BK SIPERS SEMESTER II 2021

Atasi permasalahan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Melalui SPAB Salah satu pemangku amanat aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses. Reforma Agraria dan Pemberdayaan pelaksanaan Reforma Agraria Dirjen Penataan Agraria menjelaskan bahwa penataan Masyarakat adalah Kementerian Agraria dan aset merupakan usaha untuk menata penguasaan, Tata Ruang/Badan Pertanahan kepemilikan dan penggunaan tanah supaya berkeadilan. Nasional (ATR/BPN). Melalui Direktorat Dalam penataan aset, tanah diberikan kepada orang Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria, dengan kriteria tertentu serta melakukan juga penataan Kementerian ATR/BPN memastikan penggunaan tanah, agar tanah yang dimiliki masyarakat pelaksanaan program Reforma Agraria mendapatkan hasil optimum.“Untuk penataan penggunaan dapat berjalan secara tepat sasaran. tanah merupakan usaha untuk mendorong masyarakat Selain itu, dalam pelaksanaan program menggunakan tanahnya secara baik dan kegiatan terakhir Reforma Agraria, kini sudah didukung adalah penataan akses, yang merupakan pemberian oleh Peraturan Presiden (Perpres) kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tanah. Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Bentuknya bisa pendampingan hingga memberikan Agraria. bantuan modal,” ujar Andi Tenrisau. Program Reforma Agraria dimaksudkan Sistem SPAB ini diharapkan dapat memberikan hasil untuk mengatasi ketimpangan seberapa besar perbaikan penguasaan dan pemilikan penguasaan, pemilikan dan efektivitas tanah itu, apakah tanah itu sudah digunakan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Adanya hal tersebut baik dan bagaimana pemberdayaan masyarakat itu dapat dan menterjemahkan tugas dan fungsi Ditjen Penataan memberikan manfaat kepada para pemilik tanah. “Hasil Agraria adalah yang melatarbelakangi hadirnya Sistem yang diharapkan adalah terciptanya kepastian hukum Penataan Agraria dan Berkelanjutan (SPAB). dan kesejahteraan rakyat. Sistem SPAB ini juga diharapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengemukakan bahwa SPAB adalah suatu konsep yang ada evaluasi secara berkala setiap tahun, sehingga menterjemahkan tugas dan fungsi Ditjen Penataan kita dapat mengetahui manfaat yang diterima Agraria. “Melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2020 sudah masyarakat,” ungkap Dirjen Penataan Agraria. disampaikan bahwa Ditjen Penataan Agraria bertugas SPAB intinya tidak hanya berbicara aset tanah untuk merumuskan kebijakan di bidang redistribusi tanah, melainkan juga bagaimana melakukan suatu pemberdayaan masyarakat dan penataan penggunaan pemberdayaan kepada masyarakat pemilik tanah tanah,” kata Andi Tenrisau saat diwawancarai Radio Sonora, sehingga kemudian dapat dilakukan untuk sesuatu Selasa (28/09/2021). yang produktif. “Saat ini, di negara kita, masyarakat Lebih lanjut, Andi Tenrisau mengutarakan bahwa SPAB kita bekerja keras untuk mengelola asetnya, ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa tetapi perlu diketahui bahwa di negara-negara subsistem, yaitu input basis data. Input basis data diperlukan maju, aset itu bekerja atau diusahakan secara baik untuk merancang penataan agraria berkelanjutan itu. Input sehingga ini merupakan salah satu sarana mencapai data yang diperlukan adalah data-data spasial dan data-data kemakmuran,” kata Andi Tenrisau. (RH/SA, 28 Sept. tekstual. Setelah melakukan input data, dapat dirancang 2011). penataan agraria yang berkelanjutan yang disebut SPAB. SPAB ini didukung oleh tiga kegiatan pokok, yaitu penataan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 331

Ciptakan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Berkeadilan dengan Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Banyak mungkin orang yang sejatinya belum pengaturan kelembagaannya Masyarakat mengetahui apa itu Reforma Agraria. Reforma termasuk dengan melibatkan Agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah, berbagai pihak, termasuk Civil melainkan bagaimana menciptakan penguasaan Society Organization (CSO), dan penggunaan tanah agar berkeadilan. “Program ini akhirnya dikembangkan Reforma dapat diartikan menjadi suatu kegiatan yang merupakan Agraria. “Reforma Agraria program strategis nasional untuk menata kembali struktur dicanangkan melalui TAP MPR penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Nomor IX Tahun 2001 dan juga tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan Peraturan Presiden Nomor 86 disertai dengan penataan akses supaya lebih berkeadilan. Tahun 2021 tentang Reforma Sehingga dapat diperoleh manfaat untuk kesejahteraan Agraria,” kata Andi Tenrisau. masyarakat,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Sejak tahun 2015, Reforma Agraria Agraria, Andi Tenrisau, pada wawancara Radio Sonora, telah meredistribusikan tanah secara daring, Selasa (28/09/2021). sebanyak 963.951,20 ha dengan Kegiatan utama dari Reforma Agraria, salah satunya jumlah bidang tanahnya sebesar redistribusi tanah. Andi Tenrisau mengatakan bahwa 1.426.517 bidang. Andi Tenrisau kegiatan ini adalah meredistribusikan tanah kepada orang- mengatakan bahwa pelaksanaan orang yang membutuhkan yang memenuhi syarat serta landreform dilaksanakan dalam melakukan penataan, bagaimana menggunakan tanah kurun waktu 54 tahun, terdapat serta memberdayakan masyarakat untuk memberdayakan percepatan ketika Reforma Agraria tanah-tanah mereka. “Dalam sejarahnya, Reforma Agraria menjadi program penting oleh pemerintah. “Itu merupakan itu merupakan cikal bakal dari landreform. Landreform perkembangan pelaksanaan Reforma Agraria, sejak adalah menata kembali penguasaan dan pemilikan tanah landreform hingga sekarang,” kata Dirjen Penataan Agraria. dengan melakukan pemberian hak atas tanah pada subjek Lebih lanjut, baru-baru ini Presiden Joko Widodo telah tertentu yang memenuhi syarat dalam rangka menciptakan membagikan sertipikat tanah terhadap 124.120 bidang keadilan pertanahan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tanah di seluruh Indonesia. Andi Tenrisau mengatakan itu sejarahnya, landreform sudah dilakukan sejak tahun 1961 merupakan hasil program redistribusi tanah dari 26 Provinsi hingga tahun 2014,” ungkap Dirjen Penataan Agraria. dan 127 Kabupaten/Kota. “Penyerahan sertipikat tanah Dalam pelaksanaan landreform pada kurun waktu tersebut, itu juga termasuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) telah dilakukan redistribusi tanah kepada masyarakat seluas usulan CSO dengan jumlah bidang 5.512 bidang, seluas 2.424.400,61 hektare dengan jumlah bidang 2.795.426 2.527, 84 hektare dan jumlah 3.844 Kepala Keluarga,” ujar bidang. Konsep ini disempurnakan lebih baik dengan Dirjen Penataan Agraria. Pelaksanaan Reforma Agraria, Andi Tenrisau mengutarakan beberapa evaluasi terkait hal itu. “Pertama, dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) semula berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi sekarang sudah di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Berikutnya, terkait substansi Perpres ini, kita perlu memperluas pemberian haknya, bukan hanya hak milik saja, melainkan hak lain juga dapat diberikan. Ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan hak milik, namun bisa hak pakai dahulu, kita lihat apakah tanahnya dikelola dengan baik, jika benar dapat kita berikan hak milik,”ungkap Andi Tenrisau. Reforma Agraria melibatkan hampir semua kementerian/ lembaga bahkan juga melibatkan aparat penegak hukum. Terhadap hal itu, Andi Tenrisau mengatakan perlu dilakukan kolaborasi dan koordinasi yang baik. Tanpa itu Reforma Agraria belum dapat dilaksanakan secara maksimal. (RH/SA, 28 Sept. 2021). 332 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Percepatan Reforma Agraria, Fokuskan Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Bangun Sinergi Semua Pihak Perjalanan Reforma Agraria penyelesaian konflik pada tahun 2021 dan pelaksanaan Reforma Agraria dan Pemberdayaan terus diusahakan oleh redistribusi tanah pada tahun 2022 di 8 (delapan) lokasi Masyarakat pemerintah, termasuk prioritas. Pada LPRA Prioritas 3 akan dilakukan penyelesaian Kementerian Agraria dan konflik pada tahun 2022 dan pelaksanaan redistribusi tanah Tata Ruang/Badan Pertanahan pada tahun 2022-2023 di 10 lokasi prioritas. Nasional (ATR/BPN) sebagai “Kita bagi dalam beberapa prioritas. Harus selesai sesuai salah satu institusi pemerintah target termasuk penyelesaian sengketanya. Kemarin dalam yang mengatur urusan agraria rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, pada tanggal dan pertanahan. Salah satu 22 September 2021, Presiden RI menyerahkan sertipikat tujuan Reforma Agraria adalah hasil pelaksanaan redistribusi tanah di 8 (delapan) lokasi mengelola sumber daya agraria LPRA, yang berasal dari bekas HGB perkebunan swasta guna menciptakan kemakmuran yaitu di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bengkulu Utara, dan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bengkulu Tengah dan sehingga untuk mewujudkan itu Kabupaten Semarang,” ujarnya. maka dilakukanlah percepatan “Di samping itu, lokasi yang berasal dari pelepasan kawasan Reforma Agraria. Seperti yang hutan yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Lokasi dipaparkan oleh Direktur Jenderal yang berasal dari tanah transmigrasi yaitu Kabupaten Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Konawe Selatan, serta lokasi yang berasal dari Tanah Objek dalam webinar Perhimpunan Landreform (TOL) (heredistribusi) yaitu di Kabupaten Mahasiswa Katolik Republik Nganjuk, sudah diserahkan,” jelas Andi Tenrisau. Indonesia (PMKRI) yang bertajuk Selain itu, sebagai upaya percepatan Reforma Agraria, Andi Jalan Panjang Reforma Agraria di Indonesia, Selasa Tenrisau menjelaskan bahwa dibutuhkan adanya sinergi, (28/09/2021). koordinasi dan sinkronisasi 3 (tiga) aktor utama good Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau, berkata bahwa governance, dalam hal ini adalah pemerintah, masyarakat arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada dan swasta. “Masyarakat melalui peran CSO, pemerintah acara Rapat Terbatas tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal baik di pusat maupun daerah, juga pemerintah dengan 6 Oktober 2020, untuk memprioritaskan percepatan BUMN dan BUMD, juga pihak swasta melalui perusahaan, Program Strategis Nasional, salah satunya termasuk semuanya bersama menyukseskan program Reforma Reforma Agraria. Ia menjelasan bahwa konsep Reforma Agraria demi kemakmuran rakyat,” tutup Andi Tenrisau. (AR/ Agraria terdiri dari penataan aset yaitu penataan kembali RS, 28 Sept. 2021). penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundang- undangan serta penataan akses dan penataan penggunaan tanah yaitu pemberian pendampingan bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal melalui penatagunaan tanah. Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kegiatan Reforma Agraria terdiri dari Legalisasi Aset sebesar 4,5 juta hektare dan Redistribusi Tanah sebesar 4,5 juta hektare. Objek Redistribusi Tanah dalam rangka Reforma Agraria terdiri dari Eks Hak Guna Usaha (HGU) dan HGU Habis, Tanah Telantar yang masuk dalam Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), kemudian hasil penyelesaian sengketa dan konflik, pelepasan kawasan hutan, dan tanah negara lainnya. Andi Tenrisau menjelaskan bahwa dilakukan beberapa percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yaitu melalui penentuan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Ia berkata bahwa pihaknya membagi LPRA dalam beberapa prioritas. Pada LPRA Prioritas 1, dilakukan penyelesaian konflik dan pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2021 di 16 lokasi prioritas. Pada LPRA Prioritas 2, dilakukan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 333

Kementerian ATR/BPN Dorong Peran GTRA Kota Pontianak dalam Penyelesaian dan Konflik Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal (Dirjen) Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota terus dijalankan. Melalui Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Rapat Koordinasi GTRA Kota Pontianak 2021, R.B. Agus Widjayanto menuturkan jika Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kota Pontianak menindaklanjuti merupakan bagian untuk mengurangi sengketa dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria sebagai Wujud konflik pertanahan. Maka dari itu, perlu mengantisipasi Kepedulian Negara terhadap Masyarakat Kota Pontianak faktor-faktor yang bisa menimbulkan sengketa dan melalui GTRA. Hal tersebut merupakan tema utama konflik pertanahan. “Faktor yang menimbulkan konflik dalam Rakor yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Kota dan sengketa pertanahan paling umum adalah luas tanah Pontianak, Kamis (30/09/2021). yang relatif tetap, sementara kebutuhan akan tanah untuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan kepentingan keperluan hidup maupun pembangunan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya semakin meningkat. Maka tanah menjadi nilai ekonomis Tjandra yang hadir secara daring mengatakan terdapat yang tinggi,” tuturnya. dua pokok bahasan kali ini yaitu mengenai potensi Tanah Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan perlu Objek Reforma Agraria (TORA) dari permasalahan tanah di memperhatikan pelaksanaan Reforma Agraria karena Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat dan merupakan bagian untuk mengatasi ketimpangan struktur permasalahan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) penguasaan tanah. “Reforma Agraria baik itu redistribusi Konsolidasi Tanah di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan tanah atau legalisasi aset adalah bagian dari mengatasi Pontianak Selatan. ketimpangan struktur penguasan tanah, sehingga bisa “Dua hal ini perlu dilakukan mediasi dan dipahami dari memberikan pemanfaatan dan kemudian dilakukan informasi. Persoalannya pada ganti rugi bagi pemilik pemberdayaan agar redistribusi tanah dapat berhasil guna,” tanah dan masyarakat. Kita sama-sama diskusi mencari jelas R.B. Agus Widjayanto. kesepakatan dan kita mulai lakukan konsolidasi tanah yang Pada Rakor tersebut, Direktur Konsolidasi Tanah dan dimungkinkan serta tantangan dalam konsolidasi tanah Pengembangan Pertanahan pada Direktorat Jenderal yang perlu diperhatikan ialah bagaimana meyakinkan Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan masyarakat,” kata Surya Tjandra. Kementerian ATR/BPN, Aria Indra Purnama menjelaskan Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN berkata konsolidasi pentingnya konsolidasi tanah sebagai upaya untuk menata tanah dapat menjadi alternatif jalan keluar penyelesaian kawasan sesuai dengan tata ruangnya. “Konsolidasi tanah permasalahan. “Kalau pendekatannya langsung dan kami itu adalah bagaimana kita menata kawasan sesuai dengan bisa terlibat di dalamnya kita yakinkan dulu masyarakat rencana tata ruang yang sudah ada dan kemudian ditambah kalau sudah yakin dan setuju dengan strategi yang jelas, dengan tidak menggusur,” pungkasnya. (JR/TA, 30 Sept. roadmap yang jelas rasanya akan terima,” ujarnya. 2021). 334 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Susun Pedoman Pelaksanaan Reforma Agraria, Dirjen Penataan Agraria: Harus Sesuai dengan Arah Kebijakan dan Prinsip Perundang-Undangan Perwujudan tujuan besar baik itu menjadi bagian daripada penataan penggunaan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Reforma Agraria terus tanah. “Maksudnya bagaimana menggunakan sesuai Masyarakat dimaksimalkan pemerintah. dengan tata ruangnya, sesuai dengan arah penggunaan Salah satunya melalui tanah, bagaimana kemampuan tanahnya bisa meliputi penyusunan petunjuk pelaksanaan tinggi, lereng, drainase, kedalaman, dan lainnya. Ini penting Reforma Agraria oleh Kementerian menjadi bagian yang harus kita wujudkan dalam pedoman Agraria dan Tata Ruang/Badan ini sehingga ketika kita melakukan penataan aset dan akses Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat menjadi lebih baik hasilnya,” ujar Andi Tenrisau. melalui Direktorat Jenderal Penataan Dalam hal penataan akses, Dirjen Penataan Agraria Agraria. Pedoman yang disusun mengatakan bahwa objek dari penataan akses, yaitu berupa tata cara pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan tanah adalah tanah yang basisnya Reforma Agraria melalui Penataan penguasaan pemilikan tanah. Ia melanjutkan, objek dari Aset, Penataan Penggunaan Tanah, pemberdayaan masyarakat itu ada beberapa macam dan dan Penataan Akses. inilah yang menjadi parameter untuk mengatur objek yang Dalam sambutannya, Direktur harus dilakukan sentuhan pemberdayaan tanah. “Oleh Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, karena itu, secara linier pun kita harus berikan sentuhan Andi Tenrisau mengingatkan bahwa pemberdayaan tanah ke semua objek TORA, termasuk juga sebagai pedoman tentunya harus PTSL dan tanah yang dikuasai badan hukum,” ucap Andi disusun sesuai dengan arah kebijakan, hukum positif, Tenrisau. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain Hadir sebagai penanggap, Direktur Jenderal Bina itu, ia mengatakan harus diingat juga dalam Undang- Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Undang Pokok Agraria, terdapat prinsip-prinsip yang harus Cahya Murni. Dalam tanggapannya ia mengatakan, dalam dipedomani ketika menyusun pedoman pelaksanaan melakukan penataan akses yang meliputi pemetaan krusial, Reforma Agraria. peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan “Pertama prinsip nasionalisme atau kebangsaan. Kemudian usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi yang lain adalah prinsip adanya ketentuan tentang tepat guna, fasilitas akses permodalan, pemasaran, landreform, ada juga prinsip pengakuan terhadap hak dan penyediaan infrastruktur mendukung, perlu peran ulayat, prinsip perencanaan terkait pengelolaan sumber pemerintah daerah.“Isu dalam pelaksanaan Reforma Agraria daya agraria, termasuk bagaimana fungsi sosialnya di daerah itu perlu peran Kepala Daerah. Jadi kolaborasi diterjemahkan,” kata Andi Tenrisau saat membuka kegiatan juga dibutuhkan dan harus lebih melibatkan pemda dari Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Reforma Agraria di Hotel mulai penyusunan pedoman hingga pelaksanaannya,” ujar Redtop, Jakarta, Rabu (06/10/2021). Hari Nur Cahya Murni. (LS/JR, 06 Okt. 2021). Lebih lanjut, Dirjen Penataan Agraria menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, terdapat dua hal pokok dalam kegiatan utama Reforma Agraria, yakni penataan aset melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, serta penataan akses. Namun demikian, Andi Tenrisau melihat bahwa di dalam pelaksanaan Reforma Agraria, perlu dikembangkan juga dengan penataan penggunaan tanah. “Ketika kita melakukan pengaturan kembali, kita juga harus melakukan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan tanah, jadi memang hal ini tidak bisa dipisahkan. Tanah yang dimiliki itu harus digunakan secara baik, yang artinya efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna,” jelasnya. Penataan penggunaan tanah, menurut Dirjen Penataan Agraria penting untuk diwujudkan dalam pelaksanaan Reforma Agraria ke depan. Jadi, semua unsur-unsur yang menjadi faktor bagaimana menggunakan tanah dengan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 335

Wujud Sukses Reforma Agraria melalui Kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Kotawaringin Timur Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil terutama dalam hal mempercepat proses redistribusi tanah. Masyarakat Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen Surya Tjandra juga berkata bahwa tugas dari Kementerian ATR/Waka BPN), Surya Tjandra melakukan ATR/BPN saat ini, tak hanya dalam urusan legalisasi aset kunjungan ke Desa Hanaut, Kabupaten semata. Namun juga dalam wujud penataan aksesnya. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada “Sertipikat tanah itu penting agar masyarakat punya Selasa (05/10/2021). Kunjungan kerja kali ini dalam rangka kepastian hak untuk menjaga tanahnya. Selain itu, BPN meninjau panen raya Kampung Reforma Agraria dan juga mulai ke dalam proses bagaimana pemberdayaannya penyerahan sertipikat redistribusi tanah hasil pelepasan agar membuktikan bahwa legalisasi aset yang ada juga kawasan hutan di Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, dapat masuk ke arah meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. penerima sertipikat tanah,” jelasnya. Berdasarkan hasil survei awal tahun 2021 oleh Kantor Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur, Desa Hanaut mempunyai potensi dalam hal pertanian, khususnya tanaman padi, kopi, dan rotan. Untuk itu, Desa Hanaut ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria. Hal ini juga didukung oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur dengan dikukuhkannya kawasan hutan sehingga batas antara kawasan hutan dan non hutan jelas bahwa sebagian areal Desa Hanaut menjadi wilayah Areal Penggunaan Lainnya (APL). Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra, mengapresiasi pengukuhan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana ini merupakan pertama kali terjadi. Ia berkata bahwa dukungan dari pemerintah daerah ini menjadi sangat penting 336 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor berkata bahwa pengelolaan pertanahan yang optimal, arif, dan bijaksana akan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Harapannya adanya Reforma Agraria ini, bertujuan untuk penataan dan pengelolaan kembali kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. “Hari ini setelah kita menyaksikan panen raya di Desa Hanaut, akan kita bagikan 5 buah sertipikat redistribusi tanah sebanyak 5 buah secara simbolis dari total 112 sertipikat di tahun 2021 ini,”ungkapnya. Elijas Tjahyadi berkata bahwa ini merupakan kolaborasi yang Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin sangat luar biasa dari Kementerian ATR/BPN melalui kegiatan Timur, Jhonsen Ginting, menjelaskan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan pemerintah bahwa pihaknya melakukan survei daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya panen raya dan terkait potensi Desa Hanaut dan penyerahan sertipikat redistribusi tanah di Desa Hanaut. “Ini didapat 3 potensi, khususnya dalam hal pertanian, yaitu juga kerja kolaboratif Kantor Pertanahan dengan pemda, tanaman padi, kopi, dan rotan. Ia juga berkata bahwa serta dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Dinas pihaknya membantu dalam hal penataan akses, yaitu Pertanian,” terangnya. pendampingan dalam bentuk penyuluhan. “Kami bekerja Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, sama dengan dinas pertanian, juga bekerja sama dengan Andry Novijandri, berkata bahwa dalam rencana strategis dinas perindustrian terkait peningkatan nilai jual Kopi Desa Kementerian ATR/BPN mendapat tugas tidak hanya Hanaut,” tutur Jhonsen Ginting. melakukan sertipikasi tanah. Namun juga bagaimana tanah-tanah yang berhasil diredistribusikan punya Jhonsen Ginting juga menuturkan bahwa pihaknya telah Reforma Agraria dan Pemberdayaan pertanggungjawaban lebih baik lagi. “Setelah dilepaskan ya melakukan penataan aset di kawasan Desa Hanaut pada Masyarakat saatnya tanah itu dimanfaatkan sebagai bentuk kepedulian tahun 2019 sebanyak 450 bidang dalam bentuk redistribusi kita terhadap kesejahteraan masyarakat. Terima kasih untuk objek tanah Reforma Agraria. Sementara pada tahun ini, semua pihak mulai dari Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin dilakukan legalisasi aset hasil redistribusi tanah sebanyak Timur dan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur yang sudah 112 bidang. “Dalam kegiatan ini, juga terdapat bantuan berpartisipasi dalam kegiatan ini,” jelasnya. dari Dinas Pertanian dalam bentuk bibit jeruk dan durian, juga ada terpal kolam ikan. Selain itu juga ada bentuk CSR (Corporate Social Responsibility-red) dari Perusahaan Best Group berupa mesin roaster kopi dan traktor dari PT Karya Makmur Abadi,” tutupnya. (AR/SA, 05 Okt. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 337

Catatan Wamen ATR/Waka BPN Bagi Pedoman Pelaksanaan RA Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil (pemerintah daerah) akan jadi sangat signifikan karena Masyarakat Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen mereka yang mengetahui apa yang dibutuhkan sehingga ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri mereka semua harus terlibat. Juga Reforma Agraria pun acara Penyusunan Pedoman Pelaksanaan menjadi menarik untuk daerah karena dapat menjawab Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/ kebutuhan, serta mimpi dari Kepala Daerah dan juga BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria secara harapan dari pembangunan di daerah,” ujarnya. daring, pada Selasa (06/10/2021). Selain itu, pedoman ini diharapkan akan lebih mengelaborasi Dalam sambutannya, Surya Tjandra mengatakan aspek penyelesaian konflik agraria, seiring dengan terdapat beberapa catatan penting yang dapat dijadikan disusunnya rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN fokus dalam terlaksananya Reforma Agraria. Meskipun tentang pencegahan kasus pertanahan. Melalui segi output, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, Surya Tjandra Wamen ATR/Waka BPN juga memberikan masukan untuk mengatakan ada beberapa kemajuan. bersama-sama dapat menetapkan output yang progresif. Surya Tjandra menjelaskan bahwa Reforma Agraria pada “Misalnya percetakan sawah berapa yang kita targetkan dasarnya memiliki tujuan besar, mulai dari menciptakan suatu hari nanti, tidak hanya berbicara angka. Namun lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, akses sumber juga dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat,” ekonomi, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta kualitas ungkapnya. lingkungan hidup. “Rasanya bisa kita membuat lebih Terakhir, Surya Tjandra juga menuturkan harapannya jika ambisius dan memasukan indikator-indikator yang lebih program Reforma Agraria tetap dapat dilanjutkan meskipun konkret dalam pedoman ini,” ujarnya. sudah tidak lagi sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Guna mewujudkan tujuan besar Reforma Agraria “Bagaimana nanti kita mengukur keberhasilannya setelah tersebut, Surya Tjandra menjelaskan terdapat catatan tahun 2024, barangkali dalam pedoman ini bisa sekalian jika peran pemerintah daerah sangat strategis karena memberikan perspektif yang lebih mendalam sehingga merupakan sektor yang esensial dalam program Reforma Reforma Agraria tetap dapat berjalan meskipun sudah tidak Agraria. “Dalam hal ini, peran gubernur, bupati, wali Kota lagi sebagai PSN,” ungkapnya. (TA/RS, 06 Okt. 2021). 338 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Komitmen Pemerintah Percepat Pembentukan Badan Bank Tanah untuk Wujudkan Reforma Agraria Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun Bank Tanah yang ditunjuk langsung Reforma Agraria dan Pemberdayaan 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memunculkan oleh Presiden. Komite ini juga akan Masyarakat banyak terobosan, tak terkecuali di bidang dibantu oleh Sekretariat Komite. Selain pertanahan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor itu, dibentuk Dewan Pengawas yang 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah ialah salah satu bertugas melakukan pengawasan dan peraturan turunan UUCK yang menjadi fokus Kementerian memberikan nasihat/saran kepada Badan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Pelaksana dalam menjalankan kegiatan BPN). PP tersebut mendukung pembentukan Badan penyelenggaraan Bank Tanah. Guna Bank Tanah di Indonesia yang berfungsi melaksanakan menyelenggaran tugas-tugas dalam Bank perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, Tanah, Komite Bank Tanah menetapkan pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Badan Pelaksana. Bank Tanah nantinya juga akan mendukung pemanfaatan “Setelah itu, kita sedang paralel tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan menyiapkan PP permodalan yang nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, bahkan nantinya akan mengurus. Komite akan juga Reforma Agraria. Dalam PP ini dinyatakan bahwa mengusulkan ke presiden mengenai ketersediaan tanah untuk Reforma Agraria paling sedikit siapa saja untuk pertama kali pengurus 30% dari tanah negara diperuntukkan Badan Bank Tanah. dari Bank Tanah ini. Itu ketentuan di Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, perpres ini, untuk pertama kalinya pengurus ditetapkan Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa pembentukan oleh komite, setelah komite ditetapkan oleh Presiden,” tutur Badan Bank Tanah terus didorong dan secara substansi Sekjen Kementerian ATR/BPN. sudah mencapai 90%. Saat ini, tengah disusun Rancangan Turut hadir secara daring, Dirjen Peraturan Perundang- Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan undangan Kemenkum HAM, Benny Riyanto. Ia menyetujui Penyelenggaraan Badan Bank Tanah bersama Direktorat bahwa latar belakang dibentuknya Badan Bank Tanah Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian ini adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan Hukum dan HAM, serta para pakar praktisi hukum. pertanahan yang masih marak terjadi. Ia berharap dengan “Kita sudah membahas di internal kementerian, mungkin pengaturan struktur dan penyelenggaraan Badan Bank 90% substansinya sudah. Kita sudah edarkan juga ke Tanah dapat menjamin ketersediaan tanah, terutama untuk beberapa kementerian/lembaga terkait. Tiga instansi sudah Reforma Agraria. paraf. Tentunya mungkin paralel karena diharapkan Badan “Dapat disadari urgensi untuk penyusunan Raperpres ini. Bank Tanah ini dapat terwujud bulan Oktober ini,” ujar Dalam prosesnya tetap wajib harus diharmonisasi baik Himawan Arief Sugoto dalam Rapat Pleno Harmonisasi secara hirarki peraturan perundang-undangan, maupun Raperpres tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan secara substansinya agar tercipta suatu keselarasan, Bank Tanah secara daring, Kamis (07/10/2021). pembulatan, dan harmoni antara satu sektor dengan Ia menerangkan, Badan Bank Tanah akan dipimpin Komite sektor yang lainnya. Hal ini juga untuk menghindari adanya benturan kepentingan sesama regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, harmonisasi ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum agar Raperpres ini nanti benar-benar bisa dilaksanakan dan juga applicable,” jelas Benny Riyanto. Adapun Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah ini, juga digelar secara luring di Hotel Royal Ambarrukmo, D.I. Yogyakarta. Hadir secara langsung, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Tenaga Ahli Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suhendro; Dosen Fakultas Hukum UGM, Oce Madril; serta jajaran Kemenkum HAM dan instansi pemerintah terkait. (YS/RA, 07 Okt. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 339

Ungkap Tantangan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau Terluar, Wamen ATR/ Waka BPN Ajak Aspeksindo Bangun Indonesia dari Pinggiran Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil peluang, tapi kita bisa kehilangan pulau cuma karena Masyarakat Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen adanya ego sektoral. Jadi saya keliling ke sana ke sini ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, menghadiri hanya untuk mempercepat pengurangan ego sektoral dan kegiatan Pembukaan Musyawarah Nasional memberikan hak kepada pulau terluar. Paling tidak kita II Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir sudah mulai bergerak ke arah situ,” jelas Surya Tjandra. Seluruh Indonesia (Aspeksindo). Ia sekaligus menjadi Wamen ATR/Waka BPN melanjutkan, dengan berkeliling pembicara kunci pada kegiatan yang mengusung tema ke pulau kecil terluar di Indonesia dan wilayah pesisir, “Membangun Indonesia dari Pinggiran”. Pembukaan Munas ia menyimpulkan bahwa Indonesia tidak boleh lagi II ini diselenggarakan di Pendopo Pantai Tanjung Kelayang, memunggungi laut. Ia berharap melalui forum Aspeksindo, Kabupaten Belitung, Jumat (08/10/2021) malam. di samping membangun ekonomi Indonesia melalui Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN pinggiran, juga dapat mewujudkan pernyataan Presiden mengungkapkan sesuai dengan Keputusan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia adalah (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau- poros maritim dunia. Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar Pada kesempatan ini juga, Wamen ATR/Waka BPN yang merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia mengungkapkan tantangan utama yang sekaligus menjadi (NKRI). “Ketika kita melakukan negosiasi wilayah dengan peluang bagi pembangunan wilayah pesisir dan pulau negara tetangga, harus bisa menunjukkan bukti bahwa terluar. “Di sana ada persoalan antara kolektivitas dan memang Indonesia ada di situ. Salah satu buktinya adalah individualitas. Masyarakat kolektif, haknya bagaimana? dikeluarkannya sertipikat resmi dan yang mengeluarkan Apakah kita kasih kolektif atau individu? Ini terkait dengan sertipikat hak atas tanah itu, kami dari Kementerian ATR/ kepastian hak, butuh keseimbangan yang tepat dan Ibu BPN,” ujar Surya Tjandra. Bapak di sini yang paling paham di daerahnya, pasnya Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN menceritakan seperti apa,” ucap Surya Tjandra. pengalamannya di hadapan peserta Munas II Aspeksindo Tantangan lainnya adalah rezim hukum yang mengatur terkait kunjungannya ke beberapa pulau terluar dan berbeda-beda. Menurut Surya Tjandra memang hal ini wilayah pesisir. Mulai dari Pulau Karang Unarang di adalah persoalan yang membuat kerumitan sektoral dan Kalimantan Utara, Pulau Pelampong di Kepulauan Riau, ego-ego sektoral sehingga jadi penghambat pembangunan Pulau Mengkudu di Nusa Tenggara Timur, hingga Kampung yang sedang dikerjakan. Dari terhambatnya pembangunan Enggros di Jayapura, Papua. itulah, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan absolut “Jadi kita punya tantangan bagaimana bertemu dua rezim, dan struktural masyarakat di wilayah pesisir dan pulau yang satu rezim izin, satu lagi rezim hak. Ini persoalan kita, terluar. bukan persoalan luar negeri dan kita tuntaskan satu per Kemudian yang menjadi krusial, serta merupakan satu. Jadi kebayang kerumitan birokrasi kita, bagaimana tantangan terakhir bagi pembangunan wilayah pesisir ego sektoral itu membuat peluang ini hilang. Bukan cuma dan pulau terluar menurut Wamen ATR/Waka BPN ialah ketertarikan investasi yang semakin kuat ke daerah pesisir. Dalam hal ini menurutnya, di satu sisi menjadi peluang bagi investasi. Namun di sisi lain, jangan sampai masyarakat pesisir kehilangan gaya hidupnya, hanya karena pemerintah belum siap memberikan hak kepada mereka, menjamin masyarakat pesisir tinggal di wilayahnya. “Nah hal-hal ini yang rasanya barangkali saya berharap mudah-mudahan Aspeksindo bisa memikirkan dengan sangat serius pembangunan wilayah pesisir dan pulau terluar di wilayah masing-masing anggota Aspeksindo. Kalau memang ada rencana dan strategi, Kementerian ATR/BPN siap membantu karena kita mau bersama-sama mengembalikan kejayaan nusantara ini yang aslinya seperti kata Bung Karno bahwa kita ini bangsa pelaut,” pungkas Surya Tjandra. (LS/NA, 08 Okt. 2021). 340 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Reforma Agraria di Wilayah Belitung, Maksimalkan Potensi Tanah Bekas Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal sebagai dibiarkan telantar, tapi juga dimanfaatkan secara aman. Reforma Agraria dan Pemberdayaan negeri penghasil bijih timah terbesar nomor dua di Nanti kita akan coba eksplorasi,” ungkapnya. Masyarakat dunia. Namun, banyaknya lahan bekas tambang di Wamen ATR/Waka BPN menambahkan akan melaksanakan Belitung, dinilai tidak menimbulkan manfaat bagi program Reforma Agraria kontekstual Belitung, yang masyarakat dalam hal pengelolaannya. Saat ini, pemerintah cocok dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung. tengah mendorong lahan bekas pertambangan itu menjadi “Kita akan coba mencari tahu, memahami, dan melihat lahan produktif untuk perkembangan perekonomian potensi seperti tantangannya karena ini ada logam berat masyarakat. Kehadiran negara di wilayah Kepulauan ya. Jadi harus hati-hati pengelolaannya nanti seperti apa. Bangka Belitung menjadi suatu keharusan, terutama dalam Lingkungan yang bekas tambang ini unik. Cuma ada di pelaksanaan Reforma Agraria. belitung se-Indonesia yang modelnya begini,” ungkapnya. Surya Tjandra selaku Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Melalui kedatangannya ke Kabupaten Belitung ini, Wamen Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ ATR/Waka BPN mengaku akan mengenal lebih jauh dan Waka BPN), mengajak pemerintah daerah berkolaborasi melihat apa yang bisa dikerjakan melalui Program Strategis melaksanakan program strategis Kementerian ATR/BPN di Nasional Kementerian ATR/BPN, seperti Pendaftaran Tanah Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disampaikan saat Rapat Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, maupun Paripurna Istimewa IV Masa Persidangan III Tahun Sidang Konsolidasi Tanah. Dalam kesempatan yang sama, Bupati 2021 dengan agenda Peringatan Hari Jadi ke 150 Kota Belitung Timur, Burhanudin, mengungkapkan rasa terima Manggar di Gedung DPRD Kabupaten Belitung Timur, Sabtu kasihnya atas kehadiran Wamen ATR/Waka BPN di daerah (09/10/2021). Belitung Timur. Ketika diwawancarai, Wamen ATR/Waka BPN mengatakan “Kita berterima kasih atas kehadiran Pak Wamen ATR/ bahwa salah satu keunikan dari daerah Belitung yang tidak Waka BPN. Semoga dari kehadiran Pak Wamen, masalah dimiliki daerah lain, yaitu banyak lahan bekas tambang.“Dari pertanahan bisa kita selesaikan dengan bijak dengan lahan bekas tambang yang ada di Belitung ini, sebagian ada berkolaborasi dengan semua pihak agar hak kepastian yang bisa dirawat atau dipulihkan dan ada sebagian yang hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat bisa terpenuhi,” masih rusak. Nah, kita harus pikirkan bagaimana strateginya ujarnya. (NA/LS, 09 Okt. 2021). supaya bisa ada pengembangan ke depan. Jadi tidak KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 341

Utamakan Masyarakat dalam Mewujudkan Mimpi Reforma Agraria di Nusa Tenggara Barat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil dan kekuasaan supaya seminimal mungkin Masyarakat Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen masyarakat itu mengalami kerugian,” ujarnya. ATR/Waka BPN), Surya Tjandra sebagai Lebih lanjut Surya Tjandra menuturkan, untuk Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma mengembangkan kegiatan perekonomian Agraria (GTRA) Nasional menghadiri Rapat Koordinasi GTRA di wilayah Mandalika yang bersifat strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2021. Rakor bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dengan tema “Penataan Aset Pelepasan Kawasan Hutan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Transmigrasi, Hak Guna Usaha Habis dan Pengembangan (KEK). KEK Mandalika diharapkan dapat Penataan Akses Rencana Food Estate di Kecamatan mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi NTB Labangka – Kabupaten Sumbawa” dilaksanakan secara yang sangat potensial. daring pada Rabu (13/10/2021). “Sekarang ini sudah mulai ada pergerakan. Dalam kesempatan ini,Wamen ATR/Waka BPN menyebutkan Mandalika waktu kita lihat saat kunjungan proyeksi pembangunan di NTB, yakni Mandalika yang ke sana semacam dentuman, episentrum termasuk dalam Destinasi Wisata Super Prioritas Nasional membuat getaran yang bergetar ke seluruh dan Rinjani yang menjadi Kawasan Strategis Nasional NTB. Tapi sekali lagi, ada masyarakat yang dalam sudut pandang lingkungan hidup. Ia menyampaikan perlu kita perhatikan. Peran Kementerian ATR/ bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dalam setiap BPN menjadi sangat krusial di sini. Setidaknya kita layani, pembangunan yang dilakukan di daerah, terutama kita dengarkan masyarakat tersebut apa kekhawatirannya,” masyarakat. Ia mengimbau Kantor Wilayah BPN dan Kantor terangnya. Pertanahan di Provinsi NTB dapat bekerja sama dengan Surya Tjandra memaparkan, dalam mewujudkan Reforma pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi dalam Agraria di NTB juga memiliki tantangan dalam pelaksanaan rangka mitigasi masalah yang mungkin terjadi. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Koridor pertumbuhan di wilayah NTB antara lain di (PPTKH). Hal ini telah dibahas dalam Webinar yang Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten diselenggarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten (KPK). “Tujuan utama Strategi Nasional Pencegahan Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kota Bima, Korupsi Bidang Kehutanan adalah mewujudkan kawasan Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Sementara itu, hutan yang memiliki kejelasan status dan mendapat pemerataan juga akan dilakukan di Kabupaten Lombok pengakuan dari masyarakat, serta bebas dari hak-hak pihak Utara. ketiga. Kementerian ATR/BPN dalam hal ini, juga dapat “Koridor pertumbuhan ini biasanya menjadi problem meminimalisir tumpang tindih dengan adanya kejelasan yang ibu/bapak di lapangan hadapi. Itu konsekuensi tersebut,” jelasnya. dari pembangunan. Bagaimana kita memperhatikan Membuka jalannya Rakor GTRA ini, Gubernur Provinsi NTB, masyarakat, pemerintah wajib memitigasinya, menyiapkan Zulkieflimansyah mengapresiasi jajaran Kementerian ATR/ strategi apapun yang bisa dilakukan dalam kewenangan BPN yang telah bersinergi dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang dialami masyarakat NTB, terutama di wilayah prioritas, yaitu Mandalika, Gili Trawangan, dan Rinjani. “BPN mempunyai keinginan untuk bersinergi bersama sehingga banyak persoalan yang menurut orang luar berat menjadi ringan karena kolaborasi bersama yang luar biasa. Oleh karena itu, kami menyambut dengan baik rapat koordinasi ini. Mudah-mudahan beban berat bisa kita urai satu per satu agar kemudian menciptakan kemaslahatan bersama,” tuturnya. Turut hadir secara daring, Direktur Landreform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sudaryanto. Rakor GTRA ini juga dihadiri secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Slameto Dwi Martono beserta jajaran Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi NTB, serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi NTB. (YS/SA, 13 Okt. 2021). 342 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Reforma Agraria Wujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Bagi Masyarakat Reforma Agraria merupakan program pemerintah Selain itu, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, penguatan yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi koperasi dalam penataan akses sekarang ini dirasa ketimpangan penguasaan, pemilikan, diperlukan. Pengelolaan koperasi yang dikelola menjadi penggunaan, dan pemanfaatan tanah, tetapi standar korporasi menjadi suatu terobosan. Dengan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal demikian keadilan redistribusi dalam hal penataan akses tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ dapat lebih baik dan produktif. “Koperasi ini harus kita Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. berdayakan, jadi bagaimana kita mengkorporasikan Djalil saat menjadi narasumber dalam Diskusi Akhir Pekan koperasi. Apa maksudnya, aspek governance, manajemen, dengan tema “Reforma Agraria: Menuju Masyarakat Adil akuntabilitas dan lain-lain itu bisa dikelola sebaik korporasi. Reforma Agraria dan Pemberdayaan dan Makmur” yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Maka tidak ada alasan koperasi tidak maju, tidak bisa Masyarakat Doktor Insan Cita secara daring, Minggu (17/10/2021). menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan Reforma Agraria yang Selain itu, Sofyan A. Djalil berkata bahwa penyelesaian dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN terbagi dalam 2 sengketa dan konflik pertanahan juga menjadi fokus (dua) komponen, yaitu penataan aset dan penataan akses. Kementerian ATR/BPN dalam bagian menjalankan Reforma Dalam hal penataan aset, Kementerian ATR/BPN telah Agraria, serta munculnya mafia tanah pun menjadi hal yang menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis akan terus diperangi. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lengkap (PTSL) guna mendaftarkan seluruh bidang tanah ATR/BPN telah melakukan pencegahan dan juga bekerja di Indonesia. sama dengan Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung. “Pak Jokowi merasakan sekali masalah kepastian hukum “Pak Presiden sangat serius dalam hal ini karena merupakan dalam bidang pertanahan ini. Maka dari itu, harus kita komitmen Presiden Jokowi dalam memberikan kepastian tingkatkan pendaftaran tanah. Apa yang kita lakukan, kita hukum kepada masyarakat dan untuk menyelesaikan targetkan seluruh tanah terdaftar pada tahun 2025. Kenapa konflik-konflik pertanahan, serta memerangi mafia tanah. kita daftarkan? Supaya tidak ada sengketa dan masyarakat Jika ada yang terlibat mafia tanah baik dari oknum BPN, mempunyai kepastian hukum,” jelas Menteri ATR/Kepala oknum aparat penegak hukum, oknum pejabat pemerintah, BPN. dan lain-lain akan ditindak tegas,” imbuh Menteri ATR/ Kepala BPN. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa selain Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Guru Besar memberi kepastian hukum, penataan akses juga terus Universitas Brawijaya, Rachmad Safa’at; Ketua Komnas ditingkatkan agar masyarakat mendapat akses ke perbankan Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik; Ketua secara formal. “Kita ingin memberikan akses kepada Ombudsman RI, M. Najih; perwakilan dari LPPSLH, Barid masyarakat di seluruh Indonesia, terutama orang-orang Hariyanto; serta Akademisi Universitas Indonesia, Rocky kecil. Bukan hanya kepastian hukum, tapi akses kepada Gerung. (JR/RE, 17 Okt. 2021). perbankan formal. Alhamdulillah, masyarakat menanggapi dan menerima program ini, salah satu program yang sangat diapresiasi,” tuturnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 343

Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah di Desa Tigajuhar, Wamen ATR/Waka BPN Serahkan Sertipikat Konsolidasi Tanah Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil BPN menyampaikan artinya di wilayah ini sukses dalam Masyarakat Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen hal koordinasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menghadiri “Memang luar biasa mimpi Presiden Jokowi, ingin ada Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah konsolidasi, ada koordinasi dan sekali lagi, Deli Serdang hasil dari kegiatan Konsolidasi Tanah di Desa Tigajuhar, ini jadi contoh yang istimewa. Bagaimana kolaborasi tidak Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli hanya diucapkan, tapi dilaksanakan,” kata Surya Tjandra. Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Selasa (19/10/2021). Turut Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi, mendampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi menceritakan awal mula ditentukannya Desa Tigajuhar Sumatra Utara, Dadang Suhendi beserta jajaran dan Wakil sebagai lokasi Konsolidasi Tanah. Ia mengungkapkan Bupati Deli Serdang, H.M. Ali Yusuf Siregar beserta jajaran. informasi awal masyarakat waktu itu, susah mendapatkan Adapun sertipikat tanah yang diserahkan sejumlah 10 sertipikat tanah karena masuk ke dalam kawasan hutan bidang dari 208 bidang yang telah terbit. sehingga pengembangan ekonomi dan kepastian Dalam sambutannya, Wamen ATR/Waka BPN mengakui hukum atas tanah tidak dapat diperoleh. Maka tak lama, bahwa pelaksanaan Konsolidasi Tanah memang mudah pihaknya menginisiasi kerja sama dengan lintas sektor diucap, tapi sukar dikerjakan. Hal ini karena butuh untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. “Maka koordinasi yang kuat, mulai dari pemangku kepentingan alhamdulillah, lahan-lahan itu semua ditetapkan sebagai terkait juga kepada masyarakat yang termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain. Kemudian ditindaklanjuti dengan subjek Konsolidasi Tanah. “Seperti yang Bapak Ibu alami di proses legalisasi aset, menggunakan konsep konsolidasi sini, kan awalnya pasti diajak bicara dulu sama pemerintah tanah,” ungkap Dadang Suhendi. daerah setempat juga jajaran BPN di sini, harus dijelaskan Selain kerja sama lintas sektor yang baik, Dadang Suhendi dulu peruntukkannya berapa, dipotong berapa. Nah, menuturkanbahwakesadaranmasyarakatmenjadisalahsatu dengan kebesaran hati dari Ibu Bapak sendiri, kita tata faktor utama suksesnya Konsolidasi Tanah di Desa Tigajuhar. supaya semua bidang tanah sebisa mungkin punya akses,” “Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang tutur Surya Tjandra. telah rela melepas sebagian haknya untuk kepentingan Surya Tjandra melanjutkan bahwa dengan dilakukan masyarakat banyak dan untuk mengembangkan ekonomi Konsolidasi Tanah, yang terjadi ialah nilai tanah bisa di lingkungan masyarakat Tigajuhar itu sendiri. Juga untuk meningkat karena telah memiliki akses menuju bidang jajaran Kantah dan pemerintah daerah atas dukungan riil tanah utamanya. “Walaupun luas tanahnya turun, nilainya terhadap suksenya program Konsolidasi Tanah di Tigajuhar,” bertambah karena adanya akses itu dan akses ini diberikan imbuhnya. oleh masyarakat sendiri. Memang tanah itu nilainya relatif, Fauzi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang ada yang tinggi, ada yang rendah, semata-mata tergantung menjelaskan tujuan dilakukannya Konsolidasi Tanah di bisa diakses atau tidak. Kelebihan dalam program wilayahnya. “Tujuan Konsolidasi Tanah ini ialah menata Konsolidasi Tanah yang dilakukan di sini, rasanya salah satu bidang, bentuk, serta memberikan dukungan infrastruktur yang pertama kali dilakukan Kementerian ATR/BPN,”ujarnya. jalan sehingga nilai ekonomis terhadap bidang tanahnya Melalui suksesnya Konsolidasi Tanah yang dilakukan oleh meningkat, dari sosial ekonomi menjadi kapital ekonomi. Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara dengan jajaran Kantor Selain itu, persoalan sosial budaya masyarakat dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Wamen ATR/Waka persoalan tumpang tindih bidang tanah antara satu dengan yang lain, bisa kita selesaikan dengan konsep Konsolidasi Tanah,” terang Fauzi. Wakil Bupati Deli Serdang, H.M. Ali Yusuf Siregar menuturkan bahwa penyerahan sertipikat hasil dari program Konsolidasi Tanah ini merupakan bentuk efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dalam melakukan penataan di wilayah Desa Tigajuhar. Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh atas terselenggaranya Konsolidasi Tanah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. “Kami mendukung penuh kegiatan ini yang diharapkan penataannya tidak semata-mata hanya pembangunan fisik saja, melainkan masyarakat bisa mencapai kehidupan lebih baik dengan menghadirkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan modal bagi masyarakat,” pungkas H.M. Ali Yusuf Siregar. (LS/RA, 19 Okt. 2021). 344 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Berita Foto Jumat, 22 Oktober 2021 Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melakukan audiensi dengan Jaringan Masyarakat Peduli Gunung Kend- eng, melalui pertemuan daring, Kamis (21/10/2021). Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki. Bahasan dalam audiensi kali ini di antaranya terkait dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta fung- si pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Pegunungan Kendeng yang berada di Kabupaten Pati. Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil menuturkan terkait penyusunan peraturan daerah tentang Tata Ruang, meru- pakan kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. Sementara, peran dari Kementerian ATR/BPN adalah dalam melakukan sinkronisasi substansi dari lintas instansi. (TA/RZ) Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 345

Tuntaskan Target Reforma Agraria, Pemerintah Dorong Percepatan Penyediaan TORA yang Bersumber dari Kawasan Hutan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Sebagai upaya percepatan kegiatan Reforma Agraria, Hal senada diungkapkan oleh Deputi Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Ia Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian berkata bahwa kunci penyelesaian dapat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dimulai dari keterbukaan data antar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong masing-masing kementerian, dalam hal ini implementasi penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian (TORA) yang bersumber dari kawasan hutan. Tak hanya LHK, juga pemerintah provinsi. “Kuncinya di sebagai upaya redistribusi tanah, penyediaan TORA provinsi, semua pertukaran data terjadi di bersumber dari kawasan hutan bertujuan untuk mencapai tingkat provinsi. Dalam hal ini BPKH (Balai Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) serta memberikan Pemantapan Kawasan Hutan-RED) dan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat Kantor Wilayah, jadi tidak di tingkat pusat di dalam kawasan hutan. saja,” jelas Pahala Nainggolan. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra Terkait dengan tata batas pengukuhan mengungkapkan bahwa penting ketika membereskan kawasan hutan, Direktur Jenderal (Dirjen) persoalan batas-batas tanah hutan berikut dengan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, segala bentuk penguasaan hak atas tanah di dalamnya. Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan “Persoalan ini tentunya tidak hanya soal koordinat di luar bahwa mengenai tata batas kawasan hutan, saja, tetapi bagaimana jika di dalamnya terdapat hak dan terdapat batas luar dan batas fungsi. “Batas lain sebagainya,” tutur Surya Tjandra pada pertemuannya luar adalah ketika hutan yang bersandingan secara langsung bersama KLHK dan KPK di Ruang Dirjen dengan APL (Areal Penggunaan Lain), Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK pada sedangkan batas fungsi adalah antara hutan Jumat (22/10/2021). dengan hutan. Kita dahulukan selesaikan batas luas yang Sebagai titik temu antara penguasaan hak atas tanah dan berbatasan dengan APL,” Kata Ruandha Agung Sugardiman. kawasan hutan, Wamen ATR/Waka BPN berpendapat dalam Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Doni Satria diskusi bahwa dapat dilakukan adanya penyocokan data berkata bahwa sebelumnya Kementerian LHK mempunyai penguasaan tanah yang dimiliki Kementerian ATR/BPN PERPRES Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian dengan data Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Kementerian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Namun, pasca LHK.“Semua data penguasaan tanah baik yang sudah keluar terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sertipikatnya maupun belum, kemudian dilakukan overlay (UUCK) dan aturan turunannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya, dengan kawasan hutan oleh KLHK. Nanti mungkin dapat berkenan melakukan proses percepatan penyediaan dienklave terlebih dahulu,” terang Surya Tjandra. TORA dari kawasan hutan sehingga keluar Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam paparannya, Doni Satria berkata bahwa berdasarkan RPJMN 2020-2021, terdapat sedikitnya 4,1 juta hektare tanah dari pelepasan kawasan hutan sebagai TORA, demi terlaksananya legalisasi aset dan redistribusi tanah. Ia berkata bahwa pihaknya akan melakukan konservasi dalam kawasan hutan. Penyelesaian itu nantinya akan dikelompokkan berdasarkan dari pemukiman, fasilitas umum, sarana prasarana, bangunan, lahan garapan perkebunan, pertanian, dan tambak. “Nanti setelah kita lakukan konservasi, kemudian ditemukan tanah dan ada alas haknya maka kita langsung keluarkan dari kawasan hutan apapun fungsinya. Begitu juga dengan pengelompokan, seperti pemukiman dan lahan garapan, akan kita keluarkan dan selesaikan,” tutup Doni Satria. (AR/FM, 22 Okt. 2021). 346 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN: Papua Istimewa karena Identitas Masyarakat Adatnya Mengawali agenda kunjungan Terkait dengan pembangunan di Papua dan Papua Barat, Reforma Agraria dan Pemberdayaan kerja ke Kabupaten Kaimana, Surya Tjandra berkata bahwa implementasi percepatan Masyarakat Papua Barat, Wakil Menteri pembangunan Papua dan Papua Barat terus dilakukan oleh Agraria dan Tata Ruang/Wakil pemerintah, dalam hal ini melalui komando Presiden RI, Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Masing- ATR/Waka BPN), Surya Tjandra membuka masing kementerian/lembaga mempunyai peran dan acara Konferensi Besar Masyarakat Adat tugasnya, begitu juga dengan Kementerian ATR/BPN. Papua Ke IV Tahun 2021 pada Senin “Kementerian ATR/BPN mendapat tanggung jawab untuk (25/10/2021) bertempat di GOR Kaimana. menyiapkan Reforma Agraria kontekstual. Jika yang Pada kegiatan yang bertajuk “Selamatkan dimaksud adalah Reforma Agraria Kontekstual Papua, itu Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam artinya kita ingin melakukan penghormatan, perlindungan, Papua”ini, SuryaTjandra menegaskan terkait dan pengakuan terhadap masyarakat adat,” pungkasnya. keyakinan serta kebanggaan akan identitas Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada dalam sambutannya masyarakat Papua. Pada kesempatan ini, berkata bahwa di forum ini, seluruh masyarakat dari tujuh ia sekaligus membuka Pameran dan Bazar wilayah adat berkumpul menjadi satu sehingga dapat Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua Ke menjadi momentum penting untuk saling mengenal satu IV Tahun 2021. sama lain. “Kita berharap di musyawarah adat nanti, akan Surya Tjandra berkata bahwa ia pribadi ada hal baik dan memberikan hasil yang baik pula demi ingin tahu dan mengerti bagaimana kehidupan masyarakat pembangunan tanah kita, tanah Papua,” tutupnya. adat di Papua. Ia juga mengatakan, salah satu pepatah yang Dalam acara ini, hadir pula Wakil Gubernur Papua Barat, berbunyi “Kebudayaan yang benar itu dilahirkan di alam, Mohamad Lakotani; Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. sederhana, rendah hati, dan murni”. “Kita dapat melihat Mandacan; Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy A. Bapak dan Ibu yang tinggal di alam, hidup secara sederhana Kolintama; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, dan murni. Hati Bapak dan Ibu terpancar di tempat ini, itulah Mudazzir; dan Ketua Dewan Adat Papua, Mananwir Pieter yang membuat Papua istimewa bagi kita semua,” tutur Yarangga. Masih dalam serangkaian kegiatan Konferensi Surya Tjandra. Besar Masyarakat Adat Papua Ke IV Tahun 2021, Surya Surya Tjandra juga mengungkapkan apresiasinya secara Tjandra juga turut hadir dalam pembukaan Konferensi pada pribadi atas undangan yang ditujukan kepadanya untuk Senin Malam (25/10/2021) yang resmi dibuka oleh Menteri hadir dalam Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua. Ia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. (AR/RS, 25 juga berkata bahwa keindahan Papua beserta isinya adalah Okt. 2021). wujud dari kebudayaan yang senantiasa dijaga secara turun temurun.“Kebudayaan inilah yang menjadi kekuatan Papua. Tanah Papua inilah yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi besar karena kita menghargai semua kebudayaan serta beragam adat istiadat,” jelas Wamen ATR/Waka BPN. Salah satu karya tradisional yang terkenal di Papua adalah noken. Noken merupakan tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari serat kulit kayu. Noken juga resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda dari UNESCO pada tanggal 4 Desember 2012. Melihat hal ini, Surya Tjandra berkata bahwa ini menjadi bukti bahwa noken telah mendapat pengakuan, tak hanya dari masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia, sebagai tas ramah lingkungan dengan kearifan lokal. “Saya sering lihat noken ini dibawa untuk membawa anak. Para mama biasanya membawa anaknya dengan noken, kemudian pergi ke hutan sembari meramu. Ini merupakan suatu pemandangan luar biasa dan menyentuh, itulah panggilan kami semua untuk bersama membangun Papua,” tutur Surya Tjandra. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 347

Wamen ATR/Waka BPN Ajak Pemerintah Daerah untuk Membangun Kabupaten Kaimana melalui Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten demi keberlanjutan sumber mata air Masyarakat Kaimana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) maka dapat dilakukan penertiban dan dengan tema Reforma Agraria sebagai Upaya ditetapkan sebagai kawasan lindung Penataan Kembali, Pengusahaan, dan Pemilikan melalui Rencana Detil Tata Ruang Tanah dalam rangka menciptakan keadilan melalui (RDTR). Pengaturan Pengusahaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kemakmuran Masyarakat Kabupaten Kaimana, bertempat Papua Barat, Freddy A. Kolintama, di Ballroom Hotel Grand Papua pada Rabu (27/10/2021). berkata bahwa BPN hanya bisa bekerja Kegiatan ini bertujuan sebagai ruang komunikasi antara di kawasan yang totalnya kurang Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, pemerintah lebih sebesar 5 persen. Hal ini karena daerah, dan lembaga terkait sebagai upaya mendorong sebagian besar adalah kawasan hutan. penataan aset dan penataan akses di Kabupaten Kaimana. Terkait aset pemerintah, terdapat juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan aset milik TNI dan Polri dalam kawasan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), SuryaTjandra, hutan. Ia berkata bahwa terkait ini, berkata bahwa Kementerian ATR/BPN mempunyai Program dapat diusulkan pengajuan untuk Strategis Nasional, yaitu Reforma Agraria yang terdiri dari dikeluarkan dari kawasan hutan. penataan aset melalui legalisasi dan penataan akses melalui Begitu juga dengan aset masyarakat, pemberdayaan. “Peran pemerintah daerah menjadi sangat Freddy A. Kolintama berkata penting, kita harus kolaborasikan dan manfaatkan program bahwa semoga aset masyarakat ini sebagai alat membangun Kabupaten Kaimana,” tutur akan bertambah seiring dengan Surya Tjandra. berjalannya beberapa program, seperti Lebih lanjut, Surya Tjandra berkata bahwa Reforma Agraria penyertipikatan dan redistribusi tanah. “Lalu, tak lupa kita ini membantu pekerjaan dan kebutuhan pemerintah daerah, juga akan melakukan penataan akses, paling tidak ada seperti adanya kebutuhan perubahan tata ruang untuk APL produk-produk dari masyarakat yang bisa kita bantu untuk (Areal Penguasaan Lain) yang tata ruangnya masih dalam pemberdayaan masyarakat,” jelasnya. kawasan hutan. Contohnya seperti salah satu titik sumber Hal senada diungkapkan oleh Bupati Kaimana, Freddy mata air di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana. Sumber air Thie. Ia mengaku setuju terkait pemetaan bidang wilayah tersebut termasuk sumber air yang patut dilindungi, tetapi yang digagas oleh jajaran Kementerian ATR/BPN sehingga saat ini dipenuhi pemukiman masyarakat. Ia berkata bahwa ia berharap, hasil yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Kaimana dan kondisi di lapangan menjadi sesuai. “Karena ada persoalan di kampung yang masuk kawasan tertentu, padahal kampung ini sudah ada jauh sebelum penentuan kawasan ini,” ungkap Freddy Thie. Ia juga berkata bahwa forum GTRA ini dapat menjadi komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan pihak Kementerian ATR/BPN. Ia berharap, seluruh kebijakan seperti tata ruang dan pertanahan ini, senantiasa selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Ia juga mengungkapkan rencana Pemkab terkait konsolidasi tanah dan proses pengadaan tanah yang tengah digarap untuk pembangunan dan kepentingan umum. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, Mudazzir, berkata dalam sambutannya bahwa forum GTRA ini sebagai upaya penyelesaian konflik agraria melalui penataan aset dan penataan akses. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), pengembangan penataan akses di Kampung Coa dan Kampung Adijaya, serta tengah proses pengusulan pelepasan kawasan hutan bersama pihak BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan). (AR/RS, 27 Okt. 2021). 348 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Reforma Agraria, Sebuah Ikhtiar Bersama Menyejahterakan Rakyat Dalam masa penuh ketidakpastian, kehadiran negara secara berkelanjutan menjadi semakin penting. Ketimpangan permasalahan penguasaan dan pengolahan sumber- sumber agraria di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan. Apalagi kondisi ini diperparah dengan adanya dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil tanah banyak, sedangkan tanah yang tersedia terbatas,” Reforma Agraria dan Pemberdayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil tutur Surya. Masyarakat Kepala Badan Pertanahan Nasional Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum PBNU, KH. (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Maksum Mahfud berkata bahwa selama ini sumbangan Tjandra, dalam acara Bahtsul Masail petani terhadap devisa negara itu sangat besar. “Dengan Pra Muktamar NU Ke-34 tentang luas tanah yang tidak sebanding dengan jumlah rumah Pelaksanaan Reforma Agraria untuk tangga petani maka akan mengakibatkan kemiskinan yang Percepatan Kemakmuran Rakyat yang diselenggarakan disebabkan ketimpangan penguasaan tanah. Oleh karena di Aula PBNU secara luring dan daring pada Kamis itu, dibutuhkan satu alur atau rute dari hulu hingga hilir (28/10/2021). dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” tuturnya. “Saya akui bahwa ketimpangan mengenai persoalan agraria Tenaga Ahli Madya KSP Bidang Agraria, Usep Setiawan, itu memang ada. Nah, PR-nya yang terpenting untuk kita mengatakan bahwa di era Presiden Joko Widodo, Reforma sebagai pemerintah dan birokrasi di bidang agraria ialah Agraria menjadi fokus utama dalam menyelesaikan untuk memahami kompleksitas hubungan masyarakat ketimpangan permasalahan penguasaan tanah. dengan tanah serta menyelesaikan permasalahan secara “Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Reforma kreatif dan menyeluruh sampai ke akar permasalahan,” Agraria baik pasca-redistribusi dan legalisasi yang ungkap Surya Tjandra. dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN maupun pasca-SK Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Pengakuan Hutan Adat, Jika membahas mengenai hubungan masyarakat ini termasuk dalam agenda pemberdayaan ekonomi dan dengan tanah, Surya Tjandra mengatakan bahwa peran menjadi agenda krusial. Saya berharap PBNU atau Nahdliyin penyediaan dalam kehadiran negara yang tertuang dalam UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang bisa berperan serta dalam hal ini,” ujarnya. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria-Red) masih tertinggal. Menutup kegiatan ini, Wamen ATR/Waka BPN “Penyediaan ini adalah peran yang selalu ketinggalan dari menambahkan perlu adanya kolaborasi antar- dulu. Kita berbicara bagaimana soal alokasi dan realokasi Kementerian/Lembaga (K/L) bahkan dengan sumber daya agraria yang terbatas, khususnya bagi mereka masyarakatnya sendiri dalam menyelesaikan yang ada di sisi paling lemah di masyarakat, contohnya permasalahan yang ada. “Intinya adalah kewenangan petani gurem, petani yang tidak punya tanah. Mengapa bisa untuk menyelesaikan Reforma Agraria ini memang terjadi demikian? Hal ini karena orang yang membutuhkan Kementerian ATR/BPN. Namun, kewenangan terkait penguasaan atas tanah juga terbatas. Ya, memang balik lagi perlu adanya kolaborasi antar-K/L. Selain itu, untuk masyarakat pun harus terbuka apa yang diinginkannya, kompensasi apa yang diharapkan agar kita sama-sama mengerti,” tutup Wamen ATR/ Waka BPN. (AF/SA, 28 Okt. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 349

Kementerian ATR/BPN Dukung Pengembangan Kawasan Pariwisata Super Premium Labuan Bajo Flores Reforma Agraria dan Pemberdayaan Visi pemerintah dalam melakukan pemanfaatan ruangnya yang perlu Masyarakat pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dilakukan kerja sama. Hal yang sebagai destinasi pariwisata berkualitas, super terpenting pun mengenai konteks premium berkelanjutan kelas dunia, tentunya pemberdayaan masyarakat karena kita perlu dukungan dari seluruh lapisan. Baik itu pemerintah ingin dengan pengembangan wisata ini, pusat, pemerintah daerah, termasuk juga masyarakat di dapat menciptakan nilai tambah bagi kawasan itu sendiri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ masyarakat NTT,” terang Shana Fatina. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi perwujudan visi tersebut. NTT, Jaconias Walalayo, mengutarakan Sebagai langkah awal, Kementerian ATR/BPN melakukan bahwa sebagai langkah awal, BPOLBF Rapat Pembahasan Kerja Sama dengan Badan Pelaksana agar dapat lebih terbuka terkait data Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) secara daring pada pengembangan kawasan, di mana Jumat (29/10/2021). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, kawasan yang diprioritaskan agar Surya Tjandra, bertindak selaku pemimpin rapat. Rapat jajarannya bisa bergerak lebih cepat dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, untuk melakukan identifikasi lapangan, Andry Novijandri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa baik itu dalam hal pemberdayaan tanah Tenggara Timur (NTT), Jaconias Walalayo beserta jajarannya masyarakat maupun peta tematik. dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Terkait dengan Rencana Detail Tata Kanwil BPN Provinsi NTT. Ruang (RDTR), Jaconias Walalayo mengatakan butuh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menuturkan, terdapat dukungan dari pemerintah daerah juga pusat dalam kebutuhan dari BPOLBF untuk melaksanakan tugas mempercepat proses penyusunannya. dalam pengembangan kawasan tersebut. Untuk itu, perlu Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry dikoordinasikan secara bersama antara pihak BPOLBF Novijandri menyampaikan, untuk mengakselerasi kegiatan dengan jajaran di Kementerian ATR/BPN yang terkait, bentuk pemberdayaan tanah masyarakat, ia mengusulkan untuk kerja sama yang dibutuhkan dalam jangka pendek maupun dibuat bentuk kerja sama yang konkret yang mencakup jangka panjang. “Kita cari bersama di mana sebetulnya pemberdayaan tanah masyarakat yang kemudian ruang kita untuk berkolaborasi dalam menyukseskan diintegrasikan dengan basis ekonomi kerakyatan. “Pada pengembangan wisata Labuan Bajo,” tutur Surya Tjandra. tahap awal, kita bisa bantu pemberian target pemberdayaan Menyambut tawaran kerja sama dari Wakil Menteri ATR/ tanah masyarakat di sebelas kabupaten, khususnya di Wakil Kepala BPN, Direktur Utama BPOLBF menuangkan tempat-tempat yang memang menurut Kantor Wilayah bisa beberapa program yang bisa didukung Kementerian ATR/ mendukung pariwisata Labuan Bajo,” kata Andry Novijandri. BPN di tingkat pusat maupun di NTT. “Secara khusus, tata Selain itu, Andry Novijandri juga mengungkapkan untuk ruang sangat berperan dalam pengembangan Labuan menghubungkan kebutuhan pasar dengan pemberdayaan Bajo Flores. Selain itu, juga terkait dengan pengendalian existing dan potensi pemberdayaan masyarakat, pihaknya akan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada dengan mengembangkan aplikasi tersebut menjadi marketplace. Menyimpulkan diskusi Jumat pagi, Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN memandang bahwa perlu disusun Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup percepatan dan harmonisasi tata ruang sehingga dukungan dari pemerintah pusat dan daerah juga masuk di dalamnya. Hal lain ialah strategi detail pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat yang disinkronisasikan dengan program yang ada di BPOLBF. Hal lainnya terkait dengan pemetaan tematik di wilayah pengembangan kawasan wisata Labuan Bajo Flores. “Penyusunan MoU akan dilakukan segera dengan detail scoop pekerjaan yang jelas, timeline, jenis kerja sama dan output-nya sehingga diharapkan bulan Desember sudah bisa terealisasi,”pungkas Surya Tjandra. (LS/JR, 29 Okt. 2021). 350 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Rakor GTRA Provinsi DIY, Fokuskan Penegasan Status Tanah Tutupan Jepang dan Pengembangan Kawasan Pawonsari melalui Reforma Agraria Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Masyarakat menyelenggarakan Rapat Koordinasi secara Tjandra, berkata bahwa ia setuju dengan pernyataan luring dan daring pada Jumat (29/10/2021). Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono Bahasan pada Rakor kali ini terkait dengan implementasi atau juga disebut Ngarso Dalem, yang menyebut bahwa Reforma Agraria di Provinsi DIY, khususnya dalam hal penting untuk kritis terhadap segala bentuk pemanfaatan penegasan status tanah tutupan Jepang dan mendorong sumber daya alam. Surya Tjandra juga berkata bahwa jalannya program Jawa Bagian Selatan dalam cakupan jangan sampai hanya karena mendorong investasi sehingga Pawonsari (Kab. Pacitan; Kab. Wonogiri; dan Wonosari, Kab. mengambil jalan pintas. “Bagaimana pentingnya kerja sama Gunungkidul). antara Kementerian ATR/BPN dengan pihak Keraton dan Pakualaman terkait pemanfaatan tanah yang berkeadilan untuk menjadi perhatian kita semua,” jelas Wamen ATR/Waka BPN. Surya Tjandra juga menjelaskan terkait dua hal besar yang menjadi pokok bahasan Rakor kali ini, yakni terkait penegasan status tanah tutupan Jepang dan pengembangan Pawonsari. Menurutnya, penegasan status tanah ini menjadi bukti bahwa negara hadir. “Kita perlu langkah konkret ke depan mulai dari inventarisasi, pemetaan, dan lainnya terkait ini,” tuturnya. Lebih lanjut terkait Pawonsari, Surya Tjandra berkata bahwa sudah ada arahan jelas terkait pengembangan kawasan Pawonsari, mulai dari strategi hingga perangkat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 351

Reforma Agraria dan Pemberdayaan berupa Memorandum of Understanding (MoU) antara Ngarso Dalem juga mengutarakan sikapnya terkait Masyarakat Bupati Gunungkidul, Bupati Wonogiri, serta Bupati Pacitan pembangunan ekonomi yang hanya mengejar dan pada tahun 2002. “Kami siap mendukung, mewujudkan merangsang investasi tanpa diiringi dengan kebijakan bagaimana Reforma Agraria ini sehingga bisa kita eksekusi,” yang sesuai dengan aturan pertanahan. “Melalui semangat pungkasnya. Reforma Agraria, hendaknya digulirkan sistem pertanahan Hal senada diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) nasional yang terpadu, efektif, dan efisien dalam rangka Penataan Agraria, Andi Tenrisau. Ia berkata bahwa pendayagunaan tanah,” tegasnya. penegasan status tanah tutupan Jepang sebagai wujud Dalam kegiatan ini, juga berlangsung penandatanganan nyata kehadiran negara serta cukup relevan dan konseptual. berita acara penegasan status tanah tutupan Jepang yang Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 5 berlangsung antara Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY, Suhendro. Kemudian, (UUPA) yang mengintegrasikan semangat nasionalisme dan berlangsung juga penandatanganan perjanjian kerja sama kearifan lokal. terkait penanganan Reforma Agraria antara Kanwil BPN Andi Tenrisau berkata bahwa ketika bicara bagaimana Provinsi DIY dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). (AR/ mengelola sumber daya agraria, tentu salah satu tujuannya TA, 29 Okt. 2021). adalah memastikan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Ia juga berkata bahwa tentunya melalui Rakor ini, dapat dirumuskan bagaimana penyelesaian konsep tanah tutupan Jepang dan pengembangan konsep Pawonsari ke depan. Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengajak semua pihak untuk bersama melakukan pendataan yang akurat dalam menjalankan Reforma Agraria. Ia berkata bahwa tanah merupakan sumber kehidupan yang tak pernah bertambah sehingga perlu diatur dan dipelihara melalui sistem hukum yang tepat. 352 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wamen ATR/Waka BPN Harapkan Kombinasi Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan pada Pembangunan yang Berkelanjutan di Pulau Jawa Rencana pembangunan Jawa–Bali yang tercantum Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Reforma Agraria dan Pemberdayaan dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor Tjandra, menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 28 Masyarakat 28 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2021, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi Pulau Jawa – Bali tengah dilakukan. Meski begitu, sorotan. Salah satunya ialah terjadi pembangunan fisik di banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan. kawasan rawan bencana. Ia berkata bahwa pembangunan Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan tidak serta merta dilakukan tanpa mengetahui bagaimana pembangunan serta Rencana Tata Ruang Pulau Jawa – Bali kondisi keadaan suatu lingkungan. harus saling terhubung sehingga pembangunan yang “Saya sudah keliling di beberapa titik di Jawa bagian selatan. ada tidak menimbulkan hasil-hasil pembangunan yang Kita tak memungkiri jika pembangunan di Jawa bagian problematik. selatan lebih tertinggal daripada di bagian utara. Ini butuh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan pendekatan yang kreatif, tidak serta merta membangun secara sembarangan,”terang Surya Tjandra yang hadir secara daring dalam forum yang diadakan oleh Ikatan Asosiasi Perencanaan (IAP) yang bertajuk “Pulau Jawa Mengkota: Tantangan dan Solusi Perencanaan” pada Rabu (10/11/2021). Beberapa isu lainnya ialah seputar alih fungsi lahan pertanian, semakin meluasnya urban sprawl (ekspansi area urban yang tidak terkontrol-red), muncul kawasan perkotaan baru serta terjadinya degradasi lingkungan. Oleh karena itu, terdapat banyak major project dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tumpah ruah sebagai upaya mengatasi isu-isu di Pulau Jawa – Bali. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 353

Bicara soal pemanfaatan ruang beserta pengendaliannya, Surya Tjandra menjelaskan salah satu strategi menggunakan pendekatan LUCIS (Land- Use Conflict Identification Strategy). Ia menjelaskan bahwa pendekatan LUCIS mengombinasikan sistem informasi geospasial dan perencanaan untuk suatu area dan penggunaan di area tersebut. “Kalau kita tahu peta geospasial, peta hak, atau peta tanah terdaftar, lalu tertiban oleh perencanaan pembangunan, biasanya akan terjadi konflik. Perencanaan yang non partisipatif sudah pasti problematik. Belum lagi ditambah pendekatan silo dan sektoral, serta inkonsistensi pelaksanaan regulasi,” terang Surya Tjandra. Melihat hal itu, Surya Tjandra berpendapat bahwa sudah Oleh karena itu, Surya Tjandra berharap pasti terbayang bagaimana tekanan dan kepentingan melalui forum yang melibatkan Ikatan Ahli Perencanaan pembangunan yang ada. Ia juga membahas terkait empat (IAP) ini, adanya dukungan dari asosiasi profesi terkait Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang menjadi fokus pembangunan yang dilakukan pemerintah. Asosiasi pengembangan ekonomi di Pulau Jawa, di antaranya perencanaan sebagai driving forces bagi pemerintah dalam Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang- menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan Bekasi-Puncak-Cianjur), Cekungan Bandung, Kedungsepur, aspek sosial dan aspek lingkungan. “Sebenarnya yang dan Gerbangkertosusilo. “Seperti dalam pokok bahasan hari menjadi mitra tak hanya asosiasi perencanaan, bisa juga ini, istilah Jawa Mengkota menjadi valid karena empat KSN asosiasi arsitektur, planologi, dan lainnya. Bapak/Ibu ini mulai saling terhubung. Tentu tantangannya langsung kalau menemukan persoalan tata ruang dengan segala terlihat,” tutur Surya Tjandra. profesionalitas, yakin jika itu problematik, jangan diturutin Beberapa tantangan yang dimaksud Wamen ATR/Waka BPN ya. Jangan cuma iya-iya saja,” tegas Wamen ATR/Waka BPN. tersebut adalah mulai dari peningkatan kebutuhan sarana Reforma Agraria dan Pemberdayaan prasarana, daya dukung lingkungan, timbulnya masalah Terakhir, Surya Tjandra berharap bahwa pembangunan tak Masyarakat sosial hingga masalah sosial kependudukan, ditambah hanya sekadar mengejar hal pragmatis semata, tetapi juga dengan perubahan iklim. “Kalau bicara pembangunan di melihat kombinasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jawa itu, kita bicara bagaimana memanfaatkan ruang yang “Pelan-pelan kita wujudkan bagaimana best practices-nya. terbatas didukung dengan pengendalian pemanfaatan Tak hanya pembangunan semata, tetapi juga pembangunan lingkungan,” pungkasnya. yang punya keberlanjutan,” tutupnya. (AR/RE, 10 Nov. 2021) 354 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Siap Sukseskan GTRA Summit 2022 di Wakatobi Menuju pelaksanaan Gugus tersebut karena diharapkan nantinya terjadi revitalisasi Reforma Agraria dan Pemberdayaan Tugas Reforma Agraria GTRA untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria Masyarakat (GTRA) Summit tahun 2022 melalui tema GTRA Summit 2022 yang telah ditetapkan yang rencananya akan tersebut,” tuturnya. dilaksanakan pada 10 s.d. 13 Maret 2022 Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di Wakatobi, Kementerian Agraria dan Tata Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo menyampaikan bahwa Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ tema yang diambil tersebut, memiliki sub tema yang BPN) melaksanakan rapat persiapan GTRA meliputi sinkronisasi tata ruang, izin, kawasan hutan, dan Summit bersama Kelompok Kerja (Pokja) hak atas tanah; penataan aset di wilayah pesisir, pulau- GTRA Summit yang digelar secara daring pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar; serta penataan dan luring, pada Rabu (17/11/2021). Hal ini akses masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan dilakukan dalam rangka mendengarkan masyarakat lokal di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil. laporan dari panitia pelaksana terkait teknis “Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, Gubernur Provinsi dan substansi, sekaligus membahas rencana Sulawesi Tenggara sangat mendukung, mulai dari kerja guna mematangkan persiapan GTRA menyiapkan sarana prasarana serta memfasilitasi baik di Summit mendatang. lingkup Sulawesi Tenggara maupun kepulauan. Terkait Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra sebagai perkembangan kegiatan hingga November 2021, telah salah satu Inisiator serta Koordinator Pelaksana GTRA juga dilaksanakan pertemuan dengan Deputi II Kantor Staf Nasional, menginginkan agar tiap unit kerja di lingkungan Presiden, Komisi II DPR RI, serta DPRD Provinsi Sulawesi Kementerian ATR/BPN turut andil membantu pelaksanaan Tenggara,” ujarnya. GTRA Summit 2022. Ia mengatakan, demi keberhasilan Hadir pula Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Yulia pelaksanaan GTRA Summit dibutuhkan kerja sama yang Jaya Nirmawati. Ia menuturkan terkait dengan opsi agenda kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta pemahaman yang akan dilaksanakan saat GTRA Summit. “Melihat ini masalah yang mendalam. Lebih lanjut, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa hal merupakan acara besar yang harapannya Pak Presiden ini bukan hanya peran pemerintah pusat dan daerah saja, bisa hadir, serta diselenggarakan di lokasi yang sangat tetapi terdapat peran lain dari kolaborasi secara aktif para indah, yakni di Wakatobi, saya rasa jika memang ada dari Civil Society Organization (CSO). Dalam hal ini yang juga Reforma Agraria bisa dibuatkan juga pameran sehingga ikut andil dalam membantu pelaksanaan GTRA Summit dapat diperlihatkan kepada Presiden hasil produksi 2022, yaitu dengan melahirkan website https://gtrasummit. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari hasil id/ yang merangkum informasi terkait GTRA Summit dan Reforma Agraria dan sebagainya,” ungkapnya. Diskusi Serial Meeting Road to Wakatobi yang sudah banyak Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar dilakukan sebelumnya. Lembaga (PHAL), Indra Gunawan, menyatakan terkait Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, publikasi untuk GTRA Summit yang akan dilaksanakan menjelaskan bahwa pengambilan tema GTRA Summit di bulan Maret 2022 nanti. Biro Humas ikut mendukung berupa “Paduserasi Implementasi Undang-Undang Cipta melalui beberapa produk kehumasan yang sudah dan Kerja (UUCK): Harmonisasi Tata Ruang, Reforma Agraria, akan dikeluarkan dalam membangun strategi komunikasi dan Perlindungan Masyarakat Adat, Tradisional, dan Lokal”, untuk kegiatan tersebut. (TA/RE, 17 Nov. 2021). sangat bagus dan ia ikut menyetujuinya. “Namun, juga harus diperhatikan beberapa hal terkait dengan tema KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 355

Menteri ATR/Kepala BPN:Kementerian ATR/BPN Terus Mencari Tanah Idle untuk Dukung Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Reforma Agraria merupakan program yang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini merupakan Masyarakat menjadi atensi Presiden Joko Widodo sebagai simbol permulaan penataan akses melalui pembangunan kegiatan penataan kembali struktur penguasaan, demonstration plot (demplot) komoditas pisang cavendish pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bersama dengan para penggarap. agar lebih berkeadilan dan menyejahterakan melalui Menteri ATR/Kepala BPN lebih lanjut menjelaskan, perlu penataan aset yang diikuti dengan penataan penggunaan pengembangan bisnis yang tepat untuk sektor pertanian. tanah dan penataan akses. Program ini didukung oleh Selama ini memang model bisnis sektor pertanian dikelola beberapa Kementerian/Lembaga (K/L), salah satunya secara kurang tepat, tapi pengembangan pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan perkebunan tanaman pisang di Kecamatan Warungkiara Nasional (ATR/BPN). sudah bisa tepat. Ada out taker serta menggunakan “Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung program teknologi sehingga hasil yang diharapkan seragam. Reforma Agraria dengan mencari tanah-tanah yang “Namun, semuanya berpulang ke para petani. Petani harus idle,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil sesaat disiplin dan petani juga harus dapat menerapkan teknologi sebelum melakukan penanaman bibit pisang cavendish dalam kegiatan pertanian sehari-hari,” kata Sofyan A. Djalil. di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Selasa Selain teknologi, peran koperasi juga sangat sentral dalam (23/11/2021). mengembangkan usaha pertanian. Bagi Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa Kementerian koperasi yang dikelola dengan benar maka akan membawa ATR/BPN merupakan institusi negara yang menyediakan kepada kemakmuran. Ia juga menjelaskan bahwa korporasi tanah, akan tetapi hanya bisa menyediakan tanah jika ada berbeda dengan koperasi. “Koperasi bisa seperti korporasi. tanah yang telantar dan tidak dikelola secara benar. Ia juga Hal ini didukung dengan manajemen yang baik, ada akses menjelaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun ke permodalan, ada akses ke pasar, serta pemanfaatan 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), pengelolaan pertanahan teknologi. Oleh sebab itu, jika koperasi dibina dengan baik akan melibatkan bank tanah.“Ini ialah upaya yang dilakukan maka kemakmuran bersama bisa dicapai,” ungkap Menteri oleh pemerintah Presiden Jokowi yang selama ini tidak ATR/Kepala BPN. terpikirkan,” ujar Sofyan A. Djalil. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Masduki, mengapresiasi atas kerja Kementerian ATR/BPN bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan Reforma Agraria. “Terutama kepada Pak melakukan penanaman bibit pisang cavendish dilakukan Sofyan karena sudah mengonsolidasi para penerima Tanah di atas tanah seluas 320 hektare, yang merupakan tanah Objek Reforma Agraria untuk kegiatan yang produktif, bekas Hak Guna Usaha PT Sugih Mukti. Telah diserahkan berupa kebun pisang dan dikonsolidasikan dalam koperasi,” sertipikatnya di atas tanah tersebut, kepada 1.507 subjek ujar Teten Masduki. (RH/AM/RK, 23 Nov. 2021). penerima Reforma Agraria bersama dengan Menteri 356 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peran Penting Penataan Ruang dan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Human Security Human Security atau keamanan manusia, berarti cepat. Menurutnya, faktor-faktor ini mengharuskan Reforma Agraria dan Pemberdayaan meliputi keamanan lingkungan, keamanan perencanaan kota dengan baik berikut wilayah pendukung Masyarakat ekonomi, keamanan pribadi, keamanan di sekitarnya, seperti kawasan andalan atau kawasan pangan, keamanan politik, serta segala hal penyangga. yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah Hal ini sangat terkait dengan pertanahan dan tata ruang menjalankan program penataan ruang yang digabungkan yang diampu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dengan urusan agraria sehingga menyentuh kepada isu Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk kelangsungan hidup ekonomi dan ketahanan pangan. “Kami juga diberi tugas manusia. besar untuk mendistribusikan kembali tanah yang tersedia “Berdasarkan SDGs (Sustainable Development Goals -Tujuan sehingga petani dapat memiliki tanah dan mencari nafkah. Pembangunan Berkelanjutan-red), hal ini mempunyai Inilah yang kami sebut program Reforma Agraria, salah satu tujuan akan gagasan ketahanan yang mendesak negara- program strategis nasional Presiden Joko Widodo,” terang negara untuk berpikir dan bekerja keras dalam membangun Surya Tjandra. dan menciptakan komunitas dan lingkungan yang tangguh,” Salah satu hal yang cukup penting bagi Surya Tjandra ujar Wamen ATR/Waka BPN dalam sambutannya secara ialah persoalan keamanan dunia siber dan data pribadi. daring di acara International Conference on Current Legal Menurutnya, pandemi telah memaksa semua pihak Issues and Human Security oleh UNIKA Atmajaya pada Rabu untuk lebih bergantung kepada media digital daripada (24/11/2021). sebelumnya. “Di Kementerian ATR/BPN, kami sedang dalam Dalam acara ini, Surya Tjandra membahas seputar proses transformasi digital. Kami harus bersiap untuk itu implementasi penataan ruang dan agraria dalam konteks dan kami harus cepat,” ujarnya. ketahanan dan keamanan. Ia menjelaskan bahwa baru- Terakhir, Wamen ATR/Waka BPN berharap bahwa semua baru ini Presiden RI, Joko Widodo, menegaskan kembali pihak dapat tumbuh bersama untuk menjadi lebih tangguh dukungannya untuk target net-zero emissions pada agenda setiap harinya, demi membangun masyarakat Indonesia COP26 di Glasgow, UK awal bulan November 2021 ini. Hal dan dunia yang lebih tangguh. Wamen ATR/Waka BPN juga ini juga sejalan dengan adanya beberapa pendekatan mengutip perihal faktor ketahanan karya Karen Reivich tata ruang secara komprehensif yang telah dilakukan di sebagai penutup yang berbunyi, “Ketahanan bukanlah beberapa tempat, seperti di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, segalanya atau tidak sama sekali. Itu datang dalam jumlah. wilayah metropolitan Jabodetabek-Punjur (Jakarta-Bogor- Anda bisa menjadi sedikit tangguh; tangguh dalam Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur), dan lain-lain. beberapa situasi, tetapi tidak dalam situasi lain, dan tidak Lebih lanjut, Surya Tjandra juga menyebut persoalan peduli seberapa tangguh Anda hari ini, Anda bisa menjadi penjalaran kota dan pertumbuhan penduduk yang bergerak lebih tangguh besok,” pungkasnya. (AR/RS, 24 Nov. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 357

Berita Foto Jumat, 26 November 2021 Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, mengunjungi lokasi budi daya Pondok Lebah Madu Kela-Kela di Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (25/11/2021). Sebagai informasi, masyarakat melakukan budi daya di atas tanah seluas 4.185 m2 dan sudah disertipikasi hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pun terus melakukan pendampingan kepada masyarakat sebagai wujud penataan akses. Wamen ATR/Waka BPN mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi. Ini sebagai salah satu wujud untuk terus menggali potensi-potensi setiap desa agar menggerakkan perekonomian di Bali yang begitu terdampak pandemi Covid-19. Setelahnya, Wamen ATR/Waka BPN berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Ketut Mangku dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, I Made Daging. Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat 358 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Melalui Reforma Agraria, Bersama Hidupkan Perekonomian Pulau Dewata Pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian mungkin sekarang sama seperti ini. Strategi jangka panjang Reforma Agraria dan Pemberdayaan di Bali menurun karena sektor pariwisata yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi seperti ini dan yang Masyarakat begitu terdampak. Maka dari itu, diperlukan kita lakukan, hanya untuk menyiapkan fondasi ke depan,” solusi untuk terus menghidupkan perekonomian kata Surya Tjandra. di Bali, salah satunya dengan program Reforma Agraria Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) melalui penataan akses. Beberapa solusi terus digali dalam Provinsi Bali, Dewa Made Indra, yang mewakili Gubernur Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Provinsi Bali menuturkan, melalui GTRA diharapkan guna mendapatkan hasil yang optimal dan memberikan dapat bekerja sama untuk melakukan identifikasi Tanah kesejahteraan kepada masyarakat. Objek Reforma Agraria (TORA). Dalam pelaksanaannya, “Kita atasi bersama sampai ekonomi pariwisata normal Dewa Made Indra mengatakan bahwa sudah terdapat kembali dan pandemi berakhir. Kita mendampingi cerita sukses, salah satunya di Kabupaten Buleleng yang masyarakat untuk menyiapkan diri dan situasinya, tapi ini masyarakatnya sudah menerima sertipikat. bukan sebagai peralihan semata. Hanya saja diharapkan “Ini bentuk kerja pemerintah bersama. Masyarakat sangat dapat menjadi potensi ke depan,” ujar Surya Tjandra dalam kooperatif sehingga bisa kita selesaikan bersama. Kalau ini Rakor GTRA Provinsi Bali dengan tema “Reforma Agraria bisa diselesaikan dengan baik, potensi konflik pertanahan di sebagai Implementasi Jagad Kertih untuk Membangkitkan Bali bisa diminimalisir sehingga kesejahteraan masyarakat Perekonomian Bali” di Bali Dynasty Resort, Kamis dapat kita tingkatkan,” tutur Sekda Provinsi Bali. (25/11/2021). Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Ketut Mangku, Lebih lanjut ia menyampaikan, berdasarkan data Badan dalam kesempatan ini mengatakan bahwa pelaksanaan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Pendapatan Asli Daerah Reforma Agraria dibutuhkan kerja sama antar Kementerian/ (PAD) Bali dari 2019 s.d. 2021 turun Rp1,4 triliun, di mana Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Kerja sama kurang lebih 90% sumber PAD bergantung kepada dibutuhkan khususnya dalam hal penataan akses. “Dalam sektor pariwisata. Maka dari itu, melalui GTRA dapat keadaan ekonomi masyarakat yang terpuruk karena dikonsolidasikan untuk menggeliatkan sumber lainnya, pandemi, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang seperti pertanian, perkebunan, dan Usaha Mikro Kecil dan ada dan berjuang di tengah pariwisata yang terpuruk. Oleh Menengah (UMKM) yang didukung oleh pemerintah daerah. karena itu, perlu dukungan dari K/L terkait,” ungkapnya. Sebagai informasi, Bali akan menjadi tuan rumah di Rakor ini diikuti juga oleh Kepala Kantor Pertanahan di Konferensi Tingkat Tinggi G20 2022. Oleh karena itu, Bali lingkungan Provinsi Bali dan perwakilan Forum Komunikasi perlu merepresentasikan Indonesia dalam mengakomodir Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Bali. (JR/NA, 25 kemudahan berinvestasi dan ekonomi lokal, serta diperlukan Nov. 2021. strategi keberlanjutan setelah dilaksanakan acara G20. “Setelah G20 berakhir, kita akan menghadapi situasi yang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 359

Wamen ATR/Waka BPN: Pemerintah Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ belum disertipikatkan maka melalui hukum Masyarakat Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional adat yang berlaku, akan dilakukan Paruman atau (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bisa dikatakan musyawarah untuk mengambil dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali keputusan yang menyangkut masalah prinsip dan berkesempatan mengunjungi Desa Padangbulia di strategis adat. Hingga saat ini, sudah dilakukan Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan ini, ia melakukan proses Paruman, tetapi belum menemukan titik dialog dan mendengar aspirasi dari masyarakat adat di temu sehingga dibutuhkan Paruman sekali lagi. Desa Padangbulia. Surya Tjandra menyampaikan bahwa Wamen ATR/Waka BPN menuturkan, pemerintah dalam proses legalisasi tanah masyarakat adat, pemerintah menghormati bentuk hukum adat yang berlaku. menghormati bentuk hukum adat yang berlaku di sana “Buat saya, kehormatan bisa hadir di sini. Terima sebelum dilegalisasi oleh Kementerian ATR/BPN. kasih Bapak-bapak telah melaksanakan Paruman “Pemerintah wajib mengakui dan melindungi masyarakat kemarin. Mudah-mudahan tidak terpaksa dan hukum adat yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor bukan karena kami mau berkunjung, terus sekadar 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menghibur. Ini pun harus menjadi kebutuhan (UUPA). Dari sini kita pun bisa belajar menyusun program masyarakat sendiri,” tutur Surya Tjandra. pembangunan nasional dengan memahami konteks Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN kedaerahan,” ujar Surya Tjandra dalam kunjungannya di Provinsi Bali, Ketut Mangku, menuturkan akan menghormati Desa Padangbulia, Bali, Jumat (26/11/2021). proses Paruman karena kepastian hukum atas kepemilikan Lebih lanjut ia menambahkan, sesuai dengan arahan tanah itu penting bagi masyarakat adat Desa Padangbulia. Presiden RI, Joko Widodo yang memerintahkan bahwa Oleh karena itu, program PTSL bertujuan agar semua bidang seluruh bidang tanah harus dipetakan dan didaftarkan. tanah yang ada di luar kawasan hutan, selain terdaftar jelas Maka dari itu, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan program kepemilikannya, jelas juga subjek haknya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Mudah-mudahan ini tinggal selangkah ketika dilakukan “Presiden Jokowi ingin seluruh bidang tanah ini terpetakan Paruman sekali lagi yang mungkin semua sudah sepakat. dan terdaftar maka dibuat PTSL dengan strategi Terhadap konteks 900 bidang ini, mana yang kira-kira mendekat, merapat, dan menyeluruh. Maksudnya sudah clear tidak ada persoalan untuk disertipikatkan dan ialah harus selesai satu desa terlebih dahulu, lalu mana bidang tanah yang memerlukan diskusi, memerlukan dapat pindah ke desa sebelah hingga menjadi kesepakatan berbagai pihak itu yang kita tunggu sehingga kabupaten lengkap, provinsi lengkap, sampai semua persoalan bisa diselesaikan. Tujuannya ini kan untuk dengan Indonesia lengkap,” tambahnya. menjamin kepastian hukum itu sendiri. Bukan buat kami, Sebagai informasi, masyarakat adat di Desa tapi para subjek hak dalam hal ini ialah masyarakat adat,” Padangbulia memiliki permasalahan tersendiri pungkasnya. dalam proses sertipikasi tanah mereka. Terdapat Sementara itu, Bupati Kabupaten Buleleng, Putu Agus perbedaan pandangan antara masyarakat adat Suradnyana, mengapresiasi kedatangan Wamen ATR/Waka yang ingin mendaftarkan tanah secara komunal BPN yang bisa memberikan inspirasi dalam proses penentuan dan individual. Sebanyak 900 bidang tanah Paruman sehingga dapat terselaikan problematik di Desa Padangbulia. “Harapan saya dapat selesai aspek legalitasnya agar masyarakat bisa mendapatkan legalitasnya,” katanya. (JR/NA, 26 Nov. 2021). 360 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tingkatkan Perekonomian Kaltara Melalui Pembangunan Kawasan Industri Tanah Kuning Pemerintah saat ini tengah melakukan percepatan dalam pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini ditujukan agar keran investasi dapat mengalir deras, khususnya di wilayah Kalimantan Utara, yang nanti diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Sofyan A. Djalil, bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meninjau groundbreaking lokasi kawasan industri di Tanah Kuning, Kalimantan Utara. memadai sehingga nanti kualitas SDM dapat menguasai Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan dalam industri di sini. Reforma Agraria dan Pemberdayaan kunjungan kali ini untuk melihat kesiapan groundbreaking “Sampai hari ini proyeknya belum groundbreaking, tapi yang Masyarakat di kawasan industri Tanah Kuning. “Kami ke sini untuk sudah komitmen sekitar 130 miliar dollar. Jika dirupiahkan melihat persiapan rencana groundbreaking Tanah Kuning. bisa 1.800 triliun, yang artinya sudah antre padahal Jadi, perencaanannya sudah beberapa waktu lalu, nanti proyeknya belum ada. Jadi, betapa potensinya daerah ada 9 perusahaan dari mancanegara yang akan investasi di ini. Lalu tentang SDM, biasa disebut kurva pembelajaran. sana dan kita berharap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya Oleh sebab itu, masyarakat perlu disiapkan dan ini harus dalam Rapat Koordinasi Persiapan Groundbreaking KIPI di diperbaiki bersama,” imbuhnya. Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Kalimatan dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Kamis Utara, Zainal Arifin Paliwang, mengatakan bahwa (02/12/2021). jajaran pemerintah dan Forkopimda setempat sangat mendukung dibangunnya kawasan industri dan pelabuhan Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan agar internasional di Kalimantan Utara. “Hal-hal percepatan dan semua pemangku kepentingan terkait untuk mendukung seluruhnya, kami semua sangat mendukung pelaksanaan proyek yang ini karena groundbreaking akan dilakukan oleh pembangunan sehingga masyarakat Kaltara bisa menikmati Presiden Joko Widodo pada 16 Desember mendatang. “Saya dan berpartisipasi di kegiatan ini,” katanya. harapkan agar semua saling mendukung dan menyiapkan Setelah melakukan rapat, Menteri ATR/Kepala BPN bersama ini karena akan mengubah Kalimantan Utara. Semua kerja Menko Marves dan Gubernur Kaltara, meninjau persiapan bersama karena akan banyak proyek, salah satunya proyek kawasan industri di Tanah Kuning, salah satunya di kawasan aluminium dan kalau sesuai rencana, nanti Presiden yang Hak Guna Usaha (HGU) 34 yang berada di Desa Mangkupadi akan melakukan groundbreaking ini,” kata Menko Marves. Kabupaten Bulungan. Sebagai informasi, luas kawasan industri yang ada di Tanah Kuning ini seluas 10.100 Hektare Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan dan ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). akan mendukung pembangunan kawasan industri ini Turut hadir, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan karena dapat membuka investasi dan siap membantu dalam Pertambangan, Septian Hario Seto; Ketua Dewan Perwakilan melakukan pembebasan lahan. “Saya siap mendukung apa Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Noorhayati saja yang dapat kita dukung sehingga dapat menciptakan Andris; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan ruang investasi yang luar biasa di sini,” ujar Sofyan A. Djalil. Timur, Asnaedi; Bupati Kabupaten Bulungan Syarwani, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa investasi yang akan setempat. (JR/RK, 02 Des. 2021). masuk di kawasan Tanah Kuning begitu luar biasa. Maka dari itu, perlu didukung penuh dan dibantu dalam pembangunannya. Dalam pembangunan pun harus disertai juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 361

Lahirnya Reforma Agraria bagi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Reforma Agraria dan Pemberdayaan Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun membutuhkan serta menyejahterakannya. Masyarakat 1960, pelaksanaan Reforma Agraria masih terus berjalan hingga saat ini. Kementerian Agraria dan “Istilahnya itu, negara harus mencari tanah dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendistribusikannya atau membagikannya kepada sebagai pengelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia, masyarakat yang membutuhkan. Itu ialah mimpi besar sigap untuk menangani Program Strategis Nasional (PSN) dari UUPA Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 2. Persoalannya ialah dalam nawacita yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko subjeknya ada, tetapi tanah yang mau dibagikan ini masih Widodo. Upaya-upaya untuk mempercepat implementasi menjadi perdebatan sehingga ini yang ingin diatasi melalui Reforma Agraria di Indonesia terus dilaksanakan, khususnya program Reforma Agraria,” ujarnya. dalam upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga mengatakan Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil bahwa mewujudkan program Reforma Agraria ini, harus Kepala BPN, Surya Tjandra, yang menghadiri acara Kelas keseluruhan pemerintahan bergerak. Jika satu saja tidak Kader Bangsa Pancasilanomics Academy Batch II. Kegiatan bergerak, tidak akan bisa bergerak maju. “Persoalan yang ini diselenggarakan oleh SIGMAPHI Policy Reserch and Data terjadi dalam program Reforma Agraria harus didukung Analysis dengan tema “Reforma Agraria dan Desa Industri” oleh kementerian lain yang terkait dan saling terkoneksi. melalui daring, Kamis (02/12/2021). Jika hanya salah satunya saja, sulit untuk berjalan. Memang pekerjaan PSN ini memberikan tantangan tersendiri kepada “Arah kebijakan dari Reforma Agraria ini sangat jelas, yakni Kementerian ATR/BPN untuk tuntas dalam mengerjakan untuk tercapainya kepastian dan perlindungan hukum, serta tugas besar ini,” ungkapnya. keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utamanya juga untuk mengatasi ketimpangan Ia menuturkan juga bahwa upaya merangkum permasalahan sehingga dalam nawacita, Presiden mencantumkan target 9 Reforma Agraria yang terjadi melalui Gugus Tugas Reforma juta hektare untuk mewujudkan Reforma Agraria,” jelasnya. Agraria (GTRA) Summit. Hal ini merupakan wujud kerja sama dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan lainnya, dalam Surya Tjandra lebih lanjut menuturkan, jika kehadiran percepatan Reforma Agraria untuk menyelesaikan isu-isu negara secara berkelanjutan menjadi sangat penting terkait proses sinkronisasi penataan aset dan penataan dalam melakukan peruntukan, penggunaan, akses, serta upaya dalam terobosan terhadap penyelesaian penyediaan, dan pemeliharaan tanah. Ia menjelaskan tumpang-tindih perizinan, tata ruang, serta kawasan hutan kepada aspek penyediaan, merupakan kebutuhan yang rencananya akan dilaksanakan pada 10 s.d. 13 Maret dari masyarakat sehingga tugas dari pemerintah ialah 2022 di Wakatobi. (TA/FZ, 02 Des. 2021). untuk mendistribusikan tanah kepada masyarakat yang 362 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sambung Rasa, Wamen ATR/Waka BPN Apresiasi Kerja GTRA Pusat dan Daerah Gugus Tugas Reforma “Mudah-mudahan di acara hari ini beberapa hari ke depan, Reforma Agraria dan Pemberdayaan Agraria (GTRA) berperan kita tidak cuma mengejar target, bagaimana melaksanakan Masyarakat penting dalam pelaksanaan target tercapai, tapi bisa menemukan rasa itu, menemukan Reforma Agraria yang betapa yang Ibu/Bapak lakukan mempunyai dampak digaungkan Presiden Joko Widodo. sangat langsung kepada warga atau masyarakat,” tambah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Surya Tjandra. Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan dalam hal ini, melakukan koordinasi Agraria, Andi Tenrisau, mengungkapkan bahwa Rakor kali dan sinkronisasi antar-kementerian, ini dirancang sebagai suatu kegiatan sambung rasa. “Kita lembaga, dan pemangku kepentingan harus maknai bahwa jangan selalu mau memaksakan terkait melalui penyelenggaraan dapat tercapai target itu, tanpa bisa merasakan bagaimana Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas perjuangan teman-teman di lapangan. Saya tahu itu Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2021 di sehingga kita malam ini, mau mendengarkan berbagai Hotel Discovery Ancol, Jakarta, pada 8 tantangan di lapangan, apa yang dilakukan, bagaimana s.d. 10 Desember 2021. rasanya berjuang,” terangnya. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Menurutnya, GTRA memiliki peran penting berdasarkan Wakil Kepala Badan Pertanahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Reforma Agraria.“Berbicara dengan potensi, GTRA. Berbicara Tjandra, selaku Koordinator Pelaksana tentang bagaimana penataan akses, GTRA. Bagaimana GTRA Nasional, telah mengunjungi hampir seluruh provinsi mengintegrasikan antara penataan aset dan penataan se-Indonesia. Ia mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan akses, GTRA tugasnya. Lalu, tugasnya juga menyelesaikan GTRA pusat maupun daerah. “Rupanya memang bagaimana sengketa, melaporkan kepada tim nasional Reforma Agraria. kerja Bapak/Ibu di lapangan, saya jadi merasakan ini sebuah Jadi, intinya kegiatan malam ini ialah menyambungkan rasa kolaborasi yang sangat luar biasa, sangat berestafet,”ujarnya dari teman-teman pelaksana di daerah, GTRA daerah dan dalam kegiatan tersebut, Rabu (09/12/2021) malam. pusat,” papar Andi Tenrisau. Dalam diskusi bertajuk “Sambung Rasa GTRA Pusat dan Adapun Rakor GTRA Tahun 2021 ini dalam rangka tindak Daerah” ini, Wamen ATR/Waka BPN juga menyampaikan lanjut pilot project percepatan redistribusi Tanah Obyek bahwa Reforma Agraria harus mampu dirasakan oleh seluruh Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan berbasis masyarakat. Tidak hanya redistribusi tanah dan pemberian penataan agraria berkelanjutan, sebagai salah satu akses, Reforma Agraria merupakan proses dari hulu instrumen akselerasi Reforma Agraria. Turut hadir dalam hingga hilir yang mengintegrasikan konsep perencanaan diskusi sambung rasa ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala hingga penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, BPN Bidang Pengembangan Kelembagaan Reforma Agraria, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih Hermawan dan Direktur Landreform, Sudaryanto sebagai berkeadilan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. moderator. (YS/SA, 09 Des. 2021). “Pak Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau, membuat satu kutipan yang menarik buat saya. ‘Semua merasa bisa, tapi belum tentu bisa merasakan’. Reforma Agraria yang holistik melibatkan seluruh kemampuan, seluruh aparat, jajaran di BPN itu bisa jadi seperti roh. Reforma Agraria adalah panggilan, sekaligus juga pedoman dan kunci dari pekerjaan Kementerian ATR/BPN. Dalam konteks itu, saya kira penting sekali untuk sambung rasa pekerjaan ini, harus ada rasanya, apa makna melakukan semua ini,” tutur Surya Tjandra. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa aspek tata ruang dan agraria telah menempatkan penyelenggaraan penataan ruang, termasuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan dalam bingkai land management. “Sudah saatnya pekerjaan yang dilakukan melampaui rutinitas BPN, yaitu administrasi pertanahan. Terlebih saat ini, BPN bukan hanya berbicara pertanahan, tetapi lebih luas mencakup agraria dan tata ruang. Artinya, perlu kombinasi aspek perencanaan, penataan, dan pengembangan pertanahan,” terangnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 363

Sebagai Program Strategis Nasional, Reforma Agraria Harus Disukseskan Bersama Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pemerintah telah mencanangkan Reforma Agraria diskusikan pada hari ini,” tambahnya. Masyarakat sebagai salah satu Program Strategis Nasional Sebagai tindak lanjut, pelaksanaan penataan akses juga (PSN). Sebagai PSN maka Reforma Agraria harus tidak mungkin rasanya dilakukan sendiri oleh Kementerian disukseskan bukan hanya oleh Kementerian ATR/BPN. Namun, kerja sama lintas sektor juga harus Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ diutamakan. “Lakukan kolaborasi bersama Kementerian BPN), tetapi dikerjakan secara bersama antar-pemangku Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kementerian kepentingan terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi, Koperasi dan UKM. Kemarin sudah ada kesepakatan dengan sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Reforma Agraria di kita bahwa mereka akan all out membantu Reforma Agraria. tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, beberapa pihak sudah sepakat untuk melakukan “Reforma Agraria tidak bisa berjalan maksimal ketika kita kolaborasi bagaimana mengoptimalkan tanah yang sudah tidak tidak tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan,” bersertipikat untuk diusahakan sehingga mencapai produk kata Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, yang optimal,” kata Andi Tenrisau. dalam pengarahannya pada kegiatan Rapat Koordinasi Selain itu, di samping penataan akses, menurut Dirjen Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Ekspose Kajian Penataan Agraria juga penting untuk dilakukan penataan Reforma Agraria Berbasis Penataan Agraria Berkelanjutan penggunaan tanah. “Jangan semua tanah yang sudah di Lokasi Pilot Project Tahun Anggaran 2021 yang dilepaskan dari kawasan hutan itu kita redistribusi. Tata diselenggarakan di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis dulu bagaimana pola ruangnya, bagaimana struktur (09/12/2021). ruangnya, bagaimana persediaan tanahnya, bagaimana Dirjen Penataan Agraria berharap, GTRA sebagai wadah kesesuaiannya, itu harus diatur semuanya,” jelasnya. konsolidasi pelaksanaan Reforma Agraria dapat lebih Andi Tenrisau lebih lanjut mengatakan bahwa dalam efektif. Menurutnya, salah satu upaya yang bisa dilakukan menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan untuk ialah dengan penetapan kebijakan yang lebih tepat.“Semua kegiatan Reforma Agraria, sebaiknya para pelaksana kegiatan Reforma Agraria menjadi tanggung jawab GTRA. meyakini bahwa hal ini bukan sekadar panggilan tugas, tapi Setelah itu, kita lakukan program-program pemberdayaan, kerja mulia yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia. disiapkan objeknya yang clean and clear. Identifikasi di “Kita inisiasi pelaksanaan Reforma Agraria berbasis penataan mana objek TORA yang akan kita tetapkan menjadi objek agraria berkelanjutan. Semua kegiatan penataan akses, Reforma Agraria,” ucap Andi Tenrisau. penataan penggunaan tanah, terkait dengan kemampuan “Seharusnya sejak awal sudah kita lakukan itu. Setelah itu, tanah dan tata ruang sosial ekonomi. Maka, kita harus yang kita lakukan masing-masing ialah melakukan tindak lakukan kerja sama,” pungkas Dirjen Penataan Agraria. (LS/ lanjut, yaitu penataan akses. Jadi, tolong akhir bulan ini YS/SA, 09 Des. 2021). semua harus kita identifikasi dari apa yang sudah kita 364 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Apresiasi Peluncuran Buku GTMA, Wamen ATR/Waka BPN: Ini Terobosan Penting bagi Tanah Papua Gugus Tugas Masyarakat melalui adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Reforma Agraria dan Pemberdayaan Adat (GTMA) yang Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Masyarakat dibentuk Pemerintah Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. “Tidak perlu Kabupaten Jayapura dikeluarkan (menjadi tanah negara, red), tapi diberikan memiliki peran penting dalam Hak Pengelolaan (HPL) kepada masyarakat adat. HPL di mendorong keberdayaan dan atasnya bisa ditaruh Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna kemajuan masyarakat adat. Dalam Bangunan (HGB) selain Hak Milik. Ketika nanti HPL-nya bidang pertanahan, Kementerian habis, itu kan hak yang berjangka waktu, bisa negosiasi Agraria dan Tata Ruang/Badan lagi dengan pemiliknya, yaitu masyarakat adat dan ini yang Pertanahan Nasional (ATR/ dimungkinkan oleh PP Nomor 18 Tahun 2021. Dengan BPN) memerlukan peran GTMA model begini, barangkali bisa menjadi satu pendekatan,” untuk mendorong percepatan paparnya. pelaksanaan Reforma Agraria Saat ini, Kabupaten Jayapura sudah berupaya menjalankan kontekstual Papua, mengingat tahap pemetaan sosial dan spasial. Kemudian, tahap bentang alam Papua yang berupa berikutnya ialah perencanaan dan pembangunan wilayah adat dan mayoritas masuk berdasarkan hasil pemetaan wilayah adat. “Nah, setelah ini ke dalam kawasan hutan sehingga baru kita bisa bicara ke tahap lanjutan, yaitu pendaftaran perlu dilakukan pemetaan khusus. wilayah adat itu sendiri. Sejauh ini kan dengan segala Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala hormat, ini baru klaim sosial belum menjadi yuridis. BPN, Surya Tjandra, dalam hal ini Yuridisnya ada di BPN,” kata Surya Tjandra. mengapresiasi diluncurkannya Dalam hal ini, Kabupaten Jayapura melalui GTMA menjadi Buku Tata Laksana Pembentukan daerah pertama yang melaksanakan pemetaan sosial GTMA yang menjadi terobosan bagi perjuangan dan spasial. “Tahapan inilah yang barangkali bisa menjadi masyarakat adat dalam merancang ruang tersendiri. pertimbangan bagaimana kita bereksperimen karena Hal ini disampaikannya saat menghadiri Launching lagi-lagi, memang terobosan adanya di Jayapura sejauh dan Bedah Buku Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) ini. Paling tidak, di Jayapura sudah mulai ada gambaran Kabupaten Jayapura terkait Merealisasikan Jalan Perubahan selama saya jadi Wamen. Saya bilang ke Pak Bupati, kami Pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan siap terlibat, ini perlu niat sungguh, pikiran, dan hatinya Masyarakat Adat di Tanah Papua secara daring, Jumat memang harus diserahkan ke situ. Pekerjaannya ini tidak (10/12/2021). mudah, tapi rasanya sudah mulai terlihat,” pungkas Wamen Buku yang diluncurkan GTMA Kabupaten Jayapura ini ATR/Waka BPN. (YS/TA, 10 Des. 2021). menjadi terobosan yang istimewa. “Pertama, saya mau mengucapkan selamat sekali lagi. Ini merupakan terobosan yang sangat penting bukan cuma untuk Jayapura, tapi buat Papua dan barangkali untuk Indonesia secara umum. Memang perjuangan masyarakat adat dari objek dan subjek, tantangan terbesar utama ialah bagaimana merumuskan, merancang ruang mereka sendiri, dan ini menjadi suatu terobosan yang istimewa. Terima kasih buat para penulis dan Pak Bupati Jayapura yang mendukung GTMA,” ujarnya dalam kesempatan tersebut. Menurutnya, GTMA Kabupaten Jayapura sebagai langkah pertama dari proses panjang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat secara legal dari kepala daerah yang bertujuan agar tanah wilayah adat bisa terdaftar. “Sampai kepada satu titik, di mana wilayah adat itu terdaftar dan menjadi bagian yang teregister dalam sistem pendaftaran tanah negara ini yang sekarang dilakukan oleh BPN. Kami menyambut baik, upaya ini sangat penting dan sangat bermanfaat buat kita semua,” tutur Wamen ATR/Waka BPN. Dalam kesempatan ini pula, Surya Tjandra memastikan bahwa pemanfaatan dari tanah ulayat dapat dipermudah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 365

Catatan Akhir Tahun Reforma Agraria, Wamen ATR/Waka BPN: Konsolidasi GTRA menjadi Kunci Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dari sisi legalisasi aset, sudah hampir Masyarakat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus 200% terselesaikan karena prosesnya konsisten untuk melakukan upaya-upaya demi yang relatif mudah. Namun, di sebagian mempercepat implementasi Reforma Agraria di penyelesaian tanah transmigrasi masih Indonesia, khususnya dalam menyejahterakan masyarakat. relatif rendah, yakni baru 18% dari target Kehadiran negara secara berkelanjutan menjadi sangat 600.000 hektare. “Masalahnya ialah penting dalam mengatur peruntukan, penggunaan, tanah transmigrasi yang sekian lama penyediaan, dan pemanfaatan tanah. Namun, dalam tidak dikelola secara baik dan subjeknya implementasinya, juga terdapat tantangan dalam mencapai yang sudah berbeda. Nah, ketika mau tujuan Reforma Agraria tersebut. dilegalisasi, subjek dan objek kan harus Untuk menjawab tantangan yang ada, Wakil Menteri ATR/ klop. Ini jadi tantangan tersendiri, Wakil Kepala BPN mengungkapkan langkah pertama yang sedang dipikirkan untuk terobosan dilakukan ialah dengan melakukan konsolidasi kepada regulasi, bagaimana masalah ini bisa kita infrastruktur, mulai dari sistem, kelembagaan, serta sumber selesaikan melalui solusi regulasi yang daya manusianya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria mempermudah legalisasi itu,” tutur Wakil (GTRA). “Kemudian masuk ke dalam beberapa kegiatan- Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. kegiatan konkret karena kan mimpi besarnya ada 9 juta Sementara itu, implementasi redistribusi hektare tanah yang perlu ditata, direformasi,” kata Surya tanah juga menjadi tantangan terberat Tjandra dalam wawancara bertajuk Speak After Lunch dalam Reforma Agraria. Surya Tjandra dengan tema Catatan Akhir Tahun Reforma Agraria Tahun menuturkan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 2021. Wawancara berlangsung di Studio 3 iNews TV Kebon ada dua, yaitu tanah eks-HGU dan tanah dari pelepasan Sirih, Jakarta, pada Jumat (10/12/2021). kawasan hutan. “Penyelesaiannya sebagian besar memang Berdasarkan 9 juta hektare tanah, diungkapkan Wakil harus bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Menteri ATR/Wakil Kepala BPN terbagi menjadi dua hal, dan Kehutanan. Jadi, mereka harus melepaskan kawasan penataan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah. hutan. Saat ini, sudah ada yang dilepaskan sejumlah 2,7 “Dan yang jadi tantangan terberat memang di redistribusi juta hektare dengan rincian 1,5 sudah menjadi APL dan 1,7 tanah ini. Subjeknya ada, tapi objeknya di mana? Fungsi masih dalam bentuk pencadangan atau masih masuk ke penyediaan harus berjalan efektif. Hal itu jadi tantangan dalam kawasan hutan,” ungkap Surya Tjandra. tersendiri karena Kementerian ATR/BPN hanya mengatur “Kita perlu pastikan yang 1,5 juta hektare itu betul-betul bisa 1/3 dari total luas tanah dan 2/3 masuk ke dalam kawasan kita eksekusi. Nah, tantangannya ialah ketika dilepaskan hutan,” jelas Surya Tjandra. spasialnya, kita harus tentukan bersama-sama di mana Lebih lanjut, Surya Tjandra mengungkapkan terkait persisnya tanah yang bisa dibagi dan masyarakatnya siapa. dengan capaian Reforma Agraria. Menurutnya, jika dilihat Itu butuh kolaborasi yang intensif dan itu yang sedang diperjuangkan sejak saya bertugas sebagai koordinator pelaksana GTRA pusat. Jadi, kolaborasi internal dan eksternal kita dorong,” tambahnya. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam kesempatan ini juga memaparkan terkait cara percepatan untuk mencapai tujuan Reforma Agraria, khususnya berkaitan dengan TORA yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. “Kita mendorong beberapa pilot project. Ada sumber TORA untuk redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Dari hutan produksi konversi yang tidak produktif jadi sudah ada izin, tapi tidak dipakai. Nah, ini kita bisa gunakan, tetapi harus pakai proposal berisi subjek, objek, dan tujuannya buat apa. Kita sedang ada pilot project yang disusun bareng. Jadi, dari awal KLHK sudah dilibatkan,” jelas Surya Tjandra. (LS/RE, 10 Des. 2021) 366 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Masyarakat Bahari Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara Sementara itu, cita-cita Indonesia sebagai poros maritim Reforma Agraria dan Pemberdayaan kepulauan dengan ribuan pulau yang dikelilingi dunia jadi salah satu fokus kerja Presiden Joko Widodo. Masyarakat lautan. Bentang laut yang lebih besar daripada Upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim daratan, menjadi tantangan tersendiri bagi negara dunia juga merupakan salah satu visi utama pemerintah. Indonesia karena memiliki kepentingan untuk memajukan “Terdapat pogram-program utama pemerintah untuk maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, seperti peran laut menjadi signifikan dan dominan dalam pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, mengantar kemajuan suatu negara. politik, sosial-budaya, hukum keamanan, dan ekonomi, Guna menjawab tantangan tersebut, Wakil Menteri Agraria penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional sektor-sektor ekonomi kelautan, pengembangan dan (Wamen ATR/Waka BPN) menjelaskan kehadiran negara penguatan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan melalui Reforma Agraria di wilayah pesisir dan kepulauan lingkungan dan konservasi biodiversitas, serta peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat bahari. “Terdapat kualitas dan kuantitas SDM kelautan,” jelasnya. beberapa tantangan pokok, khususnya di wilayah pesisir Wali Kota Samarinda yang sekaligus Ketua Umum dan pulau-pulau kecil untuk mewujudkan kesejahteraan. Aspeksindo, Andi Harun, mengatakan bahwa pemerintah Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN terus melakukan saat ini sudah melakukan pengelolaan potensi maritim yang akselerasi legalisasi aset pulau-pulau kecil dan pulau terluar, ada meskipun dirasa belum maksimal. “Pengelolaan potensi melakukan penataan aset permukiman masyarakat di atas maritim sudah dapat dirasakan masyarakat meskipun belum air, pemetaan sosial dan spasial wilayah adat, serta penataan secara signifikan. Ini ditandai dengan belum dikelolanya akses masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Wamen potensi maritim Indonesia secara maksimal,” kata Andi ATR/Waka BPN dalam Seminar Nasional Maritim yang Harun digagas oleh Aspeksindo, Senin (13/12/2021). Dengan beragamnya potensi maritim Indonesia, antara Kompleksitas permasalahan serta banyaknya aspek yang lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim, bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. “Saat ini, serta industri maritim, sebenarnya dapat memberikan pengelolaan di wilayah pesisir, laut, pulau kecil, melibatkan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak instansi. Dengan begitu, banyak lembaga yang Indonesia. “Saya berharap dengan diadakannya seminar berkecimpung di ketiga wilayah itu, sebenarnya dapat kali ini, mampu menjadi roadmap untuk menjembatani menjadi peluang maupun hambatan dalam pembangunan pembangunan ekonomi antara kawasan darat, kawasan maritim. Apabila semua stakeholders maritim bisa pesisir, dan kepulauan,” tambahnya. (RE, 13 Des. 2021). bersinergi, ini menjadi peluang. Namun, bisa menjadi hambatan apabila yang terjadi sebaliknya,” tuturnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 367

Refleksi Reforma Agraria, Atasi Ketimpangan Hak Demi Wujudkan KepastianHukum Pertanahan dan Kemakmuran Rakyat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Reforma Agraria sudah ditetapkan sebagai beberapa permasalahan besar terkait pertanahan, yaitu Masyarakat Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan perihal ketimpangan. Ia berkata bahwa ketimpangan oleh lembaga multisektoral. Kementerian Agraria penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia tidak ideal dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga adanya Reforma Agraria menjadi salah satu cara (ATR/BPN) sebagai salah satu institusi pemerintah yang memperbaiki ketimpangan tersebut. menangani urusan agraria/pertanahan dan tata ruang, telah Secara garis besar, Andi Tenrisau menjelaskan bahwa banyak melakukan capaian dalam implementasi Reforma Reforma Agraria terbagi dalam penataan aset dan penataan Agraria dengan tujuan kepastian hukum dan mewujudkan akses. Kementerian ATR/BPN menjalankan penataan aset kemakmuran masyarakat. melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah, sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau, menjalankan penataan akses melalui pemberdayaan dan berkata bahwa pelaksanaan Reforma Agraria sebagai PSN pendampingan masyarakat. “Terhadap penataan aset, kita berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan tanah-tanah yang dikuasai negara kepada Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi dan air serta subjek-subjek yang tak punya hak atas tanah, seperti ke kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai petani gurem. Melalui penataan akses, kita beri akses oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besar permodalan dan pendampingan, bagaimana menggunakan kemakmuran rakyat. Hal ini juga diperkuat dengan TAP tanah itu dengan baik. Harapannya, produksinya bisa MPR Nomor IX Tahun 2001 yang memerintahkan adanya optimal sehingga kemakmuran kita capai,” jelas Dirjen kegiatan pembaruan agraria. “Oleh karena itu, hadirlah Penataan Agraria. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Bicara soal tanah, Dirjen Penataan Agraria menyebut bahwa Reforma Agraria. Intinya, pemerintah harus hadir untuk tanah itu berhubungan dengan multi aspek, baik aspek sosial- mengatur supaya penguasaan tanah lebih berkeadilan,” ekonomi ataupun pertahanan dan keamanan sehingga jelas Andi Tenrisau dalam program Zona Inspirasi yang harus dikelola secara bijaksana. Dalam implementasi ditayangkan secara langsung oleh Kompas TV dengan tajuk Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN terus melakukan “Refleksi Akhir Tahun Reforma Agraria 2021” pada Senin percepatan Reforma Agraria. Terkait kegiatan legalisasi aset, (13/12/2021). melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ketika ditanya soal mengapa pelaksanaan Reforma (PTSL) dan tanah transimigrasi. “Capaiannya juga sangat Agraria menjadi PSN, Andi Tenrisau menjelaskan baik. Pada RPJM kita tahun 2015-2019 kemudian berlanjut 368 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

pada 2020-2024, target legalisasi Merujuk kepada Reforma Agraria sebagai PSN, Andi Tenrisau Reforma Agraria dan Pemberdayaan aset ialah 4,5 juta hektare dan berharap dukungan lintas Kementerian/Lembaga. Ia Masyarakat kita bisa capai kurang lebih 6,99 mengemukakan bahwa Kementerian ATR/BPN mempunyai juta hektare. Kemudian untuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), baik di tingkat pusat, redistribusi tanah, telah dicapai provinsi, hingga kabupaten dan kota sebagai alat untuk kurang lebih 1,37 juta hektare mewujudkan sinkronisasi kebijakan implementasi Reforma meliputi tanah bekas HGU/HGB, Agraria.“Kami butuh kerja sama dan kolaborasi semua pihak, tanah telantar, dan pelepasan mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan kawasan hutan,” terang Andi Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenrisau. Koperasi, dan lain-lain, bahkan hingga pemerintah daerah Dirjen Penataan Agraria untuk bersama bahu membahu melakukan percepatan menginformasikan bahwa pada Reforma Agraria,” kata Andi Tenrisau. (AR, 13 Des. 2021). tahun 2025, semua bidang tanah diharapkan sudah terdaftar. “Jika semua bidang terdaftar, kita bisa memastikan bidang tanah tersebut telah dimiliki oleh seseorang atau belum sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah bisa diwujudkan,” ujarnya. Kemudian agar jalannya Reforma Agraria terus mendapatkan hasil maksimal, Andi Tenrisau menjelaskan pendekatan Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB). SPAB menitikberatkan kepada pengumpulan basis data, mulai dari apakah tanah sudah sesuai tata ruangnya, bagaimana kemampuan tanah dapat memenuhi syarat untuk adanya pemanfaatan dan data sosial ekonomi. “Harapannya, dari data tersebut kita dapat susun penataan asetnya. Lalu, kita dampingi melalui penataan akses. Pendampingan tersebut bisa dilihat dari pemanfaatannya, tanah itu cocoknya untuk apa. Semisal, cocoknya perkebunan holtikultura demi hasil yang maksimum. Lebih jauh, tentunya kita bisa capai kepastian hukum dan kemakmuran masyarakat,” pungkas Dirjen Penataan Agraria. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 369

Menuju GTRA Summit Wakatobi 2022, Fokuskan Solusi atas Isu Reforma Agraria, Tata Ruang, dan Perlindungan Hak Masyarakat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Masyarakat Wakatobi 2022 semakin di depan mata. permasalahan-permasalahan yang telah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ dibahas dalam serangkaian persiapan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kegiatan. “Jadi, nanti kita bicara dari sebagai penyelenggara GTRA Summit Wakatobi 2022 pembahasan masalah beserta solusinya. terus melakukan pembahasan terkait permasalahan- Ketika di Summit nanti, kita sudah bicara permasalahan yang berkenaan dengan keselarasan di tahap bagaimana ke depannya, bukan kebijakan seputar Reforma Agraria, harmonisasi tata ruang, bicara soal permasalahannya lagi. Kita serta perlindungan hak masyarakat adat, tradisional, dan selesaikan permasalahan sebelum GTRA lokal. Hal ini sebagai upaya agar GTRA Summit Wakatobi Summit 2022 berlangsung,” pungkasnya. 2022 menjadi forum yang memberikan solusi atas Direktur Jenderal Penataan Agraria, permasalahan tumpang tindih kebijakan yang menjadi Andi Tenrisau yang hadir secara daring, salah satu penghambat pembangunan dan kesejahteraan menuturkan paparannya secara singkat masyarakat. terkait isu utama GTRA Summit. Ia Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, menjelaskan bahwa masing-masing menjelaskan bahwa GTRA Summit 2022 akan mengusung kelompok kerja dapat mengusung isu beberapa isu dan pembahasan. Isu-isu tersebut terbagi utama yang terbagi dalam sinkronisasi dalam beberapa rangkuman isu utama, di antaranya kebijakan tata ruang, kawasan hutan, akselerasi penataan aset pulau-pulau kecil dan pulau kecil dan hak atas tanah; penataan aset untuk terluar; legalisasi aset permukiman masyarakat di atas air; pulau-pulau kecil, wilayah pesisir, dan implementasi Hak Pengelolaan (HPL) bagi masyarakat pulau kecil terluar beserta pengendalian; hingga penataan hukum adat; dan konsolidasi tanah di kawasan pesisir. aset bagi masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal. “Seperti sertipikasi tiga pulau kecil terluar yang masih “Bagaimana kita bisa menginventarisir isu yang objek dan tersangkut dengan masyarakat adat, tentunya kita akan subjek berkaitan dengan penataan aset dan penataan kerja sama dengan pihak Kementerian Kelautan dan akses,” jelas Dirjen Penataan Agraria. Perikanan (KKP) untuk bersama memberikan penjelasan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran kepada masyarakat adat,” terang Surya Tjandra dalam Rapat Tanah, Suyus Windayana yang juga hadir secara daring Koordinasi Persiapan Pelaksanaan GTRA Summit Wakatobi mengemukakan bahwa bahasan terkait sertipikasi hak 2022, bertempat di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta pada atas tanah bagi masyarakat yang tinggal di perairan akan Selasa (14/12/2021). menjadi relevan. Hal ini karena sesuai dengan PP Nomor Surya Tjandra juga berharap bahwa saat GTRA Summit 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Wakatobi 2022 nanti, sudah ada kesepakatan antar- Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang juga membahas hal tersebut. “Sebelumnya saya sudah diskusi dengan pihak KKP, nanti kita akan buat mekanisme terkait ini. Intinya, kita mengupayakan sertipikasi hak atas tanah bagi masyakat di wilayah perairan,” ujar Suyus Windayana. Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP, Muhammad Yusuf, menuturkan bahwa selama ini pihaknya ikut memfasilitasi penetapan dan identifikasi masyarakat hukum adat di daerah perairan bersama pemerintah daerah. “Kita teguhkan masyarakat hukum adat melalui penetapan bupati atau wali kota. Bukan menguasai, tapi dapat diakui haknya untuk mengelola wilayah laut,” tuturnya. Turut hadir dalam diskusi ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Awaludin; Direktur Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah; Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu, Asnawati; Direktur Landreform, Sudaryanto; Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Andry Novijandri. (AR/RK, 14 Des. 2021). 370 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Legalisasi Aset Pulau-Pulau Kecil Terluar, Wujudkan Kedaulatan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Kelestarian Lingkungan Sebanyak 111 pulau telah pengendalian hadir jika memang subjeknya jelas, dalam hal Reforma Agraria dan Pemberdayaan ditetapkan sebagai pulau- ini melalui legalisasi aset. Dalam konteks pulau-pulau kecil Masyarakat pulau kecil terluar, berdasarkan terluar, Budi Situmorang menjelaskan bahwa perlu adanya Keputusan Presiden (Keppres) legalisasi aset terhadap pulau-pulau kecil terluar sehingga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan dapat dilakukan langkah selanjutnya berupa pengendalian. Pulau-Pulau Kecil Terluar. Persoalan ini tak Budi Situmorang juga memaparkan bahwa berdasarkan hanya berada dalam tanah batas-batas data pemilikan tanah pulau-pulau kecil terluar (PPKT) 2021, terluar bagi ketahanan Negara Kesatuan 83 pulau telah disertipikatkan, 3 pulau belum tersertipikat Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga karena masih adanya persoalan alas hak masyarakat adat, perihal kepastian hukum hak atas tanah dan 25 pulau yang belum tersertipikat karena masuk dan kesejahteraan masyarakat penghuni kawasan hutan. “Kita diskusi bersama, kira-kira apa yang pulau-pulau kecil terluar. bisa kita lakukan agar ada kepastian hukum. Saat ini, kita Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ masih menentukan titik-titik dasar saja. Jika ini sudah kita Wakil Kepala Badan Pertanahan selesaikan, rencananya kita akan lanjutkan dengan teman- Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tjandra, berkata bahwa penting untuk untuk batas landas kontinen,” jelas Budi Situmorang. memastikan batas-batas terluar negara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan danTata Lingkungan, Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adanya bukti penguasaan-penguasaan yang aktif, mulai dari Ruandha Agung Sugardiman, yang dalam hal ini diwakili oleh penyertipikatan pulau dan legalisasi aset bagi masyarakat Watty Karyati selaku Perencana Ahli Utama, menjelaskan pulau. “Ada tiga aspek penting, mulai dari kedaulatan bahwa terkait legalisasi aset pulau-pulau kecil terluar yang atas pulau, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian masuk kawasan hutan, langkah awal yang dapat dilakukan lingkungan. Ada bukti pemerintah yang hadir,” jelas Surya dengN pelepasan kawasan hutan dari hutan produksi yang Tjandra dalam Focus Group Discussion #RoadtoWakatobi-14 dapat dikonversi. “Ini yang bisa langsung dilepaskan, bisa yang bertajuk “Pengendalian Pertanahan melalui Legalisasi permohonan Menteri Kelautan dan Perikanan, instansi, atau Aset di Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Perwujudan daerah boleh dilakukan,” terangnya Ketahanan dan Kedaulatan Negara”, bertempat di Ritz Turut hadir dalam acara ini, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Carlton Kuningan, Jakarta pada Selasa (14/12/2021) Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi Surya Tjandra juga menyebut bahwa selain memahami yang diwakili oleh Eko Priyanggodo selaku Kepala Bagian persoalan teknis, perlu juga dilakukan pendekatan Perundang-undangan II; Direktur Penatagunaan Tanah, yang melibatkan pemahaman masyarakat, khususnya Sukiptiyah; dan Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih masyarakat adat yang menjadi penghuni pulau-pulau kecil Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Asnawati. terluar. “Setelah pulau ini kita sertipikatkan, kita petakan, (AR/RK, 14 Des. 2021). kita temukan titik koordinatnya sebagai kepastian batas hingga bagaimana kesejahteraan masyarakat,” terangnya. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, mengemukakan bahwa proses KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 371

Reforma Agraria Wujudkan Keadilan Pertanahan dan Ketahanan Pangan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Pemerintah sangat menaruh perhatian dalam Ketersediaan tanah untuk lahan pertanian menjadi Masyarakat menciptakan keadilan, salah satunya dengan tantangan yang harus dijawab. Maka dari itu, salah satu mengurangi ketimpangan penguasaan dan solusinya ialah redistribusi tanah dari kawasan hutan. pemilikan tanah bagi rakyat Indonesia. Melalui Terdapat cadangan lahan untuk redistribusi tanah dari Reforma Agraria yang digagas oleh pemerintah sejak kawasan hutan seluas 1.2 juta Ha. Proses pelepasan 2014, telah diupayakan untuk mewujudkan hal tersebut. menggunakan proposal kepada Kementerian Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang harus disusun secara Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu institusi yang bersama oleh pemangku kepentingan terkait dan kelompok melaksanakan Reforma Agraria, membuat terobosan masyarakat. dengan legalisasi aset dan redistribusi tanah. “Ada peluang yang namanya pencadangan dari kawasan “Reforma Agraria merupakan proses dari hulu hingga hutan. Kalau memang organisasi petani, pejabat, dan hilir yang mengintegrasikan konsep perencanaan hingga pengusaha, peduli kepada pertanian kita yang sedang penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, menghadapi tantangan besar dalam ketahanan pangan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih yang kelihatan dari data jumlah lahan baku sawah terus berkeadilan untuk kemakmuran rakyat,” kata Wakil Menteri menurun secara sistemik. Hal ini menjadi PR kita bersama ke ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, dalam kegiatan depannya,” kata Wamen ATR/Waka BPN. Pembekalan Nasional Hukum Agraria dan Rapat Kerja Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Umum HKTI, Nasional LBH Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Moeldoko, yang juga selaku Kepala Staf Kepresidenan JW Marriot Hotel, Jakarta, Rabu (15/12/2021). mengatakan bahwa konflik agraria begitu luas sehingga perlu Lebih lanjut, Surya Tjandra mengungkapkan “gong” niat dan komunikasi yang baik dalam menyelesaikannya. terbesar Reforma Agraria, seharusnya dilakukan dengan Peran Civil Society Organization (CSO) pun diperlukan untuk menyelesaikan konflik agraria. “Kenapa gong belum bunyi? masuk ke dalam susunan tugas penyelesaian konflik agraria Karena butuh fokus dalam bekerja, fokus teguh terhadap agar mengetahui kesulitan yang dihadapi. tujuan. Rakyat pun butuh hasil yang konkret dan nyata “Bekerja jangan seperti mengecat langit, semuanya mau untuk dilihat hasilnya secara langsung. Jadi, penyelesaian diselesaikan. Itu tidak bisa, kita yang punya otoritas pun konflik agraria, saya rasa penting sekali menunjukkan bahwa tidak mudah menyelesaikan berbagai konflik. Dengan memang pemerintah hadir. Kebayang betapa banyak sektor adanya HKTI, diharapkan bisa meringankan serta memenuhi yang harus dilibatkan dalam menyelesaikan satu konflik harapan masyarakat. Untuk itu, saya selalu ingatkan HKTI agraria dan berapa banyak energi yang hanya bisa diisi oleh sebagai penjembatan agar gap tidak terlalu besar,” pungkas hati,” ungkapnya. Moeldoko. (JR/RE, 15 Des. 2021). 372 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Diskusi dengan Suku Bajo, Wamen ATR/ Waka BPN Pastikan Negara Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil di luar Indonesia. Kita perlu memikirkan secara serius Reforma Agraria dan Pemberdayaan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ bagaimana solusinya agar program-program (pendaftaran Masyarakat BPN), Surya Tjandra, mengunjungi Desa Sama tanah, red) bisa masuk ke sini,” kata Surya Tjandra. Bahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Iljas Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu Tedjo, yang turut hadir dalam diskusi kali ini, mengatakan (19/12/2021). Turut hadir, Anggota Komisi II DPR RI, Hugua; bahwa pihaknya akan melakukan inventarisasi terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Kepala Kanwil BPN bidang-bidang tanah yang telah dikuasai masyarakat dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Iljas Tedjo; Bupati Wakatobi, dibarengi dengan koordinasi dengan berbagai sektor Haliana beserta Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud. terkait, khususnya KKP. Selama diskusi berlangsung, mayoritas masyarakat Suku “Akan dilakukan inventarisasi, mudah-mudahan bisa Bajo menanyakan langsung kepada Wamen ATR/Waka menjadi objek yang bisa disertipikatkan dan dengan catatan, BPN, terkait kepastian hukum atas tanah yang dikuasai tidak ada yang menyimpang dari aturan yang ada. Ini yang masyarakat Suku Bajo. Terhadap pertanyaan tersebut, perlu kita samakan persepsi dahulu. Maka pelaksanaannya, Surya Tjandra memahami bahwa di wilayah pesisir telah harus terintegrasi antara Kementerian ATR/BPN dan instansi terdapat berbagai penguasaan, pemilikan, penggunaan, terkait lainnya. Inilah yang sedang digodok bersama melalui dan pemanfaatan tanah yang tumbuh berkembang dengan GTRA Summit,” ujar Iljas Tedjo. berlandaskan kepada adat istiadat dan kearifan lokal. Ali Mazi selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, mengucapkan Terkait dengan hak atas tanah Suku Bajo, Wamen ATR/Waka rasa terima kasihnya kepada Wamen ATR/Waka BPN karena BPN menuturkan bahwa perlu perjuangan dari berbagai telah berkenan melihat langsung bagaimana kondisi pihak terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan masyarakat Suku Bajo di KabupatenWakatobi. Ia menyatakan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serta Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu, agar segera membereskan permasalahan, khususnya perlu dilakukan perubahan tata ruang, juga perubahan dalam kepastian hukum atas tanah di Kabupaten Wakatobi, sebagian dari pemahaman pemerintah terhadap hak atas salah satunya melalui kegiatan GTRA Summit yang akan tanah, khususnya untuk masyarakat Suku Bajo di Desa Sama diselenggarakan Maret mendatang. “Mudah-mudahan, Bahari. kehadiran kami dapat mengubah keadaan dan semua “Yang jelas, negara hadir di sini dengan memikirkan permasalahan di Bajo akan saya bawa ke tingkat nasional,” kebutuhan semua orang Suku Bajo di nusantara ini, bahkan pungkas Ali Mazi. (LS/YS, 19 Des. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 373

Perempuan Berdaya melalui Reforma Agraria Reforma Agraria dan Pemberdayaan Reforma Agraria sejatinya dilaksanakan melalui Surya Tjandra kemudian menanyakan kepada ibu-ibu Masyarakat penataan aset dan penataan akses. Penataan aset penerima sertipikat, alasan tanahnya disertipikatkan, lantas dapat dilakukan, salah satunya melalui program akan dimanfaatkan untuk apa sertipikatnya ke depan. Dari lintas sektor berbentuk pendaftaran tanah kelima penerima menjawab bahwa sertipikat tanahnya yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Sementara akan digunakan untuk mengembangkan usaha melalui penataan akses, dapat dilakukan dengan pendampingan akses ke lembaga keuangan formal. pengembangan akses ekonomi bagi masyarakat yang Dengan begitu, Wamen ATR/Waka BPN sangat berharap kemudian disebut dengan pemberdayaan tanah agar sertipikat yang dipegang masyarakat dapat bermanfaat masyarakat. bagi peningkatan ekonomi masyarakat Desa Liya Bahari Sebagaimana yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi, Indah. “Mudah-mudahan bisa ada manfaat. Memang Provinsi Sulawesi Tenggara, program lintas sektor berfokus sertipikat tanah ini penting sekali. Saya merasa terhormat kepada pendaftaran tanah bagi masyarakat, khususnya bisa memberikannya secara langsung. Dengan adanya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sertipikat, berarti hak Ibu di atas tanah sudah dijamin oleh di Desa Liya Bahari Indah. Mayoritas masyarakat di sana negara,” tegas Surya Tjandra. ialah kaum perempuan yang dinilai memiliki peran dan Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, kontribusi positif dalam memajukan perekonomian bangsa. Hugua, yang sekaligus mantan Bupati Wakatobi mengimbau Dalam rangkaian kunjungannya ke Kabupaten Wakatobi, kepada masyarakat Desa Liya Bahari Indah khususnya, agar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan dapat memanfaatkan program pendaftaran tanah oleh Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Kementerian ATR/BPN. “Kami selaku mitra dari ATR/BPN Tjandra, menyerahkan sertipikat tanah hasil program lintas terus mendukung program-program pendaftaran tanah sektor kepada lima orang secara langsung pada Minggu yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” tutur (19/12/2021). Turut hadir, Anggota Komisi II DPR RI, Hugua; Hugua. Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Iljas Tedjo Melihat motivasi masyarakatnya yang mayoritas ingin beserta jajaran; dan Bupati Wakatobi, Haliana. mendapatkan modal dengan sertipikat tanah, Bupati Pada kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN memiliki Wakatobi menuturkan bahwa dengan adanya sertipikat, ketertarikan tersendiri ketika melihat mayoritas penerima sedianya yang paling penting ialah adanya kepastian hukum sertipikat tanah dari kaum perempuan. “Saya sangat atas tanah yang dimiliki masyarakat. “Oleh karena itu, dalam apresiasi kepada ibu-ibu di sini. Bagus ibu-ibunya, aktif prinsip pemberian kredit, jaminan bukanlah jaminan mengurus sertipikat tanahnya sendiri,” gurau Surya Tjandra yang utama, tapi yang paling utama ialah kemampuan kepada para penerima sertipikat tanah yang merupakan untuk mengelola uang karena ada perhitungannya tokoh perempuan di Desa Liya Bahari Indah sekaligus pegiat terkait kebutuhan modal usaha tersebut. Tujuannya ialah UMKM. bagaimana meningkatkan usaha sehingga butuh kehati- hatian,” terang Haliana. (LS/YS, 19 Des. 2021). 374 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Capaian Implementasi Reforma Agraria di Akhir Tahun 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga kini masih terus gencar melaksanakan program Reforma Agraria, yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Hingga di akhir tahun 2021, telah banyak dilaksanakan capaian implementasi Reforma Agraria dengan tujuan kepastian hukum dan mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. “Reforma Agraria sendiri, memiliki tujuan biasa. Memang tidak mudah untuk memberikan redistribusi kepastian hukum dan mewujudkan tanah ini kepada masyarakat karena memang lokasi yang kemakmuran, serta kesejahteraan bagi diberikan dari berbagai macam kondisi, mulai dari pelepasan seluruh masyarakat. Tujuan utamanya juga kawasan hutan, Hak Guna Usaha (HGU), serta banyak proses untuk mengatasi ketimpangan sehingga yang harus dilalui, baru bisa tanahnya dibagikan kepada dalam Nawacita, Presiden mencantumkan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. target 9 juta Ha dalam mewujudkan Reforma Agraria,” ujar Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN juga Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Sudaryanto, menyebutkan beberapa strategi dilakukan untuk dapat dalam Program Obrolan Siang di TVRI dengan topik mempercepat Reforma Agraria. Salah satunya dengan “Summary Akhir Tahun Reforma Agraria Tahun 2021”, Senin memperkuat kolaborasi bersama kementerian/lembaga, (20/12/2021). serta meningkatkan koordinasi atau peran dari Civil Society Organization (CSO) untuk dapat dijadikan sebagai mitra Lebih lanjut, Sudaryanto menjelaskan bahwa dalam agar Reforma Agraria dapat berjalan di masyarakat. Reforma Agraria dan Pemberdayaan implementasinya, Reforma Agraria hingga kini masih Ia menambahkan bahwa upaya untuk merangkum Masyarakat terus berjalan. Kegiatan legalisasi aset misalnya, seperti permasalahan Reforma Agraria yang terjadi, juga dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selalu melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit. mencapai target di setiap tahunnya, lalu kegiatan redistribusi Hal ini merupakan wujud kerja sama dan kolaborasi tanah juga sedang masif dilakukan oleh Kementerian ATR/ antar-pemangku kepentingan lainnya, dalam percepatan BPN, yang sumber tanahnya berasal dari tanah-tanah Reforma Agraria untuk dapat menyelesaikan isu-isu terkait eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah telantar. Terkait proses sinkronisasi penataan aset dan penataan akses, serta redistribusi tanah, ia menerangkan bahwa ini memang upaya dalam terobosan terhadap penyelesaian tumpang- sudah ada sejak tahun 1960, tetapi baru digalakkan melalui program Reforma Agraria di tahun 2014 dan hingga saat tindih perizinan, tata ruang, dan kawasan hutan yang ini, sebanyak 1,4 juta Ha masyarakat telah menerima tanah rencananya akan dilaksanakan pada 10 s.d. 13 Maret tersebut. 2022 di Wakatobi. Sudaryanto berharap bahwa ke depannya, di tahun “Sebelumnya memang hanya 0,4 juta Ha saja sehingga 2022 akan terus dilanjutkan beberapa program, capaiannya saat ini mengalami peningkatan yang luar terutama terkait dengan redistribusi tanah yang salah satunya melalui proyek dengan BAPPENAS yang menunjuk beberapa lokasi prioritas Reforma Agraria dan sudah dianggarkan secara khusus. “Ada juga dengan World Bank terkait redistribusi tanah di empat provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatra Selatan. Oleh karena itu, harapannya seluruh kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” ungkapnya. (TA, 20 Des. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 375







Perubahan Peta ZNT Secara Fundamental, Menteri ATR/Kepala BPN Ingin Nilai Tanah yang Berkeadilan Metode pemetaan dan penyajian informasi transparan sehingga pasar tanah akan tumbuh secara sehat. Pengadaan Tanah dan Pengembangan peta Zona Nilai Tanah (ZNT) perlu dilakukan “Penentuan nilai kredit berbasis hak tanggungan secara lebih Ekonomi Pertanahan perubahan secara fundamental untuk mudah, lebih murah dan lebih transparan baik bagi kreditur menghasilkan informasi yang lebih rasional, maupun bagi debitur juga menjadi indikator pertanahan akurat, dan terpercaya. Terkait hal tersebut, Kementerian yang sehat, serta penentuan arah kebijakan fiskal yang Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ berbasis data pertanahan dan kapitalisasi infrastruktur di BPN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) atas tanah secara terukur,” paparnya. Eksternal pada Kamis (01/07/2021). Kegiatan yang digelar Himawan Arief Sugoto yang juga menjabat sebagai secara daring ini juga sebagai tindak lanjut dari rumusan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menuturkan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021 serta FGD yang sudah Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dilakukan beberapa kali. tengah menyiapkan cara mudah untuk mendapatkan “Kementerian ATR/BPN bagus punya inisiatif untuk membuat sebanyak mungkin data transaksi tanah. Hal ini memerlukan Zona Nilai Tanah. Saya ingin kita menghasilkan nilai tanah kerja sama antara pemerintah daerah dan para pemangku yang berkeadilan, dapat digunakan sebagai referensi pajak, kepentingan yang nantinya akan menggunakan basis data dapat digunakan sebagai referensi untuk Kantor BPN dan itu. juga kemudian menjadi mekanisme pasar yang wajar, dalam “Yang pertama tetapi bukan berarti orang harus rangka mengontrol tanah sehingga tanah itu itu jangan menggunakan basis data itu, itu sesuai high and demand, terlalu banyak terjadi spekulasi,” ujar Menteri ATR/Kepala kalau ada kebutuhan tinggi ya otomatis orang akan tawar BPN, Sofyan A. Djalil saat membuka kegitan FGD tersebut. menawar dengan harga yang lebih tinggi, mau membeli Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal dengan harga tinggi itu yang mungkin terjadi. Tetapi basis Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, kebijakan fiskal, kebijakan untuk masalah pembangunan Himawan Arief Sugoto menyampaikan bahwa indikator menggunakan basis data yang dikeluarkan resmi oleh ekonomi pertanahan yang sehat antara lain inklusi civitas pemerintah. Mari untuk itu dalam FGD ini kita diskusikan akses ekonomi formal berbasis aset tanah bagi seluruh bagaimana membangun basis data nilai tanah yang baik lapisan masyarakat. Hal ini akan meminimalkan kesenjangan demi ketertiban dan kepentingan pembangunan ekonomi ekonomi yang dapat diarahkan menuju kesejahteraan sosial. di Indonesia,” tuturnya. (YS/FM, 01 Juli 2021). Selain itu, penentuan nilai pajak pertanahan yang adil dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 377

Permen ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 Terkait Pengadaan Tanah Dukung Kemudahan Berinvestasi dari UUCK yakni untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendukung aktivitas perekonomian, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mendukung kemudahan berinvestasi. Ia menekankan, UU Nomor 2 Tahun 2012 dan UUCK memberikan landasan hukum terhadap hal-hal demikian. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Yagus Suyadi. “Dengan adanya infrastruktur yang Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui terbangun tadi, maka perekonomian Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan di wilayah tersebut akan makin Pengembangan Pertanahan menyelenggarakan cepat, makin mudah. UUCK juga sosialisasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun memberikan suatu ruang untuk 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) di bidang pengadaan mendukung kemudahan di dalam tanah. Salah satunya adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala investasi. Harapannya dalam rangka BPN (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 19 Tahun 2021 pelaksanaan Pasal 33 Ayat 3 dalam tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah UUD 1945 bahwa kehadiran suatu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan negara dalam rangka mengelola Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. sumber daya agraria untuk sebesar- Membuka kegiatan sosialisasi, Direktur Jenderal (Dirjen) besar kemakmuran rakyat,” tutur Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari mengatakan bahwa UUCK sejatinya berperan Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat membentuk menghapus, mengatur kembali, serta menyempurnakan pemahaman bersama terkait UUCK, bahwa ada aturan-aturan perundangan yang sudah ada. Menurutnya, penyempurnaan dari beberapa hal baru terkait pengadaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan tanah. Saat ini, pengadaan tanah dapat diselenggarakan umum sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang oleh pemerintah dan badan usaha. “Hal ini dalam rangka Nomor 2 Tahun 2012. Dengan UUCK, permasalahan serta memberikan kepastian terhadap penyelenggaraan kendala yang ada sebelumnya akan bisa terselesaikan. pengadaan tanah. Tidak semua badan usaha bisa “UUCK ini dalam rangka menggerakkan investasi untuk menyelenggarakan pengadaan tanah, tapi badan usaha penciptaan lapangan kerja. Salah satu yang diatur kembali yang mendapat penugasan atau yang ditunjuk oleh adalah pengadaan tanah. Jadi masalah-masalah itu dijawab presiden,” tegasnya. oleh UUCK dengan PP Nomor 19 Tahun 2021 yang saat Pengadaan Tanah dan Pengembangan ini sedang kita sosialisasikan Permen-nya,” ujarnya dalam Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria Ekonomi Pertanahan kegiatan sosialisasi yang digelar secara daring dan luring di dan Masyarakat Adat menjelaskan, kebijakan baru lainnya Semarang, Kamis (19/08/2021). yaitu pengadaan tanah harus diselenggarakan sesuai Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional/daerah, Suyadi menyampaikan bahwa tujuan diterbitkannya Permen rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah/instansi ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 sebagai turunan yang memerlukan tanah. “Pemerintah, pemda maupun badan usaha itu mempunyai kewajiban untuk menjamin ketersediaan tanah dalam kepentingan umum dan pendanaannya,” pungkasnya. Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; Sekretaris Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Deni Ahmad; Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra. Turut hadir juga sebagai peserta sosialisasi, jajaran Kanwil BPN Jawa Tengah serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah. Hadir secara daring, jajaran Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta serta jajaran Kantor Pertanahan se-D.I. Yogyakarta. (YS/SA/RH, 19 Agust. 2021). 378 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL