BK SIPERS SEMESTER II 2021

Kumpulan Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Tahun 2021 Tanah dan Ruang untuk Rakyat : Melayani Profesional Terpercaya



KEMENTERIAN AGRARIA DANTATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL ALAMAT REDAKSI : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL JL. SISINGAMANGARAJA NO. 2, KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN Kumpulan Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Tahun 2021 BUKU II : JULI S.D. DESEMBER 2021 Tanah dan Ruang untuk Rakyat: Melayani Profesional Terpercaya Diterbitkan Oleh: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Cetakan Pertama - November 2022 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta. Tim Penyusun Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN

TIM REDAKSI PELINDUNG : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL PENANGGUNG JAWAB : HIMAWAN ARIEF SUGOTO REDAKTUR : YULIA JAYA NIRMAWATI, INDRA GUNAWAN PENYUNTING : NUR ADHANI, RISDIANTO PRABOWO SAMODRO PENULIS : TRIANA ANINDA, RAEZY HASTA PRATAMA DESIGN GRAFIS : LUTHFI SULISTYO, AULIA FITRIANI, NANDA IFFA CHAERUNNISA, MUHAMMAD RIJJAL MUTTAQIN FOTOGRAFER : AHMAD ZAMRONI AZIZ, JULIAN RAMADHAN, RIZKY EKO PRABOWO, RIO KURNIAWAN PRATAMA, SUCI AULIA ADITIA, FAHMI MAJID SEKRETARIAT : IRENE PRADIPTASARI SUSETYO, HESTY FEBRIARTY, KARINA REVITA SUKRI, NABILAH ALAMAT REDAKSI : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 TWITTER : @atr_bpn INSTAGRAM : @kementerian atrbpn FACEBOOK & YOUTUBE : KEMENTERIAN ATRBPN www: atrbpn.go.id



Daftar Isi KUMPULAN SIARAN PERS BAB 1 1 - 16 REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG BAB 2 17 - 44 TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI PERTANAHAN BAB 3 45 - 170 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS BAB 4 171 - 222 PERCEPATAN TATA RUANG PENGENDALIAN 223 - 286 DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG BAB 5 PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH BAB 6 287 - 376 REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB 7 377 - 406 PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN BAB 8 407 - 484 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN BAB 9 485 - 558 PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) vi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





MENTERI ATR/KEPALA BPN : REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN UUCK MENDORONG INVESTASI DI BIDANG TATA RUANG PROPERTI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kemudian PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah Untuk Kepentingan Umum, yang merupakan revisi dari (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Tanah untuk Kepentingan Umum. “Banyak kemudahan di Di antaranya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak dalamnya, kalau seandainya nanti hambatan-hambatan Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah; yang selama ini tidak ada solusinya, sekarang sudah ada PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan solusinya,” tegas Sofyan A. Djalil. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Selanjutnya, PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Umum; PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang; Kawasan dan Tanah Telantar yang bertujuan memperjelas izin Selanjutnya, PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban usaha untuk memperlancar iklim investasi. “Selama ini ada Kawasan dan Tanah Telantar; serta PP Nomor 64 Tahun 2021 orang menggunakan izin perkebunan, izin pertambangan, tentang Badan Bank Tanah. dan bermacam izin lisensi lain, sehingga orang dapat Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil memastikan bahwa dagang lisensi yang akhirnya sangat mengganggu iklim kelima peraturan pelaksana tersebut akan bermanfaat bagi investasi. Di situ nanti kita akan tertibkan, akan diumumkan masyarakat, terutama dalam hal kebangkitan investasi lisensi yang didagangkan itu, akan dibatalkan dengan properti yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi syarat-syarat tertentu,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. di Indonesia. “Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Sofyan A. Djalil pun menjelaskan terkait PP Nomor 21 Tahun Kerja dan berbagai aturan pelaksananya, pemerintah 2021 tentang Penataan Ruang, yang memiliki masalah dapat mengatasi iklim investasi di bidang properti beserta dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, UUCK akan hambatan-hambatan yang ada selama ini,” ujarnya memberikan kewenangan pengesahan kepada Menteri. dalam acara Investor Daily Summit 2021 dengan tema Ia juga menambahkan, PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang “Kebangkitan Investasi Properti” yang diselenggarakan Bank Tanah yang merupakan fitur baru dalam penataan secara daring oleh Berita Satu TV, Rabu (14/07/2021). pertanahan di Indonesia. Bank Tanah akan menjadi agen Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan bahwa PP Nomor negara untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Selain itu, Bank dan Pendaftaran Tanah akan membenahi masalah Satuan Tanah akan menjadi land manager sehingga ketersediaan Rumah Susun (Sarusun) yang selama ini menjadi kendala tanah untuk berbagai kepentingan akan lebih terjamin. para perusahaan properti. “Masalah sudah kita selesaikan “Pada saat yang sama nanti Bank Tanah akan mampu dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan sekarang menyelesaikan banyak masalah, misalnya sengketa yang seharusnya Sarusun boleh dimiliki oleh investor asing. tidak berakhir, Bank Tanah bisa sebagai instansi publik Demikian juga untuk perpanjangan bisa dilakukan sekaligus untuk menyelesaikan sengketa,” pungkas Menteri ATR/ sehingga ada kepastian, kemudian perpanjangan bisa Kepala BPN. (YS/LS, 14 Juli 2021) diberikan setelah SLF (Sertipikat Layak Fungsi),” terangnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN PERCEPAT PENYUSUNAN RDTR DI DAERAH, TATA RUANG KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATAN KAPASITAS SDM PERENCANA TATA RUANG Dalam memfasilitasi Sesditjen Tata Ruang mengatakan, kondisi saat ini di penyusunan tata kawasan perkotaan mengalami perkembangan yang sangat ruang di daerah, pesat, dinamis dan berbeda-beda arah perkembangannya Kementerian sesuai dengan keunikan kawasan perkotaan itu. Hal Agraria dan Tata Ruang/ tersebut menjadi latar belakang pelaksanaan rencana tata Badan Pertanahan Nasional ruang. “Perlu diarahkan supaya merata dan menyeluruh (ATR/BPN), peran Kantor untuk semua perkotaan dan kawasan sekitarnya dalam Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan Kantor Pertanahan dan berkelanjutan,” terangnya. (Kantah) sangat strategis. Hal Selanjutnya, produk tata ruang juga akan terkoneksi dengan ini sesuai dengan Peraturan portal pelayanan perizinan, yaitu Online Single Submission Menteri (Permen) ATR/Kepala (OSS). “Sehingga proses perizinan berusaha dan non usaha BPN Nomor 16 Tahun 2020 menjadi lebih cepat dan transparan. Kemudian perizinan tentang Organisasi dan Tata berusaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan Kerja Kementerian ATR/BPN dalam peningkatan kualitas rencana tata ruang,” tambah serta Permen ATR/Kepala Hardian. BPN Nomor 17 Tahun 2020 Sementara itu, Kepala PPSDM, Deni Santo melaporkan tentang Organisasi dan Tata bahwa pelatihan ini diikuti 415 peserta yang terdiri dari SDM Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. perencana tata ruang di Kanwil dan Kantah. Pelatihan yang Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tata Ruang, digelar secara Blended Learning ini akan diakhiri dengan Hardian menyebutkan bahwa pada Pasal 13 dan 29 dalam uji kompetensi melalui Computer Based Test (CBT) pada 13 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020 meminta Bidang Penataan dan Pemberdayaan di Kanwil serta Seksi Agustus 2021 mendatang. Penataan dan Pemberdayaan di Kantah dapat memfasilitasi “Ini sangat strategis sekali, penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang kompetensi yang ingin dibangun di daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dasar dari pelatihan ini adalah Kabid yang khusus untuk penyusunan Rencana Detail Tata dan Kasi mampu menjadi Ruang (RDTR) seperti yang saat ini diselenggarakan oleh pembina yang baik, mampu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) memahami penyusunan RDTR Kementerian ATR/BPN. tingkat dasar. Sehingga nanti “RDTR merupakan dasar penyusunan rencana tata percepatan yang bisa dilakukan bangunan dan lingkungan. Bagi zona-zona pada di Kanwil dan Kantah untuk RDTR, ditentukan sebagai zona yang penanganannya RDTR ini bisa berlangsung sesuai diprioritaskan. Salah satu praktek yang cukup penting dengan ketentuan peraturan dalam penyusunan RDTR adalah terkait aspek peta yang perundangan,” tutur Deni Santo. memberikan gambaran pola ruang, jaringan infrastruktur, (YS/LS, 19 Juli 2021) serta wilayah yang diprioritaskan pembangunannya,” ujar Hardian saat membuka kegiatan Pelatihan RDTR Dasar Tahun 2021 melalui pertemuan daring, Senin (19/07/2021). 2 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SUKSESKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN KEMENTERIAN ATR/BPN TEGASKAN KEPASTIAN TATA RUANG HAK ATAS TANAH DI INDONESIA Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Republik pembaharuan namun belum Indonesia tengah serius menjadikan pembangunan disahkan, atau terkendala per­ infrastruktur menjadi prioritas tertinggi sehingga undang-undangan di daerah, banyaknya pembangunan mulai dari jalan tol, tentu ini sangat menyangkut bandara, jalan akses dll. Kementerian Agraria dan Tata investasi,” jelasnya. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagai salah Itulah mengapa Kementerian ATR/ satu instansi pemerintah yang berperan dalam pertanahan BPN melakukan terobosan melalui dan tata ruang mengambil peran dalam jalannya kelancaran pembentukan penyusunan kurang pembangunan dan investasi, seperti yang dipaparkan oleh lebih 2000 Rencana Detail Tata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada acara daring Ruang (RDTR) serta difokuskan yang bertajuk Global Infrastructure Investment Forum 2021 pada daerah yang berpotensi pada Rabu (28/07/2021). tinggi pada minat investasi. Sofyan A. Djalil berkata bahwa sebenarnya Pemerintah Menurut Sofyan A. Djalil, juga RI memiliki sumber daya yang begitu besar bagi akan diadakan penyusunan tata pembangunan. Namun, adanya Covid-19 membuat ruang yang sifatnya partisipatif. banyak sumber daya yang dialokasikan demi penanganan Nantinya, mulai dari akademisi, Covid-19. Ia berpendapat bahwa dalam keadaan darurat ini, pihak profesional hingga masyarakat akan bersama dengan keselamatan warga negara menjadi prioritas utama. “PPKM pemerintah daerah untuk menyusun rencana tata ruang yang sedang berlangsung ini juga tengah menunjukkan dan diharapkan kualitas tata ruang menjadi lebih baik. perkembangan yang signifikan, saya optimis pandemi ini “Tata ruang harus lebih baik karena menyangkut masalah segera berakhir,” jelasnya. ancaman lingkungan dan perubahan iklim sehingga akan Terkait pembangunan infrastruktur, banyak hal yang memerlukan tata ruang yang lebih resilience,” pungkasnya. dilakukan pemerintah, salah satunya adalah mengadakan Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN juga senantiasa pengadaan tanah. Menurut Sofyan A. Djalil, sebelumnya memperbaiki dalam hal layanan administrasi pertanahan. masalah pengadaan selalu menjadi kendala dalam jalannya Menurut Sofyan A. Djalil, saat ini sudah ada 4 layanan pembangunan. Itulah mengapa Pemerintah berusaha pertanahan yang berbasis digital yakni mulai dari mengatasi kendala pembangunan melalui UU Nomor Pengecekan Sertipikat, Informasi Zona Nilai Tanah, Hak 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang hadir Tanggungan Elektronik, serta Surat Keterangan Pendaftaran untuk mengatasi masalah perijinan investasi, pengelolaan Tanah. Ia juga menjelaskan bahwa seiring implementasi infrastruktur bahkan hingga ke sektor ekonomi dan bisnis. layanan pertanahan berbasis elektronik dilaksanakan di Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN mengambil peran seluruh kantor pertanahan, jumlah antrian berkurang untuk menyukseskan infrastruktur dan investasi dengan hingga 30-40 persen. cara membereskan regulasi yang menyangkut pertanahan Satu hal yang tak kalah penting, yakni terkait penanganan dan tata ruang. Sofyan A. Djalil berkata bahwa sebelumnya sengketa pertanahan. Sofyan A. Djalil berkata bahwa tata ruang menjadi salah satu hal yang menghambat pihaknya telah menyelesaikan kurang lebih 200 kasus investasi. “Ada investasi yang tidak bisa dilakukan karena sengketa pertanahan setiap tahunnya. “Kita perangi mafia tata ruangnya belum ada, atau tata ruang dalam proses tanah dan selesaikan sengketa pertanahan karena mafia tanah ini timbul karena adanya ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan bukti sehingga mafia memanfaatkan kesempatan ini. Semua ini kita lakukan dalam rangka kepastian hukum yang dibutuhkan investor,” tutup Sofyan A. Djalil. (AR/SA, 28 Juli 2021) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 3

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Pentingnya Peran Penilai Pertanahan, TATA RUANG Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan PP Nomor 19 Tahun 2021 dengan MAPPI Kementerian Agraria dan Tata Sebagai informasi, di dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah terdapat (ATR/BPN) telah menerbitkan terobosan baru yang disebut sebagai pengadaan beberapa Peraturan Pemerintah tanah skala kecil. Di mana, pengadaan tanah skala kecil (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang dapat dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara (UUCK). Salah satunya adalah PP Nomor jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati atau 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dengan menggunakan tahapan pelaksanaan pengadaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk tanah. Diharapkan dengan terobosan pengadaan tanah Kepentingan Umum. Demikian disampaikan skala kecil dapat mempercepat proses pengadaan tanah oleh Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum. dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Hadir juga memberikan sambutan, Ketua Umum MAPPI, ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, saat Muhamad Amin yang mengatakan dengan diadakannya memberikan keynote speech dalam acara sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman terkait Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Permen ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021. “Kami Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring ucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya webinar pada Kamis (29/07/2021). sosialisasi ini, dengan adanya sosialisasi ini tentunya kami Himawan Arief Sugoto yang juga selaku Sekretaris Jenderal berharap memahami perubahan-perubahan apa yang Kementerian ATR/BPN menjelaskan, di dalam PP Nomor terjadi tentang proses pengadaan tanah untuk kepentingan 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan tanah umum ini,” ungkapnya. diselenggarakan dalam beberapa tahapan, yaitu Tahapan Lebih lanjut Muhamad Amin juga mengatakan, dengan Perencanaan, Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan lebih memahami peraturan tersebut mampu meminimalisir serta Penyerahan Hasil. “Peran MAPPI sangatlah dibutuhkan kesalahan dalam proses pengadaan tanah ke depannya. dalam tahapan perencanaan. Kami harapkan profesi penilai “Ini sangat penting bagi kami para penilai, agar kami ini bisa terlibat karena profesi tersebut sangat penting dan benar-benar paham dalam praktik dan tidak bertentangan strategis khususnya dalam muatan Dokumen Perencanaan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kami juga Pengadaan Tanah (DPPT) yang salah satu muatan wajibnya adalah perkiraan nilai tanah,” ujarnya. berharap kesalahan dan kekurangan yang terjadi di Peran MAPPI yang sangat penting dalam tahapan masa lalu bisa diperbaiki di masa yang akan datang perencanaan menentukan nilai ganti rugi. Himawan Arief sehingga bisa menciptakan sinergi yang makin baik Sugoto berpesan dalam menentukan nilai ganti rugi dalam antara Kementerian ATR/BPN dengan para penilai,” perencanaan pengadaan tanah untuk bekerja dengan tutupnya. profesional dan tidak menciptakan high cost economy. Hadir juga sebagai narasumber, Tenaga Ahli Menteri “Ini juga merupakan bagian yang harus dijaga, peran ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie MAPPI yang sangat penting dalam menentukan nilai ganti Yuriwin; Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan rugi bahkan juga diatur dalam UUCK bahwa peran penilai Tanah Kementerian ATR/BPN, Nurhadi Putra; serta dalam menentukan nilai tanah bersifat final dan mengikat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan sehingga peran penilai semakin penting. Kami harapkan Pengembangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Deni para penilai untuk bekerja secara profesional dan mengikuti Ahmad Hidayat. (RE/TA, 29 Juli 2021) standar dalam menentukan nilai ganti rugi fisik maupun non fisik,” ujarnya. 4 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Simak Terobosan pada Tahapan Pengadaan REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Tanah menurut Permen ATR/Kepala BPN TATA RUANG Nomor 19 Tahun 2021 Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) ruang dan prioritas pembangunan. Dalam perencanaannya, Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan instansi yang memerlukan tanah dapat melibatkan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kementerian/lembaga lain di bidang pertanahan maupun Kepentingan Umum, Kementerian Agraria dan Tata instansi yang terkait. Produk perencanaan pengadaan tanah Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan yang dihasilkan adalah DPPT. Menurut Sesditjen Pengadaan peraturan turunan guna melaksanakan PP tersebut. Pada Tanah dan Pengembangan Pertanahan, DPPT hanya berlaku Juni 2021 lalu telah diundangkan Peraturan Menteri selama dua tahun. DPPT ini memuat dua muatan, yakni (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang muatan wajib serta muatan tambahan. Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Usai melakukan perencanaan, tahapan berikutnya adalah Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan tahapan persiapan. Deni Ahmad menuturkan bahwa Untuk Kepentingan Umum. menurut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021, Dalam Permen tersebut, pengadaan tanah untuk Kepala Daerah akan membentuk tim verifikasi DPPT sejak kepentingan umum dilakukan dalam empat tahap, yaitu diterimanya DPPT. Tim verifikasi tersebut melibatkan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan unsur Pemda serta dinas teknis terkait. “Setelah dilakukan hasil. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pengadaan verifikasi, dibentuk tim persiapan pengadaan tanah, lima Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Deni Ahmad hari setelah DPPT terverifikasi. Dalam tahapan persiapan mengatakan bahwa menurut Permen Nomor 19 Tahun nantinya akan dilaksanakan konsultasi publik untuk 2021, Kementerian ATR/BPN mulai terlibat sejak tahapan mendapatkan kesepakatan dengan pihak yang berhak dan perencanaan. “Kolaborasi Kementerian ATR/BPN terutama apabila diperlukan Kepala Daerah dapat membentuk tim dengan instansi yang memerlukan tanah diperlukan saat kajian keberatan,” ujarnya. menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Lebih lanjut, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan (DPPT),” ujarnya saat memberikan paparan pada Sosialiasi Tanah (BPPT), Nurhadi Putra mengatakan bahwa instansi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang menyelenggarakan pengadaan tanah dapat tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan dengan melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan, Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu SK Penetapan Lokasi; DPPT; data awal pihak yang melalui pertemuan daring, Kamis (29/07/2021). berhak dan objek pengadaan tanah; data awal masyarakat Perencanaan pengadaan tanah didasarkan pada rencana tata terkena dampak; berita acara kesepakatan; surat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 5

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN pernyataan pemasangan tanda batas TATA RUANG bidang tanah; surat pernyataan izin alih status penggunaan/pelepasan; dan surat pernyataan kesiapan dokumen anggaran terkait pengadaan tanah dan standar penilaian. yang telah mengalokasikan BOPP dan Selain itu, penilai masih memiliki keraguan untuk Ganti Rugi. terlibat dalam pengadaan tanah karena terdapat “Sedangkan untuk penyerahan hasil dampak hukum dari kegiatan penilaiannya,” pengadaan tanah, menurut Permen ATR/ ungkap Arie Yuriwin. Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021, paling Untuk itu, peningkatan kompetensi harus lama 14 hari sejak pelepasan hak objek dilakukan terhadap penilai pertanahan. pengadaan tanah. Bentuk penyerahan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang hasil pengadaan tanah berupa Berita Pengadaan Tanah mengungkapkan bahwa Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah para penilai pertanahan perlu diperlengkap dan instansi yang memerlukan tanah dengan kualifikasi teknis, yaitu telah mengikuti wajib menyertipikatkan tanah yang pendidikan Standar Untuk Penilaian Pengadaan Tanah. Penilai pertanahan juga perlu sudah diserahkan tersebut. Selain itu, Dokumen Pelaksanan memperbaharui pengetahuan mereka tentang Pengadaan Tanah harus diintegrasikan secara elektronik,” peraturan perundang-undangan. kata Nurhadi Putra. “Kita harus memastikan Penilai pada pengadaan tanah Dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah terdapat menerapkan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik proses ganti kerugian, yang melibatkan penilai pertanahan/ Penilaian Indonesia dengan tepat melalui evaluasi hasil appraisal. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang penilaian yang dikerja samakan dengan PPPK dan MAPPI Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengungkapkan beberapa dan memanfaatkan aplikasi MITRA Penilai sebagai media kondisi mengenai penilai dalam pengadaan tanah. “Di komunikasi dalam melakukan registrasi dan pemuktahiran antaranya masih kurangnya pemahaman terhadap aturan data sehingga terbentuk Database Penilai Pertanahan,” kata Arie Yuriwin. (RH/TA, 29 Juli 2021) 6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PP Nomor 19 Tahun 2021 Atur Pengadaan REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Tanah bagi PSN dari Tanah Wakaf TATA RUANG Seiring dengan jalannya Proyek Strategis Nasional yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, (PSN) yang tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD. Tak hanya itu, Pemerintah Republik Indonesia, banyak hal yang perubahan status tanah juga dilakukan sampai dengan berusaha diperbaiki agar proses PSN dapat berjalan penetapan lokasi, yakni pada tahap awal perencanaan dan dengan lancar. Berdasarkan amanat Undang-Undang persiapan. “Hal ini berlaku juga bagi pengadaan tanah dari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), muncul tanah wakaf,” jelasnya. beberapa perubahan peraturan terkait pengadaan tanah Pengadaan tanah sendiri mempunyai beberapa tahapan, bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk di salah satu yang krusial yaitu tahap perencanaan. Di tahap ini, dalamnya terkait aturan pengadaan tanah dari tanah wakaf. dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Tanah (DPPT). DPPT disusun secara detail dan komprehensif (BPPT) pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan mulai dari maksud dan tujuan rencana pembangunan, Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), identitas Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nurhadi Putra tanah, kelayakan lokasi, dan lain-lain. Menurut Nurhadi menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait Putra, dalam kegiatan ini diperlukan adanya koordinasi landasan hukum penyelenggaraan pengadaan tanah bagi antar instansi terkait agar data yang dihasilkan menjadi pembangunan untuk kepentingan umum. “Beberapa hal kompeten. “Instansi yang memerlukan tanah dapat dibantu tersebut yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan oleh instansi lain, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Lalu Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum; untuk data wakaf, kita bisa dapat dari Kementerian Agama, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK); PP sehingga membantu penyusunan dokumen perencanaan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan menjadi lebih baik lagi,” jelasnya. Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan Menyiapkan langkah perencanaan dengan matang menjadi Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang sangat penting dalam proses pengadaan tanah. Nurhadi Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2021,” tuturnya Putra menekankan terkait pentingnya pendataan lokasi. dalam Webinar Pengamanan Aset Wakaf Terdampak Proyek “Dari pendataan awal ini, kita bisa tahu semua tanah yang Strategis Nasional pada Senin (16/08/2021). sudah terdata dan terdaftar, di sini ada tanah wakaf untuk Menurut Nurhadi Putra, ada beberapa poin perubahan sekolah atau musala, sehingga sudah disimpulkan dari penting yang muncul terkait penambahan jenis awal. Juga kita sudah bisa melakukan koordinasi terkait kepentingan umum yaitu, Kawasan Industri Hulu dan Hilir pengamanan tanah wakaf dan mencari pengganti. Jika ini Minyak dan Gas; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kawasan berjalan dengan baik, tanah wakaf bisa aman dan terjamin Industri; Kawasan Pariwisata; Kawasan Ketahanan Pangan dan program PSN berjalan lebih lancar,” pungkasnya. (food estate); dan Kawasan Pengembangan Teknologi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 7

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Setelah dilakukan keseluruhan kegiatan langkah awal, tanah wakaf dapat dalam bentuk relokasi dan/atau berupa dari pemerintah daerah beserta instansi terkait akan uang; serta permohonan sertipikat tanah pengganti setelah mengadakan konsultasi publik. Konsultasi publik ini tahapan penyerahan hasil. “Hal ini menjadi solusi ketika mengundang pihak-pihak yang tanahnya dibebaskan, sebelumnya harus tetap mencari pengganti, sekarang bisa tanah terdampak, termasuk para pemilik tanah wakaf dilakukan pengganti dan/atau uang,” tutupnya. (nazhir). Dalam dialog ini, akan dijelaskan terkait penetapan Webinar ini diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia lokasi hingga kesepakatan rencana.“Komunikasi dan sinergi dan dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang mayoritas sedari awal ini teramat penting dilakukan, sehingga ketika berasal dari perwakilan BWI seluruh Indonesia. Hadir ada penyesuaian dan kendala, kita bisa atasi di awal,” tutur sebagai keynote speaker, Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI, Nurhadi Putra. Imam Teguh Saptono juga beberapa narasumber, yaitu Lebih lanjut, sebagai upaya pengaturan tanah wakaf Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf, Kementerian Agama, bagi PSN, terdapat beberapa aturan pasca implementasi Zaenuri; Direktur Bina Pengadaan Pencadangan Tanah, PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kementerian ATR/BPN, Nurhadi Putra; Kasatker Pengadaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Ditjen Bina Marga, Sutriyanto; dan Umum. Di antaranya yaitu, izin pelepasan diterbitkan Anggota Badan Wakaf Indonesia, Tatang Astarudin. (AR/RE, sebelum Penetapan Lokasi (Penlok) terbit; ganti kerugian 16 Agust. 2021) 8 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jabatan Fungsional Penata Ruang Berperan REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Aktif dalam Mewujudkan Iklim Investasi TATA RUANG Pasca UUCK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan yang sederhana. Jabatan fungsional kira-kira produknya Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat bisa memberikan manfaat untuk pimpinan lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) tersebut, maka dituntut di sini berdasarkan keahlian dan menyelenggarakan Webinar Berkarir dalam keterampilan,” ujarnya dalam Webinar tersebut. Jabatan Fungsional Penata Ruang pada Rabu (25/08/2021). Dirjen Tata Ruang menjelaskan, Kementerian Jabatan fungsional dilatarbelakangi oleh keinginan Presiden Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Joko Widodo untuk melakukan perampingan birokrasi pada (PANRB) sudah menerbitkan Permen PANRB Nomor 78 Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda). Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) sebagai dasar untuk melakukan jabatan fungsional di Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki. bidang tata ruang. Jabatan Fungsional Penata Ruang Menurutnya, jabatan fungsional harus memiliki keahlian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, dan keterampilan agar mampu menghasilkan produk tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan yang bermanfaat bagi instansinya. “Intinya, Presiden kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi menginginkan kita bekerja profesional dan juga birokrasi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. “Jabatan Fungsional Penata Ruang termasuk dalam klasifikasi/ rumpun arsitek, insinyur dan yang berkaitan. Insinyur di sini misalnya teknik industri, geodesi, geografi, sangat erat kaitannya. Jenjang Jabatan Fungsional Penata Ruang terdiri atas Penata Ruang Ahli Pertama, Penata Ruang Ahli Muda, Penata Ruang Ahli Madya, dan Penata Ruang Ahli Utama,” terang Abdul Kamarzuki. Ia menegaskan, Jabatan Fungsional Penata Ruang memiliki peran pasca KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 9

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang di lapangan. Hal ini memerlukan pemahaman-pemahaman Cipta Kerja (UUCK). Dalam hal ini, para ahli tata ruang dari jajaran Kementerian ATR/BPN agar juga dengan cepat diperlukan untuk mengawal penyelenggaraan tata ruang menangkap peluang-peluang yang baik. “Salah satu agar bisa berimplikasi, memberikan manfaat yang baik peluang yang baik adalah bagaimana kita berkarir dalam bagi pengembangan wilayah di seluruh tanah air. “Supaya Jabatan Fungsional Penata Ruang. Para narsum menjelaskan masyarakat lebih memahami tata ruang, masyarakat yang bagaimana kita berkarir berkembang di jabatan tersebut. ingin mencari produk tata ruang mudah, kemudian kualitas Webinar ini diharapkan dapat memberikan dampak yang tata ruang juga harus lebih baik sehingga tidak terjadi besar bagi organisasi, dan akan terus kita kembangkan,” tumpang tindih ke depan. Ini semua butuh pengawalan tuturnya. ketat, butuh ada dukungan dari jabatan fungsional,” tutur Turut hadir memberikan materi dalam Webinar Berkarir Dirjen Tata Ruang. dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang ini, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Tata Ruang Kementerian Lebih lanjut, Abdul Kamarzuki menginginkan agar jabatan ATR/BPN, Hardian. Webinar ini dimoderatori oleh Kepala fungsional dapat membantu baik pemerintah pusat maupun Bagian Program dan Data Informasi Kementerian ATR/BPN, daerah untuk membuat produk rencana tata ruang yang Einstein Al Makarima dan diikuti sekitar 500 peserta yang dapat dilaksanakan dengan mudah dan baik di lapangan. berasal dari lingkungan Kementerian ATR/BPN serta pejabat “Jabatan fungsional juga berperan aktif juga dalam fungsional di lingkungan pemerintah daerah. (YS/FM, 25 mewujudkan iklim investasi yang diterapkan dengan Online Agust. 2021) Single Submission (OSS) berbasis risiko. Selain ditugasi mengawal penyiapan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), nanti juga mungkin kita harus mengembangkan materi pelatihan jabatan fungsional dalam penerbitan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang),” pungkas­nya. Membuka jalannya webinar kali ini, Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah mengatakan bahwa dinamika organisasi yang berkembang dengan cepat menimbulkan per­ soalan-persoalan yang ada 10 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UU Cipta Kerja serta Peraturan REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Pelaksananya Menjawab Permasalahan TATA RUANG dalam Pengadaan Tanah Selain mendaftarkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia, serta melaksanakan Reforma Agraria, hingga menangani sengketa dan konflik pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menyelenggarakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) membantu Menteri ATR/Kepala BPN terkait pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan Pasal 23 pada Perpres tersebut, Ditjen tidak muncul. Adapun solusinya tertuang dalam Undang- PTPP mempunyai beberapa tugas. Di antaranya yakni Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 102 menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bagian 8 beserta turunannya, yakni Peraturan Pemerintah di bidang pembinaan pengadaan tanah dan pencadangan (PP) Nomor 19 Tahun 2020 dan petunjuk teknisnya melalui tanah, konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021. penilaian tanah dan ekonomi pertanahan sesuai dengan “Adanya UU Cipta Kerja serta peraturan pelaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan. diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah dapat diselesaikan dengan baik,” Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP, Embun Sari mengatakan kata Dirjen PTPP. bahwa dalam mempercepat proses pengadaan tanah, Pada kesempatan tersebut juga, Dirjen PTPP yang baru Kementerian ATR/BPN sebelumnya mengacu kepada dilantik pada 12 Agustus lalu, memperkenalkan diri kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan media yang mengikuti konferensi pers tersebut. Kepada Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. media yang hadir, ia menyatakan bahwa seluruh program “Tugas kita adalah memastikan dan menyediakan tanah- kerja Kementerian ATR/BPN ditujukan untuk kesejahteraan tanah untuk proyek strategis nasional itu tersedia dan masyarakat. “Selain itu, saya mohon dukungan dan apabila selain itu juga menyelesaikan pengadaan tanah non proyek ada saran dan kritik, kami mohon diberitahu agar dapat strategis nasional,” kata Dirjen PTPP saat konferensi pers diperbaiki. Kami juga memohon bantuan rekan-rekan secara daring pada Selasa (31/08/2021). media untuk menyebarkan informasi mengenai program- program kerja Kementerian ATR/BPN, terutama mengenai Kementerian ATR/BPN tahun ini menargetkan, sedikitnya pengadaan tanah,” kata Embun Sari. terdapat 189 program strategis nasional untuk Hadir dalam konferensi pers, Kepala Biro Hubungan diselesaikan pengadaan tanahnya serta 187 non program Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Sekretaris Direktorat strategis nasional. Embun Sari mengakui bahwa banyak Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi selama Deni Ahmad Hidayat; Direktur Bina Pengadaan dan ini dan akibatnya pembangunan infrastruktur terhambat. Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra; Direktur Konsolidasi Namun, untuk mengatasi hal tersebut, Dirjen PTPP mengaku Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Aria Indra Purnama; telah melakukan inventarisir terhadap permasalahannya. Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Perdananto Aribowo; dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hubungan Masyarakat, penyelesaian pengadaan tanah serta mendukung Indra Gunawan. (RH/RS/SA, 31 Des. 2021) percepatan pembangunan infrastruktur, Ditjen PTPP terus mencari solusi serta melakukan antisipasi agar permasalahan-permasalahan yang menyangkut hal tersebut KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 11

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Penyempurnaan Regulasi di Bidang Tata TATA RUANG Ruang dan Pertanahan Melalui PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor pusat maupun daerah, guna menyamakan persepsi dalam 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), memahami PP tersebut. pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria pelaksanaannya, salah satunya Peraturan dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi menyampaikan bahwa Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak PP Nomor 18 Tahun 2021 merupakan amanat Pasal 142 dan Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pasal 185 huruf b pada UUCK. Dalam PP ini, ada beberapa Pendaftaran Tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ hal baru di ruang lingkup Hak Pengelolaan (HPL), Hak Guna Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal ini terus Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Satuan melakukan sosialiasi kepada seluruh satuan kerja baik di Rumah Susun, Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, serta Pendaftaran Tanah. “Memperbaharui substansi yang ada, terkait dengan HGU, HGB dan Hak Pakai. Sehingga ini akan lebih jelas kapan diberikan HGU, HGB, Hak pakai dengan berbagai dinamika rencana penggunaannya. PP ini juga diatur sebagian terkait dengan Satuan Rumah Susun. Diperkenalkan hal yang baru bahwa di depannya nanti ada pemberian Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, nanti akan diberikan suatu pengaturan lebih lanjut,” ujar Yagus Suyadi dalam kegiatan Sosialisasi PP Nomor 18 Tahun 2021 di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (09/09/2021). Selanjutnya, PP ini juga mengatur mengenai pendaftaran tanah yang menyempurnakan peraturan sebelumnya, yakni menyesuaikan dengan kemajuan teknologi saat 12 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG ini. Ke depannya, seluruh data akan diolah secara digital dan benar di wilayah kerjanya masing-masing. “Mohon sehingga akan lebih memudahkan masyarakat “Banyak dicermati, mohon dipahami, dan mohon diakselerasi, hal-hal baru yang perlu kita masukkan sebagai mewadahi diselaraskan apa sebetulnya filosofi yang sudah disampaikan kemajuan teknologi, terkait dengan pelayanan elektronik, ini sebagai suatu gambaran. Ini sebuah batu loncatan yang transformasi data dari analog ke elektronik atau ke digital, besar, harusnya semakin membawa kita akselerasi, tidak bagaimana memasukkan ke sistem. Di situ ada bahwa usah kita takut, kita bisa diskusikan,” tegasnya di hadapan teman-teman nanti akan terlindungi kalau sistem elektronik jajaran satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah BPN ini dijalankan dengan benar,” terang Staf Ahli Menteri ATR/ Provinsi Jawa Tengah yang hadir. Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat. Adapun dalam sosialisasi kali ini, turut hadir Direktur Hadir dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Andi Tenri Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Abeng; Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Tanah (PHPT), Suwito mengatakan bahwa PP Nomor 18 Ruang, Husaini; dan Direktur Pengukuran dan Pemetaan Tahun 2021 juga mengatur dan menegaskan terkait tanah Kadastral, Tri Wibisono. Hadir sebagai peserta Sosialisasi PP musnah. Ia menjelaskan, tanah musnah adalah tanah yang Nomor 18 Tahun 2021, seluruh Kepala Kantor Pertanahan sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam se-Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat rangkaian dari Rapat Kerja Daerah yang berlangsung pada difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana 8 s.d. 9 September 2021 secara daring dan luring dengan mestinya. menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta mematuhi “HGU, HGB, Hak Pakai hapus apabila adanya tanah musnah. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam Pasal 66, dalam hal terdapat bidang tanah yang (YS/RE, 9 Sept. 2021) sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dinyatakan hapus,”papar Seditjen PHPT. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama sebagai penyelenggara kegiatan, dalam sosialisasi kali ini meminta jajarannya untuk mencermati penjelasan PP Nomor 18 Tahun 2021 agar nantinya dapat diimplementasikan dengan baik KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 13

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Dukung Pembangunan di Sumsel, TATA RUANG Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan PP Turunan UU Cipta Kerja Pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 11 mengenai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta “Ada perubahan instrumen pengendalian pemanfaatan peraturan turunannya terus ditingkatkan kepada ruang pada PP ini, semula meliputi zonasi, perizinan, para pemangku kepentingan terkait di daerah. pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ menjadi penilaian pelaksanaan KKPR, Penilaian perwujudan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat RTR, Pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan penyelesaian sengketa,” tambahnya. menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala Turunan dari UUCK Bidang Pengendalian dan Penertiban BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Tanah dan Ruang serta Bidang Penetapan Hak dan Suyadi mengatakan bahwa ada beberapa terobosan dalam Pendaftaran Tanah secara daring dan luring yang bertempat PP turunan UUCK di bidang tata ruang dan pertanahan. Ia di Hotel Aston Palembang, Selasa (21/09/2021). menyampaikan bahwa dasar hadirnya PP Nomor 20 Tahun Membuka kegiatan sosialisasi, Direktur Jenderal (Dirjen) 2021 adalah Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 180 ayat 1. Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi “Ini merupakan poin penting yang mendasari hadirnya PP Situmorang yang hadir secara daring mengatakan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan bahwa sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Tanah Telantar, bahwa pasal 180 ayat 1 disebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman para pemangku hak, izin, atau konsesi atas tanah atau kawasan yang dengan kepentingan terkait PP tersebut. Salah satunya terdapat sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UUCK waktu paling lama dua tahun sejak diberikan, dicabut dan yaitu PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dikembalikan ke negara,” ungkapnya secara daring. Penataan Ruang. “Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur Yagus Suyadi juga menjelaskan dengan ditetapkannya berbagai ketentuan terkait Perencanaan Tata Ruang, UUCK dan PP Nomor 20 Tahun 2021, terdapat beberapa Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, perubahan pengaturan terkait penertiban tanah telantar. Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, “Terdapat perubahan terkait penertiban tanah telantar dan kelembagaan Penataan Ruang,” jelas Budi Situmorang. seperti inventarisasi dilakukan mulai dua tahun sejak Budi Situmorang menambahkan pada aspek pengendalian diterbitkannya HAT, Hak Pengelolaan atau DPAT, jangka pemanfaatan ruang, terdapat perubahan pengaturan waktu peringatan, sebagian tanah yang ditelantarkan 14 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG mengakibatkan hapusnya HAT atau Hak Pengelolaan pada semangat baru dan jiwa baru dalam melaksanakan bagian yang ditelantarkan namun tidak mengakibatkan pelayanan terhadapat masyarakat serta pemahaman yang hapusnya HAT atau Hak Pengelolaan pada bagian tanah komprehensif,” ucapnya. yang tidak ditelantarkan,” ujar Yagus Suyadi. Hadir dalam kegiatan sosialisasi ini, Sekretaris Direktorat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suwito; Pelopor mengatakan bahwa pentingnya sosialisasi ini Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Agus sebagai pengetahuan dalam kegiatan pembangunan di Sutanto; Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan, dan Sumsel. “Sosialisasi ini menjadi inspirasi bagi kita dalam Penggunaan Tanah, Iskandar Syah; Direktur Pengaturan mempersiapkan tata ruang yang lebih inklusif dan Tanah Pemerintah, Kalvyn Andar Sembiring; dan Kepala Sub memfasilitasi, sehingga memudahkan semua pihak untuk Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya kegiatan Penataan Ruang Wilayah I, Oloan Sitanggang. (RE/SA, 21 investasi di Sumsel. Kami berharap dengan sosialisasi Sept. 2021) ini semua aparatur di Sumsel kini akan mempunyai KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 15

REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Ketahui Posisi Strategis Pengendalian TATA RUANG dan Penertiban Tanah dan Ruang Pasca UU Cipta Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan adanya pelanggaran dalam hal rencana dan pemanfaatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui tata ruang, maka akan diarahkan pada penetapan hukum Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban dan penertiban mulai dari sanksi administratif hingga Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) melakukan pidana. Hasil dari pengendalian ini adalah peninjauan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang kembali. “Ini yang menjadi perhatian, Bapak dan Ibu tidak Cipta Kerja di Bidang Pengendalian dan Penertiban Tanah bisa melakukan revisi atau peninjauan kembali rencana dan dan Ruang pada Selasa (28/09/2021) secara daring dan pemanfaatan tata ruang jika tidak melalui pengendalian luring bertempat di Swiss-Belhotel Maleosan Manado. dulu,” terangnya. Sosialisasi ini bertujuan sebagai peningkatan kapasitas Menurutnya, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan aparat pemerintah daerah, baik provinsi, kota dan berdasarkan muatan rencana tata ruang, sehingga kabupaten, akademisi dan para profesional terkait PP pengendalian dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan tata ruang sesuai dengan RTR. Selain itu, Dirjen PPTR juga Tanah Telantar; dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang menekankan bahwa kegiatan pengendalian dan penertiban Penyelenggaraan Penataan Ruang. bukan sebagai upaya untuk membatasi investasi, namun Dirjen PPTR, Budi Situmorang menjelaskan terkait beberapa mewujudkan desentralisasi yang efektif dan tentunya hal teknis dalam PP yang dikeluarkan oleh Kementerian sejalan dengan tertib tata ruang. ATR/BPN dari aspek pengendalian dan penertiban. Ketika Hal senada disampaikan oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala dilihat dari posisi strategis pengendalian dan penertiban, BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus ia berkata bahwa pengendalian dan penertiban itu setelah Suyadi. Implementasi UUCK ada sebagai simplifikasi regulasi rencana dan pemanfaatan tata ruang. “Perlu diketahui, yang menghambat serta mengatur birokrasi yang diterapkan pengendalian tidak bisa bekerja kalau rencana dan agar lebih sederhana dalam rangka meningkatkan investasi. pemanfaatan tata ruang dalam hal ini KKPR (Kesesuaian “Salah satu yang sudah ada yakni PP Nomor 20 Tahun 2021 Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan sinkronisasi program dan ini perlu disosialisasikan. Tujuannya agar masyarakat keluar,” jelas Dirjen PPTR. mulai dari pelaksana dan akademisi punya pandangan dan Setelah terbitnya KKPR dan sinkronisasi program, persepsi yang sama terkait PP ini,” terang Yagus Suyadi. dilakukannya pemanfaatan ruang. Dari sini, akan dilakukan Selain itu, Yagus Suyadi juga menjelaskan bahwa tujuan penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri dari PP ini adalah untuk kawasan dan hak atas tanah, yang bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) serta penilaian artinya jengkal bidang tanah yang sudah ada dan terdaftar perwujudan rencana tata ruang. Dari sini juga akan dilihat hak atas tanah harus dimanfaatkan dengan baik. Sehingga apakah KKPR yang ada sesuai atau tidak sesuai karena sosialisasi ini akan memberikan kebermanfaatan yang lebih terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran. luas demi kesejahteraan yang tercapai, salah satunya adalah Budi Situmorang juga menjelaskan bahwa jika terjadi pelaku usaha. (AR/FM, 28 Sept. 2021) 16 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Transformasi Digital dan Modernisasi Layanan Pertanahan



Tingkatkan Sistem Pemerintahan Transformasi Digital dan Berbasis Elektronik, Kementerian ATR/BPN Modernisasi Layanan Pertanahan Perbarui Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan Secara Berkala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Loketku ini dilakukan pengaturan oleh admin dari masing- Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat masing Kantah, dengan jumlah dan jenis layanan fleksibel Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan serta dapat dikonfigurasi. “Pengguna Sentuh Tanahku yang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) sudah terverifikasi yang bisa mengakses layanan Loketku. melakukan sosialisasi pembaruan aplikasi Komputerisasi Monitoring berkas dan pengelolaan/rekap sertipikatnya Kegiatan Pertanahan (KKP) kepada jajaran Kantor Wilayah dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku,” ujar Kepala dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini Pusdatin. dalam rangka meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Virgo Eresta Jaya menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Berbasis Elektronik (SPBE), digelar secara daring pada Senin dan Kantah yang telah berinovasi untuk meningkatkan (12/07/2021). layanan pertanahan bagi masyarakat. Menurutnya, Kepala Pusdatin, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN semakin baik karena inovasi-inovasi pembaruan sistem pada aplikasi KKP dilakukan secara yang bermunculan di daerah. “Kita sudah jauh lebih berkala dan disosialisasikan dalam pertemuan daring baik. Tingkatkan terus, kasih masukan ke kita bagaimana setiap dua pekan sekali. Modul-modul yang diperbaharui memperbaiki Kementerian ATR/BPN, memperbaiki data mengikuti kemajuan teknologi yang ada dan tantangan kita dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan nilai- dari transformasi digital. Pada kesempatan kali ini, Pusdatin nilai Kementerian, yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya,” menyajikan beberapa pembaruan, yakni pada fitur Ganti tuturnya. Desa, Tunggakan berbasis Petugas, serta Quality Control Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Validasi. Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi, Farid Hidayat “Fitur Persetujuan dari atasan terhadap berkas Ganti Desa, menyebutkan bahwa sejak aplikasi KKP diperkenalkan, dengan input passphrase atasan di kantor pertanahan dapat penilaian yang diberikan oleh pengguna terus membaik. mengetahui dan menyetujui permohonan tersebut yang Hal ini perlu ditingkatkan, mengingat Kementerian ATR/BPN difasilitasi dengan produk Berita Acara generate by system tengah berupaya menjalankan transformasi digital. KKP yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik. Kemudian, “Layanan elektronik ini sebenarnya bersumber dari inovasi modul untuk monitoring berkas di mana Kantor Pertanahan teman-teman di berbagai daerah, yang bertujuan untuk dapat melakukan pengaturan durasi preventif di masing- memperkenalkan layanan elektronik kepada masyarakat masing petugas pada simpul perjalan berkas sebagai upaya tanpa harus datang berkali-kali ke Kantor Pertanahan, menghindari terjadinya tunggakan penerimaan di muka,” bisa langsung berinteraksi dengan kita secara daring. Ini terang Virgo Eresta Jaya. mengurangi frekuensi tatap muka dan mengeliminasi Selain itu, Pusdatin juga menyosialisasikan Loket Online penyalahgunaan wewenang di dalamnya,” papar Farid Pertanahan agar masyarakat dapat mengakses layanan Hidayat. (YS/LS, 12 Juli 2021) pertanahan dari mana saja. Layanan yang diberi nama KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 17

Transformasi Digital dan Mudahkan Masyarakat, Modernisasi Layanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Perkenalkan Layanan Elektronik Loketku Kementerian Agraria danTata kantor pertanahan serta disesuaikan dengan kesiapan Ruang/Badan Pertanahan kantor pertanahan. Jumlah layanannya fleksibel, namun Nasional (ATR/BPN) melalui ada beberapa jenis layanan yang sifatnya wajib ada seperti Pusat Data dan Informasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Atas Nama Perorangan,” Pertanahan dan Lahan Pertanian tambah Virgo Eresta Jaya. Pangan Berkelanjutan (PUSDATIN) Permohonan layanan elektronik loketku dapat dilakukan memp­erkenalkan layanan Elektronik melalui tautan loketku.atrbpn.go.id. Setelah login pada bernama Loketku. Melalui layanan tautan tersebut, pemohon diminta untuk membuat berkas berbasis elektronik ini, masyarakat pendaftaran, melengkapi unggahan dokumen persyaratan dapat mengakses layanan pertanahan dan kemudian mengirim berkas pendaftaran tersebut. dari mana saja. Setelah divalidasi secara online oleh kantor pertanahan, “Selain memudahkan masyarakat, pemohon akan mendapatkan notifikasi via surat elektronik dengan fitur layanan ini Kementerian untuk memilih jadwal datang ke kantor pertanahan. Ketika ATR/BPN ikut serta mendukung arahan datang sesuai jadwal, Pemohon membawa berkas asli yang pemerintah untuk tidak menimbulkan akan diverifikasi oleh petugas loket. Setelah terverifikasi kerumunan karena potensi penularan akan tercetak Surat Perintah Setor (SPS) dan pemohon Covid-19 nya cukup besar. Dengan fitur antrian online melakukan pembayaran maka berkas akan diproses. jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor Apabila produk telah selesai akan diinformasikan kembali pertanahan dapat dikontrol, dan masyarakat dapat memilih melalui aplikasi sentuh tanahku. waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya,” Selain dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, ujar Kepala PUSDATIN, Virgo Eresta Jaya, Senin (19/07/2021) layanan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemohon secara daring. Melalui Layanan Elektronik Loketku, masyarakat dapat Instansi Pemerintah. Seperti terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas pendaftaran kita tahu bersama, instansi tanahnya, dan mengunggahnya. Alur perjalanan berkas pemerintah juga dapat yang sudah diverifikasi kantor pertanahan (Kantah) dapat memiliki aset sesuai yang secara real time dipantau melalui aplikasi sentuh tanahku. dimanfaatkan sesuai dengan Demikian juga apabila ada pertanyaan, masyarakat dapat tugas pokok dan fungsinya. langsung bertanya melalui menu tanya berkas. Sehingga, Apabila ingin menggunakan pemohon tidak perlu datang berulang kali ke kantor layanan ini, supervisor pertanahan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan atau operator instansi review berupa rating dan ulasan terhadap responsif layanan pemerintah harus terlebih yang diberikan oleh setiap kantor pertanahan. dahulu memiliki akun Mengenai jenis layanan yang dapat dilayani melalui supervisor atau operator Layanan Elektronik Loketku, dapat disesuaikan dengan pada website mitra.atrbpn. kesiapan masing-masing kantor pertanahan. “Layanan go.id. (WN/LS, 19 Juli 2021) ini dapat dikonfigurasi oleh masing-masing admin dari 18 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Akses Layanan Pertanahan Lebih Mudah Transformasi Digital dan dengan Aplikasi Sentuh Tanahku Modernisasi Layanan Pertanahan Proses pengecekan pengurusan berkas dan layanan menghadirkan layanan elektronik di informasi pertanahan kini menjadi lebih mudah. kantor pertanahan yang telah siap dari Cukup melalui genggaman tangan, layanan segi infrastruktur. Layanan tersebut akan tersebut dapat diakses melalui aplikasi Sentuh memudahkan masyarakat, misalnya dalam Tanahku. Hal tersebut merupakan bentuk inovasi dari mengurus pendaftaran tanah. Pengguna Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Sentuh Tanahku yang sudah terverifikasi Nasional (ATR/BPN) dalam rangka meningkatkan layanan bisa langsung mengakses layanan dengan pertanahan. Dengan aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat terlebih dahulu melengkapi berkas-berkas dapat mengetahui informasi pertanahan secara berkala, pendaftaran tanah, lalu mengunggahnya. transparan serta mengantisipasi penipuan. Kemudian, setelah divalidasi secara Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian online oleh kantor pertanahan, pemohon ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati berharap aplikasi Sentuh akan mendapatkan notifikasi via e-mail Tanahku akan lebih mempercepat penyampaian informasi untuk memilih jadwal datang ke kantor serta mendekatkan antara Kementerian ATR/BPN pertanahan. dengan masyarakat. “Dengan aplikasi Sentuh Tanahku Aplikasi ini nantinya akan sangat ini, diharapkan hubungan ATR/BPN dengan masyarakat memudahkan masyarakat untuk mengakses menjadi semakin dekat,” ujarnya pada Rabu (04/08/2021). layanan yang ada di Kantor Pertanahan Sentuh Tanahku adalah aplikasi yang dibuat untuk dari mana saja. Selain di masa Pemberlakuan Pembatasan menjawab berbagai permasalahan pertanahan. Aplikasi Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti sekarang ini, masyarakat yang tersedia untuk ponsel pintar dengan sistem operasi juga tetap bisa mengakses layanan melalui aplikasi ini Android maupun iOS ini memiliki sejumlah fitur, antara sehingga nantinya tercipta budaya baru yaitu melakukan lain Cari Berkas, Lokasi Bidang Tanah, Plot Bidang Tanah, layanan pertanahan secara digital. “Kami mendukung Info Layanan, Pengumuman, Sertipikat Hilang, Berkas Saya, arahan pemerintah untuk tidak menimbulkan kerumunan Scan, Sertipikat Saya, dan Profile. Sentuh Tanahku menyajikan fitur untuk partisipasi plot pada masa PPKM. Layanan ini akan memudahkan, karena bidang tanah jika sertipikat tanah yang dimiliki belum memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih terdata sebagai persil bidang pada peta. Selain itu, aplikasi jadwal kedatangan. Dengan demikian, jumlah pengguna ini juga memuat informasi syarat-syarat pengurusan layanan yang akan datang ke kantor pertanahan dapat pelayanan. Di dalamnya, disajikan pula simulasi biaya yang dikontrol,” tutur Yulia Jaya Nirmawati. interaktif, sehingga pemilik tanah dapat memprediksi Sebagai informasi, verifikasi akun bisa dilakukan dengan besaran biaya yang diperlukan untuk pengurusan layanan cara masuk ke menu utama pada aplikasi Sentuh Tanahku. tersebut. Pada tampilan menu utama akan muncul notifikasi untuk Kepala Biro Humas mengimbau masyarakat yang telah memverifikasi akun sekarang. Kemudian pilih jenis ID untuk mengunduh aplikasi Sentuh Tanahku, agar segera memverifikasi akun pengguna, setelah itu ambil foto Kartu memverifikasi kembali akun Sentuh Tanahku. Sebab Tanda Penduduk (KTP) dan pastikan letak KTP sudah benar. dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN juga akan Selanjutnya, lakukan swafoto dengan memegang KTP dan mengisi lengkap biodata, lalu tunggu sampai proses verifikasi akun selesai. (LS/YS, 4 Agust. 2021) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 19

Transformasi Digital dan Kementerian ATR/BPN Dukung Digitalisasi Modernisasi Layanan Pertanahan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan yang berbasis digital mulai diterapkan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. Untuk mendukung hal tersebut, salah satu upaya yang menjadi prioritas pemerintah adalah dengan melakukan percepatan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan SPBE diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan baik yang sifatnya eksternal (pelayanan publik) maupun internal (administrasi pemerintahan). Bentuk implementasi pemerintah pada lembaga yang nilai valuasi belanjanya tertinggi, artinya percepatan pembangunan SPBE juga diterapkan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap digitalisasi di semua lini, salah satunya pada pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa sejalan dengan bentuk barang dan jasa. Pemerintah melalui Lembaga transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR/BPN Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di seluruh satuan kerja. “Kami sangat mengapresiasi teman- mulai menerapkan digitalisasi dengan meluncurkan teman di seluruh satuan kerja yang telah memanfaatkan sebuah platform yang dikenal dengan BELA Pengadaan platform ini sehingga angka valuasi belanja kita tertinggi atau program Belanja Langsung Pengadaan. “Aplikasi dari seluruh kementerian/lembaga lain,” ucap Agustin BELA pengadaan ini untuk kegiatan pelayanan elektronik pengadaan barang dan jasa yang fokusnya untuk kegiatan Samosir. belanja langsung,”kata Kepala Biro Umum dan Unit Layanan Dengan kemudahan yang Pengadaan (ULP) Kementerian didapat dari memanfaatkan Agraria dan Tata Ruang/Badan Bela Pengadaan, Kepala Biro Pertanahan Nasional (ATR/ Umum dan ULP mengajak BPN), Agustin Samosir pada kepada seluruh satuan kerja Kamis, (19/08/2021). di Kementerian ATR/BPN dan juga kementerian/lembaga Agustin Samosir lebih lanjut lain untuk ikut berpartisipasi mengatakan penggunaan dalam digitalisasi pengadaan platform BELA Pengadaan juga barang dan jasa. “Karena sebagai bentuk dukungan manfaatnya banyak sekali, Kementerian ATR/BPN selain kita diberi kemudahan terhadap kebijakan Presiden dan kecepatan, kita juga dapat yang dituangkan ke dalam membantu pertumbuhan Peraturan Presiden (Perpres) UMKM. Maka dari itu, jangan ragu lagi untuk kita manfaatkan tentang Perubahan atas bersama BELA Pengadaan ini,” ajak Agustin Samosir. Peraturan Presiden Nomor 16 Di samping itu, penerapan digitalisasi pada proses Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. pengadaan barang dan jasa juga memberi dampak “Di dalam payung besar ini, pemerintah mengatakan 40% pada penilaian Reformasi Birokrasi. Karena tujuan awal dari belanja pengadaan barang dan jasa minimal ditujukan dari dibentuknya SPBE juga sejalan dengan tujuan dari kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” kata dibentuknya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kepala Biro Umum dan ULP. Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. “Jadi, dengan kita memanfaatkan BELA Pengadaan, kita “Beberapa indikator yang diukur di antaranya apakah bisa mendukung pertumbuhan UMKM sehingga dapat dalam kita telah menerapkan manajemen layanan SPBE, menjadi stimulus bagi mereka di masa pandemi ini. Selain menerapkan layanan kepegawaian berbasis elektronik, itu, BELA Pengadaan juga bisa mempertemukan antara menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik, dan pengguna dan penyedia dengan mudah dan juga termasuk menerapkan layanan publik berbasis elektronik. Nah, transparansi, artinya lewat layanan digital yang semuanya dengan kita menggunakan layanan elektronik ini, dapat terekam sehingga untuk pertanggungjawaban juga lebih mendukung satu nilai dari empat indikator tersebut,” jelas mudah dan transparan,” tambahnya. Kepala Biro Umum dan ULP. (LS/RS, 19 Agust. 2021) Sejak diluncurkannya platform BELA Pengadaan pada Juni 2020 lalu, menurut data dari https://belapengadaan. lkpp.go.id/home/, Kementerian ATR/BPN menjadi 20 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dibutuhkan Kemampuan Kepemimpinan, Transformasi Digital dan Manajerial dan Literasi Digital untuk Modernisasi Layanan Pertanahan Wujudkan Organisasi Berstandar Dunia Menjadi organisasi berstandar dunia di bidang Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal pertanahan dan tata ruang, merupakan salah Kementerian ATR/BPN, Himawan satu visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Arief Sugoto mengatakan bahwa ini Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang merupakan salah satu persyaratan akan diwujudkan dalam waktu dekat. Untuk itu, perlu dalam seleksi jabatan, namun ada dibangun dari berbagai aspek, di antaranya transformasi pertimbangan lain sebagai penentu digital yang terus digalakkan ke seluruh satuan kerja di yang harus dimiliki para peserta. “Ada Indonesia, hingga perbaikan pada Sumber Daya Manusia, berbagai aspek yang juga menentukan dalam hal ini dimulai dari penyeleksian pada jabatan dan harus dimiliki para peserta, seperti administrasi. pengetahuan, keterampilan dan cara Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto menjelaskan bersikap. Saya imbau dan harap para bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, ke depan akan peserta dapat mengikuti dengan baik terus dilakukan seleksi dengan standar yang akan terus tahapan-tahapan seleksi ini, karena ini ditingkatkan.“Nanti standar akan terus meningkat sehingga peluang yang belum orang lain bisa kita bisa menjadi organisasi yang berstandar dunia di bidang dapatkan,” ujar Himawan Arief Sugoto. pertanahan dan tata ruang. Maka dibutuhkan kemampuan- Himawan Arief Sugoto berpesan kemampuan seperti kepemimpinan, manajerial bahkan kepada para peserta yang saat ini kemampuan literasi digital. Karena saat ini kemampuan mengikuti seleksi dan yang nanti lulus dalam teknologi informasi sangatlah penting dan akan dalam seleksi jabatan administrasi ini terus berkembang,” jelasnya saat membuka kegiatan diharapkan tidak hanya terbatas pada kompetensi yang ada. Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi di Lingkungan “Kita semua harus bisa setidaknya memahami kompetensi Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan di Gedung teknis sesuai core competence Kementerian ATR/BPN. Jadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), harus memahami aspek teknis seperti membaca peta, Selasa (01/09/2021). pendaftaran tanah, penataan ruang bahkan administrasi Di samping itu, pembangunan SDM juga syarat untuk dan teknologi informasi,” kata Himawan Arief Sugoto. memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun Dalam laporannya, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Deni Santo mengatakan bahwa tujuan kegiatan pengisian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KRS dalam rangka seleksi pengisian jabatan administrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan Sipil Negara, maka Kementerian ATR/BPN melaksanakan calon pejabat yang sesuai dengan kapasitas kompetensi Pengisian Kelompok Rencana Suksesi (KRS) dalam rangka jabatan. “Pengisian KRS tahun 2021 ini untuk mencari Seleksi Pengisian Jabatan Administrasi di Lingkungan calon pejabat yang tepat untuk menduduki jabatan yang Kementerian ATR/BPN. lowong sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang ada, mengingat fungsi jabatan adminstrasi sangat vital dan strategis dalam mendukung organisasi mencapai tujuan,” ungkapnya. Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN hingga akhir tahun 2021 memiliki jabatan administrator yang lowong sejumlah 50 jabatan dan jabatan pengawas sejumlah 473 jabatan. Sebanyak 1.003 peserta mengikuti seleksi jabatan administrasi, yang terdiri atas 516 pejabat pengawas untuk posisi jabatan administrator dan 487 peserta pejabat pelaksana untuk posisi jabatan pengawas. “Seleksi akan dilaksanakan dari tanggal 1 September 2021 sampai dengan 4 September 2021. Untuk saat ini peserta memasuki hari pertama di mana akan dilakukan penulisan makalah oleh para peserta secara daring dengan peserta dikumpulkan di unit kerja masing-masing, kemudian dilanjutkan wawancara melalui daring pada tanggal 2 dan 4 September 2021 antara peserta dengan tim pewawancara dengan kompetensi best interview,” ujarnya. (RE/RZ, 1 Sept. 2021) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 21

Transformasi Digital dan Dirjen Penataan Agraria Modernisasi Layanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Ungkap Manfaat Aplikasi PTM Pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat Lebih lanjut, Dirjen Penataan Agraria menjelaskan jika telah dijalankan di seluruh wilayah Indonesia, hal melalui aplikasi PTM ini, kementerian/lembaga yang ini terus dilakukan dalam rangka mewujudkan memiliki kegiatan pemberdayaan dapat memasukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang data dan mendapatkan laporan dengan melakukan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian sinkronisasi pada lokasi yang sudah diberikan legalisasi aset Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ maupun yang belum. “Aplikasi PTM memuat data tahapan BPN) tidak melaksanakan kegiatan pemberdayaan tanah PTM yang terdiri dari data sosial ekonomi pelaku usaha, masyarakat secara sepihak, tetapi perlu dukungan dari lintas pendampingan, akses permodalan dan bantuan lainnya, sektor terkait. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui kelembagaan sampai dengan diversifikasi usaha secara Direktorat Jenderal Penataan Agraria meluncurkan aplikasi berkelanjutan (3 tahun),” ungkapnya. Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM). Andi Tenrisau mengharapkan dengan adanya aplikasi “Aplikasi ini dapat mempermudah kolaborasi dengan PTM ini akan tercipta satu kesatuan aplikasi yang menjadi kementerian/lembaga lainnya melalui sinkronisasi data sumber informasi bagi para pihak yang membutuhkan atau aset dan akses pada aplikasi PTM secara baik dan akurat para pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil sehingga menjadi sumber data yang berkualitas dan dapat keputusan, perencanaan program, monitoring dan evaluasi dipertanggungjawabkan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) program sesuai perkembangan zaman. Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam wawancara bersama Untuk diketahui, pembangunan dan pengembangan aplikasi Tim Humas, Senin (06/09/2021). PTM sudah dilakukan sejak 2020 dengan pembangunan Andi Tenrisau memaparkan 4 (empat) manfaat dari aplikasi awal aplikasi berbasis website yang terintegrasi dengan PTM yaitu: 1) meningkatkan efisiensi waktu koordinasi dan KKP dan Dukcapil, selanjutnya di tahun 2021 dilakukan komunikasi substansi pekerjaan di bidang penataan agraria, pengembangan tahap I dengan dilakukan pengembangan 2) meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan terkait aplikasi yang ada berupa bugs fixing, penambahan fitur PTM, 3) memudahkan dalam monitoring kegiatan PTM di serta pembuatan aplikasi mobile dalam platform Android pusat maupun daerah karena terbentuknya manajemen dan iOS. Pada tahun 2022, akan dilakukan pengembangan data tunggal yang terjamin integritas dan keamanannya, tahap II dengan dilakukannya pemutakhiran sistem dan serta 4) sebagai informasi lengkap terkait reforma agraria di fitur serta analisis kebutuhan platform dan sistem yang mana pemberdayaan telah dilakukan terhadap masyarakat lebih luas. (TA/RS, 6 Sept. 2021) yang telah memiliki tanah baik yang sudah bersertipikat ataupun belum. 22 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan Transformasi Digital dan Kementerian ATR/BPN dengan Modernisasi Layanan Pertanahan Transformasi Digital Memasuki era 4.0, Kementerian Agraria pelayanan yang dilakukan adalah dengan penerbitan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan sertipikat elektronik. Nasional (ATR/BPN) menggagas inovasi “Sertipikat selama ini masih dalam bentuk fisik analog atau terbaru berupa program transformasi dalam bentuk kertas. Nantinya secara bertahap kami akan digital, di mana layanan pertanahan dapat diakses ganti dengan sertipikat dalam bentuk elektronik, sertipikat oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja elektronik ini nantinya si pemegang hak atas tanah akan dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan kami berikan data digital dalam bentuk sertipikat yang transparan. Di samping layanan, inovasi yang cukup langsung dikirim ke surat elektronik pemegang hak atas menarik perhatian dalam digitalisasi, salah satunya tanah,” ungkapnya. yaitu sertipikat elektronik. Pada kesempatan ini, dijelaskan juga bahwa Peraturan Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala Menteri ATR/Kepala BPN tentang sertipikat elektronik BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya merupakan dasar hukum untuk mewujudkan pelayanan dalam kegiatan penilaian Badan Milik Negara (BMN) pertanahan berbasis elektronik sehingga nantinya hasil Awards tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Direktorat kegiatan pendaftaran tanah diterbitkan dalam bentuk Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian dokumen elektronik. Hal tersebut tertuang dalam peraturan Keuangan untuk kategori peningkatan tata kelola Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 tahun 2021 tentang berkelanjutan (continuous improvement) yang Sertipikat Elektronik. dilakukan secara daring, Rabu (08/09/2021). Untuk diketahui, latar belakang dari peluncuran sertipikat “Jadi tahap awalnya adalah kita mengalihmediakan melalui elektronik di antaranya yaitu meliputi, 1) Efisiensi dan sertipikat elektronik mulai dari tanah Kementerian/Lembaga transparansi pendaftaran tanah yang perlu ditingkatkan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta tahapan 2) Pengelolaan arsip dan warkah pertanahan akan lebih selanjutnya Kementerian ATR/BPN akan mengembangkan terjamin, 3) Pandemi Covid-19 mengakibatkan layanan melalui sistem pengelolaan aset,” ujar Staf Ahli Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya. tatap muka tidak dapat berjalan optimal, 4) Lebih lanjut, Virgo Eresta Jaya menjelaskan jika Tren modernisasi dan tuntutan ekosistem keterlambatan sertipikasi BMN rata-rata kebanyakan adalah ekonomi, sosial dan budaya menuju industri dari data K/L maupun BUMN yang belum siap, kemudian 4.0, 5) Mitigasi terhadap dampak dari bencana tanahnya ada overlap atau terdapat tumpang tindih alas alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi, hak tanah di sekitarnya. Ketika sudah menjadi sertipikat 6) Transaksi elektronik dinilai berperan besar elektronik, mereka sudah langsung dapat melihat apakah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 7) terdapat masalah secara geospasialnya sehingga persiapan Meningkatkan nilai registering property dalam persyaratannya dapat dipersiapkan lebih baik lagi. rangka memperbaiki peringkat EoDB Indonesia, 8) Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengaturan Tanah Mengurangi kewajiban masyarakat untuk datang Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Kalvyn Andar Sembiring ke kantor pertanahan hingga 80%, 9) Digitalisasi dalam paparannya mengungkapkan bahwa dengan adanya dan layanan elektronik dapat mempersempit kemajuan teknologi saat ini, Kementerian ATR/BPN juga ruang gerak mafia tanah. (TA/FM, 8 Sept. 2021) harus masuk ke dalam lingkup pelayanan di lingkungan kementerian ATR/BPN. Salah satu inovasi atau pembaharuan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 23

Transformasi Digital dan Wujudkan Kemudahan Pelayanan Modernisasi Layanan Pertanahan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Aplikasi Loketku Memberikan pelayanan publik yang baik serta pengguna aplikasi Loketku baru 17 Kantor kemudahan bagi masyarakat merupakan Wilayah (Kanwil) BPN serta 44 Kantah, maka tujuan pemerintah. Pemerintah saat ini diharapkan setelah adanya sosialisasi ini terus berlomba-lomba menerapkan dan 33 Kanwil dan Kantah seluruh Indonesia memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menggunakan aplikasi Loketku ini. Saya ingin dapat membantu mewujudkannya. Tak terkecuali yang menekankan kepada seluruh Kakanwil untuk dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan bergerak cepat sehingga aplikasi Loketku ini Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan memanfaatkan akan berjalan dengan baik,” tegasnya. kemajuan teknologi melalui aplikasi Loketku. Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Loketku adalah aplikasi layanan mandiri pertanahan online Teknologi Informasi menambahkan, aplikasi bagi masyarakat. Nantinya, masyarakat dapat mendaftarkan Loketku merupakan agregasi dari inovasi- berkas permohonan layanan pertanahan di seluruh Kantor inovasi yang telah ada sebelumnya yang Pertanahan (Kantah) se-Indonesia dari rumah. Untuk itu, telah dilakukan oleh beberapa Kantah. sebelum dilaksanakannya peluncuran Loketku pada 24 Sehingga, dengan adanya Loketku ini September 2021 yang bertepatan dengan HUT Undang- menjadi satu pintu dan tidak terpisah-pisah Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar seperti sebelumnya. Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ke-61, Kementerian ATR/BPN Melalui Loketku, masyarakat dapat terlebih dahulu melaksanakan Sosialisasi Loketku secara daring kepada melengkapi berkas-berkas pendaftaran tanahnya, dan jajaran internal, Jumat (17/09/2021). mengunggahnya. Alur perjalanan berkas yang sudah “Aplikasi Loketku memudahkan masyarakat dengan fitur diverifikasi Kantah dapat secara real time dipantau melalui antrean online, sehingga jumlah pengguna layanan yang aplikasi Sentuh Tanahku. Demikian juga apabila ada datang langsung ke Kantah dapat dikontrol, dan masyarakat pertanyaan, masyarakat dapat langsung bertanya melalui dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu menu tanya berkas. Sehingga, pemohon tidak perlu datang senggangnya,”ujar Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang berulang kali ke Kantah. Selain itu, masyarakat dapat Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya. memberikan penilaian berupa rating dan ulasan terhadap Lebih lanjut, Virgo Eresta Jaya menjelaskan jika sosialisasi responsibilitas layanan yang diberikan oleh setiap Kantah. dilaksanakan untuk meningkatkan awareness khususnya Permohonan layanan elektronik Loketku ini dapat dilakukan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN seluruh melalui tautan loketku.atrbpn.go.id. (TA/RA, 17 Sept. 2021) Indonesia sehingga dapat menggerakkan jajaran Kantah di lingkungannya untuk menggunakan Loketku. Sehingga nantinya bertepatan dengan peluncuran Loketku, seluruh satker Kementerian ATR/BPN di daerah telah menggunakannya. “Sesuai dengan data dashboard Loketku hingga saat ini 24 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wamen ATR/Waka BPN Dukung Penuh Transformasi Digital dan Transformasi Digital di Kantor Modernisasi Layanan Pertanahan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil validasi semua dokumen, buku tanah, kemudian kami Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen tata, kami siapkan tempatnya. Perjalanan digitalisasi telah ATR/Waka BPN), Surya Tjandra melanjutkan tervalidasi aktual 99%. Ini upaya prioritas kami mendukung kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumba layanan elektronik di tahun 2021 ini dan sesuai program Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat Kementerian ATR/BPN yaitu transformasi digital,”ujar Kepala (17/09/2021). Pada kesempatan ini, ia meninjau kesiapan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Eksam Sodak. transformasi digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebih lanjut, Eksam Sodak menuturkan jika proses Sumba Timur dan menyoroti pembangunan Zona Integritas mendigitalisasi data pertanahan telah digencarkan (ZI). Menurutnya, hal ini merupakan suatu terobosan yang kepada setiap jajarannya. Seluruh data pertanahan yang ditemukan di Indonesia Timur. telah terdigitalisasi terbukti mampu membuat pekerjaan Surya Tjandra mengatakan, keberhasilan pembangunan di Kantor Pertanahan menjadi lebih mudah dan dapat pelayanan pertanahan di setiap daerah dalam mendukung meminimalisir antrean yang ada. Maka dari itu, ia terus visi transformasi digital tidak terlepas dari peran Sumber mendorong jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Meski ditempatkan Timur untuk tercapainya digitalisasi. di daerah yang jauh dari ibu kota negara, ia berharap hal “Kami kerjakan selama enam bulan dan telah mendigitalisasi tersebut tidak menyurutkan semangat para pegawai yang buku tanah dan surat ukur. Itu kami lakukan dengan bertugas di Kantor Pertanahan di daerah. Sebab, setiap semangat bahwa kita bisa melakukan itu tanpa kita langkah perubahan, terutama di wilayah Provinsi NTT akan harus menunggu. Karena layanan elektronik sudah mulai menjadi perhatian nasional. diterapkan di tahun 2020. Kami bisa melaksanakan layanan “Terima kasih sekali lagi, teman-teman yang baru ditunjuk elektronik di NTT pertama kali, di Sumba Timur. Layanan di sini jangan berkecil hati. Di sini, apa yang kita kerjakan elektronik dalam bentuk Pengecekan Sertipikat Tanah dan menarik perhatian besar. Sumba Timur, Sumba secara Hak Tanggungan Elektronik,”tutur Kepala Kantor Pertanahan umum menjadi perhatian di pusat. Labuan Bajo, Manggarai Kabupaten Sumba Timur. Barat, itu juga perhatian nasional. Jadi apapun yang bapak/ Pada kesempatan yang sama, Wamen ATR/Waka ibu lakukan, sekecil apapun perubahan, termasuk mimpinya BPN meresmikan Gedung Arsip sebagai penunjang Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan penyimpanan berkas pertanahan yang telah didigitalisasi. membangun ZI itu istimewa sekali. Saya kira satu langkah Adapun dalam kunjungan kerjanya hari ini, setibanya di demi langkah terus dilakukan,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. Kabupaten Sumba Timur, Surya Tjandra didampingi Kepala Sebagai kantor pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo beserta Kabupaten Sumba Timur turut mewujudkan transformasi jajaran mengunjungi Kantor Bupati Sumba Timur. Setelah digital yang mana telah dicanangkan oleh Kementerian itu, ia bergerak meninjau lokasi kebun tebu yang dikelola PT ATR/BPN, yakni dengan mendigitalisasi data pertanahan Muria Sumba Manis. (YS/JR, 17 Sept. 2021) secara menyeluruh. “Kami kerjakan digitalisasi setelah kami KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 25

Transformasi Digital dan Wujudkan Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Komitmen Modernisasi Layanan Pertanahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto hadir sebagai Honorable Speaker pada acara 20th Anniversary The Centre for Spatial Data Infrastructures & Land Administration (CSDILA) secara daring pada Kamis (23/09/2021). Kesempatan ini diberikan sebagau bentuk apresiasi CSDILA atas kerja sama dan komitmen Kementerian terhadap transformasi digital untuk menciptakan kantor pertanahan modern. Dalam sambutannya, Sekjen mengutarakan Himawan Arief Sugoto juga berkata bahwa peran CSDILA apresiasi terkait kerja sama Kementerian ATR/ bersama Kementerian ATR/BPN begitu lekat, khususnya BPN dengan CSDILA khususnya dalam rangka dalam pengembangan roadmap transformasi digital. Ia peningkatan transformasi digital. Ia juga turut juga berkata bahwa pihaknya akan terus mengembangkan mengucapkan selamat atas 20 tahun berdirinya program transformasi digital sebagai upaya membentuk CSDILA serta pencapaian-pencapaian yang telah dicapai kantor modern dengan mengajak berbagai pihak untuk oleh CSDILA, terutama yang berkaitan dengan kerja sama berpartisipasi melalui berbagai platform. “Saya berharap antara CSDILA dengan Kementerian ATR/BPN. CSDILA dapat terus menyediakan data spasial dan infrastruktur pertanahan terbaik. Ke depan, semoga kerja Sekjen mengungkapkan terkait keadaan Covid-19 yang sama kita akan lebih intensif dan lebih baik demi agenda melanda seluruh dunia. Ia berkata bahwa pemerintah transformasi digital di Indonesia,” pungkasnya. Indonesia telah melakukan banyak upaya dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19. “Kita merasa sangat optimis terhadap usaha besar yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengubah situasi menjadi lebih baik,” terangnya. Berdasarkan hal Dalam kesempatan yang sama, Direktur CSDILA, tersebut, Sekjen Abbas Rajabifard menjelaskan bahwa Menteri ATR/Kepala mengungkapkan apresiasinya kepada BPN, Sofyan A. Djalil semua pihak mulai dari melanjutkan agenda transformasi digital seluruh kolega, kawan, advising member dan demi meningkatkan seluruh anggota yang pelayanan kepada masyarakat dan terlibat selama 20 tahun CSDILA berdiri. mendukung Ease Ia berkata bahwa of Doing Business (EoDB), sebagai wujud sejak tahun 2001, CSDILA terus berupaya upaya mendukung menyediakan layanan peningkatan ekonomi pada situasi Covid-19. “Kami melanjutkan untuk mempercepat program transformasi berupa pendekatan modern pertanahan terintegrasi. “Dengan kolaborasi dari pihak industri, pemerintah dan digital demi meningkatkan kualitas perencanaan data berbagai pihak, kita semua akan menemukan berbagai pertanahan,” jelas Sekjen. solusi terkait perencanaan pertanahan. Terima kasih kepada semua pihak yang semangat turut serta, saya mengapresiasi Transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian ATR/ sekali,” tutup Abbas Rajabifard. BPN meliputi peningkatan layanan digital dan aplikasi serta mengubah pemrosesan data dari manual ke digital. “Sejak Kegiatan yang diselenggarakan oleh CSDILA Melbourne tahun lalu, kami telah mengubah proses manual menjadi University Australia ini merupakan kegiatan yang berskala digital terhadap beberapa layanan pertanahan. Semua dunia dan dihadiri oleh World Bank, United Nations dan usaha dan implementasi layanan digital ini tak lepas dari berbagai Lembaga yang berhubungan dengan modern kerja sama kami dengan CSDILA serta dukungan dari World land management dari berbagai dengan peserta sebanyak Bank,” ungkapnya. 318 orang dari 75 negara. (AR/RS, 23 Sept. 2021) 26 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Komitmen Inovasi Layanan Mandiri Pertanahan, Transformasi Digital dan Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan Modernisasi Layanan Pertanahan Loketku dan Aplikasi Layanan Informasi Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan yang profesional, melayani dan terpercaya. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus Terpercaya ini yang menjadi tantangan dan komitmen melanjutkan inovasinya dalam pelayanan bersama,” jelas Sofyan A. Djalil. digital pertanahan demi meningkatkan kualitas “Terima kasih kepada semua yang terlibat sehingga pelayanan publik serta memberikan kemudahan pelayanan program ini bisa dilaksanakan. Selamat atas pelayanan kita secara mandiri bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, yang semakin baik, saya sangat mengapresiasi, memberikan Kementerian ATR/BPN meluncurkan fitur Loketku dan kebanggaan untuk negeri kita yang kita cintai,”tutur Menteri Aplikasi Layanan Informasi Publik secara daring dan ATR/Kepala BPN. luring pada Jumat (24/09/2021) bertempat di Aula Prona Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Kementerian ATR/BPN. Informasi, Virgo Eresta Jaya berkata bahwa adanya Loketku Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berterima kasih didasari dari keluhan masyarakat yang bolak-balik datang kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam ke Kantor Pertanahan sehingga prosesnya begitu panjang. terwujudnya layanan Loketku dan Aplikasi Layanan “Sesungguhnya ini aplikasi berawal dari inovasi di Kantor Informasi Publik, sehingga inovasi ini dapat selesai dan siap Pertanahan untuk memperbaiki layanan menjadi lebih digunakan untuk publik. “Tentunya kita akan terus perbaiki baik sehingga kami dari pusat ingin mengeskalasi secara apa yang kurang agar kualitas layanan semakin baik,” nasional,” terangnya. jelasnya. Virgo Eresta Jaya menjelaskan masyarakat dapat langsung Sofyan A. Djalil menceritakan pengalamannya ketika mendaftar dan mengunggah secara elektronik berkasnya melakukan kunjungan ke salah satu Kantor Pertanahan di melalui layanan Loketku di Aplikasi Sentuh Tanahku. Juga Kota Pekanbaru. Ia menemukan bahwa antrean nampak akan ada kolom chat interaktif antara masyarakat dengan sepi meski di hari biasa atau jam kerja yang biasanya petugas loket di mana prosesnya harus tuntas hingga cenderung sibuk. “Saya tanya, kok tidak ada orang? Ternyata sukses terverifikasi. “Ada fitur antrean online juga sehingga sudah ada daftarnya mana saja antreannya dan harus ke diharapkan masyarakat bisa lebih terpantau dan efisien. loket mana saja. Itu sebuah kemajuan yang luar biasa dalam Saat ini layanan ini sudah dinikmati di 96 Kabupaten dan hal pelayanan publik. Layanan Loketku ini artinya di BPN itu Kota, semoga gaungnya semakin tinggi dan dinikmati oleh tidak ada lagi orang antre begitu banyak. Ini salah satu dari seluruh masyarakat Indonesia,” terang Virgo Eresta Jaya. akibat Covid-19 yang mendorong kita untuk melakukan Terkait Aplikasi Permohonan Informasi Publik Online, Virgo perbaikan,” terang Menteri ATR/Kepala BPN. Eresta Jaya berkata bahwa masyarakat tidak perlu ke Kantor Terkait Layanan Informasi Publik, Sofyan A. Djalil berkata Pertanahan untuk meminta informasi. Cukup mengajukan bahwa hal ini teramat penting mengingat Undang- pertanyaan melalui laman ppid.atrbpn.go.id dan hasilnya Undang Kebebasan Memperoleh Informasi (UU Nomor akan dikirim secara elektronik. “Kelihatannya ini sederhana 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- tapi ini tindakan yang kuat bagi kita untuk bergeser dari RED) mewajibkan badan publik berkomunikasi dengan lembaga yang fokusnya pencatatan. Pengumpulan dan masyarakat untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan pendaftaran data menjadi lembaga yang kuat dalam oleh masyarakat. “Saya pikir sudah menjadi tugas kita mengelola informasi. Diharapkan melalui peluncuran untuk melayani secara profesional, agar menuju kantor aplikasi ini dapat meningkatkan animo masyarakat terhadap layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN,” jelasnya. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati berkata bahwa peluncuran ini adalah bagian dari transformasi digital di Kementerian ATR/BPN. Ia berkata bahwa layanan digital yang senantiasa dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN ini sebagai upaya efisiensi baik bagi masyarakat maupun kantor pertanahan. “Tahun lalu kita meluncurkan empat layanan digital yaitu Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat, Hak Tanggungan Elektronik dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Tahun ini kita meluncurkan Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Kita harapkan ke depannya seluruh layanan di Kementerian ATR/BPN ini beralih ke digital sesuai dengan DILAN atau Digital Melayani yang sering didengungkan oleh Bapak Presiden RI,” tutupnya. (Bagian PHAL, 24 Sept. 2021) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 27

Transformasi Digital dan Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Modernisasi Layanan Pertanahan Kompetensi Tata Kelola LPSE dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Umum dan Layanan Pengadaan, melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema “Peningkatan Kompetensi Tata Kelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)” secara daring, Selasa (28/09/2021). Hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang merupakan terobosan dalam pelayanan publik. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Iterson Samosir dalam sambutannya menjelaskan jika pengadaan barang dan jasa secara elektronik pelaksanaannya diproses melalui suatu aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Di mana menurutnya, sistem ini akan terus berkembang disesuaikan dengan perubahan peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Terkait dengan proses SPSE ini harus memasang pengumuman di koran dan memerlukan dapat terlihat secara transparan, mudah dan diharapkan biaya lagi, saat ini semua akan bergeser dengan pola dapat berjalan dengan baik. Dengan SPSE, keluhan yang SPSE untuk dapat menolong dalam percepatan kinerja ada selama ini yaitu proses pengadaan barang dan jasa Kementerian ATR/BPN,” tuturnya. yang rumit dan tidak transparan maka terjawab dengan Sebagai informasi, LPSE adalah unit yang melayani adanya SPSE ini. Pelatihan ini akan difokuskan hingga besok proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara untuk dipandu secara tepat, bagaimana kita menggunakan elektronik (e-procurement) atau unit yang mengelola SPSE di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya. sistem pengadaan secara elektronik (SPSE). Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 73 dalam Peraturan Lebih lanjut Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ mengungkapkan bahwa metode pengadaan yang paling Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya tepat untuk digunakan adalah pengadaan barang dan diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 jasa secara elektronik. Hal ini dilakukan dengan cara tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Tahun 2021 di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini diikuti perundang-undangan yang berlaku. oleh Analis Pengelola Keuangan APBN Madya, para Pejabat Pembuat Komitmen seluruh satker, para Admin Aplikasi Ia menambahkan jika perbedaan SPSE dengan sistem LPSE dan SiRUP seluruh satker, Pengelola Pengadaan Barang manual salah satunya dari proses registrasi, melalui SPSE dan Jasa Muda serta Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa semuanya secara elektronik yang sangat menolong untuk Pertama. (TA/RS, 28 Sept. 2021) tidak berkontak langsung secara fisik dalam situasi selama pandemi. “Ini yang mengharuskan kita untuk tidak kontak secara fisik kepada banyak pihak, sehingga SPSE ini alternatif terbaik untuk kinerja dalam masa pandemi ini. Jika dulu kita 28 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Manfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi, Transformasi Digital dan Kementerian ATR/BPN Lakukan Inovasi di Bidang Modernisasi Layanan Pertanahan Pelayanan Publik Pertanahan dan Tata Ruang Memasuki dekade kedua pada milenium ketiga, bahwa sebentar lagi akan diberlakukan sertipikat tanah perkembangan teknologi informasi membuat elektronik (e-sertipikat). Semua itu dapat terjadi karena semua lini kehidupan manusia sangat perkembangan TI sehingga menyebabkan hidup menjadi bergantung pada teknologi. Perkembangan lebih mudah. Teknologi Informasi (TI) memberikan rasa optimis pada Di samping itu, Kementerian ATR/BPN sedang melakukan perbaikan kehidupan manusia. Sisi optimisme ini menjadi pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, melalui program dasar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan ini Pertanahan (ATR/BPN) melakukan inovasi dalam bidang ditargetkan rampung pada tahun 2025, dengan harapan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar. Selain itu, Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN telah memiliki Kementerian ATR/BPN juga terus menyelesaikan sengketa empat layanan elektronik, yakni Hak Tanggungan dan konflik pertanahan yang terjadi serta bersama aparat Elektronik (HT-el), Pengecekan Sertipikat Tanah, Layanan penegak hukum, melakukan pemberantasan mafia tanah. Zona Nilai Tanah (ZNT) serta Pembuatan Surat Keterangan “Setelah itu kita lakukan digitalisasi, karena ke depan Kantor- Pendaftaran Tanah (SKPT). Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Kantor Pertanahan akan menggunakan teknologi seperti A. Djalil mengungkapkan bahwa pelibatan TI dalam layanan teknologi block chain. Di mana hampir impossible orang pertanahan berguna untuk memangkas antrean di Kantor memalsukan dokumen tanah,” ungkap Sofyan A. Djalil. Pertanahan. Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN “Baru-baru ini, kami sudah meluncurkan layanan Loketku. menyebutkan juga penegakan hukum pasca Covid-19 Layanan ini mempermudah seseorang apabila ingin ke akan lebih mudah dan efisien karena adanya TI. Namun, Kantor Pertanahan karena dapat menentukan jadwal substansinya tetap sama, yakni keadilan dan kepastian sendiri dan menentukan keperluan apa yang dibutuhkan hukum. Selain didukung oleh sumber daya manusia dan oleh Kantor Pertanahan. Sehingga saat datang ke sana pembangunan ekonomi, suatu negara perlu didukung dokumen yang anda perlukan sudah disiapkan,” kata Sofyan kepastian hukum dan penegakan hukum yang memberikan A. Djalil, saat menjadi narasumber pada acara Dies Natalis kepastian. ke-62 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, melalui “Aspek kepastian hukum dan penegakan hukum menjadi daring, Selasa (28/9/2021). penting karena itu merupakan sokoguru untuk majunya Melalui transformasi digital, pelayanan masyarakat menjadi negara kita. Jika hukum tidak pasti, maka ini akan membuat lebih cepat dan lebih mudah dan mempersingkat antrean di Indonesia sulit menjadi negara maju,” ungkap Sofyan A. Kantor Pertanahan karena antrean dilakukan secara online. Djalil. (RH/JR, 28 Sept. 2021) Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengungkapkan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 29

Transformasi Digital dan Sosok Di Balik Transformasi Digital Modernisasi Layanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Terima Kasih Bapak Della R. Abdullah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan BPN menuju SIPM pada tahun 2024, Kementerian ATR/BPN Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini sedang bekerja sama dengan Center for Spatial Data Infrastructures gencar melakukan transformasi digital, melalui and Land Administration (CSDILA) Melbourne University transformasi layanan pertanahan konvensional Australia. Dalam kerja sama tersebut, Kementerian ATR/BPN menuju layanan pertanahan digital. Sejak tahun 2020, berharap dapat menghasilkan sumber daya manusia guna Kementerian ATR/BPN telah memiliki empat layanan menunjang SIPM. elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), “Bagi Pak Della, capacity building bagi jajaran Kementerian Pengecekan Sertipikat Tanah, Informasi Zona Nilai Tanah ATR/BPN penting dalam menunjang transformasi digital, (ZNT) serta Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran terutama dalam membangun pemahaman dan wawasan Tanah. Selain itu, ke depan Kementerian ATR/BPN akan terhadap SIPM,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat. mengenalkan sertipikat elektronik (e-sertipikat). Namun, di tengah dedikasi hebatnya dalam menunaikan Guna mendukung pelaksanaan transformasi digital, Menteri tugas dan tanggung jawab di Kementerian ATR/BPN, ATR/Kepala BPN mengangkat Bapak Della R. Abdullah Bapak Della R. Abdullah terkena serangan darah tinggi dan sebagai Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang terindikasi stroke pada tanggal 26 September 2021. “Sejak Transformasi Digital, sejak tahun 2019. Tugas utama Bapak saat itu, Pak Della dirawat di Rumah Sakit Puri Pondok Della R. Abdullah salah satunya adalah melakukan set up Indah Kembangan dan pada tanggal 8 Oktober 2021, ia kantor manajemen Proyek Transformasi Digital. “Pak Della meninggalkan kita semua di usia 60 tahun,” kata Yulia Jaya R. Abdullah lahir di Penyandingan, Sumatra Selatan, tanggal Nirmawati. 10 Mei 1961. Ia merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada “Segenap jajaran Kementerian ATR/BPN menyampaikan pada tahun 1987 dan melanjutkan pendidikan di Maastricht belasungkawa sedalam-dalamnya, penghargaan setinggi- School of Management pada tahun 1998 di Belanda,” ujar tingginya atas pengabdian Almarhum semasa hidup, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, turut mendoakan semoga Almarhum diampuni segala Jumat (08/10/2021). salah dan dosanya, diterima seluruh amal kebaikannya Dalam berkarier di Kementerian ATR/BPN, Bapak Della R. serta diberikan tempat terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa,” Abdullah bertugas dalam menyusun dan menetapkan sambung Kepala Biro Hubungan Masyarakat. rencana strategis dan roadmap serta kerangka implementasi Sebelumnya Bapak Della R. Abdullah berkarier sebagai Transformasi Digital di Kementerian ATR/BPN menuju Sistem Marketing Manager di Dinners Club pada tahun 1989-1995; Informasi Pertanahan Modern (SIPM) pada tahun 2024. Yulia Business Development Manager di Standard Chartered Jaya Nirmawati mengatakan bahwa transformasi digital Bank pada tahun 1995-1997; Business Head-Direct Banking memang sejalan dengan agenda Pemerintah, yakni Making di Bank Tiara pada tahun 1997-1998; Vice President-National Indonesia 4.0. “Pak Della pernah berkata bahwa tak pernah Sales Head di ABN Amro Bank pada tahun 1998- Juni 1999; ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, jadi Direktur Utama di GE Consumer Finance Indonesia pada tidak pernah ada kata terlambat untuk kita melakukan Desember 2010- 2016; Direktur Utama di Collega pada transformasi digital,”ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat. 2016-2019. (RH/JR, 8 Okt. 2021) Guna mendukung Transformasi Digital di Kementerian ATR/ 30 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Dukung Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital dan dengan Menerapkan 3D Cadastre Modernisasi Layanan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan program transformasi digital yang merupakan salah satu Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendukung dari tujuh program strategis di Kementerian ATR/BPN. pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah “Webinar ini difokuskan ke dalam beberapa hal, yaitu satu upayanya dengan melakukan transformasi public trust and legal issue for 3D land administration, data teknologi dalam bidang pemetaan, yakni melalui rencana modelling options for 3D land administration, serta 3D data penerapan 3D Cadastre. Untuk membuka ruang diskusi, capture technologies and developments. Ini dapat dijadikan Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Survei momentum untuk bisa berkontribusi terhadap masa depan dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) bersama Indonesia sehingga diharapkan mampu mengembangkan Kadaster International Netherlands melaksanakan kegiatan administrasi lahan 3D berdasarkan persepsi sesuai webinar series “3D Cadastre”, Kamis (11/11/2021). dengan administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Kementerian ATR/BPN di Indonesia,” ujarnya. Sugoto, menyampaikan apresiasi dengan terselenggaranya Lebih lanjut, Tri Wibisono berharap kolaborasi antara webinar ini. Ia mengharapkan jika seluruh peserta Kementerian ATR/BPN dengan Kadaster International yang mengikuti webinar dapat menyerap ilmu serta Netherlands ini dapat mewujudkan tujuan bersama untuk menerapkannya sehingga Indonesia akan menjadi jauh administrasi pertanahan yang lebih baik dalam mendukung lebih baik, khususnya di bidang kadaster. pembangunan berkelanjutan, serta dapat memetakan “Saat ini Kementerian ATR/BPN sedang memperbaiki sistem semua bidang tanah pada tahun 2025 sesuai dengan kadaster di Indonesia. Jadi, menurut saya webinar ini sangat rencana strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024. tepat untuk mendapatkan beberapa pandangan khususnya Kees de Zeeuw, Direktur Kadaster International Netherlands, dari Kadaster International Netherlands,” ungkapnya. menuturkan bahwa meskipun di tengah pandemi, tetap Tri Wibisono selaku Direktur Pengukuran dan Pemetaan harus dicari cara untuk dapat bekerja sama serta berdiskusi Kadastral menjelaskan, jika webinar series “3D Cadastre” khususnya terkait dengan webinar ini. “Saya berharap yang dilaksanakan sebanyak tiga kali pada 11, 23, dan 30 webinar ini dapat menghasilkan suatu gagasan baru November 2021, merupakan bentuk kerja sama antara sehingga bisa juga bertukar pikiran, pengalaman, serta Kementerian ATR/BPN dengan Kadaster International pengetahuan yang baik,” tuturnya. (TA/LS, 11 Nov. 2021) Netherlands. Salah satunya dalam rangka tindak lanjut KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 31

Transformasi Digital dan Layanan Pertanahan Menjadi Lebih Mudah Modernisasi Layanan Pertanahan dengan Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN mengunggah persyaratan berkasnya dan kalau terdapat persyaratan yang kurang diberi tahu oleh ATR/BPN sampai semua terverifikasi. Lalu masyarakat dapat membuat janji di waktu dan jam tertentu,” ungkap Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi. Selain Sentuh Tanahku dan Loketku, Kementerian ATR/BPN juga mempunyai web portal geospasial, yaitu bhumi.atrbpn. go.id yang dapat melihat peta seluruh Indonesia mengenai bidang tanah. Selain itu, mengenai informasi rencana tata ruang, ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan situs gistaru.atrbpn.go.id yang dapat melihat peruntukan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah ruang untuk apa saja. meluncurkan berbagai layanan maupun aplikasi “Ketika masuk Gistaru terdapat RDTR (Rencana Detail yang memudahkan masyarakat dalam hal Tata Ruang) Interaktif untuk mengetahui kegiatan usaha pelayanan pertanahan maupun tata ruang. Staf Ahli Menteri sesuai dengan peruntukannya. Kita pun terus mendorong ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Virgo Eresta pemerintah daerah untuk mempercepat RDTR karena yang Jaya, mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya aplikasi kita harapkan pada lima tahun ke depan sudah lengkap maupun layanan pertanahan dan tata ruang, bertujuan agar data-data tersebut dari sisi tanah maupun peruntukan dan memudahkan masyarakat. pemanfaatan ruangnya,” kata Virgo Eresta Jaya. “Kita ingin mewujudkan kantor dengan pelayanan yang Sosialisasi dan edukasi terus masif dilakukan mengenai modern dari produk layanan dan informasi sehingga layanan yang sudah dikeluarkan Kementerian ATR/BPN. bagaimana kita mengelola informasi itu memberikan “Sosialisasi atau edukasi kita lakukan secara rutin, baik manfaat yang besar kepada rakyat,” ujarnya dalam Program kepada para pemangku kepentingan kita, seperti PPAT, Profit CNBC dengan tema “Implementasi Transformasi Notaris, dan Surveyor. Lalu kepada masyarakat, melalui Digital Layanan Pertanahan Kementerian ATR/BPN” pada Biro Humas dengan media sosial yang salah satunya untuk Selasa (16/11/2021). mengedukasi masyarakat dalam menjelaskan platform Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai aplikasi Sentuh digital yang kita luncurkan,” pungkas Virgo Eresta Jaya. (JR/ Tanahku, di mana terdapat banyak fitur mengenai RS, 16 Nov. 2021) informasi layanan pertanahan sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang jelas dan valid. “Sentuh Tanahku merupakan aplikasi yang komprehensif. Masyarakat bisa melihat jenis-jenis layanan apa saja di kantor pertanahan, kemudian persyaratannya apa saja, dan lain-lain,” jelas Virgo Eresta Jaya. Sebagaimana diketahui pada September lalu, telah diluncurkan layanan Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat tidak perlu sibuk datang ke Kantor Pertanahan lagi karena dalam proses pelayanannya dilakukan secara digital sehingga lebih efisien. “Masyarakat tidak perlu datang berulang kali menanyakan syarat ke Kantor Pertanahan. Masyarakat hanya perlu 32 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sekretaris Jenderal Jelaskan Implementasi Transformasi Digital dan Program Strategis Kementerian ATR/BPN Modernisasi Layanan Pertanahan kepada BAKN DPR RI Jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Pembahasan pada rapat yang diselenggarakan secara luring dan daring ini terkait Penelaahan BAKN DPR RI terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata ruang dan pertanahan. Pada pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Dengan begitu, Himawan Arief Sugoto menuturkan bahwa Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Reforma Agraria dapat meningkatkan kesejahteraan Sugoto, menjelaskan beberapa hal yang bisa menjadi masyarakat. “Dampak Reforma Agraria terhadap bahan masukan ataupun gambaran lebih detail terkait kesejahteraan masyarakat ialah melalui penataan aset, pertanahan dan tata ruang, serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penataan penggunaan tanah, dan penelaahan BAKN DPR RI. Salah penataan akses yang diharapkan satunya yang ia jelaskan, yaitu mampu menjadi pengungkit terkait peran Gugus Tugas untuk peningkatan kesejahteraan Reforma Agraria (GTRA) dalam subjek reforma agraria, khususnya rangka menyelesaikan berbagai yang berbasis penggunaan konflik pertanahan di daerah. dan pemanfaatan tanah yang optimal,” jelas Sekretaris Jenderal. “Implementasi penyelesaian Hal lainnya yang dijelaskan konflik agraria dalam rangka Sekretaris Jenderal, yakni One Reforma Agraria, salah satunya Spatial Planning Policy. Menurut dilaksanakan pada Lokasi Himawan Arief Sugoto, hal Prioritas Reforma Agraria (LPRA). tersebut merupakan terobosan LPRA sendiri merupakan lokasi hukum yang diatur dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang diusulkan oleh Civil Society Organization (CSO), untuk mewujudkan pengintegrasian penataan ruang darat yang diwakili oleh Konsorsium Pembaruan Agraria, Serikat dan ruang laut, termasuk ruang dalam bumi dalam satu Petani Indonesia, dan Gema Perhutanan Sosial yang telah kesatuan produk rencana tata ruang, sesuai hierarki rencana melaporkan kepada Presiden sebanyak 72 lokasi untuk tata ruang dan konteks pembangunan kewilayahan. diselesaikan permasalahannya, serta ditindaklanjuti dengan “Dengan adanya One Spatial Planning Policy maka redistribusi tanah dan penataan akses,” ucap Himawan Arief pelaksanaan pemanfaatan ruang/pengelolaan sumber Sugoto. daya ruang darat dan ruang laut yang diatur dengan UU tersendiri akan berjalan selaras, efektif, dan efisien,” tutur Sekretaris Jenderal lebih lanjut menjelaskan kaitan antara Sekretaris Jenderal. capaian Reforma Agraria dengan Penyelesaian Konflik Transformasi sedemikian dilakukan karena selama ini Agraria. Menurutnya, hal ini sudah menjadi program produk rencana tata ruang disusun hanya mengatur prioritas nasional sehingga dapat dilaksanakan percepatan ruang darat saja, sementara pengelolaan sumber daya penyelesaiannya melalui Tim Percepatan Penyelesaian ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri. Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Agraria Tahun “Namun, sesuai dengan amanat dalam UUCK, ke depannya 2021. “Hasil yang dicapai, sebagian telah diserahkan rencana tata ruang akan menjadi single reference dalam sertipikatnya pada tanggal 22 September 2021 oleh Presiden perizinan, pelaksanaan pembangunan atau pemanfaatan sebanyak 124.120 bidang yang diterima oleh 90.802 KK. Ini ruang, sebagai produk rencana tata ruang yang sudah mencakup tanah seluas 62.936,32 Ha, termasuk di dalamnya mengintegrasikan seluruh matra,” pungkas Sekretaris merupakan LPRA usulan CSO sebanyak 5.512 bidang yang Jenderal. (LS/RE, 16 Nov. 2021) meliputi 4.037 KK dan mencakup tanah seluas 2.420 Ha,” terangnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 33

Transformasi Digital dan Kementerian ATR/BPN Gencarkan Modernisasi Layanan Pertanahan Transformasi Digital dalam Tata Kelola Administrasi Pertanahan Menteri Agraria dan “Kita perbaiki pengembangan SDM, talent supporting, dan Tata Ruang/Kepala lain-lain. Kami melakukan upaya yang sangat sistemis dalam Badan Pertanahan rangka menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan Nasional (Menteri agar semua masyarakat bisa tidur nyenyak karena tanahnya ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil, terjamin, tidak ada yang mengganggu. Tujuan akhirnya ke menghadiri Kajian Rutin Reboan sana. Kami mohon dukungan dari masyarakat, dari teman- #8 Kerja Sama Bidang Pertanahan teman KAHMI bahwa upaya bersama kita ini bisa kita capai. Agraria dan Lembaga Kajian Jadi dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia akan Strategis Majelis Nasional KAHMI, mendapatkan layanan pertanahan dengan baik,” tutur Rabu (17/11/2021) secara daring. Menteri ATR/Kepala BPN. Kajian kali ini, mengangkat tema Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Manimbang “Transformasi Digital Tata Kelola Kahariady, berharap kajian kali ini menghadirkan pemikiran- Sumber Daya Pertanahan (Berantas pemikiran dan solusi dalam pengelolaan pertanahan. Mafia Tanah dan Akhiri Tumpang “Semoga pikiran-pikiran cerdas yang muncul dalam Tindih Lahan)”. kajian ini, bisa kita jadikan sebagai sumbangan pikiran Sofyan A. Djalil menyampaikan bagi majelis nasional dalam pengelolaan pertanahan di bahwa Kementerian ATR/BPN tanah air. Oleh sebab itu, kita bersama-sama mewujudkan telah berkomitmen untuk menjadi dan memberikan kepastian hukum serta kesejahteraan kantor digital. Transformasi digital masyarakat,” paparnya. dimulai dengan pelaksanaan pelayanan pertanahan secara Sementara itu, Koordinator Residium Majelis Nasional elektronik sejak tahun 2020, antara lain Hak Tanggungan KAHMI, Ahmad Riza Patria, menyoroti banyaknya jumlah Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), kasus pertanahan yang menjadi perhatian penting untuk Pengecekan Sertipikat Tanah, serta Pembuatan Surat dicarikan jalan keluar. Menurutnya, sistem pengelolaan Keterangan Pendaftaran Tanah. pertanahan sebagai salah satu kunci dalam penyelesaian “Dengan layanan elektronik ini, antrean di kantor pertanahan kasus dan sengketa pertanahan, perlu pembaruan berkurang sampai dengan 40%. Namun di samping itu, melalui transformasi ke sistem digitalisasi. “Transformasi kita juga melakukan digitalisasi layanan dengan membuat digital dalam tata kelola sumber daya pertanahan, antrean secara digital. Kita sudah launching fitur Loketku di diharapkan dapat menjadi jalan keluar meminimalisasi aplikasi Sentuh Tanahku dan itu akan sangat mengurangi terjadinya sengketa pertanahan, bahkan dapat mencegah antrean yang ramai di BPN. Apalagi dalam iklim pandemi terjadinya kasus mafia tanah. Melihat berbagai data sekarang ini, langkah baik untuk mengurangi kehadiran sudah menggunakan digital database sehingga mampu atau hadir pada waktu dibutuhkan. Ini pun bagian daripada meminimalisasi pemalsuan dan kecurangan,” terangnya. digitalisasi kantor pertanahan,” tutur Menteri ATR/Kepala (YS, 17 Nov. 2021) BPN. Ia melanjutkan bahwa Kementerian ATR/BPN juga memperkenalkan aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi tersebut, pemilik tanah bisa mengetahui letak tanah yang ada dalam sertipikat. “Pada saat yang lain, kami melakukan perbaikan administrasi di kantor pertanahan dengan pelayanan yang lebih baik, penanganan komplain yang lebih baik, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harapkan berurusan dengan BPN menjadi lebih mudah dan menyenangkan,” terang Sofyan A. Djalil. Terkait tata kelola sumber daya pertanahan dalam rangka memberantas mafia tanah dan mengakhiri tumpang tindih lahan, Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia yang diperkirakan sejumlah 126 juta bidang. Menurut Sofyan A. Djalil, jika seluruh tanah sudah terdaftar maka potensi konflik dan sengketa bisa dikurangi. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memerangi mafia tanah. 34 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Standarisasi Layanan Pertanahan Menuju Transformasi Digital dan Layanan Elektronik, Dirjen PHPT Harapkan Modernisasi Layanan Pertanahan Perubahan Sistem dan Cara Kerja Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal dideklarasikan karena untuk mengejar Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen kepastian hukum terhadap hak yang PHPT) resmi ditutup pada Jumat (19/11/2021). telah dikeluarkan. Rencana ke depan, Saat menutup kegiatan, Direktur Jenderal (Dirjen) desa yang sudah dideklarasi lengkap akan PHPT, Suyus Windayana, menyoroti beberapa hal terkait dinyatakan sebagai stelsel positif dan dengan standarisasi pelayanan pertanahan menuju layanan negara akan lebih menjamin hak yang ada elektronik dan evaluasi Pendaftaran Tanah Sistematis di dalam desa tersebut.“Nah, itu yang akan Lengkap (PTSL) yang sudah dibahas selama Rakernis meningkatkan kepastian dan bagaimana berlangsung. kita secara bertahap, mendeklarasikan Dalam sambutannya, Dirjen PHPT menuturkan bahwa desa-desa lengkap,” ucapnya. petugas PTSL di kantor pertanahan harus mengubah Lebih lanjut, Suyus Windayana menyoroti cara kerja ke depan. Hal ini berkaitan dengan berlakunya kasus sengketa pertanahan yang terjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak belakangan ini. Menurutnya, dengan Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan terlibatnya Pejabat Pembuat Akta Tanah Pendaftaran Tanah. “Kita ingin pengambilan data lebih (PPAT) dalam praktik yang menyebabkan progresif lagi. Maka dari itu, kita harus punya tim sendiri kegaduhan di masyarakat, pihaknya yang aktif turun ke lapangan,” kata Suyus akan mengubah sistem pelayanan yang Windayana. sudah ada, baik itu di kantor-kantor PPAT Hal lainnya yang ia soroti ialah maupun di tiap-tiap kantor pertanahan. pendokumentasian produk yang bukan “Jadi, ke depannya nanti yang pertama silakan bagaimana masuk ke dalam klaster K1, dalam hal ini selain mengawasi PPAT. PPAT yang tidak membuat akta coba sertipikat. Menurutnya, pendokumentasian dilihat, yang tidak punya kantor tolong dicek. Kemudian, tersebut harus diprioritaskan agar tidak kedua sistem kita akan diubah, bagaimana kita tahu bahwa menjadi polemik di masyarakat yang orang yang bersangkutan tidak berubah di sistem, apakah ketika tanahnya telah diukur, tapi belum itu dengan sistem geometrik atau yang lain, kita harus terbit sertipikat dalam kurun waktu yang masuk ke dalam sistem itu. Kita akan ubah, baik itu di PPAT cukup lama. “Yang pasti masyarakat harus maupun di kantor pertanahan,” tutur Dirjen PHPT. menerima produk, misal pemberitahuan Terakhir, Dirjen PHPT menyinggung terkait aset-aset terkait status berkasnya, jadi masyarakat bisa instansi pemerintah. Menurutnya, jika PTSL selama ini tahu,” ujar Suyus Windayana. ditargetkan pada tahun 2024 sudah selesai, seharusnya Terkait dengan desa lengkap, Dirjen PHPT ada target serupa bagi aset berupa tanah yang dimiliki mengemukakan hal ini menjadi penting pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pusat. “Harus kita perhatikan juga bagaimana pemanfaatan tanah pemerintah. Jangan sampai ada yang tidak dimanfaatkan,” pungkasnya. (LS/RE, 19 Nov. 2021) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 35

Transformasi Digital dan Layanan Elektronik Mudahkan Masyarakat Modernisasi Layanan Pertanahan Dapatkan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Kebutuhan masyarakat akan jual beli, maupun penganggunan ke bank. “Namun, itu pelayanan publik yang cepat, sebenarnya bagian awal dari suatu siklus informasi yang transparan, dan berbasis digital besar, di mana kita nanti akan menjadi lembaga pengelola terus meningkat seiring dengan informasi di bidang pertanahan. Kita mengharapkan perkembangan zaman serta kondisi informasi itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” pandemi. Pemerintah dituntut mampu tuturnya. memberikan pelayanan publik yang dapat Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN BidangTeknologi Informasi diakses di mana saja dan kapan saja. Dalam melanjutkan, saat ini terus dilakukan sosialisasi terhadap hal ini, Kementerian Agraria danTata Ruang/ inner circle Kementerian ATR/BPN yang telah memiliki Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus kesiapan digital literasi, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah berinovasi dengan meluncurkan berbagai (PPAT), Notaris, dan Perbankan. “Lebih dari 17.000 PPAT dan layanan elektronik yang memudahkan 1.000 lembaga keuangan yang sudah menjadi customer masyarakat untuk mendapatkan informasi ATR/BPN dalam menikmati pelayanan elektronik. Mulanya pertanahan maupun tata ruang. bertahap, sampai 2021 awal itu kita sudah menutup layanan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang manual, khusus untuk hak tanggungan dan pengecekan. Teknologi Informasi, Virgo Eresta Jaya, Jadi kita pakai pilot project dan bertahap,” terangnya. mengatakan bahwa road map transformasi Dalam kesempatan ini, Virgo Eresta Jaya menyampaikan digital telah dimulai sejak tahun 2020 bahwa aplikasi Sentuh Tanahku merupakan salah satu dengan pelaksanaan layanan elektronik, antara lain Hak transformasi digital yang sangat penting bagi para Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah pemilik tanah. Sentuh Tanahku dapat digunakan untuk (ZNT), Pengecekan Sertipikat Tanah, serta Pembuatan Surat mengakses informasi tanah secara lengkap dan aktual. Keterangan Pendaftaran Tanah. Kementerian ATR/BPN juga Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki tanah juga melakukan digitalisasi terhadap data-data pertanahan di bisa menggunakan Sentuh Tanahku untuk mendapatkan seluruh Indonesia serta perubahan kultur internal berupa layanan Loketku, di mana masyarakat dapat mengambil peralihan tanda tangan elektronik. janji tunggu sebelum datang ke kantor pertanahan. “Sampai hari ini kita sudah mengurangi 57% customer “Sentuh Tanahku kita rancang menjadi visi atau super apps- walk in datang ke kantor. Tahun 2021 ini pun, Pak Menteri nya Kementerian ATR/BPN. Saya pikir setiap masyarakat mencanangkan sebagai tahun transformasi digital yang punya tanah harus punya aplikasi Sentuh Tanahku sebetulnya. Kita akan meluncurkan berbagai hal, termasuk karena dia semacam e-wallet, portofolio tanah kita ada di kita uji coba sertipikat elektronik, kemudian fitur-fitur baru di situ. Selain datanya ada, lokasinya juga ada, jadi kita bisa SentuhTanahku, dan ke depannya kita akan terus melakukan akses ke petanya, lokasinya di mana. Jadi, untuk keamanan inovasi-inovasi sesuai dengan road map,” ujar Virgo Eresta kepemilikan tanah, saya pikir wajib untuk memiliki Sentuh Jaya saat melakukan sesi wawancara bertajuk Transformasi Tanahku. Kita menjadi user verified di situ sehingga kita bisa Digital “Layanan Pertanahan Digital Kementerian ATR/BPN” menikmati layanan-layanan untuk kita sendiri,” paparnya. bersama Metro TV, Selasa (23/11/2021). (YS/RE, 23 Nov. 2021) Menurut Virgo Eresta Jaya, Kementerian ATR/BPN saat ini lebih dikenal sebagai organisasi yang memberikan pencatatan dan pendaftaran, baik itu sertipikat tanah, 36 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Wujudkan Kantor Pertanahan Berstandar Transformasi Digital dan Dunia Melalui Loket Digital Berbasis Modernisasi Layanan Pertanahan Website/ Mobile Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN memanfaatkan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui kemajuan teknologi melalui layanan Loketku. Loketku Pusat Pengembangan dan Standarisasi adalah layanan mandiri pertanahan online bagi masyarakat. Kebijakan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan Masyarakat dapat mendaftarkan berkas permohonan (PPSKATP), melaksanakan seminar penelitian dengan tema layanan pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan se- “Perancangan Loket Digital Pelayanan Kantor Pertanahan Indonesia dari rumah. Selain itu, masyarakat dapat Berbasis Website/ Mobile : Manajemen Penjadwalan dan memberikan review berupa rating dan ulasan terhadap Antrean Pengguna Layanan” secara daring pada Jumat responsif layanan yang diberikan oleh setiap Kantor (26/11/2021). Pertanahan. Permohonan layanan elektronik Loketku ini Kepala PPSKATP Kementerian ATR/BPN, Supardy Marbun, dapat dilakukan melalui tautan loketku.atrbpn.go.id. dalam sambutannya menjelaskan bahwa penelitian ini Lebih lanjut, Supardy Marbun mengharapkan dengan sangat penting untuk mendukung visi dan misi dari adanya penelitian ini, dapat lebih mendukung pelayanan Kementerian ATR/BPN hingga di tahun 2024. Seluruh Kantor elektronik di Kementerian ATR/BPN, khususnya untuk di Pertanahan diharapkan dapat menjadi kantor layanan seluruh Kantor Pertanahan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat yang akan berbasis layanan elektronik dan layanan loket digital berbasis website/mobile seperti menuju Kantor Pertanahan berstandar dunia. Loketku, guna melakukan manajemen penjadwalan dan Demi mewujudkan cita-cita tersebut, Supardy Marbun antrean pengguna. (TA/RK, 26 Nov. 2021). mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penelitian di beberapa kantor pertanahan dengan infrastruktur yang sudah memadai. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, tentu masih dibutuhkan penyempurnaan-penyempurnaan dari beberapa masukan pihak terkait. “Telah dilakukan penelitian sebelumnya di beberapa Kantor Pertanahan terkait dengan tema tersebut. Bagaimana hasilnya nanti, mohon bantuan para narasumber untuk dapat memberikan penyempurnaan supaya hasil penelitian ini mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan,”tuturnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 37

Transformasi Digital dan Pentingnya Menjaga Akuntabilitas Modernisasi Layanan Pertanahan sebagai Bentuk Kualitas Diri Secara istilah, akuntabilitas adalah tindakan jahat, pikiran yang jahat, itu ada trace atau jejaknya. Niat pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh yang belum terlaksana juga ada trace dan form-nya. setelah melakukan aktivitas tertentu. Merujuk hal Makanya, jangan berpikir dan berasumsi negatif. Jangan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala berpikir hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Inilah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, konsep dasar akuntabilitas,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN. berkata bahwa segala hal di dunia ini pasti ada bentuk Sofyan A. Djalil juga mengutip konsep Hindu Jainism yang akuntabilitas atau pertanggungjawabannya, berikut membuatnya tertarik. Ia berkata bahwa konsep Hindu dengan hasil yang didapat, baik maupun buruk. Jainism menekankan moral kepada anaknya dengan Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa tidak ada di dunia ini cara tidak mengotori jiwa agar tidak mendapat karma. yang tidak ada bentuknya, kecuali Tuhan. Oleh karena itu, Mengotori jiwa ini maksudnya dalam bentuk bicara yang semua mempunyai trace atau jejak, begitu juga dengan tidak baik, berpikir yang tidak baik, mengambil yang bukan hubungan antara manusia dengan akuntabilitas. Dalam haknya, dan segala bentuk hal negatif lainnya. konteks profesi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban Berbeda halnya dengan konsep yang seringkali akan senantiasa ada dan bersinggungan. disalahpahami oleh umat Islam. Sofyan A. Djalil “Segala hal di dunia ini, tak ada yang tak dimintai mengungkapkan bahwa beberapa orang berbondong- akuntabilitas. Ada yang diminta akuntabilitas ketika kita bondong menuju Makkah dan berdoa di Multazam untuk bekerja, ada yang diminta ketika pensiun. Ada yang tidak memohon pengampunan. Namun ketika kembali pulang, diminta, tetapi diminta akuntabilitasnya oleh Allah SWT di mereka kembali melakukan dosa. “Setelah itu, kembali akhirat,” terang Sofyan A. Djalil dalam program daring Iqra’ lagi ke Makkah untuk pengampunan dosa lagi, begitu Talk yang bertajuk Menjaga Akuntabilitas dalam Kehidupan seterusnya. Ini ialah pemahaman yang keliru. Seharusnya Pribadi, Berbangsa, dan Bermasyarakat oleh Badan kita tahu konsep karma seperti ayat di surah Al-Zalzalah Pengelola Keuangan Haji, Senin (29/11/2021). yang tadi. Kebaikan di dunia sebesar biji dzarrah pun akan Hal ini sesuai dengan surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang dibalas, begitu juga kejahatan,” tegasnya. berbunyi, ”Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan Terakhir, Sofyan A. Djalil kembali menekankan terkait seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) pentingnya akuntabilitas bagi pribadi manusia. Hendaknya nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar setiap orang melakukan sesuatu dengan betul-betul dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”. yakin, jika yang dilakukan ialah sesuatu yang baik. Hal Sofyan A. Djalil berujar bahwa selain perbuatan dan pikiran, ini karena semua urusan akan ditanya akuntabilitas atau niat pun ada bentuknya, ada jejaknya, serta dapat diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. kelak. (AR/TA, 29 Nov. 2021) “Bahkan dalam doktrin tasawuf, niat yang baik, niat yang 38 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL