BK SIPERS SEMESTER II 2021

FGD BERSAMA KIP, KEMENTERIAN ATR/ BPN KONSISTEN JALANKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Setiap badan publik berkewajiban untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. menyediakan akses informasi publik bagi Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Cecep Suyadi, masyarakat. Badan publik yang dimaksud, sesuai mengatakan bahwa penyediaan informasi tersebut menjadi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni lembaga Dokumentasi (PPID) di tiap-tiap badan publik. Menurutnya, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain serta organisasi di samping menyediakan informasi yang akurat, badan non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan publik juga harus membangun dan mengembangkan dengan penyelenggaraan negara dan dananya bersumber sistem layanan informasi dan dokumentasinya, baik secara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau elektronik maupun non-elektronik. \"Mengembangkan sistem layanan informasi dan dokumentasi itu ialah pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Meskipun kemarin kita sudah mendapatkan peringkat informatif, tapi capaian itu bukan finish. Ini akan dipertaruhkan pada tahun-tahun mendatang, bagaimana konsistensi yang dilakukan,\" ujar Cecep Suyadi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (04/11/2021). Ia melanjutkan, selain kewajiban yang telah disebutkan, badan publik juga punya hak menolak memberikan informasi seperti diatur Pasal 17 UU KIP. Dalam hal ini, menjadi tugas PPID untuk memutuskan. \"Namun kalau aspek prosedur, aspek substansinya sesuai dengan UU KIP, informasi yang diminta ialah informasi yang tidak dikecualikan maka si pemohon harus diberikan akses yang baik untuk menerima informasi tersebut,\" tegas Komisioner KIP. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 137

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Dalam FGD yang bertajuk \"Pengelolaan LAYANAN KHUSUS Keprotokolan dan Kehumasan dalam Mewujudkan Good Governance di Era Digital 4.0\" ini, Cecep Suyadi meminta agar \"Beberapa hal yang bisa kami garis bawahi, yang pertama Kementerian ATR/BPN terus menggencarkan kultur mental dari kita semua. Bagaimana banyaknya layanan digitalnya hingga menjadi rujukan peraturan perundang-undangan, kebijakan, komitmen, utama masyarakat untuk mendapatkan dan sebagainya itu tidak akan berarti kalau misalnya informasi. Ia pun mengapresiasi banyaknya kultur atau mental kita masih belum terbuka. Kedua ialah inovasi layanan berbasis elektronik yang telah konsistensi kita untuk keterbukaan informasi. Kami akan dimiliki Kementerian ATR/BPN baik di pusat memperjuangkan bahwa kami merupakan badan publik maupun daerah. \"Kita berharap, ke depannya yang konsisten untuk menjalankan keterbukaan informasi,\" masyarakat bisa semakin menerima manfaat terang Adhi Maskawan. dari aplikasi-aplikasi tersebut,\" tuturnya. Lebih lanjut, Adhi Maskawan menerangkan bahwa terdapat Lebih lanjut ia menyebutkan, informasi publik tiga golongan informasi yang ada di PPID, di antaranya memiliki klasifikasi, antara lain informasi yang Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi wajib disediakan dan diumumkan secara Tersedia Setiap Saat. \"PPID sifatnya mengelola data-data berkala; informasi serta merta; dan informasi informasi. Data tersebut secara aturan akan masuk ke PPID wajib tersedia setiap saat. \"Aspek penentu dan dalam kewenangannya, PPID menilai ada yang bisa keberhasilan inovasi keterbukaan informasi disampaikan ke publik atau tidak,\" terangnya. (YS/RM/JR/ di badan publik adalah leadership, komitmen, AM, 04 Nov). komunikasi/koordinasi, serta pengembangan ekosistem dan aksi bersama,\" kata Cecep Suyadi. Sementara itu, Tenaga Ahli KIP, Aditya Nuriya Solikhah yang turut hadir menambahkan bahwa badan publik berkewajiban menunjuk PPID untuk melaksanakan tugasnya. \"Badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola. Selain itu juga menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik serta situs resmi,\" paparnya. Adapun FGD ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Kementerian ATR/ BPN, Adhi Maskawan. Ia menyampaikan bahwa FGD yang dihadiri oleh Kabag Tata Usaha (TU) BPN se-Indonesia ini akan memberikan pengetahuan terkait pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban badan publik, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN agar penyediaan informasi publik dilaksanakan secara baik. 138 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SOSIALISASIKAN PROGRAM STRATEGIS BERSAMA KOMISI II DPR RI DI PURWAKARTA mudah sehingga butuh suatu program, salah satunya RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR PTSL. Tujuan dari program PTSL ini adalah agar seluruh LAYANAN KHUSUS tanah di Indonesia terdaftar dan seluruh masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan memegang sertipikat tanah,” ujar Teuku Taufiqulhadi. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pada kesempatan tersebut juga, Kepala Kantor Wilayah II DPR RI terus gencar melakukan sosialisasi (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung terkait program strategis di bidang tata ruang Darmawan, menjelaskan aspek teknis mengenai PTSL. dan pertanahan. Salah satu program yang disosialisasikan Kepada masyarakat yang hadir, Kakanwil BPN Provinsi ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang Jawa Barat mengatakan bahwa dalam PTSL, seluruh diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa bidang tanah yang bisa didaftarkan dan bisa jadi Barat. Program yang sudah dijalankan sejak tahun 2017 ini, sertipikat disebut K1. “Namun ada juga yang tidak bisa juga perlu dipahami oleh masyarakat. menjadi sertipikat tanah, biasanya terkendala sengketa Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, tanah. Ini kami sebut K2. Selain itu, ada tanah-tanah yang Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa PTSL mempunyai batasnya tidak clear antar-beberapa orang sudah beperkara. banyak manfaat bagi masyarakat. Ia mendorong masyarakat Itu akan kami petakan, tapi tidak keluar sertipikat. Ini juga agar segera mengikuti program PTSL karena program masuk ke K2 sehingga kami mengetahui tanah-tanah yang tersebut memberikan kepastian hukum atas kepemilikan bermasalah di suatu desa,” jelas Kakanwil BPN Provinsi Jawa tanah. Saan Mustopa menambahkan bahwa salah satu Barat. output PTSL ialah sertipikat tanah. “Sertipikat tanah ini Selain K1 dan K2, Dalu Agung Darmawan juga menjelaskan dapat memberikan akses ke perbankan. Contohnya apabila K3. Menurutnya untuk kategori K3.1, yaitu orang yang ingin Bapak/Ibu seorang pedagang, bisa mendapat modal melalui membuat sertipikat tanah, tapi belum mampu membayar agunan sertipikat tanah ke perbankan,” kata Saan Mustopa pajak sehingga sertipikat tanahnya belum bisa dikeluarkan. saat memberikan sosialisasi Program Strategis Kementerian “Ada tanah-tanah milik badan usaha ini kami kelompokkan ATR/BPN di Hotel Prime Plaza, Selasa (09/11/2021). dalam K3.2. Kemudian, ada juga tanah warisan zaman Dalam sosialisasi tersebut, Saan Mustopa meminta kepada dahulu, ini tidak dikeluarkan sertipikat tanah. Kemudian masyarakat agar dapat mengikuti program PTSL. “Program hanya berupa peta bidang dan data pertanahannya tidak ini sangat bagus dan masyarakat dapat mengikuti program kita ketahui, ini masuk kategori K3.3,” ucap Kakanwil BPN ini karena mampu memberikan kepastian hak atas tanah. Provinsi Jawa Barat. Untuk ikut program ini, kita jangan berpikir tanah kita ada Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga dimana karena kita tidak tahu perkembangan Purwakarta (PHAL), Indra Gunawan, menyebutkan bahwa Kementerian ke depan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI. ATR/BPN juga terus melakukan sosialisasi mengenai program Lebih lanjut, selain menyosialisasikan mengenai PTSL, Saan strategis serta program kerja yang dilaksanakan melalui Mustopa juga menyinggung terkait bank tanah. Wakil Ketua media sosial. “Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/ Komisi II DPR RI menyebutkan bahwa bank tanah ini akan BPN memiliki 510 aset digital, yang mana itu terdapat di dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat. Bank tanah ini empat kanal, ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. nantinya akan mengelola tanah-tanah yang berasal dari Kita juga melakukan glorifikasi terhadap program strategis Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar serta HGU yang habis untuk pemberitaannya dengan memanfaatkan rekan-rekan masa berlakunya. “Intinya bank tanah akan memanfaatkan media,” ujar Kepala Bagian PHAL. tanah serta tidak ditelantarkan dan ini bentuk komitmen Pada sosialisasi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI pemerintah untuk memerangi ketimpangan penguasaan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang tanah,” kata Saan Mustopa. hadir, berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, kepada 10 orang masyarakat Kabupaten Purwakarta. (RH/ Teuku Taufiqulhadi, mengatakan bahwa program PTSL RE/AM, 09 Nov). merupakan program andalan dari Presiden RI karena ia menghendaki agar seluruh tanah terdaftar dan bersertipikat. “Untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia ini tidak KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 139

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR BERITA FOTO LAYANAN KHUSUS 02/BF/XI/BH/2021 Rabu, 10 November 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021 dengan tema \"Pahlawanku Inspirasiku”. Upacara digelar di Lapangan Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (10/11/2021) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hadir sebagai pembina upacara, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, yang dalam kesempatan ini membacakan amanat Menteri Sosial dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2021. Salah satu amanatnya menyebutkan bahwa semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan, harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti luas. Upacara diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra; Inspektur Jenderal, Sunraizal; Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad; Staf Khusus Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Hukum Adat, M. Adli Abdullah; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 140 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TINGKATKAN KETERAMPILAN KEHUMASAN, BIRO HUMAS KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR PELATIHAN PENULISAN BERITA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Keterbukaan informasi di era sekarang ini sangat sebagaimana yang kita gaungkan pada 2025, yakni menjadi diperlukan. Peran penulis dirasa menjadi sangat institusi berkelas dunia,\" ujarnya. krusial dalam menyebarluaskan informasi kepada Pada kesempatan yang sama, Munawar Aziz selaku founder masyarakat luas secara cepat, tepat, dan menarik. Balai Pustaka School of Writing yang menjadi narasumber Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Agraria kali ini, menjelaskan penulisan menggunakan teknik free dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) writing. Setidaknya terdapat lima teknik, pertama menulis melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) menggelar tanpa henti, kedua jangan dibaca ulang, ketiga jangan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Penulisan Berita yang diedit, keempat jangan dipikirkan, lalu terakhir dinikmati. diselenggarakan di Grandhika Hotel, Kamis (11/11/2021). \"Menulis terus tanpa henti, yaitu semua ide dituliskan. Dalam sambutannya saat membuka pelatihan, Kepala Jangan dibaca ulang maksudnya membaca menghambat Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, ide keluar dengan baik. Kemudian jangan diedit, yakni terus mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan menulis abaikan benar dan salah karena proses belajar untuk kehumasan agar meningkatkan kapasitas pegawai menulis hindari otak kiri yang kritis serta penuh analisis di Biro Humas, khususnya para penulis berita maupun dan dinikmatilah. Apapun tugas dan pekerjaan akan terasa pembuat infografis Kementerian ATR/BPN. mudah bila kita nikmati,\" jelas Munawar Aziz. \"Harapan saya dengan adanya pelatihan ini dapat Maghfiroh Yenny, mantan wartawan Republika yang hadir menambah keterampilan sehingga menjadi percaya diri sebagai narasumber mengungkapkan bahwa dalam dalam berkarya. Lalu, dalam menjalankan tugas menjadi menulis berita, penulis harus memperhatikan kode-kode lebih mengerti teknik dan kaidahnya mengenai penulisan etik jurnalistik. \"Kode etik yang saya pegang salah satunya yang baik dan benar, serta harapannya dapat menimbulkan ialah apa yang kita tulis itu tidak merugikan orang lain,\" citra positif Kementerian ATR/BPN,\" ujar Kepala Biro Humas ungkapnya. Kementerian ATR/BPN. Turut hadir dalam pelatihan ini Kepala Bagian Pemberitaan Lebih lanjut, Yulia Jaya Nirmawati juga berharap setelah dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) pada Biro Humas, pelatihan ini, para peserta dapat meningkatkan kreativitas Indra Gunawan, dan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dalam menuangkan gagasan-gagasan sehingga karya dan Protokol (TUPP) pada Biro Humas, Uunk Din Parunggi. yang dihasilkan lebih inovatif. \"Semoga pelatihan ini dapat Pelatihan ini juga diikuti oleh jajaran di lingkungan Biro menyenangkan dan menambah motivasi teman-teman Humas Kementerian ATR/BPN. (JR/RE/AM, 11 Nov). semua sehingga dapat bermanfaat kepada institusi kita KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 141

WAMEN ATR/WAKA BPN: PELAYANAN PUBLIK SERTA ATASI MASALAH, DUA TUGAS POKOK PEMERINTAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berfungsi sebagai acuan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, mengunjungi pertanahan. Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surakarta \"KKPR yang menjadi unggulannya Undang-Undang Cipta pada Jumat (12/11/2021). Dalam kunjungan kerjanya Kerja (UUCK) itu lapisan pertamanya ialah RDTR. Kita harus ini, ia bertemu dan berbincang secara langsung dengan turut bertanggung jawab membantu pemda membuat masyarakat yang tengah menunggu pelayanan pertanahan RDTR. Kita perlu dorong supaya daerah membuat RDTR di Kantah Kota Surakarta. Selain itu, ia juga memberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kita memberi arahan pengarahan kepada jajaran pegawai Kantah Kota Surakarta. dan pendampingan tentunya dengan dukungan juga dari Menurut Surya Tjandra, terdapat dua tugas pokok Kantor Pertanahan Surakarta. Saya dan Pak Menteri siap pemerintah, yaitu terkait dengan pelayanan publik serta mendukung,\" papar Surya Tjandra. mengatasi masalah. Ia telah melihat di banyak Kantah, salah Terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis satunya di Kota Surakarta yang memiliki semangat untuk Lengkap (PTSL), Wamen ATR/Waka BPN percaya Kota menjalankan kedua tugas tersebut. Dengan demikian, ia Surakarta segera akan menjadi kota lengkap. Setelah berharap pelayanan publik dan penyelesaian masalah dapat menjadi kota lengkap, perlu dipikirkan langkah lanjutannya. diterapkan seoptimal mungkin. \"PTSL pasti banyak tantangan, termasuk dari segi kualitas \"Ini salah satu harapan besar, khususnya kita dari khususnya. Bagaimana produk kualitas yang Bapak Ibu bikin Kementerian ATR/BPN dan masyarakat semakin percaya. menjadi sangat penting, Surakarta akan segera menjadi Melalui kepercayaan masyarakat juga, pekerjaan kita kota lengkap. Setelah PTSL dan semuanya lengkap, perlu menjadi lebih semangat. Kalau kita semangat, masyarakat dipikirkan apa yang bisa dikontribusikan, khususnya kawan- percaya, rasanya ekonomi bergerak. Agraria atau tanah itu kawan BPN,\" katanya. jangkar dari pembangunan. Ada tata ruang, ada pendaftaran Hal senada disampaikan oleh Kepala Kantah Kota Surakarta, tanah di sini. Kalau ini bisa kita bereskan, negara ini bisa maju Tensa Nurdiyani. Dalam kesempatan yang sama, ia dan Surakarta menjadi salah satu pelopor, ujung tombak memastikan bahwa Kota Surakarta telah menyelesaikan dari perjuangan kita semua,\" tutur Wamen ATR/Waka BPN. target PTSL tahun ini. \"Sudah 100% capaian kinerja kita Pada kesempatan ini, ia menyoroti terkait penyusunan dan posisi saat ini, Kantor Pertanahan Kota Surakarta ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang digencarkan di peringkat satu untuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa di daerah. RDTR akan terintegrasi dengan Online Single Tengah. Semua berkat kerja keras teman-teman semuanya. Submission (OSS) yang merupakan program besar dari Kami masih menyelesaikan validasi buku tanah, validasi pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha. RDTR surat ukur, maupun persil,\" terangnya. (YS/RM/RA, 12 Nov). juga lapisan pertama pelaksanaan Kegiatan Kesesuaian 142 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KUNJUNGI SURAKARTA, WAMEN ATR/WAKA BPN APRESIASI UPAYA PENATAAN KOTA BERBASIS KOLABORASI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan untuk penataan permukiman kumuh melalui program Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung Kotaku kebanyakan masih dalam tahap perencanaan. penataan permukiman kumuh di lahan bekas Namun, Surakarta benar-benar konkret dan serius hak pakai (HP) 16 Semanggi atau HP 00001 mengerjakannya, dimulai sejak era Pak Jokowi dan berlanjut Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sampai sekarang,\" tuturnya saat melakukan kunjungan. Provinsi Jawa Tengah. Konsep penataan permukiman ini \"Yang lebih istimewa di Solo (Surakarta), program ini menggunakan pola peremajaan melalui konsolidasi tanah kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya keterlibatan dan pola pemukiman kembali/relokasi, di mana warga masyarakat secara aktif. Dukungan berbagai instansi dipindahkan sementara untuk nantinya dipindahkan termasuk BPN dalam mendorong kepastian hak melalui kembali setelah lahan selesai ditata. sertipikasi dan tentunya peranan kampus. Masyarakat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, bisa merasakan kehadiran pemerintah, khususnya pemda mengatakan bahwa program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang gesit. Kami di ATR/BPN siap membantu,\" terang Surya merupakan penataan di Kota Surakarta yang sudah mulai Tjandra. diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo saat menjabat sebagai Adapun program Kotaku termasuk dalam agenda wali kota. Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Surakarta yang pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024. Kementerian sangat memperhatikan warganya ketika pembangunan ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Surakarta dilakukan. Dengan program Kotaku, Surakarta dapat mempercepat penyelesaian permohonan sertipikasi menjadi contoh kota lainnya di Indonesia. sebanyak 569 bidang tanah. \"Selanjutnya sertipikasi \"Ini (Surakarta) menjadi miniaturnya Indonesia. Presiden diharap dapat membuka peluang untuk kerja sama dalam tidak ingin kalau orang-orang yang tidak beruntung ini memberikan akses pemberdayaan masyarakat maupun terpinggir karena pembangunan. Idenya bahkan barangkali akses permodalan bagi warga,\" tutur Kepala Kantah Kota mimpi sekaligus eksekusi perdana adanya di sini,\" ujar Surakarta, Tensa Nurdiyani. Surya Tjandra di Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Jumat Dalam peninjauan ini, Wamen ATR/Waka BPN didampingi (12/11/2021). Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Sehari sebelumnya pada Kamis (11/11/2021), Wamen ATR/ Purnama dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Waka BPN meninjau langsung lokasi pembangunan 569 Tensa Nurdiyani. Turut hadir Wakil Wali Kota Surakarta, rumah tapak di kawasan Semanggi yang diperuntukkan Teguh Prakosa; Koordinator Program Kotaku Kota Surakarta, untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, Cornelius Tri Cahyo; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Surakarta menjadi istimewa karena telah mewujudkan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, Taufan Basuki program Kotaku. \"Beberapa daerah yang saya kunjungi, Supardi. (YS/RM/RA, 12 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 143

BIRO HUMAS KEMENTERIAN ATR/BPN DAN PUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG RI SHARING MENGENAI KEGIATAN KEHUMASAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Silaturahmi antar-Kementerian/Lembaga (K/L) pemahaman yang sama mengenai peraturan perundang- sangat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk undangan yang ada. Sharing knowledge mengenai hal itu mengenalkan 'diri' antar-sesama lembaga sehingga sangat penting agar kita memiliki pemahaman yang sama,\" dapat mempererat hubungan antarlembaga. ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Selain itu, silaturahmi antarlembaga bertujuan untuk bertukarpikiran, saling sharing serta mempelajari sukses Sejak tiga tahun terakhir, Biro Hubungan Masyarakat telah yang dicapai satu sama lain. mengembangkan berbagai hal terkait kegiatan kehumasan, mulai dari strategi komunikasi, pengelolaan informasi Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata publik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima kunjungan jajaran Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, D.B. Susanto, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung mengatakan bahwa tujuan kunjungan dari Tim Puspen RI di Ruang Rapat Gedung Kementerian ATR/BPN, Lantai 5, Kejaksaan Agung RI ialah untuk sharing mengenai Senin (15/11/2021). Tim Puspenkum Kejaksaan RI diterima pengelolaan pengaduan, terutama melalui aplikasi www. langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), lapor.go.id., penyusunan Renaksi, pengelolaan pengaduan Yulia Jaya Nirmawati, beserta jajaran Pejabat Struktural Biro masyarakat, dan akan melakukan studi tiru terkait renaksi Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. pengelolaan pengaduan masyarakat. \"Kami juga ingin bertukar pikiran teknis pengelolaan pengaduan yang Pada pertemuan tersebut, Yulia Jaya Nirmawati terkait dengan mafia tanah,\" ungkap D.B. Susanto. mengawalinya dengan memperkenalkan satu persatu pejabat struktural dilingkungan kehumasan. \"Silaturahmi Menutup pertemuan tersebut, Kepala Biro Humas yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI disambut baik mengenalkan ruang podcast Kementerian ATR/BPN kepada oleh Yulia, hubungan ini nantinya dapt memberikan Tim Puspenkum Kejaksaan Agung RI. (RH/AM/RS, 15 Nov). 144 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WUJUDKAN EFEKTIVITAS CAPAIAN PROGRAM LEMBAGA, KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN PELATIHAN PENILAIAN MATURITAS SPIP RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kementerian ATR/BPN. Sunraizal berujar bahwa efektivitas Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kegiatan-kegiatan itu terlihat dari capaian program strategis menyelenggarakan pelatihan penilaian dan program lainnya. “Bagaimana pencapaian program maturitas Sistem Pengendalian Intern strategis itu, seperti pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah (SPIP) terintegrasi secara daring mulai dari 15 umum, program reforma agraria, dan Pendaftaran Tanah s.d. 19 November 2021. Pelatihan ini diadakan, bertujuan Sistematis Lengkap (PTSL),” terangnya. sebagai pengembangan kompetensi teknis bagi Pegawai Sunraizal berkata bahwa mulai dari implementasi program Negeri Sipil (PNS) untuk memenuhi standar kompetensi strategis dan program lainnya, dilakukan penilaian jabatan dan pengembangan karier serta mampu melakukan berdasarkan capaian program, apakah telah mencerminkan penilaian SPIP terintegrasi. adanya sistem pengendalian internal. “Kita setiap tahun melakukan audit, baik audit laporan keuangan atau audit- Membuka pelatihan tersebut, Inspektur Jenderal, Sunraizal, audit tertentu terhadap berbagai kegiatan yang telah menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) dilakukan,” ujarnya. Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Melalui pelatihan penilaian maturitas SPIP, Irjen berharap Intern Pemerintah di Pasal 2, disebutkan bahwa untuk kepada peserta pelatihan baik yang tengah mengikuti mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, pelatihan maupun yang sudah selesai mengikuti pelatihan, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan mampu menilai sistem pengendalian internal atau lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan maturitas SPIP yang diterapkan di Kementerian ATR/BPN. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. “Diharapkan tujuan lembaga sebagai lembaga di bidang Dengan begitu, maturitas SPIP merupakan salah satu unsur pelayanan pertanahan dan penataan ruang berkelas dunia, yang dinilai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. dapat dicapai dengan efektif dan efisien,” imbau Irjen. Pelatihan penilaian maturitas sistem pengendalian Sunraizal lebih lanjut mengatakan bahwa penyelenggaraan intern pemerintah (SPIP) kali ini, diselenggarakan oleh SPIP sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Ia yang bekerja sama dengan Pusdiklat Badan Pengawasan berkata bahwa proses untuk mengukur tingkat maturitas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pelatihan yang penyelenggaraan SPIP berfokus ke tiga komponen, di berlangsung dari tanggal 15 s.d. 19 November 2021 ini, antaranya kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan diikuti oleh 30 peserta dan pelatihan dilakukan secara struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang daring melalui Zoom Meeting. (AR/JR, 15 Nov). mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Setiap tahun, Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan program-program dalam rangka pencapaian visi dan misi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 145

SEKRETARIS JENDERAL JELASKAN IMPLEMENTASI PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN ATR/BPN KEPADA BAKN DPR RI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang diwakili oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petani Indonesia, dan Gema Perhutanan Sosial yang telah Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat melaporkan kepada Presiden sebanyak 72 lokasi untuk Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas diselesaikan permasalahannya, serta ditindaklanjuti dengan Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat redistribusi tanah dan penataan akses,\" ucap Himawan Arief Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat BAKN DPR RI Sugoto. Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Sekretaris Jenderal lebih lanjut menjelaskan kaitan antara Pembahasan pada rapat yang diselenggarakan secara capaian Reforma Agraria dengan Penyelesaian Konflik luring dan daring ini terkait Penelaahan BAKN DPR RI Agraria. Menurutnya, hal ini sudah menjadi program terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa prioritas nasional sehingga dapat dilaksanakan percepatan Keuangan (BPK) terkait tata ruang dan pertanahan. penyelesaiannya melalui Tim Percepatan Penyelesaian Pada pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Agraria Tahun BPN, Himawan Arief Sugoto, menjelaskan beberapa hal 2021. \"Hasil yang dicapai, sebagian telah diserahkan yang bisa menjadi bahan masukan ataupun gambaran lebih sertipikatnya pada tanggal 22 September 2021 oleh Presiden detail terkait pertanahan dan tata ruang, serta jawaban atas sebanyak 124.120 bidang yang diterima oleh 90.802 KK. Ini pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan mencakup tanah seluas 62.936,32 Ha, termasuk di dalamnya BAKN DPR RI. Salah satunya yang ia jelaskan, yaitu terkait merupakan LPRA usulan CSO sebanyak 5.512 bidang yang peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam rangka meliputi 4.037 KK dan mencakup tanah seluas 2.420 Ha,\" menyelesaikan berbagai konflik pertanahan di daerah. terangnya. \"Implementasi penyelesaian konflik agraria dalam rangka Reforma Agraria, salah satunya dilaksanakan pada Lokasi Dengan begitu, Himawan Arief Sugoto menuturkan bahwa Prioritas Reforma Agraria (LPRA). LPRA sendiri merupakan Reforma Agraria dapat meningkatkan kesejahteraan lokasi yang diusulkan oleh Civil Society Organization (CSO), masyarakat. \"Dampak Reforma Agraria terhadap kesejahteraan masyarakat ialah melalui penataan aset, 146 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS penataan penggunaan tanah, dan penataan akses yang ruang/pengelolaan sumber daya ruang darat dan ruang diharapkan mampu menjadi pengungkit untuk peningkatan laut yang diatur dengan UU tersendiri akan berjalan selaras, kesejahteraan subjek reforma agraria, khususnya yang efektif, dan efisien,\" tutur Sekretaris Jenderal. berbasis penggunaan dan pemanfaatan tanah yang Transformasi sedemikian dilakukan karena selama ini optimal,\" jelas Sekretaris Jenderal. produk rencana tata ruang disusun hanya mengatur Hal lainnya yang dijelaskan Sekretaris Jenderal, yakni One ruang darat saja, sementara pengelolaan sumber daya Spatial Planning Policy. Menurut Himawan Arief Sugoto, ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri. hal tersebut merupakan terobosan hukum yang diatur \"Namun, sesuai dengan amanat dalam UUCK, ke depannya dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, untuk mewujudkan rencana tata ruang akan menjadi single reference dalam pengintegrasian penataan ruang darat dan ruang laut, perizinan, pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan termasuk ruang dalam bumi dalam satu kesatuan produk ruang, sebagai produk rencana tata ruang yang sudah rencana tata ruang, sesuai hierarki rencana tata ruang dan mengintegrasikan seluruh matra,\" pungkas Sekretaris konteks pembangunan kewilayahan. \"Dengan adanya One Jenderal. (LS/RE, 16 Nov). Spatial Planning Policy maka pelaksanaan pemanfaatan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 147

PERCEPAT PELAKSANAAN STRANAS PK MELALUI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN YANG BEBAS DARI HAK PIHAK KETIGA DI PROVINSI RIAU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan terutama ketika masalah perlu diselesaikan lintas Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut serta kementerian atau lembaga. Saya kira penting sekali kita bisa mendorong percepatan pelaksanaan Strategi satukan paham dan satukan niat dalam kegiatan ini,” ujar Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam Tahun 2021-2022, khususnya terkait dengan pelaksanaan Rapat Percepatan Pelaksanaan Stranas PK bersama KLHK aksi Kebijakan Satu Peta. Dalam kegiatan ini, Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Riau, Selasa (16/11/2021). dan Kalimantan Tengah menjadi pilot project bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN melanjutkan, dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan hal ini hak-hak masyarakat yang masuk dalam kawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). hutan perlu dikeluarkan dan diselesaikan secepat mungkin. \"Tugas pemerintah ada dua, membuat peraturan dan “Ini dinanti oleh puluhan ribu masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua ini memang berat, mengembangkan diri dengan memanfaatkan tanahnya, tidak bisa jual-beli ketika ada kebutuhan mendadak hanya karena ketidaksesuaian ini,” tuturnya. “Tata ruang dan kawasan hutan kan pemerintah yang tetapkan. Pemerintah juga yang harus selesaikan ketika ada ketidaksesuaian. Untungnya setelah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, yang memberikan pemerintah arahan untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini,” tambah Surya Tjandra. 148 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dimaksud hak-hak pihak ketiga atau RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak LAYANAN KHUSUS (KLHK), Herban Heryandana, dalam kesempatan yang sama yang dimiliki oleh orang perorangan atau menyampaikan bahwa KLHK dalam hal ini mendukung badan hukum, berupa pemilikan atau percepatan pengukuhan kawasan hutan, percepatan Tanah penguasaan atas tanah yang diperoleh Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan atau dimiliki berdasarkan ketentuan hutan, kegiatan penataan kawasan hutan, dan penyelesaian perundang-undangan. perkebunan yang ada di dalam kawasan hutan. Ia Sementara itu, Wakil Tim Stranas PK, menyampaikan bahwa penyelesaian hak pihak ketiga juga Muhammad Isro, mengatakan bahwa menjadi bagian dari kegiatan tata batas kawasan hutan. pelaksanaan Stranas PK di Provinsi Riau “Dari luas kawasan hutan di Provinsi Riau 5,4 juta hektare, berfokus kepada kebijakan satu peta, itu sudah ditetapkan sampai saat ini seluas 2,1 juta hektare salah satunya tata kelola kebun sawit atau 40,49% yang sudah kita kaji, sudah tata batas, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dan sudah ditetapkan. Sisanya untuk menindaklanjuti dan pemangku kepentingan terkait. pelaksanaan amanat dari PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang “Riau saya rasa permasalahannya sangat Penyelenggaraan Kehutanan, kami harus menyelesaikan kompleks. Stranas PK memang ingin seluruh tata batas maupun penetapan kawasan hutan mendorong terkait perbaikan tata kelola seluruh Indonesia termasuk Provinsi Riau ini. Jadi, kami perizinannya juga, khususnya untuk harus mengejar sisa kegiatan tata batas untuk selesai tahun yang sawit. Kita ingin punya satu peta yang nantinya bisa depan,” terang Herban Heryandana. bermanfaat bagi pembangunan,” katanya. Sebagai informasi, menurut Peraturan Menteri Kehutanan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir, Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, menyebutkan bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat tanah dan diukur sebelum SK kawasan hutan di Provinsi Riau, terdiri dari Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan (HPL), Hak Wakaf, dan persil belum ada hak. “Kami mohon dengan rapat ini sudah ada solusinya, terutama terhadap sebaran sertipikat yang terbit sebelum SK Menteri LHK tentang kawasan hutan di Riau bisa dikeluarkan,” tuturnya. Pada kesempatan ini, Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar, berharap kolaborasi antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah ini, dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kebijakan satu peta. Menurutnya, penyelesaian masalah di Provinsi Riau dapat menaikkan pendapatan daerah yang penting pada masa pandemi saat ini. “Melalui pertemuan ini, kami akan melaporkan perkembangan lagi kepada kebijakan satu peta dan kami akan melaporkan perkembangan dari pemerintah daerah Provinsi Riau,” paparnya. (YS/TA, 16 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 149

UPAYA KEMENTERIAN ATR/BPN WUJUDKAN KOMUNIKASI PUBLIK SECARA TEPAT RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pesatnya arus pertukaran informasi publik saat ini, agenda setting dikemas secara proporsional bagi publik menuntut insan hubungan masyarakat dalam dan juga layak menjadi konsumsi media. instansi pemerintahan untuk dapat mengimbangi Kepala Bagian Informasi Publik Biro Hubungan Masyarakat, cepatnya ritme informasi melalui komunikasi Adhi Maskawan, juga menjelaskan bahwa pihaknya di publik yang tepat. Penyusunan strategi komunikasi publik bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan (IP3), diperlukan, sesuai dengan isu-isu strategis lembaga dan tengah berusaha memperbaiki dan membangun layanan agenda setting yang tepat agar komunikasi antara instansi informasi publik online melalui situs ppid.atrbpn.go.id. “Kita dengan publik dapat berlangsung baik. coba standarkan sesuai arahan dari hasil monitoring dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga evaluasi terkait situs PPID ini,” ujar Adhi Maskawan. (Kabag PHAL) pada Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Adhi Maskawan menjelaskan bahwa pihaknya berusaha Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan Nasional (ATR/BPN), Indra Gunawan, dalam paparannya masyarakat. “Kita masukan informasi-informasi standar menjelaskan bahwa humas pemerintahan berperan sebagai yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya terkait bagaimana penghubung instansi dan tatanan sosialnya, yang dilakukan melakukan pendaftaran tanah. Itu sudah masuk informasi secara profesional. “Humas harus aktif berkomunikasi umum sehingga masyarakat tidak perlu melakukan kepada publiknya. Jelaskan informasi terkait instansi permohonan. Informasinya sudah jelas ada,” pungkasnya. secara terbuka,” terangnya pada kegiatan Penguatan Terkait penyampaian informasi publik, Tenaga Ahli Komisi Sistem Layanan Informasi Publik di Kementerian ATR/BPN, Informasi Pusat (KIP), Aditya Nuriya, berkata bahwa bertempat di Hotel Grand Kemang, Jakarta pada Kamis sudah sepatutnya hal tersebut menjadi kewajiban badan (18/11/2021). publik, dalam hal ini termasuk Kementerian ATR/BPN. Terkait komunikasi publik, Indra Gunawan berkata bahwa Ia menjelaskan bahwa pesan juga perlu dikemas secara penting adanya penggunaan kanal-kanal media sebagai akurat, benar, dan tidak menyesatkan. “Selain itu, badan sarana implementasi komunikasi publik. “Silakan sediakan publik juga berkewajiban untuk terus membangun dan empat kanal media sosial seperti arahan dari team strategi mengembangkan sistem pelayanan informasi publik,” komunikasi pusat, untuk isinya anda diwajibkan untuk ujarnya. melakukan repost dari media sosial Kementerian ATR/BPN Meski dituntut untuk menjunjung tinggi keterbukaan ini dilakukan sebagai sarana penyebarluasan informasi yang informasi publik, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan efektif, murah serta berdampak besar, dan posting konten Data dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan, Titi lainnya boleh saja sesuai kebutuhan masing-masing satuan Susanti yang hadir secara daring, menekankan bahwa kerja,\" tuturnya. badan publik juga berhak membatasi informasi-informasi Selain pemanfaatan kanal media, penting adanya yang bukan untuk konsumsi publik. “Ada informasi untuk penyusunan agenda setting kebijakan yang diterapkan oleh publik, ada yang tidak untuk publik. Misalnya informasi instansi. Kabag PHAL menjelaskan bahwa agenda setting yang berkaitan dengan hak pribadi dan juga informasi yang dapat disusun dengan memilih informasi strategis yang dapat membahayakan negara,” terangnya. (AR/YS, 18 Nov). sesuai dengan kebutuhan instansi dan masyarakat. Pesan 150 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WUJUDKAN MISI KESEJAHTERAAN, KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG PEGAWAI MILENIAL MILIKI RUMAH LAYAK HUNI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Bank BTN. Menurutnya, ada beberapa kendala para kaum Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong milenial untuk memiliki rumah, misalnya ketidaksiapan para pegawainya, terutama kaum milenial membayar uang muka serta kekhawatiran tidak mampu yang berada di wilayah satuan kerja (satker) membayar cicilan. DKI Jakarta dan Banten untuk memiliki rumah layak huni. Sementara itu, Deni Santo melanjutkan kendala lain Selain untuk tempat tinggal dan berlindung, rumah yang bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu selalu muncul merupakan bagian dari properti dapat menjadi investasi kekhawatiran sewaktu terjadi mutasi. Kalau misalnya yang menjanjikan di masa depan karena nilainya yang kredit, bangunan belum selesai, belum dipakai, harus dapat terus meningkat. pindah, sementara yang lama harus tetap dicicil. “Kemudian Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/ gaya hidup konsumtif. Kebanyakan milenial sekarang BPN, Deni Santo mengatakan bahwa dukungan tersebut kelihatannya lebih mengutamakan pemanfaatan uang sejalan dengan salah satu misi Kementerian ATR/BPN untuk kebutuhan harian. Lalu persoalan lainnya harga dalam rangka menyejahterakan seluruh pegawainya. Hal ini properti yang terus meningkat,” tuturnya. disampaikan dalam Webinar bertajuk “Solusi Mudah Punya “Diharapkan nanti, kerja sama dengan Bank BTN tidak hanya Rumah Pascapandemi” yang diselenggarakan bersama untuk pengurusan Hak Atas Tanah, tapi bisa digunakan Bank BTN pada Senin (22/11/2021) secara daring. juga untuk memfasilitasi teman-teman mengakses rumah “Kementerian ATR/BPN bukan hanya bisa memberikan gaji, layak huni yang pembiayaannya dari Bank BTN. Jadi, kaum tunjangan kinerja, dan tunjangan sosial, tapi bagaimana milenial di Kementerian ATR/BPN punya optimisme untuk rekan-rekan kita yang belum mempunyai rumah itu memiliki rumah layak huni. Kebanyakan level pelaksana difasilitasi, termasuk dengan TAPERA (Tabungan Perumahan masih indekos atau bersama orang tua,” tambah Deni Santo. Rakyat). Sekarang untuk mengakses DP-nya, diberikan Turut mendukung misi Kementerian ATR/BPN, Pimpinan kemudahan untuk mendapatkan perumahan bersubsidi. Kantor Wilayah II Jakarta-Banten Bank BTN, Dewi Kemudian pada Mei 2021, Kementerian ATR/BPN terus Fitrianingrum, mengatakan bahwa seiring berjalannya meng- update datanya agar kita bisa memfasilitasi bukan waktu, dalam masa pandemi dan pascapandemi ini, banyak hanya di Jakarta dan Banten saja, tapi juga tempat-tempat masyarakat ingin memiliki rumah yang sehat, layak, dan bisa lain,” ujar Deni Santo. bernilai di kemudian hari. Ia memastikan, nilai rumah selalu Berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) naik dibandingkan dengan instrumen investasi lain. “Kalau Kementerian ATR/BPN, sebanyak 1.129 pegawai berusia kita memiliki properti yang bagus, kemudian dalam jangka milenial, yakni 21-40 tahun di wilayah DKI Jakarta, Jawa panjang mendekati jalur transportasi, jalur tol, kemudian Barat, dan Banten. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian juga dekat dengan komersial, nilai propertinya semakin menyebutkan, para pegawai berpotensi untuk mendapatkan meningkat,” paparnya dalam kesempatan yang sama. (YS/ fasilitas mengakses program perumahan bersubsidi dari JR, 22 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 151

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN ATR/BPN, TUMBUHKAN PERSAMAAN VISI DAN PERSEPSI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Jadi, penting untuk dikonsolidasikan pada acara ini karena Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah dihadiri oleh perwakilan satuan kerja Kementerian ATR/BPN melakukan Penyiapan Penyusunan Rencana di tingkat daerah,” ujarnya. Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 yang Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan digawangi oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama kepada dan Kerja Sama, Gabriel Triwibawa, menekankan bahwa seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN, baik tingkat pada tahun 2020 - 2024 ini, Renstra harus menjadi pusat hingga daerah, di Hotel Aryaduta, Denpasar, Bali, mulai pegangan bagi jajaran Kementerian ATR/BPN. Hal ini agar dari tanggal 23 - 27 November 2021. Tujuan diadakannya bisa diimplementasikan, baik dalam konteks evaluasi dan kegiatan ini agar tercipta pemahaman yang sama, terhadap perencanaan. capaian indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran “Satuan kerja Kementerian ATR/BPN di tingkat daerah strategis Kementerian ATR/BPN yang berkualitas, efektif, provinsi ini kan memiliki Kepala Bagian Tata Usaha, sebagai efisien, dan terintegrasi. pembantu dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/WaKa mengorganisasikan seluruh bidang-bidang agar menjadi BPN), Surya Tjandra, yang turut hadir dalam diskusi kegiatan satu tubuh. Kalau bidang ini sendiri-sendiri maka tentu akan tersebut pada Kamis (25/11/2021), mengatakan bahwa tercerai berai. Itulah alasan kenapa pada akhir tahun ini kita harus ada strategi dan sinergi, khususnya untuk kegiatan adakan kegiatan ini. Tujuannya untuk mengonsolidasikan perencanaan dalam suatu organisasi. “Perencanaan akan agar Kepala Bagian Tata Usaha ini, bisa berperan dalam menyatukan dan memberikan arah dalam pekerjaan kita. menyatukan persepsi, tekad, niat, visi-misi bersama,” Dalam merencanakan, kita juga harus aktif merespons ujarnya. kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama juga menambahkan pemerintah punya kesempatan untuk menyiapkan strategi bahwa Presiden RI telah memerintahkan untuk menerapkan ke depan,” ungkapnya. pemerintahan Dilan (Digital Melayani). Maka dari itu, Wamen ATR/Waka BPN menambahkan, dalam Rencana Kementerian ATR/BPN tengah mentransformasikan layanan Strategis (Renstra) kegiatan Kementerian ATR/BPN tahun ke arah digital. “Maka dari itu, salah satu fokus Rencana depan, selain fokus kepada transformasi digital, juga akan Strategis yang akan terus kita fokuskan ialah transformasi fokus kepada tata ruang. “Nah, tahun depan Kementerian digital,” ungkapnya. (NA/JR, 25 Nov). ATR/BPN efektif memfasilitasi proses penyusunan tata ruang di daerah, salah satunya melalui Bimbingan Teknis. 152 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN IMBAU PEJABAT FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL UNTUK BERPRESTASI SERTA JAGA INTEGRITAS RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ kehormatan. Bagi yang mendapat mutasi, diharapkan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggunakannya sebagai sarana memperluas horizon. menyelenggarakan Pelantikan Pejabat “Selamat bagi yang promosi dan yang pindah jabatan karena Fungsional dan Pejabat Struktural pada Jumat ini merupakan kebutuhan organisasi. Kami membutuhkan (26/11/2021), bertempat di Aula Prona, Kementerian ATR/ Bapak dan Ibu yang berprestasi,” kata Sofyan A. Djalil. BPN. Pada pelantikan ini, dilantik satu pejabat fungsional Sofyan A. Djalil juga sempat membahas Badan Bank Tanah dan lima pejabat administrator, di antaranya berada di Biro secara singkat. Ia berharap Badan Bank Tanah berlangsung Organisasi dan Kepegawaian, Direktorat Penatagunaan secara segera. Ia juga berkata pada rapat kabinet terbatas Tanah, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan bahwa Pemerintah telah melihat, Badan Bank Tanah akan dan Ruang, Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta Pusat menjadi suatu hal yang luar biasa dan cukup powerful, Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM). terutama menjadi instrumen untuk mencapai ekonomi Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam sambutannya yang berkeadilan. “Pada peraturan kita, orang-orang BPN mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik. Ia yang masih aktif dapat ditugaskan ke Bank Tanah tanpa berkata bahwa pemberian Jabatan Fungsional merupakan mempengaruhi karier. Oleh karena itu, terus berprestasi dan suatu kehormatan bagi insan Kementerian ATR/BPN yang jaga integritas,” terang Menteri ATR/Kepala BPN. berprestasi. “Institusi akan memberikan perpanjangan Sekali lagi, Sofyan A. Djalil berpesan kepada pejabat hingga usia 70 tahun untuk jabatan fungsional. Jabatan yang dilantik untuk terus menjaga integritas diri. Ia fungsional juga bukanlah suatu hak, melainkan dipilih mengharapkan dari para insan Kementerian ATR/BPN untuk oleh organisasi dan mempunyai persyaratan tertentu,” jelas terus melakukan pengabdian kepada Kementerian ATR/BPN Sofyan A. Djalil. dan negara dengan lebih baik. Hal ini dimaksudkan untuk Pejabat Fungsional yang dilantik pada hari ini ialah Dadang mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Suhendi dengan jabatan sebagai Asesor Sumber Daya Pejabat Fungsional yang dilantik pada pelantikan kali Manusia Ahli Utama. Pada kesempatan kali ini, Sofyan ini ialah Dadang Suhendi sebagai Asesor Sumber Daya A. Djalil mengucapkan selamat kepada pejabat yang Manusia Ahli Utama; serta lima Pejabat Administrator, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN Provinsi antara lain Agustina Yessy Christiana sebagai Kepala Bidang Sumatra Utara tersebut. “Selamat untuk Pak Dadang. Pak Pengembangan Kompetensi;WiwiekYuniarti sebagai Kepala Dadang dianggap dibutuhkan. Kompetensi dan prestasi Pak Bidang Penilaian Kompetensi SDM Aparatur; Kartika Sari Dadang dianggap cukup memadai dan memenuhi syarat sebagai Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian; Christiawan untuk diangkat jadi pejabat fungsional,” ujar Sofyan A. Djalil. Heri Setyanto sebagai Kepala Bagian Penyusunan Rencana; Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengucapkan dan Aulia Latif sebagai Kepala Subdirektorat Pengukuran selamat kepada lima pejabat administrator yang dilantik. dan Pemetaan Ruang. (AR/RA, 26 Nov). Ia berkata bahwa promosi jabatan merupakan sebuah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 153

WAMEN ATR/WAKA BPN LAKUKAN KUNJUNGAN KE PANTI ASUHAN BENIH HARAPAN DALAM BULAN PEDULI KASIH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ pun bersama-sama menjadi bagian maju dan modern itu,\" Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ungkap Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Gabriel (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, Triwibawa. berkesempatan mengunjungi Panti Asuhan Pada kesempatan yang sama, Budi Widodo, Ketua Panitia Benih Harapan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Kamis Natal Kementerian ATR/BPN 2021 berkata bahwa kegiatan (25/11/2021). Kunjungan kali ini dalam rangka Bulan Peduli ini merupakan kegiatan pembuka Bulan Peduli Kasih Kasih Persekutuan Kristiani Kementerian ATR/BPN. dalam rangka menyambut Natal 2021. \"Kegiatan yang lain Pada kesempatan ini, Surya Tjandra menyampaikan motivasi dalam Bulan Peduli Kasih ini ada kegiatan donor darah dan agar kita tidak perlu takut selama mempunyai harapan yang kunjungan-kunjungan ke keluarga kita. Jadi, mengunjungi kuat karena Tuhan akan selalu sayang kepada kita. \"Harapan pegawai di ATR/BPN yang mungkin sakit dalam dua tahun adalah satu-satunya yang lebih kuat dari ketakutan. Kalau ini karena Covid-19 atau sakit yang lain,\" pungkasnya. sedang takut, teruslah berharap karena Tuhan sayang kamu Pada kunjungan ke Panti Asuhan Benih Kasih juga diberikan selalu dan selamanya,\" ujarnya. bantuan kepada 47 anak panti asuhan berupa alat tulis Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN berpesan bahwa ada sekolah, perlengkapan mandi, dan lain-lainnya. (JR/NA, 25 tiga hal penting, yaitu iman, harapan, dan kasih. \"Kasih Nov). tanpa harapan tidak akan pernah jadi kasih. Harapan tanpa iman seperti tanpa arah. Namun, selalu perlu diingat bahwa Tuhan sayang kamu, kita semua sayang kamu, itu menjadi modal penting apapun yang nanti dikerjakan ke depannya,\" katanya. Sementara itu, Ketua Pembina Persekutuan Kristiani Kementerian ATR/BPN yang juga Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Gabriel Triwibawa, menyampaikan pesan kasih mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna \"walaupun berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu tujuan\". \"Jadi, prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika perlu kita hayati dan kita rasakan. Kita sama-sama menyembah Tuhan dan bersama mewujudkan Indonesia maju dan modern. Kita 154 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN RAIH BEST USE VIDEO KATEGORI KEMENTERIAN PADA GLOBAL SOCIAL MEDIA AWARDS 2021 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih juara LAYANAN KHUSUS dalam nominasi Best Use of Video Kategori Kementerian pada Government Social Media terpicu dan terpacu, sekaligus mempercepat melakukan Awards (GSMA) 2021 yang diadakan oleh Awrago perubahan menuju kinerja komunikasi publik yang baik Indonesia serta didukung oleh Kementerian Komunikasi sesuai dengan dinamika komunikasi zaman. “Pada era dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Badan pandemi seperti ini, lembaga komunikasi publik yang Usaha Milik Negara (BUMN) secara daring pada Jumat dikelola pemerintah justru menjadi entitas yang paling (26/11/2021). Melalui konten Sertipikat Tanah Elektronik, dipercaya oleh publik,” terang Nur Shodiq Gunarjo. Kementerian ATR/BPN unggul dari 2 nominator lainnya, yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Selain itu, Nur Shodiq Gunarjo juga menjelaskan bahwa Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). menurut arahan Presiden RI, Joko Widodo, tugas birokrasi Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, adalah menjamin informasi dan kebijakan harus benar- atas nama Kementerian ATR/BPN menyampaikan rasa terima benar sampai kepada masyarakat, tidak hanya sekadar kasih atas nominasi dan juara yang diraih oleh Kementerian disebarluaskan. Untuk memastikan hal tersebut, tentunya ATR/BPN dalam acara GSMA 2021 ini. “Kami tidak pernah lembaga pemerintah harus memiliki satu atau lebih kanal menyangka mendapat apresiasi ini, tentunya ini menjadi media sosial yang dikelola dengan bijak dan baik agar tak penyemangat bagi kami khususnya para pengelola media hanya berdampak positif bagi masyarakat umum, tetapi sosial,” tuturnya. juga kepada citra dari lembaga yang memilikinya. Yulia Jaya Nirmawati berkata bahwa pihaknya memang telah menggunakan kanal-kanal media sosial sebagai sarana Ia juga berpesan untuk seluruh insan komunikasi publik edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, terkait keseluruhan pemerintahan agar senantiasa mengelola kanal-kanal program dan capaian dari Kementerian ATR/BPN. “Kami media secara profesional. Tak hanya itu, ia juga mengimbau telah melakukan sinergi berupa strategi komunikasi sebagai bahwa perlu adanya penciptaan konten-kreatif berbasis upaya edukasi ke publik secara luas,” ujarnya. digital dalam jalannya komunikasi publik. “Meski begitu, Kabiro Humas juga menyebutkan bahwa pihaknya secara kita juga tetap tak meninggalkan begitu saja media konsisten berupaya memperbanyak konten publikasi yang konvensional yang masih marak digunakan di beberapa berisi edukasi terkait program dan layanan dari Kementerian ATR/BPN di seluruh unit satuan kerja, baik di pusat maupun wilayah Indonesia,” tutupnya. daerah. “Melalui pencapaian ini, kami akan berkomitmen untuk terus memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik,” terangnya. Direktur Pengelolaan Media, Kemenkominfo, Nur Shodiq Gunarjo, dalam sambutannya berkata bahwa melalui acara ini, ia berharap para pengelola media sosial pemerintah bisa Sebagai informasi, acara GSM Award 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekaligus apresiasi atas pengelolaan media sosial pemerintah. Mekanisme penilaian pemenang, telah dilakukan dengan pemantauan kepada akun sosial media di 34 kementerian, 50 lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 131 BUMN selama kurang lebih satu tahun, periode 1 September 2020 - 31 Agustus 2021. (AR/TA, 26 Nov) . KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 155

PENTINGNYA MENJAGA AKUNTABILITAS SEBAGAI BENTUK KUALITAS DIRI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Secara istilah, akuntabilitas adalah tindakan “Bahkan dalam doktrin tasawuf, niat yang baik, niat yang pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh jahat, pikiran yang jahat, itu ada trace atau jejaknya. Niat setelah melakukan aktivitas tertentu. Merujuk hal yang belum terlaksana juga ada trace dan form-nya. tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Makanya, jangan berpikir dan berasumsi negatif. Jangan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, berpikir hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Inilah berkata bahwa segala hal di dunia ini pasti ada bentuk konsep dasar akuntabilitas,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN. akuntabilitas atau pertanggungjawabannya, berikut Sofyan A. Djalil juga mengutip konsep Hindu Jainism yang dengan hasil yang didapat, baik maupun buruk. membuatnya tertarik. Ia berkata bahwa konsep Hindu Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa tidak ada di dunia ini Jainism menekankan moral kepada anaknya dengan yang tidak ada bentuknya, kecuali Tuhan. Oleh karena itu, cara tidak mengotori jiwa agar tidak mendapat karma. semua mempunyai trace atau jejak, begitu juga dengan Mengotori jiwa ini maksudnya dalam bentuk bicara yang hubungan antara manusia dengan akuntabilitas. Dalam tidak baik, berpikir yang tidak baik, mengambil yang bukan konteks profesi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban haknya, dan segala bentuk hal negatif lainnya. akan senantiasa ada dan bersinggungan. Berbeda halnya dengan konsep yang seringkali “Segala hal di dunia ini, tak ada yang tak dimintai disalahpahami oleh umat Islam. Sofyan A. Djalil akuntabilitas. Ada yang diminta akuntabilitas ketika kita mengungkapkan bahwa beberapa orang berbondong- bekerja, ada yang diminta ketika pensiun. Ada yang tidak bondong menuju Makkah dan berdoa di Multazam untuk diminta, tetapi diminta akuntabilitasnya oleh Allah SWT di memohon pengampunan. Namun ketika kembali pulang, akhirat,” terang Sofyan A. Djalil dalam program daring Iqra’ mereka kembali melakukan dosa. “Setelah itu, kembali Talk yang bertajuk Menjaga Akuntabilitas dalam Kehidupan lagi ke Makkah untuk pengampunan dosa lagi, begitu Pribadi, Berbangsa, dan Bermasyarakat oleh Badan seterusnya. Ini ialah pemahaman yang keliru. Seharusnya Pengelola Keuangan Haji, Senin (29/11/2021). kita tahu konsep karma seperti ayat di surah Al-Zalzalah Hal ini sesuai dengan surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang yang tadi. Kebaikan di dunia sebesar biji dzarrah pun akan berbunyi, ”Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan dibalas, begitu juga kejahatan,” tegasnya. seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) Terakhir, Sofyan A. Djalil kembali menekankan terkait nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar pentingnya akuntabilitas bagi pribadi manusia. Hendaknya dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula\". setiap orang melakukan sesuatu dengan betul-betul Sofyan A. Djalil berujar bahwa selain perbuatan dan pikiran, yakin, jika yang dilakukan ialah sesuatu yang baik. Hal niat pun ada bentuknya, ada jejaknya, serta dapat diminta ini karena semua urusan akan ditanya akuntabilitas atau akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. (AR/TA, 25 Nov). 156 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEMBANGUNAN BANDARA KEDIRI SEBAGAI PINTU GERBANG PENINGKATAN EKONOMI JAWA TIMUR BAGIAN SELATAN Pembangunan infrastruktur, seperti RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR halnya jalan tol dan bandara, LAYANAN KHUSUS merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas ditemukan masalah baru. \"Oleh sebab itu, saudara serta memperbaiki disparitas pembangunan. Kakanwil dan Kepala Kantor, mari kita siapkan diri kita Salah satunya yang dilakukan di Kabupaten untuk menyelesaikan pengadaan tanah ini secepat Kediri, Jawa Timur, pembangunan bandara mungkin,\" tutur Sofyan A. Djalil. dan jalan tol diharapkan menjadi pintu Pembangunan Bandar Udara Baru Kediri merupakan gerbang perekonomian, penunjang kegiatan proyek bandara pertama yang dibangun dengan pariwisata dan perdagangan, serta simpul skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam jaringan transportasi, khususnya di (KPBU). Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN Jawa Timur bagian Selatan. mengapresiasi PT Gudang Garam Tbk. yang telah \"Saya pikir, pembangunan proyek ini akan berinvestasi demi pembangunan di selatan Jawa punya dampak yang besar di selatan Jawa Timur. \"Saya pikir apa yang dilakukan Gudang Garam Timur, mulai dari Trenggalek, Pacitan, ini luar biasa. Ini bagian selatan Jawa Timur, masih banyak sekali kelemahan infrastruktur. Berikutnya ini sampai Banyuwangi. Akan banyak pengaruh, jadi tidak ialah bagian dari payback, membayar kembali kepada perlu lewat Surabaya lagi,\" kata Menteri Koordinator daerah di mana Gudang Garam telah dibesarkan oleh Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan daerah ini,\" ucap Sofyan A. Djalil. dalam sambutannya pada Kunjungan Kerja dalam rangka Direktur PT Gudang Garam Tbk., Istata Taswin Siddharta, meninjau proyek pembangunan Bandar Udara Baru Kediri di menjelaskan progres pekerjaan bandara baru Kediri saat ini Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Selasa (30/11/2021). sudah mencapai 80% dari pekerjaan sisi udara. Sementara Bandar Udara Baru Kediri merupakan proyek yang masuk itu, pekerjaan darat juga sudah mulai dikerjakan dengan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Oleh sebab itu, target penyelesaian akhir 2022. Ia melanjutkan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi instrumen penting pendukung operasional bandara Kediri, meminta kepada para pemangku kepentingan untuk terus juga akan dibangun akses sepanjang 7,2 km sebagai bagian menjaga soliditas dan semangat agar dapat diselesaikan dari Jalan Tol Kediri-Tulungagung yang memiliki panjang 37 pada tahun 2023. \"Kalau sudah bicara PSN, siapapun tidak km dengan total panjang sekitar 43 km. \"Diharapkan akses boleh menghalangi karena ini untuk kepentingan orang pendukung bisa selesai bersamaan dengan operasionalnya banyak. Saya pikir itu penting karena akan menciptakan bandara Kediri,\" imbuh Istata Taswin Siddharta. lapangan kerja, perputaran ekonomi sehingga pemerintah Turut hadir, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan sangat mendukung,\" ujar Luhut Binsar Pandjaitan. Pertambangan, Septian Hario Seto; Staf Khusus Menko Menteri ATR/Kepala BPN yang turut hadir dalam tinjauan Marves, Lambock Nahattand; Kepala Kantor Wilayah BPN kali ini mengatakan bahwa tugasnya ialah bagaimana Provinsi Jawa Timur, Jonahar; Wali Kota Kediri, Abdullah membantu dalam rangka pembebasan lahan. Untuk Abu Bakar; Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo; Wakil itu, ia meminta kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa; Kepala Kantor Pertanahan Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri agar lebih Kabupaten Kediri, Andreas Rochyadi; jajaran Forum proaktif sehingga bantuan yang telah didapat dari berbagai Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat; dan pihak, diharapkan dapat menjadi trouble shooter jika beberapa perwakilan dari kementerian/lembaga terkait. (LS/RE, 30 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 157

KEMENTERIAN ATR/BPN BERIKAN PENGHARGAAN KEPADA INSAN PELAPORAN TAHUN 2021 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan panitia bisa mengekosistemkan insan-insan PEP yang betul- (PEP) memiliki kedudukan penting dalam betul menjadi insan yang dibutuhkan di tiap unit kerja manajemen pelaksanaan program dan Kementerian ATR/BPN,\" ujar Gabriel Triwibawa, di Sheraton anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Grand Jakarta, Senin (29/11/2021) malam. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam hal ini, Menurutnya, bimbingan teknis ini sangat penting dilakukan Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan agar tiap-tiap satuan kerja (satker) menyadari peruntukan kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan, antara anggarannya masing-masing. Dengan monitoring dan lain Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP), evaluasi, kegiatan dapat berjalan dengan baik serta SMART Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan E-Monev menghasilkan manfaat bagi satker hingga masyarakat. (Bappenas). Dalam kegiatan ini, juga dilakukan evaluasi \"Kantor kita ini menghasilkan apa yang bisa dimanfaatkan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra), serta masyarakat. Mengulangi pernyataan Presiden pada penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Musrenbangnas 2019, kita semua ditantang menanyakan Pemerintahan (SAKIP). apa yang kita delivered, bukan deliver. Artinya, apa yang Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Gabriel kita kirim dan kita terima. Kita memastikan bahwa kantor Triwibawa, mengatakan bahwa dengan kegiatan ini, kita itu melaksanakan yang di- sending dan sudah delivered. entitas pelaporan diharap dapat mengerti, memahami, Masyarakat menerima, melaporkan apa kinerjanya, belum dan dapat mempraktikkan seluk-beluk aplikasi serta cara sampai apa manfaatnya,\" terang Kepala Biro Perencanaan pelaporannya, evaluasi renja dan renstra, juga penyusunan dan Kerja Sama. SAKIP yang baik dan benar. Tentunya ini pun sebagai upaya Adapun dalam kesempatan ini, Kepala Biro Perencanaan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dan Kerja Sama sekaligus memberikan penghargaan menangani akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian kepada insan pelaporan di Kementerian ATR/BPN tahun ATR/BPN. 2021. Pemberian apresiasi tersebut dibagi ke dalam delapan \"Tidak hanya hard skill yang harus kita kembangkan, tapi kategori, yakni sebagai berikut. bagaimana kita menggunakan aplikasi dan sebagainya. 1) Provinsi Terbaik Pelaporan dalam Aplikasi SKMPP: Jauh dari itu, soft skill bagaimana pelaporan itu sendiri. Ini yang saya minta kepada teman-teman, bagaimana nanti 158 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- Terbaik 3 ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan - Terbaik 2 ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Riau; Riau; LAYANAN KHUSUS - Terbaik 2 ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa - Terbaik 1 ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Tengah; Utara. - Terbaik 1 ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra 6) Satuan Kerja Terbaik Nilai Kinerja dalam Aplikasi SMART Utara. DJA: - Terbaik 3 ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan 2) Operator Terbaik Aplikasi Pelaporan: Riau; - Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Prov. - Terbaik 2 ialah Kantor Pertanahan Kota Bandar Sumatra Utara atas nama April Linda, S.T.; Lampung; - Dari Kantor Wilayah BPN Prov. Lampung atas nama - Terbaik 1 ialah Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Christmas Yosi Murthi, S.Tr.; Serdang. - Dari Kantor Wilayah BPN Prov. Jawa Tengah atas nama Yeni Ike Anggraeny, S.H.; 7) Provinsi Terbaik Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun - Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Prov. 2021: Kepulauan Riau atas nama Meta Silvia Devi Ningsih, - Terbaik 3 ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI S.H.; Jakarta; - Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Prov. Jawa - Terbaik 2 ialah KantorWilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur atas nama Nicky Agsen Haspriliory. Barat; - Terbaik Pertama ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi 3) Satuan Kerja Terbaik Nilai Kinerja Pelaporan dalam Bengkulu. Aplikasi SKMPP: - Terbaik 3 ialah Kantor Pertanahan Kota Batam; 8) Unit Kerja Eselon 1 Terbaik Pelaporan dalam Aplikasi - Terbaik 2 ialah Kantor Pertanahan Kabupaten Deli SKMPP, E-Monev Bappenas, dan SMART DJA: Serdang; - Terbaik Nilai Rata-Rata Kinerja Pelaporan dalam - Terbaik 1 ialah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan. Aplikasi SKMPP ialah Direktorat Jenderal Penataan Agraria; 4) Provinsi Terbaik Pelaporan dalam Aplikasi E-Monev - Terbaik Nilai Rata-Rata Kinerja Pelaporan dalam Bappenas: Aplikasi E-Monev Bappenas ialah Direktorat Jenderal - Terbaik 3 ialah Provinsi DKI Jakarta; Tata Ruang; - Tebaik 2 ialah Provinsi Lampung; -Terbaik Nilai Rata-Rata Kinerja Pelaporan dalam Aplikasi - Terbaik 1 ialah Provinsi Jawa Barat. SMART DJA ialah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 5) Provinsi Terbaik Nilai Rata-Rata Kinerja dalam Aplikasi (YS/JR, 29 Nov). SMART DJA: - Terbaik 3 ialah Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 159

TINGKATKAN PELAYANAN PERTANAHAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN PNBP YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola sambutannya secara daring pada kegiatan Evaluasi pemerintahan yang berkualitas dan berdaya Pengelolaan dan Pemanfaatan PNBP di Mercure Hotel saing merupakan salah satu rencana strategis Ancol, Jakarta, Kamis (02/12/2021). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2020 hingga 2025. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa tujuan tersebut menjadi rujukan utama dalam melaksanakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke depan, yaitu menuju pelayanan berkelas dunia. \"Kita telah melakukan berbagai inovasi pelayanan dengan melaksanakan perubahan alih media untuk berbagai layanan pertanahan. Pelayanan elektronik ini seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia melalui seluruh satuan kerja kita,\" kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dalam 160 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengungkapkan bahwa diperbarui. \"Saat ini sedang dibahas lagi rumusan-rumusan RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian ATR/BPN kebijakan yang akan dilakukan perubahan, baik dari sisi LAYANAN KHUSUS telah dilaksanakan secara terintegrasi sejak tahun 2016. layanan maupun dari sisi tarif,\" kata Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu, PNBP dapat dimanfaatkan secara maksimal Terakhir, Sekretaris Jenderal mengimbau kepada untuk pemerataan pelayanan kepada masyakarat melalui seluruh jajaran pengelola PNBP agar pengelolaan PNBP penyediaan infrastruktur di seluruh satuan kerja sehingga harus menjadi perhatian bersama. Hal ini untuk terus layanan bisa diberikan sesuai dengan standar yang sama. meningkatkan penerimaan PNBP serta membelanjakannya Dalam pelayanan pertanahan, Himawan Arief Sugoto juga secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan output mengungkapkan bahwa sering menemui perbedaan luas layanan kepada masyarakat. bidang yang diajukan pemohon. Kemudian berpengaruh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), kepada pembayaran PNBP melebihi dari yang seharusnya. Agust Yulian, dalam materi yang dipaparkan sebelum Namun, ketika ditinjau ke lapangan ternyata terdapat dibukanya acara menjelaskan bahwa saat ini untuk sengketa atau hal lainnya sehingga layanan tidak dapat pengelolaan PNBP telah memasuki era baru. Oleh karena diberikan kepada pemohon. \"Untuk mengakomodir kasus itu, saat ini sedang disusun Rancangan Undang-Undang seperti itu, saat ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) PNBP untuk menyempurnakan UU Nomor 9 Tahun 2018 Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan tentang PNBP. \"Beberapa penyempurnaan di antaranya Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian meliputi pengelompokan objek, pengaturan tarif, tata PNBP, atas permohonan yang tidak dapat kita berikan kelola, pengawasan, dan hak wajib bayar,\" ujar Agust Yulian. pelayanannya, dapat kita proses pengembalian PNBP-nya (LS/RE, 02 Des). berdasarkan ketentuan dimaksud,\" jelas Sekretaris Jenderal. Selain pengembalian PNBP, peraturan tersebut juga mengenal Keberatan dan Keringanan PNBP. Keberatan PNBP dapat diajukan oleh pemohon atau wajib bayar apabila telah dikeluarkan surat ketetapan atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi pemeriksa PNBP. \"Keringanan PNBP dapat diajukan oleh wajib bayar atau pemohon terhadap tarif PNBP, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Kementerian ATR/BPN,\" terang Himawan Arief Sugoto. Kementerian ATR/BPN telah banyak melakukan transformasi layanan dari analog ke digital. Hal ini harus bersamaan dengan penyederhanaan dan pengurangan jenis dan tarif PNBP, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, PP Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Kementerian ATR/BPN dirasa perlu KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 161

PELAYANAN MAKSIMAL UNTUK MASYARAKAT, DI TENGAH ADAPTASI KEBIASAAN BARU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan modal, tetapi mungkin masyarakat masih ada yang belum Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap upayakan memahami. Jadi, kita kenalkan sekaligus lakukan edukasi ke pelayanan maksimal untuk masyarakat, di masyarakat supaya terbiasa,” jelas Sofyan A. Djalil. tengah adaptasi kebiasaan baru (new normal) Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa untuk memberlakukan akibat pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Menteri sertipikat elektronik, Kementerian ATR/BPN harus ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam acara Indonesia mendigitalkan semua dokumen yang ada di seluruh Outlook 2022 yang bertajuk “Adaptasi Kebiasaan Baru dan Indonesia dari total sekitar 3 miliar dokumen. Menteri ATR/ Pemulihan Kesehatan”, di channel Youtube Tempodotco, Kepala BPN berharap, seluruh tanah sudah terdaftar dan Rabu (08/12/21). layanan kantor digital sudah dimulai hingga minimal 90% “Awal pandemi itu memang kita pasti kaget. Namun, pada tahun 2025. pemerintah segera ambil tindakan dengan tingkat Dalam kesempatan yang sama, Sofyan A. Djalil juga kesiapsiagaan yang tinggi. Kita cari terobosan agar memaparkan terkait fokus program pertanahan yang pelayanan publik tidak terganggu maka dilakukanlah menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Pertama, digitalisasi. Kita perkenalkan beberapa aplikasi layanan, menciptakan kepastian hukum atas tanah masyarakat seperti layanan Hak Tanggungan Elektronik yang sekarang melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). ini sudah 100% bersifat digital, Zona Nilai Tanah, Sentuh Kedua, melakukan ekonomi berkeadilan dengan Tanahku, dan Loketku. Nah, sampai saat ini, antrean sudah memberikan tanah kepada masyarakat melalui redistribusi berkurang sekitar 40% di kantor-kantor pertanahan,” tanah sebagai pelaksanaan Reforma Agraria. ujarnya. “Sejak 2017, kita percepat PTSL. Tahun 2017 itu kita Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan, melalui layanan mendaftarkan sebanyak 5,4 juta bidang, 2018 sebanyak 9,3 Hak Tanggungan Elektronik, masyarakat bisa memasang juta bidang, 2019 sebanyak 11,2 juta bidang, 2020 menurun hak tanggungan ke bank melalui digital saja. Kemudian karena masuk pandemi menjadi 6,8 juta bidang, dan 2021 terkait layanan Sentuh Tanahku, masyarakat bisa mengecek sudah terdaftar sekitar 8 juta bidang tanah. Terkait aspek status tanahnya tanpa harus datang ke lokasi. Loketku pun redistribusi tanah dalam Reforma Agraria, kita memberikan dihadirkan agar masyarakat dapat mendaftar pengurusan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, dari tanah secara daring sehingga semakin meminimalkan tanah-tanah telantar, Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak antrean dan pertemuan langsung. diperpanjang, dan sebagainya. Ini berjalan baik dan “Setelah ini, kita akan mulai juga sertipikat elektronik yang pandemi hanya memengaruhi sedikit, kita tetap bekerja berangkat dari aset-aset pemerintah terlebih dahulu. Secara maksimal,” tegasnya. (FZ/FM, 08 Des). teori, ini lebih aman seperti yang di perbankan atau pasar 162 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN ATR/BPN DI TAHUN 2022 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Strategi komunikasi menjadi hal penting untuk dan komprehensif melalui Gugus Tugas Reforma Agraria dapat mencapai tujuan komunikasi, tak terkecuali (GTRA), transformasi digital Kementerian ATR/BPN dalam bagi strategi komunikasi publik yang dilakukan sustainable development Indonesia, bank tanah yang oleh kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, memberikan kemakmuran dan pemerataan ekonomi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan masyarakat, serta lebih mudah dan aman dengan Sertipikat Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat Tanah Elektronik. (Humas), turut menyampaikan beberapa strategi \"Kementerian ATR/BPN ingin mengajak seluruh elemen komunikasi yang akan dilakukan pada tahun 2022. masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya strategis Kementerian ATR/BPN. Hal ini berguna untuk Nirmawati, memaparkan bahwa Kementerian ATR/BPN mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan ingin memberikan informasi mengenai isu-isu strategis tanah agar memberikan harapan baru dalam perubahan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, juga meluruskan persepsi dan pemerataan ekonomi masyarakat secara menyeluruh,\" publik dan menumbuhkan kepedulian dan dukungan ungkapnya. masyarakat terkait program strategis yang dijalankan Yulia Jaya Nirmawati juga meminta dukungan dari Kominfo Kementerian ATR/BPN untuk Indonesia yang maju dan untuk dapat bekerja sama yang baik dengan dibukanya makmur. ruang diskusi ini. Kementerian ATR/BPN menyambut \"Seperti yang pernah dikutip oleh Menteri ATR/Kepala dengan baik, serta akan berkolaborasi dan bersinergi BPN, pejabat publik yang bekerja untuk masyarakat itu bersama dengan Kominfo yang berhubungan dengan memasuki iklim transparansi sehingga harus terbuka konten-konten yang dibuat. apapun informasinya. Ibaratnya, kita bekerja dalam Pada kesempatan yang sama, Direktur Informasi dan akuarium karena tidak ada rahasia. Maka, Kementerian ATR/ Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo, Septriana BPN harus mengemas program-program yang ada sehingga Tangkary, mengungkapkan bahwa Kominfo siap bersinergi masyarakat dapat menerima informasi dengan tepat bersama Kementerian ATR/BPN dalam penyampaian sasaran,\" ujarnya dalam kegiatan penyampaian Strategi strategi komunikasi di tahun 2022. \"Dengan banyaknya Komunikasi Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan strategi komunikasi yang disampaikan oleh Kepala Biro oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Humas terkait Kementerian ATR/BPN, diharapkan dapat melalui daring, Jumat (10/12/2021). bersinergi bersama Kominfo. Kemudian, dengan kebijakan Ia juga menyampaikan beberapa isu-isu prioritas yang akan ataupun program yang ada terkait transformasi digital dibahas pada tahun 2022. Isu tersebut meliputi kepastian nanti, dibahas lebih lanjut bersama dengan Kominfo serta hukum dalam mempersempit ruang gerak mafia tanah, dapat dilanjutkan dengan program yang lain,\" tuturnya. (TA, penyelesaian persoalan pertanahan secara kolaboratif 10 Des). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 163

SAMBUT INDONESIA EMAS 2045, TERAPKAN PENDIDIKAN HOLISTI BERBASIS KARAKTER RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pendidikan karakter menjadi suatu hal yang penting tetapi juga di masa depan. “Jika dalam pembelajaran biasa, di era abad ke-21. Tak hanya dituntut untuk orang dilihat dari penilaian akademik semata. Seringkali menguasai kemampuan akademik, tetapi juga pendidikan kita lupa untuk membangun karakter. menguasai keterampilan dan kemampuan analisis Akibatnya, anak bisa menjadi anak pintar, tetapi tidak dapat yang tinggi. Pendekatan karakter ini menjadi modal penting berkoordinasi dengan orang lain, bahkan tidak bisa survive,” dalam menyongsong bonus demografi, demi menyambut terangnya. Indonesia emas 2045. Pendekatan pendidikan holistik berbasis karakter juga Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) menjadi peluang dalam menyambut bonus demografi Kementerian ATR/BPN, Ratna Megawangi Sofyan Djalil, yang diprediksi terjadi pada tahun 2030. Ratna Megawangi menjelaskan bahwa orang tua saat ini punya tantangan Sofyan Djalil menjelaskan bahwa bonus demografi adalah besar dalam menyiapkan literasi untuk anak-anak mereka. suatu keadaan saat populasi masyarakat akan didominasi Hal ini karena apa yang terjadi di masa depan, susah oleh individu-individu dengan usia produktif. “Usia terprediksi dan berlangsung begitu cepat. “Apa yang perlu produktif yang dimaksud ialah rentang usia 17 hingga 64 kita siapkan untuk anak kita di masa mendatang? Sistem tahun,” tuturnya. yang dialami oleh orang tua dulu dan anak-anak saat ini Lebih lanjut, Ratna Megawangi Sofyan Djalil berkata bahwa sudah jauh berbeda,” terangnya dalam kegiatan Pertemuan Indonesia akan mengalami akhir dari bonus demografi IKAWATI Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang bertajuk \"Ibu pada tahun 2045. “Ini seperti yang terjadi di Jepang. Saat sebagai Garda Keluarga dan Bangsa\", berlangsung pada ini, mereka sudah berakhir bonus demografinya. Namun, Kamis (16/12/2021) bertempat di Plataran Menteng, Jakarta. tepat ketika bonus demografi mereka berakhir, Jepang Ratna Megawangi Sofyan Djalil berkata bahwa saat menjadi negara maju. Ini yang diharapkan oleh Indonesia ini, keterampilan anak tak hanya perkara keterampilan bahwa pada tahun 2045 akan terbentuk generasi emas,” akademis melalui metode baca tulis hitung (calistung). pungkasnya. Namun, juga keterampilan yang menekankan kepada Ketua IKAWATI Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Erna Festiana karakter dan kemampuan analisis yang tinggi atau disebut Budi Martono, berkata bahwa tema pertemuan IKAWATI kali dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS). “Beberapa ini, sebagai makna bahwa peran ibu begitu besar, terutama keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 ini, mulai dari dalam memastikan seluruh keluarga sehat secara fisik pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, kecerdasan dan mental, aman dan nyaman. “Ini menegaskan betapa emosi, pengambilan keputusan, dan lain-lain,” ujar Pembina perempuan mempunyai peran besar untuk kemajuan Ikawati. bangsa, menjadi madrasah di rumah, demi kualitas putra- Ratna Megawangi Sofyan Djalil menekankan bahwa putri bangsa di masa mendatang,”tutupnya. (AR/YS, 16 Des). pendidikan holistik berbasis karakter menjadi sangat penting bagi tumbuh kembang anak, tak hanya saat ini, 164 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KESEIMBANGAN FISIK DAN MENTAL, KUNCI SEHAT SECARA HOLISTIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kesehatan yang seimbang, baik fisik dan mental mensyukuri hidup dan senantiasa sabar. “InsyaAllah, kalau serta keselarasan aspek-aspek kehidupan ibu sehat maka dapat memberi treatment dan perhatian menjadi penting agar dapat menjalani aktivitas yang baik bagi suami dan anak. Anak akan gembira sehari-hari secara baik dan lancar. Usia madya karena tumbuh di keluarga yang punya ibu dengan penuh kisaran 40 tahun hingga 60 tahun menjadi usia produktif, perhatian dan kasih sayang,” tutur Sofyan A. Djalil. di mana karier individu telah berada di menengah hingga Ratna Megawangi Sofyan Djalil, Pembina IKAWATI puncak sehingga penting adanya memahami kesehatan Kementerian ATR/BPN, sekaligus pembicara dalam kegiatan diri. ini menjelaskan seputar kesehatan holistik bagi usia dewasa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan dan lanjut. Ia menjelaskan bahwa kesehatan holistik adalah Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, yang hadir secara bagaimana menjaga kesehatan secara menyeluruh. “Sehat daring berujar bahwa ketika bicara terkait kesehatan, itu orang yang sehat secara fisik, mental, emosional, biasanya berhubungan dengan manusia yang mulai finansial, intelektual, hubungan sosial yang baik, dan lain- beranjak dewasa. Namun, ia berkata bahwa banyak orang lain. Bisa disebut bahwa orang sehat itu orang yang sukses yang sudah berumur, tetapi kesehatannya masih bagus dan hidup di masyarakat,” jelas Pembina IKAWATI. prima sehingga angka dalam usia menjadi bukan jaminan. Lebih lanjut, Ratna Megawangi Sofyan Djalil menjelaskan “Yang paling penting jalah keseimbangan kesehatan fisik dari segi kesehatan fisik. Ia menjelaskan bahwa kesehatan dan mental. Ketenangan jiwa, kedamaian hati, hati yang fisik mempunyai banyak aspek dan saling memengaruhi. lapang maka akan terpancar kepada kesehatan fisik,” Dalam tubuh terdapat dua sistem, yaitu sistem saraf tutur Menteri ATR/Kepala BPN dalam Webinar IKAWATI parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Sistem parasimpatik Kementerian ATR/BPN yang berlangsung secara luring adalah saraf ketika tubuh saat istirahat, sedangkan sistem dan daring bertempat di Aula Prona Kementerian ATR/BPN saraf simpatik adalah saraf yang mengontrol respons tubuh pada Sabtu (18/12/2021) dengan tema \"Menyiapkan Fisik terhadap ancaman yang dirasakan. “Pada saat tenang dan Mental dalam Menghadapi Tahap Kehidupan Dewasa dan tidak stres, metabolisme akan berjalan dengan baik. Madya\". Sebaliknya, saat stres, tubuh terganggu seperti sistem Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengaitkan hal ini dengan pencernaan,” terang Pembina IKAWATI. dinamika Kementerian ATR/BPN yang sangat tinggi Turut berlangsung kegiatan peringatan Dirgahayu ke- menjelang akhir tahun. “Hari-hari ini, suami-suami dan ibu- 22 Darma Wanita Persatuan dengan tema \"Bersama ibu pejabat di Kementerian ATR/BPN bekerja sangat keras Membangun Ketahanan Perempuan Indonesia: Mental sekali. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kerja Sehat, Bisnis UMKM Pulih\". Peringatan ini dilakukan dengan keras rekan-rekan. Kerja di tempat terbuka, cukup banyak prosesi potong tumpeng oleh Pembina IKAWATI, Ratna tekanan dan stres. Ibu-ibu harus mengerti kondisi seperti Megawangi Sofyan Djalil, Ketua Ikawati Kementerian ATR/ ini, tidak membuat stres di rumah,” ujar Sofyan A. Djalil. BPN, Diah Himawan dan Ketua Pelaksana Peringatan Hari Sofyan A. Djalil juga mengimbau kepada para anggota Ulang Tahun ke-22 Dharma Wanita Persatuan, Dian Suyus. IKAWATI untuk senantiasa menjaga kesehatan serta (AR/JR, 18 Des). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 165

AWALI KUNJUNGAN KERJA, WAMEN ATR/WAKA BPN RESMIKAN LOKET PELAYANAN KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI TENGGARA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi \"Ini melibatkan lintas sektor. Semua kementerian diundang, Sulawesi Tenggara, Wakil Menteri Agraria dan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Civil Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Society Organization (CSO), pemerintah daerah, anggota Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Tjandra, meresmikan Loket Pelayanan dan Aula Bhumi Indonesia (ASPEKSINDO), dan 10 provinsi yang akan Bhakti 21 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi diundang. Terima kasih buat Kepala Kanwil BPN Provinsi Tenggara, Sabtu (18/12/2021). Sulawesi Tenggara, Pak Elias Tedjo dan tim. Saya tahu ini Pada kesempatan ini, Surya Tjandra mengapresiasi kerja keras dari semua kepala kantor, mudah-mudahan bisa jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menjadi contoh bagaimana berhasilnya kelihatan, tapi juga melakukan perbaikan dari segi sarana dan prasarana. memang rasanya didapatkan,\" tuturnya. Menurutnya, hal ini akan memberikan suasana baru di Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo, kantor sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan mengungkapkan bahwa perbaikan loket tersebut dalam produktivitas kinerja. rangka mewujudkan pelayanan pertanahan yang lebih baik. \"Setelahnya, teman-teman, ibu-bapak yang sudah lama \"Salah satu bagaimana kita bekerja dengan baik ialah sarana di Sulawesi Tenggara akan tahu apa rasanya datang ke dan prasarana. Pegawai di lingkungan Sulawesi Tenggara kantor, yang seringkali waktunya lebih lama daripada di dengan adanya perbaikan loket ini, semakin meningkatkan rumah. Kalau nyaman, rasanya akan lebih semangat kerja, motivasi kerja dalam rangka mencapai target dalam bidang produktivitas meningkat,\" ujarnya di hadapan para Kepala agraria dan tata ruang,\" terangnya. Kantor Pertanahan dan jajaran pegawai di lingkungan Elias Tedjo berharap, perbaikan loket dan gedung Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir. tersebut dapat memberikan contoh bagi kantor-kantor Wamen ATR/Waka BPN juga menyampaikan bahwa Provinsi pertanahan lainnya. Ia menargetkan, pada tahun 2022 Sulawesi Tenggara tengah mengemban tugas besar menuju akan mendapatkan predikat Zona Integritas. \"InsyaAllah, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Reforma tahun 2022 kita akan ajukan menjadi salah satu kantor Agraria (GTRA) atau GTRA Summit yang akan dilaksanakan agar memperoleh predikat sebagai kawasan bebas korupsi di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2022 mendatang. dan berbasis bersih melayani atau yang dinamakan Zona Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dari pegawai BPN Provinsi Integritas. Mohon dukungannya semua,\" pungkasnya. (YS/ Sulawesi Tengara, pemerintah daerah, hingga lintas sektor. LS, 18 Des). 166 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BANGKITKAN SEKTOR PROPERTI, KEMENTERIAN ATR/BPN TERAPKAN KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan (HGB) yang lebih panjang kepada hunian vertikal, Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memperbolehkan ruko menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) mengeluarkan kebijakan terkait pemulihan untuk ruko yang berbeda di luar mixed use area,\" katanya. ekonomi nasional. Hal ini dalam rangka Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan sektor pemerintah juga telah membentuk Badan Bank Tanah properti yang terdampak pandemi Covid-19. yang bertujuan mewujudkan ekonomi berkeadilan, khusus Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dalam sektor properti ialah untuk menyediakan tanah Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto bahwa saat bagi perumahan MBR. \"Hadirnya Bank Tanah memberikan ini, pemerintah termasuk Kementerian ATR/BPN, juga peluang bagi dunia usaha untuk bekerja sama, serta menerapkan kebijakan-kebijakan baru terkait hal tersebut. memberikan kepastian hukum dalam hal berinvestasi \"Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah, yaitu kepada objek propertinya langsung maupun kepada pasar dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun modal,\" jelasnya. 2021 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang spiritnya ialah Selain itu, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan untuk meningkatkan pelayanan dengan berbasis sistem lapangan kerja,\" ujarnya saat menghadiri Rapat Kerja elektronik dan melakukan transformasi digital untuk Nasional Real Estate Indonesia (REI) pada Senin (20/12/2021). mempermudah layanan pertanahan yang akan datang. \"Seperti percepatan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), \"Kami yakin dengan adanya regulasi baru dan transformasi penyederhanaan perizinan berusaha dengan penerbitan digital yang sedang kita bangun, akan mampu mendorong KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dengan sektor properti untuk tumbuh dan maju lebih pesat. diberikan batas waktu yang diatur mekanismenya sehingga Kementerian ATR/BPN siap mendukung REI dan seluruh prosesnya dapat terkontrol. Kemudian, penerapan teknologi anggotanya dalam menyediakan perumahan dan GISTARU (Geographyc Information System Tata Ruang) yang permukiman di Indonesia berjalan lebih lancar,\" tambah memberikan informasi mengenai pemanfaatan ruang. Saat Himawan Arief Sugoto. ini juga telah ada kebijakan untuk pembaruan di bidang Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida, mengatakan pertanahan, seperti regulasi terkait hak di ruang atas tanah bahwa properti merupakan urusan banyak pihak sehingga dan ruang bawah tanah, serta pengaturan kepemilikan dibutuhkan langkah bersama para pemangku kepentingan. orang asing. Namun, masih diperlukan peraturan teknis \"Menyatukan langkah ini bukan hanya dari REI sendiri, perlu yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya,\" penyatuan langkah bersama dan solusi bersama dalam ungkapnya. penyelesaian permasalahan. Semua permasalahan yang Dalam mendukung program Masyarakat Berpenghasilan ada, perlu kita selesaikan dalam satu kapal dengan pihak Rendah (MBR), pemerintah juga memberikan intensif bagi pemerintah supaya jalan kita ini benar-benar bisa terealisasi pembangunan hunian vertikal dan juga rumah sederhana konkret,\" ujarnya. (RE/RS, 20 Des). bagi MBR. \"Seperti Pemberian Hak Guna Bangunan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 167

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR BERITA FOTO LAYANAN KHUSUS 06/BF/XII/BH/2021 Sabtu, 25 Desember 2021 Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Peresmian Gedung Kantor Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI). Kegiatan ini berlangsung di Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (24/12/2021). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo berharap kantor baru ini akan membawa DMI semakin semangat menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah bagi umat Islam, tapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pusat dakwah yang mencerdaskan. Selain itu, Presiden juga berharap agar kantor baru ini dapat berfungsi sebagai tempat musyawarah untuk membangun persatuan, memperkokoh ikatan kebangsaan, serta sebagai pusat pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 168 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR DONOR DARAH DALAM BULAN PEDULI KASIH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan TataPertanahan Ruang/Badan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Donor Darah di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian ATR/ BPN, Jakarta, Selasa (28/12/2021). Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Budi Situmorang yang juga selaku Penasihat Persekutuan Nasrani Kementerian ATR/ BPN, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai rasa syukur dan bentuk berbagi kepada sesama manusia. \"Saya senang sekali, ini merupakan Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Rancangan ungkapan rasa syukur kita yang sudah dan Penganggaran pada Biro Perencanaan dan Kerja hampir 2 tahun ini tidak sempat donor. Sama, FX Budi Widodo yang juga selaku Ketua Panitia Natal Terima kasih atas partisipasinya dan semoga donor darah Kementerian ATR/BPN menuturkan, donor darah sebagai ini bisa dimanfaatkan untuk siapapun yang membutuhkan. rangkaian Bulan Peduli Kasih Perayaan Natal Tahun 2021. Itulah namanya rasa kemanusiaan,\" kata Budi Situmorang. \"Acara donor darah merupakan rangkaian dalam Bulan Peduli Kasih Perayaan Natal Tahun 2021. Beberapa kegiatan Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa donor darah kali ini lainnya sudah dilaksanakan di beberapa wilayah,\" tutur FX memang diadakan dalam rangka perayaan Natal tahun Budi Widodo. 2021. Namun, menurutnya donor darah dapat dilakukan Sebagai informasi, kegiatan donor darah ini diikuti 120 oleh siapa saja, tidak hanya untuk satu golongan ras atau pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan turut agama tertentu yang mengikuti kegiatan ini. Semua diikuti oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang kalangan dapat mengikutinya karena ini merupakan hal Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, serta kemanusiaan yang siapa saja dapat berpartisipasi. beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (JR/RK, 28 Des). \"Jadi, saya melihat kita tidak harus satu golongan agama saja, tetapi ini merupakan hal kemanusiaan. Inilah kita, Indonesia yang memang unik, di dunia tak ada yang seperti ini. Semua bisa berpartisipasi tanpa memandang perbedaan sesuatu yang perlu diperdebatkan,\" ungkap Budi Situmorang. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 169







Ketahui Peran PPNS Penataan Ruang Di Kementerian ATR/BPN Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Selain mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah menangkap. Untuk melakukan hal tersebut kita perlu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis dukungan dari Polri,” kata Andi Renald. Lengkap (PTSL) serta mewujudkan kesejahteraan Lebih lanjut, sebelum menjadi PPNS Penataan Ruang, masyarakat melalui program Reforma Agraria, aparatur yang terpilih mendapatkan pelatihan dari Polri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang mengatakan Nasional (ATR/BPN) juga memastikan tidak ada pelanggaran bahwa aparatur yang dapat menjadi PPNS memiliki latar terhadap tata ruang. Oleh karena itu, berdasarkan Undang- belakang pendidikan Sarjana Hukum serta bidang ilmu Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terkait penataan ruang. “Aparatur tersebut akan dilatih mengamanatkan dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri mengenai hukum pidana penataan ruang, pemberkasan, Sipil (PPNS) Penataan Ruang. teknik penyidikan, dan juga substansi mengenai penataan Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Andi Renald ruang. Apabila aparatur tersebut lulus, maka akan dilantik mengungkapkan bahwa yang dimaksud PPNS Penataan menjadi PPNS Penataan Ruang,” ujar Andi Renald. Ruang adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan Selain diberikan pelatihan oleh Polri, Kementerian ATR/BPN kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran juga menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor Korupsi RI, serta Bareskrim Polri untuk peningkatan 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. “Selain itu, kapasitas PPNS Penataan Ruang. “Kegiatan ini rutin Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tergantung temanya. Peningkatan kapasitas ini merupakan atau UUCK juga mengamanatkan hal tersebut,” ujar Direktur komitmen, tidak hanya Kementerian ATR/BPN saja, tetapi Penertiban Pemanfaatan Ruang, Rabu (21/07/2021). juga kementerian dan lembaga lain untuk meningkatkan Andi Renald mengungkapkan bahwa fungsi dan tugas kapasitas PPNSnya,” ungkap Direktur Penertiban PPNS Penataan Ruang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemanfaatan Ruang. (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keberadaan PPNS Penataan Ruang selama ini terbilang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang. PPNS cukup efektif, apalagi dengan telah diterbitkannya Surat Penataan Ruang bertugas untuk melakukan penegakan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1168/13.2/IV/2018 yang hukum, termasuk penyidikan terhadap pelanggaran menginstruksikan agar dibentuk sekretariat PPNS Penataan penataan ruang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Ruang di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penegakan hukum se-Indonesia. “Agar peran PPNS Penataan Ruang lebih yang dimaksud adalah melakukan penyidikan terkait optimal,” kata Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang. (RH/ perbuatan pidana dalam bidang penataan ruang. “Perlu JR/TA, 21 Juli 2021). diketahui, PPNS Penataan Ruang tidak berwenang untuk KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 171

Kementerian ATR/BPN Dorong Pembentukan Sekretariat PPNS Penataan Ruang Di Daerah Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kewenangan melakukan kegiatan penertiban Kepala BPN maupun Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) dan pemanfaatan ruang dan pertanahan PPTR terkait pentingnya pembentukan sekretariat PPNS merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Penataan Ruang di daerah. Kita juga menyosialisasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pentingnya peran PPNS Penataan Ruang di daerah,” ungkap Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Perwujudan dari hal ini Andi Renald. adalah dengan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pembentukan Sekretariat PPNS Penataan Ruang ini (PPNS) Penataan Ruang. Tugas dari PPNS Penataan Ruang dianggap penting oleh Direktur Penertiban Pemanfaatan adalah melakukan penegakan hukum, termasuk penyidikan Ruang. Ia mengibaratkan bahwa sekretariat PPNS Penataan terhadap pelanggaran penataan ruang. Ruang ini sebagai rumah. Di dalam sekretariat tersebut, para Kementerian ATR/BPN memiliki 881 orang PPNS Penataan PPNS Penataan Ruang bisa melakukan bedah kasus, diskusi, Ruang. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Andi pembahasan serta konsultasi terkait kasus-kasus penataan Renald mengatakan bahwa semua PPNS Penataan Ruang ruang di daerah. tersebut sudah tersebar di seluruh provinsi. Namun, perlu Dari sisi anggaran, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang didorong pembentukan sekretariat PPNS Penataan Ruang mengatakan bahwa hal tersebut memang sudah tersedia. di daerah. “Adanya sekretariat PPNS itu sebagai wadah bagi “Anggaran untuk PPNS Penataan Ruang tahun ini masih PPNS Penataan Ruang di daerah,” ujar Direktur Penertiban tercantum di dalam DIPA Ditjen PPTR, namun tahun depan, Pemanfaatan Ruang, Rabu (21/07/2021). Insya Allah akan dialokasikan langsung ke tiap-tiap Kanwil Pembentukan sekretariat PPNS ini juga diamanatkan BPN Provinsi,” ujar Andi Renald. melalui Surat Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1168/13.2/ Sebagai informasi, Struktur Organisasi Sekretariat PPNS IV/2018. Menurut Andi Renald, hingga saat ini sudah Penataan Ruang di Kanwil BPN Provinsi akan diarahkan ada 22 Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi yang sudah langsung oleh Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang membentuk sekretariat PPNS Penataan Ruang. Ia juga bersama Kakanwil BPN Provinsi. Dalam kegiatan sehari-hari, mengungkapkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 lalu, Sekretariat PPNS Penataan Ruang akan dipimpin oleh Ketua Direktorat Jenderal (Ditjen) Penertiban dan Pemanfaatan Pelaksana, yakni Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Tanah dan Ruang (PPTR) telah mengundang 33 Kepala Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi dan membawahi Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi se-Indonesia guna dua unit kerja yakni unit pengelolaan kasus serta unit mendorong pembentukan sekretariat PPNS di Kanwil BPN administrasi. (RH/JR/TA, 21 Juli 2021). Provinsi. “Kita memberikan sosialiasi berdasarkan Surat Menteri ATR/ 172 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tindak Lanjut Pengembangan Jawa Selatan, Kementerian ATR/BPN Adakan Diskusi Lanjutan Percepatan Pembangunan Kawasan Pawonsari Dalam upaya percepatan pelaksanaan terhenti karena peraturan PPKM. Kami juga memohon Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan pengembangan kawasan Kabupaten dukungan serta dorongan dari pemerintah pusat kepada Penertiban Tanah dan Ruang Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan tiga Kabupaten di wilayah Pawonsari agar progres Kecamatan Wonosari, Kabupaten pembangunan dapat terintegrasi dengan baik,” ucap Gunung Kidul atau yang disebut dengan Pawonsari Suhendro. sebagai model pengembangan Jawa Selatan, Direktur Landreform yang sekaligus Koordinator Satgas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Koordinasi K/L Terkait, Sudaryanto menyampaikan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan tantangan dalam pembangunan Pawonsari. “Sejauh ini Rapat Percepatan Pelaksanaan Pawonsari secara dalam perencanaan pembangunan Pawonsari terdapat daring, pada Selasa (27/07/2021). Rapat ini tantangan dalam perencanaan yang di mana pada tiga membahas sejauh mana progres pembangunan Kabupaten di wilayah Pawonsari masih berjalan sendiri Pawonsari yang dipaparkan oleh Tim Satgas dan masih saling menunggu progres satu sama lain serta Percepatan Pembangunan Pawonsari. dalam segi perencanaan masih belum berjalan secara “Kita akan melakukan pendataan terlebih berkesinambungan. Semoga dengan sudah dibentuknya dahulu terhadap potensi perkembangan serta Tim Percepatan Pembangunan Pawonsari tantangan permasalahan di wilayah Pawonsari di mana tersebut dapat menjadi peluang kita dalam pembangunan nanti akan dilakukan pendataan di masing-masing wilayah Pawonsari ini,” ujarnya. tersebut,” ujar Andi Tenrisau, Direktur Jenderal Penataan Menutup rapat, Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra Agraria Kementerian ATR/BPN dalam pengarahannya. mengatakan bahwa Road Map yang disusun mampu Menurutnya, dalam rencana pembangunan Pawonsari harus menjadi bahan untuk perencanaan pembangunan 3 terlebih dahulu mengetahui potensi yang ada di wilayah Kabupaten di wilayah Pawonsari. “ Road Map yang sedang tersebut. “Kita harus terlebih dahulu mengetahui potensi disusun STPN saya rasa bisa menjadi bahan pembangunan wilayah baik dari sumber daya alam, sumber daya buatan Pawonsari di Kabupaten hingga ke tingkat desa dengan serta sumber daya manusia, karena dengan mengetahui memasukan perspektif tata ruang dalam penyusunan hal-hal tersebut akan bisa menentukan arah bisnis dari RDTR dan RTRW di Pawonsari serta business process yang pembangunan Pawonsari ini,” ungkapnya. menghubungkan pembangunan berbasis bidang dan Hadir di kesempatan yang sama, Senthot Sudirman, Ketua tata ruang sebagai kontribusi Kementerian ATR/BPN bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), sekaligus daerah,” ungkapnya. Koordinator Satgas Kajian dan Road Map Pawonsari Lebih lanjut, Surya Tjandra menjelaskan bahwa dengan menyampaikan update dari pelaksanaan Pawonsari. pendekatan kawasan menjadi pintu masuk untuk “Perkembangan mengenai Pawonsari ini kita sedang mengkolaborasikan dan mensinkronisasikan pembangunan menyusun Road Map dengan melihat kondisi wilayah di yang lebih lengkap untuk Pawonsari. “Sepertinya perlu tiga kabupaten berdasarkan penggunaan lahan, pola ruang, pendekatan kawasan untuk menjadi pintu masuk jenis batuan, pendidikan, jenis kelamin serta usia penduduk pembangunan Pawonsari yang lebih lengkap, melihat yang nanti akan berpengaruh terhadap Road Map yang adanya PSN yang sudah ada seperti Borobudur itu bisa akan kita susun dalam pembangunan Pawonsari,” jelasnya. menjadi acuan pokok dan Pawonsari menjadi pendukung Senthot Sudirman menambahkan sebelumnya juga sudah PSN yang sudah ada,” tutupnya. (RE/JR, 27 Juli 2021 ). dilakukan survei di wilayah pembangunan Pawonsari dan pihaknya akan membangun komunikasi dengan para pihak terkait. “Kami sudah melakukan survei di beberapa wilayah dalam pembangunan Pawonsari, kami menemukan banyak lokus pariwisata yang bagus namun masih terkendala dengan akses yang masih buruk, ke depan kita akan bangun komunikasi lanjutan dengan dinas-dinas terkait,” tambah Senthot Sudirman. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang juga menjabat sebagai Koordinator Satgas Koordinasi Daerah Pawonsari, Suhendro menambahkan akan mengkoordinasikan lebih lanjut pelaksanaan Pawonsari dengan pihak terkait. “Sebelumnya kami sudah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait di Kabupaten Pacitan seperti Dinas Pariwisata, Pertanian, Kehutanan dan pihak terkait lainnya namun sementara KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 173

Neraca Penatagunaan Tanah, Satu Data untuk Semua Aspek Perencanaan Pembangunan Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dalam pelaksanaan Sistem Penataan Agraria dimanfaatkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna,” Berkelanjutan (SPAB) yang dirancang oleh terang Andi Tenrisau. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Diwawancara secara terpisah, Direktur Penatagunaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Tanah, Sukiptiyah menjelaskan terkait instrumen yang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terdapat salah berhubungan dengan Penatagunaan Tanah yang bernama satu komponen yaitu Penatagunaan Tanah. Sistem Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT). Berdasarkan penatagunaan tanah diperlukan dalam memberikan arahan PP No 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, makro program pertanahan dan program sektoral lainnya di Neraca Penatagunaan Tanah adalah perimbangan dalam kerangka SPAB. antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, “Penataan penggunaan tanah diarahkan untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi penataan aset dan penataan akses dalam reforma agraria, kawasan (Rencana Tata Ruang/RTR). “Dalam NPGT, kita bisa sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan melihat dalam periode tertentu apakah terjadi perubahan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan penggunaan tanah, apakah penggunaan tanah eksisting Tanah (P4T) dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat,” sudah sesuai dengan tata ruang, dan apakah tanah tersedia tutur Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau secara daring untuk pembangunan,” tutur Direktur Penatagunaan Tanah, pada Selasa (03/08/2021). Sukiptiyah. Tak hanya itu, menurut Andi Tenrisau, tujuan dari Neraca Penatagunaan Tanah mencakup neraca perubahan penataagunaan tanah adalah pengaturan P4T dalam konteks penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca kesesuaian investasi (ease of doing business) yaitu memberikan arahan penggunaan dan pemanfaatan tanah, ketersediaan dalam pengembangan pertanahan (land development), tanah dan prioritas penyediaannya pada rencana tata termasuk pengaturan penggunaan dan pemanfaatan ruang wilayah. Data ini dapat digunakan pada semua tanah ruang di ruang atas/ bawah tanah. “Penatagunaan aspek kegiatan perencanaan pembangunan, terlebih Tanah dilakukan sebagai upaya untuk memastikan tanah karena bentuknya berupa data spasial. Itulah mengapa 174 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

implementasi Neraca Penatagunaan Tanah di lapangan pelaksana di daerah berperan Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait seperti sebagai leading sector yang Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan perangkat dan Kehutanan (KLHK), Badan Perencanaan Pembangunan daerah terkait. Nantinya, akan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), baik di disiapkan sebuah peta kerja land tingkat pusat maupun daerah. use yang sesuai dengan hasil dari “Kami bekerja sama dengan banyak pihak, karena kami lapangan, juga dibarengi dengan memang memastikan update land use ini untuk semua, persiapan kemampuan SDM agar baik kawasan hutan maupun non kawasan hutan. BPS juga mampu mengolah data hasil NPGT di punya data terkait sebaran ini. Data ini diambil bersama lapangan. untuk kita semua, satu data untuk semua,” tutur Sukiptiyah. “Lalu data yang ada kita sinergikan Karena kegiatan NPGT melibatkan banyak pemangku dengan data dinas setempat, jika kepentingan yang perannya saling berkaitan, Sukiptiyah masih ada hal yang meragukan, kita berkata bahwa tentu pihaknya harus melakukan sosialisasi validasi lagi ke lapangan. Setelah dan koordinasi sebagai awal pelaksanaan. Kantor Wilayah itu kita lakukan rapat koordinasi Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagai terkait data hasil bersama ini, serta diintegrasikan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota ke Kanwil. Nantinya kita akan punya big data terkait potensi Reforma Agraria, PTSL, Redistribusi Tanah serta potensi pengembangan untuk investasi,” jelas Sukiptiyah. Data NPGT ini tak hanya berguna bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait semata, namun juga bagi masyarakat seperti akademisi dan pelaku usaha. Sukiptiyah berkata bahwa data NPGT ini berguna bagi akademisi yang melakukan penelitian berbasis penggunaan tanah, dan penelitian lainnya yang memerlukan data spasial mengenai land use. Begitu juga dengan pelaku usaha, data ketersediaan tanah yang termuat dalam NPGT dapat menjadi informasi terkait lokasi-lokasi potensial yang memenuhi syarat untuk berinvestasi dan bahkan sebagai informasi dasar/awal bagi kepentingan Bank Tanah. Ke depannya akan dikembangkan basis data NPGT yang dapat memudahkan data ketersediaan tanah ini untuk dapat diakses oleh pelaku usaha maupun masyarakat luas. (AR/ RH/LS, 03 Agust. 2021). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 175

Dukung Kemudahan Berusaha, Kementerian ATR/BPN Dorong Kesiapan Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Daerah Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Penertiban Tanah dan Ruang Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria melaksanakan Pembinaan Penatagunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan Rencana Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, tepatnya Tata Ruang (RTR), sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, di Kota Serang pada Jumat (27/08/2021). Kegiatan ini ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan. diselenggarakan dalam rangka menyosialisasikan kegiatan “Tidak ada satupun kegiatan pemanfaatan tanah dan ruang Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di daerah, yang tanpa adanya pertimbangan teknis pertanahan, karena berkaitan erat dengan kemudahan berusaha di Indonesia ini merupakan amanat dari UUPA,” ucap Dirjen Penataan pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Agraria. Kerja (UUCK). Terkait dengan teknis pelaksanaan PTP saat ini, Dirjen Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Penataan Agraria menerangkan terdapat tiga kegiatan Andi Tenrisau memaparkan terkait dengan pemanfaatan pokok pada PTP. Di antaranya, pertama sebagai dasar untuk tanah dan ruang berbasis Risk Based Approach atau RBA. diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Hal ini sehubungan dengan diterbitkannya UUCK, di mana (KKPR). Kedua, memberikan rekomendasi tanah negara sebelum adanya UUCK, pelaksanaan kegiatan usaha perlu yang berasal dari tanah timbul. Ketiga, penyelenggaraan menggunakan pendekatan izin di mana seluruh kegiatan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah,” ujarnya. usaha harus memiliki izin. “Dengan diterbitkannya UUCK, Hadir membuka kegiatan Pembinaan Penatagunaan dapat mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin Tanah, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya. menjadi penerapan standar dan berbasis risiko atau yang Ia berharap melalui kegiatan ini jajarannya dapat dikenal dengan RBA,” ujarnya. mengimplementasikan pelaksanaan PTP dengan baik sesuai “Jadi ke depan, izin hanya untuk kegiatan usaha yang dengan yang diamanatkan oleh UU. “Kami berharap jajaran memiliki risiko tinggi terhadap beberapa hal, yaitu di Banten dapat mengimplementasikan hal ini dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan serta kegiatan baik, sehingga dapat mendukung kemudahan berusaha pengelolaan sumber daya alam. Bagi kegiatan usaha di Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di dengan risiko rendah cukup mendaftarkan, sedangkan Banten khususnya, serta Indonesia,” tutur Rudi Rubijaya. kegiatan usaha dengan risiko menengah nantinya akan ada Turut mendampingi Dirjen Penataan Agraria, Direktur standarisasi tersendiri,” tambahnya. Penatagunaan Tanah, Sukiptiyah beserta jajaran. Sebagai Lebih lanjut, Andi Tenrisau menjelaskan pengertian dari informasi, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni PTP itu sendiri. PTP adalah pertimbangan yang memuat pada tanggal 26 s.d. 27 Agustus 2021 dan dimoderatori hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi secara apik oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, Kanwil BPN Provinsi Banten, Farida Widyartati. Para peserta yang hadir pada kegiatan ini, dipastikan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (LS/YS/FM, 27 Agust. 2021). 176 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Penyusunan RDTR secara Tepat sebagai Proses Pemanfaatan Ruang dan \\ Perizinan Berusaha Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui menjelaskan bahwa sebaiknya seluruh kota dan kabupaten Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang saat ini harus sudah punya RDTR karena menjadi pedoman mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor penataan ruang di kota/kabupaten. Menurut amanat bersama Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta (NTB), bertempat di Fairmont Hotel, Jakarta pada Selasa Kerja (UUCK) beserta turunannya yaitu PP Nomor 21 Tahun (31/08/2021). Kegiatan ini dalam rangka membahas 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR Rancangan Peraturan Kerja Daerah tentang Rencana Detail punya kaitan erat dengan proses pemanfaatan ruang dan Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) perizinan berusaha. Perkotaan Mpunda dan Rasanae Barat, Bima, NTB. Abdul Kamarzuki menekankan terkait pembuatan RDTR ini agar dilakukan dengan tepat. Penyusunan RDTR yang detail akan membuat perencanaan kota yang lebih baik. “Perlu disadari, jika dokumen RDTR itu mengikat, itu lah kenapa penting dilakukan pembuatan RDTR yang sesuai seperti contoh dari luas tanah, berapa yang bisa dibangun, bagaimana ketentuan masing-masing bloknya,” terangnya. Lebih lanjut, Abdul Kamarzuki juga menjelaskan terkait pentingnya mengatur mitigasi bencana dalam RDTR, khususnya kawasan perkotaan di Kota Bima. “Melihat BWP di Rasanae Barat, kami mencatat ternyata kawasannya punya indikasi rawan banjir, sehingga KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 177

Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan perlu kehati-hatian dalam menyusun RDTR-nya. Jika di lagi jika nanti ada permohonan kesesuaian tata ruang dari Penertiban Tanah dan Ruang Mpunda, batas tidak jadi masalah, aspek lain juga tidak pelaku usaha seperti sebelumnya, karena ini bentuknya masalah sehingga pola ruangnya dapat diwujudkan,” jelas sudah sistem. Makanya perlu kehati-hatian untuk menyusun Abdul Kamarzuki. RDTR,” tuturnya. Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia, Joko Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi berkata bahwa RDTR di Widodo telah meresmikan peluncuran Online Single Kota Bima dimulai pada wilayah Rasanae Barat dan Mpunda. Submission (OSS) berbasis risiko pada Senin, 9 Agustus Hal ini dikarenakan pada daerah tersebut menjadi sektor 2021 lalu. OSS berbasis risiko ini adalah layanan perizinan yang paling mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara daring yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma setempat. “Adanya RDTR akan memberikan gambaran perizinan berbasis risiko. Tujuan OSS berbasis risiko ini perencanaan Kota Bima di masa depan, diharapkan RDTR ini bertujuan untuk membuat iklim kemudahan berusaha di dikaji secara holistik dengan melibatkan banyak pihak,” jelas Indonesia semakin baik. Pada sistem ini, izin usaha akan Wali Kota Bima. disesuaikan dengan risikonya dan untuk jenis usaha berisiko Turut hadir dalam acara ini Bupati Banggai, Amirudin; rendah hanya membutuhkan perizinan berupa Nomor beberapa perwakilan dari kementerian/lembaga seperti Induk Berusaha (NIB). Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup Sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha, dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan, Kementerian dibutuhkannya Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian (KKPR). “Untuk KKPR ini, yang disasar adalah daerah yang Pertanian, Kemenko Perekonomian serta dari kementerian/ telah memiliki RDTR. Ini yang kami tekankan pada Pak Wali lembaga terkait lainnya. (AR/RE, 31 Agust. 2021). Kota, RDTR menjadi mesinnya OSS. Jangan dibayangkan 178 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Inovasi Digital Tata Ruang, Upaya Percepatan Penataan Ruang yang Akurat dan Akuntabel Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 dan akuntabel serta mendukung pembangunan yang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam hal berkelanjutan. percepatan pembangunan dan kemudahan izin berusaha, tata ruang dianggap menjadi panglima Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki karena di dalamnya mengamanatkan pengintegrasian tata menjelaskan bahwa inovasi dalam aspek Tata Ruang ruang dengan rencana zonasi, kawasan dan lain-lain. Untuk tentunya bertujuan untuk Percepatan Penataan Ruang. itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Ketika implementasi UUCK mulai berjalan, ada beberapa Nasional (ATR/BPN) terus melakukan inovasi dalam aspek revisi dalam UU sebelumnya untuk menguatkan posisi Tata Tata Ruang. Transformasi Tata Ruang yang terus dilakukan Ruang sebagai single reference dalam pembangunan yaitu bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang yang lebih akurat pada UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. “Tentunya revisi ini bukan revisi secara substansial namun lebih kepada menguatkan, agar berbagai kebijakan dapat terakomodir dengan baik. Semoga amanat UUCK ini dapat kita wujudkan dengan baik,” tuturnya dalam Seminar Nasional Penataan Ruang 2021 yang bertajuk Inovasi dalam Percepatan Penataan Ruang di Indonesia, Kamis (02/09/2021) bertempat di Bali Nusa Dua Convention Centre. Abdul Kamarzuki menjelaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang di seluruh daerah, terdapat sistem informasi tata ruang yang terbagi dalam penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan rencana tata ruang. “Kita sebagai jajaran di Direktorat Jenderal Tata Ruang bertanggung jawab dalam hal penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR). Dalam penyusunan RTR ini terdapat pengumpulan data, analisis spasial, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 179

Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta Kementerian ATR/BPN memiliki kaitan erat Penertiban Tanah dan Ruang pemerintah daerah hingga konsultasi publik. Ini semua kita dengan OSS. Ketika mendaftar via OSS, buat dengan bentuk digital atau berbasis web,” jelasnya. nantinya pemohon akan memasukkan data seperti identitas lengkap dan titik koordinat Mendukung hal tersebut, salah satunya adalah Online Single bidang tanah yang akan dituju. Kemudian, Submission (OSS) berbasis risiko yang diluncurkan Presiden data itu akan langsung terkirim ke Sistem Republik Indonesia, Joko Widodo pada Senin, 9 Agustus Informasi Geospasial Tata Ruang (GISTARU) 2021 lalu. OSS berbasis risiko ini adalah layanan perizinan di Kementerian ATR/BPN. “Dari proses secara online yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma GISTARU, akan dikirim ke seluruh daerah. Di perizinan berbasis risiko. Tujuan OSS berbasis risiko ini belakang OSS itu ada RDTR kita, di belakang bertujuan untuk membuat iklim kemudahan berusaha di RDTR ada GISTARU. Semua terhubung Indonesia semakin baik. secara web-based,” terangnya. Terkait dengan OSS, Abdul Kamarzuki juga berkata bahwa Turut hadir, Wakil Rektor III Universitas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilakukan oleh Mahasaraswati Denpasar, I Komang Budiarta berkata bahwa ruang di muka bumi ini semakin terbatas sejalan dengan peningkatan populasi manusia. Merujuk disahkannya UUCK serta turunannya berupa PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka hal ini menjadi momentum yang strategis. Hal ini perlu disambut oleh berbagai inovasi untuk melakukan percepatan penataan ruang di Indonesia. “Mudah-mudahan seminar kerja sama Kementerian ATR/BPN bersama Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) ini dapat menjadi awal kontribusi penataan ruang di Indonesia,” tutupnya. Turut hadir secara luring dalam acara ini, Ketua ASPI, Iwan Rudianto selaku moderator acara dan Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim. Hadir secara daring beberapa narasumber yaitu President of Global Planning Education Association Network, Eduardo A.C. Nobre dan Vice President of Asian Planning School Association, Liu Jian. Acara seminar ini merupakan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan ASPI dan Pemerintah Kota Denpasar. (AR/AF, 02 Sept. 2021). 180 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MBKM di Bidang Penataan Ruang, Sinergi Institusi Pemerintah dengan Akademisi Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kurang lebih 1,5 bulan sudah kegiatan Program Nusa Dua Convention Center dengan peserta terbatas dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) protokol kesehatan yang ketat. berlangsung di lingkungan Kementerian Agraria Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Hardian menuturkan bahwa dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 (ATR/BPN). Demi meningkatkan kualitas program ini di masa Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Ditjen Tata Ruang, mendatang, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Kementerian ATR/BPN menjalankan Rencana Strategis ATR/BPN bersama dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan (Renstra) yang mempunyai beberapa program prioritas. Indonesia (ASPI) menyelenggarakan Workshop Evaluasi Dari beberapa program prioritas, terdapat target khusus Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Jumat untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berjumlah (03/09/2021). Penyelenggaraan workshop bertempat di Bali 2.000 RDTR dan sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Untuk mencapai target Renstra, Ditjen Tata Ruang juga berupaya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hardian menjelaskan bahwa pihaknya melakukan beberapa terobosan yang terbagi dalam terobosan SDM, terobosan teknologi dan terobosan kelembagaan. “Melalui PPSDM, kita sudah melaksanakan Diklat Khusus Rencana Tata Ruang (RTR) bagi tingkat pemula dan lanjutannya. Dalam satu angkatan, kurang lebih terdapat 500 peserta,” terangnya. Begitu juga dalam terobosan teknologi. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 181

Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Hardian berkata bahwa dalam Penertiban Tanah dan Ruang hal penyelenggaraan penataan ruang, Kementerian ATR/BPN mempunyai aplikasi GISTARU pelatihan sebagai pembekalan awal jalannya program yang berisi RTR online dan MBKM bagi mahasiswa. “Kita ingin berperan serta dan ikut RDTR interaktif serta terkoneksi aktif untuk melaksanakan program magang yang dilakukan dengan Online Single di bawah Kementerian ATR/BPN, dan berbagai macam Submission (OSS) berbasis kegiatan di dalamnya,” ujarnya. risiko, sebuah layanan perizinan Masih terkait program MBKM, Iwan Rudianto juga berkata online terpadu. “Semua rencana bahwa di satu sisi ada kebutuhan yang bisa saling bersinergi tata ruang baik umum maupun antara institusi pemerintah dengan akademisi. Hal ini bisa rinci sudah terdapat di aplikasi sebagai peluang untuk senantiasa mengakselerasi kegiatan GISTARU. Juga ada PROTARU menjadi lebih baik. “Oleh karena itu, dirasa perlu dalam satu yaitu aplikasi yang memberikan bulan ini kita mengevaluasi hal ini. Harapannya di tahun informasi penyusunan dan 2022 kita bisa memastikan apa yang bisa dilakukan terkait legislasi RTR. Mahasiswa dapat program MKBM agar menjadi lebih baik,” tutupnya. (AR/AF, memanfaatkan ini,” tuturnya. 03 Sept. 2021). Terkait terobosan kelembagaan, Hardian mengapresiasi inisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membentuk MBKM. Menurutnya, MBKM ini adalah sebuah peluang untuk dimanfaatkan terutama mahasiswa yang tergabung dalam program MBKM untuk melakukan sesuatu di dalam mengisi ruang kosong dalam tahapan penyusunan rencana tata ruang, rencana umum maupun rinci.“Program itulah yang kita manfaatkan. Hingga mudah-mudahan di tahun depan, pemerintah mendapat hal positif dari MBKM khususnya dalam hal ini di bidang penataan ruang. Mahasiswa dapat beraktivitas di bidang perencanaan wilayah, penataan ruang, atau di wilayah penyelenggaraan penataan ruang serta memberikan nilai tambah ke mahasiswa dan universitas, prinsipnya simbiosis mutualisme,” jelasnya. Ketua ASPI, Irwan Rudianto berkata bahwa pelaksanaan program MBKM sudah berjalan secara riil selama 4-5 Minggu. Sejak awal Juli 2021 sudah dilaksanakan beberapa 182 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Simak Arahan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Pawonsari Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Pemerintah di Kawasan Pawonsari (Kab. data wilayah. Terkait kajian ini, Sekolah Tinggi Pertanahan Pacitan; Kab. Wonogiri; Wonosari, Kab. Nasional (STPN) Yogyakarta ikut berperan dalam hal Gunungkidul) terus meningkatkan penelitian kawasan Pawonsari. “Terkait konteks Pawonsari, kerja samanya demi meningkatkan apa yang perlu jadi core atau poin utama, baru nanti kita perkembangan pembangunan daerah di tiga laksanakan pembangunan didukung dengan action plan,” kabupaten pada tiga provinsi tersebut. Melalui terang Wamen ATR/Waka BPN. Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria “Bagaimana mengubah ini menjadi sebuah hal yang (GTRA) Sub Regional Pawonsari yang berlangsung konkret, ini yang menjadi tantangan. Kita bisa menyiapkan secara daring dan luring di Kantor Pemerintah gagasan besar ini dan dapat dilanjutkan oleh siapa pun. Kabupaten Gunungkidul pada Kamis (09/09/2021), Peluang ada, kebutuhan juga ada, saya lihat Pawonsari dibahas beberapa gagasan dan rencana teknis ini sudah ada secara organik. Kami dari Pemerintah pusat demi percepatan pembangunan di Kawasan menghargai niat baik dari daerah dan kita semua butuh Pawonsari. sinergi,” jelas Surya Tjandra. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto mengapresiasi Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka dan berterima kasih terkait percepatan pembangunan BPN), Surya Tjandra berkata bahwa jika bicara Kawasan Kawasan Pawonsari terutama di wilayah Kab. Gunungkidul Pawonsari, maka akan bicara suatu kawasan dengan batas administratif. Terdapat pegunungan karst (pegunungan kapur) yang melintang di sepanjang 3 (tiga) kabupaten, membuat keadaan alam daerah-daerah tersebut mempunyai kesamaan dan tidak jauh berbeda. “Sebagai daerah di Jawa bagian selatan yang punya potensi bencana, kompleksitas ini butuh pendekatan yang lebih khusus, apa yang perlu dipertimbangkan,” ujar Surya Tjandra. Surya Tjandra juga berkata bahwa percepatan pembangunan Kawasan Pawonsari butuh perencanaan terpadu. Ia menjelaskan jika pembangunan ini butuh beberapa kajian yaitu kajian kebutuhan infrastruktur wilayah, kajian karakteristik sosial-budaya setempat, kajian potensi pengembangan wilayah, kajian daya dukung & daya tampung lingkungan serta adanya peta dasar dan basis KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 183

melalui GTRA Sub Regional Pawonsari. Ia berkata bahwa pihaknya beserta tim percepatan akan bekerja bersama secara spesifik dalam optimalisasi potensi daerah, seperti potensi alam. Heri Susanto berkata bahwa pihaknya bersyukur bahwasanya Kab. Gunungkidul diberikan kelebihan alam yang sangat luar biasa. Ia berkata bahwa Kab. Gunungkidul punya garis pantai sepanjang lebih dari 10 km, 113 potensi Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan obyek wisata yang dikelola Penertiban Tanah dan Ruang Pemerintah Gunungkidul serta potensi goa yang cukup menarik serta seringkali dijadikan ikon konten wisata. “Potensi ini tentu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) “Semua akan akan sangat relevan jika disandingkan dengan rencana kita susun untuk selanjutnya kita analisis, serta merancang program Pawonsari. Pacitan, Wonogiri, Gunungkidul punya perencanaan secara terintegrasi,” jelas Suhendro. kedekatan emosional dan potensi budaya yang hampir Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan sama. Harapannya dengan percepatan pembangunan Strategis Nasional III, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pawonsari ini dapat memberikan dampak yang Nasional, Endang Sihsetyaningrum membahas gagasan signifikan terutama bagi warga Gunungkidul,” ujarnya. Kawasan Pawonsari jika dilihat dari sudut pandang Kawasan Strategis Nasional. Ia berkata bahwa pada Kawasan Kepala KantorWilayah (Kanwil) BPN Provinsi Daerah Istimewa Pawonsari, dapat ditonjolkan dari sisi lingkungan hidup. Yogyakarta (DIY), Suhendro berkata bahwa beberapa “Kami sudah lihat ada kerja sama yang baik antar kabupaten tim terkait dengan percepatan Kawasan Pawonsari telah yang luar biasa. Tinggal apa yang sebetulnya mau melakukan observasi mulai dari Kab. Pacitan, Kab. Wonogiri dipertahankan dan perlu didorong. Misal, potensi wisata dan terakhir di Kab. Gunungkidul. Ia berharap setelah Rakor yang mengutamakan lingkungan dan keanekaragaman GTRA hari ini berlangsung, maka seluruh tim akan segera hayati, tentunya juga perlu kehati-hatian dalam perencanaan menyusun laporan akhir tentang hasil kegiatan berupa ini,” tutupnya. (AR/JR, 09 Sept. 2021). potensi daerah yang sudah terekam bersama dengan 184 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL