BK SIPERS SEMESTER II 2021

Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Transformasi Digital dan Seminar Penelitian Mengenai Layanan Modernisasi Layanan Pertanahan Elektronik Pertanahan Kementerian Agraria dan TataPertanahan Ruang/Badan Nasional (ATR/BPN) dan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, merupakan kantor pelayanan publik yang memberikan layanan terkait pertanahan dan tata ruang. Terutama terkait layanan di kantor pertanahan, sejak tahun 2020 Kementerian ATR/BPN telah melakukan integrasi dari layanan konvensional ke layanan elektronik. Layanan tersebut ialah Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Informasi Zona Nilai Tanah, dan Pengecekan Sertipikat Tanah. Berdasarkan hal tersebut, Pusat penyederhanaan persyaratan layanan pertanahan. “Ini Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan menurut persepsi/pendapat gabungan responden dari Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, PPAT, dan perbankan, serta telah (PPSKATP), menyelenggarakan seminar hasil penelitian diperoleh Nilai Skor Indeks (NSI) dampak positif untuk mengenai‘‘Dampak Pelayanan Pertanahan Secara Elektronik meningkatkan kepuasan pelayanan di bidang pertanahan,” Terhadap Kepuasan Masyarakat’’ di Hotel Gran Kemang, kata Asmadi Adnan. Senin (29/11/2021). Hadir sebagai penanggap, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. Ia mengatakan bahwa Biro Koordinator Tim Peneliti, Asmadi Adnan, mengemukakan Hubungan Masyarakat terus menerus menyosialisasikan bahwa sebelumnya pada tahun 2017 dan 2018, PPSKATP terkait empat layanan elektronik yang diluncurkan oleh (dahulu bernama Pusat Penelitian dan Pengembangan), Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Menurutnya, telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/Indeks sosialisasi itu tergantung persepsi seseorang. “Sosialiasi Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan SKM tersebut, terhadap layanan elektronik sudah kami lakukan dari diperoleh skor 72,47 dan 76,35. “Selain Puslitbang, KPK juga tahun lalu. Sekarang ini, Biro Hubungan Masyarakat melakukan Survei Pelayanan Integritas terhadap layanan giat menyosialiasikan sertipikat elektronik dan memang di Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017 dan 2018,” kata ada persepsi berbeda di masyarakat. Masyarakat yang Asmadi Adnan. menolak lebih karena ketidaktahuan. Namun, dengan banyaknya informasi yang disampaikan di ruang publik, Asmadi Adnan mengatakan bahwa penelitian ini saat ini masyarakat menuntut kapan sertipikat elektronik ini dilaksanakan di lima Kanwil BPN, kantor pertanahan kota dimulai,” kata Yulia Jaya Nirmawati. madya, serta kantor pertanahan kabupaten, yaitu Kanwil Yulia Jaya Nirmawati juga mengatakan bahwa saat ini BPN Provinsi Jawa Barat, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aduan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kanwil BPN Provinsi Bali, terkait layanan pertanahan maupun konsultasi seputar serta Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur. “Kemudian layanan pertanahan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat kami juga melakukan penelitian di lima kantor pertanahan mengungkapkan ada lima kanal pengaduan, yakni melalui di lima kota madya, yaitu Kota Bandung, Kota Semarang, www.lapor.go.id, media sosial dengan membubuhkan tagar Kota Surabaya I, Kota Denpasar, serta Kota Samarinda. Lalu #TanyaATRBPN, melalui e-mail di [email protected], atau kami juga melakukan penelitian di lima kantor pertanahan melalui loket pengaduan. “Ini bentuk respons Kementerian kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten ATR/BPN terhadap keluhan masyarakat. Kementerian ATR/ Semarang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Badung, serta BPN juga sudah meluncurkan www.ppid.atrbpn.go.id. Kabupaten Kutai Kertanegara. Penelitian ini berfokus kepada Melalui website ini, Kementerian ATR/BPN sudah membuka tiga jenis layanan, yakni pendaftaran hak tanggungan, roya, ruang kepada publik dalam rangka keterbukaan informasi. dan pengecekan sertipikat tanah,” ungkap Adnan. Ini juga bentuk kemudahan layanan kepada masyarakat,” kata Yulia Jaya Nirmawati. (RH/FM, 29 Nov. 2021) Pada kesempatan tersebut, Asmadi Adnan mengungkapkan bahwa faktor pendorong yang memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan secara elektronik ialah mempercepat waktu pelayanan. Selain itu, masyarakat juga menginginkan bahwa perlunya KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 39

Transformasi Digital dan Babak Baru Transformasi Digital Modernisasi Layanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Kelola Informasi Pertanahan dan Tata Ruang melalui Big Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ tetapi juga sebagai pengelolaan data pertanahan dan tata Badan Pertanahan Nasional (ATR/ ruang. BPN) melalui Pusat Pengembangan “Ke depannya, apakah konsep pertanahan hanya sekadar dan Standarisasi Kebijakan Agraria, untuk peruntukan saja? Tentu tidak. Akan ada banyak data, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSKATP) seperti data tematik perencanaan, tematik ekonomi, data menyelenggarakan Forum Ilmiah 2021. Kegiatan tata ruang yang dikumpulkan menjadi suatu data besar, yang bertajuk “Digitalisasi Informasi Tata Ruang yang seringkali kita sebut Big Data. Inilah yang menjadi dan Pertanahan untuk Mewujudkan Pelayanan salah satu hal dalam transformasi digital Kementerian ATR/ yang Modern dan Profesional” ini, berlangsung BPN ke depannya,” jelas Himawan Arief Sugoto. secara daring dan luring bertempat di Fairmont Namun, ia tak menampik jika transformasi digital di bidang Hotel Jakarta pada Senin (06/12/2021). pertanahan dan tata ruang ini tak bisa dilakukan sendiri. Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, Tentu akan banyak pihak terlibat di dalam prosesnya. yang hadir secara langsung untuk mewakili “Karena dalam transformasi digital, bukan hanya persoalan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, teknologi, tetapi juga soal kebijakan, sumber daya manusia menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo telah (SDM), masyarakat, dan lain sebagainya. Walau begitu, mencanangkan program besar, yaitu transformasi digital. transformasi digital memang suatu hal mutlak yang akan terus kita capai bersama demi mewujudkan misi Terlebih, di era saat ini masyarakat pun telah berganti pola Kementerian ATR/BPN, yaitu menyelenggarakan pelayanan dan perilakunya. “Hal ini membuat Kementerian ATR/BPN pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia,” untuk lebih cepat adaptif terhadap tantangan dan peluang pungkasnya. ke depan di era transformasi digital,” tutur Sekretaris Kepala PPSKATP, Supardy Marbun, dalam sambutannya Jenderal. menjelaskan bahwa adanya Forum Ilmiah yang khusus Terkait transformasi digital, Sekretaris Jenderal juga membahas digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN membangun ini, dilatarbelakangi oleh agenda transformasi digital di pelayanan pertanahan berbasis elektronik secara bertahap, Kementerian ATR/BPN yang mutlak dilakukan. “Digitalisasi salah satunya melalui alih media bidang-bidang tanah informasi dilaksanakan demi memenuhi pelayanan yang yang sudah tervalidasi di ranah Kantor Wilayah dan Kantor modern dan tepercaya kepada masyarakat,” ujar Supardy Pertanahan. “Banyak sekali yang harus dialihmediakan, Marbun. mulai dari warkah, arsip, seluruhnya. Itu saja baru tematik Supardy Marbun juga berkata bahwa sepanjang tahun 2021, subjek yang berisi letak bidang dan pemilik bidang, belum pihaknya telah melakukan seminar dan kajian penelitian termasuk data tematik lainnya, seperti data tematik harga dalam beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan tanah, tematik perencanaan, dan lain-lain,” terangnya. pelayanan pertanahan. Beberapa di antaranya, yaitu kajian Menurut Himawan Arief Sugoto, di masa depan nanti terkait dampak pelayanan pertanahan elektronik terhadap akan ada banyak perubahan-perubahan dan kebutuhan- kepuasan masyarakat, pelayanan Kantor Pertanahan kebutuhan masyarakat yang tak terduga. Namun, pasti berbasis web atau mobile, serta kesiapan terkait pelaksanaan itu muncul menjadi sebuah hal yang harus dipenuhi. sertipikat elektronik. (AR/JR, 6 Des. 2021) Ia menjelaskan bahwa nantinya di masa depan, Kantor Pertanahan tak hanya sebagai tempat pendaftaran tanah, 40 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Capai Kemudahan Berusaha melalui Transformasi Digital dan Transformasi Digital Layanan Pertanahan Modernisasi Layanan Pertanahan Sebagai agenda transformasi digital yang terus oknum mafia tanah. “Bagaimana kita memanfaatkan digencarkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, transformasi digital ini ke depannya sebagai kunci. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Terutama dalam memastikan kebenaran subjek Pertanahan Nasional (ATR/BPN) senantiasa pemilik tanah, hak bidang tanah, dan lain sebagainya. meningkatkan capaian transformasi digital melalui layanan Apakah hak serta objek berkaitan dengan benar pertanahan elektronik yang terus diperbarui. Tak hanya sesuai yang kita transaksikan,” ujar Dirjen PHPT. mewujudkan misi sebagai institusi pertanahan dan tata Suyus Windayana juga mengemukakan bahwa jika ruang berstandar dunia, tetapi juga membuka akses-akses pendaftaran dan pengelolaan informasi pertanahan lainnya terutama dalam peningkatan ekonomi melalui dan tata ruang sudah berlangsung dengan baik, kemudahan berusaha. dapat membuka akses-akses lain, seperti aspek ease Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah of doing business (EoDB) atau kemudahan berusaha. (Dirjen PHPT), Suyus Windayana, yang hadir sebagai “Pada tahun 2020, registering property rank kita di keynote speaker berkata bahwa masa pandemi saat ini posisi 106, kita targetkan posisi kita dapat berada di menjadi waktu yang tepat untuk melaksanakan transformasi ranking 40, setara dengan Korea Selatan yang sudah lama digital. “Peluncuran empat layanan pertanahan elektronik beres pendaftaran tanahnya,” ujar Dirjen PHPT. oleh Kementerian ATR/BPN, yaitu Pengecekan Sertipikat, Hal senada diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri ATR/ Hak Tanggungan Elektronik, Informasi Zona Niltai Tanah Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya. (ZNT), dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, secara Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah bersama-sama tidak langsung mendorong jalannya transformasi digital merumuskan road map terkait transformasi digital mulai di Kementerian ATR/BPN,” terang Suyus Windayana pada tahun 2020 hingga tahun 2024 kelak. Targetnya ialah kegiatan Forum Ilmiah yang diselenggarakan oleh Pusat Kementerian ATR/BPN menjadi institusi pertanahan dan Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata tata ruang yang berstandar dunia. Ruang dan Pertanahan (PPSKATP), Kementerian ATR/BPN Sebagai fokus awal, Virgo Eresta Jaya menjelaskan bahwa pada Senin (06/12/2021) bertempat di Fairmont Hotel Kementerian ATR/BPN mengubah model layanan di kantor- Jakarta. kantor pertanahan yang awalnya manual, menjadi layanan Berdasarkan implementasi layanan pertanahan elektronik digital. Hingga saat ini, layanan pengecekan sertipikat terus tersebut, Suyus Windayana berkata bahwa terdapat menjadi layanan tertinggi yang diakses oleh masyarakat. lonjakan pelayanan, khususnya dalam hal layanan “Kalau Anda pergi ke kantor pertanahan, dulu memang informasi untuk pengecekan tanah. “Dahulu, orang antrean walk-in di Kantah berjumlah 100 persen. Kalau saat harus mengecek ke Kantor Pertanahan jika ingin tahu ini, turun hingga 50 persen,” jelasnya. bagaimana tanahnya. Semisal saya punya tanah di Kota Selama kurun waktu puluhan tahun, Kementerian ATR/BPN Bandung, saya harus ke Bandung dulu untuk cek tanah memang berfokus kepada pelayanan pertanahan. Virgo saya. Kalau sekarang, tentu tanpa harus ke kantor tetap Eresta Jaya bicara soal peluang Kementerian ATR/BPN di bisa melakukan pengecekan,” jelas Suyus Windayana. masa mendatang dapat menjadi pengelola informasi di Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga tak henti-hentinya bidang pertanahan.“Melalui pengelolaan informasi, kita jadi melakukan penanganan terkait kejahatan pertanahan tahu bagaimana tren perilaku masyarakat dalam melakukan atau yang akrab di kalangan masyarakat sebagai jual beli tanah, bagaimana demografinya. Kita akan mulai mafia tanah. Suyus Windayana juga berkata bahwa bergeser ke sana, from registration to information,”terangnya. keberadaan mafia tanah membuktikan bahwa sistem (AR/JR, 6 Des. 2021) pelayanan pertanahan manual rentan dimanipulasi oleh KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 41

Transformasi Digital dan Terapkan Best Practices Negara Maju demi Modernisasi Layanan Pertanahan Tingkatkan Agenda Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan menjadi penting, terutama belajar dari sistem-sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya yang telah berlaku di negara maju layaknya Australia. menjalankan transformasi digital pertanahan “Hal ini menjadi penting sebagai contoh best practices dan tata ruang secara menyeluruh. Demi untuk Indonesia, mulai dari mekanisme, bisnis proses, dan meningkatkan kualitas internal dan eksternal terkait proses aspek-aspek lainnya untuk mendukung pengembangan dan jalannya digitalisasi pertanahan, banyak hal yang lingkungan,” terangnya. perlu dilakukan, salah satunya melalui studi perbandingan Pada kesempatan ini, Direktur CSDILA, Abbas Rajabifard, terhadap negara-negara maju yang telah sukses mengutarakan konsep Location Intelligence dan mengembangkan transformasi digital agar terwujud best Digital Twin. Location Intelligence merupakan proses practices yang tepat. mengumpulkan dan menganalisis data geospasial dan Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, dalam data lokasi lainnya untuk diubah menjadi data wawasan sambutannya berkata bahwa ia berharap kegiatan ini terkait bisnis yang dapat digunakan dan ditindaklanjuti. dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan terkait Sedangkan Digital Twin, lebih ke dalam penyederhanaan topik dan isu yang berkaitan dengan pertanahan dan tata dan perampingan alur kerja. “Melalui location intelligence, ruang. “Tentunya hal ini akan berguna untuk mendukung mulai dari sistem administrasi pertanahan dan tata ruang penelitian akademik kita, terlebih untuk perkembangan mengubah pemberdayaan industri geospasial dan jasa institusi kita, Kementerian ATR/BPN, terhadap transformasi untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas,” terangnya. digital,” ujarnya pada acara Kunjungan Virtual dan Studi Abbas Rajabifard berkata bahwa persoalan pertanahan Perbandingan Tata Ruang dan Sistem Informasi Pertanahan menjadi suatu hal yang krusial. Persoalan pertanahan untuk Mendukung Agenda Transformasi Digital yang juga secara tak langsung menyasar banyak aspek, seperti diselenggarakan oleh Centre for Spatial Data Infrastructures persoalan perubahan iklim. Sebagaimana di UN-GGIM and Land Administration (CSDILA), berlangsung secara (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial daring pada Selasa (07/12/2021) Information Management), yang membahas seputar tren di Pada kesempatan ini, Himawan Arief Sugoto membahas masa depan terkait manajemen informasi geospasial. seputar Badan Bank Tanah. Ia memaparkan bahwa Indonesia Abbas Rajabifard berkata bahwa melalui konsep tersebut, telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bukan tak mungkin semua aspek akan saling terkoneksi di tentang Cipta Kerja (UUCK). Melalui UUCK, dibentuklah PP masa depan. Mulai dari pendaftaran tanah, keberlanjutan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Adanya tanah, pertanian, tambang, dan lain sebagainya. “Hal ini Bank Tanah diharapkan dapat meningkatkan pengadaan sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu mencapai tanah demi kepentingan pembangunan. Digital Ekonomi di masa depan,” pungkasnya. (AR, 7 Des. Oleh karena itu, Himawan Arief Sugoto berkata bahwa 2021) pemahaman terkait sistem Bank Tanah secara komprehensif 42 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sosialisasi Aplikasi Sentuh Tanahku dan Transformasi Digital dan Loketku, Kenalkan Layanan Pintar untuk Modernisasi Layanan Pertanahan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan terhadap informasi dan data sangat besar saat ini,” kata Staf Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah mulai Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi. melakukan transformasi digital sejak 2019 Seperti diketahui, saat ini semua orang tidak bisa lepas dari atau akhir dari Rencana Pembangunan Jangka internet. Bahkan saat ini, jumlah perangkat yang terkoneksi Menengah Nasional (RPJMN) yang lalu. Kemudian, ke internet jauh lebih banyak dari jumlah manusia itu sendiri. Kementerian ATR/BPN membuat roadmap untuk RPJMN Untuk itu, Kementerian ATR/BPN juga mengantisipasi berikutnya dengan tujuan menggeser posisi lembaga yang pergeseran permintaan dari komputer ke telepon seluler. sekadar melayani pendaftaran tanah, menjadi lembaga “Oleh karena itu, kita hadirkan layanan Sentuh Tanahku pengelola informasi pertanahan dan bertaraf dunia. yang sudah kita mulai beberapa tahun lalu dan terus kita “Dari layanan digital yang sudah dinikmati oleh masyarakat perbarui dengan menambahkan fitur-fiturnya. Hingga saat sejak 2019, itu sudah mengurangi tamu yang walk in ini, Sentuh Tanahku kita harapkan bisa menjadi superapps- sebesar 55%. Jadi, sekarang tinggal 45% masyarakat yang nya Kementerian ATR/BPN,” ujar Virgo Eresta Jaya. datang ke kantor untuk meminta layanan dari ATR/BPN, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi selebihnya cukup mendapatkan layanan secara online Informasi mengungkapkan, aplikasi Sentuh Tanahku telah dan instan,” ujar Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang diunduh hampir 1 juta pengguna dengan jumlah pengguna Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya, saat acara Sosialisasi yang telah mendaftar sudah sebanyak 112.000 pengguna Aplikasi Sentuh Tanahku dan Loketku yang dilaksanakan dengan jumlah permintaan layanan dalam aplikasi Sentuh secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/ Tanahku per tahun mencapai 40 juta. Maka dari itu, ia BPN, Jakarta, Kamis (23/12/2021). berharap melalui pertemuan ini, masyarakat mulai semakin Lebih lanjut, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa di tengah giat mengunduh aplikasi SentuhTanahku karena membantu pelambatan ekonomi karena Covid-19, hampir semua pengguna untuk mengetahui tentang layanan yang ada di industri yang bersifat pelayanan mengalami penurunan, Kementerian ATR/BPN dan yang lebih penting, masyarakat tetapi tidak dengan layanan informasi. “Setiap bulan pada bisa mengetahui asetnya hanya melalui genggaman tangan. 2021, kita mengalami all time high yang artinya jumlah “Artinya, keamanan kita terhadap tanah yang kita miliki bisa layanan tertinggi sepanjang sejarah. Tahun lalu, layanan kita pantau setiap hari melalui Sentuh Tanahku. Selain itu, elektronik pengecekan cuma 1,4 juta dan tahun ini sudah kita harapkan masyarakat memiliki informasi sama yang 2,7 juta layanan pengecekan. Artinya, minat masyarakat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 43

Transformasi Digital dan Modernisasi Layanan Pertanahan transparan terhadap data-data yang ada di Kementerian pelayanan pertanahan, Virgo Eresta Jaya juga mengatakan ATR/BPN sehingga kita harapkan, kejadian-kejadian yang bahwa ke depannya, ada kemungkinan untuk dilakukan marak beberapa saat lalu bisa langsung dipantau melalui kerja sama dengan perusahaan start up transportasi Sentuh Tanahku. Jadi, gunakan aplikasi itu kalau kita mau supaya masyarakat benar-benar tidak perlu datang ke kepemilikan terhadap tanah kita selalu aman. Amankanlah Kantor Pertanahan, hanya untuk melakukan permohonan aset Anda dengan Sentuh Tanahku,” tambahnya. pelayanan. “Saya yakin, Kementerian ATR/BPN bisa Kementerian ATR/BPN juga terus mencoba menaikkan user memberikan hak masyarakat Indonesia dalam mendapatkan engagement atau keterikatan masyarakat melalui aplikasi layanan yang lebih pintar,” pungkas Staf Ahli Menteri ATR/ Sentuh Tanahku. Mengapa demikian? Karena menurut Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi. Virgo Eresta Jaya, saat ini jumlah pemilik tanah di Indonesia Dalam kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sentuh Tanahku dan yang terverifikasi di Direktorat Jenderal Kependudukan Loketku, berlangsung juga talkshow yang dimoderatori oleh dan Pencatatan Sipil terdapat 24 juta jiwa. Namun, jumlah Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga pengguna yang terdaftar di Sentuh Tanahku hanya sekitar dalam Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan. Hadir 112.000. “Jadi, saya pikir sosialisasi ini bagus, bagaimana sebagai narasumber dari Pusat Data dan Informasi keseluruhan rakyat Indonesia, paling tidak para pemilik Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan tanah, bisa memiliki akun di Sentuh Tanahku untuk dapat Berkelanjutan (Pusdatin), Kepala Bidang Pengelolaan Data memonitor aset yang mereka miliki,” tuturnya. dan Informasi, Mulyadi, serta Kepala Bidang Pengembangan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN BidangTeknologi Informasi, dan Inovasi Sistem Informasi, Idin Yunindra. (LS/JR, 23 Des. lebih lanjut menerangkan bahwa Loketku adalah salah satu 2021) fitur dari Sentuh Tanahku untuk melakukan pelayanan yang bersifat manual. Jadi, dengan Loketku itu, layanan manual di Kantor Pertanahan separuhnya dibuat digital dalam bentuk mengunggah data yang dibutuhkan. Kemudian, kalau sudah selesai semua, pemohon bisa datang ke Kantor Pertanahan. “Dengan begitu, masyarakat tidak harus bolak balik sebelum pelayanan bisa diterima di Kantor Pertanahan,” terangnya. Dalam rangka meningkatkan 44 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





MASA PPKM DARURAT, KEMENTERIAN ATR/BPN MINTA JAJARAN PATUHI BEBERAPA HAL INI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, diharapkan tetap memperhatikan dan tidak mengganggu terhitung tanggal 3 Juli 2021, Pemerintah kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan kepada masyarakat. Untuk itu tiap-tiap pimpinan satuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk kerja agar melakukan pemantauan dan pengawasan wilayah Pulau Jawa dan Bali. Untuk kegiatan birokrasi dan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target pelayanan masyarakat, juga telah diatur melalui Surat Edaran kinerja pegawai. Apabila terdapat alasan penting dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi mendesak sehingga diperlukan kehadiran pejabat/pegawai Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem di kantor, maka pimpinan satuan kerja dapat secara selektif Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa PPKM dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/ Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. pegawai yang hadir di kantor. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Kementerian Agraria Saat ini Kementerian ATR/BPN telah memasuki era dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah transformasi digital sehingga tiap-tiap satuan kerja mengeluarkan Surat Edaran Nomor KP.03/978-100/VII/2021 hendaknya dapat memaksimalkan menggunakan layanan tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk Negara pada Masa PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa juga layanan informasi publik, pengaduan masyarakat dan dan Bali tertanggal 2 Juli 2021. “Dalam Surat Edaran yang pengiriman surat online. Sedangkan untuk kegiatan rapat dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal, telah diatur beberapa dapat dilaksanakan secara daring. hal yang harus dipatuhi oleh jajaran Kementerian ATR/ Sementara itu, bagi satuan kerja yang berada di luar wilayah BPN,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya PPKM Darurat, dapat menjalankan tugas kedinasannya Nirmawati, Jumat (02/07/2021). seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan Yulia Jaya Nirmawati mengatakan hal pertama yang perlu yang ketat. \"Untuk Satker diluar wilayah PPKM Darurat diketahui adalah setiap ASN yang berada di wilayah PPKM dapat bekerja seperti biasa dengan menerapkan 6M, yakni Darurat untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah/ memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan tempat tinggalnya (work from home) secara penuh atau sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, 100 persen, namun tetap memperhatikan sasaran kinerja menjauhi mobilitas dan menghindari makan bersama,\" dan target kerja pegawai yang telah ditetapkan. pungkas Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Mengenai pelaksanaan penyesuaian sistem kerja, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 45

KEMENTERIAN ATR/BPN BUKA LOWONGAN CPNS TAHUN 2021 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Khusus. Kebutuhan khusus ini meliputi tiga kategori yaitu di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah resmi dibuka. Cum Laude di jenjang pendidikan sarjana, Kebutuhan Hal ini tertuang dalam pengumuman Nomor Khusus Penyandang Disabilitas serta Kebutuhan Khusus 6/Peng-100.KP.03.01.VI/2021 Tentang Penerimaan Calon Putra/Putri Papua dan Papua Barat. “Untuk jenis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ khusus hanya untuk pelamar yang memenuhi persyaratan Badan Pertanahan Nasional Tahun 2021. Penerimaan CPNS kebutuhan khusus,” ujar Yulia Jaya Nirmawati. ini juga sudah sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Untuk tata cara pendaftaran CPNS Kementerian ATR/BPN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dapat langsung mengakses alamat https:// Nomor 731 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan sscasn.bkn.go.id. Selain itu, syarat-syarat terperinci mengenai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Agraria pendaftaran CASN ini dapat dilihat pada pengumuman dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). melalui situs www.atrbpn.go.id. \"Para peserta juga harus Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati sering-sering mengakses situs resmi Kementerian ATR/BPN menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN membutuhkan karena jika lalai dalam mengetahui perkembangan proses 2.644 orang PNS baru yang mengisi 17 formasi jabatan penerimaan ini merupakan tanggung jawab para pelamar,” yang telah ditentukan. “Proses penerimaan CPNS Tahun kata Yulia Jaya Nirmawati. 2021 di Kementerian ATR/BPN dimulai tanggal 30 Juni Kepala Biro Hubungan Masyarakat pada kesempatan 2021, terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman dan ini juga menegaskan bahwa seleksi penerimaan CPNS akan berakhir pada tanggal 18 Februari 2022. Akan tetapi, Kementerian ATR/BPN tidak dipungut biaya apapun. \"Tiap- jika terjadi perubahan jadwal karena situasi pandemi dapat tiap peserta maupun keluarganya jangan mempercayai melihat di situs resmi www.atrbpn.go.id,” kata Kepala Biro apabila ada pihak tertentu atau calo yang menjanjikan Hubungan Masyarakat, Sabtu (03/07/2021). dapat membantu kelulusan setiap tahapan seleksi dengan Setiap peserta yang akan melamar akan mengikuti beberapa keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk seleksi, dimulai dari seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi lain,\" pungkas Yulia Jaya Nirmawati. Dasar (SKD), serta Seleksi Kemampuan Bidang (SKB). Sebagai informasi, pelayanan dan penjelasan informasi SKB maupun SKD akan menggunakan sistem Computer terkait pendaftaran online dan pelaksanaan seleksi CPNS Assisted Test (CAT). Yulia Jaya Nirmawati menginformasikan Kementerian ATR/BPN Tahun 2021 selain dapat diakses bahwa para pelamar dapat mengikuti ujian di 32 Provinsi melalui situs https://sscasn.bkn.go.id, peserta juga di Indonesia. Lokasi ujian tidak harus sama dengan lokasi dapat menghubungi call centre di nomor telepon (021) kelompok penempatan, pelamar dapat menyesuaikan 7393939 (ext 219) atau nomor WhatsAPP (WA) di nomor dengan pilihan lokasi ujian yang paling dekat. 085210653087 pada hari kerja di pukul 09.00-16.00 WIB. Pada penerimaan CPNS Tahun 2021 ini, terdapat dua jenis (RH/RE, 03 Juli 2021) kebutuhan, yakni Kebutuhan Umum dan Kebutuhan 46 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEGIATAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA KEMENTERIAN ATR/BPN DIIKUTI 1.621 MAHASISWA Lebih lanjut, Deni Santo mengatakan bahwa RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Kementerian ATR/BPN akan memberikan LAYANAN KHUSUS dua sertipikat, yaitu sertipikat pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dan sertipikat magang sebagai bekal para Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat peserta magang untuk menghadapi dunia Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) kerja. “Sertipikat itu berisi kompetensi apa memulai pelaksanaan Kegiatan Magang saja yang didapatkan. Itu akan menjadi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) pada Senin referensi untuk melamar pekerjaan,” (05/07/2021). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pungkasnya. program pemerintah yang juga menjadi pilot Dalam kesempatan yang sama, Kepala project di lembaga/instansi lainnya dengan tujuan Bidang Pengembangan Kompetensi PPSDM, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk Bambang Gunawan melaporkan bahwa mendapatkan pengalaman kerja. tercatat sebanyak 8.000 pendaftar kegiatan Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PPSDM, Deni magang MBKM. Dari jumlah tersebut, Santo saat membuka kegiatan yang dilakukan sebanyak 1.621 mahasiswa mendapatkan secara daring ini. Menurutnya, Kementerian ATR/ rekomendasi dari universitas untuk BPN sangat serius dalam melaksanakan program mengikuti MBKM di lingkungan Kementerian ATR/BPN. MBKM. “Kita serius ingin memberikan pengalaman “Tugas peserta magang, melaksanakan program magang kerja kepada para mahasiswa, membuat program sesuai dengan etika dan profesionalisme, sesuai dengan magang ini. Kami sudah melaporkan ke Kementerian arahan pembimbing yang telah ditentukan atau ditugaskan, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaporkan setiap kegiatan magang secara teratur kepada (Dikbud-Ristek), untuk bisa secara bersama-sama mentor dan pembimbing dengan mengisi log book, diawasi karena ini menjadi program nasional,” ujarnya. lalu membuat laporan akhir pelaksanaan magang dan Selama kegiatan magang, ia memastikan, mahasiswa akan mempresentasikannya pada akhir pelaksanaan magang,” dinilai berdasarkan indikator kerjanya. Para mahasiswa papar Bambang Gunawan. diberi kebebasan untuk memilih satuan kerja yang Sebagai informasi, peserta magang MBKM Kementerian diminati. Kepala PPSDM menegaskan, seluruh satuan kerja ATR/BPN ini akan disebar ke seluruh satuan kerja di pusat akan memperlakukan mahasiswa magang sama dengan maupun daerah. Rangkaian kegiatan berlangsung selama pegawainya. tiga bulan, dengan jadwal antara lain 5-14 Juli 2021, “Kita tidak membatasi ingin ke mana minatnya, yang mengikuti pelatihan secara blended learning melalui zoom namanya MBKM itu kebebasan diberikan kepada mahasiswa meeting; 15 Juli 2021, mengikuti launching program MBKM untuk menentukan apa yang diinginkan dalam program secara virtual; 19 Juli-1 Oktober 2021, pelaksanaan kegiatan ini. Kita memberitahu universitas, memenuhi syarat atau magang sesuai satuan unit kerja masing-masing; 4-8 tidak, jurusan apa untuk memilih unit/satuan kerja, serta Oktober 2021, penyusunan laporan akhir kegiatan magang; bagaimana mengkonversi SKS-nya di universitas masing- 11-15 Oktober 2021, presentasi hasil laporan kegiatan masing,” terang Deni Santo. magang; dan 20 Oktober 2021, penyerahan sertipikat dan pengembalian mahasiswa magang. (YS/JR, 05 Juli 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 47

CERAMAH MUATAN TEKNIS SUBSTANTIF LEMBAGA (MTSL) MENGAWALI KEGIATAN MBKM DI KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan menentukan peta tematik pertanahan dan ruang. (MBKM) di lingkungan Kementerian Agraria dan Terkait dengan bidang tata ruang, Sesditjen Tata Ruang, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Hardian menjelaskan fokus pelaksanaan magang bagi BPN) resmi dimulai. Kegiatan ini diawali dengan peserta MBKM di unit kerjanya. Pada program MBKM pembekalan berupa Ceramah Muatan Teknis Substantif di Ditjen Tata Ruang akan berfokus dalam mendukung Lembaga (MTSL) bagi para Mahasiswa dan Mahasiswi percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Magang, Dosen Pembimbing dan Mentor oleh Pejabat (RDTR) dan dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa Pimpinan Tinggi Pratama di masing-masing unit kerja, perencanaan wilayah dan kota, teknologi informasi, melalui pertemuan daring Rabu, (07/07/2021). Kegiatan ini geografi dan geodesi. Awaludin selaku Sesditjen Penataan dilangsungkan secara paralel sesuai dengan penempatan Agraria pada kesempatan ini menjelaskan kepada peserta unit kerja magang. MBKM bahwa para peserta nantinya akan diikutsertakan Mengawali ceramah MTSL-nya, Kepala Biro Hubungan dalam pelaksanaan Reforma Agraria sesuai dengan tugas Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati mengenalkan kepada dan fungsi utama Ditjen Penataan Agraria. seluruh peserta magang tugas kehumasan di Kementerian Pada saat yang bersamaan, juga diadakan ceramah MTSL dari ATR/BPN. Biro Humas mempunyai tugas melaksanakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia disampaikan penerangan dan publikasi, pengelolaan informasi dan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi PPSDM, dokumentasi, hubungan antar lembaga keprotokolan, Bambang Gunawan; Biro Organisasi dan Kepegawaian peliputan, informasi publik dan pengelolaan pengaduan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata masyarakat. “Dengan tugas kehumasan tadi diharapkan Laksana, Heri Mulianto; Biro Perencanaan dan Kerja Sama dapat membawa citra positif Kementerian ATR/BPN,\" yang disampaikan oleh Kepala Bagian Kerja Sama, Hendro ujarnya. Prastowo; Biro Keuangan dan BMN yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) SPPR, Doni Erwan oleh Kepala Bagian Perbendaharaan, Arof Fatimah Wahyu Brilianto yang juga memberikan Ceramah MTSL untuk Widayati; Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang bidang Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) menyebutkan bahwa melalui Ditjen SPPR, Kementerian ATR/ yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data BPN terus mewujudkan Program Strategis Nasional yaitu dan Informasi, Firman Ariefiansyah Singagerda; serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) yang Hal tersebut akan diwujudkan melalui beberapa program disampaikan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, di antaranya yaitu menentukan peta dasar pertanahan, Taufik Rokhman. (Tim PHAL, 07 Juli 2021). menentukan panjang batas kawasan hutan dengan APL 48 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LAKUKAN EVALUASI KINERJA KAKANWIL DI TIGA PROVINSI, SEKJEN: INI BENTUK PROSES MANAJEMEN Memasuki semester kedua tahun RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR 2021, Kementerian Agraria dan LAYANAN KHUSUS Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Dalam pelaksanaan tugas sehari- hari, Kementerian ATR/ Evaluasi Kinerja semester pertama terhadap 33 BPN bermitra dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Pada evaluasi tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan di Indonesia. Evaluasi kinerja ini berlangsung Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana mengatakan dari tanggal 8 Juli 2021 hingga 22 Juli 2021 bahwa setiap Kakanwil BPN Provinsi dapat menjalankan dan pada hari pertama mendapat giliran tiga fungsi sebagai pembina bagi tiap-tiap PPAT di wilayah Kakanwil yakni Kakanwil BPN Provinsi Maluku kerja masing-masing. \"Hal ini perlu dilakukan mengingat Utara, Kakanwil BPN Provinsi Bali, serta Kakanwil pada tahun ini kita akan melakukan peningkatan kualitas BPN Provinsi Jawa Timur. terhadap PPAT,\" ujarnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan Arief Lebih lanjut, dalam penanganan dan penyelesaian kasus- Sugoto mengatakan bahwa pelaksanaan kasus pertanahan, tiap-tiap kakanwil telah berupaya evaluasi kinerja ini merupakan tahapan penting maksimal menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan demi meninjau capaian kerja organisasi. Ia di wilayah masing-masing. Hal ini di apresiasi oleh Dirjen mengaku bahwa sudah mendapat laporan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus mengenai kinerja tiap-tiap Kakanwil BPN Provinsi dan Widjayanto. \"Namun, hendaknya tiap-tiap kasus yang terbuka ruang untuk dilakukan pembahasan. \"Pelaksanaan ditangani dapat diinput ke aplikasi yustisia karena ini akan evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari proses memudahkan dalam melakukan monitoring terhadap manajemen, yang tujuannya untuk mengetahui kendala kasus-kasus yang sedang ditangani,\" ujarnya. dan hambatan serta memastikan hal tersebut tercapai sesuai Pemakaian aplikasi yustisia juga didukung oleh Staf Khusus target yang telah ditetapkan Kementerian ATR/BPN,\" ujar Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Sekjen saat menyampaikan arahan pada kegiatan Evaluasi Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto. Menurutnya Kinerja Semester I, secara daring, Kamis (08/07/2021). Kementerian ATR/BPN perlu mengetahui perkembangan Setelah para kakanwil memaparkan capaian kinerja pada penanganan kasus pertanahan di tiap-tiap provinsi. \"Karena unit kerja yang mereka pimpin selama semester pertama apabila pusat tidak mengetahui hal tersebut, maka akan tahun 2021, Sekjen mengingatkan bahwa setiap Kakanwil mempengaruhi bisnis proses yang sedang dilakukan BPN Provinsi dapat menjalin komunikasi secara efektif Kementerian ATR/BPN,\" kata Hary Sudwijanto. dengan Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati ataupun Pelaksanaan evaluasi kinerja semester I hari pertama ini Walikota, dan dengan Aparat Penegak Hukum. Harapannya berjalan dengan lancar. Dimoderatori oleh Staf Ahli Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas di daerah tercipta ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan komunikasi yang baik dengan hasil yang diharapkan. Muhammad dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Evaluasi terhadap pelaksanaan PendaftaranTanah Sistematis Jaya Nirmawati, dihadiri secara virtual oleh Menteri ATR/ Lengkap atau PTSL juga dilakukan pada evaluasi ini.Tiap-tiap Kepala BPN, Sofyan A. Djalil; Para Pejabat Pimpinan Tinggi kakanwil yang dievaluasi dinilai baik dalam melaksanakan Madya; Para Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; Para PTSL. Namun meskipun dirasa telah maksimal, Inspektur Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; serta para Pejabat Jenderal (Irjen), Sunraizal mengingatkan pemenuhan target Tinggi Pratama. (Tim PHAL, 08 Juli 2021). tersebut juga tetap harus memperhatikan kualitas. \"Kita tahu, bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun kualitas, sehingga ini perlu diperhatikan dengan meningkatkan sistem pengendalian kita,\" kata Irjen. Di samping PTSL, Reforma Agraria menjadi perhatian dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN mempunyai 33 Lokasi Prioritas Reforma Agaria (LPRA) yang tersebar di 13 Provinsi salah satunya di Provinsi Bali. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau memberi apresiasi khusus untuk Kakanwil BPN Provinsi Bali beserta jajarannya yang telah menyukseskan LPRA, terutama untuk kegiatan SK Redistribusi Tanah yang sudah mencapai 100 persen. \"Hal ini mendapat apresiasi dari Kantor Staf Presiden,\" kata Andi Tenrisau. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 49

SOFYAN A. DJALIL LUNCURKAN MBKM KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Hal senada diungkapkan oleh Dirjen LAYANAN KHUSUS Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Prof. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nizam. Ia menyampaikan bahwa MBKM ini Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil merupakan peluang yang luar biasa, untuk secara resmi meluncurkan program Merdeka mempersiapkan mahasiswa menghadapi Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian dunia kerja sejak dini. Upaya ini merupakan ATR/BPN, melalui pertemuan daring, Kamis (15/07/2021). bentuk kerjasama Kementerian ATR/BPN dan Pendaftaran program ini telah dimulai April lalu, mendapat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, animo luar biasa dari baik dari mahasiswa maupun dan Teknologi dalam menyiapkan sumber perguruan tinggi, hingga mencapai 7.542 pendaftar dari daya manusia secara khusus tenaga kerja perguruan tinggi di seluruh Indonesia. dibidang pertanahan dan tata ruang. Ia juga berpesan kepada para peserta magang untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. \"Guru tidak hanya dikampus, tapi juga dari dunia profesional,\" ujarnya. Hadir memberikan pembekalan Sekretaris Jenderal yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Pengadaan Tanah dan Pembangunan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. Tidak hanya memberikan overview tentang tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto juga berbagi pengalaman mengenai perjalanan kariernya baik di dunia profesional maupun ketika berkiprah menjadi birokrat di Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa program Kepala PPSDM, Deni Santo dalam laporannya menyebutkan besutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, pelaksanaan magang MBKM ini akan dimulai 19 Juli 2021 dan Teknologi ini merupakan terobosan yang luar nanti. Mengingat saat ini Indonesia masih pada masa biasa. \"Membuka kesempatan untuk mahasiswa belajar pandemi dan sedang diberlakukan PPKM darurat maka langsung di dunia kerja, pelaksanaan magang mempelajari secara dapat disesuaikan lebih dalam, berbeda dengan ketentuan kerja dengan belajar yang WFH/WFO yang berlaku lebih terstruktur di di masing-masing unit kampus selama ini,\" kerja. ujarnya. Selain pembekalan dari \"Apabila ada Sekertaris Jenderal, kekurangan akan kita acara ini juga dirangkai perbaiki bersama, dengan talkshow \"An mudah-mudahan ini opportunity for Young akan menjadi lesson Planners During and learn bagi siapa saja Beyond The Covid-19 yang ingin menerapkan Global Pandemic\" yang MBKM, apabila semua kementerian, lembaga, perusahaan dimoderatori dengan apik oleh akademisi UGM yang menerapkan MBKM ini tentu sangat luar biasa membantu juga praktisi Dyah Rahmawati Hizbaron. Menghadirkan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, menghadapi tantangan,\" ujarnya. Hardian; Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kepada mahasiswa peserta MBKM, Menteri ATR/Kepala Prof. Aris Junaidi; Kapus Inovasi dan Standarisasi Praktik BPN berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik- Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Teti Armiati Argo; baiknya. \"Saya berharap mahasiwa lebih proaktif, gali Ketua Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) Iwan pengetahuan, rubah mindset, ada dosen pembimbing ada Rudiarto; serta dua Mahasiswa peserta MBKM, Ikhsan mentor, diharapkan nantinya lebih siap menghadapi dunia Mauludin Perwakilan Mahasiswa UGM 2018 dan Dheamyra nyata,\" tambahnya. Aysha Perwakilan Mahasiswa ITB 2019. (WN/SA, 15 Juli 2021) 50 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WAKIL MENTERI ATR/WAKIL KEPALA BPN BEKALI PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS PERSONEL LEMHANNAS RI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Surya Tjandra melanjutkan, dalam mengamalkan Theory Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen U dan Systems Thinking, Lemhannas RI mempunyai ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkesempatan tugas strategis untuk membantu pemerintah, baik pusat untuk menjadi pembicara dalam kegiatan maupun daerah. “Lemhannas bisa membantu kami yang Penguatan Kapasitas Personel Lembaga Ketahanan berada di birokrasi pemerintahan untuk berpikir strategis, Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2021 lebih global, apa situasi yang sedang terjadi di dunia dan dengan tema Making Indonesia 4.0 secara daring, Kamis bagaimana posisi relatif Indonesia. Kemudian apa yang (15/07/2021). Pada kegiatan tersebut, peserta dibekali terjadi di pemerintahan kita, apa yang bisa dikontribusikan,” program penguatan kapasitas personel dengan pendekatan tuturnya. Theory U dan Systems Thinking untuk memahami struktur Ia pun menggambarkan bahwa situasi yang sedang permasalahan sistemik, perbedaan konsep berpikir linear dihadapi dunia saat ini adalah pandemi Covid-19. Situasi dan sistem, serta cara mengkomunikasikan tantangan- ini menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan tantangan sistemik secara efektif. yang lebih bijaksana dengan mempertimbangkan antara Surya Tjandra memaparkan, poin penting dari Theory U kesehatan dan perekonomian masyarakat. “Reasonable adalah dua sumber dan dua siklus pembelajaran, yakni mind dan emotional mind harus dikombinasikan agar belajar dengan merefleksikan pengalaman-pengalaman melahirkan sebuah kebijakan yang baik. Ini tidak bisa hanya masa lalu dan belajar dari masa depan. “Siklusnya kita di tengah, tidak bisa hanya satu sisi. Satu nyawa bernilai, belajar dari masa lalu, kemudian bertindak, mengamati, tapi perlu juga pertimbangan ekonomi untuk penghidupan merefleksi, merencanakan, bertindak lagi. Kemudian dalam masyarakat,” tutur Surya Tjandra. teori ini, belajar dari masa depan juga rasanya perlu, terlebih Wamen ATR/Waka BPN menambahkan, pemerintah sebagai dalam situasi yang begitu cepat,”ujarnya dalam kesempatan sosok yang berhadapan langsung dengan masyarakat perlu tersebut. melihat suatu persoalan dari berbagai sisi. Pemerintah juga Di dalam Systems Thinking, terdapat istilah presencing membutuhkan pemimpin yang memiliki konsep-konsep dan absencing, di mana pada saat yang sama, manusia kepemimpinan yang salah satunya adalah kemampuan menghadapi tantangan yang sebaliknya. Menurutnya, untuk menunda penilaian, sinisme, dan ketakutan. Selain setiap ada keinginan untuk berkembang dan berkreativitas, itu, kepemimpinan juga merupakan kemampuan untuk selalu ada tantangan hingga intervensi. “Keberhasilan dari menyadari dan membangun konteks bersama. “Bukan suatu intervensi tergantung kondisi internal dari si pelaku polarisasi, ini sebuah sistem yang menciptakan konteks intervensi. Intervensi adalah mindset. Bagaimana mengubah bersama, sebuah sistem yang membentuk masa depan. pikiran dan perilaku yang sudah mendarah daging. Rasanya Kepemimpinan adalah sebuah fenomena distributif yang tidak bisa tidak kalau ingin membuat perubahan. Orang itu diterapkan secara konsisten,” pungkasnya. (YS/LS, 15 Juli harus berubah dulu,” tegas Wamen ATR/Waka BPN. 2021) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 51

KEMENTERIAN ATR/BPN SUSUN RKA-K/L TAHUN 2022 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Guna melanjutkan program kerja pada tahun anggaran khususnya dalam program pemberdayaan 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ masyarakat,” ujar Sekjen. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun Program Strategis Nasional merupakan program yang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian terus didukung oleh Kementerian ATR/BPN. Dari aspek Negara/Lembaga (RKA-K/L). Kegiatan ini merupakan anggaran, Sekjen mengingatkan saat ini pemerintah sedang tindaklanjut dari Surat Bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) menggagas program food estate untuk ketahanan pangan Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan serta membangun kawasan strategis nasional, terutama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional/Badan pembangunan smelter.“Pengadaan tanahnya terus berjalan Perencanaan Pembangunan Nasional. dan progress secara nasional sangat bagus sekali dan tahun Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan Arief Sugoto 2022 tentunya akan sangat banyak lagi karena major project mengatakan bahwa tahun 2022 nanti merupakan tahun tersebut merupakan salah satu program untuk pemulihan ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka ekonomi,” ujar Sekjen. Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian ATR/BPN tahun Lebih lanjut, Indonesia dan berbagai negara di dunia saat 2020-2024 dan hal ini juga sesuai dengan Rancangan ini sedang menghadapi pandemi. Sesuai kondisi tersebut, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, yakni Reformasi anggaran Kementerian ATR/BPN akan terkena refocusing Birokrasi dan Pemulihan Ekonomi. “Untuk itu, rancangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan oleh karena program kegiatan Kementerian ATR/BPN, yang dijabarkan itu, Sekjen berpesan agar tiap-tiap satuan kerja menyusun secara tematik, tahun 2022 merupakan tahun transformasi anggaran dengan sebaik mungkin agar dapat dilaksanakan digital,” kata Himawan Arief Sugoto, saat membuka secara optimal. Penyusunan RKA-K/L Kementerian ATR/BPN Tahun 2022, Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama sekaligus Jumat (16/07/2021). Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust RKA-K/L merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Yulian mengatakan bahwa kegiatan refocusing anggaran Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 2021 harus didahulukan karena ini ditunggu oleh Kementerian tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN. Sekjen Keuangan. “Kemudian untuk tahun 2022 nanti, mengatakan bahwa dalam RKA-K/L Tahun 2022 nantinya kemungkinan suasana pandemi masih terasa dan untuk harus termuat anggaran mengenai kegiatan fasilitasi itu, refocusing merupakan hal yang harus kita terima dan percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurut ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Kita perlu lakukan Sekjen, anggaran tersebut terdapat di Kantor Wilayah mitigasi, misalnya untuk tahun depan kita harus menyisir (Kanwil) BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan (Kantah). sumber-sumber untuk refocusing,” kata Agust Yulian. Selain itu, pada aspek pertanahan, Sekjen meminta agar Penyusunan RKA-K/L ini dilaksanakan secara daring, tiap-tiap provinsi memiliki peta dasar pertanahan. Ia juga yang diikuti oleh Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat, meminta percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Ketua Sekolah Tinggi Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. “Terkait Reforma Pertanahan Nasional (STPN), Para Kepala Bagian Tata Usaha Agraria, ini merupakan major project untuk mendukung Kanwil BPN Provinsi serta Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha pengembangan wilayah dalam mengurangi kesenjangan Kantor Pertanahan se-Indonesia. (RH/FM, 16 Juli 2021). kepemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini perlu didukung melalui ketersediaan 52 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SALURKAN HEWAN KURBAN KE BERBAGAI DAERAH, MENTERI ATR/KEPALA BPN: ESENSI KURBAN ADALAH MEMBANTU ORANG YANG MEMBUTUHKAN Meski berada di tengah RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR pandemi, umat Islam di LAYANAN KHUSUS Indonesia tetap melakukan kurban sebagai salah satu tema “Tebar Kurban ATR/BPN, Tebar Keberkahan di Masa bagian yang tak terlepaskan dari perayaan Pandemi” ini disalurkan kepada internal Kementerian ATR/ Idul Adha. Kementerian Agraria dan Tata BPN serta eksternal antara lain yayasan, pondok pesantren, Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan LAZNAS Dewan BPN) pun turut berkurban, yakni sebanyak Dakwah. 50 ekor sapi dan 13 ekor kambing dalam “Untuk penerima kurban terdiri dari internal ASN golongan rangka Idul Adha 1442 H yang jatuh pada III ke bawah, non struktural, tenaga kebersihan, satuan Selasa, 20 Juli 2021 ini. Penyerahan hewan pengamanan, sopir, serta masyarakat di sekitar kantor kita. kurban secara simbolis dilakukan melalui Sehingga rencana alokasi kebutuhan kurban internal adalah pertemuan daring oleh Menteri ATR/Kepala 22 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Sementara untuk eksternal BPN, Sofyan A. Djalil, Rabu (21/07/2021). sebanyak 28 ekor sapi dan 7 ekor kambing,”papar Awaludin. Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif LAZNAS mengapresiasi seluruh pengurban yang Dewan Dakwah, Tjaturadi Waluyo sebagai salah satu telah menyalurkan hewan kurbannya perwakilan penerima kurban menyampaikan terima melalui Kementerian ATR/BPN. Tidak hanya kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah di Jakarta, hewan kurban akan disalurkan untuk penerima menyalurkan hewan kurban. “Kami distribusikan hewan yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia. kurban ke daerah-daerah, di antaranya ke wilayah gempa “Panitia memberikan hewan kurban ke daerah yang jauh yang ada di Lombok Utara. Respons masyarakat sangat yang lebih membutuhkan, saya pikir ini adalah sesuatu yang luar biasa, mereka berbahagia mendapat kiriman sapi di sangat berharga. Yang kita berikan hari ini mudah-mudahan saat belum ada yang mengirim ke sana. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang paling optimum kepada para kerja sama ini terus berlanjut, kita juga bisa terus diberikan penerima. Terima kasih kepada para hamba Allah yang kekuatan dan kesehatan,” ucapnya. menyalurkan kurbannya melalui ATR/BPN,” ungkapnya. Keberkahan kurban Kementerian ATR/BPN juga dirasakan Ia berpesan agar masyarakat memahami esensi dari hingga Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. \"Terima kasih berkurban yang bukan hanya dilakukan saat Idul Adha, kepada bapak menteri, telah memberikan kepada kami melainkan setiap saat dalam berbagai hal kepada orang- hewan kurban berupa empat ekor sapi. Hewan kurban yang orang yang membutuhkan, terutama di masa pandemi dimaksud telah kami distribusikan kepada para penerima seperti saat ini. “Saya memahami kurban itu dalam arti yang di empat titik lokasi. Kami menyampaikan terima kasih, jauh lebih luas, bukan sekedar memotong kambing dan semoga niat kurban ini dibalas dengan pahala yang berlipat sapi, tetapi mengorbankan bagian dari yang kita cintai. Saya ganda,\" ujar Perwakilan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sendiri mencoba untuk memperkenalkan kurban produktif di Kabupaten Alor NTT, Hamidun Umar. (YS/JR, 21 Juli 2021). tahun ini dengan menyediakan anggaran untuk orang- orang yang sedang kesulitan,” tutur Sofyan A. Djalil. “Esensi kurban adalah bagaimana kita bisa mengorbankan sesuatu dalam rangka mengikuti perintah Allah. Melihat di sekeliling kita, ada orang-orang yang kesulitan, anak- anak yang tidak terpelihara, anak-anak yang putus sekolah, lingkungan yang semakin buruk, ini adalah panggilan untuk berbuat kebaikan. Berbuat kepada manusia, lingkungan, membantu orang-orang yang membutuhkan,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Kurban Kementerian ATR/BPN dalam laporannya menyebutkan bahwa pengurban tahun ini berasal dari internal Kementerian ATR/BPN pusat serta Kanwil BPN Provinsi. Kurban 1442 H/2021 M yang mengangkat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 53

MENTERI ATR/KEPALA BPN UNGKAP TARGET BESAR KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan teknologi daring dalam melakukan koordinasi ataupun Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus evaluasi terhadap setiap kantor,” kata Sofyan A. Djalil. mengupayakan percepatan pendaftaran tanah Pandemi saat ini juga membuat Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Hal ini tertuang dengan memaksimalkan layanan elektronik pertanahan. Menteri Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Renstra ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa sekarang layanan tersebut juga dirancang untuk mendukung Rencana Hak Tanggungan dapat dilakukan secara elektronik. Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) milik Pemohon tidak harus hadir lagi ke kantor pertanahan, Pemerintah tahun 2020-2024. cukup dengan layanan elektronik. Terdapat empat layanan Sektor pertanahan memang sangat penting terutama untuk pertanahan yang sudah terintegrasi secara elektronik, mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini disadari betul yakni Hak Tanggungan; Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT); oleh pemerintah, karena apabila tanah milik masyarakat Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT); sudah terdaftar dan bersertipikat akan dapat membuka serta Pengecekan Sertipikat Tanah. akses ke perbankan. “Target besar Kementerian ATR/ Selain aspek pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga terus BPN adalah ingin mendaftarkan seluruh tanah di seluruh mengupayakan terus melakukan penataan ruang karena Indonesia,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil ini merupakan hal penting dalam rangka mendukung pada program CNBC TV “Economic Update\", melalui investasi. Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Kementerian pertemuan daring, Rabu (21/07/2021). ATR/BPN memiliki target menyusun 2.000 Rencana Detail Pendaftaran tanah ini sangat penting. Menurut Sofyan Tata Ruang (RDTR). “Adanya RDTR nanti, investasi akan A. Djalil hal ini diperlukan untuk menghindari sengketa jauh lebih mudah. Orang tidak perlu ke daerah jika ingin tanah, yang banyak disebabkan oleh mafia tanah. Ia juga berinvestasi, tetapi cukup melihat RDTR saja. Selain itu, mengungkapkan bahwa terjadinya ketidakpastian hukum keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang dalam bidang pertanahan terjadi karena tanah di wilayah Cipta Kerja membuat proses penetapan Rencana Tata NKRI belum terdaftar seluruhnya. Oleh karena itu, Presiden Ruang Wilayah (RTRW) diberikan batas waktu, sehingga hal Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kementerian ini tidak menjadi kendala lagi,”kata Menteri ATR/Kepala BPN. ATR/BPN agar mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia. Selain mengungkapkan target serta program kerja “Pendaftaran tanah ini ditargetkan akan rampung pada Kementerian ATR/BPN, Menteri ATR/Kepala BPN juga tahun 2025 dan tentu saja yang didaftarkan tanah-tanah di mengingatkan kepada masyarakat agar terus menaati luar kawasan hutan,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. protokol kesehatan, seperti yang sudah dianjurkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa pandemi Pemerintah. Sofyan A. Djalil juga mengajak setiap orang Covid-19 berdampak pada sumber daya yang dimiliki untuk terus optimis karena Pemerintah telah menjalankan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan program segala upaya untuk menanganinya. “Pemerintah sangat pendaftaran tanah. Ia mengatakan bahwa tak kurang dua fokus dalam menghadapi pandemi sekarang dengan kali anggaran Kementerian ATR/BPN direalokasi untuk berbagai upaya yang sistematis tanpa melupakan sektor memerangi pandemi Covid-19. “Akan tetapi, jajaran ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Kedua hal Kementerian ATR/BPN terus bekerja luar biasa dan bahkan tersebut merupakan prioritas utama pemerintah,” ujar ada hikmah dari Covid-19 bahwa kita bisa memanfaatkan Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/RE, 21 Juli 2021). 54 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UPAYA PEMERINTAH MENJADIKAN MASYARAKAT SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 \"Dalam menjadikan masyarakat sebagai garda RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR terdepan, dibutuhkan pendekatan yang LAYANAN KHUSUS holistik,\" katanya. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi “Saya yakin, tidak ada hujan yang tidak berhenti, dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. tidak ada perang yang tak berakhir, begitu juga Pengambilan kebijakan yang dilakukan tidak tidak ada pandemi yang tidak akan berakhir. hanya mempertimbangkan kesehatan, namun juga Seluruh umat manusia di seluruh dunia bekerja perekonomian masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah bersama-sama untuk mengatasi masalah ini,” sangat responsif dalam menangani permasalahan yang tambah Sofyan A. Djalil. dihadapi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), (PB IDI), Adib Khumaidi mengungkapkan bahwa Sofyan A. Djalil dalam acara Bincang Santai Klikdokter perlu upaya menjadikan masyarakat sebagai dengan tema Tingkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap garda terdepan, agar nantinya kelompok Pandemi Covid-19 secara daring pada Senin (26/07/2021). sosial ini mampu mendeteksi dini Covid-19. \"Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo, kelebihannya Hal ini disebut dengan triage community, sangat responsif. Leadership model Pak Jokowi ini yaitu masyarakat yang bisa memilah, kondisi sangat membantu kita, masalah-masalah yang dihadapi Covid-19 seperti apa yang harus ditangani di masyarakat, komplainnya didengar, presiden menanggapi rumah sakit atau masih bisa isolasi mandiri di rumah. untuk mengatasinya,\" ujarnya. “Ini kita ajarkan kepada masyarakat, sehingga ada kelompok- Sofyan A. Djalil mengatakan, percepatan penanggulangan kelompok sosial yang menjadi satu bagian kontrol sosial, pandemi Covid-19 membutuhkan melakukan pemantauan bagi masyarakat yang menjalani keterlibatan berbagai pihak, yakni akademisi, isolasi mandiri. Termasuk juga pemberdayaan ekonomi. pemerintah, swasta, masyarakat serta media. Kita ajak civil society ini mendukung semua program Menurutnya, saat ini masyarakat tengah yang dilakukan pemerintah. Kita tidak mampu jika hanya memasuki era post-truth , di mana banyak dari tenaga kesehatan dan pemerintah saja,” terang Adib penyebaran informasi yang beragam, Khumaidi. sehingga masyarakat harus mampu memilah Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas informasi tersebut agar tidak menyesatkan Indonesia (FKUI), Ari Fahrial Syam menegaskan bahwa saat diri sendiri maupun orang lain. ini seluruh tenaga kesehatan juga telah digerakkan untuk Pandemi Covid-19 telah bergulir selama turut serta membantu penanganan Covid-19. “Memang dua tahun, maka penguatan pemberdayaan dalam kondisi seperti ini semua dokter, tidak melihat masyarakat sebagai garda terdepan harus spesialis apa, bisa bahu membahu membantu Covid-19. Kita dilakukan agar nantinya masyarakat lebih juga membentuk relawan dari dokter spesialis yang lain. Ini siap, bahkan bisa melakukan mitigasi untuk yang namanya mulai mobilisasi,” tuturnya. (YS/RE, 26 Juli menghadapi situasi yang akan datang. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 55

DUKUNG PENANGANAN PANDEMI COVID-19, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKSANAKAN REFOCUSING ANGGARAN TAHAP IV RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Kasus infeksi virus Covid-19 di Indonesia LAYANAN KHUSUS kembali melonjak di pertengahan tahun 2021, terutama yang disebabkan varian virus corona berkode delta. Pemerintah anggaran, hal tersebut dilakukan terutama untuk mengerahkan semua daya upaya untuk menangani membantu program vaksinasi. Kemudian terjadi lonjakan hal tersebut, salah satunya dengan melalui jumlah yang tertular karena adanya varian virus baru dan penyesuaian instrumen anggaran. pergerakan masyarakat di saat libur bersama, sehingga Tak terkecuali, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ dibutuhkan biaya perawatan untuk masyarakat yang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang turut isolasi mandiri termasuk pemberian vitamin serta PPKM melaksanakan Refocusing dan Realokasi Belanja yang membatasi pergerakan masyarakat padahal banyak Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 Tahap masyarakat yang harus bekerja. Maka akhirnya pemerintah IV. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan memutuskan penguatan sosial dengan bantuan sosial, dan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati secara daring, banyak program pemerintah lainnya untuk membantu di Senin (26/07/2021). dalamnya,\" ujar Agust Yulian yang juga sebagai Plh. Kepala \"Refocusing dan realokasi anggaran ini dalam rangka Biro Perencanaan dan Kerja Sama. penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada \"Belanja yang berpotensi untuk dilakukan refocusing masyarakat sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,\" tambahnya. meeting, belanja barang dan jasa yang jumlahnya bertahap, Yulia Jaya Nirmawati juga meyakini bahwa Refocusing bantuan pembangunan gedung yang belum dikontrakkan, dan Realokasi anggaran ini tidak akan menurunkan pengadaan kendaraan, dan anggaran untuk kegiatan yang kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN, baik dalam melayani belum dikontrakkan yang tidak mungkin akan selesai pada masyarakat maupun menyelesaikan program strategis tahun ini,\" tambah Agust Yulian. nasional. Lebih lanjut, Agust Yulian menambahkan jika proses Diwawancarai terpisah, Kepala Biro Keuangan dan refocusing hingga saat ini masih terus berjalan. Rekapitulasi Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian refocusing belanja menurut program memiliki batas sampai menjelaskan bahwa refocusing ini sejalan dengan Surat dengan tanggal 26 Juli 2021. Kemudian masing-masing Kementerian Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 perihal satuan kerja di Kementerian ATR/BPN akan menyampaikan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA usul revisi anggaran sesuai ketentuan dalam PMK Nomor: 2021 Tahap IV. Kementerian ATR/BPN kemudian melakukan 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA refocusing tahap IV sebesar Rp236.885.744.000,00. 2021, sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Penetapan Anggaran tersebut berasal dari anggaran Rupiah Murni batas waktu ini untuk memastikan bahwa anggaran dengan tetap melakukan pengamanan untuk tetap pemerintah dapat segera digunakan untuk menangani hal- dijalankan pada anggaran dalam Program Pemulihan hal yang sifatnya darurat tersebut di atas. Ekonomi Nasional (PEN). Diharapkan dengan adanya refocusing anggaran tahap \"Hingga saat ini sudah terjadi empat kali refocusing IV dan penajaman prioritas ini, dapat membantu seluruh masyarakat di berbagai sektor. \"Kita selalu berharap yang terbaik dan pandemi ini dapat dilewati, dalam hal ini pemerintah akan terus bekerja keras melindungi masyarakat melalui penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan serta dampak sosial dari pemberlakuan PPKM,\" pungkas Agust Yulian. (TA/JR/RH, 26 Juli 2021). 56 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BANK TANAH SOLUSI ATAS KETERSEDIAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Masalah pertanahan di Indonesia saat ini masih Lebih lanjut Perdananto Aribowo mengatakan dalam menjadi penghambat pembangunan, seperti PP Nomor 64 Tahun 2021 fungsi dan tugas badan Bank harga tanah yang tinggi, ketersediaan tanah Tanah dalam aspek perencanaan dan pemanfaatan tanah pemerintah yang terbatas, terjadinya urban memastikan ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sprawling sehingga berakibat pada tidak terkendalinya sosial, pembangunan nasional, konsolidasi lahan serta alih fungsi lahan dan perkembangan kota yang tidak pemerataan ekonomi. efisien. Selain itu, kebutuhan akan tanah yang besar untuk \"Selain itu dalam fungsi aspek pengelolaan tanah Bank Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan kota Tanah juga melakukan pengembangan tanah untuk baru, pertumbuhan perekonomian serta program 1 juta kegiatan perumahan dan kawasan pemukiman, peremajaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kota, pengembangan kawasan terpadu dan lain sebagainya. juga menjadi permasalahan pertanahan yang harus segera Pemeliharaan dan pengamanan tanah terdiri atas aspek dicarikan solusi. hukum dan aspek fisik serta pengendalian tanah pun juga Menginisiasi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata dilakukan dalam aspek fungsi pengelolaan Bank Tanah,\" Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat kata Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan. sebuah terobosan dengan membentuk sebuah Bank Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Kementerian PUPR menuturkan Bank Tanah dapat dijadikan Tahun 2021, Bank Tanah merupakan sebuah Badan Hukum solusi atas ketersediaan lahan untuk pembangunan Indonesia yang melaksanakan sebagian kewenangan kepentingan umum seperti perumahan untuk masyarakat. khusus untuk pengelolaan pertanahan secara independen Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kerjasama antar dan fleksibel. pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah. Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan \"Saya berharap dapat berkolaborasi dengan baik dan kita Kementerian ATR/BPN, Perdananto Aribowo mengatakan tingkatkan kinerja ke depan karena pada masa pandemi ini optimalisasi peran pemerintah di bidang pertanahan membutuhkan kerja keras dan inovasi,\" tuturnya. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan Perancangan Kota (UUCK) dengan tujuan sebagai operator atau land manager. ITB, Haryo Winarso pada kesempatan ini menjelaskan \"Perlunya memaksimalkan peran pemerintah untuk terdapat tantangan yang dihadapi dalam penyediaan tanah menguasai, mengendalikan dan menyediakan tanah bagi bagi perumahan MBR, maka dari itu dia mengusulkan kepentingan pembangunan dan pemerataan ekonomi,\" ujar penyediaan lahan dengan mendahulukan pemilik awal Perdananto Aribowo dalam acara Diskusi 5 Pilar \"Peluang untuk pembangunan kawasan tersebut. (JR/TA, 26 Juli Pengembangan Kebijakan Penyediaan Tanah Bagi MBR\" 2021). yang diselenggarakan Kementerian PUPR secara daring, Senin (26/07/2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 57

Kolaborasi Pemerintah Guna Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang Legal dan Legitimate Renstra, Organisasi dan Kantor Kolaborasi pemerintah terus Layanan Khusus dilakukan guna percepatan pengukuhan kawasan hutan dalam rangka mendukung 1,5 juta hektare dan masih dicadangkan seluas 1,2 juta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang hektare. dicanangkan Presiden Joko Widodo. “Pada area penggunaan lain dari pelepasan kawasan hutan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko itu ada yang sudah ditindaklanjuti dengan penyertipikatan mengungkapkan bahwa terdapat dua tanah. Yang sudah ditindaklanjuti adalah area penggunaan program utama yang menjadi perhatian lain yang data spasialnya sudah ada di Kementerian ATR/ Presiden Joko Widodo, yakni percepatan BPN. Kemudian yang dicadangkan diperuntukan berbagai penyelesaian konflik agraria untuk kepentingan antara lain persetujuan Perubahan Batas kepentingan masyarakat dan Online Single Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PB Submission (OSS) untuk permudah perizinan PPTKH), Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif, serta dan investasi. pencetakan sawah baru,” tutur Andi Tenrisau. Sebagai tindak lanjut, tahun ini KSP bersama Ia mengatakan, saat ini diperlukan upaya percepatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan penyediaan TORA dari pelepasan kawasan hutan. “Sinergi Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), TNI/Polri dan kementerian/ Hidup dan Kehutanan (LHK) baik di pusat maupun lembaga terkait berkolaborasi dengan Civil Society daerah yang selama ini telah terjalin dengan baik harus Organization (CSO). Menurutnya, harus ada komitmen ditingkatkan,” tambah Dirjen Penataan Agraria. bersama dalam melaksanakan proses pengukuhan kawasan Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Planologi hutan agar tercipta pengelolaan kehutanan dengan baik dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Sugardiman yang juga berpotensi terhadap seluruh pembangunan mengungkapkan pihaknya akan mempercepat pengukuhan nasional. kawasan hutan ini sebagaimana disebutkan dalam Undang- “Diperlukan penguatan dan kolaborasi bersama guna Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) percepatan pengukuhan kawasan hutan ini, terutama dan peraturan turunannya. Ia menjelaskan, pengukuhan di lima provinsi prioritas, yaitu Riau, Kalimantan Timur, kawasan hutan secara legal yang berarti memiliki kepastian Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. Ini harus batas, luas dan letaknya. “Sedangkan legitimasi artinya tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian dan kita memiliki kepastian waktu, usaha dan jaminan hukum hak-hak masyarakat. Seperti masyarakat adat, masyarakat berusaha, serta kelestarian lingkungan dan sosial budaya,” marjinal lainnya yang berada di daerah tersebut,” ujar sebutnya. Moeldoko dalam Webinar Pengukuhan Kawasan Hutan “Hingga Desember 2020, untuk menyelesaikan pengukuhan Legal dan Legitimate secara daring pada Rabu (28/07/2021). kawasan hutan diperlukan penyelesaian penetapan kawasan Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian ATR/BPN hutan seluas 37 juta hektare dengan sisa batas kawasan menyiapkan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari hutan sepanjang 90.000 kilometer yang memerlukan upaya pelepasan kawasan hutan. Berdasarkan data, kawasan hutan percepatan untuk penyelesaiannya, salah satunya melalui untuk TORA mencapai 2,7 juta hektare. Direktur Jenderal usulan menjadi proyek strategis nasional,”pungkas Ruandha Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau Agung Sugardiman. (YS/LS, 28 Juli 2021). menyebutkan bahwa dari TORA yang dialokasikan tersebut sudah dilepaskan menjadi area penggunaan lainnya seluas 58 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN PANRB LAKUKAN PENILAIAN TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DI 34 KANTOR PERTANAHAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pelayanan publik di bidang pertanahan dan yang bertugas salah satunya menghubungkan dan rutin tata ruang memegang peranan penting, hal ini melakukan update terhadap database informasi pelayanan dikarenakan pelayanan pertanahan dan tata ruang publik, bagi unit kerja pelayanan Kantor Pertanahan di menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan daerah. Sedangkan, Kantor Pertanahan di kabupaten/kota pembangunan. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian evaluasi akan bertugas sebagai Sub-Admin Level III,\" terangnya. secara berkala oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pada kesempatan yang sama, hadir Asisten Deputi Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan (PANRB) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Publik Wilayah Kementerian PANRB, Noviana Andrina. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia mengapresiasi kesungguhan Kementerian ATR/BPN Dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Lokus Evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kinerja Pelayanan Publik Pertanahan Tahun 2021 yang sebagaimana hasil evaluasi pelayanan publik dari tahun ke diadakan secara daring pada Rabu (28/07/2021), Kepala tahun mendapat peringkat \"Sangat Baik\". Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/ \"Tujuan kami melaksanakan evaluasi pelayanan publik di BPN, Dalu Agung Darmawan mengatakan Kementerian Kementerian ATR/BPN adalah menjadikan Kementerian ATR/BPN dipilih dalam evaluasi kinerja pelayanan publik ATR/BPN sebagai percontohan bagi unit penyelenggaraan karena menjadi salah satu lokus tematik yang mendukung pelayanan publik lainnya, serta dapat mendorong pelaksanaan Ease of Doing Business (EoDB) atau bidang pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi yang mempengaruhi kemudahan berinvestasi di sektor kesejahteraan masyarakat,\" tutur Noviana Andrina. pertanahan. \"Maka Kementerian PANRB akan melaksanakan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan penilaian evaluasi pelayanan publik pada Kantor Pertanahan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah Kementerian PANRB yang berada di 34 Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia,\" menjelaskan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik ujarnya. dilakukan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 17 Tahun Di sisi lain, menurut Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, 2017 di mana dilakukan menggunakan 3 instrumen penilaian evaluasi pelayanan publik perlu dilakukan karena diantaranya adalah Form 01 yang diisi oleh penyelenggara ujung dari Reformasi Birokrasi adalah bagaimana instansi layanan, untuk dapat memberikan data sesuai dengan pelayanan publik memberikan pelayanan yang prima hal yang menurut pemberi layanan dapat dipenuhi oleh kepada masyarakat, dan pelayanan publik yang dapat yang bersangkutan, Form 02 yang diisi oleh observer dirasakan langsung oleh masyarakat merupakan wujud atau evaluator guna memberikan penilaian berdasarkan nyata dari keberhasilan Reformasi Birokrasi. \"Hal ini sejalan pengamatan langsung di lapangan, baik pengamatan data dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun realita yang terjadi pada unit pelayanan, dan Form tentang Pelayanan Publik,\" kata Dalu Agung Darmawan. 03 yang diisi oleh masyarakat pengguna layanan, untuk Lebih lanjut, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian memberikan penilaian berdasarkan hal yang mereka amati menginformasikan dalam evaluasi tahun ini setiap unit dan rasakan terkait pelayanan yang telah diterima. (LS/FM, yang akan dievaluasi harus tergabung dan memiliki akun 28 Juli 2021). di sipp.menpan.go.id. \"Biro Orpeg sebagai admin instansi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 59

MOTIVASI SISWA SMAN 68 JAKARTA, SURYA TJANDRA SEBUT PENTINGNYA INTEGRITAS DALAM KEPEMIMPINAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Yang paling penting integritas, satu kata dengan perbuatan. Kepala Badan Pertanahan Sosial (Wamen Itu kebenaran yang selalu akan ada di mana pun, terpakai ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berbagi dalam pekerjaan apapun,” tegas Surya Tjandra. pengalaman kepada siswa SMAN 68 Jakarta Wamen ATR/Waka BPN memaparkan bahwa kepemimpinan terkait kepedulian sosial. Untuk meningkatkan kesadaran adalah fenomena distributif, yakni pemimpin yang baik terhadap masalah sosial, harus dimulai dari diri sendiri. berarti mampu melahirkan pemimpin yang lain. Sebagai Menurutnya, sangat penting memiliki sikap mawas diri, pemimpin, harus bisa membantu pemimpin yang lain. yakni melihat diri sendiri secara jujur. “Tanpa ada pemimpin lain, dia tidak bisa kerja. Saya senang “Contoh nyata dalam masa pandemi. Menjaga diri sendiri belajar kepemimpinan, teori dan praktik. Kemampuan artinya menjaga orang lain. Kalau ingin mengubah dunia, untuk membantu yang lain berkembang, tanpa itu saya dimulai dengan mengubah diri sendiri,” ujarnya dalam tidak bisa kreatif,” ungkapnya. Webinar Alumni Menginspirasi: Raising Out Awareness Sebagai alumnus SMAN 68 Jakarta, Surya Tjandra Against Social Issues yang diselenggarakan SMAN 68 menuturkan, masa sekolah harus dimanfaatkan untuk Jakarta secara daring pada Jumat (30/07/2021). banyak memperkaya pengetahuan, salah satunya dengan Hal tersebut juga berlaku dalam mengimplementasikan membaca buku. “Saya belajar Fisika untuk SMA, tapi bacaan konsep kepemimpinan. Dalam webinar ini, Surya Tjandra sampingan saya lebih banyak daripada pelajaran sekolah. memaparkan bahwa seorang pemimpin juga harus memiliki Itu di situ pengembangan diri. SMAN 68 itu kesempatannya sikap mawas diri. Selain itu, juga tidak takut untuk mencoba banyak, dulu kalau bisa berjaring anak-anak SMA lain negeri dan mendalami berbagai hal. “Intinya, kesadaran pribadi atau swasta ikut kompetisi. Pengalaman-pengalaman itu tapi juga keberanian untuk mencoba. Nanti kalau gagal, sangat berguna,” tuturnya. ulangi lagi,” katanya. “Kalau saya dulu tidak milih-milih, semua saya pelajari. Pemimpin juga harus memiliki integritas di samping Fokus, berani, beda, jangan hanya ikut. Orang sukses inteligensi dan energi. Ia memotivasi para siswa agar biasanya dia punya perbedaan dari yang lain, jadi ada yang menumbuhkan integritas sebagai bekal di masa depan. menonjol. Di situ soal kepemimpinan, soal kemampuan “Tanpa integritas tidak ada gunanya inteligen dan energi artikulasi, menjelaskan apa yang ada di pikiran, menjelaskan itu. Tidak semua orang harus jadi leader tapi harus paham pikiran orang, memahami konteks. Itu semua dibutuhkan leadership. Leader tidak bisa tanpa kemampuan manajerial. dalam pekerjaan dan dalam hidup,” tambah Wamen ATR/ 60 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN IMBAU JAJARAN UNTUK IKUT SERTA DALAM PERAYAAN HUT RI KE-76 Tujuh puluh enam tahun yang RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR lalu merupakan hari yang LAYANAN KHUSUS berbahagia bagi seluruh rakyat Indonesia, lantaran, tepat pada serta dalam pegelaran akbar Hari Ulang Tahun Ke-76 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil Kemerdekaan RI secara virtual melalui konferensi video memproklamasikan kedaulatannya langsung dari Halaman Istana Merdeka, Jakarta. \"Cukup dari para penjajah Jepang. Untuk dengan mengisi formulir permohonan di laman tersebut, memberikan penghormatan kepada kemudian berusia minimal 6 tahun, sehat jasmani dan para pahlawan yang telah berhasil rohani, diperkenankan memakai pakaian adat, tetap merebut kemerdekaan, peringatan menerapkan protokol kesehatan di tempat masing-masing hari kemerdekaan tahun ini harus dan tidak berada di keramaian, kita bisa ikut serta dalam tetap dilaksanakan meskipun di tengah perayaan kemerdekaan tahun ini. Mudah bukan?,\" imbuh pandemi Covid-19. Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Sesuai dengan arahan Menteri Kemudian bagi peserta yang telah mendaftar nantinya Sekretaris Negara (Mensesneg) akan memperoleh pesan melalui WhatsApp dan e-mail Republik Indonesia, Pratikno terkait yang berisi ketentuan mengikuti jalannya upacara setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- dilakukan verifikasi data. Setiap pendaftar hanya akan 76 Kemerdekaan Republik Indonesia memperoleh satu tautan undangan konferensi video. Tahun 2021, Kepala Biro Hubungan \"Kelebihan lainnya adalah peserta upacara daring nantinya Masyarakat Kementerian Agraria akan mendapat sertipikat elektronik dari Istana. Maka dari dan Tata Ruang/Badan Pertanahan itu, ayo segera daftarkan diri kalian sebagai bagian dari Nasional (ATR/BPN) menyampaikan akan ada hal baru pegelaran akbar Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan RI,\" dalam perayaan Kemerdekaan kali ini. \"Setelah menyimak imbau Yulia Jaya Nirmawati. arahan Mensesneg terkait Bulan Kemerdekaan, akan ada Sebagai tambahan, mengutip dari siaran pers Kementerian hal baru tentunya bagi kita dalam merayakan kemerdekaan Sekretariat Negara, pada tahun 2021 ini, ekspresi perayaan negeri kita tercinta ini,\" ujar Yulia Jaya Nirmawati, Jumat kemerdekaan akan berpindah ke platform-platform digital. (30/07/2021). Berbagai kegiatan akan lebih banyak menitikberatkan Dalam rangka memeriahkan Perayaan Peringatan Hari pada aktivitas-aktivitas virtual sehingga masyarakat dapat Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia di merasakan pengalaman yang baru. Pada tahun ini pula, masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda, Kepala suasana kemerdekaan secara digital dapat dinikmati Biro Hubungan Masyarakat mengimbau para jajaran untuk masyarakat melalui kanal Rumah Digital Indonesia www. dapat bergabung bersama Presiden dan Wakil Presiden rumahdigitalindonesia.id, selama satu bulan penuh mulai mengikuti Upacara 17 Agustus 2021 secara daring langsung tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2021. (LS/FM, 30 Juli 2021). dari Halaman Istana Merdeka melalui konferensi video. \"Bagi teman-teman ATR/BPN yang berminat berpartisipasi, dapat mendaftar langsung di alamat web https://pandang. istanapresiden.go.id sebagai laman resmi pendaftaran,\" tambahnya. Dikutip dari laman https://pandang.istanapresiden.go.id, alokasi kuota masyarakat yang mendaftar online sebanyak 35.690 undangan yang terbagi atas Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebanyak 17.845 peserta dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih sebanyak 17.845 peserta. \"Kami harap kepada para jajaran Kementerian ATR/BPN agar berpartisipasi dalam perayaan ini, karena di samping kita rakyat Indonesia yang harus menghormati para pahlawan, kita juga harus menunjukan bahwa kita sebagai Aparatur Sipil Negara yang cinta kepada tanah air Indonesia dan berbakti kepada negeri,\" tuturnya. Lebih lanjut, Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat ikut KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 61

KUNCI SUKSES PEMIMPIN YANG BAIK, SOFYAN A. DJALIL: JADI PENDENGAR DAN SELALU CIPTAKAN NILAI TAMBAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR dengan akses pendidikan dan LAYANAN KHUSUS melanjutkan studi. “Terlebih kualitas SDM di pemerintahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Kita sebagai pelopor dan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. regulator harus kompeten Djalil hadir dalam acara daring yang bertajuk agar kualitas kebijakan yang Temu Kangen Menteri, Mentoring Bareng dihasilkan menjadi baik pula. Dr. Sofyan Djalil. Acara yang diadakan oleh Kementerian Seperti seleksi Calon Pegawai Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Senin Negeri Sipil yang amat kompetitif, (02/08/2021) ini ditujukan sebagai sarana silaturahim virtual memberi harapan besar bagi peringatan 20 tahun Kemenkominfo serta temu kangen SDM di pemerintahan,\" ujarnya. Menteri Kominfo selama 2 dekade terakhir. Dalam acara ini, Sofyan A. Djalil Sofyan A. Djalil menjadi salah satu sosok figur yang kerap menceritakan bagaimana sepak kali mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan negeri terjangnya kala masih menjabat ini. Mulai dari menjabat sebagai Menteri Kominfo periode sebagai Menteri Kominfo. Kala itu, 2004-2007 hingga saat ini menjabat sebagai Menteri ATR/ adanya perkembangan migrasi Kepala BPN. Menurut Sofyan A. Djalil, segala sepak terjang sinyal 2G ke 3G bagi penyedia dan perannya saat ini tak lepas dari peran orang-orang baik layanan telekomunikasi yang di masa lalu yang membiayainya untuk mi melanjutkan sifatnya tender. Karena sistem studi hingga ke luar negeri.“Saya bisa duduk di sini, bicara di tender sebelumnya dirasa kurang sini, karena dulu ada orang yang menyekolahkan saya, jadi cocok, Sofyan A. Djalil melakukan diskresi atas kebijakan jangan ragu untuk menyekolahkan orang,” tuturnya. yang ada sehingga masing-masing penyedia mendapat Oleh karena itu, Sofyan A. Djalil kerap berinisiatif untuk blok sinyal frekuensi yang sama. Kebijakan Sofyan A. Djalil mengadakan beasiswa bagi Sumber Daya Manusia (SDM) juga telah disetujui oleh jajaran kabinet pemerintahan kala di negeri ini. Ia berkata bahwa dulu Kemenkominfo di itu. bawah kepemimpinannya menyiapkan anggaran bagi Sofyan A. Djalil berkata bahwa inilah peran penting studi lanjut. Peserta beasiswa Kemenkominfo saat itu pemerintah, yakni menyediakan solusi atas suatu masalah juga terbilang mendapat atensi yang tinggi. “Dulu mereka demi kepentingan banyak pihak. Menurutnya, seringkali yang berangkat studi, telah menjadi orang penting dan pejabat negara tersandung permasalahan karena rumitnya pemimpin di bidangnya sekarang, karena program beasiswa kebijakan yang saling tumpang tindih. “Itulah model ini memberikan kesempatan bagi orang Indonesia untuk penataan frekuensi yang oleh tim Kemenkominfo kala maju,” terangnya. itu lakukan. Hal seperti ini juga yang mendasari adanya Menurut Sofyan A. Djalil, kualitas SDM menjadi salah satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta aspek penting dalam pembangunan serta kemajuan suatu Kerja, dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah yang negara. Ia berkata bahwa generasi muda Indonesia butuh menjadi kendala dalam pemerintahan, salah satunya dalam untuk dilatih dan diberikan pengalaman, salah satunya hal investasi,” terang Sofyan A. Djalil. Hingga saat ini, total Sofyan A. Djalil telah enam kali memegang peranan penting dilantik sebagai Menteri di lima Kementerian yang berbeda. Ketika ditanya bagaimana perjalanannya tersebut, ia mengaku bahwa sebagai pemimpin intinya harus menjadi pendengar yang baik, tidak malu bertanya serta mempunyai keyakinan yang baik sehingga dapat membuat keputusan dan kebijakan yang tepat. Satu pesan khas Sofyan A. Djalil yang banyak diingat orang adalah bagaimana senantiasa menciptakan nilai tambah dalam segala lini kehidupan. “Nilai tambah apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita ciptakan bagi bangsa ini, jadi ciptakan Indonesia yang lebih baik, negara yang baik bagi generasi anak cucu kita nanti, negeri yang aman, makmur serta penuh ampunan Tuhan,” tutup Sofyan A. Djalil. (AR/RE, 02 Agustus 2021). 62 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HADIRI PMB FH UI, SURYA TJANDRA: JAGA ETIKA DAN INTEGRITAS SEBAGAI PROFESIONAL DI BIDANG HUKUM RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil harus melayani masyarakat secara total, tidak tanggung- Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen tanggung. Contoh yang bisa dikerjakan adalah memberi ATR/Waka BPN), Surya Tjandra menjadi teladan. Teladan itu kunci, kalau saya ingin teman-teman pembicara dalam Talkshow Keprofesian saya tidak korupsi, saya tidak boleh korupsi. Kalau saya bertajuk Legal Career Navigation yang digelar dalam ingin teman-teman saya melayani masyarakat, saya harus rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum melayani lebih daripada yang lain,” tegasnya. Universitas Indonesia (FH UI). Dalam kesempatan tersebut, “Itu kesempatan dan amanah yang penting dan saya kira di ia memaparkan pentingnya integritas dan etika dalam sini menjadi krusial tentang integritas dan etika. Kesamaan menekuni suatu profesi, khususnya di bidang hukum. Kedua antara pikiran dengan perilaku dan perkataan dengan hal ini diperlukan di samping kemampuan pengetahuan perbuatan itu integritas. Sedangkan etika merupakan serta kegigihan. kebiasaan atau karakter. Keseimbangan antara keinginan Sebagai Wakil Menteri, Surya Tjandra menyebutkan dua pribadi dengan kehati-hatian ini krusial dalam kode etik tugas utama pemerintah, yakni terkait pelayanan publik dan kita sebagai orang hukum. Etika itu menjadi sesuatu yang penyelesaian masalah. Untuk menjalankan tugas tersebut, membedakan Anda dengan orang lain,” tambah Surya pemerintah menggunakan strategi berupa regulasi dan Tjandra. diskresi. Menurutnya, FH UI memberikan banyak ruang Sebagai alumnus FH UI, ia pun mengingatkan para untuk belajar secara menyeluruh untuk mempersiapkan mahasiswa bahwa hukum merupakan sesuatu yang mahasiswanya terjun ke dunia profesi. menjadi dasar yang tetap, serta beresensi terhadap keadilan. “Kami dikasih dua alat, yang pertama regulasi, yaitu Pemahaman ini harus diperhatikan agar mahasiswa aturan-aturan yang ada. Dan yang kedua diskresi. Tugas nantinya mampu menghadapi kasus-kasus nyata seiring saya meracik dua tugas (melayani publik dan mengatasi dengan perkembangan zaman. masalah-red) dan dua alat (aturan dan diskresi-red) yang “Saya kira kombinasi dari pengetahuan, pengalaman, diberikan untuk melaksanakan kerja-kerja birokrasi itu. Saya ketekunan, kegigihan, komitmen, dan integritas adalah banyak belajar dari FH UI,” ujar Surya Tjandra secara daring, hal yang penting. Fakultas Hukum itu langit batasnya. Mau Selasa (03/08/2021). belajar apa saja ada dan bisa jadi apa saja. Tapi ada yang Wamen ATR/Waka BPN melanjutkan, selama menjalani tidak pernah bisa kita tinggalkan, yaitu soal keadilan,” jelas profesi di pemerintahan, ia selalu berupaya menjadi teladan Surya Tjandra. (YS/LS, 03 Agustus 2021). yang baik dengan menjaga integritas. “Aparat negara KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 63

PERCEPAT PENYELESAIAN MASALAH HUKUM ADAT, M. ADLI ABDULLAH RESMI DILANTIK SEBAGAI STAF KHUSUS MENTERI ATR/KEPALA BPN BIDANG HUKUM ADAT RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka mendorong kepastian hukum investasi dan ekonomi yang terjamin,\" ungkapnya. Hak Atas Tanah dan pendaftaran tanah serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, memfasilitasi masalah hukum pertanahan terkait Yulia Jaya Nirmawati di kesempatan terpisah mengenalkan tanah ulayat dan hukum adat, Menteri Agraria sosok Pejabat baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini. dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Ia menceritakan, M. Adli Abdullah merupakan putra Aceh BPN) melantik M. Adli Abdullah sebagai Staf Khusus Menteri yang memiliki segudang ilmu dan pengalaman di bidang ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat. Hukum Adat. Ia merupakan Dosen Hukum Adat di Fakultas Dalam sambutannya pada acara Pelantikan, Selasa Hukum Unsyiah, Provinsi Aceh sejak tahun 1998 hingga saat (03/08/2021), Sofyan A. Djalil berpesan kepada Staf Khusus ini. Maka dari itu Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat yang baru menunjuk M. Adli Abdullah untuk membantunya di bidang dilantik, M. Adli Abdullah, terkait permasalahan hukum Hukum Adat dalam mempercepat permasalahan tanah adat di bidang pertanahan harus terselesaikan. Hal ini ulayat dan hukum adat di Indonesia. dikarenakan jika penanganan permasalahan pertanahan di Kepala Biro Hubungan Masyarakat melanjutkan, dengan beberapa daerah salah, maka indikasinya akan luar biasa. latar belakang yang demikian, kehadiran sosok M. Adli Menteri ATR/Kepala BPN mencontohkan salah satunya Abdullah dapat membantu kinerja Kementerian ATR/BPN dalam penanganan permasalahan pertanahan di Provinsi pada masalah pertanahan hukum ulayat dan masyarakat Papua. Diperlukan pendekatan yang khusus, karena di adat. Untuk itu Menteri ATR/Kepala BPN tidak ragu untuk Papua, yang sekarang ini diasumsikan seluruh tanah di menunjuk M. Adli Abdullah menjadi Staf Khusus Menteri muka langit Papua adalah milik adat dan tidak ada tanah ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat. milik negara. Maka dari itu pendekatan dan solusi yang Perlu diketahui, selain sebagai Dosen Hukum Adat, pria konkrit sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah kelahiran 3 Juli 1966 ini juga aktif menulis baik publikasi pertanahan di Provinsi Papua. maupun jurnal ilmiah. Salah satunya pada tahun 2019, ia \"Kita harus mencari bagaimana keseimbangannya, menulis jurnal ilmiah berjudul \"Ketidakteraturan Hukum karena jika dibiarkan Papua akan sulit dibangun jika Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat permasalahan tanahnya belum selesai. Maka diharapkan di Indonesia\". Selain itu, ia juga penerima penghargaan dengan pendekatan yang baik akan menghasilkan solusi Building Better World Award bersama Senator George J. bagi masyarakat Papua maupun pemangku kepentingan Mitchel di Washington D.C. dari Community Habitat Finance. terkait. Di samping itu, masyarakat asli Papua juga akan (JR/RE/TA, 03 Agust). mendapatkan tempat terhormat di atas tanahnya serta 64 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KUNJUNGAN KERJA KE ACEH DAN SUMATRA UTARA, MENTERI ATR/KEPALA BPN APRESIASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Menteri Agraria dan Tata Ruang/ RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Kepala Badan Pertanahan LAYANAN KHUSUS Nasional, Sofyan A. Djalil melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi mengunjungi sejumlah lokasi di Aceh dan Sumatra Utara. Kantor Pertanahan Kota Medan untuk melihat pelayanan Ia memulai kunjungannya ke Pendopo pertanahan yang sedang berlangsung. Bupati Aceh Tamiang didampingi Kepala Dalam kunjungannya, Sofyan A. Djalil disambut Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Agustyarsyah Kantor Pertanahan Kota Medan, Yuliandi dan Wali Kota pada Senin (09/08/2021). Kedatangannya Medan, M. Bobby Afif Nasution. Pada kesempatan ini, Ia disambut Bupati Aceh Tamiang, Mursil dan mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap Wakil Bupati Aceh Tamiang, Insyafuddin. layanan pertanahan. Selain itu, ia meminta agar kantor Kunjungan kerja kali ini dalam rangka pertanahan menjalankan administrasi pertanahan yang membahas pengadaan tanah jalan Tol tertib serta mencerminkan suasana pelayanan yang Binjai-Langsa yang merupakan bagian baik bagi masyarakat. “Semua yang dikerjakan BPN dari Jalan Tol Trans Sumatra. Tol ini akan Medan ini, dalam proses, tujuannya adalah bagaimana menghubungkan Kota Langsa di Aceh pelayanan masyarakat menjadi lebih baik. Saya ucapkan dan Kota Binjai di Sumatra Utara dengan selamat, tingkatkan pelayanan, terima kasih Pak Wali Kota panjang kurang lebih 130,9 km, di mana memberikan dukungan kepada Kantor Pertanahan Kota pembangunan fisik hingga saat ini telah sampai pada KM 30 Medan,” tuturnya. dan ditargetkan akan rampung pada Februari 2024. Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Sejauh ini, Menteri ATR/Kepala BPN memastikan tidak menyaksikan Wali Kota Medan meresmikan loket pelayanan ada kendala dalam proses pengadaan tanah Tol Binjai- Kantor Pertanahan Medan Co-Working Space Ramah Langsa. Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Difabel, juga berinteraksi langsung dengan masyarakat Provinsi Sumatra Utara dan pemerintah daerah berupaya yang mengurus permohonannya sekaligus melihat mempercepat proses pengadaan tanah pada proyek perkembangan pelayanan di Kantor Pertanahan Kota tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Medan. Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Usai mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Menurutnya, Tol Binjai-Langsa akan mendorong Medan, Menteri ATR/Kepala BPN berkesempatan pengembangan wilayah sepanjang tol tersebut. “Kita yakin untuk bertemu dengan Gubernur Sumatra Utara, akan mampu menyelesaikan sesuai dengan harapan. Tidak Edy Rahmayadi. Dalam pertemuan tersebut, ia ada permasalahan. Pembangunan dimulai dari Binjai, mengucapkan terima kasih karena Pemerintah mudah-mudahan 2023-2024 sampai ke Langsa. Dengan tol Provinsi sangat suportif dalam mendukung ini, Aceh Timur, Tamiang, Langsa akan berkembang,” ujar kegiatan pertanahan di Sumatra Utara. Menutup Sofyan A. Djalil dalam kesempatan tersebut. kunjungannya, Menteri ATR/Kepala BPN Keesokan harinya, Selasa (10/08/2021), Menteri ATR/Kepala memberikan arahan kepada seluruh jajaran BPN meninjau langsung progres pembangunan jalan Tol Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara. (Bagian Binjai-Langsa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. PHAL, 09 Agust). Usai peninjauan, ia didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 65

SEKJEN KOORDINASIKAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN DENGAN STAF AHLI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA AHLI MENTERI ATR/KEPALA BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN menjalankan tugas Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat dan fungsinya dengan berkoordinasi bersama Sekretariat koordinasi dalam rangka akselerasi pelaksanaan Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal ataupun program strategis nasional yang dilaksanakan satuan kerja lain yang berkaitan. oleh Kementerian ATR/BPN. Rapat koordinasi dilakukan Terkait PTSL misalnya, ia berharap Staf Ahli dapat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN bersama berkoordinasi lintas sektor dengan dibantu oleh Staf Khusus. seluruh Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/ Sementara Tenaga Ahli, akan terlibat dalam koordinasi Kepala BPN yang terlibat. Rapat dilaksanakan di Aula PTSL dengan Direktorat Jenderal terkait. \"Dengan begitu, kita Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (16/08/2021) akan lebih mempercepat supaya target 2021 ini tercapai,\" dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. kata Himawan Arief Sugoto. Memimpin rapat koordinasi, Sekjen Kementerian ATR/BPN, Ia menambahkan, selain terkait program strategis, para Staf Himawan Arief Sugoto menyampaikan bahwa rapat ini Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN penting untuk memfokuskan tugas pokok dan fungsi Staf mendapatkan tugas khusus, seperti mendampingi anggota Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli. Hal ini juga mengingat Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja dalam kegiatan terkait ada beberapa Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala Kementerian ATR/BPN. Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga BPN yang baru dilantik beberapa waktu lalu. \"Ada beberapa Ahli juga harus siap untuk menerima disposisi dari Menteri program, ada yang bersifat rutin. Yang perlu saya tekankan ATR/Kepala BPN. di sini, program-program strategis yang melibatkan Staf \"Staf Ahli dan Staf Khusus juga akan mendapatkan tugas Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli,\" ujarnya. khusus, seperti pendampingan DPR kalau pada saat Dirjen Himawan Arief Sugoto menyebutkan, program strategis waktunya tidak bisa. Ada banyak sekali kegiatan dengan Kementerian ATR/BPN yang dimaksud antara lain mitra kerja Kementerian ATR/BPN. Dan untuk disposisi dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Pak Menteri langsung, atau dari saya, dari Dirjen terkait Agraria, Pengadaan Tanah, Reformasi Birokrasi (termasuk untuk hal-hal terkait,\" tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN. Pembangunan Zona Integritas), Kerja Sama Pemerintah Adapun rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh para pimpinan Badan Usaha (KPBU), Food Estate, Ibu Kota Negara, satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/ Ease of Doing Business, Pemberantasan Mafia Tanah, BPN. Dalam memimpin rapat, Sekjen Kementerian ATR/BPN Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, Tanah didampingi oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Ulayat, Pemberdayaan Masyarakat, Bank Tanah, Transite Deni Santo serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Oriented Development (TOD), Sumber Daya Manusia, dan Jaya Nirmawati. (LS/YS, 16 Agust). Transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Dalam rapat ini, Sekjen meminta jajaran Staf Ahli, Staf Khusus, 66 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEBANYAK 84 SATKER DIUSULKAN MENJADI KANTOR PREDIKAT WBK/WBBM TAHUN 2021 Sebanyak 84 satuan kerja (Satker) yang RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR terdapat di Kementerian Agraria dan Tata LAYANAN KHUSUS Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) telah diusulkan ke Kementerian Tahap ketiga adalah penguasaan tiap-tiap satker terhadap Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi materi Zona Integritas. Irjen menjelaskan bahwa tiap-tiap Birokrasi (Kemen PANRB) guna mendapat satker harus menguasai materi Zona Integritas, proses predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah reformasi dalam pelayanan, serta Lembar Kerja Evaluasi Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Sebelumnya (LKE). Irjen juga berpesan agar pimpinan satker mengetahui telah dilakukan penilaian terhadap 175 satker dan menguasai betul presentasi yang akan dipaparkan. oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan menghasilkan “Tahapan keempat adalah verifikasi lapang oleh Tim 84 satker. Kemen PANRB di mana sebelumnya kegiatan ini dilakukan, Terhadap hal tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Inspektorat Jenderal (Itjen) menyampaikan terlebih dahulu Kementerian ATR/BPN, Sunraizal mengapresiasi kepada Tim KemenPANRB apa saja yang telah dibangun ke-84 satker yang telah diusulkan ke KemenPANRB guna oleh satker yang akan diverifikasi,” ungkap Sunraizal. mendapat predikat WBK/WBBM. Harapannya adalah semua Tahapan terakhir atau kelima adalah tiap-tiap satker satker tersebut lolos sehingga memperoleh predikat responsif dalam merespon pengaduan masyarakat tersebut. \"Selain itu, pengajuan ke-84 satker ini sangat terutama yang datang dari Ombudsman RI serta KPK RI. berpengaruh terhadap nilai kinerja pengawasan. Mudah- “Pada tahapan ini ada juga orang-orang yang secara diam mudahan semakin banyak satker kita yang mendapat mendatangi kantor guna memantau pelayanan,” kata Irjen. diajukan mendapat predikat WBK/WBBM,” kata Irjen saat Pembangunan Zona Integritas memang tidak terlepas dari memberikan Pembekalan Satuan Kerja WBK/WBBM Tahun dukungan dari seluruh satker yang berada di Kementerian 2021 dan Persiapan Pembangunan Zona Integritas Tahun ATR/BPN. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang 2022, melalui pertemuan daring, Senin (16/08/2021). Pengembangan dan Pengawasan Zona Integritas, Ninik Pembangunan Zona Integritas sekarang ini terus didorong Maryanti mengatakan bahwa peran pimpinan satker sangat di seluruh satker di Kementerian ATR/BPN. Bagi Irjen, hal ini penting karena akan menjadi Indikator Kinerja Utama memang sangat penting tetapi perlu ditunjang oleh niat (IKU). “Penilaian IKU seorang Kakanwil BPN akan dinilai dan keinginan untuk membangun Zona Integritas. Selain itu, dari berapa banyak satker yang sudah membangun Zona perlu juga didukung oleh usaha untuk melengkapi sarana/ Integritas dibandingkan satker yang ada. Nantinya IKU prasarana maupun hasil-hasil survei. “Saya yakin apabila kita melakukan pelayanan yang baik dan penanganan ini tidak atas dasar berapa satker yang diusulkan pengaduan yang baik, Insya Allah ini akan berpengaruh tetapi IKU nanti akan dipecah menjadi dua tahap, pada hasil WBK/WBBM yang akan kita capai,” ujarnya. yaitu IKU di semester I hingga penilaian TPI dan Lebih lanjut, Irjen mengemukakan ada lima tahapan untuk berikutnya IKU di semester II, aspek yang dinilai membangun WBK/WBBM. “Yang pertama adalah penilaian adalah satker yang lulus penilaian TPI, lulus desk dokumen. Ini wajib dilalui oleh tiap-tiap satker, yang penilaian KemenPANRB, kemudian lulus WBK/ hasilnya adalah eviden. Berikutnya adalah survei pengguna WBBM,” kata Ninik Maryanti. layanan. Ini diharapkan tiap satker aktif dalam menjaring Sebagai informasi, pembangunan Zona Integritas aspirasi bagi pengguna layanan untuk peningkatan kualitas di Kementerian ATR/BPN sudah dimulai sejak tahun pelayanan atau image branding,” kata Sunraizal. 2016 dan saat ini terdapat 21 satker di Kementerian ATR/BPN yang memiliki predikat WBK dan 1 satker dengan predikat WBBM. (RH/RE, 16 Agust). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 67

PIDATO TAHUNAN 2021, PRESIDEN AJAK BANGSA INDONESIA UNTUK MELIHAT PANDEMI SEBAGAI SITUASI YANG MENGUATKAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang untuk berani berubah, berani mengubah, serta berani Tahun ke-76 Republik Indonesia, Presiden mengakselerasi hal-hal baru yang menjadi fondasi visi Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Indonesia maju. Cukup banyak inovasi yang tercipta untuk rangka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang beradaptasi dengan sistem kenormalan baru. Pandemi yang Bersama DPR RI & DPD RI Tahun 2021, diikuti pidato dalam bersamaan dengan revolusi industri 4.0, mempercepat rangka Penyampaian RUU APBN Tahun 2022 beserta Nota migrasi ke cara-cara baru yang lebih memanfaatkan Keuangan secara daring pada Senin (16/08/2021). teknologi. Adapun isi dari pidato Presiden antara lain terkait pandemi Percepatan alur perizinan diimplementasikan dalam Online yang saat ini dihadapi seluruh bangsa dan dunia. Pandemi Single Submission (OSS), yang sangat mempermudah memberikan beban yang berat yang penuh dengan risiko, semua level dan jenis usaha. Urusan perizinan, pengurusan dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. insentif dan pajak, bisa dilakukan jauh lebih cepat dan Semua pilar kehidupan diuji dan diasah. “Ketabahan, transparan. “Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya,” tegas kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah,” ujar Presiden. \"Kemudahan berusaha bagi daerah-daerah, juga Presiden mengawali pidato kenegaraannya. ditunjukkan dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai kota dan kabupaten. Pelayanan dasar yang Dalam pidatonya Presiden menegaskan, pengembangan terpusat, termasuk perizinan usaha dan investasi, akan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tetap menjadi memulihkan ekonomi nasional dari daerah. Perkembangan prioritas meski saat ini konsentrasi masih dalam menangani investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan masalah kesehatan. Infrastruktur di daerah yang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,\" tutur sebelumnya sulit terjangkau, masih terus diupayakan untuk Presiden. kesejahteraan yang lebih merata. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang Pandemi membawa masyarakat lebih kreatif untuk inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama. mengembangkan usahanya. Presiden menegaskan, peningkatan kelas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Selain itu, karakter bangsa dan pemerintahnya, dipaksa (UMKM) menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan 68 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan Kini, di tengah situasi yang tidak menentu, Indonesia yang strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam menyongsong hari kemerdekaannya ke-76 harus tetap rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tumbuh menjadi negara yang kuat. Indonesia Tangguh, daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan Bulan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang Pagebluk ini mengantar masyarakat untuk lebih kreatif, penuh disrupsi. “Kita harus tangguh dalam menghadapi gotong royong, berbagi, kuat, serta adaptif terhadap pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita situasi yang tidak menentu. Kawah candradimuka yang harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa,” disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para tutup Presiden Joko Widodo. menteri dan parlemen tidak lagi dipandang sebagai sekadar mitos, legenda, atau cerita rakyat. Dibalik sederhananya Turut hadir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pakaian adat Baduy yang dikenakannya, Joko Widodo Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil beserta mengajak untuk melihat pandemi ini sebagai situasi yang Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra. \"Pak menguatkan. Menteri dan Pak Wamen tentunya hadir untuk menyimak serta menyaksikan pidato Presiden dari kediaman masing-masing,\" kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati. Terkait dengan arahan Presiden tentang OSS, Kementerian ATR/BPN telah mendukung implementasinya melalui Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) mengenai izin lokasi. Hal tersebut merupakan bentuk peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi (SPBE) dan juga sebagai salah satu pendukung iklim ramah investasi sekaligus sebagai implementasi OSS Berbasis Risiko. (LS/FM, 16 Agust.). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 69

ATASI PERMASALAHAN JABODETABEK-PUNJUR, KEMENTERIAN ATR/BPN BEKERJA SAMA DENGAN KODAM JAYA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Penyelesaian persoalan kawasan Jakarta, Bogor, jelas dan masyarakat mudah diajak disiplin,\" imbuh Sofyan Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur A. Djalil. (Jabodetabek-Punjur) terus menjadi perhatian Menyambut hal tersebut, Pangdam Jaya, Mulyo Aji Pemerintah, salah satunya dengan memperkuat menuturkan bahwa konsep Citarum Harum merupakan kerja sama antar instansi terkait. Untuk itu, Menteri ATR/ salah satu yang memang perlu dijadikan contoh karena Kepala BPN, Sofyan A. Djalil didampingi Direktur Jenderal tidak hanya bersih tapi mencoba untuk dijadikan tempat (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki dan Tenaga Ahli wisata. \"Hampir 80 persen semua orang tidak percaya Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Citarum dapat bersih, tapi sekarang kita mencoba buat Ruang, Wisnubroto Sarosa, bertemu dengan Panglima tempat wisata, bagaimana masyarakat di sekitar sana tidak Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mulyo lagi membuang sampah di sungai tapi dapat rejeki dari Aji di Markas Kodam Jaya, Jakarta, Kamis (19/08/2021). wisata itu dan daerah tersebut menjadi hidup,\" katanya. Sofyan A. Djalil pada kesempatan ini mengatakan jika pada Penindakan dan sanksi hukuman bagi pelanggar perlu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang dijalankan dengan tegas. Menurut Pangdam Jaya, Mulyo Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek- Aji, law enforcement penting untuk memahami kondisinya Punjur, dapat memperkuat lembaga dalam kerja sama jika ingin berbuat pelanggaran serta perlu dibuatnya sistem antar daerah dan kemitraan antara pemangku kepentingan. untuk tidak ada pelanggaran yang berulang. \"Ide Perpres ini begitu bagus supaya koordinasi di tingkat Restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS) juga sangat penting Menteri dan Kepala Daerah terkait berjalan baik,\" ujar dilakukan. Kementerian ATR/BPN yang mempunyai tim Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Project Management Officer Koordinasi Penataan Ruang Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan banjir Jabodetabek-Punjur, mempunyai rencana kerja sama sebagai salah satu permasalahan yang sering dialami di dengan TNI AD (c.q. Kodam Jaya) pada 3 (tiga) DAS prioritas Jakarta dan daerah penyangganya. Untuk itu, Kementerian yang terdiri dari Kali Krukut, Kali Cakung, dan Kali Bekasi. ATR/BPN sebagai institusi yang salah satunya memiliki Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian tugas dalam membenahi permasalahan penataan ruang Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa yang juga di kawasan Jabodetabek-Punjur, melakukan kegiatan yang sekaligus Ketua Tim PMO Jabodetabek-Punjur menuturkan terintegrasi serta melakukan penanganan mulai dari hulu, dalam mengatasi DAS ini bekerja sama dengan Balai Besar tengah sampai ke hilir. Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, dengan target \"Kita mencoba melakukan sejumlah kegiatan yang pemulihan fungsi sungai dan situ-situ, antara lain dengan terintegrasi, tapi karena Covid-19 anggarannya direlokasi pembersihan sampah dan, pada jangka panjang, penertiban maka kita coba pilot project terlebih dahulu, contoh sukses bantaran atau sempadan. \"Banjir pada tahun 2020 di yang paling bagus adalah Citarum Harum. Hal tersebut beberapa titik, seperti di DAS Bekasi, antara lain disebabkan terjadi karena atas bantuan kerja dari TNI, dari target 7 tahun karena sampah, jadi kegiatan tahun ini difokuskan ke sana,\" tapi baru 2 sampai 3 tahun hampir mencapai targetnya. Jika tuturnya. (JR/RA, 19 Agust). TNI yang mengerjakan begitu disiplin, ada komando yang 70 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN SOSIALISASI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah hubungan kerja yang baik, pemberdayaan APIP, serta atau SPIP telah diatur oleh Peraturan Pemerintah merancang mitigasi. “SPIP akan menuntun kita bagaimana Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Dalam bekerja secara sistematis, supaya alokasi sumber daya yang pengertian yang termuat di PP tersebut, SPIP sudah kita alokasikan bisa efektif dalam rangka pencapaian bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi tujuan,” kata Kepala Biro Keuangan. melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan Pembinaan maturitas SPIP terhadap Kementerian/Lembaga pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta (K/L) dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2021 ini, telah diterbitkan Maturitas SPIP juga merupakan salah satu unsur yang dinilai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian Maturitas SPIP.“Dalam peraturan tersebut, terdapat Melihat pentingnya SPIP, Kementerian Agraria dan perbedaan dalam penilaian maturitas SPIP dibandingkan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan proses sebelumnya. Sesuai substansinya penilaian menyelenggarakan sosialisasi maturitas penyelenggaraan maturitas akan dimulai dari penetapan tujuan,” ujar SPIP. Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Pejabat Pimpinan Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta Perhubungan BPKP, Yono Budi Atmoko. para Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN. Yono Budi Atmoko mengungkapkan bahwa setelah Saat membuka sosialisasi tersebut, Kepala Biro Keuangan, melihat penetapan tujuan, kemudian dilihat juga struktur Agust Yulian mengatakan bahwa aktivitas Kementerian dan prosesnya serta dinilai pencapaian tujuannya. Selain ATR/BPN tidak bisa dilepaskan dari SPIP. SPIP harus terus itu, dalam penilaian SPIP juga terdapat unsur manajemen dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. risiko, indeks efektivitas penanganan dan pengelolaan “SPIP merupakan proses yang berulang dan terus menerus, korupsi serta level kapabilitas Aparatur Pengendalian Intern menyatu dalam setiap kegiatan. SPIP itu sesungguhnya Pemerintah (APIP). “Inilah inti dari penilaian maturitas SPIP,” membantu kita dalam melaksanakan kegiatan yang ungkapnya. kita rencanakan,” ujar Agust Yulian secara daring, Rabu Pada kesempatan tersebut, Direktur Pengawasan Bidang (25/08/2021). Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan BPKP juga Kementerian ATR/BPN memiliki target bahwa pada tahun mengenalkan poin pembaharuan penilaian result based 2025 nanti seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar SPIP atau New SPIP. Yono Budi Atmoko mengatakan terdapat seluruhnya. Menurut Agust Yulian, SPIP dapat membuat tiga poin dalam New SPIP, yaitu (1) parameter penilaian seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yakin bahwa target integrasi; (2) kolaborasi asesor dalam penilaian dan evaluasi itu dapat tercapai dengan syarat ekosistem serta lingkungan hasil penilaian mandiri serta (3) penilaian menghasilkan 4 pengendalian Kementerian ATR/BPN sudah mendukung nilai. “Poin ketiga akan menghasilkan nilai maturitas SPIP,” integritas yang matang. Selain itu, ditunjang juga dengan jelasnya. (RH/SA, 25 Agust). kompetensi yang memadai, kepemimpinan yang kondusif, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 71

WAMEN ATR/WAKA BPN: KEMENTERIAN ATR/BPN SEBAGAI JANGKAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI PERAN LINTAS SEKTOR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pasca melakukan kunjungan ke Desa Gintungan, saat ini telah masuk pada tataran praktis yaitu kombinasi Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, pemahaman dan pengalaman sebagai sarana penyelesaian Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala masalah. Ia juga yakin bahwa Jawa Tengah dapat menjadi Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka percontohan akan terobosan pelayanan agraria yang lebih BPN), melanjutkan kunjungannya ke Kantor Wilayah BPN baik. \"Saya merasa bahwa Kementerian ATR/BPN ibarat Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (26/08/2021). Arahan jangkar pembangunan karena menghubungkan berbagai dan pengalaman dipaparkan oleh Surya Tjandra dalam sektor,\" tuturnya. pertemuan singkat tersebut. \"Silahkan berkembang, akan kita jaga, baik itu dari segi Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra berkata bahwa saat tata ruang, prosedural dan kepastian hak. Hal ini juga ini, data tanah di daerah mulai lengkap sebagai wujud membantu teman-teman dari lintas sektor untuk bekerja suksesnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan nyaman karena kita yang menjaga dan merawat (PTSL). Ia menyebut bahwa beberapa negara berkembang serta memelihara melalui penataan ruang. Kita semua inilah yang kemudian menjadi negara maju seperti Korea Selatan, yang menjaga harta bangsa Indonesia,\" tegasnya. Taiwan dan Malaysia, dimulai dari pembenahan kadastral. Ibarat jangkar yang dikatakan oleh Wamen ATR/Waka \"Buat saya, PTSL ini adalah terobosan genius, mengubah BPN adalah dari peran Kementerian ATR/BPN yang saat pola pikir yang awalnya BPN menunggu masyarakat untuk ini sebagai ujung tombak perencanaan tata ruang yang mendaftarkan tanah, dengan adanya PTSL membuat kita kemudian diaplikasikan pada pembangunan. Karena seolah dipaksa turun, itulah yang dinamakan revolusi suksesnya pembangunan diawali dengan perencanaan pelayanan,\" tuturnya. yang matang, sehingga pada pelaksanaan yang melibatkan Surya Tjandra juga menuturkan bahwa dengan peran lintas sektor dapat berjalan dengan baik dan dengan implementasi PTSL, dalam waktu yang lumayan singkat, hasil yang maksimal. citra Kementerian ATR/BPN beserta seluruh satuan kerjanya Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa di daerah berangsur-angsur berubah ke arah yang lebih Tengah berkata bahwa Wamen ATR/Waka BPN senantiasa positif dan manfaat dari PTSL langsung dapat dirasakan oleh punya gagasan besar yang seringkali belum pernah masyarakat. \"Percayalah, ini yang menjadi modal penting terpikirkan. Seolah-olah terus berkutat di pekerjaan rutin. dalam pembangunan, negara akan punya perencanaan \"Ketika diskusi dengan Pak Wamen, selalu ada ide besar. yang lebih rapi, masyarakat merasa dilayani, semua proses Tentunya arahan Pak Wamen dapat memotivasi kami semua terjadi karena akselerasi yang luar biasa ini, tentunya ini untuk senantiasa membuat inovasi,\" tutupnya. (AR/RZ/RS, karena perjuangan bapak ibu semua,\" jelasnya. 26 Agust). Lebih lanjut, Surya Tjandra menuturkan bahwa proses kerja 72 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

GALI KOMPLEKSITAS SERTA TANTANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR, KEMENTERIAN ATR/BPN INISIASI KOLABORASI LINTAS SEKTOR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat tradisional, lokal, Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya dan adat setempat. Bukan hanya yang memang sudah lama melaksanakan Reforma Agraria dengan tinggal di pesisir, tetapi para pendatang, masyarakat dari memberi perhatian terhadap masyarakat daerah lain yang merantau dan kemudian menetap di situ,” pesisir, khususnya masyarakat adat, lokal, dan tradisional. tambah Surya Tjandra. Wilayah pesisir sendiri merupakan daerah peralihan antara Setelah berdiskusi dengan jajaran internal terkait dengan ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan pembangunan wilayah pesisir, Wamen ATR/Waka BPN di darat dan laut. Kondisi demikian menjadi kompleks menyebutkan bahwa tantangan yang dapat menjadi karena keunikan alam, perekonomian, bahkan terkait pula peluang, salah satunya masalah rezim hukum yang dengan batas negara. berbeda-beda antar Kementerian terkait dapat diatasi Terkait dengan hal tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala dengan disusunnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga BPN, Surya Tjandra menyatakan bahwa peran Kementerian menteri, yaitu Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri LHK dan ATR/BPN didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Menteri KKP. Hal ini tentu membutuhkan komunikasi untuk Pasal 19 Bagian II tentang Pendaftaran Tanah dimulai dari menciptakan sinkronisasi dan koordinasi satu sama lain pendataan, pendaftaran, dan pemberian hak atas tanah. untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, ketiga peran tersebut dapat dijadikan strategi “Itu adalah tantangan-tantangan yang kalau memang Reforma Agraria dalam konteks masyarakat di wilayah pesisir. menjadi peluang rasanya juga tidak bisa asal, namun “Dalam hal pelaksanaan Reforma Agraria bagi masyarakat butuh langkah-langkah konkret. Seperti apa strateginya, pesisir, apa langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu bisa kemudian sebagai jawaban untuk mendukung pembangunan wilayah memberikan nilai tambah termasuk peluang-peluang mereka?”tanya Surya Tjandra dalam Focus Group Discussion pemberdayaan yang dibutuhkan,” tutur Wamen ATR/Waka (FGD) #RoadtoWakatobi dengan tema “Inventarisasi Isu BPN. Masyarakat Pesisir Khususnya Masyarakat Adat, Tradisional, Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) dan Lokal (Perspektif, Kebutuhan, Pendekatan, dan Solusi)” Penataan Agraria, Andi Tenrisau mengungkapkan bahwa secara daring pada Kamis (26/08/2021), pelaksanaan Reforma Agraria di wilayah pesisir sangat \"Paradigma kita apakah langsung kepada pemberian hak terkait dengan potensi ekonomi, sosial, politik, termasuk atau barangkali dibutuhkan lebih banyak pendataan dan juga pertahanan dan keamanan. Menurutnya, masyarakat pendaftaran dahulu. Dalam konteks ini memang akan lebih KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 73

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS yang ada di wilayah tersebut pelaksanaan Reforma Agraria bagi masyarakat pesisir masih perlu pendampingan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), di pemberdayaan dalam rangka mana pengelolaan wilayah pesisir harus saling terintegrasi. memperbaiki perekonomian. \"Presiden Joko Widodo sudah menginisiasi terhadap adanya Reforma Agraria juga dilakukan UUCK yang mestinya sudah terharmonisasi apa yang dengan penataan aset, yakni harus dilakukan terhadap land tenurial maupun terhadap legalisasi aset dan redistribusi pemanfaatan. Kita juga mengenal bahwa pengelolaan tanah. pesisir itu juga harus terintegrasi ekosistemnya antara darat Ia menyebutkan fakta dan dan laut, dipengaruhi juga oleh perubahan iklim dan batas- fenomena di wilayah pesisir batas administrasi,\" pungkasnya. (YS/SA, 26 Agust). antara lain pulau-pulau yang tidak ada penguasaan (APL), pulau-pulau kecil yang masuk dalam kawasan hutan, pulau-pulau kecil yang sudah ada penguasaan, dan pengusahaan di wilayah perairan. Sementara itu, untuk melaksanakan redistribusi tanah, dilakukan kepastian dan perlindungan hukum di antaranya Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah pada permukaan bumi, ruang atas dan ruang bawah tanah. “Kita harus tahu karakteristiknya, bagaimana ketika kita melakukan penataan aset, dalam arti memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait dengan adanya pemanfaatan tanah di wilayah pesisir itu,” tegas Andi Tenrisau. Menutup FGD tersebut, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri mengatakan bahwa 74 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEMBENAHAN ASET PLN SEBAGAI UPAYA KEMENTERIAN ATR/BPN MELEGALISASI ASET NEGARA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Sebagai upaya dalam melakukan pembenahan pada tanah PLN serta diketahui pihak kepala desa. “Kalau pun di aset negara berupa tanah, Kementerian Agraria dan atas tanah terdapat hak lain seperti Hak Pengelolaan, Hak Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Guna Bangunan, atau Hak pakai maka itu harus dilepaskan juga terus melakukan pendaftaran dan sertipikasi terlebih dahulu jika ingin dimohonkan sebagai tanah pada aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah negara,” jelasnya. satunya yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Hal senada diungkapkan oleh Direktur Pengaturan Tanah Untuk mengupas permasalahan yang berkaitan dengan Pemerintah, Kementerian ATR/BPN, Kalvyn Andar Sembiring. jalannya sertipikasi aset PLN dan juga sebagai upaya Ia kembali menekankan bahwa kegiatan pendaftaran tanah percepatan pembenahan aset PLN, PLN menggelar Focus oleh PT PLN Persero ini harus mempersiapkan persyaratan Group Discussion (FGD) yang bertajuk Pengamanan dan seperti bukti fisik dan bukti yuridis. “Bukti fisik juga harus, Penyelamatan Aset PLN. FGD ini berlangsung secara daring karena ada beberapa catatan terkait kasus ini, justru teman- pada Rabu (01/09/2021). teman PLN yang belum mengetahui lokasinya di mana, ini Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengadaan Tanah, Kementerian yang tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Pertanahan,” jelasnya. BPN), Arie Yuriwin pada kesempatan ini menegaskan terkait Selain itu, Kalvyn Andar Sembiring juga memberi arahan beberapa persyaratan pendaftaran tanah. Ia berkata bahwa agar memprioritaskan penyelesaian permasalahan yang agar dapat memperoleh tanah dan menguasai tanah, dalam bisa diselesaikan terlebih dahulu. “Jika ada satu kawasan hal ini PLN harus dapat membuktikan data fisik serta data hamparan tanah, kita selesaikan yang bersih atau clean yuridis bidang tanah yang akan masuk dalam permohonan. and clear lebih dahulu, agar tidak ikut bermasalah. Bagi Arie Yuriwin berkata bahwa jika ada penguasaan pihak lain, yang sebagian kecil bermasalah itu memang seringkali maka harus diberi ganti kerugian terhadap penguasaan penyelesaiannya butuh waktu,” jelasnya lagi. tanam tumbuh benda sesuai dengan kesepakatan kedua Terkait dengan pendaftaran tanah, Guru Besar Hukum belah pihak. Sebaliknya, jika tidak ada penguasaan dari Agraria UGM, Maria S.W Sumardjono menjelaskan terkait pihak lain, Arie Yuriwin berkata bahwa bisa langsung dibuat kondisi clean and clear yang menjadi standar kondisi dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang dan bertanggung proses pendaftaran tanah oleh Kementerian ATR/BPN. Ia jawab secara pidana dan perdata dari pemohon dengan berkata bahwa kondisi clean berarti data yuridis (riwayat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui riwayat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 75

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS perolehan tanah) lengkap dan tidak bermasalah. Sedangkan semua dari Kementerian ATR/BPN dan KPK,” terangnya. kondisi clear berarti data fisik jelas, mulai dari letak, luas serta Sinthya Roesly juga berkata bahwa pada tahun 2021 ini, batas-batas obyek. \"Seringkali orang bertanya, dokumen pihaknya mendapat target untuk penyelesaian sertipikat kami lengkap, tapi kenapa tidak bisa segera dilakukan aset naik hingga 70%, dibandingkan pada tahun 2020 pendaftaran, nah kira-kira bermasalah tidak? Seperti ada dengan total target 46%. Ia berkata bahwa upaya ini klaim, sengketa atau permasalahan dengan pihak ketiga sebagai wujud agar aset negara mempunyal legalitas yang yang artinya belum clear dan harus diselesaikan,\" ujarnya. berstatus clean and clear. Tak hanya itu, pembenahan aset Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya negara ini juga dapat menjadi dokumentasi yang mumpuni Roesly dalam sambutannya berkata bahwa Ia begitu sehingga perusahaan mempunyai basis pencatatan yang mengapresiasi dukungan dari Kementerian ATR/BPN kuat. Aset yang sudah terekam dengan baik ini diharapkan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka dapat dioptimalkan menjadi lebih solid dan lebih baik pembenahan aset PLN sebagai salah satu aset negara. serta memberikan manfaat balik terhadap negara. “Tahun Ia berkata bahwa pada tahun 2020, pihaknya berhasil ini, tidak kalah menantangnya. Kami menaruh harapan melakukan sertipikasi hingga 20.000 sertipikat aset PLN. besar dari kerja sama yang baik ini sebagai upaya terbaik “Ini semua tentunya tak luput dari dukungan Bapak dan Ibu penyelamatan aset negara,” pungkasnya. Turut hadir dalam acara ini, Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI, Dian Patria sebagai moderator dan perwakilan dari PLN yaitu Div. KLP PLN, Petrus yang menjelaskan paparan dari pihak PLN. Peserta FGD ini diikuti oleh kurang lebih 500 peserta dari PLN dan perwakilan dari Kanwil BPN seluruh Provinsi di Indonesia. (AR/AF. 01 Sept). 76 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERITA FOTO 02/BF/IX/BH/2021 Sabtu, 4 September 2021 Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Jumat (03/09/2021). Pada kunjungan tersebut, Surya Tjandra berkesempatan untuk bertatap muka dan berdialog dengan jajaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengungkapkan bahwa kunjungan kali ini merupakan sarana untuk berdiskusi RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR dengan jajaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini, ia ingin mengetahui apa tantangan LAYANAN KHUSUS yang dihadapi saat melaksanakan pekerjaan di Tangerang Selatan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya mengatakan bahwa kehadiran Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN akan memberikan semangat kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Ia sangat berterima kasih banyak atas kehadiran Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini ia mengatakan bahwa arahan yang diberikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sangat bermanfaat bagi setiap jajaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 77

KUNJUNGI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, WAMEN ATR/WAKA BPN APRESIASI LAYANAN PERTANAHAN SUDAH JAUH LEBIH BAIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil pertemuan tersebut dilakukan pembahasan mengenai Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen permasalahan yang sudah ada sebelumnya serta yang ATR/Waka BPN), Surya Tjandra melakukan baru-baru ini muncul. Baginya untuk menyelesaikan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan permasalahan tersebut, perlu ada langkah-langkah strategis Kota Tangerang Selatan pada Jumat (03/09/2021). Pada dari daerah serta dukungan dari pusat. \"Saya hadir untuk kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN didampingi mencoba memahami itu dan mendengarkan keterangan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi langsung dari jajaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Banten, Rudi Rubijaya serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Selatan,\" ungkap Surya Tjandra. Tangerang Selatan, Harison Mocodompis. Menurut Wamen ATR/Waka BPN, salah satu langkah strategis Saat ditemui awak media, Surya Tjandra mengatakan bahwa yang akan coba didalami adalah penyusunan pengaturan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terkait pelayanan pengaduan yang lebih spesifik dan menjadi pembahasan khusus pada kunjungan di Kantor terintegrasi. Ia juga mengaku bahwa memperoleh banyak Pertanahan Kota Tangerang Selatan. \"PTSL kita diskusikan masukan dari Kantor Pertanahan, salah satunya adalah khususnya bagaimana melengkapi data-data, mencari menciptakan suatu peluang untuk menyelesaikan masalah. bagaimana penyelesaian permasalahannya termasuk Pada kesempatan ini, Surya Tjandra mengapresiasi digitalisasinya,\" ungkapnya usai melakukan pertemuan bahwa saat ini layanan pertanahan sudah jauh lebih dengan jajaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. baik. Menurutnya, saat ini kantor-kantor pertanahan Lebih lanjut, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa sudah cukup tanggap terhadap pengaduan masyarakat. Kementerian ATR/BPN memiliki target utama, yaitu \"Di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan ini ada mendaftarkan seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia. layanan Konsultasi Pertanahan (Sultan) Tangsel. Layanan \"Kita terus lanjutkan program PTSL dan melanjutkan juga ini menjawab secara langsung dan diperiksa kasusnya. proses redistribusi tanah. Untuk redistribusi tanah, kita akan Untuk pusat, ada layanan #TanyaATRBPN. Ini perlu direspon memberikan kepada para petani gurem untuk mengatasi dan jika memang ada dasar hukumnya, dibereskan dan ketimpangan penguasaan aset,\" kata Surya Tjandra. jika memang bukan kewenangan Kementerian ATR/BPN, Wamen ATR/Waka BPN juga mengatakan bahwa pada diberikan penjelasan,\" ungkap Surya Tjandra. (RH/LS/RS, 03 Sept). 78 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SOSIALISASI PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN ATR/BPN BERSAMA KOMISI II DPR RI, EDUKASI MASYARAKAT WUJUDKAN NAWACITA PRESIDEN RI Guna memberikan pemahaman RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR kepada masyarakat dan pemangku LAYANAN KHUSUS kepentingan terkait tentang program, kebijakan, dan peraturan perundang- administratif namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan undangan yang sedang dijalankan, pemerintah kepastian hukum. Saya imbau masyarakat untuk ikut terus berkomitmen memberikan edukasi kepada membantu program PTSL ini mulai dari gerakan memasang masyarakat. Seperti Kementerian Agraria dan batas tanah, hingga menyiapkan dokumen pendukung. Kita Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ tidak boleh mempersulit apalagi untuk hal yang juga untuk BPN) yang juga terus menyosialisasikan program kepentingan kita sendiri,\" katanya. strategis Kementerian ATR/BPN yang salah satunya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Moh. ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Iqbal menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN terus yang dilaksanakan bersama Anggota Komisi II DPR berupaya melakukan legalisasi aset berupa tanah di seluruh RI di Hotel Metro, Morowali, Sabtu (04/09/2021). Indonesia. \"Dalam upaya legalisasi aset tanah di seluruh Hadir dalam sosialisasi anggota Komisi II DPR RI, Indonesia, Kementerian ATR/BPN memiliki metode yang Anwar Hafid mengatakan begitu pentingnya fungsi tanah disebut 3M, yaitu Mendekat, Merapat dan Menyeluruh. bagi kehidupan manusia. \"Kita lahir dari tanah, mati pun Seperti yang sedang kami lakukan di Kabupatan Morowali, kembali ke tanah. Tanah ini memiliki peranan penting dalam kita sedang berupaya menuju desa lengkap hingga menuju kehidupan kita sebagai tempat dan sumber makanan untuk kecamatan lengkap. Kami harap partisipasi pemerintah serta bertahan hidup, bahkan pondasi untuk mendirikan sebuah masyarakat dalam menyukseskan program ini,\" jelasnya. tempat tinggal yang layak bagi manusia. Saya sangat Moh. Iqbal menambahkan jika PTSL dapat meminimalisir berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN sudah konflik pertanahan yang menjadi permasalahan yang sering mengadakan acara di sini terkait sosialisasi program PTSL terjadi, khususnya untuk tanah yang belum bersertipikat. bagi masyarakat di Kabupaten Morowali,\" ungkap Anwar \"PTSL sangat banyak manfaat bagi keamanan aset yang Hafid. masyarakat miliki. Dengan adanya sertipikat tanah, kita Anwar Hafid dalam sosialisasi ini juga menuturkan bahwa bisa terhindar dari konflik-konflik serta bisa dimanfaatkan legalisasi aset merupakan salah satu nawacita Presiden RI sebagai akses permodalan. Selain bagi masyarakat, manfaat yang patut didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. \"Kita turut mendukung apa yang menjadi nawacita Presiden PTSL juga akan dirasakan oleh pemerintah dalam RI bahwa nanti tidak ada lagi tanah yg tidak ada alas haknya. meningkatkan kualitas data pertanahan dan Saya mewakili Komisi II DPR RI memberikan atensi besar dan peningkatkan pendapatan daerah,\" ujar Moh. Iqbal. turut mengawasi program PTSL di seluruh Indonesia untuk Pada sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan mewujudkan cita-cita mulia tersebut,\" ucap Anggota Komisi sertipikat secara simbolis kepada 10 orang II DPR RI yang juga merupakan mantan Bupati Morowali. penerima dan diserahkan langsung oleh Anggota Lebih lanjut, ia mengatakan begitu pentingnya program Komisi II DPR RI, Anwar Hafid. Turut mendampingi, PTSL guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab hukum bagi tanah masyarakat. \"Kepemilikan sertipikat Morowali, Rizal Badudin; Kepala Kantor Pertanahan tanah ini nanti bukan hanya sekedar terpenuhinya syarat Kabupaten Morowali, Moh. Iqbal; serta Kepala Subbagian Media Center Kementerian ATR/BPN, Nur Adhani. (RE/RZ, 04 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 79

MENTERI ATR/KEPALA BPN: KUNCI SUKSES MENJADI ASN ADALAH INTEGRITAS RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Bekerja di sektor pelayanan publik, terutama ada. Yang kedua tingkatkan profesionalisme. Belajar apa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat pun dan di mana pun. Dan kemudian saya lihat, pengalaman menjadi pilihan terbaik untuk mengabdi kepada saya, apapun yang kita pelajari itu ada manfaatnya,” tutur negara. Dengan menjadi ASN, warga negara Menteri ATR/Kepala BPN. bisa berkontribusi nyata dan mempengaruhi kebijakan Hal tersebut dikatakan berdasarkan pengalamannya serta memberikan dampak di tingkat nasional ataupun berkiprah di sektor pemerintahan. Seperti yang kita daerah. Profesi ASN juga dapat dibilang menjanjikan karena ketahui, Sofyan A. Djalil telah beberapa kali menjadi memiliki jenjang karir yang terbuka bagi setiap pekerjanya. menteri di bidang yang berbeda-beda. Meski tidak memiliki Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan latar belakang pada setiap bidangnya, ia tidak pernah Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil berhenti untuk belajar. Oleh karena itu, ia tidak pernah mengatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan segan memberikan kesempatan belajar bagi orang-orang Indonesia, untuk berkontribusi kepada negara tidak harus yang memiliki potensi, terutama untuk menjadi seorang memiliki jabatan yang tinggi. “Yang penting adalah menjadi pemimpin. pejabat publik, menjadi Menteri bukan dari jabatannya, “ASN sekarang adalah yang terbaik. Banyak ASN yang masuk tapi pengaruh apa yang bisa kita lakukan kepada negara dalam tiga tahun terakhir ini luar biasa dari segi intelektual ini,” ujarnya dalam Grand Event Post College Week 2021: dan pintarnya luar biasa. Dan sekarang saya memberikan Sektor ASN yang diselenggarakan oleh UI Achievement kesempatan betul-betul kepada mereka menjadi pemimpin Community secara daring, Minggu (05/09/2021). di masa yang akan datang. Dan karena dulu orang yang Sofyan A. Djalil menyebutkan, kunci sukses menjadi ASN menyekolahkan saya, sekarang di mana pun saya berada, sama dengan profesi lainnya, yaitu integritas. Menurutnya, saya yang menyekolahkan orang dan mencari orang tidak ada jalan pintas untuk bisa menjadi orang yang sukses, potensial. Karena negeri ini sangat membutuhkan ASN atau melainkan tergantung kecepatan seseorang dalam belajar. pejabat publik yang pintar, yang arif, yang bisa menjawab Selain integritas, profesionalisme juga harus diperhatikan. tantangan,” papar Sofyan A. Djalil. Profesionalisme bisa diasah dengan menambah Ia juga menegaskan, profesi ASN sangat penting untuk pengetahuan, bukan hanya dalam bidang pendidikan yang memajukan bangsa dan negara. Sofyan A. Djalil berharap diambil. agar ASN di masa depan dapat memimpin dan mengarahkan “Untuk birokrasi atau jabatan ASN itu kuncinya sama. bangsa ke arah yang lebih baik. “ASN sangat berperan untuk Anda harus punya integritas yang paling penting. Ini yang bangsa ini menuju ke arah yang kita inginkan. Jadi, menjadi sekarang jarang sekali, banyak orang-orang ingin cepat ASN, menurut saya itu adalah pilihan yang layak untuk kaya, ingin jalan pintas. Pengalaman saya tidak ada jalan dipertimbangkan,” tutup Menteri ATR/Kepala BPN. (YS/TA, pintas. Yang ada adalah kurva pembelajaran, tergantung 05 Sept). anda cepat belajar, bisa diperpendek, tapi jalan pintas tidak 80 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN TINJAU PENINGKATAN LAYANAN PERTANAHAN DI DKI JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR BPN), Sofyan A. Djalil melakukan LAYANAN KHUSUS kunjungan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka meninjau peningkatan layanan pertanahan pada Selasa (07/09/2021). Turut mendampingi, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono. Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN berkesempatan menyapa pemohon dan melakukan komunikasi secara langsung kepada pemohon bahwa Kementerian ATR/BPN terus melakukan pembenahan dari segi kualitas pelayanan, produk maupun SDM sehingga ATR/ diterapkannya digitalisasi layanan pertanahan, nantinya BPN kini sudah jauh lebih baik. Pembenahan tersebut juga akan mengurangi antrean yang ada di Kantor Pertanahan diterapkan di Kanwil BPN Provinsi hingga Kantor Pertanahan sekaligus juga mendukung pembatasan di era pandemi di seluruh Kabupaten/Kota. Covid-19. \"Saya bisa bilang BPN sudah jauh lebih baik pelayanan sudah lebih pasti, masyarakat sudah jauh \"Kita melihat perbaikan yang sudah dilakukan di DKI Jakarta lebih terlayani dengan baik. Antrean sudah banyak yang pada umumnya, dengan melihat kedua Kantor Pertanahan berkurang itu terjadi di berbagai Kantor Pertanahan,\" yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Terutama adalah tuturnya. langkah bagaimana mendigitalisasikan semua dokumen Sofyan A. Djalil juga mendorong agar Sumber Daya pertanahan sehingga ke depan dan suatu saat nanti layanan Manusia (SDM) yang ada untuk terus meningkatkan kualitas digital kita menjadi lebih baik,\" kata Sofyan A. Djalil dalam pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan dan tidak kalah kunjungannya di Kantor Pertanahan Kota Administrasi penting kualitas personal. \"Untuk SDM memang selama ini Jakarta Utara. kita masih banyak pegawai yang statusnya kontrak, namun kita selalu dorong semua pegawai tersebut untuk mengikuti Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan dengan seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) supaya mereka memiliki karir dan masa depan yang lebih baik lagi,\" imbuhnya. Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini juga melihat secara langsung efektivitas penggunaan aplikasi Jakarta Satu, di mana terdapat integrasi data berupa peta dan kebijakan yang merupakan hasil kerja sama antara kementerian lembaga, yang salah satunya Kementerian ATR/BPN, dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di samping itu, ia juga meninjau penerapan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) yang merupakan aplikasi yang menaungi seluruh layanan di Kementerian ATR/BPN.(JR/RE/RZ/AM, 07 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 81

WUJUDKAN PELAYANAN PRIMA, KEMENTERIAN ATR/BPN BANGUN POLA KERJA MELAYANI, PROFESIONAL, TERPERCAYA Kementerian Agraria dan TataPertanahan Ruang/Badan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi LAYANAN KHUSUS DKI Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Pelayanan Prima bagi petugas loket layanan pertanahan dan satuan pengamanan pada Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta, Selasa (07/09/2021). Pelatihan digelar dalam rangka meningkatkan pelayanan di setiap Kantor Pertanahan serta mewujudkan pelayanan prima untuk membangun pola kerja melayani, profesional, terpercaya. Memberikan pengarahan pada pelatihan ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Adriani Sukmoro mengatakan bahwa ada tiga pilar yang harus diterapkan dalam membangun pelayanan pertanahan prima, di antaranya produk, proses, dan people. Dalam hal ini, Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan produk yang dimaksud harus sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia masyarakat. Terkait dengan proses, ia menerangkan bahwa Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa pelayanan proses pelayanan dimulai sejak masyarakat tiba hingga prima tidak terlepas dari sikap, perhatian, tindakan, meninggalkan Kantor Pertanahan. Selain itu, people atau kemampuan, penampilan, bertanggung jawab dan petugas pelayanan juga harus diisi oleh orang-orang yang simpati. Di samping itu, cara kita berkomunikasi. tepat. Komunikasi yang positif menjadi sangat penting, \"Orangnya harus benar. Salah jika menempatkan orang- terutama oleh front office, dalam hal ini petugas loket orang yang tidak suka berhubungan dengan orang lain. Dia di Kantor Pertanahan,\" tuturnya. tidak ingin melayani. Saya pikir itu garis besarnya, jangan Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil lupa ketika masyarakat datang, dia sebenarnya hanya ingin BPN Provinsi DKI Jakarta, Heri Mulianto menuturkan pelayanan yang jelas, informasi yang jelas, kemudian dia bahwa kegiatan ini sebagai upaya dan tata kelola ingin kecepatan waktu. Pelayanan dan kenyamanan yang Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. \"Pelayanan penting,\" ujar Adriani Sukmoro. pertanahan sangat penting, salah satunya ialah Ease of Doing Business (EODB) untuk meningkatkan service excellent di bidang pertanahan. Kegiatan strategis ini menjadi barometer pelayanan prima, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat,\" paparnya. Adapun pelaksanaan Pelatihan Pelayanan Prima ini bekerja sama dengan Tim Pelatihan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Pelatihan berlangsung selama dua hari, pada 7 & 8 September 2021 serta diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta. Pelatihan digelar secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). (YS/SA, 07 Sept). 82 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, OMBUDSMAN LAKUKAN PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Survei Kepatuhan merupakan salah satu indikator Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), serta Pengecekan untuk mengukur kualitas pelayanan publik Sertipikat Tanah. “Beberapa transformasi layanan ini sebagai dan meminimalisir perilaku maladministrasi upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan,” penyelenggara layanan publik. Survei kepatuhan ujar Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi menilai kepatuhan penyelenggara layanan dalam Informasi. pemenuhan standar pelayanan sebagaimana tercantum Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 berkata bahwa Survei Kepatuhan standar Pelayanan ini untuk tentang Pelayanan Publik. mengukur kualitas pelayanan publik dan meminimalisasi Untuk itu, Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan perilaku maladministrasi penyelenggara layanan publik. pelayanan publik sejak tahun 2015 melaksanakan “Penilaian “Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan sesuai Undang- kualitas pelayanan publik secara elektronik serta kecepatan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik” penyelesaian yang sudah diterapkan oleh Kementerian ATR/ di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan BPN,” terang Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (06/09/2021). Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo Penilaian berlangsung secara daring dan juga luring di berkata bahwa kegiatan bersama Ombudsman RI ini Ruang PTSL Kementerian ATR/BPN. akan membahas terkait layanan publik yang terdapat di Hadir menerima perwakilan dari Ombudsman, Staf Ahli Kementerian ATR/BPN. “Bagaimana masyarakat umum Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo dapat mengetahui tata cara prosedur layanan, biaya dan Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian jangka waktu terkait dengan layanan yang telah dilakukan. ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Organisasi Hal ini juga termasuk fasilitas-fasilitas kemudahan lainnya dan Kepegawaian, Deni Santo serta jajaran yang terkait seperti bagaimana masyarakat mudah mendapatkan dengan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar informasi layanan seperti informasi dari website,” jelasnya. Pelayanan sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada kegiatan ini juga membahas seputar pelayanan- tentang Pelayanan Publik. pelayanan elektronik yang sudah diterapkan oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Kementerian ATR/BPN beserta seluruh satuan kerjanya Informasi, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor hingga tahun 2021, Kementerian ATR/BPN telah melakukan Pertanahan Kabupaten/Kota. Salah satu satuan kerja beberapa konversi layanan publik. Setidaknya ada empat yang menjelaskan pelayanan elektronik bagi publik pada layanan konvensional yang telah dikonversi menjadi kegiatan ini adalah Kantor Pertanahan Kota Administrasi layanan elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT- Jakarta Barat. (AR/LS) el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pembuatan Surat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 83

MENTERI ATR/KEPALA BPN PASTIKAN DUKUNGAN SERTA KOMITMEN JAJARAN DI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN LAYANAN PERTANAHAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Peningkatan layanan di seluruh satuan kerja dengan melakukan berbagai upaya yang merupakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan best practice untuk perbaikan di segala lini. Di kota-kota Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus dimasifikasi. besar memang layanannya banyak sekali, jadi wajar kalau Kendati demikian, perlu adanya dukungan serta kemudian terdapat komplain. Namun kita berkomitmen komitmen dari seluruh jajaran selaku pelaksana. Hal ini yang akan terus melakukan perbaikan,\" ujar Sofyan A. Djalil. menjadi latar belakang kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN, Perbaikan yang sangat menonjol dilihat dari transformasi Sofyan A. Djalil untuk memastikan peningkatan layanan, digital yang terus dikembangkan di seluruh satuan kerja. baik secara konvensional maupun digital di beberapa Terbukti, dengan dilakukan digitalisasi pada empat layanan satuan kerja di Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota Bogor dan seperti Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Kabupaten Bogor pada Rabu (08/09/2021). Nilai Tanah (ZNT), Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Turut mendampingi pada kunjungan kali ini, Staf Khusus Tanah (SKPT), serta Pengecekan Sertipikat Tanah dapat Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi mengurangi antrean pada Kantor Pertanahan sebanyak Informasi, Della R. Abdullah dan Kepala Biro Hubungan 40%. Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. Sesampainya di Kantor Pertanahan Kota Depok, Menteri ATR/Kepala BPN langsung menyapa masyarakat yang sedang mengajukan permohonan salah satunya terkait layanan roya. Menanggapi masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa dengan adanya kekurangan yang terjadi di Kantor Pertanahan, mendorong Kementerian ATR/BPN terus bebenah ke arah yang lebih baik. Salah satunya dengan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga masyarakat teredukasi baik dari segi layanan yang dibutuhkan maupun informasi umum seperti kebijakan yang terus berkembang. \"Kementerian ATR/BPN kini sudah lebih baik, tapi belum sepenuhnya baik. Oleh sebab itu kita akan terus perbaiki, 84 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan dapat Staf Khusus Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia dalam Teknologi Informasi, Della R. Abdullah yang turut waktu beberapa tahun ke depan. Untuk itu, perbaikan mendampingi pada peninjauan ke beberapa Kantor dari segi sarana dan prasarana pendukung seperti alat Pertanahan mengatakan telah melihat kesiapan ukur juga diperlukan. Maka dari itu, Menteri ATR/Kepala dari masing-masing satuan kerja dalam mendukung BPN mendorong ide-ide kreatif dari seluruh jajaran untuk implementasi layanan digital. \"Jadi persiapan semua menciptakan hal baru berupa teknologi dalam mendukung mereka sudah lakukan, mulai dari digitalisasi warkah percepatan pendaftaran tanah. dan lainnya yang mendukung hal itu sudah berproses. Seperti yang dilakukan salah seorang pegawai di Bahkan untuk penerapan layanan Loketku juga sudah siap lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Menteri dilaksanakan dan ini merupakan tuntutan pelayanan dalam ATR/Kepala BPN sangat mengapresiasi ide-ide kreatif para meningkatkan layanan supaya lebih baik lagi,\" ucapnya. jajaran dalam melakukan inovasi. \"Intinya dengan ide- \"Layanan berbasis digital ini bagus untuk meningkatkan ide kreatif kita melayani masyarakat. Kabupaten Bogor pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga waktu ini luar biasa penduduknya mencapai kurang lebih 5 juta. pelayanan lebih baik, akurasi informasi juga lebih baik. Dengan membawa teknologi yang dikembangkan oleh Kemudian yang perlu dilakukan adalah mengedukasi jajaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dirasa dapat masyarakat supaya masyarakat terbiasa dengan sistem membantu percepatan pendaftaran tanah, bahkan satu yang berbasis digital,\" pungkas Staf Khusus Menteri ATR/ desa itu bisa satu hari barangkali kalau ada dua tiga petugas KBPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi. (LS/JR/ ukur,\" kata Sofyan A. Djalil. SA/RS, 08 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 85

SOSIALISASI PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN ATR/BPN DI KAB. KUNINGAN, KOMISI II DPR RI APRESIASI PTSL SEBAGAI TEROBOSAN LUAR BIASA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan lebih sistematis dan berfokus membidik desa dan kelurahan. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar “Ini adalah terobosan luar biasa dari Kementerian ATR/BPN, Sosialisasi Program Strategis pada Sabtu karena sistem PTSL bekerja sama dengan perangkat desa. (11/09/2021). Bertempat di Grand Cordela Justru ini kelebihannya, fokus dengan basis desa, karena Hotel, kegiatan ini diadakan dengan peserta terbatas dan yang mengerti bagaimana asal usul tanah suatu kawasan ya protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan dari pihak desa tersebut,” terangnya. Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku. Yanuar Prihatin juga mengimbau agar sertipikasi tanah Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar khususnya di wilayah Kab. Kuningan untuk segera Prihatin; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang diselesaikan. Menurutnya, ini akan menjadi antisipasi dini Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan; Kepala Kanwil bagi Kab. Kuningan dalam mengurangi permasalahan BPN Prov. Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro pertanahan di masa mendatang. “Jika kita bicara persoalan Organisasi dan Kepegawaian, Deni Santo dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kuningan, Surahman. Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin berkata bahwa Kementerian ATR/BPN adalah salah satu lembaga pemerintah yang perannya berhubungan langsung ke masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, karena urusan tanah dan aset adalah urusan siapapun dengan latar belakang apapun. “Salah satu program Kementerian ATR/BPN yang langsung bersinggungan dengan masyarakat adalah program sertipikasi tanah yang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disebut PTSL,”ujarnya. Yanuar Prihatin berkata bahwa dulu sebelum adanya PTSL, sertipikasi pertanahan sifatnya masih sporadis. Namun, seiring dengan implementasi PTSL, menjadi 86 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL