tentang Cipta Kerja (UUCK). aspek tata ruang, kita ada Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Dalam kesempatan ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN juga Ruang (KKPR). Lalu dari sisi pengadaan pertanahan, kita meminta agar para pejabat administrator di lingkungan juga ada badan baru, yaitu Badan Bank Tanah,” jelas Sekjen Ditjen PPTR yang baru dilantik, menjalankan amanat Kementerian ATR/BPN. (YS/RE, 05 Nov). 136 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL