BK SIPERS SEMESTER II 2021

Kementerian ATR/BPN Dorong Pemetaan dan Pendaftaran Tanah di Flores Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil tetua adat, kita tidak bisa mencapai program ini. Intinya Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen Presiden ingin seluruh bidang tanah di Indonesia bisa Kualitas Data dan Pengembangan Sistem ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengunjungi terdaftar,” ujar Wamen ATR/Kepala BPN dalam kesempatan dua kabupaten dalam kunjungan kerjanya di tersebut. Pendaftaran Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (15/09/2021). Usai Surya Tjandra menerangkan, pendaftaran tanah dapat menyelesaikan agenda kegiatan di Manggarai Barat sejak dilakukan secara individu maupun kelompok, dalam hal Senin (13/09/2021), Surya Tjandra bertolak ke Kabupaten ini masyarakat adat. “Lahan yang sudah bisa dipetakan, Nagekeo dan Kabupaten Ende. Di kedua lokasi, ia bertemu didaftarkan dulu. Pemerintah membuat program PTSL, dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak selalu hasilnya harus sertipikat. Kalau nanti dalam satu dan berdialog dengan masyarakat adat setempat. kampung ada yang turun menurun dipakai jadi rumah atau Dalam kesempatan ini, Surya Tjandra berkata pentingnya pendaftaran dan pemetaan tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, hal ini merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Provinsi NTT, khususnya Flores. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi NTT membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama juga masyarakat adat yang menguasai sebagian besar tanah di derah tersebut. “Kita punya program yang sulit dilakukan di sini, untuk pendaftaran tanah. Salah satu memang menjadi catatan penting adalah kita butuh dukungan dari para tetua adat khususnya. Karena tanpa dukungan dari KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 233

Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan tempat tinggal, ini bisa didaftarkan Saya tidak tahu kalau bukan Presiden Jokowi, apakah akan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem sebagai individu. Tapi kalau orang dilanjutkan program PTSL, jadi penting memanfaatkan adat ada yang milik bersama, itu peluang itu. Ini Pak Kanwil yang mengatakan, kalau NTT Pendaftaran Tanah pun bisa. Tetap didaftarkan supaya mau dibangun, Flores ini yang bisa dibangun dahulu, Flores jelas statusnya apa, bagaimana yang siap. Alamnya ada, masyarakat ada, potensi ada, dan pemanfaatan dan seterusnya,” ada perhatian yang besar khususnya Labuan Bajo. Mudah- tuturnya. mudahan memberikan getaran ke seluruh Flores, ke seluruh Seperti yang diketahui, Presiden NTT,” terangnya. Joko Widodo menargetkan bahwa Adapun kegiatan ini turut dihadiri Bupati serta Kepala seluruh bidang tanah di Indonesia Kantor Pertanahan dari Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten terdaftar pada tahun 2025. Saat Ende secara terpisah. Selama kunjungan kerja di Provinsi ini, Kementerian ATR/BPN dengan NTT ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Kepala Kantor Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo beserta jajaran. Kantor Pertanahan se-Indonesia Di Kabupaten Nagekeo, rombongan berkesempatan mengebut pelaksanaan program mengunjungi lokasi tambak garam yang dikelola oleh PT PTSL. Berbagai strategi dilakukan, Cheetam Garam Indonesia. (YS/JR, 13 Sept. 2021). salah satunya dengan proaktif menjemput masyarakat. “Kalau dulu Kantor BPN menunggu, tapi sekarang mereka yang harus datang ke masyarakat. Jadi ada sistem sedemikian rupa kami harus proaktif datang ke masyarakat. Sejak 2017 kira-kira. Ini gencar sekali didorong mengarah ke situ,” jelas Wamen ATR/Waka BPN. Surya Tjandra berharap Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ende bercermin dari permasalahan yang terjadi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Banyaknya tanah tumpang tindih membuat pembangunan tidak merata sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi wisata super premium pada 2018 lalu. Oleh karena itu, pemetaan dan pendaftaran tanah harus dipercepat. Kantor Pertanahan diminta untuk memanfaatkan peluang PTSL agar masa depan daerah menjadi lebih baik. “Supaya suatu hari, ini bukan buat kita, tapi buat anak cucu. Jadi memang butuh kita menyiapkan masa depan. 234 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Cerita Sukses PTSL di Lombok Barat, Harapan Besar Masyarakat demi Kesejahteraan dan Kepastian Hukum Animo masyarakat terkait program Pendaftaran Manfaat PTSL juga dirasakan oleh Suhaeli. Ia mengaku Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di berbagai mempunyai tanah seluas 191 m2 ini sejak tahun 1995, namun Kualitas Data dan Pengembangan Sistem daerah sesungguhnya begitu besar. Hal ini baru disertipikatkan pada tahun 2021. Buatnya, program dibuktikan dengan antusiasme penerima PTSL sangat membantu memudahkan masyarakat dalam Pendaftaran Tanah sertipikat tanah serta harapan-harapan mereka. Seperti mengurus sertipikasi tanah. “Terus terang, banyak dari kami yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok yang kurang mampu jika harus mengurus sertipikat tanah Barat, Nusa Tenggara Barat pada acara Sosialisasi Program secara mandiri, makanya bagus sekali program seperti PTSL Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan ini,” tuturnya. Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang diselenggarakan di Ketika ditanya bagaimana rencana setelah sertipikat tanah Sheraton Senggigi Hotel pada Kamis (16/09/2021). sudah sah di tangan, lelaki paruh baya ini mengaku bahwa Cerita datang dari Ahmad Zaini (33) dan Suhaeli (50), 2 dari sudah ada rencana untuk mengagunkan sertipikat tanah 10 penerima sertipikat tanah melalui program PTSL yang demi modal usaha rumahannya. “Adanya sertipikat tanah juga diserahkan pada acara Sosialisasi Program Strategis. kan membuat masyarakat jadi mudah untuk memanfaatkan Ahmad Zaini, pemilik usaha toko bangunan ini mengaku tanahnya. Tolong program semacam ini dilanjutkan terus bahwa aset tanah seluas 280 m2 miliknya itu baru ia miliki karena masih banyak orang yang belum punya sertipikat,” selama 7 bulan dan langsung ia daftarkan melalui program harapnya. PTSL di desanya selang 2 bulan kemudian. “Program PTSL Untuk diketahui, pada tahun 2017 hingga 2020, Kantor itu diumumkan di desa saya sekitar bulan Juli 2021 dan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah mendaftarkan sekarang sudah selesai. Mudah dan cepat, nol biaya pula, sebanyak 71.200 bidang tanah. Pada tahun 2021, target hanya butuh biaya materai saja,” jelasnya. realisasi sebanyak 9.055 bidang tanah dan per Agustus Buat Ahmad Zaini, sertipikat tanah itu sangatlah penting 2021 telah tercapai penyelesaian sebanyak 7.000 bidang karena sebagai bukti kepemilikan tanah pribadi yang tanah. Untuk itu, pada kesempatan ini Anggota Komisi sepenuhnya sah secara hukum. “Saya pribadi mewakili II DPR RI, Syamsul Luthfi dalam sambutannya di acara masyarakat, mengucapkan terima kasih yang sebesar- Sosialisasi Program Strategis mengapresiasi capaian PTSL besarnya kepada pemerintah terutama Kementerian ATR/ di Kabupaten Lombok Barat. “Ini merupakan realisasi yang BPN yang telah menjalankan program PTSL. Saya berharap cukup bagus dengan kinerja yang on the track, Inshaa Allah dengan adanya PTSL dapat mengurangi risiko sengketa target yang dicanangkan pada tahun 2021 akan selesai tanah di kemudian hari,” harapnya. pada akhir tahun,” tutupnya. (AR/RH/TA, 16 Sept. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 235

Presiden RI Serahkan 124.120 Sertipikat Hak Atas Tanah Hasil Reforma Agraria Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama Di akhir sambutan, Presiden RI menekankan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan kepada pihak kementerian/lembaga terkait Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dan seperti Kementerian Pertanian, Kemendes Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko menghadiri PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma untuk menyalurkan bantuan berupa modal, Agraria Tahun 2021 pada Rabu (22/09/2021) bertempat di bibit, pupuk maupun pelatihan agar tanah Istana Bogor. Adapun sertipikat yang diserahkan kali ini yang diterima oleh masyarakat penerima sejumlah 124.120 sertipikat tanah hasil redistribusi tanah di Reforma Agraria ini menjadi lebih produktif. 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota. “Sertipikat hak atas tanah yang ada harus Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya berkata dijaga dengan baik, tidak rusak dan jangan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk memberikan sampai beralih fungsi atau dialihkan ke kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Ia orang lain,” ujarnya. berkata bahwa tidak ingin rakyat kecil tidak punya kepastian Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil hukum terhadap tanah sebagai sandaran hidup mereka. menjelaskan bahwa penyerahan Sertipikat “Kepastian hukum atas tanah adalah kepentingan kita Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria bersama,” terang Presiden Joko Widodo. hari ini berasal dari tanah pelepasan Presiden Joko Widodo juga berkata bahwa pihaknya sudah kawasan hutan, penyelesaian sengketa/ beberapa kali mengundang kepala daerah dan organisasi konflik pertanahan, tanah bekas HGU/HGB yang telah masyarakat sipil untuk berdiskusi dan menuntaskan berakhir haknya dan tanah telantar. Ia berkata bahwa penyelesaian pertanahan yang ada di daerah. “Bertepatan keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria yang penuh dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, pada kegiatan tantangan ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai ini saya akan menyerahkan 124.120 sertipikat tanah hasil kementerian/lembaga. redistribusi tanah di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota, “Terima kasih terutama kepada Bapak Presiden, Kantor Staf 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian Presiden, Ibu Menteri LHK, juga bantuan Bapak/Ibu Gubernur konflik di 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota yang di daerah dan lain-lain. Kami dan penerima sertipikat ini jadi prioritas di tahun 2021,” jelas Presiden RI. senang sekali Bapak Presiden akan memberikan sertipikat Presiden juga berkata bahwa penyerahan sertipikat tanah secara simbolik yang hadir pada hari ini, yang berasal tanah kali ini merupakan perjuangan bersama dari Banten dan Jawa Barat dan sisanya mengikuti secara yang melibatkan Pemerintah dan masyarakat virtual,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. sipil. Hal ini dibuktikan dengan hasil redistribusi Hadir di Istana Bogor mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, tanah merupakan tanah baru untuk masyarakat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Direktur yang berasal dari tanah negara hasil penyelesaian Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau dan Kepala Biro konflik, tanah telantar dan tanah hasil pelepasan Humas, Yulia Jaya Nirmawati. Turut hadir dalam acara ini kawasan hutan. Presiden juga menegaskan terkait baik secara luring dan daring, para Pejabat Pimpinan Tinggi komitmen penuh dalam memberantas mafia Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Ketua Komisi II tanah. “Perjuangkan masyarakat dan tegakkan DPR RI, Gubernur seluruh Indonesia, Forkompimda, Kepala hukum secara tegas,” ujarnya. Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia dan seluruh penerima sertipikat. (Bagian PHAL, 22 Sept. 2021). 236 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Dorong Profesionalitas PPAT dalam Melayani Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencapai Kualitas Data dan Pengembangan Sistem target program strategisnya tentu didukung oleh banyak pihak, terutama mitra kerja dalam Pendaftaran Tanah pengurusan administrasi pertanahan, yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selaku mitra kerja, Kementerian Menurut Musriadi, saat ini terdapat kurang lebih 21.000 ATR/BPN terus mendorong profesionalitas PPAT dalam anggota PPAT di seluruh Indonesia. Untuk itu, ia juga melayani masyarakat. mengimbau para pengurus IPPAT untuk tetap melayani “Untuk itu, peran organisasi dalam meningkatkan kapasitas semua anggota dengan baik. ”Dengan kerja keras pengurus para anggotanya tentu sangatlah besar,” ujar Direktur dan dukungan penuh dari pemerintah, yakinlah hal itu Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan akan dapat dilaksanakan,” tutur Direktur Pengaturan Tanah dan PPAT pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Musriadi Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus yang hadir mewakili Menteri ATR/Kepala BPN pada acara Pusat (PP) IPPAT, Hapendi Harahap mengajak semua PPAT syukuran 34 tahun IPPAT di OH Center, Jakarta Selatan, untuk terus membangun kebersamaan dengan prinsip Jumat (24/09/2021). keterbukaan. “Kami terus berupaya membuat program- Lebih lanjut, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh Hubungan Kelembagaan dan PPAT mengimbau agar di usia segenap anggota. Dalam hal ini, PP tidak bisa berjalan organisasi yang telah memasuki 34 tahun ini, para jajaran sendiri harus ada keterlibatan dari Pengurus Wilayah dan IPPAT harus tetap memelihara soliditas dan keguyuban Pengurus Daerah. Mari kita sama-sama membangun IPPAT,” antar anggota. “Kepengurusan yang telah terpilih dengan ucapnya. mekanisme yang demokratis haruslah didukung. Di sisi lain, Hapendi juga mengingatkan, di era teknologi seperti para pengurus juga harus melayani anggota, baik itu secara sekarang ini, PPAT juga dituntut untuk terus belajar, organisasi maupun peningkatan kapasitas diri,” tambahnya. meningkatkan kompetensi diri dengan ilmu-ilmu yang baru. Ia juga meminta kepada para pengurus agar dapat memahami sejumlah peraturan baru turunan dari Undang- Undang Cipta Kerja yang juga harus segera diadaptasi. “Kami di pusat akan terus menyosialisasikan peraturan- peraturan yang baru agar bisa segera diketahui rekan-rekan di daerah,” urainya. (LS/RE, 24 Sept. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 237

Di balik Suksesnya Program PTSL Terselip Kebahagiaan Masyarakat Konawe Utara Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kebahagiaan lain juga datang dari Sitiha (63) yang sehari- Kualitas Data dan Pengembangan Sistem (PTSL) yang digagas oleh Kementerian Agraria dan harinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ia merasa Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan adanya sertipikat tanah, kini tanahnya telah memiliki Pendaftaran Tanah dirasa memberikan manfaat bagi masyarakat di kepastian hukum. Melalui sertipikat tanah yang ia terima, ia seluruh penjuru Indonesia. Seperti halnya pada masyarakat juga berencana untuk memperbaiki situasi perekonomian di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara keluarganya dengan membuka usaha, karena ia merasa yang begitu antusias dan bahagia setelah menerima telah memiliki akses modal ke perbankan. “Kami sungguh sertipikat tanah pada Sosialisasi Program Strategis berterima kasih dan sertipikat ini nanti mau diagunkan ke Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan di Hotel Oheo, bank untuk modal usaha,” ungkapnya. Sabtu (25/09/2021). Dalam sambutannya pada acara sosialisasi, Kepala Kantor Diungkapkan Rusdam (52) seorang Petani dengan hasil Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Iljas Tedjo Prijono kebun durian dan merica di luas lahan 1.895 m2. Ia menjelaskan bahwa sertipikat tanah yang diberikan kepada merupakan salah satu penerima sertipikat tanah melalui masyarakat khususnya melalui program PTSL ini selain program PTSL di Kabupaten Konawe Utara. Ia mencurahkan untuk memberikan kepastian hukum juga menjadi bukti rasa senangnya setelah menerima sertipikat tanah pada hadirnya negara di tengah masyarakat. acara sosialisasi program strategis Kementerian ATR/BPN “Negara khususnya ATR/BPN hadir di tengah masyarakat kali ini. “Syukur Alhamdulillah saya sangat senang dan untuk mendaftarkan tanah-tanah masyarakat dan melalui bahagia,” kata Rustam dengan rasa antusias. program PTSL menjadi lebih cepat mendaftarkan tanah. Ia sangat berterima kasih atas kinerja jajaran Kantor Diharapkan dengan terdaftarnya tanah di Kabupaten Pertanahan Kabupaten Konawe Utara dalam upaya Konawe Utara, maka dapat menjadi upaya penyelesaian menyertipikatkan tanahnya karena sungguh luar biasa permasalahan terkait pertanahan di wilayah ini,”jelas Kepala usaha yang dijalankan. “BPN di sini bekerja dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. (JR/RH/RM, bagus, sangat memperhatikan dari ujung ke ujung dan 25 Sept. 2021). mengumumkan dari desa ke desa untuk menyertipikatkan tanahnya tanpa dipungut biaya apapun,” tambahnya. 238 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Percepat Pelaksanaan PTSL-PM Melalui Framework Agreement Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Penyelesaian Sanggah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus percepat Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta Kualitas Data dan Pengembangan Sistem pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis memaparkan jika Kontrak Payung merupakan kontrak Lengkap (PTSL). Tak terkecuali PTSL Partisipasi harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang Pendaftaran Tanah Masyarakat (PTSL-PM), yaitu yang melibatkan peran serta atau jasa yang belum dapat ditentukan jumlah atau waktu masyarakat, dalam hal ini Puldatan (Pengumpul Data pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani. “Hal Pertanahan) untuk melakukan pengumpulan data fisik dan tersebut diberlakukan pada pengadaan barang, jasa serta data yuridis yang dipercepat melalui Framework Agreement jasa konsultansi nonkonstruksi, dengan memiliki manfaat atau Kontrak Payung. efisiensi dan efektifitas proses administrasi dan biaya Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat pengadaan serta penggunaan sumber daya,” tuturnya. Jenderal (Sesditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Iterson dan Ruang (SPPR), Dony Erwan dalam sambutannya pada Samosir menjelaskan jika kontrak ini dilakukan dalam acara Sosialisasi Percepatan PTSL-PM Melalui Framework jangka waktu 2 sampai 3 tahun di antara Pengelola Kontrak Agreement secara daring, Selasa (28/09/2021). Payung dengan multi-penyedia (di Pusat). Menurutnya hal “Percepatan PTSL-PM ini dilakukan melalui Framework ini bukan merupakan perjanjian eksklusif karena pengguna Agreement atau Kontrak Payung yang diharapkan banyak masih berhak mendapatkan layanan yang sama atau serupa manfaat yang dapat dihasilkan untuk percepatan kegiatan dari penyedia di luar Kontrak Payung. di PTSL-PM yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN,” Ia menambahkan bahwa kriteria evaluasi pembentukan ungkapnya. framework agreement yaitu meliputi pengalaman Dony Erwan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Kontrak perusahaan, ketersediaan tenaga kunci (Surveyor Kadaster Payung ini dapat terwujud dan terlaksana pada tahun 2022. Berlisensi (SKB) dan Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi Kementerian ATR/BPN nantinya akan mengikat kontrak (ASKB)), ketersediaan peralatan utama, kemampuan melalui Kontrak Payung ini selama tiga tahun dan dimulai melaksanakan paket, serta kemampuan secara finansial. tahun depan di berapa wilayah di Pulau Jawa (Jawa Barat, “Jika semua terpenuhi maka ke depannya kontrak payung Jawa Tengah, dan Jawa Timur) khususnya melalui PTSL-PM, ini dapat berjalan lancar serta percepatan yang diharapkan sehingga diharapkan akan semakin cepat prosesnya. dapat terlaksana di Kementerian ATR/BPN,” tuturnya. (TA/RS, Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Hukum dan 28 Sept. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 239

Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Jawa Barat, Pastikan Dorong Capaian PTSL di Jawa Barat hingga Akhir 2021 Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Tanah (Dirjen PHPT), Suyus Windayana; Kepala Kanwil BPN Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat menggelar Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; dan Direktur Peningkatan Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat secara daring dan Pembinaan PPAT, Musriadi. luring pada Rabu (29/09/2021) bertempat di Aula Gedung Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto berkata bahwa Arsip dan Ruang Serbaguna Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sebagai Acara yang bertujuan sebagai monitoring dan evaluasi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi kinerja Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat ini dihadiri oleh maskot nasional, karena berhubungan dengan pendaftaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ pertanahan yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief dalam pelaksanaannya, PTSL senantiasa terus diperbaiki Sugoto; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran prosesnya dalam hal petunjuk dan teknis.“Sesuai Rencana Strategis (Renstra) targetnya ini tahun 2025. Untuk melancarkan Renstra ini, pandemi ini sudah mulai turun dan kita terus mempercepat, juga melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota,” jelas Sekjen. Himawan Arief Sugoto berkata bahwa pada tanggal 24 September 2021 lalu, bertepatan dengan Peringatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ke 61, Kementerian ATR/BPN meluncurkan fitur Loketku. Fitur Loketku adalah salah satu layanan pertanahan yang terdapat di Aplikasi Sentuh Tanahku. Di dalam fitur Loketku, masyarakat dapat mengunggah berkas secara online hingga terverifikasi 240 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

serta antrean online sehingga Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan memudahkan masyarakat tanpa Darmawan mengutarakan bahwa forum ini menjadi Kualitas Data dan Pengembangan Sistem harus berkali-kali mengunjungi upaya untuk evaluasi terkait keseluruhan kinerja Kanwil Kantor Pertanahan setempat. BPN Provinsi Jawa Barat. Ia berkata bahwa pihaknya Pendaftaran Tanah “Saya harap Jawa Barat juga turut akan terus mendorong PTSL hingga akhir tahun 2021 melaksanakan ini. Intinya ini dengan tetap memperhatikan kualitas. “Kami juga terus adalah kemudahan layanan bagi menjalin kolaborasi dan komunikasi di daerah terkait, baik masyarakat,” tutur Himawan Arief Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melalui Sugoto. forum ini, kami mohon arahan, petunjuk dan bimbingan Hal senada terkait PTSL agar terus memotivasi kami semua,” tuturnya. disampaikan oleh Dirjen PHPT, Setelah agenda evaluasi kinerja, Himawan Arief Sugoto Suyus Windayana. Ia berkata bersama Suyus Windayana melakukan kunjungan ke Kantor bahwa Jawa Barat termasuk dalam Pertanahan Kota Bandung didampingi seluruh jajaran dari provinsi daerah yang mempunyai Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kota program PTSL yang cukup besar. Bandung. Himawan Arief Sugoto juga meninjau terkait Oleh karena itu, Dirjen PHPT beberapa pelayanan di Kantah Kota Bandung, salah satunya mengimbau kepada seluruh satuan adalah implementasi Loketku. (AR/RZ/RH, 29 Sept. 2021). kerja di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat hingga Kantor Pertanahan seluruh Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan capaian PTSL salah satunya dengan melakukan komunikasi bersama Pemerintah Daerah setempat seperti Bupati/Wali Kota. Kaitannya dengan beberapa PP dan Peraturan Menteri yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, mulai dari PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar; dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam hal ini Suyus Windayana mengimbau untuk dipelajari. “Tolong dipelajari mengenai kebijakan yang terkait dengan UUCK (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-red), jika ada kendala tolong disampaikan melalui Pak Kakanwil, karena ini upaya kita dalam meningkatkan kegiatan investasi,” jelasnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 241

Sertipikat Tanah Ciptakan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Percepatan pendaftaran tanah terus dilakukan, salah Kualitas Data dan Pengembangan Sistem satunya masih melalui Program Strategis Nasional (PSN), seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL). Penerbitan sertipikat tanah untuk rakyat, dilakukan guna memberi kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, serta kelak sertipikat tanah Lebih lanjut ia menceritakan, jika proses pembuatan dapat diwariskan kepada anak dan cucu. sertipikat ini tidak mengeluarkan biaya sama sekali, serta Meski masih di tengah pandemi Covid-19, kebahagiaan pembuatannya juga sangat mudah dan cepat melalui tetap terpancar dari masyarakat penerima sertipikat tanah, program PTSL. Ia menuturkan, meskipun sempat terhambat yang hadir dalam acara penyerahan sertipikat tanah kepada karena pandemi Covid-19, tetapi sertipikat tanahnya kini masyarakat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sudah selesai dan tanahnya telah memiliki kepastian hukum. Penyerahan sertipikat tanah merupakan rangkaian dari acara Tak jauh berbeda dengan cerita Usup Kamaludin, penerima Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata sertipikat lainnya Lia Sri Mulyati (32) seorang guru Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bertempat di honorer dari Desa Karangmulia, Provinsi Jawa Barat juga Hotel Sahid Lippo Cikarang, Kamis (14/10/2021). menceritakan bahwa proses pembuatan sertipikatnya Terlihat jelas raut bahagia dan antusiasme masyarakat sangat cepat.“Proses pembuatannya memang sangat cepat. penerima sertipikat, saat sertipikat sudah di tangan.Terdapat Tanah saya di Desa Karangmulia ini, sertipikatnya jadi dalam 10 orang yang menerima secara langsung sertipikat tanah kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah, saya yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Saan sangat mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Mustopa, didampingi oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala ATR/BPN,” ujarnya. (TA/RE, 14 Okt. 2021). BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Penjabat (PJ) Bupati Bekasi, Dani Ramdan; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan. Salah seorang penerima sertipikat, Usup Kamaludin (47) dari Desa Cipayung, Provinsi Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena tanah yang sudah dimiliki sejak 10 tahun yang lalu akhirnya memiliki sertipikat tanah. “Saya sangat lega akhirnya telah tersertipikatkan tanah milik saya ini. Nantinya sertipikat ini akan menjadi warisan kepada anak dan cucu,” kata Usup Kamaludin yang berprofesi sebagai pedagang. 242 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Cerita Suroso yang Merasakan Kemudahan Urus Sertipikat Tanah PTSL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan ialah di atas tanah yang dimiliki masyarakat tidak ada Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah sengketa. Jika tidak ada masalah maka sertipikat tanah pasti Kualitas Data dan Pengembangan Sistem melaksanakan program percepatan pendaftaran cepat jadi. tanah di seluruh penjuru Indonesia melalui “Saya ikut aturan persyaratan ternyata mudah saja. Asal Pendaftaran Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kurang lebih yang disyaratkan kita sudah punya semua, sudah ada dasar selama lima tahun ke belakang. Sejak diselenggarakan dari kecamatan, kelurahan, bukti pajak, KK, KTP, dan ada pada tahun 2017, banyak masyarakat yang telah merasakan saksi-saksi, pasti jadi barang ini. Kalau kita ikuti ternyata kemudahan dan manfaat dari program PTSL. tidak sulit, yang sulit itu apabila perbatasan kita masih Salah satunya Suroso (59), seorang guru yang tinggal di sedikit bermasalah dengan pihak yang lain,” ceritanya Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, dengan antusias. Kota Samarinda. Ia merupakan salah seorang penerima Suroso pun terperanjat ketika petugas ukur menyambangi sertipikat tanah hasil dari program PTSL di Kota Samarinda rumahnya untuk mengukur tanah yang sudah ia berikan yang diserahkan secara langsung oleh Anggota Komisi II patok sebelumnya. “Jadi saya sudah siapin batas-batas DPR RI, Aus Hidayat Nur, bersama Kepala Kantor Wilayah tanahnya, titik-titiknya di mana saja. Saya juga kaget kok BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi, dan Kepala prosesnya cepat, tidak sampai lima menit sudah selesai. Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Firman Ariefiansyah Bayangan saya tarik patok sana sini, ini cuma difoto terus Singagerda. ada teknologi yang canggih itu untuk mengukur, jujur saya “Saya tahu ada PTSL ini, pertama dari baliho di jalan-jalan. kaget bisa cepat. Mudah sekarang, saya juga kaget kok bisa Kemudian dari pemerintah desa juga menginformasikan ya semudah ini,” tutur Suroso. kepada warganya bahwa ada program pendaftaran tanah Terkait dengan biaya, Suroso pun mengungkapkan bahwa gratis, dari situ saya langsung menyiapkan persyaratan yang selama ia mengurus sertipikat tanah tidak mengeluarkan dibutuhkan,” kata Suroso pada kegiatan Sosialisasi Program biaya sedikitpun.“Ketika orang BPN datang untuk mengukur Strategis Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Hotel tanah, tidak ada biaya yang saya keluarin, kecuali uang Aston Samarinda, Sabtu, (16/10/2021). materai dan foto copy, sisanya tidak ada keluar. Makanya Kemudahan dirasakan langsung oleh Suroso ketika dirinya saya senang sekali ini cepat dan mudah. Hebat sekarang terjun langsung mendaftarkan tanahnya. Menurutnya, pemerintah,” kata Suroso. (LS/RK, 16 Okt. 2021). setelah mengikuti proses jalannya PTSL, yang terpenting KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 243

Cerita Petani dan Pedagang di Jambi, Termotivasi Kembangkan Usaha dari Sertipikat Tanah PTSL Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis lebih mudah dan cepat. Persyaratannya ada surat tanah, Lengkap (PTSL) terus dilakukan Kementerian jual beli, sporadik, fotokopi KTP. Sertipikatnya untuk kebun, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dengan ini saya akan lebih produktif lagi,” ujar Edi Sukamto Nasional (ATR/BPN) dalam rangka mewujudkan pada kesempatan ini. kesejahteraan rakyat. Manfaat program PTSL dirasakan oleh Hal yang sama juga dirasakan oleh Firman (35), warga masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Melalui program Desa Rengas Condong, Kabupaten Batanghari, Provinsi PTSL, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh Jambi, yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang. Ia sertipikat tanah yang menjamin kepastian hukum dan menceritakan proses pembuatan sertipikat tanah hanya kejelasan status tanahnya. memakan waktu tiga bulan. Sertipikat tanah yang kini Edi Sukamto (46), seorang petani dan pekebun yang berasal ada di tangannya, semakin memotivasi dirinya untuk dari desa Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sudah mengembangkan usaha. merasakan manfaat dari program PTSL. Ia membagikan “Saya membuat sertipikat tanah rumah yang saya tempati. ceritanya usai mendapat sertipikat yang diserahkan Prosesnya gampang, saya bersama kawan, tanda tangan, langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ihsan Yunus, dalam bawa materai, tidak lama, langsung disuruh ambil. Prosesnya kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/ hampir tiga bulan. Rencananya ini untuk tanggungan BPN di Gedung Pemuda, Kabupaten Batanghari, Provinsi menambah usaha kami di bidang jual beli,” tutur Firman. Jambi, pada Minggu (17/10/2021). Adapun penyerahan sertipikat dilakukan oleh Anggota Edi Sukamto mengungkapkan kegembiraannya karena Komisi II DPR RI, Ihsan Yunus, didampingi Kepala Kanwil pengurusan sertipikat tanah saat ini jauh lebih mudah. BPN Provinsi Jambi, Dadat Dariatna; Kepala Kantor Setelah melengkapi persyaratan yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, Ade Juhari; dan Kepala Pertanahan Kabupaten Batanghari, tak butuh waktu lama Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga untuk mendapat sertipikat tanahnya. Setelah memegang (PHAL) Kementerian ATR/BPN, Indra Gunawan. Sertipikat sertipikat tanah, ia semakin bersemangat untuk berkebun. diserahkan secara simbolis kepada 10 orang perwakilan “Pembuatan sertipikat tanah kalau untuk yang sekarang masyarakat Provinsi Jambi. (YS/RA, 17 Okt. 2021). 244 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sertipikat Tanah di Tangan, Kebahagiaan di Hati Masyarakat Kota Bogor Kisah kebahagiaan penerima sertipikat tanah kali atas kepemilikan bidang tanah. Hal tersebut berdasarkan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan ini, datang dari masyarakat Kota Bogor, Provinsi banyaknya perkara yang menyangkut sengketa tanah Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Jawa Barat. Salah seorang penerima sertipikat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya yaitu Muhammad Amin (37) dari Desa Sukasari, kepemilikan tanah. Pendaftaran Tanah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat yang bekerja sebagai Kebahagiaan lainnya pun menyelimuti senyum Kartami pedagang, menjadi salah satu masyarakat penerima (74) yang berprofesi sebagai buruh harian. Berbeda dengan sertipikat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Muhammad Amin yang ingin memanfaatkan sertipikatnya Sistematis Lengkap (PTSL). untuk dijadikan modal usaha, Kartami ingin menyimpannya “Sangat bersyukur dengan adanya program Pendaftaran agar diwariskan untuk anak dan cucu kelak. “Disimpan saja Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Tidak perlu khawatir sertipikatnya, yang terpenting sudah aman sekarang karena lagi karena sudah diakui oleh negara kepemilikan tanahnya,” sudah jelas secara hukumnya,” tuturnya. ujarnya dalam rangkaian penyerahan sertipikat tanah Kartami mengaku bersyukur karena diperkenalkan oleh kepada masyarakat di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam program PTSL, meski di usianya yang sudah memasuki masa acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria senja. Ia mengaku sempat risau karena tanahnya belum dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bersertipikat. Namun, tanah yang sudah dibelinya sejak bertempat di Padjadjaran Hotel, Senin (18/10/2021). tahun 1970, kini telah bersertipikat berkat bantuan dari Lebih lanjut ia menceritakan, jika sertipikat tanah ini Kementerian ATR/BPN. semakin memotivasi dirinya untuk mengembangkan usaha Meskipun di tengah pandemi Covid-19, tidak menyurutkan sembako yang saat ini dijalani. “Ini merupakan warisan kebahagiaan dari sepuluh orang penerima sertipikat yang keluarga. Saya juga akan mengembangkan usaha keluarga diberikan secara simbolis oleh Anggota Komisi II DPR RI, dengan sertipikat tanah ini sehingga saya berharap dengan Irwan Ardi Hasman, didampingi oleh Wakil Menteri ATR/ adanya sertipikat ini, dapat meningkatkan taraf hidup Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Kepala Kantor Wilayah BPN keluarga kami,” ungkapnya. Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; dan Kepala Ia juga mengajak masyarakat untuk sadar akan Kantor Pertanahan Kota Bogor, Rahmat. Tentunya kegiatan pentingnya sertipikat tanah ini. Bukan hanya sebagai sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan yang ketat di tengah Pemberlakuan Pembatasan interkoneksi dengan dunia usaha, tetapi juga sebagai bukti Kegiatan Masyarakat (PPKM). (TA/RM, 18 Okt. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 245

Sadari Pentingnya Sertipikasi Tanah, PTSL di Ponorogo Mendapat Sambutan Positif dari Masyarakat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pemerintah tengah melakukan percepatan mempunyai aset tanah. “Sudah sepatutnya kita masyarakat Kualitas Data dan Pengembangan Sistem pendaftaran tanah melalui salah satu program untuk mengikuti program ini, jangan sampai ketinggalan. strategis nasional yang bernama Pendaftaran Tanah Kalau sudah punya sertipikat itu enak, sudah sah menjadi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL terus mendapat hak milik dan dapat diturunkan ke anak cucu,” terang animo besar dari masyarakat, sejalan dengan kesadaran Markun. masyarakat yang telah melek akan pentingnya sertipikasi Hal serupa diungkapkan oleh Parno. Ia berkesempatan tanah sebagai kekuatan hukum hak atas tanah yang mereka untuk menyertipikatkan aset tanahnya seluas 830 m2 dalam miliki. program PTSL di Desa Dadapan. Nantinya, Ia berencana Seperti halnya yang diungkapkan oleh Markun (70) akan memanfaatkan tanah tersebut sebagai hunian bagi dan Parno (58), dua orang penerima sertipikat yang keluarganya. “Ini tanah baru banget. Sewaktu ada program berkesempatan mengikuti pembagian sertipikat secara pendaftaran tanah ini, saya langsung mendaftar,” tuturnya. langsung, yang diserahkan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ia juga berpendapat tentang pentingnya sertipikasi tanah Supriyanto, beserta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN bagi masyarakat. Menurutnya, sertipikat tanah itu sebagai dalam acara Sosialisasi Program Strategis yang bertempat bukti kepemilikan aset tanah yang sah di mata hukum. di Maesa Hotel Ponorogo pada Senin (18/10/2021). Baik Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut serta Markun maupun Parno, sama-sama begitu antusias dengan dalam program PTSL. “Sebagai warga, sudah sepatutnya program PTSL yang hadir di desa mereka, yaitu Desa kita mengikuti program ini. Selagi ada di desa, harus diikuti Dadapan, Kabupaten Ponorogo. dan dimanfaatkan dengan baik,” tutupnya. (AR/AM, 18 Okt. Dua lelaki paruh baya yang sama-sama berprofesi sebagai 2021). petani ini, begitu semangat ketika pertama kali pihak desa mengumumkan program PTSL sekitar bulan Februari 2021 s.d. Maret 2021. Tanpa pikir panjang, mereka langsung mempersiapkan dan melengkapi persyaratan untuk pendaftaran tanah. Markun yang mempunyai aset tanah seluas 223 m2, mengaku bahwa telah memiliki tanahnya tersebut sejak tahun 2000. Namun, ia baru melakukan sertipikasi tanah pada tahun ini melalui program PTSL. “Sudah 20 tahun dan baru disertipikatkan sekarang. Ketika ada kesempatan, saya tidak mau menyia-nyiakan hal ini,” ungkapnya. Baginya, sertipikat tanah itu penting bagi mereka yang 246 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Bahagianya Masyarakat Pesawaran Terima Sertipikat Tanah Sertipikat tanah merupakan hal Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan fundamental bagi seseorang yang Kualitas Data dan Pengembangan Sistem memiliki hak atas tanah yang dikuasainya. Selain menjamin Pendaftaran Tanah kepastian hukum, jika seseorang sudah memiliki sertipikat tanah maka diharapkan Lebih lanjut, Apriyanto menuturkan, jika sertipikat tanah hidupnya akan terasa aman dan senang. Hal miliknya akan diagunkan sebagai modal usaha. “Kita lihat tersebut yang dirasakan oleh para penerima ke depan, sepertinya saya mau agunkan ke bank sebagai sertipikat dalam acara Sosialisasi Program modal usaha ya. Terima kasih kepada Kementerian ATR/ Strategis Kementerian Agraria dan Tata BPN atas program PTSL ini yang bermanfaat bagi rakyat,” Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ tuturnya. BPN) bersama Komisi II DPR RI, di Kabupaten Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi ini, juga diserahkan Pesawaran, Provinsi Lampung, Kamis Sertipikat Tanah kepada 10 penerima secara simbolis (21/10/2021). yang dilakukan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Zulkifli Cerita pertama datang dari seorang petani Anwar, dengan didampingi Direktur Bina Pengadaan dan di Desa Taman Sari. Sugiyono (54), yang Pencadangan Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan merasa senang karena lahan sawah seluas 3.592 m2 yang Tanah, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi digarapnya itu telah disertipikatkan melalui program Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar; Sekda Kabupaten Kementerian ATR/BPN, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Pesawaran, Kesuma Dewangsa; Kepala Kantor Pertanahan Lengkap (PTSL). Kabupaten Pesawaran, Darman Hutasoit; serta Kepala “Saya bersyukur Alhamdulillah karena dengan begitu, hak Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) atas tanah yang kita miliki diperkuat dan diperjelas. Saya pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra Gunawan. (JR/YS, 21 senang mendapatkan sertipikat ini sebagai bukti yang sah Okt. 2021). dan sertipikat ini akan saya simpan untuk anak dan cucu saya kelak,” ungkap Sugiyono. Cerita lain diungkapkan oleh Apriyanto (36) yang berasal dari Desa Banjar Negeri, Kabupaten Pesawaran. Ia mengatakan, jika proses pembuatan sertipikat ini cepat, mudah, dan tidak dipungut biaya sama sekali. “Alhamdulillah sekarang sudah lega karena tanah yang disertipikatkan ini, merupakan turun temurun dari ayah saya dan dalam proses pengurusannya itu mudah, serta tanpa ada biaya yang macam-macam,” katanya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 247

Upaya Kementerian ATR/BPN Beri Edukasi dan Pemahaman Masyarakat Terkait Sertipikat Tanah Elektronik Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) melalui Pusat Pengembangan Pendaftaran Tanah dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan (PPSKATP) menggelar Kajian Kebijakan Pelaksanaan (HAT) manual. “Hal ini menjadi masukan untuk teman- Sertipikat Elektronik secara daring dan luring teman peneliti agar bisa menjalankan kajian dalam rangka bertempat di Gran Mahakam Hotel pada Kamis sosialisasi sertipikat elektronik. Ini tentang bagaimana (21/10/2021). Kegiatan ini bertujuan sebagai penerimaan masyarakat yang menjadi bagian dan sasaran perumusan pendekatan kepada masyarakat yang akan diteliti,” tutur Supardy Marbun. umum terkait pemahaman dan penerimaan Koordinator Kajian PPSKATP, Yudha Purbawa dalam wacana implementasi sertipikat tanah elektronik. paparannya menjelaskan bahwa perubahan sertipikat Kepala PPSKATP, Supardy Marbun, tanah dari analog ke elektronik tentunya menimbulkan mengungkapkan bahwa berdasarkan Peraturan penerimaan yang berbeda dari masyarakat. Sebagian Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 masyarakat menerima adanya sertipikat tanah elektronik Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, maka menjadi dengan keyakinan bahwa perkembangan teknologi sesuatu yang harus diwujudkan bersama. Ia berkata bahwa memudahkan aspek kehidupan. Sebaliknya, sebagian ketentuan ini juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) sehingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pasal 84 dan 86 yang memuat tentang ketentuan sertipikat elektronik. Supardy Marbun berkata bahwa sertipikat tanah elektronik dapat diberlakukan di seluruh Indonesia. Namun menjadi suatu polemik ketika banyak orang salah menafsirkan, seakan-akan terdapat penarikan sertipikat Hak Atas Tanah 248 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

masyarakat juga tidak setuju dengan sertipikat tanah jelas Yudha Purbawa. Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan elektronik karena adanya kekhawatiran masyarakat dari segi Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kualitas Data dan Pengembangan Sistem keamanan. (Kabiro Humas), Yulia Jaya Nirmawati, mengungkapkan Lebih lanjut, Yudha Purbawa ingin pihaknya melihat sejauh bahwa sertipikat tanah elektronik telah diundangkan sejak Pendaftaran Tanah mana kesadaran masyarakat (public awareness), sikap bulan Januari 2021. Meski masih ditunda implementasinya, masyarakat (public attitude), serta penerimaan masyarakat Kabiro Humas berkata bahwa pihaknya senantiasa (public acceptance) terkait sertipikat tanah elektronik. memberikan edukasi terkait sertipikat tanah elektronik Berdasarkan penelitian dari tiga aspek tersebut, didapat dan empat layanan digital pertanahan yang lebih dulu kecenderungan bahwa kesadaran dan pemahaman hadir pada tahun 2020, seperti pengecekan sertipikat, masyarakat terhadap istilah sertipikat tanah elektronik hak tanggungan elektronik, zona nilai tanah, dan surat cenderung tinggi, tetapi masih rendah dalam aspek sistem keterangan pendaftaran tanah. dan keamanan data sertipikat tanah elektronik. Yulia Jaya Nirmawati juga berkata bahwa Kementerian ATR/ Yudha Purbawa juga menjelaskan bahwa penerimaan BPN terus berkomitmen menjalankan transformasi digital masyarakat terhadap kebijakan sertipikat tanah elektronik dengan melakukan implementasi layanan pertanahan terbilang relatif cukup tinggi dan tergolong netral elektronik secara bertahap. Baru-baru ini, Kementerian ATR/ cenderung mengarah ke setuju. Oleh karena itu, dapat BPN meluncurkan layanan melalui situs ppid.atrbpn.go.id ditarik sebuah strategi berupa sosialisasi dan edukasi ke sehingga masyarakat dapat mengakses seluruh informasi masyarakat. “Aspek sistem dan keamanan data sertipikat terkait pertanahan secara mudah dan jelas, tanpa perlu elektronik ialah hal yang memang perlu untuk dijadikan datang ke Kantor Pertanahan. “Kami juga menyosialisasikan fokus muatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” seluruh program Kementerian ATR/BPN melalui media sosial Kementerian ATR/BPN, serta media sosial 33 Kantor Wilayah dan 471 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Mudah- mudahan ke depannya kita bisa bersama-sama menyukseskan program sertipikat elektronik dan program lainnya,” tutupnya. Turut hadir secara daring dalam acara ini, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Agust Yulian. Hadir secara langsung, Kepala Seksi Pengadaan Tanah, Ono Sartono; Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra; Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Shamy Ardian; serta Kasubbid Inovasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pusdatin, Amin Marzuki. (AR/RS, 21 Okt. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 249

Kementerian ATR/BPN Siap Percepat Sertipikasi Tanah Aset Pertamina Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Percepatan pendaftaran tanah yang dilakukan kedua belah pihak. “Selain itu, kita harus korelasi target- Kualitas Data dan Pengembangan Sistem oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan target yang kita akan dilaksanakan bersama sehingga Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya untuk program Kementerian ATR/BPN dapat terus berjalan dan Pendaftaran Tanah masyarakat, melainkan juga tanah-tanah aset semoga PT Pertamina (Persero) semakin baik dalam menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendaftaran tanah terus asetnya,” lanjut Sekretaris Jenderal. dilakukan dengan tujuan salah satunya untuk meminimalisir Pada kesempatan itu, Dedi Sunardi juga menyampaikan terjadinya permasalahan pertanahan di kemudian hari. apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena selalu “Kami siap melakukan itu dan tentunya ke depan nanti membantu PT. Pertamina (Persero), mulai dari pengadaan ada suatu kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan tanah, penyelesaian sengketa serta sertipikasi tanah. PT Pertamina (Persero),” kata Sekretaris Jenderal, Himawan “Melalui kegiatan hari ini, semoga dapat terjadi sinergi dan Arief Sugoto, sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan PT. Pertamina PT. Pertamina (Persero),” kata Dedi Sunardi. (Persero) di Grand Hyatt Hotel, Bali, Jumat (22/10/2021). Lebih lanjut, Dedi Sunardi mengungkapkan bahwa aset PT Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa tanah Pertamina (Persero) yang berstatus free and clear sudah aset PT Pertamina (Persero) tersebar di 17 Provinsi dan 33 terdata sebesar 74 persen. “Kami berkomitmen untuk Kabupaten/Kota di Indonesia. Luasan tanah aset menurut menyertipikatkan setiap aset yang kami miliki dan untuk data PT Pertamina (Persero) seluas 62 bidang tanah tahun ini kami menargetkan 9 juta m2 untuk disertipikatkan dengan luas 15.926.224 m2. Menurut Sekretaris Jenderal, dan kami menyadari ini target yang ambisius tapi ini juga Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk membantu PT target yang achievable,” ucap Dedi Sunardi. Pertamina (Persero) dalam penyertipikatan aset-asetnya Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN yang berupa tanah. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN dengan PT Pertamina (Persero) ditandatangani oleh Direktur juga membantu pendaftaran aset-aset tanah milik PT PLN Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus (Persero). Windayana dan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Untuk melaksanakan pendaftaran tanah milik PT Pertamina (Persero), Dedi Sunardi dan merupakan rangkaian dari (Persero), Himawan Arief Sugoto berharap adanya Focus Group Discussion (FGD) tentang Sertipikasi Prioritas suatu rencana aksi (action plan) yang lebih detail serta Tanah PT Pertamina (Persero) yang dihadiri oleh 17 Kakanwil pembahasan secara intens. Selain itu, dengan adanya BPN Provinsi dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan. (RH/ Perjanjian Kerja Sama ini munculnya suatu benefit bagi RE, 22 Okt. 2021). 250 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Masyarakat Kabupaten Karawang Akui Pengurusan Sertipikat Tanah Melalui PTSL Mudah Guna mempercepat pendaftaran tanah, mengaku sangat gembira dan senang karena dalam proses Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ pensertipikatannya begitu baik. “BPN dalam prosesnya di Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah sini bagus ya. Saya sangat senang sekali dengan adanya mengeluarkan program Pendaftaran Tanah PTSL dan kinerja BPN di Karawang ini sangat baik,” katanya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan adanya PTSL, telah Sebagai informasi, Target PTSL 2021 di Kabupaten Karawang banyak masyarakat yang merasa bersyukur dan gembira sejumlah 70.000 bidang dan per 24 Oktober 2021, sudah atas adanya program ini sehingga memunculkan animo terealisasi 63.117 bidang atau sebesar 90,17 persen. masyarakat yang tinggi untuk turut serta mendaftarkan Dalam hal ini, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, tanahnya. mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Seperti halnya cerita dari Kusnadi (52) yang bekerja sehari- Karawang. “Capaian ini tidak lepas dari dukungan semua hari sebagai buruh harian lepas ini menuturkan, ia sangat pihak di Kabupaten Karawang. Kita harus bantu semuanya bersyukur dengan adanya program PTSL di Kabupaten agar harapan dari Bapak Presiden terkait program Reforma Karawang ini. Dengan disertipikatkan rumahnya, Kusnadi Agraria ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, menjadi merasa lebih aman dan nyaman, tidak khawatir khususnya di Karawang,” ujarnya. lagi. Pada sosialisasi ini, dilakukan penyerahan sertipikat simbolis “Terima kasih kepada ATR/BPN karena dengan adanya PTSL kepada 11 penerima masyarakat Kabupaten Karawang. ini, saya sebagai rakyat kecil terbantu sekali dan juga dalam Sertipikat diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, pembuatannya mudah sekali. Sertipikat ini mungkin akan Saan Mustofa; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang saya simpan ya karena ini kan sertipikat rumah, bisa buat Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Kepala Biro Organisasi anak cucu saya nanti,” tutur Kusnadi saat diwawancarai tim dan Kepegawaian, Deni Santo; Kepala Kantor Wilayah Humas Kementerian ATR/BPN dalam Sosialisasi Program BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Bupati Strategis Kementerian ATR/BPN di Kabupaten Karawang, Karawang serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Senin (25/10/2021). Karawang, Fitriyani Hasibuan. Sosialisasi diselenggarakan Kegembiraan juga datang dari Adang. Sosok pria berumur dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (JR/ 48 tahun ini, sehari-hari bekerja sebagai petani. Ia FM, 25 Okt. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 251

Sosialisasi Program Strategis di NTT, Anggota Komisi II DPR RI Apresiasi Pelaksanaan PTSL Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Percepatan pendaftaran tanah di Indonesia RI ini, merupakan kegiatan penting karena Kualitas Data dan Pengembangan Sistem merupakan mandat yang diberikan Presiden Joko dengan soliditas masyarakat di daerah Widodo kepada Kementerian Agraria dan Tata dapat membantu Kementerian ATR/BPN Pendaftaran Tanah Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). dalam menyosialisasikan dan menyukseskan Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Program Strategis Kementerian ATR/BPN. (PTSL), setidaknya sudah terdaftar kurang lebih 30 juta “Program itu di antaranya ialah PTSL dan bidang tanah pada medio 2017-2020. Kementerian ATR/ Reforma Agraria,” kata Kepala Biro Umum dan BPN menargetkan pada tahun 2025, seluruh bidang tanah Layanan Pengadaan. terdaftar. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, “PTSL ini luar biasa dan sangat berfungsi sekali dan perlu saya Jaconias Walalayo mengungkapkan bahwa apresiasi. Saya ke Pulau Semau, ini berhasil,” kata Yakhobus selain menjalankan program PTSL, seluruh Jacky Uli, Anggota Komisi II DPR RI, pada Sosialisasi Program Kantor Pertanahan (Kantah) se-NTT juga Strategis Nasional di Hotel Aston, Kota Kupang, Provinsi menjalankan program redistribusi tanah. Ia Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (27/10/2021). mengatakan bahwa redistribusi tanah ini Yakhobus Jacky Uli mengatakan bahwa Pemerintah, melalui merupakan bagian dari program Reforma Kementerian ATR/BPN memang mempunyai kewajiban Agraria. “Untuk tahun 2021 ini hingga 26 untuk menyelesaikan program pendaftaran tanah dengan Oktober 2021, realisasi program redistribusi target yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ia tanah untuk Peta Bidang Tanah sudah mencapai 95,87 mengungkapkan target PTSL pada tahun 2017 adalah 5 persen dan untuk sertipikatnya sudah mencapai 51,67 juta bidang tanah, pada tahun 2018 targetnya 7 juta bidang persen. Kami juga menjalankan penataan akses dengan tanah dan tahun 2019 memiliki target 9 juta bidang tanah. target 4.500 KK dengan realisasi mencapai 62,86 persen,” Tahun 2020 targetnya meningkat jadi 10 juta bidang kata Kakanwil BPN Provinsi NTT. tanah, tetapi karena ada pandemi dan refocusing Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, anggaran untuk penanganan pandemi tercapai 6,7 Indra Gunawan, mengatakan bahwa dalam rangka juta bidang tanah. memberikan kepastian hukum atas tanah, Kementerian “Untuk itu, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN ATR/BPN terus gencar melaksanakan program PTSL di perlu kerja keras dan kami Anggota Komisi II DPR seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Kupang. RI terus mengingatkan agar dapat bekerja sesuai “Untuk itu, dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja target dan harapan kita semua. Tahun 2025 apa Kementerian ATR/BPN, dukungan pemerintah daerah, para yang ditargetkan dapat tercapai,” kata Yakhobus pemangku kepentingan, dan juga masyarakat sangat kami Jacky Uli. harapkan untuk suksesnya program ini,” ujarnya. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Dalam kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan Iterson Samosir mengatakan bahwa Sosialisasi sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat, Program Strategis yang melibatkan Komisi II DPR yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini pun berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (RH/JR, 27 Okt) 252 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Berdampak Baik serta Bermanfaat, Masyarakat Kota Kupang Apresiasi Program PTSL Setiap Sosialiasi Program Strategis Kementerian akses modal kepada perbankan. Hal ini yang diungkapkan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan oleh Sakariya Suseno (66) yang berasal dari Desa Alak, Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Nasional (ATR/BPN) di beberapa daerah, dilakukan Kota Kupang. Ia menuturkan, jika sertipikat tanahnya akan penyerahan sertipikat kepada masyarakat yang diagunkan ke bank. “Saya coba ke bank karena bisa sebagai Pendaftaran Tanah diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI. Selalu modal untuk berusaha dan mengayomi keluarga,” tuturnya. terdapat cerita menarik dari para penerima sertipikat tanah Selain itu pemberian sertipikat tanah juga dilakukan kepada di balik kegiatan penyerahan tersebut. aset-aset Barang Milik Negara (BMN), salah satunya kepada Seperti cerita Frans Agustinus Soissa (41) yang menceritakan lahan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Kota Kupang. proses mendapatkan sertipikat. “Saya sangat bersyukur Yeanry Maryanthy Olang selaku perwakilan dari Bakamla telah mendapatkan sertipikat ini karena saya beli tanah RI Kota Kupang, menceritakan proses penyertipikatannya hasil saya simpan-simpan dari bekerja di kapal sejak tahun sangat dibantu oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang. 2002. BPN di sini dalam proses penyertipikatannya begitu “Jadi ada tanah Bakamla di Kupang yang dibeli sejak 2010, memudahkan sekali,” kata Frans Agustinus Soissa dalam tetapi itu tidak bisa dimasukkan proses sertipikat karena Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Kota masuk area konservasi hutan. Lalu setelah dikeluarkan Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Aston, menjadi APL (Area Penggunaan Lain) kami pada 2021 ini, Rabu (27/10/2021). diarahkan oleh jajaran BPN Kota Kupang untuk mengikuti Lebih lanjut pria yang sehari-hari bekerja sebagai pelaut itu PTSL dan prosesnya sangat dibantu dengan baik sekali,” mengatakan, jika program Pendaftaran Tanah Sistematis ungkapnya. Lengkap (PTSL) yang digagas Kementerian ATR/BPN begitu Lebih lanjut, Yeanry Maryanthy Olang mengapresiasi PTSL berdampak bagus bagi masyarakat yang membutuhkan karena merupakan program yang bagus dan bermanfaat. pendaftaran tanah yang cepat, mudah, dan tanpa biaya. “Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi “Program PTSL ini sangat bagus sekali dan saya banyak atas program PTSL ini. Saya dari instansi pemerintah juga mengucapkan terima kasih Pak Presiden dan BPN yang terbantu karena program ini tanpa biaya dan saya rasa untuk sudah membantu masyarakat,” ujarnya. masyarakat kecil pasti sangat bermanfaat sekali,” imbuhnya. Sertipikat tanah selain dapat memberikan kepastian (JR/RH, 27 Okt. 2021). hukum hak atas tanah, juga dapat membuka ruang untuk KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 253

Soroti Konflik Pertanahan, Ketua Komisi II DPR RI Nilai Program PTSL Dapat Mencegah Mafia Tanah Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap seluruh aparat penegak hukum. “Dalam hal Kualitas Data dan Pengembangan Sistem (PTSL) merupakan terobosan yang dilakukan ini, Komisi II melalui Panja mafia tanah yang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ dibentuk oleh DPR RI, diharapkan juga bisa Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PTSL membantu Kementerian ATR/BPN sebagai dilaksanakan guna memberikan jaminan kepastian hukum mitra dalam penertiban soal tanah. Kami dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara juga sudah komunikasi dengan Komisi III adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mitra kerjanya adalah aparat penegak rakyat. hukum. Mafia tanah memang sangat Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang merugikan masyarakat sehingga harus hadir dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/ diberantas,” tegasnya. BPN di Marina Hotel Kabupaten Asahan, Rabu (27/10/2021), Sependapat dengan Ketua Komisi II DPR RI, menekankan bahwa selain untuk meningkatkan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang kesejahteraan masyarakat, program PTSL bisa membantu Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, upaya pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah. Yagus Suyadi, mengatakan bahwa program “Saya kira PTSL ini pada akhirnya bisa menjadi database PTSL akan terus disosialisasikan kepada kepemilikan tanah. Otomatis ketika semua punya hak yang masyarakat agar nantinya muncul kesadaran jelas, itu bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah itu masyarakat akan manfaat program sendiri,” ucapnya. sertipikat ini. “Saya imbau masyarakat bisa Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa masalah memanfaatkan program PTSL ini untuk mengurus sertipikat pertanahan di Indonesia semakin kompleks maka diperlukan tanahnya. Harapannya tanah masyarakat menjadi aman,” aksi yang konkret dalam penyelesaiannya. “Melalui ungkapnya. program-program seperti sosialisasi ini, kita bisa Sekretaris Direktorat Jenderal PPTR, Shafiq Inuman mendapatkan masukan dan menginventarisir Ananta, mengharapkan dukungan Komisi II DPR RI dalam beberapa masalah di daerah dan ini patut memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang diapresiasi. Dengan program pemerintah saat ini, pentingnya sertipikat tanah. “Program PTSL sangat salah satunya PTSL, masyarakat yang sebelumnya membantu dalam mencegah aksi mafia tanah yang sangat punya sebidang tanah, tapi alas haknya belum jelas, meresahkan dan merugikan. Untuk itu, kerja sama dengan itu bisa diselesaikan dan punya alas hukum yang Komisi II DPR sangat diperlukan untuk menyejahterakan jelas sehingga aman dari masalah pertanahan,” masyarakat melalui program PTSL ini,” tuturnya. jelasnya. Pada kesempatan ini, juga diserahkan sertipikat tanah oleh Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada pemberantasan mafia tanah yang sedang 10 orang perwakilan masyarakat, didampingi oleh Staf Ahli digencarkan oleh pemerintah bukan hanya Menteri Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, tapi juga Suyadi; Sekretaris Direktorat Jenderal PPTR, Shafiq Inuman Ananta; Kabid PHP Provinsi Sumatra Utara, Indera Imnuddin; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Syafrizal Pane. (RE/RZ, 27 Okt. 2021). 254 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Masyarakat Kabupaten Asahan Antusias dengan Kemudahan Pengurusan Sertipikat Tanah Melalui PTSL Keinginan pemerintah untuk meningkatkan tanah ini bermanfaat dan dapat dijadikan modal usaha agar Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui percepatan bisa menambah perekonomian,” ungkapnya. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem pendaftaran tanah dibuktikan dengan Berbeda dengan Satria Wati yang ingin memanfaatkan penerbitan sertipikat tanah untuk rakyat melalui sertipikatnya untuk dijadikan modal usaha, Poniran (57) Pendaftaran Tanah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). seorang pekerja harian lepas asal Desa Serdang Kabupaten Program ini dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia, Asahan, turut hadir sebagai perwakilan yang menerima guna memberi kepastian hukum hak atas tanah yang sertipikat secara simbolis. Ia menyatakan bangga atas dimiliki masyarakat. diterimanya bukti kepastian hukum atas tanah yang Kebahagiaan terasa dari Satria Wati (49) dan Poniran dimilikinya. “Pastinya saya merasa sangat senang dan (57), sebagai bagian dari masyarakat yang menerima bangga. Sebelumnya saya selalu merasa tidak tenang, takut sertipikat tanah di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra ada masalah sama tanah saya. Kalau sekarang sudah tenang, Utara. Penyerahan sertipikat tanah ini berlangsung dalam tidak ada halangan apapun untuk tanah ini,” ungkapnya. kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria Poniran juga mengatakan bahwa ke depannya, sertipikat dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanah ini akan disimpan untuk bekal apabila suatu saat yang diselenggarakan di Hotel Marina Asahan pada Kamis dia membutuhkan modal. “Saya belum tau akan diapakan (27/10/2021). sertipikat ini, mudah mudahan bisa saya simpan terus Satria Wati (49), seorang ibu rumah tangga dari Desa Sei kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kehidupan dan Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Dirinya kepentingan keluarga, “ujarnya. mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN, Sertipikat Hak Atas Tanah sangat berarti dan penting bagi khususnya di Provinsi Sumatra Utara yang sangat cepat masyarakat. Ketika tanah telah bersertipikat, terdapat membantu dalam proses pembuatan sertipikat tanah. kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki dan dapat Lebih lanjut, Satria Wati berharap dengan adanya dijadikan modal usaha. Untuk itu, Pemerintah melalui sertipikat tanah yang diberikan maka bisa meningkatkan Kementerian ATR/BPN sangat serius untuk mendaftarkan perekonomian masyarakat. “Untuk di Kecamatan Meranti seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia. (RE/RZ, 27 Okt. ini baru pertama kali dibagikan sertipikat tanah. Saya dan 2021). masyarakat lain sangat antusias. Semoga nantinya sertipikat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 255

Cita-Cita Masyarakat dengan Selembar Sertipikat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kegiatan Sosialisasi Program Strategis ini, bisa terealisasi dengan bantuan dari pihak BPN untuk Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan membantu proses terbitnya sertipikat melalui program Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bermitra PTSL,” kata Dede Kosim. Pendaftaran Tanah dengan Komisi II DPR RI, merupakan salah satu Dengan bukti kepemilikan sertipikat tanah ini, Dede Kosim upaya untuk mempercepat proses legalisasi aset bidang yang berprofesi sebagai wiraswasta mengaku akan menjaga tanah bagi seluruh masyarakat di Indonesia dengan adanya sertipikatnya untuk kepentingan anak cucu nanti. “Bagi saya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal selaku warga negara, dengan bukti kepemilikan sertipikat ini bermaksud agar masyarakat mendapatkan ini, tentunya bisa menjadi pegangan di masa depan untuk kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki. anak cucu saya supaya bisa menempati tanah kami dengan Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dede Kosim (58), tenang,” imbuhnya. warga Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, yang menjadi Hal berbeda disampaikan oleh Uteng Liswadi (55), warga perwakilan masyarakat untuk menerima sertipikat tanah Kelurahan Ciumbuleuit. Meski berprofesi sebagai buruh dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian harian lepas, ia memiliki keinginan untuk menjadikan ATR/BPN di Hotel de Paviljoen, Kota Bandung, Provinsi Jawa sertipikat tanah yang telah didapatkan sebagai modal Barat, Sabtu (30/10/2021). “Alhamdulillah puji syukur, saya usaha. “Rencananya kalau waktu memungkinkan, akan saya telah lama menantikan bukti kepemilikan tanah. Pada saat gunakan untuk modal usaha. Namun sementara, saya tetap utamakan untuk anak cucu lebih dulu biar lebih tenang,” ujarnya. Tak lupa, Uteng Liswadi juga berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah mempermudah proses pendaftaran tanah miliknya. “Terima kasih karena atas bantuan Kementerian ATR/BPN, akhirnya angan-angan saya sedari dulu untuk memiliki sertipikat tanah telah tercapai. Proses pendaftaran tanah yang saya lakukan sangatlah mudah dan cepat,” ucapnya. Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk mewujudkan pendaftaran seluruh bidang tanah melalui program PTSL di tahun 2025. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat dan memperkecil risiko konflik atau sengketa pertanahan yang ada di Indonesia. (RA/SA, 30 Okt. 2021). 256 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Terbit Sertipikat, Ketenangan Hati Masyarakat Meningkat Ketidakpastian merupakan sumber keresahan. Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Demikian pula terkait ketidakpastian hak atas Kualitas Data dan Pengembangan Sistem bidang tanah, yang membuat hati pemilik tidak tenang karena sewaktu-waktu dapat digugat. Pendaftaran Tanah Bagaimana tidak? Tanah yang dimiliki, ditempati, dan digarap tanpa legalisasi. Terbitnya sertipikat tanah sebagai sertipikatnya ini, ia tanami buah naga sebagai bekal ke bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu kunci depan. “Rencana untuk warisan kepada anak,. Tiga tahun ketenangan hati. lagi saya purnatugas, saya lebih tenang dengan terbitnya Hal tersebut dirasakan Titin Prasetyo (40). Perempuan yang sertipikat tanah ini,” tuturnya sambil tersenyum lebar. sehari-hari mengurus rumah tangga ini bisa bernapas lega. Titin Prasetyo dan Purwanteki merupakan dua dari sepuluh Sertipikat tanahnya telah diterbitkan Kantor Pertanahan penerima sertipikat tanah yang diserahkan oleh Anggota Kabupaten Banyuwangi setelah mengikuti program PTSL Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, didampingi Ribut tahun 2021 ini. Hari Cahyono, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN “Saya sangat bahagia dan senang sudah mendapatkan Provinsi Jawa Timur; Stanley, Kepala Bidang Penetapan Hak sertipikat tanah ini dari pemerintah. Rencana sertipikat dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; tanah ini akan saya simpan dan akan saya wariskan ke anak Budiono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; saya. Sekarang merasa lebih tenang setelah mempunyai dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar sertipikat, tidak takut lagi kalau ada yang mengaku-ngaku Lembaga (PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat, Indra memiliki tanah saya,” ujarnya saat ditemui seusai kegiatan Gunawan. Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia membutuhkan Santika Banyuwangi, Minggu (31/10/2021). materi. Namun, dengan berjalannya hari, kita akan menyadari Rona gembira juga terlihat dari Purwanteki (57). Pria yang bahwa ketenangan hati tidak dapat dibeli. Kepastian hukum sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di atas tanah ialah salah satu kunci ketenangan diri. (AM/WN, bilangan Pesanggaran ini, mengaku sangat bersyukur karena 31 Okt. 2021). sekarang dia telah memiliki sertipikat tanah. “Hari ini betul- betul memegang sertipikat tanah atas program PTSL. Saya berterima kasih kepada BPN yang telah memperjuangkan tanah saya sehingga saya bisa mendapatkan sertipikat tanah ini,” ungkapnya. Purwanteki mengatakan bahwa tanah yang telah terbit KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 257

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Dorong Percepatan PSN di Kota Depok Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Lebih lanjut, Surya Tjandra Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen menyampaikan bahwa Kota Depok ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, melakukan masuk ke dalam Peraturan Presiden Pendaftaran Tanah kunjungan sekaligus pembinaan dan Nomor 60 Tahun 2020 tentang monitoring Program Strategis Nasional di Kantor Pertanahan Rencana Tata Ruang Kawasan Kota Depok pada Senin (01/11/2021). Turut mendampingi, Jabodetabekpunjur. Maka dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, itu, diperlukan kombinasi peran Dalu Agung Darmawan. pemerintah daerah dengan instansi atau lembaga terkait untuk menata Wamen ATR/Waka BPN pada kesempatan ini mengatakan, ruang di Depok sebagai bagian dari salah satu dari program strategis ialah Pendaftaran Tanah upaya penataan ruang di kawasan Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, dalam pelaksanaan Jabodetabekpunjur. PTSL di Kota Depok dirasa perlu adanya percepatan agar Pada kesempatan yang sama, semua bidang tanah dapat terpetakan. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, “PTSL ini memang sangat krusial dan kita ingin ada Dalu Agung Darmawan, mengatakan percepatan sehingga seluruh bidang tanah di Depok jika sosialisasi program PTSL kepada terdaftar. Ketika seluruh bidang tanah sudah terpetakan, masyarakat perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah bisa merencanakan pembangunan masyarakat dan para pihak terkait yang lebih rapi dengan data-data yang jelas,” ujar Wamen memahami PTSL. “Kita ingin tanah yang ada di Depok bisa ATR/Waka BPN. didaftarkan sehingga dukungan masyarakat dari Kota Tata ruang juga menjadi topik bahasan pada kunjungan Depok harus maksimal, khususnya dalam memberikan data, Surya Tjandra kali ini. Terkait dengan hal ini, terdapat baik fisik maupun yuridis,” katanya. permasalahan yang kerap terjadi, seperti kemacetan, Selain PTSL, pengadaan tanah yang merupakan PSN terus terbatasnya ruang terbuka hijau, kebencanaan, dan lain dilaksanakan di Kota Depok. Kakanwil BPN Provinsi Jawa sebagainya. Maka dari itu, menurut Wamen ATR/Waka Barat mengatakan, terdapat empat progres pengadaan BPN, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota tanah, di antaranya Pembangunan Jalan Tol Desari (Depok- Depok menjadi peluang akselerasi penataan ruang yang Antasari), Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Jalan Tol Cimanggis- berkelanjutan. Cibitung 1, serta LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Tahap 1. “Sekarang RTRW Kota Depok masuk proses revisi dan untuk “Pengadaan tanah yang merupakan PSN, mau tidak mau RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Depok masih dalam harus selesai. Itu bagian dari pembangunan ekonomi serta proses penyusunan. Ini pun menjadi kesempatan untuk infrastruktur, seperti jalan tol, waduk, dan lain-lain,”ujar Dalu menatanya. Jadi, nanti data dari BPN soal peta bidang tanah Agung Darmawan. dikombinasikan dengan tata ruang sehingga perencanaan Setelah melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota pembangunan akan lebih rapi dan kita siap mendukung itu,” Depok, Wamen ATR/Waka BPN bersama Kakanwil BPN pungkas Surya Tjandra. Provinsi Jawa Barat dan Kakantah Kota Depok berkunjung ke Kantor Wali Kota Depok. Selain untuk bersilaturahim, kunjungan kali ini membahas program strategis dari Kementerian ATR/BPN guna mendapatkan langkah-langkah konkret pelaksanaan ke depannya. (JR/RK/RH, 01 Nov. 2021). 258 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ikuti PTSL, Masyarakat Kota Bukittinggi Sadar akan Kewajiban Menjaga Tanahnya Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Ketika membeli sebidang tanah, masyarakat yang terlibat sangat membantu, baik itu dari pihak desa dianjurkan untuk segera mengurus dokumen maupun jajaran di Kantor Pertanahan. “Semuanya sangat kepemilikan sementara menjadi sebuah komunikatif, sangat membantu, saya dibantu cara pengisian sertipikat tanah. Hal ini karena sertipikat tanah formulirnya juga diarahkan seluruhnya,” ujarnya. merupakan bukti otentik atas hak yang dimiliki masyarakat Selain mudah, Sri Hastuti mengaku pengurusan sertipikat dan bukti terkuat atas penguasaan tanah tersebut. Hal tanah melalui program PTSL sangat cepat dan murah, tersebut disadari Sri Hastuti (42), salah seorang warga sangat tidak sesuai dengan informasi yang selama ini ia Manggis Ganting, Kota Bukittinggi, Sumatra Barat. baca di media online kebanyakan. “Bulan Maret tahun ini Sri Hastuti menceritakan ketika dirinya membeli tanah saya buat sertipikatnya. Saya daftarkan, lalu tidak berselang seluas kurang lebih 100 meter persegi. Ia merasa memiliki lama saya dikabarkan bahwa sertipikatnya jadi. Namun, kewajiban untuk menjaganya, terlebih tanah yang ia beli katanya karena menunggu penyerahan sertipikat serentak berada di wilayah perkotaan. “Ini sertipikat tanah untuk maka barulah sekarang saya terima sertipikat itu,” jelasnya. keamanan kita, takutnya nanti ada yang asal menggugat “Jujur saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Berita tanah yang sudah saya miliki. Saya percaya, ketika ada yang di luar lain-lain itu, tapi kenyataan yang saya alami sertipikat maka tanah yang saya miliki aman,” tutur Sri tidak seperti itu. Saya buktikan sendiri sekarang,” tambah Sri Hastuti yang juga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Hastuti. Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi. Ketika ditanya mengenai rencananya untuk memanfaatkan Lebih lanjut, ia mengucapkan rasa syukurnya atas adanya sertipikat yang ia terima saat ini, Sri Hastuti mengaku program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). sekarang tidak berencana untuk mengagunkannya Lantaran dengan adanya PTSL, ia merasa sangat terbantu ke lembaga keuangan. “Rencana mau disimpan saja dan termudahkan dalam membuat sertipikat tanah. “Syukur sertipikatnya, tidak mau saya apa-apakan. Lebih baik ada program ini jadi sangat meringankan,” ucap Sri Hastuti. sementara ini saya simpan untuk saya wariskan ke anak saya Menurut Sri Hastuti, PTSL tidak hanya meringankan dari kelak,” pungkasnya. (LS/RZ/SA, 15 Nov. 2021). segi prosesnya, tetapi juga dari sumber daya manusia KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 259

Sertipikat Tanah, Bentuk Legalitas Atas Kepemilikan Tanah Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Bagi pemilik tanah, bentuk legalitas atas miliki hanya Surat Pemberitahuan Pajak Kualitas Data dan Pengembangan Sistem kepemilikan tanah menjadi sangat penting. Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT Apabila tidak dilegalisasi, tanah tersebut sangat PBB) saja. “Oleh karena itu, saya sangat Pendaftaran Tanah rawan terjadi sengketa dan mudah diambil oleh senang dapat sertipikat tanah dan juga mafia tanah. Untuk itu, para pemilik tanah perlu memegang saya harap pemerintah terus melanjutkan bukti legalitas dari pemerintah atas tanah yang mereka program Redistribusi Tanah. Ini sangat miliki. bagus bagi masyarakat di desa kami, Desa Mekar Jaya,” kata Suryadin. Pemberian sertipikat tanah dilakukan oleh pemerintah, Cecep Rohman, warga Desa Nagrak dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Utara, mengucapkan terima kasih kepada Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada masyarakat. Tidak Kementerian ATR/BPN atas sertipikat hanya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis tanah yang ia terima. Ia mengaku Lengkap (PTSL), tetapi juga melalui program Redistribusi khawatir karena tanah yang ia garap Tanah. Penyerahan sertipikat hasil program Redistribusi belum memiliki legalitas dari pemerintah. Tanah kali ini, dilaksanakan di Pondok Pesantren As-Salam “Saya kan sudah berapa puluh tahun kepada 100 orang masyarakat Kabupaten Sukabumi. menggarap di sana karena sudah turun temurun dari kakek buyut saya. Cuma dari kemarin-kemarin, saya belum tahu kejelasan masalah tanah. Alhamdulillah, dengan ada program sertipikasi massal, redis namanya, status tanah sudah jelas jadi hak milik, sudah ada kejelasan gitu,” ungkap Cecep Rohman. Cecep Rohman berharap agar target penyertipikatan melalui program Redistribusi Tanah ini terus ditambah. Ia pun memuji pelayanan kantor pertanahan yang selama ini sudah sangat baik. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, menyampaikan bahwa program Redistribusi Tanah akan terus berlanjut. Selain itu, ia juga menjelaskan kepada masyarakat penerima sertipikat tanah bahwa dengan adanya sertipikat tanah maka tidak akan ada konflik pertanahan. “Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan sertipikat ini untuk mendapatkan pinjaman dari bank dalam rangka mengembangkan usaha,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/RK/AM, 23 Nov. 2021). “Sertipikat tanah ini merupakan bentuk legalitas yang kami dapat dari pemerintah, Pak. Saya bersyukur dan merasa sangat senang mendapatkan ini,” ujar Suryadin usai menerima sertipikat tanah di Pondok Pesantren As-Salam, Selasa (23/11/2021). Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai petani ini mengungkapkan bahwa sebelumnya merasa waswas karena tanahnya belum memiliki sertipikat tanah. Ia mengaku bahwa sebelumnya bukti kepemilikan yang ia 260 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 32.041 Sertipikat Tanah untuk Masyarakat NTB Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kepala Badan Pertanahan NTB, ada sekitar 24% tanah di NTB yang belum terdaftar. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Nasional (Menteri ATR/ Menurutnya, pendaftaran tanah bisa diselesaikan tahun Kepala BPN), Sofyan A. Djalil 2025. “Kalau bisa lebih cepat tentu kita akan kejar supaya Pendaftaran Tanah menyerahkan 32.041 sertipikat tanah lebih cepat lagi. Dengan demikian, konflik sengketa program Pendafataran Tanah Sistematis pertanahan akan bisa kita hilangkan,” tuturnya. Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Provinsi “Satu harapan lagi terus perbaiki layanan kita di kantor Nusa Tenggara Barat (NTB) secara daring, pertanahan sehingga masyarakat makin nyaman Rabu (24/11/2021). Penyerahan dilakukan mendapatkan layanan pertanahan yang diberikan oleh secara simbolis dengan menghadirkan Kementerian ATR/BPN. Saya yakin segala yang Anda perwakilan penerima sertipikat di masing- kerjakan ini ialah bukan sekadar melakukan tugas masing wilayah kabupaten/kota se-NTB. untuk negara, tapi amal saleh kita untuk membantu Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala saudara-saudara yang perlu pelayanan dalam bidang BPN menegaskan bahwa sertipikat tanah pertanahan,” tambah Sofyan A. Djalil. merupakan bukti pemerintah memberikan Gubernur NTB yang dalam kesempatan ini diwakili kepastian hukum atas tanah masyarakat. oleh Sekda NTB, Nurhandini Eka Dewi, menyampaikan Meski demikian, ia mengimbau masyarakat bahwa sertipikat tanah merupakan hal yang penting dan agar tetap waspada terhadap kejahatan menjadi kebutuhan masyarakat di tengah banyaknya kasus-kasus pertanahan yang terjadi. “Sertipikat ini juga pertanahan, terutama mafia tanah. “Pemerintah sangat bernilai untuk pengembangan modal dan pembukaan ingin memberikan kepastian hukum terhadap pertanahan. usaha, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak sengketa pertanahan yang terjadi salah satu Melalui kesempatan ini pula, saya mengimbau kepada sebabnya karena belum adanya sertipikat yang dimiliki oleh masyarakat yang sudah menerima sertipikat agar dapat pemilik tanah,” ujarnya. menjaga dan menyimpan sertipikat ini dengan baik, serta “Walaupun ada sertipikat, belum tentu terjamin dari praktik- menggunakannya sesuai dengan peruntukan,” terangnya. praktik kejahatan pertanahan. Namun, pemerintah terus Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB, Slameto berupaya memerangi mafia tanah, memperbaiki layanan Dwi Martono, melaporkan bahwa kegiatan PTSL di NTB pertanahan, dan kemudian dalam rangka melindungi tahun 2021 memiliki target sebanyak 48.000 bidang masyarakat bahwa hak atas tanah masyarakat dilindungi dengan capaian realisasi penerbitan sertipikat hak atas dengan baik,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN. tanah mencapai 39.257 bidang. Ia berharap, ke depannya Ia melanjutkan, sertipikat tanah bisa memudahkan pemerintah dapat terus bekerja sama untuk mempercepat masyarakat untuk membuka usaha dan mendapatkan program PTSL di NTB. “Hal ini tentunya menjadi tanggung pinjaman di lembaga keuangan formal. “Tidak perlu lagi jawab kita bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah menggunakan jasa dari rentenir karena rentenir biasanya dalam rangka percepatan PTSL,” pungkasnya. (YS/RE, 24 mahal sekali. Namun dengan adanya sertipikat, Bapak Nov. 2021). bisa mendapatkan jasa dari bank atau lembaga-lembaga keuangan formal,” papar Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa pada tahun depan, Kementerian ATR/BPN akan lebih gencar melakukan pekerjaan untuk mendaftarkan seluruh tanah masyarakat. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 261

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 48.000 Sertipikat Tanah untuk Masyarakat Kaltim dan Kaltara efektif dan memberikan program pemberdayaan masyarakat yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan modal usaha. Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Setelah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Kepala Kantor Wilayah BPN Kualitas Data dan Pengembangan Sistem kemarin, kini giliran masyarakat Provinsi Kalimantan Provinsi Kaltim, Asnaedi, Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang menjelaskan bahwa hingga Pendaftaran Tanah menerima sertipikat hak atas tanah. Menteri Agraria saat ini, Kantor Wilayah (Kanwil) dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Provinsi Kaltim masih memiliki BPN) menyerahkan 48.000 sertipikat tanah yang akan wilayah kerja di dua provinsi, diberikan secara bertahap hingga akhir Desember 2021 yaitu Provinsi Kaltim dan serta 420 sertipikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Provinsi Kaltara. Kanwil Provinsi Kaltim dan Kaltara secara luring dan daring, Kamis Kaltim membawahi 13 Kantor (25/11/2021). Pertanahan (Kantah) yang terdiri Usai menyerahkan sertipikat tanah secara daring, Menteri dari 9 Kantah di Provinsi Kaltim ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, mengungkapkan jika dan 4 Kantah di Provinsi Kaltara. kini masyarakat khususnya di Provinsi Kaltim dan Provinsi Capaian pendaftaran tanah di Kaltara, telah memiliki kepastian hukum dan tidak perlu kedua Provinsi, yaitu sejumlah khawatir karena kini tanah mereka sudah diakui oleh 1,51 juta bidang atau 59% yang terdaftar. negara kepemilikannya. Ia juga mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai modal atau jaminan dari “Hari ini telah diserahkan secara simbolis sebanyak 420 lembaga keuangan formal untuk membuka usaha dan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat di beberapa terhindar dari rentenir. titik lokasi di Kota/ Kabupaten, serta 48.000 sertipikat tanah “Sesuai dengan arahan serta keinginan dari yang akan diberikan secara bertahap hingga akhir Desember Presiden RI maka diharapkan seluruh bidang tanah 2021. Kami menyadari pelaksanaan PTSL ini masih menemui bisa didaftarkan dan juga disertipikatkan dengan kendala, tetapi diharapkan dengan adanya dukungan dari tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, masyarakat, pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya serta memberikan akses kepada masyarakat agar dapat meminimalkan permasalahan tersebut,” ungkapnya. mendapatkan modal usaha sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Kaltim Ia menambahkan, jika Kementerian ATR/BPN akan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi terus memberikan pelayanan terbaik kepada Kaltim, Hadi Mulyadi, mengucapkan apresiasinya kepada masyarakat untuk mengurangi konflik pertanahan Kementerian ATR/BPN, khususnya Kanwil BPN Provinsi karena maraknya sengketa pertanahan membuktikan, Kaltim, yang telah menyiapkan 48.000 sertipikat tanah yang jika percepatan penerbitan sertipikat tanah untuk akan dibagikan secara bertahap hingga akhir Desember seluruh masyarakat memang sangat diperlukan. 2021. “Kami mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim Kementerian ATR/BPN juga akan terus mendorong berkomitmen untuk membantu serta siap bekerja sama masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya lebih agar seluruh tanah dapat disertipikatkan,” tutupnya. (TA/RE, 25 Nov. 2021). 262 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tidak Hanya Tanah Masyarakat, PTSL juga Daftarkan Tanah Peribadatan Tanah tidak hanya Ia mengakui kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan mempunyai peran krusial yang sangat cepat dan tidak memungut biaya. “Pengurusan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem untuk masyarakat sebagai yang sangat-sangat cepat, kira-kira tiga bulan selesai. Tanpa pribadi, tanah juga biaya saya mengurus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pendaftaran Tanah mempunyai peran sosial untuk Cilacap,” tutur Ormat. kepentingan umum dan juga sarana “Saya berterima kasih kepada pemerintah dan Presiden. peribadatan. Melalui program Dengan adanya sertipikat, artinya kita sudah mempunyai Pendaftaran Tanah Sistematis hak milik. Sertipikat tanah ini betul-betul itu hak milik Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pribadi daripada warga masyarakat sendiri. Saya sangat Kementerian Agraria dan Tata terbantu dengan PTSL,” tambahnya. Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dalam kesempatan ini Ormat berharap agar ke depannya, (ATR/BPN) sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN melalui kantor-kantor pertanahan di masyarakat saat ini dapat dengan daerah, khususnya Kabupaten Cilacap, dapat terus bersinergi mudah memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah, bukan hanya untuk dengan aparat desa untuk perorangan namun juga tanah bersama-sama menyukseskan untuk kepentingan peribadatan, program PTSL. “Agar tidak ada salah satunya melalui penerbitan kendala. Dalam arti harus betul- Sertipikat Wakaf. betul data itu matang sehingga Ormat (59), sebagai penerima ketika jadi sertipikat, tidak ada sertipikat tanah wakaf mewakili Nahdlatul Ulama (NU) kendala yang dipermasalahkan,” Kabupaten Cilacap, mengungkapkan kepuasannya pungkasnya. terhadap program PTSL yang sangat memudahkan proses Sebelumnya, sebanyak 100 pendaftaran tanah. Dengan PTSL, lebih dari 100 bidang sertipikat tanah program PTSL tanah milik NU yang telah dibangun rumah ibadah, kini diserahkan secara simbolis kepada dapat tersertipikat. 10 orang masyarakat Kabupaten “Alhamdulillah, yang tadinya musala dan masjid belum Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. diwakafkan. Dengan adanya PTSL, dipermudah bahkan Sertipikat diserahkan secara sangat-sangat mudah. Setiap musala dan masjid 90% langsung oleh Anggota Komisi tersertipikat, bangunannya sudah ada. Untuk Januari sampai II DPR RI, Teti Rohatiningsih, Oktober, dari NU ada 100 lebih bidang tanah diwakafkan,” didampingi oleh jajaran pejabat ujarnya usai kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah kepada Kementerian ATR/BPN. (YS/AF, 01 masyarakat Kabupaten Cilacap di Atrium Premiere Hotel Des. 2021). Cilacap, Rabu (01/12/2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 263

2.500 Sertipikat Tanah dibagikan pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-56 Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala contohnya, ada proyek-proyek strategis nasional sehingga Kualitas Data dan Pengembangan Sistem BPN Bidang Kelembagaan, Teuku harga tanah bisa melejit. Ini adalah tugas dari negara untuk Taufiqulhadi, menyerahkan 2.500 hadir menjamin tanah tersebut tetap milik masyarakat. BPN Pendaftaran Tanah sertipikat tanah hasil dari program hadir bersama pemerintah daerah untuk menjamin hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut,” tuturnya. (PTSL) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan Selatan. Sertipikat tanah diserahkan juga menegaskan bahwa program sertipikasi tanah ialah secara simbolis kepada masyarakat di untuk kepentingan masyarakat, bukan institusi tertentu. tiga desa, yakni Desa Kurau Utara, Desa “Oleh karena itu, kalau tidak didukung oleh pemerintah Handil Gayam, dan Desa Sungai Rasau. daerah, ini tidak akan berhasil. Ini tidak ada kepentingan Penyerahan sertipikat kali ini, bertepatan institusi tertentu, tetapi kepentingan rakyat,” tegas Teuku dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Tanah Taufiqulhadi. Laut ke-56 yang berlangsung di Halaman Menurutnya, sertipikat dapat mendorong ekonomi Kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut, Senin masyarakat. Kalau rakyat memiliki sertipikat tanah, (06/12/2021). masyarakat pun memiliki kesempatan untuk menjadikan Teuku Taufiqulhadi yang hadir secara tanahnya lebih bernilai karena memiliki akses atau langsung mewakili Menteri ATR/Kepala hubungan ke perbankan. “Namun, kalau tidak ada sertipikat BPN dalam sambutannya mengatakan, PTSL merupakan maka tanah itu menjadi tanah yang tidak bermanfaat. program sertipikasi tanah secara massal dan akan berhasil Jadi, ini program pemerintah untuk mendorong ekonomi apabila didukung oleh pemerintah daerah setempat. “Kerja masyarakat,” ucap Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN sama BPN dengan pemerintah daerah di sini terjalin baik. Bidang Kelembagaan. Oleh karena itulah, sejumlah program BPN bisa berlangsung dengan sangat baik, salah satunya PTSL,” ujar Staf Khusus Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan. daerah yang menjadi pusat perhatian para Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan pelaku usaha untuk menanamkan modal di juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraih bidang perkebunan sawit dan tambang. Maka dukungan kelancaran sertipikasi tanah, tidak hanya kepada dari itu, animo masyarakat yang tinggi akan pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi kepada Dewan penyertipikatan tanah perlu didukung bersama Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut. “Saya berbagai pihak. “Ini harus kita jamin bersama-sama juga mohon dukungan dari DPRD untuk terus mendukung agar para pelaku usaha datang dengan nyaman ke kegiatan ini. PTSL ini untuk kepentingan masyarakat,” kata Tanah Laut ini,” pungkas Teuku Taufiqulhadi. Teuku Taufiqulhadi. Dalam kunjungannya kali ini, Staf Khusus Lebih lanjut, Teuku Taufiqulhadi menuturkan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan sertipikat tanah menjadi semakin penting karena juga berkesempatan meninjau secara langsung adanya gebrakan pembangunan yang merata hingga pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah pelosok negeri. Untuk itu, negara hadir dalam menjamin Laut. (LS/RS, 06 Des. 2021). kepastian hukum atas tanah masyarakat. “Ketika gebrakan pembangunan di mana-mana, di desa dekat gunung 264 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Pemerintah Provinsi Sultra, Sulteng, dan Kalsel Mengapresiasi Program PTSL Pelaksanaan program Pendaftaran Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Tanah Sistematis Lengkap Kualitas Data dan Pengembangan Sistem (PTSL) sejak tahun 2017, tidak lepas dari dukungan yang Pendaftaran Tanah diberikan oleh pemerintah daerah setempat, salah satunya dukungan 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, melalui pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus mendukung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pelaksanaan PTSL. “PTSL di Provinsi Sulawesi Tenggara (APBD). Apresiasi terkait program PTSL berjalan lancar. Kami juga melihat komitmen Kakanwil pun terus mengalir. Pada kesempatan BPN maupun para kepala kantor, yang terus berupaya ini, apresiasi datang dari Pemerintah menyukseskan PTSL sebagai wujud sumbangsih berharga Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan, atas Tenggara,” kata Ali Mazi. kebermanfaatannya untuk masyarakat. Pada kegiatan tersebut, Asisten Bidang Ekonomi dan “Kami sangat mengapresiasi terhadap Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Rudi Dewanto, kerja jajaran Kantor Wilayah Badan mengatakan bahwa program PTSL sudah berjalan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi sebagaimana dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun Sulawesi Tenggara beserta jajaran Kantor Pertanahan di Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dalam kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (09/12/2021). PTSL dianggap sukses oleh Ali Mazi karena telah memberikan berkah dan menjadi suatu kebanggaan serta kebahagiaan bagi setiap masyarakat. Gubernur Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 265

Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis merupakan bentuk kepastian Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Lengkap. Ia menambahkan bahwa PTSL juga merupakan hukum hak atas tanah yang mereka suatu usaha dari pemerintah untuk menjamin perlindungan miliki. Oleh karena itu, Pemprov Pendaftaran Tanah hukum atas kepemilikan tanah.“Kami memberikan apresiasi terus mendorong masyarakat untuk terhadap Kementerian ATR/BPN, Kakanwil BPN Provinsi mengikuti PTSL,” kata Adi Santoso. Sulawesi Tengah, dan para kepala kantor atas kebijakannya Saling berbalas, Menteri ATR/ dalam menyelesaikan PTSL. Saya berharap agar tiap Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, juga masyarakat dapat memanfaatkan sertipikat yang dimiliki mengapresiasi langkah para kepala dengan bijaksana,” kata Rudi Dewanto. daerah dan pemerintah provinsi Adi Santoso, Asisten I Gubernur Kalimantan Selatan dari ketiga wilayah tersebut, yang mengucapkan terima kasih atas sertipikat tanah yang juga sangat mendukung program diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi kerja Kementerian ATR/BPN, salah Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi program PTSL satunya PTSL. “Terima kasih kepada karena memang masyarakat di Kalimantan Selatan belum Gubernur, para Wali Kota, dan para banyak yang memiliki sertipikat tanah. “Semoga PTSL terus Bupati dalam rangka menyiapkan berlanjut dan dapat dimanfaatkan oleh setiap masyarakat. kepastian hukum atas tanah PTSL ini sangat membantu karena sertipikat tanah itu masyarakat. Melalui program PTSL itu, mudah-mudahan sengketa dan konflik dapat berkurang serta menciptakan kepastian hukum atas tanahnya,” kata Sofyan A. Djalil. Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa pada masa lalu, ada masyarakat yang tidak mau disertipikatkan tanahnya. Bahkan setelah jadi sertipikatnya, dikembalikan ke kantor pertanahan. “Namun, saya pikir masyarakat sekarang sudah sadar bahwa sertipikat sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota, serta Pak Bupati yang mau ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya sertipikat tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Sebagai informasi, sebanyak 81.423 sertipikat tanah dibagikan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil secara daring. (RH/ LS, 09 Des. 2021). 266 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Rasakan Kemudahan PTSL, Catur Wibowo Daftarkan 4 Bidang Tanahnya Sekaligus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang yang ia miliki sekarang memiliki kepastian hukum dan bisa Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan dikenal dengan PTSL, terus dijalankan Kementerian dijadikan modal saat diperlukan. “Sertipikat ini saya buat Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pertama untuk kepastian hak milik. Kemudian, kalau ada (ATR/BPN) untuk menciptakan kepastian hukum kebutuhan akan saya gunakan untuk hal yang bermanfaat,” Pendaftaran Tanah bagi tanah masyarakat. Tak hanya itu, PTSL juga diupayakan ujar Catur Wibowo. agar mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran “Alhamdulillah, pengurusan sertipikatnya juga tidak lama tanah yang dimiliki masyarakat. sampai sertipikat tanah kami jadi. Terima kasih kepada Datang dari Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, pemerintah, kepada BPN dalam penyertipikatan ini. Semoga Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Catur Wibowo masyarakat lain juga dapat merasakan manfaatnya karena (52) hadir sebagai penerima sertipikat tanah dalam kegiatan program ini sangat membantu masyarakat,” pungkasnya. Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat. Kegiatan ini (RE, 08 Des). diselenggarakan di Grand Artos Magelang, Rabu (08/12/2021). Catur Wibowo sangat bersyukur dengan adanya program PTSL yang dirasa sangat menguntungkan karena prosesnya cepat dan biayanya murah. “Prosesnya diukur dulu oleh BPN baru saya melaksanakan pendaftaran. Selama proses pendaftaran sampai saya terima sertipikat hari ini, hanya mengeluarkan biaya yang sangat murah, dengan membayar Rp150.000,” imbuhnya. Ia sangat berterima kasih kepada pemerintah karena proses pengurusan pembuatan sertipikat sangatlah mudah dan murah. Dengan begitu, empat bidang tanah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 267

Apresiasi Pemerintah Daerah dalam Menyukseskan PTSL melalui Keringanan BPHTB Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali memberikan legalitas hak atas tanah melalui pemberian sertipikat tanah. Kali ini, dibagikan sebanyak 80.042 sertipikat tanah di tiga provinsi, yakni 40.000 sertipikat tanah di Provinsi Jambi, sebanyak 27.542 sertipikat tanah di Provinsi Kalimantan Tengah, serta sebanyak 12.500 sertipikat tanah dibagikan di Provinsi Bangka Belitung. Dalam sambutannya, Menteri masyarakat tidak menyertipikatkan tanahnya,” kata Sofyan ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, A. Djalil secara daring, Jumat (10/12/2021). mengapresiasi langkah pemerintah Ada nilai lebih dari pembebasan BPHTB, yaitu dapat daerah dalam menyukseskan mengetahui berapa banyak tanah yang dimiliki program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), salah satunya dengan memberikan keringanan dalam pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).“Kebijakan dalam pemberian keringanan dan pembebasan BPHTB sangat bagus sekali. Kalau tidak diberikan keringanan maka 268 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

oleh seseorang sehingga akan lebih mudah dalam yang baru-baru ini menerbitkan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan mengembangkan daerah. “Dari sisi tata ruang misalnya, peraturan pembebasan BPHTB bagi Kualitas Data dan Pengembangan Sistem dibuat tempat wisata akan lebih baik karena kita punya peserta PTSL untuk semua luasan data pertanahan yang cukup detail. Data pertanahan dan redistribusi tanah untuk luasan Pendaftaran Tanah di Kementerian ATR/BPN akan di- share kepada Bapak/ tertentu,” ungkap Oloan Sitorus. Ibu untuk kepentingan pembangunan. Untuk itu, saya Pada kesempatan tersebut, Gubernur ucapkan terima kasih kepada Kepala Daerah yang sudah Provinsi Jambi, Al-Haris, mengapresiasi memberikan diskon atau membebaskan BPHTB sehingga program PTSL. Dalam sambutannya, masyarakat tidak terbebani dengan BPHTB,” kata Menteri ia menyebutkan bahwa program ini ATR/Kepala BPN. sangat menyentuh masyarakat. “Atas Lebih lanjut, dalam menyiasati kewajiban pembayaran nama masyarakat serta Pemerintah BPHTB, Kementerian ATR/BPN mencoba membuat Provinsi Jambi, kami ucapkan terima kebijakan sendiri dengan menerapkan BPHTB terutang. kasih untuk Kanwil BPN Provinsi Jambi Maksudnya, setelah sertipikat tanah dikeluarkan, diberikan serta kantor pertanahan yang telah stempel BPHTB Terutang. “Ternyata ada masalah lagi bahwa bekerja keras dalam menjalankan PTSL masyarakat kita itu tidak mau ada utang. BPHTB terutang sehingga banyak manfaat yang dirasa bagi masyarakat itu beban. Jika belum dibayar, tidak sampai oleh masyarakat dari program ini. amalan mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu, solusi ini tidak Melalui PTSL, ke depannya kehidupan menyelesaikan masalah BPHTB sehingga kalau bisa Bapak masyarakat dapat lebih tentram,” kata Gubernur mengimbau Bupati/Wali Kota untuk mengurangi Al-Haris. atau bahkan membebaskan BPHTB untuk memudahkan Staf Ahli Gubernur Provinsi Bangka Belitung Bidang program PTSL,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Kemasyarakatan dan SDM, Sunardi, menyebutkan bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sertipikat tanah merupakan upaya pemerintah untuk Bangka Belitung, Oloan Sitorus, memantapkan status hukum hak atas tanah sehingga mengatakan bahwa terdapat menjadi lebih jelas. “Kami memberikan apresiasi kerja keras beberapa kepala daerah yang Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung dalam menjalankan memberikan keringanan BPHTB. program PTSL di Provinsi Bangka Belitung. Memang ada “Secara khusus, kami berikan kendala terkait BPHTB, tetapi kita berharap semoga ke apresiasi setinggi-tingginya kepada depannya, realiasi pendaftaran tanah di Provinsi Bangka Bupati Bangka Tengah yang sejak Belitung dapat terus meningkat,” kata Sunardi. 2016, memberikan pembebasan Apresiasi terhadap program PTSL juga diberikan oleh BPHTB bagi peserta PTSL dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui Asisten kriteria luas tertentu. Kemudian, Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov kepada Wali Kota Pangkal Pinang Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyebutkan yang mendukung kebijakan bahwa Pemprov Kalimantan Tengah mendukung program Kementerian ATR/BPN dengan PTSL. “Kami ucapkan terima kasih kepada kerja keras Kanwil memberikan stempel terutang BPN Provinsi Kalimantan Tengah serta kantor pertanahan bagi sertipikat tanah peserta PTSL. atas sinergi dan kerja sama yang terjalin selama ini,” kata Kemudian Bupati Bangka Barat, Leonard S. Ampung. (RH/RK, 10 Des. 2021). yang sejak tahun 2020 memberikan pembebasan BPHTB bagi peserta PTSL. Lalu, Bupati Belitung Timur KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 269

Cerita Bahagia Penerima Sertipikat dari Program PTSL di Kabupaten Bekasi Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pelaksanaan Penyerahan sertipikat tanah untuk Bagi Huan, sertipikat tanah itu sangatlah penting karena Kualitas Data dan Pengembangan Sistem rakyat melalui program Pendaftaran Tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sepenuhnya sah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dicanangkan oleh secara hukum. Ia bercerita untuk saat ini, sertipikat tanah Pendaftaran Tanah pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata tersebut akan disimpannya dan kelak dapat diwariskan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak tahun kepada anak dan cucunya. “Dengan adanya sertipikat 2017 hingga saat ini, selalu memiliki cerita mengharukan dan tanah ini, tidak akan ada masalah lagi karena kini sudah membahagiakan dari masyarakat penerima sertipikat tanah. berkepastian hukum sehingga sertipikat akan selalu dijaga Hal ini seperti yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten dan dirawat untuk anak cucu saya kelak,” ungkapnya. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, saat menerima sertipikatnya Tak jauh berbeda dengan Huan, Oding (50) seorang petani dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat, dari Sadang Kabupaten Bekasi, bercerita jika pengurusan bertempat di Hotel Primebiz, Kamis (09/12/2021). sertipikat tanah miliknya ini, menjalani proses yang mudah Huan (43) yang berasal dari Desa Jatiwangi Kabupaten dan cepat. Jika ada berkas yang kurang, petugas aktif Bekasi, yang sangat bersyukur dengan adanya program PTSL memberitahukannya sehingga dapat cepat ia lengkapi. ini karena sangat dipermudah dalam mengurus sertipikat “Sudah sejak lama tanah ini ingin saya sertipikatkan. Namun tanah. “Saya berterima kasih dengan adanya program dari karena biaya yang tinggi, saya urungkan niat itu. Akhirnya, pemerintah ini, terutama kepada Kementerian ATR/BPN saya mendapatkan kabar bahwa ada program PTSL bagi karena sangat mempermudah kami seluruh masyarakat, tanah yang belum memiliki sertipikat. Kemudian saya khususnya yg berada di Kabupaten Bekasi dalam mengurus mengajukan dan akhirnya diterima. Saya berterima kasih sertipikat tanah,” ujar pria yang bekerja sebagai wiraswasta. karena prosesnya mudah dan cepat,” ujarnya. Dalam kegiatan ini, diserahkan 100 Sertipikat Tanah yang diberikan kepada 12 perwakilan masyarakat dengan 4 orang dari tiap kabupaten. Sertipikat diserahkan secara langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustofa, didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan. Turut hadir pula dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata; dan jajaran Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. (TA/RA, 09 Des. 2021). 270 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Mudahkan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Terus Masifkan Pendaftaran Tanah atau membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Terima kasih sekali terhadap bupati dan wali kota yang telah meringankan atau menghapus atau menjadikan BPHTB nol untuk pendaftaran pertama bagi masyarakat umumnya, terutama masyarakat yang kurang mampu dianggap beban yang berat,” ucapnya. Sebagai institusi dalam kepengurusan administrasi baik,” tuturnya. Pada kesempatan ini, Gubernur Provinsi Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Aceh, Nova Iriansah, mengapresiasi Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar program Pendaftaran Tanah Sistematis mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Lengkap (PTSL) yang dilakakukan Pendaftaran Tanah Setelah sebelumnya telah dilaksanakan penyerahan Kementerian ATR/BPN. “Dengan sertipikat tanah untuk rakyat di beberapa daerah Indonesia, sertipikat ini, masyarakat mendapat kali ini penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat dilakukan kepastian hukum dan dapat menjadi di tiga provinsi, yaitu Provinsi Riau, Aceh, dan Sumatra Barat. agunan di perbankan. Semoga Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, yang menghadiri masyarakat bisa memanfaatkan dengan kegiatan penyerahan secara daring, mengatakan bahwa dengan adanya sertipikat tanah ini diharapkan dapat Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dalam mengurangi potensi sengketa dan konflik pertanahan. laporannya mengatakan bahwa banyaknya masyarakat “Dengan adanya sertipikat, Bapak dan Ibu mengetahui pasti di Riau yang keberatan dengan pajak BPHTB. Namun, tanahnya di mana, batasnya di mana, luasnya berapa, dan sudah ada empat kabupaten/kota di Provinsi Riau yang bisa dibuktikan,” ujarnya, Senin (13/12/2021). memberikan keringanan BPHTB, di antaranya Kota Dumai, Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sertipikat tanah Pekanbaru, Pelalawan, dan Rokan Hilir. “Kami minta 8 dapat memberikan akses permodalan kepada perbankan bupati dan wali kota yang belum memberikan keringanan bagi masyarakat yang ingin berusaha. Namun, Sofyan A. BPHTB untuk pendaftaran pertama kali agar memberikan Djalil mengingatkan kepada masyarakat yang menerima keringanan,” imbuhnya. sertipikat agar hati-hati. Jangan menggunakan akses ke perbankan tersebut untuk keperluan Sebagai informasi, penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat yang konsumtif, tetapi yang produktif dan kali ini di Provinsi Riau sebanyak 78.000 sertipikat, Provinsi memang benar-benar ingin berusaha. Aceh sebanyak 25.000 sertipikat, dan Provinsi Sumatra Barat “Kalau Bapak Ibu mau menggunakan sertipikat 5.000 sertipikat. Turut hadir dalam penyerahan sertipikat ini, gunakanlah dengan hati-hati. Hitung baik- ini, Gubernur Provinsi Sumatra Barat, Mahyeldi; Sekretaris baik, pinjam uang seperlunya, membayar Daerah Provinsi Riau, S.F. Hariyanto; Kakanwil BPN Provinsi tepat pada waktunya. InshaAllah, sertipikat Sumatra Barat, Syaiful; Plt. Kakanwil BPN Provinsi Aceh, ini bisa menjadi modal bagi Bapak Ibu untuk Agustyarsah. (JR, 13 Des. 2021). meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Itu yang diharapkan pemerintah,” ucap Menteri ATR/ Kepala BPN. Sofyan A. Djalil juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah yang telah mengurangi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 271

Terima Sertipikat Tanah, Masyarakat Wonosobo Percaya Kemudahan Proses PTSL Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Sulitnya kepengurusan sertipikat tanah kerap kali pembagian sertipikat tanah kepada 100 orang masyarakat di Kualitas Data dan Pengembangan Sistem membuat masyarakat enggan mendaftarkan Gedung Sasana Adipura, Wonosobo, Minggu (12/12/2021). tanahnya. Mereka kadang membiarkan asetnya “Setelah mendapatkan sertipikat tanah ini, saya merasa Pendaftaran Tanah tanpa memiliki bukti hukum. Namun, hal itu senang dan tenang karena saya telah mendapatkan bukti sekarang ditepis dengan adanya program Pendaftaran hukum atas hak tanah saya. Prosesnya sangat cepat, hanya Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh satu bulan lebih sedikit,” ungkap Sukirno. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Sukirno mengungkapkan bahwa dahulu, dia sempat Nasional (ATR/BPN). mengira kalau mengurus sertipikat tanah itu sulit dan Berhasil menerima sertipikat tanah dari program PTSL, prosesnya tidak mudah. Jadi, dia merasa tidak tertarik untuk Sukirno (51), warga asal Desa Timbang, Kabupaten mendaftarkan tanahnya. Kemudian, setelah mendapat Wonosobo yang berprofesi sebagai supir ini, membagikan informasi dari kepala desa mengenai pembuatan sertipikat kisahnya mengurus tanah warisan orang tua hingga tanah dari program PTSL, dia baru tertarik. memperoleh sertipikat tanah. Ia bercerita saat menghadiri “Akhirnya saya daftarkan juga tanah warisan orang tua saya. Saya akan simpan sertipikat tanah ini untuk diwariskan ke anak saya,” tegas Sukirno. Dalam kesempatan yang sama, Yasin (24), salah seorang warga asal Desa Purwojati yang berprofesi sebagai tukang reparasi telepon seluler, mengatakan bahwa proses mendapatkan sertipikat tanah sangat cepat dan mudah. Awalnya dia mendapat info dari perangkat desa terkait program PTSL. “Saya pun tertarik untuk mengikutinya dan prosesnya sekitar satu bulan. Sertipikat tanah ini rencananya akan saya gunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha saya,” ungkap Yasin. (NA/FM/RM, 12 Des. 2021). 272 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sertipikat Tanah Permudah Akses Modal Usaha dalam Menyejahterakan Masyarakat Setelah beberapa hari yang lalu, Menteri Agraria dan Pemerintah pun terus membantu masyarakat, misalnya Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ dengan menurunkan biaya kredit,” ungkapnya. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem BPN), Sofyan A. Djalil, menyerahkan sertipikat tanah Lebih lanjut, dijelaskan bahwa masyarakat sangat secara daring di beberapa provinsi Indonesia. Kini, dipermudah oleh pemerintah melalui Kredit Usaha Pendaftaran Tanah Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan kembali sertipikat Rakyat (KUR). Sebelum era pemerintahan Jokowi, KUR tanah untuk rakyat di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan mencapai 22% dan saat ini hanya 6% per tahunnya. Saat ini, Bengkulu, Senin, (13/12/2021). Pemerintahan Jokowi pun sedang mengupayakan untuk Sofyan A. Djalil mengucapkan selamat kepada seluruh diturunkan sampai dengan 3% per tahun, terutama untuk penerima sertipikat tanah di ketiga provinsi tersebut. KUR pertanian. “Kepada masyarakat penerima sertipikat, pada hari ini di Namun, Sofyan A. Djalil mengingkatkan kepada masyarakat Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Bengkulu, saya ikut untuk tetap berhati-hati dalam meminjam modal. Jika tidak bergembira dan mengucapkan selamat kepada seluruh dihitung dengan baik, tidak akan memberikan manfaat penerima yang telah menerima sertipikat tanah melalui bagi masyarakat. Apalagi jika pinjaman tersebut digunakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” untuk sesuatu hal yang konsumtif, dikhawatirkan akan ujarnya secara daring. berpotensi menjadi masalah di masa yang akan datang. Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, jika dengan memiliki “Pemerintah tentu akan sedih jika sertipikat yang diberikan sertipikat tanah, masyarakat mempunyai kepastian hukum nantinya malah menimbulkan masalah,” tuturnya. untuk dapat mengurangi konflik tanah. Selain itu, sertipikat Untuk diketahui, pada penyerahan sertipikat tanah kali ini, dapat memberikan akses kepada penerima sertipikat untuk diserahkan di Provinsi Maluku sebanyak 18.741 bidang, dapat menerima pinjaman kepada lembaga keuangan Provinsi Maluku Utara sebanyak 29.514 bidang, dan Provinsi formal. Bengkulu sebanyak 26.749 bidang. Hadir di masing-masing “Selama ini banyak masyarakat yang masih menjadi korban provinsi secara daring, Gubernur Provinsi Maluku, Murad dari pinjaman yang memiliki bunga sangat mahal. Mereka Ismail; Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Ghani tidak bisa pergi ke bank, tidak bisa ke bank yang formal Kasuba; Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah; karena mereka tidak memiliki sertipikat. Akhirnya, mereka Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku, Kepala Kantor pergi ke rentenir dan rentenirnya itu bunganya mahal luar Wilayah Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah biasa. Maka dengan adanya sertipikat tanah, masyarakat Provinsi Bengkulu, serta jajaran kantor pertanahan di bisa mendapatkan akses usaha untuk kesejahteraan masing-masing provinsi. (TA, 13 Des. 2021). masyarakat melalui pinjaman untuk membuka usaha. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 273

Menteri ATR/Kepala BPN Apresiasi Seluruh Pemangku Kepentingan dalam Menyukseskan Program PTSL Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Jakarta,” tuturnya. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bekerja Sofyan A. Djalil pun menegaskan, dalam menyikapi keras dalam melaksanakan program Pendaftaran permasalahan tersebut, diperlukan adanya Pendaftaran Tanah Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sejak program diskusi lebih lanjut bersama dengan berbagai ini diluncurkan, sebanyak lima juta, tujuh juta hingga Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku sembilan juta bidang tanah merupakan target yang telah kepentingan lainnya agar permasalahan tumpang diselesaikan setiap tahunnya. Kesuksesan tersebut tidak tindih ini dapat terselesaikan. Jika permasalahan lepas dari kolaborasi yang telah dilakukan dengan berbagai ini terselesaikan, akan banyak sekali manfaat yang pemangku kepentingan. didapatkan. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Sofyan A. Djalil juga mengharapkan bahwa ke pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan depannya, semakin erat kerja sama seluruh dalam program PTSL. Meskipun memang saat ini masih pemangku kepentingan sehingga seluruh tanah di tengah pandemi Covid-19, inshaAllah di tahun 2021 ini di Indonesia dapat terdaftarkan sesuai target di Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan hampir tahun 2025. “Saya sangat mengapresiasi dengan 8 juta bidang di seluruh Indonesia,” ungkap Menteri ATR/ apa yang telah dicapai hingga saat ini. Semoga Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, saat menyerahkan Sertipikat yang kita lakukan bukan hanya sekadar tugas kepada Tanah untuk Rakyat di Provinsi DKI Jakarta, Lampung, dan negara, tetapi juga amal baik kita dalam membantu Gorontalo secara daring, Selasa (14/12/2021). masyarakat Indonesia yang memerlukan sertipikat dan Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menjelaskan, jika program PTSL dalam memperbaiki status ekonomi masyarakat,” ujarnya. yang dicanangkan oleh pemerintah ini tidak terlepas dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan kerja keras insan Kementerian ATR/BPN serta dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendukung yang luar biasa mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota terkait dengan program PTSL. “Kami dari pemerintah sehingga Kementerian ATR/BPN dapat bekerja secara daerah mendukung untuk menyukseskan program PTSL. maksimal dalam rangka untuk memberikan kepastian Permasalahan di DKI Jakarta ini memang sangat rumit dan hukum dalam bidang pertanahan kepada masyarakat. jika ini terselesaikan, saya rasa seluruh persoalan di wilayah Pada tahun 2025,ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia lainnya juga bisa terselesaikan dengan lebih wilayah Indonesia sudah terdaftar melalui program baik karena bisa dijadikan contoh penyelesaian masalah,” PTSL. katanya. Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan bahwa Provinsi Sebagai informasi, dalam penyerahan kali ini, diserahkan DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang paling sebanyak 5.000 sertipikat di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi rumit masalah pertanahannya. “Bukan hanya terkait Lampung sebanyak 71.514 bidang, dan Provinsi Gorontalo dengan mafia tanah yang tengah marak terjadi. Contoh sebanyak 15.000 bidang. Hadir pula di tiap-tiap provinsi kasus di DKI Jakarta lainnya, ada masyarakat yang ingin melalui daring, Gubernur Provinsi Lampung yang dalam tanahnya disertipikatkan, tetapi setelah diperiksa hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Gubernur ternyata merupakan aset dari Kementerian PUPR maka Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi di DKI DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, serta jajaran kantor pertanahan di setiap provinsi. (TA, 14 Des. 2021). 274 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat melalui Sertipikat Tanah Masih dalam rangkaian tanahnya diabaikan dan dibiarkan begitu saja. Hal seperti Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan penyerahan sertipikat ini yang nantinya berpotensi dapat diganggu kepemilikan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem tanah untuk rakyat, tanah tersebut oleh orang lain,” ungkapnya. kali ini Menteri Terkait di Provinsi Kepulauan Riau, Menteri ATR/Kepala Pendaftaran Tanah Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN mengatakan bahwa telah dibuat kebijakan dengan Badan Pertanahan Nasional (ATR/ memberikan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada BPN), Sofyan A. Djalil, menyerahkan masyarakat tradisional yang bertempat tinggal di atas air. sertipikat tanah di tiga provinsi, “Untuk masyarakat di pinggir pantai atau bertempat tinggal yaitu Provinsi Kepulauan Riau di daerah muara sungai, Kementerian ATR/BPN memberikan sebanyak 12.291 sertipikat, Provinsi pengakuan terhadap hak mereka. Semoga ini dapat Banten sebanyak 100.000 sertipikat, memberikan kepastian hukum dan mudah-mudahan dapat serta Provinsi Sumatra Selatan menjadi akses dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sebanyak 15.373 sertipikat, Selasa di sana,” ujarnya. (14/12/2021), secara daring. Sofyan A. Djalil menuturkan, Acara penyerahan yang sertipikat tanah yang diberikan dilaksanakan di tiga provinsi tersebut memiliki kepastian hukum berbeda, baik secara luring dan masyarakat tidak perlu khawatir maupun daring ini, dihadiri karena tanah mereka kini, telah juga oleh Gubernur Provinsi diakui oleh negara kepemilikannya. Kepulauan Riau, Gubernur Ia juga mengharapkan, masyarakat Provinsi Banten yang dalam hal dapat memanfaatkannya sebagai modal atau jaminan dari ini diwakili oleh Asisten Daerah lembaga keuangan formal untuk membuka usaha dan I, Gubernur Provinsi Sumatra terhindar dari rentenir sehingga dapat meningkatkan taraf Selatan, Kepala Kantor Wilayah hidup masyarakat. BPN Provinsi Kepulauan Riau, Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN juga berpesan Kepala Kantor Wilayah BPN kepada masyarakat untuk tidak membiarkan tanah mereka Provinsi Banten, Kepala Kantor begitu saja. Kebanyakan masyarakat yang memiliki tanah Wilayah BPN Provinsi Sumatra membiarkan begitu saja tanah mereka. Maka ia mengimbau Selatan, serta jajaran Kantor kepada masyarakat agar tanah dapat digunakan atau Pertanahan di ketiga provinsi dimanfaatkan sehingga tidak diakui orang lain atau menjadi tersebut. (TA, 14 Des). 2021. masalah di kemudian hari. “Masyarakat yang telah memiliki sertipikat, harus menjaga juga tanahnya. Jangan karena telah disertipikatkan, lalu KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 275

Dapat Sertipikat Tanah, Ini Harapan Perwakilan Masyarakat Simalungun dan Serdang Bedagai Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan ini sangat bagus dan ada manfaatnya untuk masyarakat. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan Sertipikat ini akan saya simpan untuk anak cucu nanti,” percepatan pendaftaran tanah di seluruh ungkap Sri Asmawati. Pendaftaran Tanah wilayah Indonesia. Melalui program Pendaftaran Jhon (54) seorang petani dari Serdang Bedagai. Ia Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa PTSL memang sangat bermanfaat. membagikan 100 sertipikat tanah di tiga kabupaten/kota “Saya sangat berterima kasih atas program sertipikat di Sumatra Utara, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten tanah. Saya harap pemerintah mau melanjutkan program Serdang Bedagai, serta Kota Pematang Siantar. ini karena masyarakat membutuhkan ini. Sertipikat tanah Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sangat penting untuk legalitas atas rumah saya,” kata Jhon. menyebutkan bahwa menerima sertipikat tanah merupakan Jhon, yang sehari-hari menjadi petani penggarap momen bersejarah bagi para penerima sertipikat tanah. dengan menyewa suatu lahan mengungkapkan bahwa ia “Kalau memang selama ini Bapak dan Ibu belum jelas mengalami banyak kemudahan dalam mengurus sertipikat kepemilikan tanahnya, dengan adanya sertipikat, tentunya tanahnya. Ia juga mengapresiasi kerja kantor pertanahan hak atas tanah jadi semakin jelas,” kata Ketua Komisi II yang banyak membantu dalam pengurusan tanahnya. DPR RI usai membagikan sertipikat tanah kepada 12 “Pembuatan sertipikat tanahnya mudah dan tidak berbelit- orang perwakilan masyarakat di Hotel Sapadia, Selasa belit,” ungkap Jhon. (RH/RZ, 14 Des. 2021). (14/12/2021). Perasaan masyarakat gembira dan senang mendapatkan sertipikat tanah. Salah satunya Nur Asmawati (40) dari Simalungun, seorang Kepala Dusun (Kadus). Ia menceritakan bahwa saat ini, ia sangat bersyukur dapat menerima sertipikat tanah. “Membuat sertipikatnya mudah, Pak dan tidak ribet. Saya bersyukur ada program sertipikat tanah sehingga rumah saya dapat disertipikatkan,” katanya sambil tersenyum bahagia. Sri Asmawati berharap, program PTSL terus berlanjut sampai semua tanah masyarakat memiliki sertipikat. “Harapan saya, program ini terus berlanjut karena 276 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kerja Sama Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Agama, Wujudkan Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf Sebagai upaya percepatan sertipikasi tanah susah untuk pengumpulan buktinya. Namun setelah ada Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan wakaf, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ perubahan, sekarang minimal 2 saksi terkait tanah wakaf Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama maka tanah sudah bisa kita daftarkan,” jelas Menteri ATR/ Kementerian Agama sepakat menandatangani Kepala BPN. Pendaftaran Tanah nota kesepahaman sertipikasi tanah wakaf. Kegiatan ini Sofyan A. Djalil berujar bahwa saat ini, Kementerian ATR/ dilaksanakan pada Rabu (15/12/2021) bertempat di Hotel BPN mencatat sebanyak kurang lebih 182.000 tanah wakaf Sultan Jakarta. telah terdaftar. Ia berharap melalui kerja sama antara dua Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, berkata bahwa pihak ini naka integrasi data dapat terkoneksi.“Karena sudah tanah wakaf merupakan salah satu fokus pemerintah terdaftar, tinggal kita koneksikan dengan Sistem Informasi sehingga dilakukan kerja sama sebagai upaya percepatan Wakaf (SIWAK) sehingga dapat dikontrol oleh Kementerian pendaftaran tanah wakaf. “Sewaktu saya ditugaskan Agama,” kata Sofyan A. Djalil. menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, kita bereskan peraturan Sofyan A. Djalil juga berharap bahwa dengan adanya Menteri terkait tanah wakaf,” ujarnya. penandatanganan nota kesepahaman ini, baik pihak Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa beberapa Kementerian ATR/BPN maupun Kementerian Agama, akan perubahan peraturan tanah wakaf itu, mulai dari semua semakin cepat dalam mendaftarkan tanah wakaf. “Kita akan bentuk hak boleh diwakafkan hingga perkara nazhir. bekerja lebih cepat lagi sehingga harta Tuhan ini dapat kita Sebagai keterangan, nazhir adalah pihak yang menerima daftarkan dan kelola dengan baik,” ujarnya. harta benda wakaf dari wakif, pihak yang mewakafkan harta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, berkata bahwa benda miliknya untuk dikelola dan dikembangkan sesuai kerja sama terkait percepatan pendaftaran tanah wakaf ini peruntukannya. sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk mengurus “Dahulu, persyaratan nazhir ialah harus dari Badan Wakaf kepentingan umat, khususnya dalam bidang pengelolaan Indonesia (BWI), sedangkan BWI tak seluruh tempat ada. tanah wakaf. “Kami berharap kerja sama ini sebagai Oleh karena itu, jika belum ada nazhir, boleh ditunjuk percepatan pendaftaran tanah wakaf, bagaimana harta nazhir sementara, biasanya pengurus masjid siapa saja. Ada Allah bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi umat,” juga masalah asal-usul tanah wakaf yang sudah lama dan tutur Yaqut Cholil Qoumas. (AR/LS, 15 Des. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 277

Tingkatkan Kualitas PPAT, Dirjen PHPT Imbau PPAT untuk Menaati Peraturan Perundang-Undangan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam enforcement costs atau penerapan kontrak,” Kualitas Data dan Pengembangan Sistem mendorong dan menyukseskan program dari ujar Suyus Windayana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Berdasarkan terbitnya Undang-Undang Pendaftaran Tanah Pertanahan Nasional (ATR/BPN) begitu penting. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Oleh karena itu, peningkatan kualitas seorang PPAT untuk banyak sekali peraturan pelaksana dari menjalankan tugasnya menjadi salah satu perhatian. undang-undang tersebut yang dikeluarkan “Dengan jumlah PPAT yang semakin banyak, melalui oleh pemerintah termasuk yang mengatur kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masalah pertanahan. “Salah satunya terkait dan pengetahuan PPAT di bidang pertanahan serta juga dengan tugas saudara selaku PPAT. menghasilkan PPAT yang lebih berkualitas dan profesional Untuk itu, agar saudara selalu mengikuti dalam melaksanakan tugas jabatan dan kode etik PPAT,” ujar perkembangan terhadap peraturan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah perundang-undangan dimaksud. Terkait (Dirjen PHPT), Suyus Windayana, dalam acara Peningkatan pengaturan uang jasa PPAT saat ini, maksimal Kualitas PPAT Gelombang V Tahun 2021 di Hotel Royal 1% dari nilai transaksi yang merupakan salah Kuningan, Selasa (15/12/2021). satu unsur biaya pelayanan pertanahan,” Dirjen PHPT juga mengingatkan kembali kepada para tambahnya. PPAT bahwa tugas yang diemban ialah pelimpahan Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IPPAT, Hapendi sebagian kewenangan Kementerian ATR/BPN kepada para Harahap, mengingatkan bahwa sebagai pejabat umum PPAT. “Oleh karena itu, saudara harus menaati peraturan yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas perundang-undangan yang dikeluarkan tanah, pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain, PPAT oleh Kementerian ATR/BPN. Apabila tentunya harus mengedepankan prinsip profesionalisme saudara tidak melaksanakan dengan dan prinsip kehati-hatian. “Ini penting agar akta yang sebaik-baiknya maka kementerian dibuatnya bernilai untuk pembuktian di masa yang akan dapat mencabut kembali pelimpahan datang. Para pihak sengaja menggunakan jasa PPAT dalam kewenangan yang sudah diberikan,” melakukan sebuah perbuatan hukum agar mendapatkan ungkapnya. kepastian dan perlindungan hukum, apabila di kemudian Lebih lanjut, Suyus Windayana hari terjadi peristiwa sengketa,” katanya. menjelaskan, salah satu upaya pemerintah Hapendi Harahap juga menjelaskan profesionalisme dalam meningkatkan Ease of Doing merupakan persyaratan yang diperlukan untuk menjabat Business ialah dengan menerbitkan suatu pekerjaan tertentu dan yang melaksanakannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan 2020 tentang Cipta Kerja. “Lewat skema wawasan. “Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Omnibus Law, banyak hal yang dapat profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang dipangkas, termasuk bargaining cost wajib dimiliki oleh seseorang PPAT dalam menjalankan atau biaya kesempatan dan policing and pekerjaan yang diserahkan kepadanya,” tutupnya. (RE/JR, 15 Des. 2021). 278 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Percepat Sertipikasi Tanah melalui Keringanan BPHTB Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Ia pun berharap, kebijakan ini dapat diterapkan di seluruh Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. wilayah Indonesia. Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Djalil, menyatakan terus berkomitmen untuk Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Kepala mempercepat sertipikasi tanah melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Ery Pendaftaran Tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Suwondo, yang mengungkapkan dukungan luar biasa dari sehingga pada tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan telah terdaftar. Hal tersebut disampaikan saat penyerahan Program Strategis Nasional (PSN). Salah satunya dengan sertipikat tanah untuk rakyat di Provinsi Sulawesi Utara, pembebasan ataupun pengurangan pembayaran BPHTB Kalimantan Barat, dan Bali secara daring, Rabu (15/12/2021). yang menjadi kewajiban dari peserta PTSL maupun program Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil menegaskan bahwa strategis nasional lainnya. “Terdapat tiga kabupaten yang komitmen tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. menerbitkan regulasi pembebasan maupun pengurangan “Beliau sangat concern terhadap program PTSL ini karena BPHTB, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, berkaitan juga dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan Kabupaten Sekadau” ungkapnya. serta kepastian hukum hak atas tanah. Maka dari itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Sutarmidji, menegaskan Presiden mendorong Kementerian ATR/BPN untuk terus dukungannya terkait pembayaran BPHTB untuk program bekerja keras agar dapat menyelesaikan setiap target yang PTSL ditiadakan. “Saya akan melakukan pendekatan kepada diberikan,” ungkapnya. bupati serta wali kota, khususnya di Provinsi Kalimantan Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa Barat untuk membebaskan biaya BPHTB pendaftaran permasalahan dalam sertipikasi tanah di Indonesia, terkait pertama, saat ingin mendapatkan sertipikat, apalagi melalui dengan pembayaran Bea Perolehan HakTanah dan Bangunan program PTSL ini. Kita kan memang membantu masyarakat (BPHTB) untuk pendaftaran tanah pertama kali. Melihat untuk mendapatkan sertipikat. Jika masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar merasa kesulitan, jadinya tidak membantu,” tegasnya. BPHTB, maka Kementerian ATR/BPN menyiasatinya dengan Untuk diketahui, pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala membuat kebijakan BPHTB terutang. “Kebijakan ini berhasil BPN menyerahkan sertipikat tanah di tiga provinsi, yaitu di beberapa daerah, tetapi saya mendapatkan juga banyak Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 10.000 sertipikat, Provinsi dari masyarakat kita, takut memiliki utang dan mereka tidak Kalimantan Barat sebanyak 46.351 sertipikat, serta Provinsi mau menerima sertipikat yang ada tulisan BPHTB terutang,” Bali sebanyak 14.444 sertipikat. Hadir juga di tiap-tiap ujarnya. provinsi secara daring, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Dengan permasalahan tersebut, Sofyan A. Djalil Utara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Kepala Kantor mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemerintah Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Wilayah daerah yang memberikan keringanan atau menghapus BPN Provinsi Bali, serta jajaran kantor pertanahan di setiap pembayaran BPHTB saat pendaftaran pertama. Kebijakan itu provinsi. (TA, 15 Des. 2021). dinilai mampu mempercepat sertipikasi tanah di Indonesia. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 279

13.455 Sertipikat Tanah Dibagikan di Tarakan Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Untuk itu, Presiden mengimbau kepada jajaran Kementerian Kualitas Data dan Pengembangan Sistem menyerahkan 13.455 sertipikat tanah kepada ATR/BPN agar segera membagikan sertipikat tanah yang masyarakat di empat Kabupaten/Kota Provinsi sudah selesai secara langsung dan cepat kepada masyarakat. Pendaftaran Tanah Kalimantan Utara, yaitu 1.509 sertipikat tanah di “Tidak ada lagi yang lama buat sertipikat, langsung berikan Kabupaten Bulungan; 2.360 sertipikat tanah di Kota Tarakan; kepada masyarakat,” sambung Presiden. 3.000 sertipikat tanah di Kabupaten Malinau; serta 6.586 Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, mengatakan sertipikat tanah di Kabupaten Nunukan. bahwa pada penyerahan sertipikat tanah di Kota Tarakan, Presiden Jokowi mengatakan secara langsung di hadapan hadir juga penerima sertipikat tambak dari Kabupaten 300 perwakilan masyarakat Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan. Ia mengungkapkan bahwa tiga tahun lalu, Bulungan yang hadir bahwa sebelum tahun 2017, baru Presiden sudah mengamanatkan agar tanah-tanah tambak terdapat 40 juta bidang tanah yang didaftarkan dari 126 juta itu disertipikatkan. bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, “Pada waktu lalu ada kendala regulasi, tetapi bisa teratasi hal ini sering kali menyebabkan sengketa dan konflik karena hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pertanahan terjadi. tentang Cipta Kerja (UUCK) sehingga tambak ini bisa “Namun, dalam 5 tahun kita berhasil mendaftarkan 25 juta kita selesaikan. Hari ini ada 22.000 hektare tambak yang bidang tanah. Ini sudah kita bagikan semua sertipikatnya mendapatkan sertipikat tanah dari Presiden,” kata Sofyan A. kepada masyarakat,” kata Joko Widodo saat menghadiri Djalil. penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat di Lapangan Tenis Sofyan A. Djalil juga mengatakan bahwa masih ada 80.000 Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan hektare tambak yang akan disertipikatkan pada tahun Utara, Selasa (21/12/2021). depan. Selain itu, Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa Pada kesempatan tersebut, Joko Widodo mengapresiasi di Kalimantan Utara, terdapat kurang lebih 394.898 bidang kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah dan yang sudah terdaftar 276.380 bidang tanah. Indonesia. “Saya dengar BPN telah bekerja keras dalam “Tahun ini, Kalimantan Utara mendapat target PTSL 42.500 menyelesaikan sertipikat tanah. Jangan sampai ada yang bidang tanah dan alhamdulillah, sudah selesai 100 persen,” mengurus sertipikat bertahun-tahun belum selesai,” ujar kata Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/JR/SA/FM, 21 Des. 2021). Presiden. 280 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Hadiri Pembagian Sertipikat Tanah, Presiden Minta Tingkatkan Target PTSL di Kaltara Program percepatan pendaftaran tanah terus sempat memantau lahan tambak masyarakat sehingga Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan dipantau oleh Presiden Joko Widodo. Presiden ia menginstruksikan agar lahan tambak milik masyarakat Kualitas Data dan Pengembangan Sistem sendiri sudah menginstruksikan langsung segera disertipikatkan. kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ “Jika suatu hari ada orang dari kota pegang sertipikat HGU, Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar mempercepat mengakui tanah Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu punya sertipikat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.“Target pendaftaran hak milik, mereka tidak bisa apa-apa. Ini pentingnya tanah di Provinsi Kalimantan Utara nanti ditambah untuk sertipikat tanah,” kata Presiden Joko Widodo. tahun 2022,” kata Presiden saat kegiatan Penyerahan Dalam kegiatan tersebut, diserahkan 13.455 sertipikat Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Tenis Tertutup tanah kepada masyarakat di 4 kabupaten/kota di Provinsi Telaga Kramat, Selasa (21/12/2021). Kalimantan Utara, yaitu 1.509 sertipikat tanah di Kabupaten “Tahun depan, bisa ditambah sekitar 20.000 sertipikat tanah Bulungan; 2.360 sertipikat tanah di Kota Tarakan; 3.000 harus keluar,” tambah Presiden yang kemudian disambut sertipikat tanah di Kabupaten Malinau; serta 6.586 sertipikat tepuk tangan para penerima sertipikat tanah. di Kabupaten Nunukan. Kegiatan ini pun dihadiri 300 Presiden menegaskan bahwa sertipikat tanah merupakan masyarakat penerima sertipikat tanah dari Kota Tarakan dan bentuk kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh Kabupaten Bulungan. (RH/JR/SU/FM, 21 Des. 2021). masyarakat. “Dulu, waktu awal jadi presiden, banyak keluhan kepada saya mengenai sengketa tanah karena tidak pegang sertipikat tanah, padahal tanah yang dikelola oleh Bapak dan Ibu sudah puluhan tahun yang lalu,” ujar Presiden Joko Widodo. “Ini yang kita harapkan. Jangan sampai nanti terjadi banyak sengketa tanah,” lanjut Presiden Joko Widodo seraya menunjukkan sertipikat tanah kepada masyarakat Kaltara yang hadir langsung. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa tiga tahun sebelumnya, ia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara. Ia KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 281

Cerita Penantian Penambak Kaltara yang Mendapatkan Sertipikat Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Antusiasme masyarakat terlihat saat menghadiri mau dilihat, apakah diagunkan atau tidak. Soalnya kalau Kualitas Data dan Pengembangan Sistem penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat yang kita kekurangan modal akan kita gunakan, yaitu bisa ajukan dilaksanakan di Lapangan Tenis Tertutup Telaga ke bank. Sekali lagi, terima kasih Pak Presiden dari kami Pendaftaran Tanah Keramat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada petambak Kalimantan Utara,” tuturnya. Selasa (21/12/2021). Terdapat hal unik saat itu, yakni terkait Kegembiraan lain datang dari Siti Musrifa (48). Wanita yang pemberian sertipikat tambak atas kerja sama lintas sektor sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ini, mengungkapkan antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah proses pembuatan sertipikat yang sangat mudah dan setempat. Sebagaimana diketahui, penyelesaian proses juga pelayananan di Kantor Pertanahan yang menurutnya sertipikat tambak ini agak terhambat karena terlambatnya sangat baik. kelengkapan alat bukti alas haknya. Namun, berkat kerja “Sangat senang mendapatkan sertipikat kali ini, salah lintas sektor ini, proses sertipikasi dapat terselesaikan. satunya prosedur membuat sertipikat begitu dimudahkan, Salah satu petambak yang menerima sertipikat ialah biaya dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Acotang (29). Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pelayanannya bagus sesuai dengan perundang-undangan petambak udang dan ikan, serta sebagai penerima termuda yang berlaku, jadi saya senang dan gembira sekali hari ini,” pada acara penyerahan sertipikat kali ini, bercerita mengenai ujarnya. proses sertipikasi atas lahan tambak yang dimilikinya. Ia Hal unik lainnya datang dari Amirudin yang berasal dari juga berharap agar petambak lain yang belum memiliki Sebengkok, Kota Tarakan karena satu-satunya penerima sertipikat tersebut dapat dipercepat prosesnya. sertipikat yang luas tanahnya 29 m2 atau paling kecil di “Proses sertipikasi ini, kemarin kita ajukan pada Oktober 2019. antara penerima sertipikat lain. Namun, ia mengatakan Saya selaku Ketua Kelompok Desa Binai mengkoordinasi begitu bersyukur atas sertipikat yang diterima ini karena anggota, mengarahkan ke pemerintah provinsi setempat dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya dan untuk membuat sertipikat. Selain itu, ada beberapa juga mencegah kejadian praktik mafia tanah. sertipikat anggota petambak yang belum dikeluarkan. “Alhamdulillah, setelah 38 tahun saya tinggal di sana, Alangkah baiknya, nanti kami akan menyelesaikan ke BPN baru sekarang bisa disertipikatkan tanahnya. Selama ini (Kantor Pertanahan) setempat,” kata Acotang. hanya hitam di atas putih, hanya kuitansi, tetapi sekarang Lebih lanjut, Petambak ikan dan udang yang membudidaya alhamdulillah, sudah ada sertipikat. Sertipikat ini membuat tambak di luas lahan 58.700 m2 ini, menuturkan terima jadi ada bukti atas tanah yang saya miliki,” pungkasnya. (JR/ kasih dan perasaan sangat bahagia atas diberikan sertipikat SA/RH/MA, 21 Des. 2021). ini. “Perasaan saya sangat bahagia karena mendapatkan sertipikat ini tanpa biaya yang besar. Nanti ke depannya 282 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL