BK SIPERS SEMESTER II 2021

Kementerian ATR/BPN Maksimalkan Capaian PTSL di Jawa Timur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan BUMN di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor capaian ini juga karena dukungan Pemprov Jatim dan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Wilayah dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, seluruh pemerintah daerahnya, serta dorongan positif dari telah memaksimalkan percepatan pelaksanaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendaftaran Tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) “Bagi bupati dan wali kota yang belum memberi hingga tercapai 12.095.000 bidang tanah terdaftar atau pembebasan BPHTB, barangkali perlu dipertimbangkan sekitar 61,9% dari seluruh bidang tanah di Jawa Timur. agar tanah di Jatim bisa cepat kita daftarkan 100%. Namun, Dalam kegiatan Penyerahan Sertipikat di Provinsi Jawa pembebasan BPHTB hanya untuk tanah-tanah masyarakat Timur pada Senin (27/12/2021), Menteri ATR/Kepala BPN, di tahap pendaftaran tanah pertama saja. Jika sudah Sofyan A. Djalil, mengapresiasi sinergi dari berbagai pihak terselesaikan, masyarakat punya sertipikat. Bagi yang punya terkait yang telah berupaya memberikan kepastian hukum semangat enterpreneur, bisa menggunakan sertipikat itu terhadap aset masyarakat, pemerintah daerah, maupun jadi modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.” ujar Sofyan A. Djalil. Kegiatan Penyerahan Sertipikat di Provinsi Jawa Timur kali ini, membagikan sebanyak 395.000 sertipikat atas tanah yang telah terbit di 38 kabupaten/kota. Selain itu, ada juga penyerahan sertipikat aset pemerintah daerah kota sebanyak 9.916 bidang dengan rincian, 5.778 bidang sudah diserahkan sebelumnya dan 4.138 bidang diserahkan hari ini. Kemudian, penyerahan sertipikat tanah aset PT PLN Persero sebanyak 2.509 bidang dengan rincian, 2.200 bidang diserahkan sebelumnya dan 309 bidang diserahkan hari itu. “Pada 2021, Jawa Timur dapat target PBT sebanyak 1.396.082 bidang, telah tercapai 100% dan ini KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 283

Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan mungkin terbesar se-Indonesia. sertipikasi melalui kerja sama MOU dengan Kementerian Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Untuk target SHAT sebanyak ATR/BPN pada 12 November 2019. Lalu, diperkokoh dengan 1.716.494 bidang, tercapai juga 100% dukungan dari KPK. Jika tahun 2019 baru 30%, berkat kerja Pendaftaran Tanah dengan perincian sertipikat sejumlah sama antarintansi ini, sepanjang 2021 telah diperoleh 63% 1.318.312 bidang saat ini. Jika ditotal tanah tersertipikasi,” terang Sinthya Roesly selaku Direktur dengan potensi maka berjumlah Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Persero, yang turut 1.319.956 bidang. Alhamdulillah, ini hadir secara daring. juga terbesar se-Indonesia,” papar Hadir pula secara daring, Plh. Deputi Koordinasi dan Jonahar selaku Kepala Kanwil BPN Supervisi KPK RI, Yudhiawan Wibisono. Ia menyampaikan Provinsi Jawa Timur, saat melaporkan bahwa upaya percepatan sertipikasi Barang Milik Daerah capaian PTSL. (BMD) dan Barang Milik Negara (BMN) dapat terwujud atas Ia menyampaikan bahwa kunci dukungan dari seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, kerja capaian ini karena Menteri ATR/ sama yang baik dengan pemprov, pemda, pemkot, serta Kepala BPN selalu memonitor dan BUMN.“Maka kami dari KPK, memiliki salah satu tugas pokok membimbing. “Kemudian juga Bapak yang berkaitan dengan manajemen aset, yakni pengelolaan Dirjen, Bapak Irjen, dan pembina PTSL barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara Jatim. Selain itu, yang membantu sehingga kami yang mendorong dalam mengurai benang sekali ialah peran Ibu Gubernur Jatim merah untuk permasalahan tersebut,” ujarnya. (FZ/SA, 27 serta para bupati dan wali kota se-Jatim. Kami pun telah Des. 2021. melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov dan Pemda Jatim terkait pembebasan biaya BPHTB untuk peserta PTSL. Sebanyak 6 kabupaten se-Jatim telah menerapkannya, yaitu Kabupaten Ponorogo, Jombang, Madiun, Pasuruan, Magetan, dan Blitar,” jelasnya. Penyerahan sertipikat tanah aset pemerintah daerah, diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Kakanwil Provinsi Jatim, Jonahar, untuk Kabupaten Banyuwangi sebagai perwakilan pemda yang telah mendaftarkan sertipikat sebanyak 2.100 dari 7.758 sertipikat aset pemda se-Jawa Timur yang telah selesai pada tahun 2021. Selanjutnya, sertipikat tanah aset PT PLN Persero diberikan kepada Executive Vice President Legal, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PT PLN Persero. “Pada 2019, PLN baru menyelesaikan 30%. Jika PLN harus mengurus tanah-tanah itu dengan cara konvesional, saya rasa satu abad juga tidak akan cukup. PLN melakukan 284 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Masyarakat Sumatra Utara Sambut Baik PTSL Kesadaran masyarakat akan pentingnya sertipikat pentingnya sertipikat tanah, terutama dalam hal hukum. Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan tanah bagi aset tanah yang dimiliki, ternyata “Jika ada sertipikat tanah, secara ketatanegaraan, kita punya Kualitas Data dan Pengembangan Sistem semakin menunjukkan tren yang meningkat. kepastian hukum. Apalagi ini dapat kita turunkan kepada Hal ini seperti yang terlihat dari masyarakat anak cucu kita kelak. Kalau ada hal yang terjadi tentang Pendaftaran Tanah di beberapa kota dan kabupaten Provinsi Sumatra Utara. tanah kita, anak cucu kita punya bukti yang kuat,” terang Banyak dari mereka yang menyambut baik adanya Zulkifli Suhri Pasaribu. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), salah satu Hal yang sama datang dari Rujemah, salah satu penerima Program Strategis Nasional (PSN) yang diusung oleh sertipikat tanah PTSL asal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Medan. Ia mengaku senang atas program pendaftaran Nasional (ATR/BPN). tanah gratis yang datang ke desanya sekitar 6 bulan Tercatat 21.935 buah sertipikat dengan total 15.767 terakhir. “Sekarang sertipikat saya sudah jadi. Senang hati sertipikat hasil PTSL, kembali dibagikan dalam acara saya karena program ini gratis dari pemerintah. Masyarakat Pembagian Sertipikat Tanah untuk Rakyat, bertempat di memang menunggu program seperti ini,” kata Rujemah. Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Ia mengaku bahwa banyak masyarakat di desanya yang ikut Kota Medan pada Selasa (28/12/2021). Pembagian sertipikat mendaftar melalui program PTSL karena prosesnya mudah tanah diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, dan cepat. Ia juga merasa senang karena kini, tanah miliknya Sofyan A. Djalil, didampingi oleh Gubernur Sumatra Utara, telah sah secara hukum. “Kalau belum ada sertipikat tanah, Edy Rahmayadi dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra tentu akan was-was karena tidak ada bukti kuat meski itu Utara, Dadang Suhendi. milik kita,” terangnya. Cerita datang dari Zulkifli Suhri Pasaribu (55), salah satu Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini berharap program penerima sertipikat tanah PTSL asal Kecamatan Batang Kuis, PTSL terus berjalan. Ia mengaku bahwa banyak masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Ia mengaku bahwa sekitar enam awam yang sebenarnya kurang mengerti bagaimana alur bulan lalu, ada pihak BPN yang mendatangi rumahnya pengurusan tanah sehingga dengan adanya program PTSL, untuk menawarkan pendaftaran tanah atau sertipikasi benar-benar membantu masyarakat. “Terima kasih kepada secara gratis. “Sebagai orang awam, ya saya setuju sekali pemerintah yang telah menyiapkan program ini. Banyak karena itu sangat membantu masyarakat. Saya sambut rakyat yang mengimpikan program seperti ini, semoga program ini dengan gembira,” ujarnya. program ini terus berjalan ke depannya” tuturnya. (AR/RE, Pria paruh baya yang berprofesi sebagai guru madrasah 28 Des. 2021). ibtidaiyah (setara sekolah dasar-red) ini, paham betul terkait KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 285

CAPAIAN PENYERAHAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) 11,2 JUTA 10,7 JUTA BIDANG BIDANG 9,3 JUTA BIDANG 7,1 JUTA BIDANG 5,4 JUTA BIDANG 2017 2018 2019 2020 2021





Kementerian ATR/BPN Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Siap Sukseskan GTRA Summit di Wakatobi Dalam rangka persiapan pelaksanaan Rapat perizinan, kawasan hutan dan/atau Reforma Agraria dan Pemberdayaan Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas hak atas tanah masyarakat, dalam hal Masyarakat Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 atau GTRA ini Suku Bajo. Summit yang rencananya akan dilaksanakan “Isu yang mencuat adalah bagaimana pada 7 s.d. 9 Oktober 2021 di Wakatobi, Kementerian status Hak Atas Tanah terhadap Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ masyarakat Suku Bajo yang secara BPN) melaksanakan rapat bersama kelompok kerja (Pokja) real berada di tengah laut. Tetapi GTRA Summit pada Rabu (07/07/2021). Rapat Pokja di tengah laut itu ada beberapa yang digelar secara daring ini membahas latar belakang bidang tanah yang ditimbun melalui penyelenggaraan GTRA Summit sekaligus laporan dari karang kemudian menjadi daratan. panitia pelaksana. Mereka ingin memperoleh kepastian, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra sebagai bagaimana kehadiran negara. salah satu inisiator serta Koordinator Pelaksana GTRA Kami juga melihat sosial ekonomi Nasional menginginkan agar tiap unit kerja di lingkungan masyarakat di sana, itu perlu kita kita Kementerian ATR/BPN turut andil membantu pelaksanaan tingkatkan melalui akses reform,” tutur GTRA Summit. Hal ini karena isu-isu yang akan diangkat Elias Tedjo. cukup banyak, bukan hanya meliputi Direktorat Jenderal Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, (Ditjen) Penataan Agraria. “GTRA Summit ini bukan hanya Elias Tedjo telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi pekerjaan Ditjen Penataan Agraria, tapi seluruhnya dari Tenggara, Ali Mazi. Ia memastikan bahwa pemerintah Kementeian ATR/BPN bahkan lintas kementerian/lembaga, daerah mendukung persiapan akomodasi maupun karena cukup kompleks, ini isu yang meliputi banyak sektor,” kebutuhan yang lainnya. “Pak Gubernur sangat mendukung ujarnya. menyiapkan sarana prasarana serta memfasilitasi baik di Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi lingkup Sulawesi Tenggara, maupun kepulauan dengan Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo menyampaikan bahwa isu melakukan beberapa kampanye terkait kegiatan tersebut. krusial dalam GTRA Summit di Wakatobi adalah terkait Kita berkolaborasi, ini akan terpadu antara pusat, Kanwil, kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan yang selama dan Gubernur,” tegasnya. ini masih terpencil, tertinggal dan terbelakang dibanding Sementara itu, Direktur Landreform, Sudaryanto daerah lainnya yang berciri daratan. Pulau-pulau tersebut menyebutkan bahwa dengan adanya GTRA Summit ini memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, termasuk diharapkan akan mendapat solusi atas semua permasalahan potensi sumber daya mineral seperti minyak bumi, yang sudah terpetakan. Untuk itu, dibutuhkan kerja timah, emas, batu bara dan lain-lain. Namun di balik sama dengan unit kerja terkait, termasuk Biro Hubungan potensi tersebut, ditemukan banyak persoalan khususnya Masyarakat (Humas) sebagai garda terdepan dalam ketidaksesuaian/tumpang tindih antara tata ruang, perluasan informasi. “Selama ini sudah mulai kita kumpulkan, sudah mulai kita analisa mudah-mudahan nanti menjadi bahan untuk pembahasan di GTRA Summit. Kita bekerjasama dengan Ibu Yulia, Kepala Biro Humas,” terang Sudaryanto. Hadir dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati menyatakan dukungannya terhadap GTRA Summit. Beberapa produk kehumasan sudah dikeluarkan dalam membangun strategi komunikasi untuk kegiatan tersebut. “Biro Humas mendukung melalui bahan publikasi yang telah kita susun, mulai dari persiapan hingga nanti pelaksanaan GTRA Summit berupa konten-konten grafis seperti video dan infografis, maupun siaran pers. Kita juga memanfaatkan potensi yang ada di kita sendiri berupa media sosial di seluruh Indonesia. Kita wajibkan 470 Kantah, dan 33 Kanwil untuk me-repost, agar informasi yang ada ini dapat langsung terinfo ke seluruh daerah di Indonesia,” jelasnya. (YS/JR, 07 Juli 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 287

Ketahui Peran GTRA Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Reforma Agraria merupakan program prioritas Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim GTRA aktif Masyarakat pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi melaksanakan Rapat Koordinasi dengan para stakeholder ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. di daerah. Selain itu, melibatkan juga Civil Society Pelaksanaan Reforma Agraria diatur dalam Organization (CSO) dalam proses percepatan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang konflik agraria mulai dari inventarisasi konflik, penanganan Reforma Agraria dan sesuai amanat Perpres tersebut, dan penyelesaian konflik serta pelaksanaan redistribusi dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional. tanah. “Tim GTRA juga aktif membuat penyelesaian konflik Pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria agraria berdasarkan tipologi konflik dengan melibatkan atau GTRA guna membantu Tim Reforma Agraria Nasional Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian konflik agraria. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Reforma Agraria. Selain itu juga memperkenalkan konsep distribusi manfaat “GTRA dibentuk di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi maupun selain konsep redistribusi tanah,” kata Andi Tenrisau. Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari Sebagai informasi, Kegiatan Rapat Koordinasi GTRA sudah berbagai sektor,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria, berjalan sejak tahun 2019, dipimpin oleh Wakil Menteri Andi Tenrisau, Jumat (9/7/2021). ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra selaku Koordinator Dirjen Penataan Agraria mengungkapkan bahwa fungsi Pelaksana GTRA Nasional. Rapat-rapat tersebut diikuti oleh GTRA adalah melakukan koordinasi dan fasilitasi. Ia Gubernur, Walikota/Bupati, dinas-dinas terkait di daerah, menambahkan bahwa tugas-tugas GTRA antara lain serta perwakilan kementerian, selaku pemangku tanggung mengkoordinasikan integrasi penataan aset maupun akses jawab pelaksanaan Reforma Agraria. Nantinya, sekitar Bulan serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Oktober tahun 2021 ini akan dilaksanakan GTRA Summit. sengketa dan konflik agraria. “Untuk GTRA Pusat diketuai Dirjen Andi Tenrisau menyebutkan bahwa kegiatan GTRA oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan sebagai pelaksana Summit merupakan inisiasi dari Kementerian ATR/BPN hariannya adalah Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/ guna menciptakan revitalisasi GTRA untuk mendukung BPN,” kata Andi Tenrisau. pelaksanaan Reforma Agraria. “GTRA Summit ini akan Selain melaksanakan tugas-tugas dalam pelaksanaan dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Reforma Agraria, GTRA juga berperan dalam penyelesaian Selatan. Dipilihnya lokasi tersebut selaras dengan tema sengketa dan konflik agraria. Dirjen Penataan Agraria yang diangkat yakni “Paduserasi Implementasi UUCK: mengungkapkan bahwa kendala maupun hambatan Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria dan Perlindungan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa dan konflik Masyarakat Adat, Tradisional dan Lokal” dan salah satu isu agraria adalah komunikasi antar lembaga pemerintah. krusial yang akan dibahas adalah bagaimana mewujudkan Melalui GTRA, Dirjen Penataan Agraria mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan, yang kita penyelesaian konflik agraria akan menjadi lebih mudah ketahui masih tertinggal dibanding daerah lainnya yang karena tiap-tiap lembaga berada dalam wadah yang sama. berciri daratan,” kata Andi Tenrisau. (RH/LS, 09 Juli 2021). 288 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

GTRA Summit Bentuk Revitalisasi GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dapat merasakan hasil dari program- Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus program penataan akses yang ditujukan Masyarakat mendorong pelaksanaan Reforma Agraria, salah kepada mereka dalam rangka meningkatkan satunya menginisiasi pelaksanaan Gugus Tugas kesejahteraan dan kemakmurannya. Reforma Agraria (GTRA) Summit di Kabupaten Wakatobi, Masyarakat lokal diharapkan juga dapat Provinsi Sulawesi Tenggara. Rencananya kegiatan ini akan menikmati peningkatkan perekonomiannya diselenggarakan pada Oktober 2021. Tidak sendiri, dalam dengan diselenggarakannya GTRA Summit di pelaksanaan kegiatan ini Kementerian ATR/BPN juga bekerja Wakatobi. Selain hal tersebut juga diharapkan sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. dapat bermanfaat untuk peningkatan GTRA Summit akan mengambil tema “Paduserasi pariwisata setempat,” ujar Andi Tenrisau. Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Pelaksanaan GTRA Summit akan melibatkan Agraria dan Perlindungan Masyarakat Adat, Tradisional berbagai pihak, di antaranya para ketua dan Lokal” dan secara khusus adalah pelaksanaan Reforma GTRA Provinsi, GTRA Kabupaten/Kota dan Agraria di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau- pemangku kepentingan terkait. Dirjen pulau kecil terluar pasca ditetapkannya Undang-Undang Penataan Agraria mengemukakan harapannya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). agar para Ketua GTRA dapat hadir, yang “Melalui GTRA Summit diharapkan terjadi revitalisasi GTRA diantaranya adalah Anggota DPR RI dan DPD; beberapa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Energi dan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Jumat Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi, Kementerian (09/07/2021). Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan GTRA Summit merupakan wujud kerja sama dan kolaborasi Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian antar pemangku kepentingan dalam percepatan Reforma Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Agraria untuk menyelesaikan isu-isu dalam proses Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sinkronisasi penataan aset dan penataan akses, serta Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertahanan, upaya untuk adanya terobosan terhadap penyelesaian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan tumpang-tindih perizinan, tata ruang, serta kawasan hutan. Perencanaan Pembangunan Nasional, Asosiasi Pemerintah Andi Tenrisau mengemukakan bahwa tujuan utama dari Daerah, CSO, Akademisi dan pihak-pihak lainnya. GTRA Summit adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat Selain itu, Andi Tenrisau mengharapkan agar melalui percepatan kegiatan Reforma Agraria di seluruh penyelenggaraan GTRA Summit di masa yang akan datang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum, adalah dapat mendorong terciptanya kemakmuran dan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. kesejahteraan masyarakat secara umum di seluruh wilayah “Dengan tercapainya keselarasan pelaksanaan teknis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan secara khusus antara Tata Ruang dengan Penataan Aset (kawasan hutan, masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat perizinan pemanfaatan ruang dan/atau Hak Atas Tanah), tradisional di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau- maka masyarakat akan lebih cepat merasakan kemudahan- pulau kecil terluar. kemudahan dalam mengakses kepada tanah untuk berbagai “Kami mengharapkan pula dapat meningkatkan kolaborasi kegiatan guna menopang kehidupannya. Masyarakat antara seluruh anggota yang tergabung dalam GTRA, hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional pemerintah daerah, CSO, akademisi dan pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lebih cepat dalam pelaksanaan Reforma Agraria untuk keadilan dan kemakmuran rakyat,” pungkas Dirjen Penataan Agraria. (RH/ LS, 09 Juli 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 289

Wamen ATR/Waka BPN Tawarkan Alternatif Penyelesaian Persoalan Reforma Agraria di Kabupaten Paser Melalui GTRA Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen merangkum sedikitnya ada empat persoalan besar yang Masyarakat ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Paser. Pertama, adanya revisi tata ruang sebagai adaptasi Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Paser, terhadap pembangunan daerah. Setelah dilakukan Provinsi Kalimantan Timur secara daring pada Rabu peninjauan kembali, ternyata ditemukan tumpang tindih (14/07/2021). Pertemuan kali ini merupakan Rakor awal pemanfaatan ruang antara kehutanan dan perkebunan, yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Paser untuk kehutanan dan pertambangan serta pertambangan dan mengkoordinasikan hal-hal terkait pelaksanaan Reforma perkebunan. “Dengan adanya PP No. 43 Tahun 2021 yang Agraria di Kabupaten Paser, mengingat Bupati dan Wakil merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, hal- Bupati yang baru dilantik pada Februari 2021 lalu. hal seperti ini bisa diselesaikan secara bersama,” tutur Surya Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN telah Tjandra. Selain dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan ruang, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan melalui PP Nomor 43 Tahun 2021 juga dapat menyelesaikan persoalan lainnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser, yaitu penyelesaian permasalahan tanah masyarakat dalam kawasan cagar alam. “Tantangannya bagi kami adalah ini bukan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN sepenuhnya tetapi juga ada kewenangan dari Kementerian LHK. Hal seperti ini merupakan tantangan yang harus dihadapi, masalah lama yang belum tuntas harus bisa diprioritaskan penyelesaiannya pada forum GTRA ini,” imbuh Surya Tjandra. Persoalan ketiga yang harus mulai diuraikan 290 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Paser adalah percepatan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi. Menurut Surya Tjandra, hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan sinkronisasi data dan analisis tipologi persoalan, melakukan analisa terkait regulasi yang menjadi penghambat dalam permasalahan transmigrasi ini dan juga perlu mengoptimalisasikan koordinasi antar pihak terkait dalam wadah GTRA. Persoalan lainnya juga Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, yang harus diselesaikan Asnaedi yang juga hadir secara daring pada Rakor GTRA adalah adanya tanah terindikasi terlantar karena tidak Kabupaten Paser mengimbau agar dalam forum GTRA kali dimanfaatkan sesuai dengan haknya. Karena sejatinya ini dapat menyusun skala prioritas yang akan diselesaikan tanah harus memiliki fungsi sosial yang artinya harus secara bersama, karena memang percepatan penyelesaian bisa dimanfaatkan dan mendatangkan kesejahteraan, persoalan yang telah diungkapkan Wamen ATR/Waka BPN mewujudkan keadilan pertanahan dalam rangka Reforma merupakan hal yang sudah lama ditunggu masyarakat. Agraria, serta menjamin adanya kepastian hukum. “Hal-hal “Melalui Rakor ini kita akan susun penyelesaian persoalan seperti ini barangkali perlu kita pahami secara detail untuk di Kabupaten Paser berdasarkan skala prioritas, dan sama-sama kita selesaikan. Permasalahan mengenai tanah mudah-mudahan melalui Rakor ini menjadi terobosan kita terlantar ini juga dapat ditertibkan dan diselesaikan melalui bersama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama demi PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Asnaedi. Tanah Terlantar,” kata Wamen ATR/Waka BPN. Fahmi Fadli selaku Bupati Paser dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Rakor GTRA kali ini menyatakan Selain persoalan yang ada, Wamen ATR/Waka BPN apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan GTRA Reforma Agraria dan Pemberdayaan mengatakan Kabupaten Paser memiliki peluang dalam di Kabupaten Paser. “Memang perlu dilakukan penataan Masyarakat mendorong pengembangan wilayah melalui pembangunan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan yang masuk ke dalam rencana major project RPJMN 2020- pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan sehingga tidak 2021 di wilayah Kalimantan. Di antaranya pembangunan menyebabkan adanya sengketa di kemudian hari, dan Insya waduk multiguna Lambakan yang terletak di Kecamatan Allah melalui kegiatan ini kita dapat memperjuangkan hak- Long Kali yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. hak masyarakat di Kabupaten Paser,” ujar Fahmi Fadli. (LS/ Selain itu, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa Kabupaten RE, 14 Juli 2021). Paser juga masuk ke dalam koridor pemerataan di wilayah Kalimantan untuk turut mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 291

Hadiri GTRA Provinsi Gorontalo, Wamen ATR/Waka BPN: GTRA Daerah Menjadi Solusi Permasalahan Daerah Lebih Terfokus Reforma Agraria dan Pemberdayaan Gugus Tugas Reforma kolaboratif antar lembaga, kementerian, pemerintah, aparat Masyarakat Agraria (GTRA) Provinsi penegak hukum dll. Dari sini kita bisa terbayang bagaimana Gorontalo mengadakan kerja konkretnya,” jelasnya. Rapat Koordinasi (Rakor) Nantinya, Surya Tjandra menjelaskan bahwa dalam forum 2021 pada Kamis (15/07/2021). GTRA Summit akan membahas terkait integrasi zonasi dan Membawa tema Strategi sinkronisasi kebijakan terkait turunan UU Nomor 11 Tahun Percepatan Penataan Aset melalui 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Menurutnya, salah satu Penyelesaian Konflik Agraria amanat UUCK adalah soal perampingan perizinan. Namun, di Lokasi Eks HGU, Pelepasan permasalahan saat ini terletak pada bagaimana lembaga Kawasan Hutan dan Transmigrasi terkait mempunyai aturan dan konteks masing-masing disertai Penataan Akses untuk meski obyek permasalahannya bersinggungan. “Itulah Mendukung Peningkatan Ekonomi mengapa kita mulai wadahnya dari GTRA Summit, semua Masyarakat, acara ini berlangsung pihak akan dilibatkan untuk berdialog,” pungkasnya. secara tatap muka bertempat di Dalam acara ini, hadir pula Gubernur Provinsi Gorontalo Hotel Aston Gorontalo dengan yang diwakili oleh Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi peserta terbatas dan juga melalui Gorontalo, Sutan Rusdi. Dalam sambutannya, Sutan daring. Rusdi menjelaskan bahwa Reforma Agraria merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata usaha penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen penggunaan dan pemanfaatan melalui penataan aset dan ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa GTRA di akses demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masing-masing daerah dapat menjadi solusi permasalahan, karena dapat fokus terhadap masalah yang dihadapi daerah. rakyat. “Kita tahu apa masalahnya, bottleneck yang ada seperti apa, Lebih lanjut, Sutan Rusdi berkata apa saja tantangan di daerah khususnya Gorontalo dan bahwa GTRA Provinsi Gorontalo langsung bagaimana eksekusinya,” jelasnya. berfokus pada yakni Tanah Objek Seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo, di sana memiliki Reforma Agraria (TORA) berasal tingkat izin investasi yang tinggi namun realisasi investasinya dari tanah hasil pelepasan kawasan, berbanding terbalik. Menurut Surya Tjandra, potensi TORA dari tanah eks HGU dan realisasi investasi ini menjadi penting karena dapat menjadi TORA dari tanah transmigrasi yang pintu masuk penyelesaian melalui kebijakan Reforma belum bersertipikat. “Potensi TORA Agraria. Ia berkata bahwa pihaknya siap mendukung ini harus segera ditindaklanjuti realisasi izin yang ada. “Saya jadi ingat bahwa Presiden RI melalui redistribusi tanah, dilakukan meminta adanya evaluasi terkait perizinan ini, terutama pemetaan kemudian dihimpun dalam dalam hal pertambangan dan perkebunan,” tambahnya. wadah Reforma Agraria. Hal ini harus Berkaca pada permasalahan serupa, Surya Tjandra berkata segera diselesaikan agar tercapai bahwa pihaknya kini tengah menyiapkan sebuah forum tujuan GTRA yakni kesejahteraan dialog beberapa pihak untuk berdialog bersama, yang masyarakat,” tutupnya. (AR/SA, 15 Juli bernama GTRA Summit. “GTRA Summit sebagai forum 2021). 292 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN: Utamakan Pemetaan Kontekstual Papua Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian berdasarkan distrik (kecamatan) Reforma Agraria dan Pemberdayaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dan kampung (desa) juga Masyarakat Nasional (ATR/BPN) tengah fokus menggarap memang yang diharapkan oleh percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Hal ini Presiden sesuai Inpres tersebut,” sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 9 Tahun ujarnya. 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Seperti halnya yang terjadi pada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Terdapat salah satu Program Strategis beberapa aspek yang menjadi fokus utama Kementerian Nasional (PSN) Pendaftaran ATR/BPN dalam mengambil peran, seperti yang dipaparkan Tanah Sistematis Lengkap oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra (PTSL). Menurut Surya Tjandra, dalam wawancara daring bersama Katadata pada Senin banyak tantangan PTSL di tanah (26/07/2021). Papua. Tahun ini, pihaknya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra sedang mengevaluasi kinerja menjelaskan bahwa ada 4 fokus utama dalam Inpres PTSL, sehingga meski terdapat Nomor 9 Tahun 2020, di antaranya Percepatan pelaksanaan patokan dari pemerintah pusat, Reforma Agraria yang mempertimbangkan kontekstual namun juga perlu melihat PTSL papua; Mendorong kepastian hukum Hak Atas Tanah berdasarkan konteksnya di melalui penataan batas dan publikasi batas kawasan hutan daerah. “Tentu mimpi besarnya dan non hutan; Pendaftaran tanah ulayat dan adat sesuai kan seperti di Inpres itu, yakni hasil inventarisasi masyarakat adat setempat; Fasilitasi pengakuan dan perlindungan pertanahan masalah hukum terkait tanah ulayat; serta dengan jaminan negara terkait masyarakat adat setempat. Pelaksanaan major project percepatan pembangunan Jika tidak hati-hati tentu nanti dapat menimbulkan masalah khususnya di wilayah adat Lapago, Jayapura serta Merauke. baru,” jelasnya. Surya Tjandra berkata bahwa pihaknya mencoba memulai Oleh karena itu, program percepatan ini membutuhkan dari pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai kementerian/ kontekstual Papua. Menurutnya, menjadi penting sebuah lembaga terkait, pemerintah daerah hingga otonomi pemetaan spasial dan sosialnya dilakukan terlebih dahulu. khusus (otsus). Surya Tjandra melihat banyaknya dukungan “Hal ini menjadi krusial karena menjadi pondasi langkah- dari pemerintah daerah di Provinsi Papua maupun di langkah kerja mulai dari perencanaan, ke mana arah tata Provinsi Papua Barat. “Pemda di Papua dan Papua Barat ruang, potensi hingga bagaimana tantangan yang ada, aktif dan peduli dengan orang asli Papua. Dalam hal ini, jangan sampai karena adanya percepatan ini membuat kita kita sebagai Pemerintah Pusat harus belajar dari daerah gegabah mengambil sikap, terlebih tanah Papua ini memiliki terkait bagaimana bentuk pengembangan serta kebutuhan tanah kawasan hutan yang begitu luas. Pembangunan masyarakat,” tutur Surya Tjandra. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN tengah menggarap sistem Penataan Agraria berkelanjutan dan Inklusif. Surya Tjandra memaparkan bahwa nantinya akan ada gambaran besar terkait proses input, pelaksaanaan dan output. “Inputnya ya tadi dari data spasial dan sosial, kita rumuskan bersama sehingga akan ketahuan cara terbaik menata ruang, bagaimana demografi penduduk, bagaimana pemanfaatan tanah, dan lain-lain,” paparnya. Dalam aspek pelaksanaan, akan dimulai dari penataan aset atau legalisasi aset, penatagunaan tanah dan penataan akses yang bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat. Nantinya, kegiatan ini akan bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. “Output akhirnya tentu tanah untuk kemakmuran rakyat, ada kepastian hak yang jelas serta adanya kemakmuran dari tanah tersebut bagi rakyat,” tutup Surya Tjandra. (AR/LS, 26 Juli 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 293

Jabatan Fungsional Wujud Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN Reforma Agraria dan Pemberdayaan Dalam rangka melakukan Reformasi Birokrasi, sebagai syarat pengangkatan akan dijadikan sebagai syarat Masyarakat pemerintah telah mengeluarkan terobosan pemenuhan kompetensi jabatan. “Jadi diklat itu pada dalam penyederhanaan birokrasi dengan jabatan fungsional bukan syarat pengangkatan, tapi syarat membuat Jabatan Fungsional kepada Aparatur pemenuhan kompetensi jabatan,” tuturnya. Sipil Negara (ASN) agar lebih tangkas, adaptif dan profesional Aba Subagja menambahkan peningkatan kompetensi dan dalam melayani masyarakat. Menginisiasi hal tersebut, profesionalisme pejabat fungsional wajib diikutsertakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dalam pelatihan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber pelatihan dan penilaian kerja. “Untuk meningkatkan Daya Manusia (PPSDM) menggelar Webinar dengan tema kompetensi bagi pejabat fungsional setidaknya terdapat “Berkarir dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan” tiga macam yakni peningkatan manajerial yang dapat diukur secara daring, Rabu (28/07/2021). dari tingkat manajemen dan pengalaman kepemimpinan, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian selanjutnya peningkatan sosial kultural diukur dari ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan menuturkan jika prinsip pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk, penyetaraan jabatan menjadi jabatan fungsional dilakukan dan peningkatan teknis dari tingkat spesialisasi pendidikan sebagai penyederhanaan birokrasi dan upaya konsolidasi atau pelatihan teknis fungsional,” tambahnya. sumber daya, baik anggaran maupun SDM. “Dalam rangka Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM penyetaraan jabatan ini untuk membentuk organisasi yang Aparatur Kementerian PANRB mengatakan pembangunan siap menghadapi ketidakpastian, lalu memberikan ruang SDM yang dilakukan harus berbasis talenta-talenta, maka para pejabat fungsional untuk lintas sektor, satker, unit kerja, dari itu selanjutnya akan dibuatkan talenta-talenta di bidang agar lebih agile,” ungkap Dalu Agung Darmawan. lingkungan ASN tersebut dan akan diisi juga oleh para Lebih lanjut, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian pejabat fungsional. Para Penata Pertanahan ini dapat Kementerian ATR/BPN menuturkan bahwa Jabatan mengakomodasi Kementerian ATR/BPN karena jabatan Fungsional Penata Pertanahan dalam penilaian kinerja fungsional ini mencerminkan unit kerjanya atau institusinya. meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja, Kepala Pusat PPSDM, Deni Santo dalam sambutannya sementara dalam pengembangan profesi meliputi mengatakan webinar pada kali ini ditujukan kepada pembuatan karya tulis atau ilmiah di bidang tugas Pejabat Fungsional Penata Pertanahan agar mengetahui penyusunan standar atau petunjuk teknis di bidang tugas hal-hal mengenai karier dan pengembangan di dalamnya. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan. “Kita harus cari dan menggali informasi dari narasumber- Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Manajemen narasumber apa itu dan ke depan mengenai Jabatan Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Fungsional ini, apalagi yang sudah berkarier disana,” Subagja menuturkan kalau diklat yang selama ini dijadikan ucapnya. (JR/FM, 28 Juli 2021). 294 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Langkah Pemerintah dalam Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata dan konflik pertanahan dilakukan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melalui penertiban administrasi di Masyarakat berupaya keras menyelesaikan konflik agraria yang tingkat desa maupun kecamatan melibatkan berbagai pihak. Penyelesaian konflik yang juga membutuhkan koordinasi agraria ini menjadi salah satu fokus dari program Reforma lintas sektor yang erat, mulai dari Agraria yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Presiden aspek tertib administrasi hingga Joko Widodo. Presiden memang menghendaki bahwa adanya indikasi konflik dan sengketa. dengan Reforma Agraria, konflik serta sengketa pertanahan Senada dengan Wakil Menteri ATR/ yang ada dapat segera terselesaikan. Wakil Kepala BPN, Kepala Bagian Hal demikian juga disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/ Advokasi dan Dokumentasi Hukum Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam webinar nasional Kementerian ATR/BPN, Marulak dengan tema ‘Konflik Agraria dan Hutan Adat’ yang Togatorop, mengungkapkan jika diselenggarakan oleh Persekutuan Intelegensia Sinar Kasih penyelesaian dalam konflik agraria (PISKA), Rabu (28/07/2021). “Berdasarkan tugas Presiden, dan kawasan hutan perlu dilakukan Konflik Agraria adalah isu prioritas yang menjadi starting koordinasi antar K/L. Penting juga point. Penyelesaian konflik agraria sudah dilaksanakan oleh untuk dilakukan harmonisasi Presiden Joko Widodo sejak 2014, yang hingga kini secara peraturan untuk menghindari khusus meminta untuk mendalami dan menyelesaikannya. terjadinya disharmonisasi serta Terlebih lagi, agar permasalahan tumpang-tindih lahan regulasi yang ada, agar segera diimplementasikan dan yang menyebabkan konflik agraria menjadi perhatian untuk dipahami oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera diselesaikan,” ujarnya. menghindari kesalahan penafsiran regulasi. Ia menjelaskan, langkah penyelesaian Tenaga Ahli Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP), konflik agraria harus dengan adanya Theofransus Litaay mengatakan bahwa penyebab koordinasi lintas sektor serta dapat terjadinya konflik agraria bisa beberapa faktor. Di antaranya dilaksanakan melalui GTRA sebagai wadah yaitu adanya dugaan mal-administrasi dalam penerbitan untuk berdialog dan mempertemukan hak atau ijin badan usaha, ketidakpastian dalam pelayanan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari administrasi pertanahan pada program transmigrasi, proses pejabat K/L terkait, pemerintah daerah, ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan, hingga CSO/NGO untuk berkoordinasi, pendekatan penanganan konflik masih legal formal, serta mengumpulkan data informasi, penentuan kawasan hutan tanpa pelibatan masyarakat bernegosiasi, dan mediasi sehingga lokal. aspirasi dan tantangan dari berbagai pihak “Yang terpenting dalam penanganan konflik agraria dengan dapat terserap untuk menemukan solusi penanganan bersama, membangun segera mekanisme dan rekomendasi kebijakan yang sistemik kerja lintas K/L dalam penanganan kasus konflik agraria dan berkelanjutan. dengan melibatkan kewenangan yang ada di berbagai Selain itu, salah satu pencegahan sengketa sektor dan lintas K/L yang saat ini ada di Kementerian ATR/ BPN, KLHK, Kementerian Pertanian,” tuturnya. (TA/RE, 28 Juli 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 295

Konsolidasi Kebijakan Lintas Sektor dan Analisis Wilayah, Kunci Sukses Reforma Agraria di Daerah Reforma Agraria dan Pemberdayaan Gugus Tugas Reforma Andi Tenrisau meyakini banyak K/L terkait yang tentunya Masyarakat Agraria (GTRA) Provinsi Riau mempunyai berbagai macam program pemberdayaan menyelenggarakan Rapat bagi masyarakat, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan Koordinasi awal GTRA dalam bentuk sinkronisasi kebijakan kegiatan Reforma Provinsi Riau tahun 2021 pada Kamis Agraria. “Pekerjaan Reforma Agraria adalah program (29/07/2021). Acara yang berlangsung bersama yang diperlukan kerja sama lintas sektor, sehingga di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN sinkronisasi ini adalah sebuah keniscayaan,” pungkasnya. Provinsi Riau dan juga berlangsung Hal senada diungkapkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau, secara daring ini bertujuan untuk Edy Natar Nasution. Ia berkata bahwa tanah merupakan sinkronisasi dan koordinasi bersama hal yang sangat penting dan menjadi salah satu faktor para pemangku kepentingan terkait yang menunjang ekonomi. Adanya Reforma Agraria yang dalam pelaksanaan kegiatan Reforma mengatur kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah Agraria di Provinsi Riau. akan lebih optimal jika melibatkan seluruh pemangku Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepentingan terkait. “Melihat luasnya cakupan Reforma Wakil Kepala Badan Pertanahan Agraria, dibutuhkan komitmen dan kerjasama untuk Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), suksesnya program demi kemakmuran masyarakat Provinsi Surya Tjandra menjelaskan terkait Riau. Saya berharap adanya forum ini akan ada arahan dari empat tugas pokok Kementerian ATR/ pihak yang sangat menguasai sehingga kegiatan ini dapat BPN. Hal tersebut yaitu mulai dari memberi manfaat kepada penerima program,” jelasnya. kegiatan peruntukan, penggunaan, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, M. Syahrir berkata bahwa penyediaan dan pemeliharaan tanah. Ia berkata bahwa kegiatan ini dilakukan untuk sinkronisasi dan koordinasi kegiatan penyediaan menjadi kegiatan yang cukup data potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) serta krusial, melihat Negara hadir dalam rangka mencari dan memantau pelaksanaan Reforma Agraria di Kota dan menyediakan objeknya, menjadi tantangan sekaligus Kabupaten di Provinsi Riau. “GTRA ini menjadi salah peluang. “Seperti yang terjadi di Provinsi Riau, bagaimana satu wadah untuk menuntaskan target Reforma Agraria terkait percepatan redistribusi tanah dari pelepasan sehingga masyarakat sejahtera dan terhindari dari konflik- kawasan hutan, kita perlu segera data, detailkan, di mana konflik agraria. Oleh karena itu kita harus lakukan sebaik sebarannya serta disertipikatkan,” tuturnya. mungkin oleh segenap jajaran Kementerian ATR/BPN baik Terkait soal konflik Agraria, Surya Tjandra menjelaskan di pusat maupun daerah beserta lembaga terkait,”tutupnya. Konsep Land-Use Conflict Identification Strategy atau (AR/LS, 29 Juli 2021). disingkat sebagai LUCIS. LUCIS adalah suatu model sistem informasi geospasial yang dapat menganalisis pola perkembangan dan hubungan historis penggunaan lahan untuk menunjukkan kecocokan suatu area untuk penggunaan tertentu. LUCIS mengkombinasikan penataan ruang dengan pengetahuan penatagunaan tanah untuk menjadi dasar kegiatan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria. “Karena pendekatannya bersifat geospasial, tentunya ini lebih bisa memprediksi. Terlebih membangun daerah memang menggunakan pendekatan kawasan, seperti yang sedang kita lakukan di pembangunan Jawa Bagian Selatan,” terang Surya Tjandra. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menekankan terkait sinkronisasi kebijakan lintas sektor dalam pengembangan jalannya kegiatan Reforma Agraria. Pada dasarnya, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses demi kemakmuran rakyat. Menurut Andi Tenrisau, pihaknya dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait penataan akses dalam bentuk pemberdayaan. 296 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kembangkan Wilayah Jawa Bagian Selatan Melalui Pawonsari Sejak dahulu, pembangunan di wilayah Jawa Bagian Data-data tematik yang dimiliki oleh Kementerian ATR/ Reforma Agraria dan Pemberdayaan Utara dianggap selalu lebih pesat dibanding BPN antara lain misalnya, adalah data kemampuan tanah, Masyarakat wilayah Jawa Bagian Selatan. Hal ini dikarenakan data mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta kondisi geografis di wilayah Utara Pulau Jawa yang data tematik lainnya. “Akan tetapi, data-data tersebut perlu relatif datar, sehingga memungkinkan untuk membangun diperbaharui karena akan digunakan sebagai bahan suatu infrastruktur serta berbagai macam fasilitas umum. Hal ini kajian sehingga dapat memberikan kita solusi mengenai berbeda dengan di wilayah selatan, yang memang banyak pengembangan pada wilayah Pawonsari,”ujar Andi Tenrisau. terdapat bukit dan pegunungan. Lebih lanjut, Direktur Landreform mengatakan bahwa Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan niat Kementerian ATR/BPN bersama Pemda serta Kementerian/ Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Lembaga lain telah melakukan tinjauan lapangan serta mengembangkan wilayah Jawa Bagian Selatan. Pada tahun mencari apa yang menghambat pembangunan Jawa 2002, tiga kepala daerah menandatangani Memorandum Bagian Selatan.“Hambatan yang ditemukan saat tinjauan ke of Understanding (MoU). MoU tersebut ditandantangani wilayah tersebut adalah tata ruang, namun terus dilakukan oleh Bupati Gunung Kidul, Bupati Wonogiri, serta Bupati upaya penyelesaian mengenai hal itu. Kami berharap melalui Pacitan. Penandatanganan MoU ini merupakan landasan pendekatan kewilayahan, tata ruang dapat disesuaikan agar untuk melaksanakan kerja sama membangun tiga wilayah tidak menghambat pengembangan wilayah Pawonsari,” di Pulau Jawa Bagian Selatan, yaitu Kabupaten Pacitan, ujar Sudaryanto. Kabupaten Gunung Kidul serta Kabupaten Wonogiri, yang Penyusunan roadmap pembangunan Pawonsari ini disingkat Pawonsari. sangat penting karena nantinya konsepnya akan dijadikan Pawonsari merupakan bentuk kerja sama antar daerah program percontohan untuk pengembangan wilayah lain dari tiga provinsi yang berbeda. Sebenarnya kerja sama di Indonesia. “Pelibatan dosen dan taruna STPN dalam ini digagas sejak tahun 1986 dengan latar belakang untuk pengumpulan data-data dalam penyusunan roadmap membangun Jawa Bagian Selatan. “Pengembangan potensi ini diharapkan akan menghasilkan roadmap yang kental wilayah Pawonsari sebenarnya sudah dilakukan sejak era dengan kajian ilmiah karena disusun oleh akademisi Kepala BPN, Pak Joyo Winoto. Waktu itu, telah dilakukan dan diharapkan data-data yang dikumpulkan dapat pemetaan sehingga kita memiliki data-data tematik yang menjadi basis penyusunan roadmap untuk pembangunan dapat digunakan untuk pengembangan daerah tersebut,” Pawonsari,” ujar Direktur Landreform. (RH/LS, 28 Juli 2021). ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Rabu (28/07/2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 297

Strategi Kementerian ATR/BPN dalam Pengembangan Wilayah Pawonsari Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pembangunan wilayah Jawa Bagian Selatan menjadi mengomunikasikan kebutuhan pengembangan Pawonsari Masyarakat perhatian pemerintah, khususnya Kementerian di antara tiga Provinsi dan tiga Kabupaten yang dipimpin Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) D.I. Yogyakarta,” kata (ATR/BPN). Namun, untuk membangun wilayah Sudaryanto. tersebut tentunya tidak semudah membangun wilayah Direktur Landreform juga mengatakan untuk Tim Pokja Jawa Bagian Utara. Alasan utamanya adalah kondisi Penyusunan Roadmap dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi geografis yang sangat berbeda antara Jawa Bagian Utara Pertahanan Nasional (STPN) bertugas untuk menyusun dengan Jawa Bagian Selatan. roadmap yang akan digunakan sebagai guideline bagi Pendekatan geografis akhirnya dilakukan dengan melihat seluruh tim mengenai pengembangan yang sesuai kondisi tersebut. Melalui gagasan Pawonsari, Kementerian dilaksanakan untuk Pawonsari ke depan. ATR/BPN terus melakukan pengumpulan data-data guna Pokja yang dibentuk bertujuan untuk mengumpulkan data- menelisik potensi pengembangan Pawonsari. Kegiatan data guna menyusun roadmap pembangunan Pawonsari. tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Direktur Landreform menyampaikan bahwa data-data Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, melalui Direktorat spasial dan tematik untuk Kabupaten Gunung Kidul akan Landreform. Selain itu, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dapat rampung pada akhir bulan Agustus 2021, sedangkan telah melakukan Rapat Koordinasi. untuk mengumpulkan data-data spasial dan tematik Langkah berikutnya, Kementerian ATR/BPN telah Kabupaten Pacitan telah dilakukan Rapat Koordinasi guna membentuk tiga Tim Kelompok Kerja (Pokja) dalam memastikan potensi dan permasalahan yang akan dibawa gabungan Satuan Tugas, yang terdiri dari Tim Pokja dalam pengembangan Pawonsari. Koordinasi di Pusat, Tim Pokja Koordinasi di Daerah serta Tim “Hipotesis kami pengembangan Pawonsari akan dilakukan Pokja penyusunan roadmap. “Tim Satgas diberikan waktu pada bidang pariwisata. Hal ini dikarenakan dengan kondisi satu sampai dua bulan untuk bekerja, setelah itu kita dapat wilayah geografis yang sangat identik dengan pegunungan menentukan kebijakan ke depan mengenai Pawonsari,” ujar karet serta pantai,” lanjut Direktur Landreform. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Rabu Walaupun masih dalam tahap pengkajian, Direktur (28/07/2021). Landreform mengharapkan bahwa kegiatan pengembangan Direktur Landreform, Sudaryanto menjelaskan Jawa Bagian Selatan dapat memperbaiki kondisi hidup serta tugas masing-masing Pokja. “Untuk Tim Pokja Pusat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. “Harapan bertugas untuk mengoordinasikan segala kebutuhan besar kami tiga wilayah ini suatu saat dapat menjadi pengembangan Pawonsari di antara Kementerian dan Kawasan Khusus Ekonomi Pawonsari,” ujar Sudaryanto. (RH/ Lembaga di Pusat yang diketuai oleh Direktur Landreform. LS, 28 Juli 2021). Tim Pokja Koordinasi di Daerah yang bertugas untuk 298 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

GTRA Sebagai Wadah Percepatan Reforma Agraria dari Hulu Sampai Hilir Reforma Agraria menjadi salah satu Program nanti akan bekerja memfasilitasi segala pekerjaan yang Reforma Agraria dan Pemberdayaan Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan mengenai Reforma Agraria dan dengan struktur yang sudah Masyarakat Pemerintah sejak 2015, guna mengatasi ada, dasar hukumnya sudah ada dan tinggal eksekusi, maka ketimpangan penguasaan dan kepemilikan hak dari itu kombinasi yang baik sangat diperlukan,” katanya. atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Permasalahan agraria di setiap daerah di Indonesia (PTSL) dan Redistribusi Tanah. Untuk mempermudah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, Surya Tjandra dan mempercepat dalam melakukan konsolidasi serta mengatakan Reforma Agraria tidak bisa secara generik koordinasi pelaksanaan Reforma Agraria hingga di tingkat ke semua tempat disamakan, dasar idenya sama tetapi daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan eksekusinya berbeda. Perlu penyesuaian dengan konteks Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Gugus Tugas daerah tertentu, salah satunya di daerah timur Indonesia Reforma Agraria (GTRA). yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat yang mendorong Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra pembangunan Reforma Agraria kontekstual Papua. mengatakan bahwa setidaknya ada empat jenis kehadiran “Kita mempunyai proyek pencontohan di beberapa wilayah- negara secara berkelanjutan dalam aspek pertanahan yang wilayah, seperti yang terdapat di Kalimantan, Sumatra dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia timur dari Nusa Tenggara, Maluku sampai Tahun 1960 (UUPA), yaitu Pertuntukan, Penggunaan sesuai Papua yang memang menjadi kantong kemiskinan. Tapi, peruntukan, Penyediaan serta Pemeliharaan. “Sebagai untuk membangun Indonesia bagian timur tidak semerta- bentuk kehadiran negara itu lah, maka dirancang Reforma merta kita fokus di sana tapi harus dikeluarkan kawasan Agraria untuk mengatasi ketimpangan akses kepemilikan andalannya. Maka dari itu, ada rencana untuk melakukan masyarakat terhadap tanah,” ujarnya dalam wawancara pertemuan secara nasional yang kami sebut dengan GTRA dengan MNC 104.6 Trijaya FM pada program MNC Trijaya Summit,” imbuh Surya Tjandra. Hot Topik Pagi dengan Tema “Gugus Tugas Reforma Agraria” Wamen ATR/Waka BPN menuturkan GTRA merupakan secara daring pada Senin (09/08/2021). program penting yang menjadi kerja bersama dan Lebih lanjut, Surya Tjandra menjelaskan struktur dalam Reforma Agraria perlu didukung untuk mengatasi dan GTRA sangat diperlukan kombinasi dan kerja sama yang menuntasi permasalahan ini. “Peran masyarakat juga sangat baik, di mana Menteri ATR/Kepala BPN berperan sebagai penting sebagai sumber informasi dan masukan kepada ketua, dan sebagai koordinator pelaksana adalah Wakil pemerintah dalam hal ini GTRA. Terus dikawal pemerintah, Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. “GTRA terdapat di level saya kira kolaborasi dan kerja sama itu sangat jelas dan pemerintahan yaitu di Pusat, lalu terdapat di Provinsi yang mengeksekusinya nanti,” ungkapnya. (JR/TA, 09 Agust. ketuanya Gubernur, lalu pada Kabupaten/Kota ketuanya 2021). ialah Bupati atau Wali Kota setempat. Kelembagaan ini yang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 299

Kementerian ATR/BPN Dukung Pengembangan Buah Nusantara melalui Optimalisasi Lahan dengan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Sebagai upaya meningkatkan produksi dan investasi Adanya potensi lahan hortikultura ini dapat menjadi Masyarakat buah nusantara, kolaborasi lintas sektor dapat peluang untuk mengoptimalisasi ketersediaan lahan untuk ditempuh demi kebijakan yang terintegrasi dan pengembangan buah nusantara sehingga dapat dilakukan komprehensif. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ pengadaan tanah. Pengadaan tanah dapat melalui transaksi Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat jual beli secara langsung, hibah maupun pengadaan tanah Jenderal Penataan Agraria, turut serta mendorong untuk kepentingan umum. “Selain itu, juga dapat melalui kebijakan pemerintah melalui aspek penataan agraria untuk kebijakan pemerintah berupa kegiatan Sistem Penataan pengembangan komoditas buah tertentu. Agraria Berkelanjutan (SPAB) dan kegiatan Reforma Agraria,” Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau ujar Andi Tenrisau. menjelaskan bahwa di masa pandemi seperti saat ini, Menurut Andi Tenrisau, strategi percepatan dalam salah satu sektor yang bertumbuh dengan baik adalah implementasi SPAB untuk pengembangan komoditas sektor pertanian serta perannya berkontribusi dalam tertentu, sistem ini terdiri dari bagaimana melaksanakan Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu sub sektornya penataan agraria dengan didasari input berupa basis data. adalah holtikultura yang terdiri dari komoditas buah, Basis data ini terdiri dari data spasial dan tekstual yang berisi sayur, tanaman obat dan tanaman hias. “Hal ini menjadi informasi ruang, kemampuan tanah, demografi penduduk, penting untuk terus mengoptimalkan kondisi di sektor dan lain-lain. Atas analisis berdasarkan input data yang ada, buah nusantara agar lebih baik terlebih di masa pandemi akan dilakukan penataan aset dan penataan penggunaan seperti saat ini,” ujarnya pada Webinar Gelar Buah Nusantara tanah. “Penataan penggunaan tanah adalah bagaimana yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian menggunakan tanah yang efektif, efisien, berhasil guna dan Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (12/08/2021). berdaya guna,” terangnya. Menurut Andi Tenrisau, perlu adanya penyediaan lahan Lebih lanjut, kegiatan SPAB juga melakukan penataan untuk pengembangan komoditas buah. Ia juga menjelaskan akses yaitu berupa pemberdayaan masyarakat serta analisisnya terkait potensi dan penggunaan lahan bagi pendampingan-pendampingan kepada masyarakat. komoditas buah nusantara. Pada tahun 2020, terdapat luas Seluruh aspek kegiatan ini dilakukan secara merata di setiap panen lahan tanaman buah dengan total seluas 1.060.841 provinsi. “Sistem ini dikembangkan untuk pengembangan hektare. Ia juga menjelaskan terkait data analisis luas tanah yang efektif, dan diharapkan dapat mendukung ketersediaan tanah bagi pengembangan hortikultura di kegiatan pengembangan komoditas buah nusantara. lingkup provinsi. “Berdasarkan analisis Rencana Tata Ruang Kementerian ATR/BPN siap untuk berkolaborasi demi Wilayah (RTRW), tiga provinsi terluas untuk potensi lahan mewujudkan pengembangan buah nusantara,” tutupnya. hortikultura yakni provinsi Kalimantan Timur seluas 944.808 (AR/FM, 12 Agust. 2021). hektare, Sulawesi Tengah seluas 596.875 hektare dan Kalimantan Utara seluas 568.247 hektare,” terangnya. 300 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Laksanakan Webinar #RoadtoWakatobi Menuju GTRA Summit 2022 Dalam rangka persiapan pelaksanaan kita dudukan untuk meningkatkan pemanfaatan tanah Reforma Agraria dan Pemberdayaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terutama di masa pandemi,” ujarnya. Masyarakat Summit yang akan diselenggarakan Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan jika yang saat ini pada tahun 2022 di Wakatobi, dilakukan oleh Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Sulawesi Tenggara, Kementerian Agraria dan Tata yang didukung oleh KPK, CSO serta lainnya termasuk Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masyarakat adat dapat menjadi suatu model yang penting. melaksanakan webinar #RoadtoWakatobi pada Dikatakan penting karena dilakukan secara menyeluruh Rabu, (12/08/2021). Webinar ini mengusung atau seluruhnya dievaluasi sehingga akan ditemukan mana tema ‘’Pembelajaran Dari Hasil Evaluasi Perizinan yang bermasalah dan tidak bermasalah. Kebun Sawit di Provinsi Papua Barat dan Upaya Koordinator Pokja Substansi 1 Tim GTRA Summit, Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan dan Dwi Hariyawan Sutrisno mengungkapkan bahwa Berkepastian Hukum Pasca Penertiban’’ serta diselenggarakannya webinar ini merupakan salah satu ‘’Peluang dan Harapan dari Pelaksanaan Program persiapan menuju GTRA Summit di Wakatobi tahun 2022. Startegis Nasional Pencegahan Korupsi Evaluasi Salah satu topik yang dikemukakan adalah terkait tata ruang, Perizinan Kebun Kelapa Sawit di Provinsi Papua’’. izin usaha, kawasan hutan, dan hak atas tanah. “Ini adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka topik yang menarik karena di era pasca Undang-Undang BPN), Surya Tjandra saat membuka webinar menjelaskan Cipta Kerja, topik ini merupakan salah satu yang harus bahwa webinar #RoadtoWakatobi akan dijadikan serial diselesaikan karena selama ini menjadi pekerjaan rumah sehingga dapat mencari tahu persoalan, tantangan serta yang cukup banyak. Maka diperlukan dengan membuka peluang yang ada. Harapannya adalah setelah ini akan ada pola pikir dan wawasan dalam pemecahan permasalahan pemanfataan yang lebih baik terhadap tanah yang sangat tersebut,” tuturnya. terbatas serta membayangkan apa yang bisa dilakukan Webinar #RoadtoWakatobi ini dimoderatori oleh Direktur dengan hasil evaluasi perizinan yang sudah ada. “Pada tema webinar #RoadtoWakatobi kali ini didorong Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN, untuk memperhatikan bagaimana izin mulai diperhatikan Sukiptiyah dan Sekretaris Direktorat Jenderal pemanfaatannya, karena dengan tanah yang sangat Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang terbatas sehingga orang yang ingin masuk pun untuk Kementerian ATR/BPN, Shafik Ananta. Hadir sebagai investasi akan kesulitan. Niatnya untuk mempercepat narasumber, Direktur Pengaturan Penetapan Hak serta memberi kepastian supaya tanah tersebut memiliki Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, manfaat,” ungkapnya. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan bahwa kegiatan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, serta evaluasi di Papua Barat dan Papua ini sejalan dengan arahan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Presiden kepada Pemerintah dalam melakukan pencegahan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Guru Besar korupsi di bidang perizinan dan tata niaga. “Hal tersebut Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Tenaga Ahli diperlukan karena banyaknya izin sudah diberikan tetapi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Asisten pemanfaatannya belum atau upaya untuk menaikan status II Gubernur Provinsi Papua Bidang Pembangunan menjadi hak juga tidak dilakukan sehingga tidak berjalan. dan Kesejahteraan Rakyat, Spesialis Monitoring Hal ini menyebabkan berbagai persoalan yang perlu Direktorat Monitoring KPK RI. (TA/RE, 12 Agust. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 301

Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Hingga kini, industri perkebunan kelapa sawit tidak dimanfaatkan dapat menjadi lokasi kegiatan penataan Masyarakat masih menjadi industri paling menjanjikan aset melalui redistribusi tanah,” ujar Freddy Kolintama. bagi perekonomian nasional dan tentunya Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura berkontribusi juga terhadap kemajuan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Yacob S. Fonataba, perekonomian daerah Indonesia Bagian Timur, khususnya mengatakan masih ditemukan pelanggaran dalam evaluasi di Papua dan Papua Barat. Potensi pengembangan perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua kelapa sawit di Papua dan Papua Barat terus dilakukan Barat. “Di antaranya adalah belum memiliki HGU, tidak karena bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan memiliki izin pemanfaatan kayu dari Dinas Kehutanan, tidak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. melaporkan perusahaan kepemilikan saham dan susunan Hal tersebut dibahas dalam Webinar #RoadtoWakatobi kepengurusan, belum menyelesaikan kebun inti, melakukan pada Rabu, (12/08/2021) dengan tema ‘’Pembelajaran dari penanaman di lahan gambut, serta melakukan penanaman Hasil Evaluasi Perizinan Kebun Sawit di Provinsi Papua di kawasan hutan,” ungkap Yacob S. Fonataba. Barat dan Upaya Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini dan Berkepastian Hukum Pasca Penertiban’’ serta ‘’Peluang tercatat sebanyak dua puluh empat perusahaan kelapa dan Harapan dari Pelaksanaan Program Strategis Nasional sawit yang berada di Provinsi Papua Barat dengan total Pencegahan Korupsi Evaluasi Perizinan Kebun Kelapa Sawit luasan wilayah konsesi yang dievaluasi 681.974 hektare. di Provinsi Papua’’. Maka dari itu, pemerintah terus mendorong dan berusaha Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi mendatangkan investor untuk berinvestasi di Papua Barat. Papua Barat, Freddy Kolintama, menyampaikan bahwa “Langkah selanjutnya akan dilakukan monitoring dan landasan pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan evaluasi rencana aksi evaluasi perizinan oleh tim evaluasi kelapa sawit terdapat pada Instruksi Presiden (Inpres) perizinan dan KPK serta penyiapan masyarakat adat dalam Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi pengelolaan lahan bekas konsesi,” kata Yacob S. Fonataba. Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Perkebunan Kelapa Sawit, yang pada pelaksanaannya BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa, mengatakan memerlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan bahwa Kanwil BPN Provinsi Papua telah melakukan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi Papua pemantauan terkait HGU di seluruh wilayah di Provinsi Barat. “Pada hasil evaluasi perizinan kebun sawit perlu Papua dari Jayapura sampai Merauke melalui Kantor- diupayakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan Kantor Pertanahan setempat. “Lahan HGU pertanian dan berkepastian hukum serta Hak Guna Usaha (HGU) yang 302 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

perkebunan di Papua seluas menutup webinar menuturkan, yang dilakukan saat ini di Reforma Agraria dan Pemberdayaan kurang lebih 328.895 hektare Provinsi Papua dan Papua Barat dapat menjadi suatu model Masyarakat berdasarkan hasil inventarisir yang penting. Dikatakan penting karena dilakukan secara Kanwil BPN Provinsi Papua, di menyeluruh atau seluruhnya dievaluasi sehingga akan mana lahan perkebunan kelapa ditemukan mana yang bermasalah dan tidak bermasalah. sawit di Papua diperkirakan Ia sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua dan seluas 159.000 hektare pada Papua Barat. Untuk itu, ia harapkan model yang diterapkan tahun 2020, yang terdapat di di Papua dan Papua Barat dapat diimplementasikan di beberapa kabupaten/kota. daerah lain yang memiliki permasalahan serupa. Jika ada tanah yang terindikasi “Pada tema webinar #RoadtoWakatobi kali ini, kita dorong terlantar, akan kita dorong dan untuk memperhatikan bagaimana izin mulai diperhatikan sesuaikan penyelesaiannya pemanfaatannya, karena tanah yang sangat terbatas dengan PP Nomor 20 tahun sehingga orang yang ingin masuk untuk investasi pun 2021,” tuturnya. akan kesulitan. Niatnya untuk mempercepat serta memberi Muhammad Isro, selaku kepastian dan tanah tersebut memiliki manfaat,”ungkapnya. Wakil dari Strategi Nasional (RE/TA, 12 Agust. 2021). Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) yang juga hadir menjelaskan terkait pencegahan korupsi sudah dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi untuk tahun 2021 sampai 2022 melalui tiga fokus Aksi Pencegahan Korupsi, yaitu pertama Perizinan dan Tata Niaga, kedua Keuangan Negara, ketiga Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. “Terkait pencegahan korupsi dalam perizinan kelapa sawit terdapat berapa aksi yang menjadi payung kita dalam menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya aksi terkait kepastian dan percepatan perizinan Sumber Daya Alam (SDA) melalui implementasi kebijakan satu peta, di mana dalam kebijakan satu peta terdapat kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit yang intinya kebijakan satu peta dapat dijadikan alat untuk mendorong adanya penyelesaian tumpang tindih peta HGU dan tata kelola kelapa sawit,” jelasnya. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra saat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 303

Kementerian ATR/BPN Dukung Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 Reforma Agraria dan Pemberdayaan Tanah merupakan salah satu sarana untuk yang saya pikir cukup berhasil. Masyarakat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Walaupun, kondisi tanahnya di dalam pembangunan ekonomi ditekankan tidak terlalu cocok untuk bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara bawang, namun dengan maksimal. Khususnya tanah-tanah yang tidak digunakan intervensi yang tepat dengan dapat dimanfaatkan menjadi lahan produktif sehingga pupuk organik yang tepat dapat meningkatan perekonomian masyarakat banyak. sehingga hasil panennya cukup Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata bagus. Ini perlu kita dukung Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), supaya dalam keadaan sulit Sofyan A. Djalil dalam kunjungan kerjanya ke Kota Jababeka, seperti saat ini bagi pekerja yang Kabupaten Bekasi, Selasa (17/08/2021). Kunjungan kali ini terkena PHK bisa memanfaatkan dalam rangka melakukan peninjauan langsung terhadap lahan yang telantar menjadi pemanfaatan lahan dan pemberdayaan masyarakat di sesuatu yang produktif,” tambah Botanical Garden Jababeka. Turut mendampingi, Direktur Menteri ATR/Kepala BPN. Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Direktur Sofyan A.Djalil juga mengatakan Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andri Novijandri; serta bahwa Kementerian ATR/BPN Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia sangat peduli terhadap program Simarmata. pemberdayaan masyarakat. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, pemanfaatan tanah Untuk mendukung hal tersebut, yang tidak terpakai bisa meningkatkan produktivitas ia menuturkan saat ini sedang tanah sekaligus meningkatan perekonomian masyarakat, diperkenalkan apa yang disebut khususnya di tengah Pandemi Covid-19. “Kami sangat dengan hak, batasan dan mendukung program ini, terima kasih untuk PT Jababeka tanggung jawab ( rights, restrictions and responsibilities) yang telah memfasilitasi lahan seluas 2 hektare untuk untuk pengaturan tanah agar lebih mudah dan lebih membantu teman-teman yang terdampak Covid-19, agar pasti. “Jadi tanah memiliki fungsi sosial, ada hak, batasan bisa memanfaatkan tanah yang tidak digunakan di tengah dan tanggung jawab bagi si pemilik tanah. Kemudian jika kota untuk kegiatan pertanian,” ungkap Sofyan A.Djalil. terdapat tanah yang tidak digunakan akan kita atur untuk “Ini adalah salah satu contoh pemberdayaan masyarakat masyarakat, agar bisa digunakan, namun dengan aturan dan perjanjian sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Founder & Chairman Jababeka Group, Setyono Djuandi Darmono mengatakan, pandemi Covid-19 justru memberikan kesempatan bagaimana berpikir dan berinovasi agar lahan-lahan yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan industri Jababeka yang terdampak pandemi. “Kita tidak boleh melihat lahan kosong dan tidak dimanfaatkan, ini harus dimanfaatkan. Apalagi di masa pandemi ini banyak pekerja yang terkena PHK,” kata Darmono. Menurutnya, banyak pekerja-pekerja di Kawasan Industri Jababeka yang terdampak pandemi. Untuk itu, perlu memberdayakan masyarakat agar masyarakat yang terdampak PHK, bisa tetap bertahan hidup dan meningkatkan taraf perekonomian mereka. “Di Kawasan Industri Jababeka kan tenaga kerjanya banyak, belum lagi pabrik-pabrik di sini kurang lebih ada sekitar 1 juta tenaga kerja. Utilize idle asset and empower the people jadi bagaimana kita memberdayakan orang-orang, dikasih pelatihan agar bisa memanfaatkan lahan-lahan yang nganggur tadi,” terangnya. (RE/JR, 17 Agust. 2021). 304 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ungkap Capaian Reforma Agraria dalam Penyelesaian Konflik Agraria dan Redistribusi Tanah Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor “Kegiatan legalisasi aset yang terkenal Reforma Agraria dan Pemberdayaan 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, adalah Kegiatan PTSL, yang mana ranah Masyarakat salah satu tujuan Reforma Agraria adalah Kementerian ATR/BPN adalah kawasan menyelesaikan konflik agraria melalui legalisasi non hutan dengan total sepertiga bidang aset dan redistribusi tanah. Kementerian Agraria dan Tata tanah di Indonesia. Tantangannya Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagai adalah batas hutan dan non hutan yang salah satu pihak yang berwenang dalam kegiatan Reforma belum jelas, ini yang jadi kendala dalam Agraria terus meningkatkan capaian demi mencapai tujuan kegiatan PTSL dan redistribusi tanah,” penyelesaian konflik agraria. ungkap Surya Tjandra. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkata Terkait kendala tersebut, Kementerian bahwa sesuai dengan Nawacita, target Tanah Objek ATR/BPN sedang menjalankan beberapa Reforma Agraria (TORA) sebesar 9 juta hektare yang terbagi langkah kegiatan demi terus mencapai dalam kegiatan Legalisasi Aset sebesar 4,5 juta hektare progres TORA dari pelepasan kawasan dan Redistribusi Tanah sebesar 4,5 juta hektare. “Saat ini, hutan. Surya Tjandra menjelaskan untuk legalisasi aset melalui pendaftaran tanah sistematis beberapa kegiatan tersebut, yaitu lengkap (PTSL) dari target 3,9 juta hektare, sudah berhasil mulai dari percepatan redistribusi TORA didaftarkan sebanyak 24.287.348 bidang atau seluas 6,88 dari kawasan hutan berbasis Sistem juta hektare. Hal ini menunjukan bahwa legalisasi aset Penataan Agraria Berkelanjutan; kolaborasi percepatan melalui PTSL sudah melampaui target, yakni 176,41%,” inversi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan jelasnya pada Focus Group Discussion yang diadakan oleh Hutan (PPTKH) melalui kebijakan satu peta dengan Stranas Ombudsman RI yang berlangsung secara daring pada Rabu PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi); serta percepatan (18/08/2021). redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dengan Jika dilihat dari aspek redistribusi tanah, Surya Tjandra alokasi 20% PKH untuk perkebunan. menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil Adapun bentuk kerja sama dengan Stranas PK dengan KPK meredistribusi tanah yang berasal dari tanah Eks-HGU, Tanah sebagai leading sector, Surya Tjandra berkata bahwa salah Telantar dan Tanah Negara Lainnya sebanyak 1.496.243 satu fokus Stranas PK adalah perizinan dan tata niaga dan bidang atau seluas 989.491 hektare. Dari target 0,4 juta saat ini sedang berusaha diterapkan di 5 provinsi yaitu hektar, artinya pemerintah telah meredistribusi 247,37%, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi atau melampaui target. Objek lainnya adalah tanah yang Barat, Riau dan Papua. berasal dari Pelepasan Kawasan Hutan. Hingga saat ini, Sama halnya dengan percepatan redistribusi tanah pemerintah telah meredistribusi sebanyak 516.204 bidang dari pelepasan kawasan hutan, alokasi 20% PKH untuk atau seluas 251.076 hektar. Sehingga dapat disimpulkan, perkebunan. Surya Tjandra berharap aturan kegiatan ini total tanah yang telah diredistribusikan kepada masyarakat dapat diturunkan teknis dan praktiknya secara konkret. Ia seluas 1.240.567 hektare (27,57%). berkata bahwa beberapa kegiatan ini dilakukan dalam kerja sama dengan kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pertanian untuk mendorong akurasi data pelepasan kawasan hutan serta data perizinan perkebunan. “Karena di sini, peran KLHK sebagai yang punya tanah kawasan hutan, Kementerian Pertanian yang punya izin perkebunan dan Kementerian ATR/BPN yang berkenaan dengan izin HGU,” terangnya. Adanya kejelasan terkait masing-masing letak dan status tanah menjadi kunci dari jalannya kegiatan reforma agraria dan penyelesaian konflik. “Seperti mengutip arahan Presiden RI bahwa agar seluruh kampung/desa dalam kawasan hutan diperjelas status tanahnya agar masyarakat dapat memperoleh bantuan sosial dan hak-hak sipilnya, ini yang jadi pegangan yang harus dikerjakan bersama,” tutup Surya Tjandra. (AR/RH/TA, 18 Agust. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 305

Wamen ATR/Waka BPN: Jadikan Tantangan sebagai Peluang dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Reforma Agraria dan Pemberdayaan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki Lebih lanjut, Surya Tjandra Masyarakat kekayaan alam yang melimpah ruah, termasuk sumber menuturkan terdapat perbedaan daya pulau-pulau kecil yang harus dikelola sedemikian pengaturan rezim hukum rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya di wilayah pesisir dan masyarakat. Selain kekayaan alam, terdapat juga masyarakat pulau-pulau kecil. Saat ini masing- yang telah melangsungkan kehidupannya dengan masing sektor Kementerian mengandalkan hasil laut baik masyarakat adat, masyarakat masih bekerja dalam silo atau tradisional maupun masyarakat lokal. Oleh sebab itu, bekerja dalam tabung dengan perlu dukungan dari pemerintah dalam membangun kata lain terpisahkan satu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akan tetapi, pada sama lain. Maka hal ini dapat kenyataannya terdapat 4 (empat) tantangan pokok bagi menimbulkan hambatan yang pembangunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil bahkan menghalangi kolaborasi dan di tengah laut. komunikasi, serta mengurangi Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan efisiensi dan menghambat arus Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional informasi. Ia menyebut dalam (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra dalam acara tantangan ini terdapat beberapa webinar #roadtowakatobi yang diinisiasi oleh Jaring Nusa Kementerian yang memiliki Kawasan Timur Indonesia dalam rangka menyambut aturan, kewenangan serta teritori pelaksanaan GTRA Summit 2022 di Wakatobi. Adapun tema masing-masing yaitu di antaranya yang diangkat pada webinar tersebut adalah “Reforma KKP, KLHK, ESDM, dan ATR/BPN. Agraria Pulau Kecil dan Pesisir: Akar Masalah dan Solusi Ketiga, menurutnya terdapat Perlindungan Hak”, Kamis (19/08/2021). tantangan kemiskinan absolut dan struktural di masyarakat “Terdapat 4 (empat) tantangan pokok yang dihadapi pesisir ini, masyarakatnya masih marginal sehingga praktis pertama terkait individu versus kolektif, ini berbicara dan tak terjangkau pembangunan. Serta tantangan terakhir mengenai kepastian hak. Rezim yang saat ini berkembang yaitu, ketertarikan swasta untuk komersialisasi pesisir dan masih individual dan jika belum ada individualisasi pantai akan menjadi suatu tekanan atau tantangan karena maka belum bisa diberikan hak. Dalam individu versus kebutuhannya meningkat. Maka dibutuhkan biaya besar, kolektif ini perlu ditemukan yang sesuainya terlebih untuk perencanaan matang, waktu pelaksaan yang lama serta memperjuangkan pengakuan dan perlindungan bagi butuh strategi relokasi masyarakat saat konsolidasi. masyarakat, khususnya masyarakat adat,” ujarnya. “Ini bukan keseluruhan masalah atau tantangan tetapi memang perlu untuk dapat menemukan masalah lainnya terlebih dahulu sehingga akan ada bayangan solusi- solusi kreatif dalam segala keterbatasan yang ada di lapangan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dalam pelaksanaannya ada yang diuntungkan dan dirugikan sehingga bagaimana kita harus mencari keseimbangannya sehingga yang dirugikan dapat dimitigasi,” tuturnya. Terkait tantangan tersebut, Surya Tjandra mengatakan jika langkah konkret yang bisa dilakukan, tantangan-tantangan tersebut harus didudukkan dalam proporsi yang tepat, sehingga bukan menolak tantangan tetapi tantangan dijadikan peluang. “Perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah, perlu upaya konkret untuk konsolidasi dan sinkronisasi zonasi dan sektor yang ada, adanya kejelasan siapa pengelola dan penanggungjawabnya, perlu adanya jaringan masyarakat pesisir, peluang dari keberadaan jaringan pemerintah daerah, ketegasan dan kejelasan subjek hukum serta perlu sistem dan mekanisme identifikasi masalah,” ungkapnya. (TA/FM, 19 Agust. 2021). 306 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Optimalisasi Proyek Percepatan Reforma Agraria, Menteri ATR/Kepala BPN Kedepankan Kualitas dan Kerja Sama Lintas Sektor Proyek Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Reforma Agraria dan Pemberdayaan dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian (KLHK). Perlu adanya kesepakatan Masyarakat Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan bersama terkait batas kawasan hutan Nasional (ATR/BPN) c.q. Direktorat Jenderal Survei sehingga dapat meminimalisir risiko dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) terus adanya kriminalisasi bagi pegawai menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian tiga Kementerian ATR/BPN. “Ini penting komponen utama yang ada pada pelaksanaan one map sekali KLHK sepakat, kalau belum ada project, di antaranya Pemetaan Partisipatif dan Reforma kesepakatan, ayo kita lakukan kerja sama Agraria; Infrastruktur Data Geospasial untuk Pengelolaan dengan Ditjen terkait di KLHK, jangan Sumber Daya Lingkungan dan Alam; dan Manajemen sampai batas kawasan hutan menjadi Proyek, Pengembangan Kelembagaan dan Monitoring. masalah lain,” kata Menteri ATR/Kepala Dalam perkembangan pelaksanaannya, di tahun 2021, BPN. pelaksanaan komponen pemetaan partisipatif melalui Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN juga Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyoroti terkait Penguatan Kerangka melibatkan Partisipasi Masyarakat (PM) sudah hampir Kebijakan, Hukum dan Kelembagaan memenuhi target. “Di fase 3 pelaksanaan PTSL PM, dari yang termasuk ke dalam komponen target 1,3 juta bidang, kita berhasil menghasilkan 1.082.278 ketiga. Ia menuturkan, dengan adanya bidang,” ungkap Dony Erwan, Direktur Project Management Staf Ahli Menteri ATR/KBPN Bidang Unit (PMU) PPRA, dalam laporannya pada kegiatan Update Hukum Agraria dan Masyarakat Adat yang baru dilantik Kemajuan Realisasi Dana PMU PPRA yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dapat mengoptimalkan subkomponen secara daring dan luring pada Senin (23/08/2021). tersebut. “Mungkin nanti kita punya program baru, saya Menanggapi laporan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, mau melihat tentang bagaimana penataan hukum adat Sofyan A. Djalil menyoroti beberapa hal terutama terkait dan tanah adat di Papua. Barangkali bisa dipertajam untuk dengan kualitas produk yang dihasilkan. “Terkait dengan mendukung komponen ini,” ucap Sofyan A. Djalil. kualitas, karena mayoritas proyek ini berjalan di kawasan Menteri ATR/Kepala BPN juga berharap melalui program hutan jadi jangan sampai ke depan muncul masalah- PPRA ini dapat memberikan manfaat bagi program-program masalah baru, perlu dijaga dari segi kualitas. Jadi bukan lintas sektor. Salah satunya untuk program revitalisasi sawit target-target kuantitatif saja yang kita capai, tapi perlu juga rakyat. “Sekarang ada program untuk revitalisasi sawit kita jaga kualitasnya karena itu yang utama,” ujarnya melalui rakyat. Salah satu persyaratannya adalah adanya sertipikat pertemuan daring. tanah. Barangkali dengan partisipatoris kita bisa petakan Terkait dengan batas kawasan hutan, Sofyan A. Djalil tanah-tanah sawit masyarakat supaya bisa digunakan untuk menekankan penting sekali peran dari Kementerian revitalisasi,” tutur Sofyan A. Djalil Untuk mengoptimalkan program PPRA, Menteri ATR/Kepala BPN juga imbau agar perkuat program pemberdayaan masyarakat. Ia memberikan gambaran bila program pemberdayaan masyarakat akan semakin berhasil jika disinergikan dengan program Mekar yang diluncurkan PT PNM. “Program Mekar itu sangat bagus dan efektif sekali. Mungkin bisa kita sinergikan masyarakat pedesaan itu di- organize dalam Mekar dengan program pemberdayaan kita ini, sehingga apa yang bisa dilakukan masyarakat di pedesaan sekalian dengan pengarusutamaan gender dan inklusif itu bisa tercapai,” pungkas Sofyan A. Djalil. Hadir secara luring, Direktur Jenderal SPPR, Adi Darmawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen SPPR dan Tim Konsultan PMU PPRA. Sementara itu, peserta kegiatan pada pertemuan daring dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pusat; dan Ketua Tim Kendali PTSL. (LS/RE/JR, 23 Agust. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 307

Komitmen Pemerintah Membangun Kawasan Perbatasan Melalui Reforma Agraria di Pulau-Pulau Kecil Terluar Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh fokus pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan itu, Masyarakat wilayah Indonesia terus menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN memiliki program yaitu salah satunya pemerintah, baik itu pembangunan di kepulauan program Reforma Agraria,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil besar, maupun pulau-pulau kecil terluar yang Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, dalam merupakan wilayah pinggiran atau batas negara Indonesia acara webinar #RoadtoWakatobi dengan tema “Reforma dengan negara tetangga. Untuk mendukung pembangunan Agraria di Pulau-Pulau Kecil Terluar: Komitmen Membangun tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Negeri dari Pinggiran” secara daring, Senin (23/08/2021). Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberi Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan Reforma perhatian terhadap pemberian kepastian hukum atas tanah Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pada pulau-pulau kecil terluar melalui Reforma Agraria. pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih “Agar tidak menjadi hal yang merugikan negara maupun berkeadilan. Dengan adanya legalisasi aset pulau-pulau masyarakat, saat ini persoalan pertanahan di lingkup pulau- kecil terluar dapat menjadi bukti kehadiran pemerintah pulau terluar di perbatasan Indonesia tengah menjadi dalam memperjuangkan kepastian hukum. Dalam konteks kehadiran negara, Surya Tjandra juga memaparkan bahwa dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil terluar telah ditunjukkan dari komitmen Presiden Jokowi. Komitmen tersebut yaitu dengan membangun dari pinggiran dengan 3T, yakni Terdepan, Terpencil, Tertinggal yang tentunya memikirkan bagaimana negara hadir, salah satunya untuk di wilayah pulau-pulau kecil terluar. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang mengungkapkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, 308 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

telah ditetapkan 111 pulau sebagai bersama dengan kementerian/lembaga lainnya yang Reforma Agraria dan Pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar. Dalam terkait. Beberapa hal yang perlu disepakati di antaranya Masyarakat hal ini, pulau-pulau kecil terluar ini yaitu bagaimana mekanisme yang baik kepada masyarakat memiliki fungsi yang sangat strategis, yang tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar dan pesisir, yaitu Keutuhan Kedaulatan dan dengan keterbatasan akses dan informasi maka pemerintah Ketertiban Wilayah Negara. Selain itu, harus hadir untuk kemudahan dalam kaitannya memberikan fungsi dari pulau-pulau kecil terluar hak-haknya untuk dapat didaftarkan. ini yaitu adanya fungsi ekonomi dan Hadir pula sebagai narasumber dalam acara webinar ekologi/lingkungan yang berbasis #RoadtoWakatobi ini Direktur Penatagunaan Tanah, letak strategis di perbatasan dengan Sukiptiyah; Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara negara tetangga. Wilayah Laut dan Udara Badan Nasional Pengelola “Legalisasi aset dilaksanakan Perbatasan (BNPP), Siti Metrianda Akuan; Akademisi Air and dengan terlebih dahulu melakukan Space Law Studies Universitas Prasetiya Mulia, Ridha Aditya. pengendalian Penguasaan Pemilikan Webinar kali ini dimoderatori oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah (P4T). Pelaksanaan Pengendalian Tertentu Kementerian ATR/BPN, Asnawati. (TA/FM, 23 Agust. P4T yang membutuhkan koordinasi 2021). dan kolaborasi yang berkelanjutan dari pihak terkait bahkan fasilitasi diplomasi antar negara tetangga yang diperankan oleh Kemenlu dan Kemhankam,” tuturnya. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf mengapresiasi upaya Kementerian ATR/BPN karena telah merealisasikan program Reforma Agraria di beberapa wilayah perbatasan atau pulau-pulau kecil terluar. “Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Saya lihat Pak Wamen telah memberikan sertipikat kepada masyarakat pulau kecil yang ada di Raja Ampat beberapa waktu lalu, sehingga kami tidak khawatir akan ada pengakuan atas kepemilikan pihak asing yang ingin menguasai tanah mereka,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengungkapkan bahwa perlu adanya kesepakatan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 309

GTRA Sebagai Sarana Koordinasi Percepatan Penanganan Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Kementerian ATR/BPN yang mengelola 1/3 tanah non Masyarakat Tengah dan Provinsi Jawa Timur, Wakil Menteri hutan, 2/3 tanah kawasan hutan ada di bawah kewenangan Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan KLHK, kelautan di bawah KKP dan di bawah bumi ada Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Kementerian ESDM. Di dalam forum GTRA, semua instansi Surya Tjandra bertemu dengan Wali Kota Tegal, Dedy Yon ini bisa berkumpul untuk saling berdialog. Jika Pak Wali Kota Supriyono di Balai Kota Tegal, Senin (23/08/2021). Dalam mau, mari kita bahas peluangnya bagaimana,” jelasnya. pertemuan ini, Surya Tjandra mengajak pemerintah Kota Terkait dengan pendaftaran tanah, Surya Tjandra berkata Tegal untuk mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma bahwa proses pendaftaran tanah dapat dilakukan mulai Agraria (GTRA) di Kota Tegal sebagai sarana koordinasi dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap percepatan penanganan masalah yang berkaitan dengan (PTSL), salah satu program strategis yang dicanangkan oleh reforma agraria dan percepatan pendaftaran tanah. Kementerian ATR/BPN. “Kalau seluruh bidang tanah di Kota Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra bercerita bahwa ini Tegal telah terdaftar, kita jadi tahu mana tanah yang sudah adalah kali pertama baginya berkunjung ke Kota Tegal. Ia mendapat sertipikat atau belum, bahkan kita bisa tahu pernah mendengar asal mula kota Tegal berasal dari kata potensi tanah secara lebih mudah,” terangnya. ‘tetegal’ yang berarti tanah yang subur, artinya bahwa Kota Lebih lanjut, Surya Tjandra berkata jika data bidang tanah Tegal adalah kota yang subur dengan banyak potensi. Maka sudah detail dan lengkap, maka perencanaan pembangunan dari itu, Kota Tegal bisa menjadi pintu pembuka awal bagi daerah ke depan bisa lebih rapi. “Perencanaan yang lebih potensi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal khususnya rapi ini barangkali bisa muncul menjadi diskusi, Pak Wali dan bagi daerah di sekitarnya. memiliki rencana apa ke depan, dan kami dari GTRA bisa Meski sarat akan potensi, tak dapat dipungkiri jika suatu mendukung,” pungkasnya. daerah memiliki tantangannya masing-masing. “Jika Kota Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono berkata bahwa Tegal ini semakin berkembang penduduknya, akan muncul Pemerintah Kota Tegal akan terus mendukung program banyak tantangan, hingga sampai pada titik Kota Tegal pemerintah pusat serta implementasinya ke daerah. Ia tidak dapat mengatasi permasalahan itu sendiri, sehingga juga menyambut baik ajakan Wamen ATR/Waka BPN untuk dibutuhkan adanya kerja sama antar daerah,” jelas Surya segera merapatkan barisan melalui rapat koordinasi Gugus Tjandra. Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerahnya, yang salah Dalam hal ini, Surya Tjandra menyarankan kepada satu tujuannya dalam rangka untuk membantu percepatan pemerintah Kota Tegal agar menghidupkan kembali GTRA pengurusan sertipikat tanah untuk masyarakat. “Saya Daerah sebagai forum diskusi dan tempat pertemuan merasa gembira menerima kehadiran Pak Wamen, semoga antar pemerintah serta lembaga terkait sebagai sarana akan jadi awal untuk kunjungan selanjutnya,” ujarnya. (AR/ solusi dan pemecahan permasalahan daerah. “Seperti kita RZ/RS, 23 Agust. 2021). tahu, terdapat beberapa proses aturan sektoral, seperti 310 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pengembangan Jawa Timur Bagian Selatan, Momentum Pembangunan Daerah Se-Malang Raya Sebagai upaya pengembangan Jawa Timur Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Reforma Agraria dan Pemberdayaan bagian selatan khususnya daerah Malang Raya, Maritim dan Energi, Kementerian Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama sejumlah Investasi, Basilio Araujo secara daring Kepala Daerah Malang Raya hadir bersama dalam Rapat menjelaskan terkait potensi-potensi yang Koordinasi awal dalam rangka menggali permasalahan tersebar di Kabupaten Malang. Ia berkata dan potensi pengembangan Jawa Timur bagian selatan bahwa pihaknya memang telah melakukan khususnya Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, pertemuan dengan Bupati Malang serta Kota Batu). Acara yang berlangsung secara daring dan luring melakukan penggalian potensi di daerah bertempat di Kantor Pertanahan Kota Malang pada Selasa Kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian, (24/08/2021), juga termasuk dalam serangkaian kunjungan ditemukan potensi dalam sektor perikanan. kerja Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra di Karena jangkauan fishing ground yang lebih Provinsi Jawa Timur. luas di daerah Kabupaten Malang, hal ini Surya Tjandra dalam arahannya berkata bahwa berpotensi pada banyaknya migrasi ikan pengembangan Jawa bagian selatan dengan fokus daerah tuna. Total jangkauan fishing ground sendiri Malang Raya ini dapat menjadi momentum dimulainya sejumlah 45 titik dengan luasan fishing pembangunan, mengingat salah satu daerah di Malang ground sebesar 9.792 km2. Raya yaitu Kabupaten Malang sudah mendapat perhatian Kabupaten Malang juga memiliki potensi yang besar dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan dalam hal pariwisata khususnya wilayah pantai. Kabupaten Investasi, terutama dalam hal penelitian potensi daerah. Malang memiliki 19 titik desa pesisir yang berbatasan Ia berkata bahwa akan banyak yang dibangun dalam langsung dengan Samudera Hindia. Namun, beberapa pengembangan ini seperti sektor energi, sektor perikanan hambatan dalam hal kurangnya akses menuju kawasan dan sektor wisata. “Kementerian ATR/BPN hadir dalam wisata, kurangnya sarana prasarana dan karakteristik rapat koordinasi yang diadakan oleh Kemenko Marves, kita daerah rawan bencana seakan masih menghantui potensi usulkan bisa mulai dari apa yang kita tawarkan. Momentum pariwisata Kabupaten Malang. Dalam hal ini, Basilio Araujo ini jadi pintu masuk bersama dalam membangun daerah menjelaskan bahwa pihaknya tentu sudah memikirkan pula Jawa Timur bagian selatan,” kata Surya Tjandra. langkah taktis terkait penyelesaian atas hambatan tersebut, Selain itu, Surya Tjandra berkata bahwa Kementerian ATR/ salah satunya melakukan koordinasi dengan Kementerian/ BPN sebagai organisasi vertikal yang punya pengetahuan Lembaga terkait untuk memperbaiki akses masuk dan konteks nasional dalam hal pengetahuan terkait status mitigasi bencana. tanah, riwayat tanah, tata ruang hingga bagaimana Hadir pula secara daring Bupati Malang, diwakili oleh pemanfaatan tanah dan ruang, dapat mendukung proses Sekda Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat. Ia berharap dari perencanaan besar, dalam hal ini pembangunan bahwa pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Jawa Timur bagian selatan. “Kesempatan dan momentum Malang terutama di daerah Malang selatan untuk dapat pembangunan ini pasti akan datang. Karena itu kita harus dikomunikasikan di rapat koordinasi awal ini. “Harapan paham dan siap agar dapat mendukung hal ini. Malang kami, beberapa hal yg didiskusikan dapat menjadi bahan, Raya pantas dapat perhatian,” jelasnya. terutama pengembangan di Malang selatan,” tuturnya. Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang, Mohammad Rizal berkata bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Kakantah yang baru menjabat tanggal 4 Agustus 2021 ini akan berupaya untuk melaksanakan beberapa hal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pendaftaran aset Pemerintah Daerah dan BMN agar dapat terselesaikan dengan cepat. Rapat koordinasi awal ini juga dihadiri secara daring oleh Bupati Kab. Malang, Sanusi; Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko; Wali Kota Malang, Sutiaji; Kepala Kanwil BPN Prov. Jatim, Jonahar; Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah dan Direktur Landreform, Sudaryanto. Hadir sebagai moderator, Kepala Kantah Kabupaten Malang, Laode Asrafil. (AR/RS/RZ, 24 Agust. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 311

Kementerian ATR/BPN Apresiasi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pada kesempatan yang sama, Masyarakat Pengembangan Kelembagaan Reforma Agraria, Direktur Pemberdayaan Tanah Hermawan didampingi Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Andri Novijandri Tanah Masyarakat pada Direktorat Jenderal mengatakan bahwa pemberdayaan Penataan Agraria, Andri Novijandri melakukan kunjungan tanah masyarakat yang dibangun ke Kecamatan Mondoinding, Kabupaten Minahasa Kantah Kabupaten Minsel dianggap Selatan (Minsel). Kunjungan tersebut dilakukan dalam sudah sangat baik dan diharapkan rangka melihat bagaimana keberhasilan sistem yang mampu menjadi contoh bagi dibangun Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara Kantah lain untuk diterapkan. “Saya melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Minsel sangat mengapresiasi dengan terkait pemberdayaan tanah masyarakat yang berada di apa yang sudah dilakukan Kantah Desa Pinasungkukan dan Desa Kakenturan, Kecamatan Minahasa Selatan. Terlihat program Mondoinding pada Selasa (24/08/2021). pemberdayaan di sini sudah sangat Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Reforma berkembang dari segi pertanian, Agraria, Hermawan mejelaskan bahwa tujuan kunjungan UMKM hingga pendampingan ini selain mendampingi masyarakat secara langsung, dan produksi diversifikasinya. Kita juga sekaligus memberikan edukasi bagaimana cara harapkan sistem pemberdayaan di memanfaatkan tanah untuk meningkatkan taraf ekonomi sini bisa kita terapkan di kantah- baik untuk pribadi maupun masyarakat setempat. “Selain kantah lainnya,” ujar Andri Novijandri. untuk memberikan pendampingan, tujuan utama kami Andri Novijandri juga mengatakan bahwa dengan melihat ke sini adalah untuk memodernisasikan para petani dan potensi yang ada, Kementerian ATR/BPN akan mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kami juga penuh kegiatan pemberdayaan yang ada di Kecamatan memberikan edukasi bagi mereka untuk memanfaatkan Mondoinding. “Hasil dari kunjungan ini kita bisa melihat tanahnya agar dapat lebih bermanfaat dan menghasilkan begitu besar potensi dan peluang yang ada di sini. sehingga mampu meningkatkan taraf hidup ke depan,” jelas Didukung juga budaya petani di sini sudah sangat tinggi, Hermawan pengetahuan akan bertani dan produksi juga sudah sangat “Kita akan mendorong usaha ini, selain dari hal pemanfaatan bagus dan mengerti bagaimana mengolah tanah mereka tanah kita akan dampingi masyarakat juga dalam kegiatan secara efisien, kita akan dukung para petani dengan terus produksi, penjualan, permodalan bahkan juga dari melakukan pendampingan bagi mereka,” ungkapnya. kandungan kesehatan untuk produk-produk tersebut. Kita Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minsel, Deany akan adakan bimbingan teknis yang di mana nanti juga Keintjem mengatakan jika kegiatan pemberdayaan dihadiri oleh instansi terkait untuk membantu masyarakat masyarakat di Kantah Kabupaten Minsel adalah untuk memaksimalkan usaha mereka,” tambahnya. melakukan pembinaan kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan usaha menjadi lebih maju. “Pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria di Kantah Kabupaten Minsel khususnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah sampai tahap memfasilitasi permodalan kepada petani, dan juga telah disalurkan bibit dan pupuk sesuai kebutuhan para petani di desa binaan,” katanya. Deany Keintjem menjelaskan, selama ini persoalan modal merupakan hal utama yang menjadi kendala para petani dalam mengembangkan usaha mereka. Namun, dengan adanya program Reforma Agraria yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta Instansi terkait, permasalahan tersebut dapat diatasi secara bertahap.“Memang selama ini, kami sadari kendala permodalan jadi hal yang mengganjal. Kemudian yang kedua masalah bibit dan pupuk, karena itu kami coba membantu lewat program Reforma Agraria ini,” ujarnya. (RE/RA, 24 Agust. 2021). 312 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dukung Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Keterampilan dan Kompetensi Kelompok UMKM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyuluhan Keamanan Pangan Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Binaan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan di Ballroom Hotel Sutanraja Minahasa Selatan, Rabu (25/08/2021). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi para subjek penerima manfaat Reforma Agraria khususnya di bidang UMKM dalam mencapai tujuan penataan akses Reforma Agraria. Deany Keintjem juga mengatakan kegiatan bimtek ini Membuka acara tersebut Direktur Pemberdayaan Tanah merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat, Andry Novijandri menjelaskan kegiatan ini PKS yang sudah terjalin dengan instansi lintas sektor Masyarakat dilaksanakan dalam upaya memberikan kesempatan bagi maupun pemangku kepentingan terkait. “Saat ini juga para pelaku UMKM untuk memperoleh akses perizinan merupakan wujud nyata kita dalam sinergisitas pelaksanaan produk industri. “Pelaksanaan pembinaan dalam rangka penataan akses Reforma Agraria bersama para pemangku pemberian perizinan produk industri seperti sertifikasi kepentingan tentang dukungan pelaksanaan program PIRT, BPOM ini sangat penting dan menjadi salah satu hal pemberdayaan masyarakat yang terstruktur, komprehensif yang wajib dimiliki pelaku UKM untuk pemenuhan aspek dan terintegrasi,” tambahnya. legalitas dalam proses pendistribusian dan pemasaran Sebagai informasi, pelaksanaan Pemberdayaan Tanah produk,” jelasnya. Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Mondoinding terdapat sebanyak 900 kepala keluarga binaan yang tersebar Ia berharap dengan dilaksanakannya bimtek ini mampu di 16 Desa, yaitu Desa Tewasan, Teep, Ongkaw 1, Ongkaw membuka peluang-peluang produk yang dimiliki oleh 3, Mapolo, Mapolo Esa, Wiau Lapi, Kakenturan, Kakenturan pelaku UMKM menjadi jauh lebih baik. “Saya berharap Barat, Makaaruyen, Mokobang, Linelean, Pinasungkulan, produk yang dimiliki pelaku UMKM menjadi lebih luas Pinasungkulan Utara, Sinisir dan Wulurmaatus yang dibantu jangkauan pemasarannya, terjamin kredibilitas dan oleh tenaga lapangan sebanyak 18 orang yang masing- kelayakan mutu produk, meningkatkan nilai jual sehingga masing mendampingi 50 kepala keluarga. mampu memperbaiki akses masyarakat pada sumber Dalam kegiatan bimtek tersebut juga dilaksanakan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan,” tutur Andry penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Novijandri. Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan dengan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan. Hadir sebagai Dalam laporannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten narasumber, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Minahasa Selatan, Deany Keintjem melaporkan bahwa Pengembangan Kelembagaan Reforma Agraria, Hermawan; program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Minahasa Kasubdit Fasilitasi dan Kerja sama Akses Reforma Agraria, Selatan didukung penuh dan mendapat perhatian dari Edy Mutawar; Kepala Divisi Jasa Manajemen Kemitraan dan instansi lintas sektor maupun para pemangku kepentingan. LKMS PT Permodalan Nasional Madani, Cut Ria Dewanti; “Saya bersyukur program ini didukung penuh baik dari Kepala Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Lembaga Keuangan dan Selatan, Fricilia I.J Lumintang; serta Kepala Seksi Promosi dinas terkait yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga saat ini bisa Utara, Franky D.B. Legi. (RE/RA, 25 Agust. 2021). terlaksana kegiatan bimtek yang dihadiri oleh perwakilan peserta Bimtek sebanyak 35 orang,” kata Deany Keintjem. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 313

Kementerian ATR/BPN Dorong Pelaku UMKM pada Program Pemberdayaan Masyarakat Ciptakan Produk Lebih Modern Reforma Agraria dan Pemberdayaan Program pemberdayaan tanah masyarakat yang sebagai sarana komunikasi kepada produsen. “Label Masyarakat merupakan tujuan akhir dari Reforma Agraria terus suatu produk seperti komposisi, nomor izin, sertifikasi, dikembangkan. Dalam hal ini, Tenaga Ahli Menteri nama dagang, alamat produsen, tanggal kadaluarsa Bidang Pengembangan Kelembagaan Reforma sangatlah penting untuk membantu usaha bapak Agraria, Hermawan memberikan pengalamannya kepada ibu menjadi naik kelas karena label di sebuah produk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam adalah penentu keputusan membeli bagi konsumen. mengembangkan hasil dari program pemberdayaan tanah Label ini perlu diatur karena untuk menciptakan masyarakat pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan perdagangan yang adil, jujur dan bertanggung Keamanan Pangan Kelompok UMKM Binaan Kantor jawab,” ujarnya. Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan di Ballroom Hotel Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara Bidang UMKM, Sutanraja, Minahasa Selatan, Kamis (26/08/2021). Firasat Mokodompit mengatakan permasalahan yang Hermawan mengatakan untuk mengembangkan hasil banyak ditemui para pelaku UMKM khususnya yang dari program pemberdayaan tanah masyarakat perlu berada di Sulawesi Utara ada delapan permasalahan. memperkuat industri rumah tangga dan memperluas akses “Saya banyak bertemu dengan para pelaku UMKM, pasar bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Minahasa umumnya masalah yang mereka hadapi dalam Selatan. “Bagi para pelaku UMKM yang sebelumnya berjalan mengembangkan usahanya adalah masalah perizinan, dengan sistem konvensional, di mana dalam usaha belum merek dan kemasan, dapur produksi yang tidak higienis, dilengkapi perizinan usaha, izin industri, sertifikasi bahkan kontinuitas produk, permodalan, permasalahan pemasaran sampai kemasan yang masih sederhana, dengan bimtek ini baik secara langsung ataupun online, harga produk dan kita akan lakukan pendampingan intensif sampai promosi kurangnya pendampingan dan pemantauan,” ucapnya. bahkan perbaikan untuk jaringan internet agar para pelaku “Saat ini kami sedang berusaha menjalin hubungan dengan UMKM bisa lebih modern dan mampu naik kelas,” ujarnya. pemda untuk menganggarkan bantuan untuk penyelesaian Tak hanya itu, Hermawan juga mengingatkan bahwa untuk permasalahan tersebut, salah satunya untuk membantu menjadi pengusaha yang sukses harus pantang menyerah program pemberdayaan yang saat ini Kementerian ATR/ dan mau belajar. “Kalau mau berusaha itu mimpinya harus BPN sedang jalankan di Kabupaten Minahasa Selatan, ini besar, menjadi pengusaha tidak cukup hanya modal sangat mulia dan harus kita sama-sama dukung program semangat dan pantang menyerah, namun juga mau ini,” tambahnya. belajar. Di era saat ini, bapak ibu harus menjadi pelaku Menutup Bimtek, Kasubdit Fasilitasi dan Kerja Sama Akses UMKM yang modern sehingga bisa mengakses pasar Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN Edy Mutawar yang lebih luas dan meningkatkan keuntungan, mengucapkan terima kasih kepada para pemangku dengan dilengkapi perizinan usaha sampai hal terkecil kepentingan yang ikut berperan, serta para peserta yang untuk kemasan dan label juga harus dipikirkan supaya hadir dalam kegiatan bimtek tersebut. “Saya berterima menarik,” jelasnya. kasih kepada seluruh pemangku kepentingan terkait yang Hadir juga sebagai narasumber, Kepala Seksi Farmasi ikut membantu dan para peserta yang ikut mendukung Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Fricilia dan mau berpartisipasi dalam program ini. Semoga dengan I.J. Lumintang. Pada kesempatan ini, ia mengatakan penyuluhan ini bapak ibu bisa meningkatkan usahanya bahwa pentingnya label dalam kemasan produk dengan syarat beredar, dan kelayakan untuk di konsumsi tidak hanya di Sulawesi tapi di seluruh Indonesia,” tutup Edy Mutawar. (RE/RA, 26 Agust. 2021). 314 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Corporate Farming sebagai Model Pengembangan Tanah Sawah Program Reforma Agraria Sebagai penutup serangkaian kunjungan kerja berangkat dari penataan akses yang diprakarsai oleh Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil yang bertujuan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka untuk meningkatkan kesejahteraan, setelah itu akan BPN), Surya Tjandra mengunjungi salah satu tanah dilakukan penataan asetnya. “Sebetulnya, arahnya itu kita sawah di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten tetapkan sebagai tanah negara, setelah itu kita akan lakukan Batang, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (26/08/2021). redistribusi tanah. Tentunya kita akan siapkan formula Sebelumnya, tanah sawah ini telah masuk dalam tanah untuk redistribusi tanahnya, seperti siapa saja yang berhak program Reforma Agraria dari Kementerian ATR/BPN agar mendapat serta apa hak dan jenisnya, apa kita beri HPL (Hak dapat diatur penataan asetnya serta memberikan manfaat Pengelolaan) lalu diberi hak atas tanah di atasnya, jadi kita yang lebih baik. sedang siapkan itu,” terang Dwi Purnama. Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra berkata bahwa Lebih lanjut, Dwi Purnama berkata bahwa penataan tanah ini merupakan model pembelajaran yang bagus dari sawah Tegalsari di Kabupaten Batang ini memang berangkat Kementerian ATR/BPN, khususnya inisiatif yang sangat dari penataan akses, di mana dilakukan pemanfaatan luar biasa dari Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. tanah agar lebih produktif. “Karena untuk Demonstrasi “Jika program ini berhasil, ke depannya akan lebih banyak Plot (Demplot) ini, penataan aksesnya tidak ada masalah, peluang kita bantu petani supaya dapat penghasilan yang sehingga kita berangkat dari itu. Selagi melakukan penataan lebih melalui model pertanian yang lebih sistematis yaitu akses, kita sedang pikirkan juga untuk penataan asetnya. corporate farming,” tuturnya. Untuk status tanah, sudah jelas bahwa tanah ini adalah Lebih lanjut, Surya Tjandra menjelaskan bahwa metode tanah negara,” pungkasnya. corporate farming mengedepankan perbandingan antara Supervisor Kegiatan Demplot Program Reforma Agraria kerja dengan hasil, sehingga akan mewujudkan proses Kabupaten Batang, Munawar menjelaskan bahwa pihaknya yang konkret dalam hal pengembangan ini. “Kita punya berupaya untuk mengarahkan petani yang berbasis ke pengetahuan akan informasi potensi lahan, bahkan arah corporate farming atau membangun korporasi petani. mungkin juga informasi potensi orangnya, sehingga hal “Pertama, kita sosialisasi dahulu dan mendengar serta itu yang menjadi istimewa. Kiranya teman-teman BPN akan melihat problematika petani, karena memang tujuan kita punya tanggung jawab ke arah hal ini pelan-pelan,”jelasnya. memperbaiki sistem budidaya petani supaya hasilnya lebih Terkait model pengembangan sawah Tegalsari dalam maksimal. Apakah petani siap tidak bekerja sama dengan program Reforma Agraria, Kepala Kanwil BPN Provinsi kita. Setelah petani nyaman, pelan-pelan kita arahkan Jawa Tengah, Dwi Purnama menjelaskan bahwa hal ini petani untuk bekerja pada sistem korporasi yang sistematis,” tutupnya. (AR/RZ/RS, 26 Agust. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 315

Sinergi Menjadi Kunci Suksesnya Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya menjadi penguasaan tanah yang lebih berkeadilan, yang ditujukan Masyarakat tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, ada penataan akses, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melainkan yang seyogianya dalam kegiatan tersebut, pemerintah menjadi tugas beberapa kementerian/lembaga. melakukan pendampingan atau memberikan akses modal Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 ketika seseorang diberikan hak atas tanah sehingga tentang Reforma Agraria, Pemerintah telah membentuk seseorang dapat memberdayakan kehidupannya,” ungkap Tim Reforma Agraria Nasional, yang diketuai langsung oleh Andi Tenrisau. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengungkapkan bahwa Rakor GTRA Provinsi Maluku mengatakan bahwa Reforma Agraria diselenggarakan Utara diharapkan dapat memperkuat komitmen dan oleh beberapa kementerian/lembaga. “Dengan melihat sinergi dari berbagai pihak dalam membangun Maluku hal tersebut, saya melihat bahwa sinergi menjadi kata Utara, melalui penataan kembali struktur penguasaan, kunci suksesnya pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Dirjen pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih Penataan Agraria saat memberikan sambutan pada Rapat berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses serta Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) penyelesaian konflik agraria. Provinsi Maluku Utara, secara daring, Jumat (27/08/2021). “Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan rapat koordinasi Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, Tim Reforma kali ini adalah kesepahaman dan kesepakatan bersama Agraria Nasional dibantu oleh GTRA Pusat. Andi Tenrisau mengenai arah kebijakan dan penenganan Reforma Agraria mengungkapkan bahwa dalam struktur organisasinya, serta penguatan kapasitas pelaksana Reforma Agraria GTRA Pusat diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN. “Melihat sehingga penyelenggaraannya di tingkat Provinsi Maluku struktur pelaksanaannya, hampir semua kementerian/ Utara dapat berjalan dengan baik,” kata Gubernur Provinsi lembaga, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat Maluku Utara. dalam hal ini. Oleh karena itu, komitmen dan sinergitas Pada kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menjadi hal yang penting untuk diingat. Kita juga perlu Maluku Utara, Abdul Azis menyampaikan bahwa dalam membangun kesepahaman sehingga pelaksanaan Reforma pelaksanaan Rakor GTRA kali ini dapat menjadi acuan dalam Agraria menjadi efektif dan efisien,” kata Dirjen Penataan pelaksanaan kegiatan GTRA, baik di tingkat provinsi maupun Agraria. di tingkat kabupaten/kota, sehingga dapat mendorong dan Reforma Agraria sendiri memiliki konsep yaitu penataan meningkatkan koordinasi di jajaran Kementerian ATR/BPN kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan dengan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Maluku pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui penataan aset Utara. “Pelaksanaan GTRA ini bertujuan untuk tercapainya dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran kesepahaman dalam penyelengaraan Reforma Agraria,”kata rakyat Indonesia. “Penataan aset adalah mengatur kembali Abdul Azis. (RH/JR, 27 Agust. 2021). 316 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sukseskan Reforma Agraria di Tanah Papua, Pemerintah Susun Strategi Percepatan Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah Adat Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten pemanfaatan tanah adat/ulayat serta dukungan dalam Reforma Agraria dan Pemberdayaan Sarmi menggelar Rapat Koordinasi GTRA pelaksanaan major project. Major Project tersebut berupa Masyarakat Kontekstual Papua Kabupaten Sarmi secara percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago dan Pusat daring dan luring di Kantor Pertanahan Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Jayapura dan Merauke. Kabupaten Sarmi pada Senin (30/08/2021). Membawa tema “Inpres ini memang tak hanya penyelesaian persoalan Strategi Percepatan Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah agraria namun juga soal keseluruhan semua pembangunan Adat dan Penataan Aset dan Akses, kegiatan ini bertujuan di Papua dan Papua Barat,” terangnya. untuk mendorong realisasi Reforma Agraria Kontekstual Lebih lanjut, Surya Tjandra juga menekankan terkait Papua. arahan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin tentang pentingnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan melaksanakan pembangunan Papua yang sesuai dengan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya hati orang Papua. Wapres juga menegaskan secara Tjandra yang hadir secara daring, membahas seputar teknis untuk mengidentifikasi persisnya apa yang jadi bagaimana membangun Kabupaten Sarmi menggunakan masalah dan apa kebutuhan untuk menangani daerah Reforma Agraria yang berbasis data pemetaan sosial dan yang pembangunannya masih tertinggal. “Wapres juga spasial wilayah adat. Ia berkata bahwa hal ini menjadi krusial menegaskan identifikasi harus dilakukan berbasiskan karena pembangunan tidak serta merta dilakukan tanpa data untuk mencari solusi yang tepat. Melalui dukungan mengetahui bagaimana situasi sesungguhnya di Papua. “Ini Bupati dan Wakil Bupati yang amat perhatian dengan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun pembangunan di daerahnya, semoga Sarmi dapat menjadi 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan sebuah terobosan pembangunan di Papua dan daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, semua pihak sekitarnya,” pungkasnya. perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana situasi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif sesungguhnya di Papua,” ujarnya. Aufa mengapresiasi atas kegiatan Rapat Koordinasi GTRA Surya Tjandra berkata bahwa Inpres tersebut menegaskan Kabupaten Sarmi ini. Ia berkata bahwa kegiatan Gugus apa yang menjadi pandangan pemerintah dan apa yang Tugas ini bukan semata-mata tugas dari Kementerian ATR/ perlu dilakukan dalam konteks Reforma Agraria di Papua BPN beserta seluruh satuan kerjanya semata. Melihat Inpres dan Papua Barat. Beberapa arahan yang terdapat dalam pembangunan Papua dan Papua Barat, ia berkata bahwa Inpres, yaitu percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang harus ada sinergi antara Kementerian ATR/BPN dengan mempertimbangkan kontekstual Papua serta kepastian pemangku kepentingan terkait di Papua. “Hal ini supaya kita hukum Hak Atas Tanah terkait kejelasan penataan kawasan bisa melaksanakan pembangunan, semua tujuannya untuk hutan dan non hutan. “Penataan batas kawasan hutan dan mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya,” ujarnya. non hutan ini penting, melalui Stranas PK (Strategi Nasional John Wicklif Aufa berkata bahwa selain melibatkan Pemberantasan Korupsi), ingin menetapkan batas secara pemerintah daerah, penting juga melibatkan masyarakat pasti supaya tidak terjadi manipulasi di sana. Kita semua adat melalui kepala suku saat dilakukannya pemetaan. “Kita punya tugas mendukung itu, rasanya Papua menjadi libatkan mereka (masyarakat adat-Red) karena mereka yang tempat penting untuk kita lakukan secara detail,” jelas Surya punya tanah. Orang Papua itu tidak mengenal pembagian Tjandra. kawasan hutan dan non hutan, yang dia tahu adalah Tak hanya itu, Surya Tjandra berkata bahwa Inpres seluruh tanah, air, laut, adalah daerah ulayat dia. Makanya mendorong pendaftaran tanah adat/ulayat sesuai hasil kita lakukan pemetaan itu supaya jelas kepemilikannya. inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat Jika ada pembangunan maka jelas tahu akan berhubungan serta memfasilitasi penanganan masalah hukum terkait dengan siapa,” terangnya. Dandim 1702/Sarmi, Letnan Kolonel Inf. Rizky Marlon Silalahi berkata bahwa pihaknya mendukung serta menyambut baik kegiatan Rapat Koordinasi GTRA Kabupaten Sarmi. Ia berkata bahwa kegiatan GTRA ini menjadi suatu barometer serta pondasi dari kegiatan pembangunan yang lebih besar melalui penataan aset dan penataan akses. Menurutnya, Reforma Agraria kontekstual Papua ini tidak bermaksud mengambil tanah namun memetakan dan memanfaatkan aset tanah untuk kepentingan masyarakat. “Harapan kami, dengan adanya rapat koordinasi ini, dapat menjadi contoh seluruh daerah di Papua bahkan ke Papua Barat,” tutupnya. (AR/JR, 30 Agust. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 317

Kemajuan Aceh Pasca MoU Helsinki, Sofyan A. Djalil: Kuncinya Adalah Konsistensi dalam Good Policy Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pasca Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki, lebur lantaran perang. Perlahan, Negeri Ginseng itu bangkit Masyarakat keamanan bukan sebuah persoalan lagi di Aceh. lantaran kebijakan pemerintahnya mengirim para pemuda Suasana di desa-desa sudah cukup baik dengan menuntut ilmu ke luar negeri.“Maka yang terpenting adalah aktivitas masyarakat yang kondusif. Sejatinya, 16 konsistensi dalam good policy,” ujarnya. tahun yang lalu saat MoU Helsinki muncul, merupakan suatu Untuk diketahui, kesepakatan Helsinki merupakan sebutan bentuk jalan keluar guna menyelesaikan konflik yang tak yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada Nota berkesudahan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Aceh Merdeka (GAM). GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata 2005. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara Sofyan A. Djalil dalam acara “Refleksi 16 Tahun MoU damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi Helsinki (Perdamaian Aceh): Siapa Mendapat Apa? Kapan? semua. Kesepakatan Helsinki memerinci isi persetujuan Bagaimana?” yang dilaksanakan oleh Riset Politik Indonesia yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu melalui pertemuan daring, Senin (31/08/2021). proses transformasi. Sofyan A. Djalil yang pernah menjadi Anggota Delegasi Sofyan A. Djalil juga menjelaskan, usai Mou Helsinki 2005, Pemerintah untuk Perundingan dengan Gerakan Aceh Aceh mendapatkan keistimewaan ekonomi dari Pemerintah Merdeka (GAM) yang menghasilkan Perjanjian Perdamaian Indonesia di mana Aceh diberikan Dana Otonomi Khusus Helsinki mengungkapkan dengan adanya perjanjian selama 20 tahun, dari tahun 2008-2028. Tujuannya adalah tersebut, kondisi perekonomian di Aceh pun menjadi lebih untuk mempercepat pembangunan ekonomi Aceh dan baik. Ia menuturkan jika saat ini masyarakat dapat dengan berbagai sektor lain yang mengalami kemunduran selama tenang serta leluasa melaksanakan aktivitas ekonomi, tetapi terjadinya konflik bersenjata dan diperparah oleh bencana untuk menjadi suatu wilayah atau daerah maju, tak cukup alam tsunami 2004 yang memporakporandakan Aceh. hanya mengandalkan hal itu saja. “Keistimewaan ini harus diikuti dengan good policy, jika Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa kunci tidak, maka tidak akan memberikan manfaat yang optimum untuk menjadikan suatu daerah menjadi lebih maju adalah untuk kemajuan Aceh. Serta ke depannya daerah Aceh dengan penerapan good policy atau kebijakan yang tepat. juga dapat berkembang dengan cepat, ekonomi menjadi Dalam hal ini, ia menyontohkan negara lain yang berhasil lebih maju, partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan mendorong industrialisasi sebagai tanda kemajuan ekonomi akan menjadi lebih terasa,” tuturnya. (TA/RE, 31 ekonomi, salah satunya Korea Selatan yang sempat hancur Agust. 2021). 318 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kunjungi Desa Lancang Kuning, Wamen ATR/ Waka BPN Serahkan Sertipikat Hasil Redistribusi Tanah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ segala tantangan dan keprihatinan dan tidak lari untuk Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional mendengarkan masalah ibu dan bapak sekalian. Kami sadar Masyarakat (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra bahwa ini memang tugas penting Pemerintah. Pemerintah menyerahkan sertipikat tanah hasil dari yang harus hadir di sini untuk menyelesaikan persoalan program Redistribusi Tanah kepada masyarakat di Desa yang Bapak Ibu hadapi,” ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam Lancang Kuning, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan audiensi dengan masyarakat Desa Lancang Kuning. Riau pada Selasa (31/08/2021). Penyerahan sertipikat tanah Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan jika pelepasan seluas 18,88 hektare ini, dibagikan secara simbolis kepada kawasan hutan menjadi persoalan tersendiri karena 4 (empat) orang perwakilan masyarakat Desa Lancang kewenangan berada di Kementerian Lingkungan Hidup Kuning. dan Kehutanan (KLHK), sehingga kami terus melakukan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi konsolidasi dan koordinasi dengan Instansi terkait. “Yang Kepulauan Riau dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dilakukan sekarang menyelesaikan tata batas antara klaim melakukan pendistribusian sertipikat Redistribusi Tanah batas hutan dan klaim masyarakat dan ATR/BPN berada di Tahun 2021 di Desa Lancang Kuning sebanyak 276 bidang tengah itu, dan kita terus dorong dengan berkoordinasi dan dengan total luas 18,88 hektare. Penyerahan sertipikat ini konsolidasi bersama KLHK,” katanya. merupakan hasil pelepasan kawasan hutan Kabupaten Dalam kunjungannya ini Wamen ATR/Waka BPN juga Bintan dengan SK Menteri LHK 361 Tahun 2020 seluas meresmikan Kampung Reforma Agraria bersama Gubernur 778,27 hektare. Provinsi Kepulauan Riau dan turut didampingi oleh Surya Tjandra dalam kesempatan ini mengatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kep. Riau, Askani; Plt. penyerahan sertipikat Redistribusi Tanah ini merupakan Bupati Kabupaten Bintan, Roby Kurniawan; Kepala Kantor salah satu dari program pemerintah yaitu Reforma Agraria Pertanahan Kabupaten Bintan, Asnen dan beserta jajaran. yang mana tujuan akhirnya ialah untuk menyejahterakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad berterima masyarakat. Reforma Agraria juga diharapkan memberikan kasihataspenetapanDesaLancangKuningsebagaiKampung kepastian hukum akan hak atas tanah masyarakat, sehingga Reforma Agraria yang dapat mewujudkan kesejahteraan tanah menjadi sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan kepada masyarakat. “ATR/BPN telah melaksanakan Reforma dan dikelola seoptimal mungkin. Agraria dan bapak ibu mendapatkan sertipikat sehingga “Reforma Agraria menjadi perhatian serius Presiden, dapat kepastian hukum demi meningkatkan kesejahteraan yang menunjukkan bahwa negara hadir. Salah satunya masyarakat di sini,” ucapnya. (JR/FM, 31 Agust. 2021). seperti di Desa Lancang Kuning ini, negara hadir dengan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 319

Rakor GTRA Kepri Fokuskan Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan, Penyelesaian Tanah Transmigrasi dan Penataan Pulau-Pulau Kecil Reforma Agraria dan Pemberdayaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra Masyarakat Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi pada kesempatan kali ini menyampaikan arahan Presiden RI, (Rakor) GTRA Kepulauan Riau 2021 pada Rabu Joko Widodo yang begitu jelas, yaitu agar seluruh kampung (01/09/2021). Rakor kali ini membawa 4 (empat) atau desa dalam kawasan hutan diperjelas status tanahnya tema yaitu“Pelepasan Kawasan Hutan, Wilayah Permukiman agar masyarakat memperoleh bantuan sosial dan hak- di atas perairan, Kendala Penataan Aset dan akses di Pulau- hak sipilnya. “Target Reforma Agraria dari kawasan hutan Pulau Kecil Terluar dan Penyelesaian Tanah Transmigrasi”. merupakan target pemerintah bukan target satu sektor Rakor dilaksanakan secara daring dan luring di Natra Bintan, tertentu, sehingga bisnis proses hulu ke hilir tidak boleh Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan peserta terpisah,” ungkapnya. terbatas dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 Ia juga mengatakan bahwa dalam mekanisme pelepasan yang ketat. kawasan hutan terinspirasi dengan cara Komisi Terkait dengan tema pelepasan kawasan hutan, Wakil Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PK). Dalam hal ini, KPK sedang mendorong penataan batas kawasan hutan di seluruh Indonesia dan yang paling menarik di mana mengedepankan pola pikir bahwa penetapan kawasan hutan harus dengan persetujuan masyarakat. “Penting memulai dari pola pikir dengan kesadaran bahwa penetapan kawasan hutan harus melibatkan masyarakat dan rasanya bisa selesai masalah pelepasan kawasan hutan,” ucapnya. Begitu juga dengan penyelesaian permasalahan pada tanah transmigrasi. Dalam hal ini, Surya Tjandra menuturkan dalam percepatan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau setidaknya terdapat 4 (empat) 320 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

hal di antaranya, pertama mengetahui kondisi eksisting dan hanya sekitar 4% berupa daratan. Upaya percepatan Reforma Agraria dan Pemberdayaan di lapangan dan uji tipologi, kedua pembuatan rencana legalisasi aset di Kepri yang kaya akan pulau-pulau kecil dan Masyarakat kerja penyelesaian tanah transmigrasi, ketiga diperlukan pulau-pulau kecil terluar, mengalami kendala karena masuk dukungan regulasi dan yang terakhir dukungan anggaran. ke dalam kawasan hutan sehingga belum bisa diterbitkan “Kita perlu melakukan pemeriksaan data di lapangan serta haknya. “Kepri merupakan provinsi kelautan, jadi banyak melihat ketersediaan data spasial atau fisiknya seperti keluarga tinggal di pesisir. Semoga dengan adanya rakor ini bentuk, luas dan letak serta data yuridisnya. Ini merupakan rumah tangga nelayan di atas pesisir laut itu bisa diberikan langkah kita untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hak demi peningkatan ekonomi masyarakat di sini,” imbuh permasalahan, kemudian bisa dikaitkan dengan tipologi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. permasalahan yang ada. Sementara, dalam dukungan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani regulasi dibutuhkan inventarisasi regulasi yang menjadi pada kesempatan yang sama menyoroti terkait dengan penghambat atau ruang-ruang yang membutuhkan isu pelepasan kawasan hutan. Menurutnya, inventarisasi instrumen hukum baru untuk penyelesaian permasalahan pelepasan kawasan hutan lanjutan perlu mengakomodir transmigrasi,” tambahnya. daerah areal pekarangan yang terdapat sumber Mendukung percepatan penyelesaian tanah-tanah ekonomi masyarakat setempat. “Percepatan pelaksanaan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau, Direktur Jenderal inventarisasi pelepasan kawasan hutan lanjutan meliputi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, objek pelepasan yang dapat mengakomodir tidak hanya pada Kementerian Desa, PDTT, Aisyah Gamawati yang hadir areal permukiman tetapi juga areal pekarangan yang secara daring menerangkan terkait lahan transmigrasi di merupakan sumber ekonomi masyarakat setempat,” Natuna yang masuk ke dalam tuturnya. (JR/FM, 01 Sept. 2021). kawasan hutan. “Di Natuna saat ini pelepasan lahan transmigrasi yang masuk kawasan hutan sekitar 1.712 hektare sedang berproses dan direncanakan September ini sudah ada rekomendasi dari Kementerian LHK. Kalau permohonan dikabulkan kita sudah siapkan anggarannya, anggaran untuk beban SHM (Sertipikat Hak Milik) sudah disiapkan,” terangnya. Provinsi Kepulauan Riau memiliki desa/kelurahan pesisir terbanyak di Indonesia yang mana 96% wilayah Kepulauan Riau adalah perairan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 321

Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Legalisasi Aset Wilayah Pesisir dan Kepulauan Manfaat lain dari legalisasi aset pada wilayah pesisir maupun wilayah pulau- pulau terluar, selain mendapatkan kejelasan hak hukum atas tanah, dapat juga menjadi alat bukti jika terjadi konflik antar negara. “Pulau-pulau terluar perlu disertipikasi sehingga jika ada konflik antar negara di perbatasan bisa menjadi alat bukti, maka dari itu hal ini diperlukan kerja sama antar kementerian,” ujar Kepala Staf Presiden. Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra yang hadir secara luring ini mengatakan bahwa rakor ini diselenggarakan untuk menyinkronkan penataan aset dan akses dari kementerian/lembaga dan pemangku Reforma Agraria dan Pemberdayaan Indonesia yang merupakan negara kepulauan kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Reforma Masyarakat mendorong masyarakat untuk tinggal di wilayah pesisir Agraria. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan kolaborasi atau permukiman di atas air. Hal ini menjadi suatu lintas sektor diperlukan untuk percepatan legalisasi aset di persoalan dikarenakan permasalahan legalisasi aset wilayah pesisir dan kepulauan. atas wilayah yang ditempati masyarakat tersebut. Untuk “Kita butuh kerja sama dan kami siap, kita jadikan forum itu, pemerintah membuat suatu terobosan yaitu Undang- ini sebagai sarana untuk mendiskusikan sehingga menjadi Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) yang diupayakan banyak catatan dan nanti dapat kita bawa ke dalam GTRA dapat mengatasi permasalahan wilayah masyarakat yang Summit di Wakatobi serta kami Kementerian ATR/BPN akan tinggal di wilayah pesisir maupun permukiman di atas air. terus lakukan konsolidasi guna mempercepatnya,” kata Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Surya Tjandra. Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad Sofyan A. Djalil dalam sambutannya di acara Diskusi Publik menuturkan kepemilikan hak atas tanah dibutuhkan sekali #Road to Wakatobi From Kepri dengan tema “Legalisasi oleh masyarakat karena mendapat kepastian hukum. Permukiman Masyarakat di Atas Air Pasca UUCK,” secara “Hadirnya UUCK diharapkan masyarakat yang tinggal di daring, Rabu, (01/09/2021). pesisir laut segera bisa diberikan haknya, khususnya Provinsi Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan Kepri yang wilayahnya banyak pesisir,” imbuhnya. bahwa negara hadir dalam memfasilitasi masyarakat yang Pada acara ini turut hadir secara daring Direktur Jenderal tinggal di permukiman di atas air dan diberikan hak di atas (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus bangunannya yang pada umumnya masyarakatnya memiliki Windayana; Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang kondisi ekonomi yang kurang baik. Sehingga, diharapkan (SPPR), Adi Darmawan; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut dari masyarakat mendapatkan akses perbankan. “Saya konsisten Kementerian KKP, Pamuji Lestari dan juga hadir secara luring sekali dalam hal ini, saya selalu katakan berikan HGB (Hak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani; Guna Bangunan) jika tidak bisa diberikan hak miliknya, beserta jajaran. (JR/FM, -01 Sept. 2021). karena HGB bisa diperpanjang jangka waktunya atau diperbarui,” katanya. Pada kesempatan yang sama Kepala Staf Presiden, Moeldoko menuturkan jika Presiden RI, Joko Widodo menaruh perhatian yang besar terhadap Reforma Agraria. Jika Reforma Agraria berhasil dijalankan dengan baik, akan menimbulkan efek positif terhadap masyarakat. “Dengan penguatan Reforma Agraria masyarakat menjadi meningkat kesejahteraannya. Untuk itu, keterlibatan kementerian/ lembaga dibutuhkan sehingga tanah-tanah tersebut dapat membawa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” tuturnya. 322 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pemerintah Daerah Sebagai Kunci Reforma Agraria Berbasis Kewilayahan Kesuksesan reforma agraria tak lepas dari potensi dan tidak terbatas batasan administrasi. Sebagai Reforma Agraria dan Pemberdayaan dukungan banyak pihak. Kementerian Agraria penyeimbang, GTRA pusat dan daerah akan bergerak untuk Masyarakat dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional fokus terhadap daerah-daerah yang dirasa memiliki urgensi (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal melalui dan kekhasan dalam pembangunan wilayah tersebut,” peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendorong tuturnya. optimalisasi peran lintas sektor, termasuk di dalamnya Lebih lanjut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN pemerintah daerah. menjelaskan jika terdapat beberapa tantangan dalam “Karena hampir seluruh aspek kegiatan yang dilaksanakan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di oleh Kementerian ATR/BPN berkaitan dan membutuhkan antaranya, tindak lanjut atau eksekusi hasil berbagai rapat dukungan dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/ koordinasi memerlukan komunikasi yang sangat intensif kota,” ucap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya antara pemerintah daerah dan kantor-kantor Kementerian Tjandra saat menjadi pemateri utama pada webinar ATR/BPN di tingkat daerah, serta poin-poin tindak lanjut yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Otonomi Daerah yang memerlukan koordinasi lintas sektor di daerah yang (PUSKOD) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia terkadang terhambat pada kewenangan atau tugas dan (UKI) secara daring pada Jumat (03/09/2021). fungsi masing-masing lembaga serta dinas terkait. Dalam sambutannya pada kegiatan yang mengangkat tema “Contoh koordinasi lintas sektor terkait pelepasan kawasan “Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Otonomi Daerah hutan. Hal-hal seperti ini memerlukan kerja sama dari Terkini”, Surya Tjandra menyampaikan beberapa kerja sama pemerintah daerah sebagai Ketua GTRA daerah untuk antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan membantu mengawal tindak lanjut dengan koordinasi program Reforma Agraria yang masih berjalan dan lembaga yang terkait,” ujarnya. diharapkan dapat terlaksana secara optimal. Hal ini meliputi Surya Tjandra menegaskan jika kerja sama pemerintah percepatan penyelesaian masalah lahan untuk rehabilitasi pusat hingga daerah dapat mewujudkan kesejahteraan pasca-bencana di Palu, ketidaksinkronan sektoral di masyarakat melalui Reforma Agraria, karena pemerintah Sulawesi Tenggara, pembangunan Pawonsari (Pacitan, daerah sehari-hari berhadapan langsung dengan Wonogiri, Wonosari) yang berangkat dari kebutuhan 3 (tiga) masyarakat sehingga mereka adalah telinga pemerintah pemerintah kabupaten untuk memajukan wilayah masing- pusat untuk memahami berbagai macam kebutuhan masing serta pembangunan kesejahteraan di Provinsi masyarakat. Ia juga menambahkan pemerintah daerah juga Papua dan Papua Barat. yang membantu pemerintah pusat bertanggung jawab atas “Reforma Agraria dengan pendekatan berbasis kewilayahan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada masyarakatnya. memberikan kesempatan untuk bergerak berbasis (TA/LS/RA, 03 Sept. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 323

Mudahkan Pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Kenalkan Aplikasi PTM Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kegiatan Reforma Agraria dilaksanakan masyarakat by name by address Masyarakat melalui dua pendekatan, yaitu penataan secara cepat, lengkap, akurat, aset dan penataan akses. Penataan aset mudah diakses dan terintegrasi dilaksanakan melalui program legalisasi aset baik secara sektoral maupun dan mendaftarkan tanah-tanah transmigrasi. Pelaksanaan regional,” kata Direktur Jenderal penataan aset bertujuan untuk memberikan kepastian Penataan Agraria, Andi Tenrisau, hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Selain Senin (06/09/2021). itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Direktur Jenderal Penataan Nasional (ATR/BPN) juga melaksanakan kegiatan redistribusi Agraria mengemukakan bahwa tanah kepada para petani, yang tanahnya bersumber dari aplikasi PTM memuat data tanah eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah telantar serta tanah lokasi bidang tanah dari pelaku yang sudah habis HGU-nya. usaha yang diintegrasikan Selain melaksanakan kegiatan penataan aset, pelaksanaan dengan data di Komputerisasi kegiatan Reforma Agraria juga dilaksanakan melalui Kantor Pertanahan (KKP) kegiatan penataan akses. Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan Nomor Induk penataan akses, Kementerian ATR/BPN melakukan Kependudukan (NIK) apabila pendampingan kepada masyarakat pemegang sertipikat sudah terdaftar, sedangkan bila tanah dan menghasilkan data serta informasi jumlah Kepala belum terdaftar maka diberi titik Keluarga penerima Akses Reforma Agraria. Namun, data koordinat tengah dari lokasi lalu dan informasi yang diperoleh tersebut belum dikelola dan menampilkannya ke dalam peta diinventarisir secara optimal. sebaran lokasi pemberdayaan Guna mengatasi kendala tersebut, perlu dibuat suatu basis di seluruh Indonesia. “Aplikasi data Penerima Akses Reforma Agraria yang digunakan ini juga memuat data inventarisasi pemberdayaan tanggal, sebagai salah satu data dasar yang dapat menampilkan bulan dan tahun,” ungkapnya. data spasial maupun tekstual yang berisi informasi di mana, Lebih lanjut, aplikasi PTM memuat data sektor usaha, apa, kapan, bagaimana dan oleh siapa pemberdayaan jenis sektor usaha dan jenis sub sektor usaha yang telah dilakukan, sehingga diciptakan suatu aplikasi, yaitu disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia aplikasi PTM. “Aplikasi PTM adalah aplikasi sistem informasi (KBLI) serta memuat juga data Tahapan Pemberdayaan untuk keperluan penyediaan data pemberdayaan tanah Tanah Masyarakat yang terdiri dari data sosial ekonomi pelaku usaha, pendampingan, akses permodalan dan bantuan lainnya, kelembagaan sampai dengan diversifikasi usaha secara berkelanjutan. “Aplikasi PTM ini memuat data pemberdayaan dan merupakan inisiatif Kementerian ATR/BPN selaku fasilitator dan kolaborator dari seluruh pemangku kepentingan terkait, seperti kementerian/lembaga sektoral, perbankan, Non-Governmental Organization (NGO), dan swasta,” jelas Direktur Jenderal Penataan Agraria. Sebagai informasi, aplikasi PTM ini merupakan subsistem dari aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan laman https://ptm.atrbpn.go.id. Dan untuk saat ini, aplikasi tersebut baru bisa diakses oleh jajaran internal, tetapi agar bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait, ke depannya aplikasi ini dirancang dengan berbasis web dan mobile dengan multi user, di antaranya pengguna dari kementerian/lembaga terkait, organisasi perangkat daerah terkait, pihak swasta, hingga pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut. (RH/JR, 06 Sept. 2021). 324 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menteri ATR/Kepala BPN Ungkap Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Reforma Agraria merupakan program pemerintah Menteri ATR/Kepala BPN. Reforma Agraria dan Pemberdayaan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, Program Reforma Agraria di Iran itu awalnya menyenangkan Masyarakat penggunaan dan pemanfaatan tanah. petani tetapi akhirnya membuat mereka kesulitan Pelaksanaan dari program ini sudah diatur melalui memberdayakan tanahnya. Hal ini dikarenakan mereka Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma kesulitan memperoleh pupuk, bibit dan akhirnya tanah Agraria. Namun, dalam pelaksanaan Reforma Agraria tidak tidak produktif kemudian petani pindah ke perkotaan tanpa lepas dari kendala-kendala di lapangan. pengalaman dan keahlian. Akhir dari pelaksanaan Reforma Pelaksanaan Reforma Agraria didukung oleh dua kegiatan Agraria adalah Revolusi Iran. utama yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan Bagaimana di Indonesia? Sofyan A. Djalil menjelaskan aset adalah upaya pemerintah melakukan legalisasi aset bahwa semua tanah di Indonesia yang dilekati Hak Guna dengan memberikan bukti hak atas tanah, sementara Usaha maupun Hak Guna Bangunan merupakan lease hold. untuk penataan akses adalah penataan penggunaan atau Lease hold ini tidak berujung, nanti jika masa berlaku habis, pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan ada hak perpanjangan dan pembaharuan. Bagi Menteri dukungan sarana dan prasarana. ATR/Kepala BPN, contoh lease hold yang benar dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan oleh Singapura. Di sana, lease hold diberi hak selama 99 Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengungkapkan tahun dan jika habis kembali ke negara. bahwa salah satu permasalahan dari Reforma Agraria Lease hold ini harus ditata, bagaimana jika masa berlakunya adalah masyarakat diberi tanah, namun mereka tidak diberi habis kembali ke negara, di situlah nanti peran bank tanah. akses ke permodalan. “Intinya masyarakat tidak memiliki Selain itu, bank tanah juga digunakan untuk Reforma kapasitas untuk memanfaatkan tanahnya,” ungkap Sofyan Agraria. “Tiga puluh persen tanah yang dikelola oleh bank A. Djalil saat mengikuti Konferensi Nasional Reforma Agraria tanah, harus digunakan untuk Reforma Agraria. Kalau di (KNRA) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Konsorsium perkotaan, dapat kita pergunakan untuk rumah rakyat, dan Pembaruan Agraria (KPA) secara daring, Kamis (09/09/2021). taman kota,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menceritakan sejarah Reforma Untuk di pedesaan, pelaksanaan Reforma Agraria melalui Agraria di Iran. Negara itu pada era 1940-an, mayoritas bank tanah masyarakat dapat memperoleh tanah. Namun tanah-tanahnya dikuasai oleh para feodal dan masyarakat menurutnya lebih baik tanah tersebut diberikan kepada banyak yang menjadi land less, sehingga hidup mereka koperasi, kemudian dikelola oleh masyarakat. “Saya yakin tergantung kepada para tuan tanah. Ketika, Reza Pahlevi masyarakat kita bisa mengelola tanahnya jika mereka punya menjadi pemimpin, ia mulai menggagas program Reforma kelembagaan yang efisien,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Agraria. “Dia mengambil alih tanah-tanah kaum feodal itu (RH/RZ, 09 Sept. 2021). dan diserahkan kepada rakyat lalu dibuatkan aturan bahwa tuan tanah tidak boleh membeli lagi tanah itu,” ungkap KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 325

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Dorong Padu Serasi dari Implementasi Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Implementasi dari pelaksanaan Reforma Agraria, terus pandangan yang variatif sehingga perlu kembali dilakukan Masyarakat didorong Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Tjandra di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui “Dan cara kerja silo seperti ini sudah waktunya dipupus. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Melalui arahan Presiden yang terwujud dalam UU Cipta Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan secara daring Kerja, rasanya ada peluang untuk kita konsolidasikan mulai pada Kamis (09/09/2021), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala dari perizinan kemudian turunannya berupa kemudahan BPN memaduserasikan implementasi Reforma Agraria investasi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Wakil Menteri melalui tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan ATR/Wakil Kepala BPN. kepada pemangku kepentingan terkait. Hal inilah yang Kembali pada pelaksanaan Reforma Agraria di Sulawesi menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut. Tenggara, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengatakan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengungkapkan refleksi kompilasi persoalan agraria di Sulawesi Tenggara, tantangan terberat pemerintah saat ini adalah ketika tantangan terbesarnya adalah koordinasi penyelesaian ingin mendorong percepatan pembangunan, kemudahan isu lintas sektor. “Dalam konteks Sulawesi Tenggara saja, berinvestasi dan penciptaan lapangan kerja. Tetapi, terdapat empat kementerian yang terlibat, yaitu KKP, KLHK, terkurung dalam cara kerja yang mengedepankan silo ESDM dan ATR/BPN. Nah ini perlu sama-sama kita pikirkan mentality atau bekerja sesuai zona dan sektor masing- untuk mencari solusi, dengan gagasan GTRA Summit,” usul masing. Surya Tjandra. “Saya kira esensi dari pertemuan kita tempo hari Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara, menimbulkan isu-isu besar yang harus segera dibereskan Ali Mazi mengakui bahwa saat ini banyak permasalahan sehingga menimbulkan usulan dilaksanakannya GTRA terkait sektor agraria yang perlu dapat perhatian khusus dari Summit. Hal ini menjadi suatu milestone bagi kementerian/ para pemangku kepentingan, antara lain, pertama sengketa lembaga terkait yang memiliki kewenangan dan dan konflik agraria, kedua alih fungsi lahan pertanian tanggung jawab untuk pelaksanaan Reforma Agraria yang yang masif, ketiga kemiskinan dan pengangguran, terpaduserasi,” kata Surya Tjandra. keempat kesenjangan sosial dan kelima turunnya kualitas Surya Tjandra juga menuturkan pandangannya bahwa lingkungan hidup. “Untuk mengatasi hal tersebut, Reforma Reforma Agraria bukan sekedar program, tetapi menjadi Agraria diyakini menjadi solusi terbaik dalam mengatasi suatu kewajiban bagi seluruh pihak yang terkait, mulai permasalahan sektor agraria melalui penyelenggaraan dari Presiden sebagai pelaksana Undang-Undang untuk penataan aset Reforma Agraria yang disertai dengan melaksanakan hal tersebut. Namun demikian, konkret penataan akses,” tutur Ali Mazi. (LS/TA, 09 Sept. 2021). dari pelaksanaannya sendiri memunculkan pandangan- 326 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Simak Arahan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Pawonsari Pemerintah di Kawasan Pawonsari (Kab. Heri Susanto berkata bahwa pihaknya bersyukur Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pacitan; Kab. Wonogiri; Wonosari, Kab. bahwasanya Kab. Gunungkidul diberikan kelebihan alam Masyarakat Gunungkidul) terus meningkatkan yang sangat luar biasa. Ia berkata bahwa Kab. Gunungkidul kerja samanya demi meningkatkan punya garis pantai sepanjang lebih dari 10 km, 113 potensi perkembangan pembangunan daerah di obyek wisata yang dikelola Pemerintah Gunungkidul serta tiga kabupaten pada tiga provinsi tersebut. potensi goa yang cukup menarik serta seringkali dijadikan Melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma ikon konten wisata.“Potensi ini tentu akan sangat relevan jika Agraria (GTRA) Sub Regional Pawonsari yang disandingkan dengan rencana program Pawonsari. Pacitan, berlangsung secara daring dan luring di Wonogiri, Gunungkidul punya kedekatan emosional dan Kantor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul potensi budaya yang hampir sama. Harapannya dengan pada Kamis (09/09/2021), dibahas beberapa percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari ini dapat gagasan dan rencana teknis demi percepatan memberikan dampak yang signifikan terutama bagi warga pembangunan di Kawasan Pawonsari. Gunungkidul,” ujarnya. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala KantorWilayah (Kanwil) BPN Provinsi Daerah Istimewa Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen Yogyakarta (DIY), Suhendro berkata bahwa beberapa ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa tim terkait dengan percepatan Kawasan Pawonsari telah jika bicara Kawasan Pawonsari, maka akan melakukan observasi mulai dari Kab. Pacitan, Kab. Wonogiri bicara suatu kawasan dengan batas administratif. Terdapat dan terakhir di Kab. Gunungkidul. Ia berharap setelah Rakor pegunungan karst (pegunungan kapur) yang melintang GTRA hari ini berlangsung, maka seluruh tim akan segera di sepanjang 3 (tiga) kabupaten, membuat keadaan alam menyusun laporan akhir tentang hasil kegiatan berupa daerah-daerah tersebut mempunyai kesamaan dan tidak potensi daerah yang sudah terekam bersama dengan jauh berbeda. “Sebagai daerah di Jawa bagian selatan yang Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) “Semua akan punya potensi bencana, kompleksitas ini butuh pendekatan kita susun untuk selanjutnya kita analisis, serta merancang yang lebih khusus, apa yang perlu dipertimbangkan,” ujar perencanaan secara terintegrasi,” jelas Suhendro. Surya Tjandra. Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Surya Tjandra juga berkata bahwa percepatan Strategis Nasional III, Direktorat Perencanaan Tata Ruang pembangunan Kawasan Pawonsari butuh perencanaan Nasional, Endang Sihsetyaningrum membahas gagasan terpadu. Ia menjelaskan jika pembangunan ini butuh Kawasan Pawonsari jika dilihat dari sudut pandang Kawasan beberapa kajian yaitu kajian kebutuhan infrastruktur Strategis Nasional. Ia berkata bahwa pada Kawasan wilayah, kajian karakteristik sosial-budaya setempat, kajian Pawonsari, dapat ditonjolkan dari sisi lingkungan hidup. potensi pengembangan wilayah, kajian daya dukung & daya “Kami sudah lihat ada kerja sama yang baik antar kabupaten tampung lingkungan serta adanya peta dasar dan basis yang luar biasa. Tinggal apa yang sebetulnya mau data wilayah. Terkait kajian ini, Sekolah Tinggi Pertanahan dipertahankan dan perlu didorong. Misal, potensi wisata Nasional (STPN) Yogyakarta ikut berperan dalam hal yang mengutamakan lingkungan dan keanekaragaman penelitian kawasan Pawonsari. “Terkait konteks Pawonsari, hayati, tentunya juga perlu kehati-hatian dalam perencanaan apa yang perlu jadi core atau poin utama, baru nanti kita ini,” tutupnya. (AR/JR, 09 Sept. 2021). laksanakan pembangunan didukung dengan action plan,” terang Wamen ATR/Waka BPN. “Bagaimana mengubah ini menjadi sebuah hal yang konkret, ini yang menjadi tantangan. Kita bisa menyiapkan gagasan besar ini dan dapat dilanjutkan oleh siapa pun. Peluang ada, kebutuhan juga ada, saya lihat Pawonsari ini sudah ada secara organik. Kami dari Pemerintah pusat menghargai niat baik dari daerah dan kita semua butuh sinergi,” jelas Surya Tjandra. Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto mengapresiasi dan berterima kasih terkait percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari terutama di wilayah Kab. Gunungkidul melalui GTRA Sub Regional Pawonsari. Ia berkata bahwa pihaknya beserta tim percepatan akan bekerja bersama secara spesifik dalam optimalisasi potensi daerah, seperti potensi alam. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 327

Berita Foto Percepatan program Reforma Agraria terus didorong pemerintah. Kali ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dengan beberapa jajaran Pimpinan Tinggi Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Riau, pihak Kepolisian Daerah Riau dan beberapa perusahaan swasta serta perusahaan di bawah Kementerian BUMN. Bertempat di Balai Serindit, Kediaman Gubernur Riau, Senin (13/09/2021), pertemuan diadakan dengan tujuan evaluasi Tanah Objek Reforma Agraria berupa tanah-tanah eks Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan di Provinsi Riau. Turut hadir mewakili Kementerian ATR/BPN, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Tanah dan Ruang, Budi Situmorang; beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir. Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat 328 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wamen ATR/Waka BPN: Kawasan Andalan Harus Mendorong Pengembangan Kawasan Super Prioritas Labuan Bajo Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Kepala Badan Pertanahan Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, dan Lembata. Masyarakat Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), “Pemberdayaan tanah masyarakat pasca Sertipikat Hak Atas Surya Tjandra menghadiri Rapat Tanah (SHAT) sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta potensi wisata Pulau Flores,” tegasnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang turut hadir Kamis (16/09/2021). Ia mengatakan, Provinsi NTT memastikan pemerintah daerah senantiasa mendukung membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terobosan-terobosan dalam pelaksanaan GTRA di Provinsi pusat maupun daerah dalam rangka menyukseskan NTT. Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa Rencana Major Project RPJMN 2020-2024 di wilayah pelayanan pertanahan di Provinsi NTT sudah sangat baik. tersebut, salah satunya Labuan Bajo di Kabupaten Ia bersyukur karena Presiden melalui Kementerian ATR/ Manggarai Barat. BPN telah membantu Warga Negara Indonesia, khususnya Labuan Bajo ditetapkan menjadi Kawasan Super masyarakat Provinsi NTT untuk mendapatkan kepastian Prioritas Nasional sejak 2018 oleh pemerintah. Menurut kepemilikan tanah. Surya Tjandra, Labuan Bajo tidak bisa berkembang tanpa “Terima kasih karena kami punya pelayanan publik untuk dukungan kawasan andalan. “Kawasan andalan adalah pertanahan. Untuk sertipikat tanah, Reforma Agraria. Ini yang ada di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sangat luar biasa. Minimal setelah saya menjadi Gubernur, (RTRWN), daerah yang harus dikembangkan di luar Labuan Kantor BPN mengambil langkah-langkah, percepatan- Bajo. Kawasan andalan dibutuhkan untuk memastikan percepatan yang hebat. Dan itu juga merupakan tuntutan ketika suatu wilayah berkembang itu betul-betul memang zaman. Cepat dan selamat. Saya sangat gembira,” tutur punya dampak,” ujarnya dalam kesempatan tersebut. Viktor Bungtilu Laiskodat. Ada tiga kawasan yang berpotensi sebagai kawasan Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi andalan dari Labuan Bajo, antara lain Kabupaten Manggarai, NTT, Jaconias Walalayo mengungkapkan bahwa saat Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Ngada. Faktor- ini menargetkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) faktor kunci untuk mengembangkan kawasan andalan yaitu di Kabupaten Ende, Sikka, Lembata, Sumba Timur, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM); penelitian Manggarai Barat. “Kami mengharapkan Rakor ini dapat dan pengembangan; pengembangan pasar; akses terhadap memberikan masukan, kontribusi, dalam rangka kita sumber input atau faktor produksi; adanya keterkaitan, menata aset dan akses dari TORA yang tadi saya sampaikan,” kerja sama, dan kemitraan; serta iklim usaha yang kondusif. tandasnya. “Kawasan andalan diharapkan mampu menjadi pusat Adapun Rakor GTRA Provinsi NTT 2021 ini dihadiri oleh dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota Kupang, serta Kepala sekitarnya,” kata Wamen ATR/Waka BPN. Kantor Pertanahan se-Provinsi NTT secara daring dan luring. Selain itu, untuk mendukung Labuan Bajo, Surya Tjandra Dalam Rakor ini, Wamen ATR/Waka BPN dan Gubernur NTT menyebutkan adanya inisiasi pilot project antara berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah sebanyak Kementerian ATR/BPN dengan Badan Pelaksana Otorita 350 bidang kepada masyarakat penerima redistribusi tanah. Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) yakni pemberdayaan Sertipikat diserahkan secara simbolis kepada 10 orang masyarakat NTT yang sensitif terhadap eksistensi masyarakat perwakilan masyarakat. (YS/JR, 16 Sept. 2021). adat. Rencana pilot project ini melibatkan 9 GTRA kbupaten dan Kantor Pertanahan di Pulau Flores di antaranya KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 329

Partisipasi Bersama dan Pemahaman Dini Konflik sebagai Upaya Implementasi Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adanya upaya konkret terkait konsolidasi dan sinkronisasi zonasi dan sektor-sektor terkait. Surya Tjandra menyebut bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang rencananya akan berlangsung pada bulan Maret 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. GTRA Summit 2022 ditujukan sebagai forum diskusi antar kementerian/ lembaga dan asosiasi terkait untuk membahas persoalan Reforma Agraria di daerah secara lintas sektor, termasuk bagi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Implementasi Reforma Agraria di wilayah pesisir Reforma Agraria dan Pemberdayaan dan pulau-pulau kecil yang kompleks, sehingga Tak hanya itu, jika dilihat dari perspektif Kementerian ATR/ Masyarakat memerlukan penanganan khusus. Agar pelaksanaan BPN, Surya Tjandra berkata bahwa tentu pihaknya lebih Reforma Agraria berjalan dengan baik tanpa kepada memberi kejelasan subjek hukum dan hak. “Kami berdampak pada beberapa aspek, utamanya dari aspek mau beri hak, nanti dilihat apakah bentuknya, misalnya ekologi dan masyarakat sekitar wilayah pesisir dan pulau- Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai yang tentunya pulau kecil. kita harus koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Agraria Perikanan (KKP),” jelas Surya Tjandra. dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra pada acara Teras Bicara soal konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan Mitra Share Vol. 148 yang bertajuk “Nyanyian Pulau Kelapa: pulau-pulau kecil, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa Potret Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kiranya penting memahami konflik yang baru saja terjadi Kecil”, berlangsung secara daring pada Sabtu (25/09/2021). dengan segera atau bahkan pemetaan mitigasi konflik yang Surya Tjandra berkata bahwa kondisi wilayah pesisir dan akan terjadi.“Penting sekali menganalisis bagaimana konflik pulau-pulau kecil memang cukup unik. Terletak di antara itu muncul, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab. kawasan lautan dan daratan, terdapat kawasan bawah Karena memahami konflik yang baru muncul ini seringkali laut, hutan yang memiliki aturan dan fungsi pemanfaatan terlupakan,” terangnya. tertentu dan kondisi lainnya membuat situasi wilayah ini menjadi kompleks. Lebih lanjut, Surya Tjandra juga menjelaskan pentingnya Berdasarkan hal ini, Surya Tjandra menjabarkan beberapa partisipasi bersama dalam pembangunan dan implementasi tantangan Reforma Agraria di wilayah pesisir dan kepulauan Reforma Agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. kecil. Ia berkata bahwa persoalan dimulai dari banyaknya “Partisipasi ini sangat penting, nanti akan dikombinasikan regulasi berbeda terkait kawasan yang juga dijalankan dengan tata ruang melalui peran pemerintah daerah oleh lembaga yang berbeda. “Kalau tidak sensitif dalam yang lebih responsif terhadap pembangunan wilayahnya. menangani maka berdampak pada ekologi, masyarakat dan Dengan pemahaman para pemangku kepentingan terkait situasi keseluruhan,” jelasnya. yang lebih mendalam, rasanya peluang untuk melakukan Oleh karena itu, Surya Tjandra menegaskan perlu perubahan, memahami konflik dan pembangunan yang lebih intensif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan sangat dimungkinkan,” tutupnya. (AR/YS, 25 Sept. 2021). 330 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL