SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

agustus Wajah Nusantara Warnai Upacara Bendera Peringatan HUT ke 74 RI Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 17 Agustus 2019 J akarta - Kemerdekaaan Indonesia adalah Hikmatnya upacara dilanjutkan dengan suka cita peserta momen terbaik untuk menciptakan persatuan upacara. Seusai upacara jajaran Kementerian ATR/ dan kesatuan bangsa serta menghilangkan BPN tampak saling memberikan selamat serta dengan perselisihan satu sama lain. Semua bangsa bangga berfoto bersama dengan baju adat kebanggaan Indonesia mengadakan upacara Kemerdekaan Indonesia. untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur demi mempertahankan Kemerdekaan ini. Tidak Dirgahayu Negeri Tercinta Indonesia.. Merdeka! (TA/ terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ WN) Badan Pertanahan Nasional (BPN). Upacara Bendera Peringatan HUT ke 74 RI di lingkungan Kementerian ATR/BPN dilaksanakan dengan penuh antusias dan semangat oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Upacara tersebut dilaksanakan di lapangan parkir gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Sabtu (17/08). Para peserta Upacara Bendera Peringatan HUT ke 74 RI di lingkungan Kementerian ATR/BPN, memakai pakaian adat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote. Baju-baju adat ini adalah simbol kebinekaan Indonesia, yang kemudian disatukan dalam hikmatnya upacara bendera peringatan hari merdeka. Istimewa, tahun ini Pengibaran Bendera dilaksanakan oleh Pasukan Pengibar Bendera Kementerian ATR/ BPN. Dimana langkah tegap barisannya, menambah hikmatnya upacara. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mewakili Menteri ATR/Kepala BPN bertugas sebagai Pembina Upacara kali ini. Upacara ini juga diikuti oleh seluruh Pejabat Tinggi Madya, seluruh staf Kementerian ATR/BPN serta perwakilan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. 101Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Semua PPAT Harus Terdaftar Di mitra.atrbpn.go.id Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 20 Agustus 2019 J akarta - Jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah mengungkapkan bahwa keluarnya Peraturan Menteri (PPAT) sebagai mitra kerja Kementerian Agraria (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 9 tahun 2019 dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Nasional (BPN) saat ini sangat banyak. Untuk Elektronik membuat PPAT harus terdaftar dalam aplikasi itu Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Mitra ATR/BPN. “Kementerian ATR/BPN ke depan akan Tanah, Ruang dan PPAT meminta kepada setiap notaris/ menggunakan layanan elektronik karena ini merupakan PPAT untuk registrasi di situs resmi Kementerian ATR/ visi Kementerian ATR/BPN. Apabila PPAT tidak BPN. Gunanya untuk mendukung layanan elektronik mendaftar di aplikasi Mitra ATR/BPN maka tidak bisa yang saat ini sedang dibangun oleh Kementerian ATR/ mengakses layanan elektronik kami nantinya,” ujarnya. BPN. Dalam laporannya, Kepala Seksi (Kasi) PPAT Wilayah I, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) PPAT, Bambang Istikomah mengatakan bahwa jumlah PPAT yang ikut Sugiarto mengatakan nantinya jika ingin mengakses ujian pada tahun 2019 sebanyak 2.643 orang dan yang layanan daring, PPAT perlu melakukan login di aplikasi lulus sebanyak 1.301 orang. “Yang hadir untuk menerima Mitra ATR/BPN. “Untuk yang bisa login adalah mereka pembekalan dan SK PPAT pada hari ini sebanyak 282 yang sudah melakukan registrasi di aplikasi tersebut. orang. Nantinya, usai melapor dan disumpah oleh Jika belum, tidak bisa mengakses layanan elektronik Kepala Kantor Pertanahan, PPAT yang baru harus nantinya,” ujar Bambang Sugiarto saat membuka melakukan registrasi di situs resmi Kementerian ATR/ Pembekalan Teknis dan Penyerahan Surat Keputusan BPN,” imbaunya. (SK) PPAT di Aula Buya Hamka, Universitas Al-Azhar, Jakarta, Senin (19/08). Kegiatan pembekalan teknis dan penyerahan SK PPAT ini juga dihadiri oleh Ketua IPPAT, Julius Purnawan, Kasubdit PPAT menambahkan bahwa pendaftaran di beserta para penerima SK PPAT yang berasal dari aplikasi Mitra ATR/BPN harus dilakukan usai menerima seluruh Indonesia. (RH/LS) sumpah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Lebih lanjut kepada para PPAT yang hadir diimbau agar meningkatkan komunikasi dengan jajaran Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Menurutnya hal ini penting dilakukan apalagi jika dalam melaksanakan tugas sehari-hari. “Jika ada hambatan, Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan, ada juga perwakilan Ikatan PPAT (IPPAT) di daerah. Apalagi sekarang juga sudah dibentuk Majelis Pengawas PPAT Daerah (MPPD). Dengan berkomunikasi kita dapat membangun kesepahaman serta kerja sama yang bagus,” ujarnya. Widyaiswara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Inyo Cancer Hetarie juga menegaskan terkait layanan elektronik. Ia 102 kumpulan Siaran Pers

agustus Pembinaan Surveyor Kadastral Berlisensi Demi Ciptakan SDM Unggul di Era Industri 4.0 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 28 Agustus 2019 J akarta - Di era revolusi industri 4.0 pemanfaatan Sementara itu, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, teknologi berbasis elektronik/digital menjadi Agus Wahyudi menyatakan Kementerian ATR/BPN saat tuntutan untuk meningkatkan standar kualitas ini sudah memilki 10.751 SKB. “Setelah Rancangan SKKNI pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Bidang Kadastral ini disepakati, kita akan implementasikan Pada tahun anggaran 2019 Kementerian ATR/ kepada seluruh SKB yang akan memperpanjang lisensinya BPN akan fokus pada penyiapan regulasi dan sumber daya maupun permohonan baru. Diharapkan uji coba akan manusia yang berkompeten dalam tata kelola kerja berbasis dilaksanakan pada tahun ini juga. Teman-teman dari digital. Salah satunya dengan pembinaan Surveyor Kadaster Lembaga Sertifikasi Profesi juga sudah mulai ancang- Berlisensi (SKB) yang telah mendukung dalam mencapai ancang untuk menyusun skema sertifikasi kompetensi target Program Strategis Nasional di bidang pertanahan. profesi okupasi Nasional,” kata Agus Wahyudi. Dalam upaya meningkatkan kompetensi kerja setiap SKB Agus Wahyudi menambahkan mulai bulan September, baik surveyor maupun asisten surveyor yang mencakup akan segera menyosialisasikan ke seluruh Indonesia agar aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang menjadi pedoman bersama dalam peningkatan kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka Direktorat juru ukur berlisensi di wilayahnya masing-masing. “Kita juga Pengukuran dan Pemetan Dasar, pada Direktorat Jenderal berharap seluruh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan (Dirjen) Infrastruktur Keagrariaan yang bertanggung jawab dapat menjadi asesor di setiap Kantor Wilayah di seluruh terhadap pembinaan SKB di seluruh Indonesia, mengadakan Indonesia dan harap digarisbawahi bahwa SKKNI ini bukan Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja hanya milik Kementerian ATR/BPN akan tetapi akan menjadi Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Kadastral, 26-28 milik Negara dan akan berkontribusi bagi pembangunan Agustus di Hotel JW. Marriot Jakarta. Nasional,” tambah Agus. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kementerian Dalam laporannya, ketua penyelenggara Konvensi, Herjon ATR/BPN, Muhammad Adi Darmawan dalam sambutannya Panggabean menyatakan bahwa Konvensi Nasional ini saat membuka Konvensi mengatakan Surveyor Kadastral adalah tahapan akhir dalam pengembangan SKKNI Bidang dituntut untuk meningkatkan kualitasnya, “Seiring dengan Kadastral yang diharapkan pada tahun ini sudah dapat tema perayaan kemerdekaan kita tahun ini, yaitu SDM Unggul diimplementasikan. “Pembahasan yang intensif serta Indonesia Maju, saya minta seluruh Surveyor Kadastral harus perumusan SKKNI dengan mengundang semua pemangku terus meningkatkan kualitasnya, sebab kualitas SDM yang kepentingan, sudah kita lakukan sejak awal Januari yang lalu. unggul merupakan kunci untuk mampu bersaing dalam Hasil Tim Perumus telah melalui tahapan verifikasi internal menghadapi era Revolusi Industri 4.0,’’ ujarnya. maupun eksternal dan sudah di Pra-Konvensi-kan pada tanggal 3-5 Juli 2019 yang lalu di Semarang yang dihadiri Adi Darmawan menambahkan, dalam menghadapi era oleh sebagian peserta Konvensi hari ini. Kita berharap tersebut keberhasilan suatu Negara tidak ditentukan oleh pembahasan dikonvensi dapat berjalan dengan lancar banyaknya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, tetapi sehingga masih cukup waktu untuk pembahasan pemaketan ditentukan oleh kualitas SDM yang mampu memanfaatkan kompetensi sesuai dengan Kompetensi Kerja Nasional kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Seorang Indonesia (KKNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Surveyor yang profesional harus mau dan mampu Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012,” tutur Herjon. (HP/TM) beradaptasi dengan lingkungan, termasuk IoT (Internet of Thing), standar kompetensi dan sertifikasi untuk jaminan kualitas produk,” tambah Adi Darmawan. 103Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Sofyan A. Djalil: Indonesia Membutuhkan Orang-Orang Kreatif Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 29 Agustus 2019 S aat ini kita berada di zaman dimana Revolusi keseharian kita pasti menemukan masalah, dengan Industri 4.0 baru saja dimulai, dimana emosi positif seseorang dapat menganalisa bagaimana penerapan konsep automatisasi dilakukan kita mampu menjawab masalah dengan kreatifitas yang oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia kita miliki,” tutur Sofyan A. Djalil. dalam pengaplikasiannya. Maka diperkirakan pada Era Industri 4.0 ini, 70% - 80% jenis pekerjaan yang “Emosi positif sangat berperan penting bagi kapasitas ada pada saat ini, diprediksi akan hilang dalam waktu 20 internal seseorang, karena pendidikan merupakan bekal tahun ke depan. awal bagi setiap orang yang akan menghadapi dunia luar dan dari pola didik seseorang yang diterima sejak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan dini secara positif akan mengoptimalkan fungsi otak Pertanahan Naional (BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan serta dapat menumbuhkan kreatifitas maupun passion untuk menghadapi Era Industri 4.0, Sumber Daya untuk berbisnis ataupun profesi lainnya,” tambahnya. Manusia (SDM) di masa ini sangat memerlukan fungsi otak yang optimal, diantaranya harus berpikir kreatif, Di akhir kesempatan Sofyan A. Djalil berpesan agar dapat memecahkan masalah, berkomunikasi yang baik para wisudawan/wati yang nantinya akan atau sudah secara verbal dan non verbal, dapat berkolaborasi dan menjadi profesional di bidang apa pun agar memiliki berkoordinasi dengan baik serta memiliki _passion_. passion, sifat rendah hati, dapat berkolaborasi, jujur, jangan takut dikritik dan yang terpenting menanamkan “Fungsi otak manusia harus diubah, karena yang karakter added value. “Karena sampai saat ini, dimana Indonesia butuhkan saat ini adalah orang-orang yang pun saya berada saya harus menciptakan nilai tambah,” kreatif,” ujarnya di depan 251 wisudawan/wati pada saat tutupnya. (LS/AM) memberikan orasi ilmiah pada Sidang Senat Terbuka Wisuda XXI Universitas Al Azhar Indonesia Semester Genap 2018/2019 di Aula Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Sabtu (24/08). Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil juga berpendapat bahwa kreatifitas terbentuk sesuai dengan perkembangan struktur otak sejak usia dini. Menurutnya jika seseorang mengalami trauma sejak usia dini akan membentuk emosi negatif yang berakibat individu tersebut lebih suka melakukan hal-hal negatif seperti berbohong, antipati, pesimis, dan sebagainya. “Oleh sebab itu hindari pola asuh dan pola didik yang menimbulkan emosi negatif agar karakter mulia dapat terbentuk,” ucapnya. Lain halnya dengan individu yang sejak dini memiliki cinta dan kasih sayang dari lingkungan sekitar, maka yang terbentuk adalah emosi positif. Seseorang dengan emosi positif akan lebih berempati, optimis, dan suka melakukan hal-hal positif termasuk dalam hal menganalisa setiap kejadian yang dialaminya. “Dalam 104 kumpulan Siaran Pers

agustus Kanwil BPN Jawa Tengah Gandeng PT Pegadaian (Persero) untuk Menggerakkan Perekonomian Daerah Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 31 Agustus 2019 M agelang - Kantor Wilayah Badan Pertanahan “Kini harapan presiden dapat kita laksanakan dengan baik. Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah Ke depannya masyarakat Indonesia dapat terbebas dari menggandeng PT Pegadaian (Persero) rentenir sehingga ekonomi menjadi lebih baik,” ujar Sofyan Kanwil XI Semarang dalam rangka A. Djalil. menggerakkan ekonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Tengah Jonahar, mengucapkan terima PT Pegadaian (Persero) Kanwil XI Semarang beserta Kantor kasih kepada seluruh pegawai di BPN Jawa Tengah yang Area PT Pegadaian (Persero) Se-Jateng dan DIY dengan telah menyukseskan PTSL. “Pekerjaan PTSL sudah 100% Kantor Pertanahan Kab/Kota Se-Jateng. disini, sukses untuk kita Jawa Tengah. Dan diharapkan ke depannya akan lebih baik lagi,” kata Jonahar. “Kerjasamayangdilakukanberjalansangatbagus.Sehingga kami dapat memberikan pinjaman pada masyarakat Dengan begitu, komitmen Kementerian ATR/BPN untuk yang telah memiliki sertipikat tanah. Dengan begitu menyertipikatkan seluruh tanah-tanah di Indonesia dapat masyarakat dapat menghasilkan usaha yang produktif,” berjalan lancar. Sehingga dapat memberikan jaminan ujar Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat, dalam sambutannya pada acara penandatanganan nota mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesepahaman di Hotel Grand Artos, Magelang, Jawa kesejahteraan masyarakat. (TA/RH/WN/AM) Tengah, Kamis (29/08). Kuswiyoto juga menjelaskan dengan adanya MoU ini maka Pegadaian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat tukar menukar data atau informasi di bidang pertanahan terkait pensertipikatan tanah calon nasabah dan sertipikasi tanah aset Pegadaian, serta penanganan permasalahan tanah aset Pegadaian. Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyambut baik kerja sama ini dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dan juga untuk memperluas sumber pendanaan dari lembaga keuangan bukan hanya bank. “Kini dapat dengan cepat, mudah, dan murah sehingga Pegadaian sebagai BUMN bisa membantu menggerakkan perekonomian nasional,” kata Sofyan A. Djalil. 105Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Menteri ATR/Kepala BPN Buka Latsar CPNS Golongan II Angkatan V sampai Angkatan XI Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 03 September 2019 C ikeas - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala PPSDM. Sofyan A. Djalil membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Latsar CPNS Golongan II Gelombang V sampai Golongan II Angkatan V sampai Angkatan XI Gelombang XI berlangsung dari tanggal 3 September di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 2019 hingga 5 November 2019. (RH) (PPSDM), Cikeas Udik, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (03/09). Kegiatan tersebut diikuti oleh 277 orang CPNS Tahun 2019 serta dihadiri oleh Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komandan Batalyon 461 Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), serta beberapa widyaiswara. Dalam arahannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa CPNS yang diterima saat ini memiliki kualitas yang mumpuni dikarenakan sistem penerimaan yang sudah dirancang dengan baik. “Melalui sistem perekrutan merrit system, diharapkan setiap PNS nantinya dapat membuat perubahan di masyarakat. Melakukan sesuatu untuk perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara,” kata Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil berpendapat bahwa menyongsong era industri 4.0, Sumber Daya Manusia di masa ini sangat memerlukan fungsi otak yang optimal, salah satunya berpikir secara kreatif. “Indonesia sangat butuh orang-orang kreatif, sehingga otak kita perlu digunakan untuk menciptakan kreativitas,” kata Sofyan A. Djalil. Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan agar setiap CPNS harus memiliki passion dalam bekerja serta memiliki karakter added value. Dalam laporannya, Kepala PPSDM, Deni Santo mengungkapkan bahwa Diklatsar ini diselenggarakan dengan bertujuan membentuk karakter PNS secara profesional serta berkarakter. “Melalui Latsar ini dapat membentuk PNS yang berkarakter dengan sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan 106 kumpulan Siaran Pers

september Sekretaris Jenderal ATR/BPN: Lulusan STPN Tidak Perlu Diragukan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 03 September 2019 Yogyakarta - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Indonesia. Ketua STPN Senthot Sudirman dalam (STPN) adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kurikulum bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang STPN telah disinergikan dengan Program Strategis (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nasional Kementerian ATR/BPN seperti Pendaftaran Sekolah ini pada awalnya bernama Akademi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta Reforma Agraria. Agraria yang berdiri tahun 1963, tidak lama setelah “Dengan pendekatan ini diharapkan akan dihasilkan SDM lahirnya Undang-undang Pokok Agraria. STPN telah banyak yang berkompeten dan siap pakai di bidang Agraria, tata melahirkan aparatur di bidang pertanahan. Meneruskan ruang dan pertanahan,” papar Senthot Sudirman. tradisi itu, Selasa (03/09), STPN laksanakan wisuda Program Studi Diploma IV Pertanahan dan Program Studi Pada hakikatnya wisuda bukanlah akhir dari pembelajaran. Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (PPK) Wisudaadalahgerbangbesar,pintumasukdaripembelajaran Tahun Akademik 2018/2019 di Sasana Widya Bhumi, di bangku sekolah dengan dunia yang sesungguhnya. Godean, Yogyakarta. Semoga ilmu yang di dapat seluruh wisudawan STPN Hari ini dapat menjadi bekal untuk menjadi persona agraria yang Pada wisuda kali ini, diikuti oleh 444 wisudawan. Terdiri berintegritas, jujur, profesional dan senantiasa bermanfaat dari Wisudawan Program Studi Diploma IV Konsentrasi untuk semua. (WN/RO/NA) Manajemen Pertanahan sebanyak 30 orang, dan Konsentrasi Perpetaan sebanyak 26 orang. Sedangkan 388 lainnya adalah lulusan Program Studi DI Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa kualitas lulusan STPN tidak perlu diragukan. “Banyak lulusan STPN yang menjadi pimpinan di Kementerian ATR/ BPN, bahkan beberapa waktu lalu Presiden telah menyetujui salah satu alumni STPN untuk menduduki jabatan setara Eselon I di Kementerian ATR/BPN tentunya setelah mengikut seleksi terbuka,” ungkap Himawan Arief Sugoto. Namun, Himawan Arief Sugoto juga memberikan pesan kepada seluruh wisudawan STPN untuk tidak jumawa dan berpuas diri. “Jangan pernah berhenti, Visi Kementerian ATR/BPN saat ini adalah menjadi institusi pengelola pertanahan dan Tata Ruang berkelas dunia, yang harus didukung oleh sumber daya yang unggul, terus tingkatkan kompetensi diri,” ungkapnya. Kompetensi SDM tersebut tentunya juga harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia Keagrariaan 107Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Renstra, Organisasi dan september Kantor Layanan Khusus Ditjen PPRPT Dukung Pelatihan Penulisan Berita Jurnalistik Tanggal 05 September 2019 B ogor - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT), melaksanakan pelatihan penulisan berita jurnalistik. Pelatihan ini dalam rangka mendukung program strategis Kementerian ATR/BPN khususnya Ditjen PPRPT di Hotel Aston, Bogor, Senin (02/09). Direktur Penertiban Pemanfataan Ruang dan Penguasaan Tanah Andi Renald, menjelaskan jika kegiatan ini memiliki manfaat. “Diharapkan pelatihan ini kita dapat belajar bagaimana penyampaian citra dari Kementerian ATR/BPN kepada publik, sehingga nantinya kita dapat menjadi penyambung lidah dari Kementerian ini,” ujar Andi Renald. Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut di antaranya, teknik menulis berita dan membuat siaran pers, yang mengandung unsur 5W-1H, dan penyampaian materi disampaikan baik secara teori maupun praktik. Materi ini dipaparkan oleh Redaktur Eksekutif Tempo.co Elik Susanto. Materi lain yang diberikan pada kegiatan tersebut, terkait penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang tepat dan kalimat yang efektif. Salah seorang peserta, Agil berpendapat, sangat penting untuk belajar penulisan jurnalistik. “Sebagai bagian dari tim reportase Ditjen PPRPT, bisa belajar bagaimana menulis berita yang informatif dan menarik. Menjadi bekal untuk menjembatani informasi kegiatan yang ada di Ditjen PPRPT,” kata Agil di sela acara. Pelatihan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 2-4 September 2019, diikuti oleh 26 peserta. Diharapkan peserta dapat menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga dapat membangun persepsi dan citra positif bahwa Kementerian ATR/BPN kini lebih baik. (TA) 108 kumpulan Siaran Pers

september Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Putra Buruh ini Jadi Lulusan Terbaik Program Studi DI STPN Tanggal 05 September 2019 Yogyakarta - Ada manusia yang lahir dengan segala kemudahan. Ada pula yang lahir dengan disertai kemampuan untuk mengatasi tantangan. Wahyu Wilujeng adalah tipe yang kedua. Betapa tidak wisudawan terbaik Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) ini adalah putra seorang buruh dari Wonosobo. Dapat bersekolah sampai jenjang DI tentunya bukan hal yang mudah untuk dia dan keluarganya. Penerimaan Taruna DI STPN dilakukan dengan seleksi terbuka yang diumumkan melalui situs STPN. Semua orang yang memenuhi syarat dapat mendaftar dan mengikuti seleksi. “Saya tahu STPN ini dulu dari teman, kemudian saya daftar karena saya pikir dengan sekolah kedinasan pasti akan cepat mendapat kerja,” ujar Wahyu. Pemilik IPK 3.84 ini juga menceritakan bahwa pencapaiannya ini bukan semata karena usahanya. “Saya belajar tapi pasti doa dan kerja keras orang tua saya yang membawa saya mendapatkan ini,” ujarnya Tidak banyak yang dicita-citakan pria alumni SMA I Wonosobo ini. Sebagai anak pertama Wahyu bercita-cita untuk segera bekerja untuk membantu orang tuanya, menyekolahkan adiknya setinggi mungkin. “Saya ingin mengabdi menjadi PNS di BPN,” tutupnya. Selamat memasuki jenjang baru dalam kehidupan, Wahyu dan kawan-kawan Wisudawan STPN. Negeri ini menunggu kiprah kita bersama berkarya untuk kemajuan agraria. (WN/RO/NA) 109Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Program Blended Learning Turut Wujudkan Kabupaten/Kota Lengkap Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 09 September 2019 C ikeas - Demi mencapai target program Pendaftaran dengan adanya kegiatan ini dapat menuntaskan program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diberikan besar, yaitu menciptakan desa lengkap di kemudian hari. Presiden Republik Indonesia yaitu 9 juta bidang “Semoga Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor bisa tanah terdaftar di tahun 2019, Kementerian Agraria lengkap tahun ini dan peserta didik dapat memahami apa dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ yang dibutuhkan oleh lembaga,” ujar Norman Subowo. BPN) terus melakukan Pemetaan dan Pengukuran di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Sudah pasti tujuan utamanya Para peserta diklat sangat bersemangat dalam melakukan adalah menuju Kabupaten/Kota lengkap di setiap Provinsi. kegiatan ini karena mereka bisa mengetahui perbedaan Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi menjadi tiga yang dilakukan di satuan kerja mereka dengan OJT yang dari sekian banyak Kabupaten/Kota yang ditargetkan tahun ini dilakukan hari ini. “Kebetulan kita mendapatkan medan yang akan memiliki peta lengkap. bermacam-macam, sehingga praktik yang seperti ini tentunya akan bermanfaat bagi kita karena mengetahui secara persis Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal masalah yang ada di lapangan sehingga kedepannya akan Infrastruktur Keagrariaan bersama Direktorat Jenderal lebih cepat menyelesaikan masalah ketika mengalami situasi Hubungan Hukum Keagrariaan mengadakan program blended yang sama,” ujar Hery sebagai salah satu dari tim juru ukur learning diselenggarakan di Pusat Pengembangan Sumber fisik tanah seusai melakukan pengukuran 8 bidang PTSL di Daya Manusia (PPSDM). Dalam program ini, seluruh peserta Desa Sukatani, Kota Depok. diklat tingkat I dalam masa akhir pelatihan melakukan On Job Training (OJT) PTSL di mana seluruh peserta terjun langsung Kegiatan ini didampingi juga oleh perwakilan dari Direktorat melakukan pengukuran PTSL di Kota Depok, Kabupaten Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan Direktorat Jenderal Bogor, dan Kota Bekasi yang masing-masing dilakukan di satu Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, tim desa. Setelah melakukan pengukuran PTSL di lapangan atau PTSL dari Kantor Pertanahan Kota Depok hingga Puldatan dan biasa disebut dengan penataan pertama, para peserta juga Puldadis setempat. Ini merupakan suatu kolaborasi yang baik melakukan peningkatan kualitas data seperti pencetakan Peta antara PPSDM dengan pengelenggara Pendidikan dengan Bidang Tanah (PBT), Surat Ukur (SU), dan link yuridis. unit kerja teknis yang memang bertanggung jawab secara substansi terkait kegiatan PTSL. (AF/LS) “Blended learning ini sebetulnya membuat mereka belajar lebih banyak dengan konsep e-learning. Setelah mereka mendapatkan beberapa pelajaran baik secara teoritis maupun praktik di kelas, hari ini kita akan melepas para peserta diklat ke 3 kabupaten/kota yang tidak lain adalah untuk memberikan pengalaman praktik kerja nyata,” ujar Kepala PPSDM, Deni Santo dalam sambutan pelepasan OJT peserta diklat di gedung PPSDM Kementerian ATR/BPN, Sabtu (07/09). Deni Santo mengatakan bahwa konsep OJT tidak lain adalah untuk memberikan pengalaman nyata dari pengimplementasian apa yang mereka dapatkan di kelas sebelumnya. “Hasilnya nanti bisa dilihat dan diekspos apakah betul atau tidak dan ini merupakan bagian dari progress-nya kantor pertanahan,” sahut Kepala PPSDM. Norman Subowo selaku Plt. Kasubdit Pengukuran Kadastral Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan mengharapkan 110 kumpulan Siaran Pers

september Penandatanganan MoU dan Kerja Sama Dalam Rangka Percepatan Program Strategis Nasional Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 12 September 2019 J akarta - Upaya Pemerintah dalam hal ini Hal senada disampaikan Keuskupan Agung Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Ignatius Suharyo, yang menyampaikan terima kasih pada mempercepat pelaksanaan Program Strategis Kementerian ATR/BPN dengan diadakannya MoU. “Usia Nasional, yaitu menyelesaikan penyertipikatan Keuskupan yang sudah 200 tahun, jadi bisa dibayangkan tanah di seluruh Indonesia semakin dipercepat pengurusannya tidak sedikit yang belum selesai. Kerja sama untuk mengurangi berbagai permasalahan sengketa tanah. ini semoga sungguh membantu kami, sehingga menjadi Tidak hanya tanah milik masyarakat, tapi juga tanah wakaf warga negara yang baik karena tertib administrasi menurut rumah peribadatan. saya adalah tugas dan kewajiban dari warga negara,” ujar Ignatius Suharyo Salah satu langkah yang dilakukan, dengan melaksanakan nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian ATR/BPN Ketua ASPI Muhammad Sani Roychansyah, berharap bahwa dengan Badan Wakaf Indonesia, Keuskupan Agung Jakarta kontribusi sekolah perencanaan Indonesia diharapkan dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) bukan hanya pada masalah-masalah tentang pembelajaran. dalam ruang lingkup pendaftaran tanah dan penyelesaian Tetapi juga dapat mencapai target dan tujuan yang sesuai sengketa konflik, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, untuk meningkatkan kualitas tata ruang maupun pertanahan Jakarta, Rabu (11/09). di indonesia. “Ini merupakan bagian dari pekerjaan kami, tahun 2025 Pada kesempatan yang sama Kepala Biro Perencanaan seluruh tanah harus terdaftar. Dengan adanya MoU dan Kerja Sama Gabriel Triwibawa, menjelaskan rencana diharapkan menjadi lebih cepat. Untuk tanah wakaf dan tindak lanjut setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Gereja tiga tahun ini sudah banyak disertipikatkan, sehingga dan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu unit-unit teknis akan dapat mengurangi konflik,” ujar Sofyan A. Djalil Menteri berkomunikasi, berkoordinasi dan bersinergi untuk ATR/Kepala BPN. mengimplementasikan naskah kerja sama ke dalam bentuk program maupun kegiatan bersama sesuai ruang lingkup Sofyan A. Djalil menambahkan, dengan adanya MoU yang telah disepakati. dengan ASPI diharapkan dapat mendukung percepatan penyusunan rencana rillnya tata ruang di seluruh Indonesia. Selain acara penandatanganan MoU, dilaksanakan juga penandatanganan kerja sama antara Direktorat Jenderal Ketua Badan Wakaf Indonesia Mohammad Nuh, Tata Ruang dengan ASPI, tentang peningkatan kualitas mengharapkan acara MoU dan kerja sama ini dapat rencana tata ruang dan penelitian di bidang tata ruang. menjadi bagian husnulkhatimah. “Atas nama badan wakaf Serta kerja sama antara Pusat Pengembangan Sumber kami menyampaikan sangat berterima kasih dan mudah- Daya Manusia dengan ASPI, tentang penyelenggaran mudahan dapat menjadi amal kebajikan semua pihak yang pelatihan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ikut menyukseskan acara ini,” kata Mohammad Nuh. tingkat dasar dan menengah. (TA/LS/RO) 111Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Renstra, Organisasi dan september Kantor Layanan Khusus Komisi II DPR RI Sepakati Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 Tanggal 12 September 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (11/09). RDP tersebut merupakan “ketok palu” pagu anggaran tahun 2020. Untuk Kementerian ATR/BPN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10,096 triliun. Alokasi ini nantinya akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menteri ATR/BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa anggaran tahun depan meningkat dibanding anggaran tahun ini. “Ada peningkatan sebesar 4,2 persen dari tahun 2019. Anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan ke berbagai kegiatan yakni program prioritas bidang, program prioritas nasional, prioritas Kementerian ATR/ BPN, serta untuk kegiatan operasional,” kata Sofyan A. Djalil. Komisi II DPR RI melalui Ketua Rapat, Zainudin Amali, mengatakan pihaknya juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian ATR/BPN. “Ini akan dibahas di Banggar DPR RI agar dapat ditambah ke dalam pagu definitif Kementerian ATR/BPN,” ujar Zainudin Amali. Menurut Zainudin Amali, RDP ini merupakan final terkait pembahasan pagu anggaran. (RH/AM/RN) 112 kumpulan Siaran Pers

september Kanwil BPN Provinsi Maluku Serius Laksanakan Komunikasi Publik Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 15 September 2019 A mbon - Komunikasi dalam kamus besar bahasa Penyampaian informasi kepada publik serta penanganan Indonesia diartikan sebagai pengiriman dan pengaduan masyarakat ini tentunya juga harus didukung penerimaan pesan antara dua orang atau lebih oleh perbaikan SDM internal. Saat ini seluruh satuan sehingga pesan tersebut dapat dipahami. kerja di bawah Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku telah Komunikasi dalam organisasi publik bukan melaksanakan absensi online, sehingga jajaran pimpinan hanya tentang bagaimana menyampaikan pesan agar tetap bisa memantau kehadiran aparaturnya. Ini terlihat dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat namun mudah, namun untuk satuan kerja di provinsi yang tersebar juga tentang bagaimana mengatasi umpan balik dari di pulau pulau kecil nan berjauhan, tentunya bukan perkara masyarakat, baik itu kepuasan maupun ketidakpuasan akan sederhana. layanan. Bukan hanya itu, capaian program strategis nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku sebagai salah satu di Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku ini juga sangat organisasi publik, serius dalam penanganan komunikasi menggembirakan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap publik ini. “Kita di sini telah membentuk tim publikasi, setiap Provinsi Maluku telah mencapai 100 persen di 9 Agustus kegiatan kita publikasikan, kita masih jauh dari sempurna 2019 lalu. Salah satu Kanwil yang tercepat menyelesaikan tapi paling tidak telah kita mulai,” ujar Oloan Sitorus, target yang telah diberikan. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, di hadapan para Pejabat Eselon III di lingkungan Kantor Wilayah BPN Dalam hal komunikasi publik pepatah jawa “sepi ing Provinsi Maluku, Kepala Kantor Pertanahan serta tim media pamrih, rame ing gawe” yang artinya kira-kira adalah tak sosial seluruh kantor pertanahan di Maluku. perlu banyak bicara, tetapi melaksanakan apa yang menjadi tugasnya saja sepertinya kurang relevan digunakan. Salah satu provinsi di Timur Indonesia ini telah memulai Karena kita bekerja untuk melayani masyarakat, maka komunikasi publik dengan mengaktifkan situs resmi serta masyarakat harus tahu apa saja yang telah kita kerjakan, media sosial lainnya. Dengan harapan semua kegiatan dan untuk mendapatkan manfaat dan dengan harapan dapat kinerjanya dapat diketahui serta mendapatkan umpan balik meningkatkan kesejahteraan. (WN/AF) dari masyarakat. Dalam kesempatan ini, Oloan Sitorus juga menyampaikan bahwa komunikasi publik bukan merupakan ajang narsistik. “Komunikasi publik ini bukan ambil muka. Kemas dengan apik dan menarik agar masyarakat tertarik,” ujarnya. Selain penyampaian informasi, tidak kalah penting adalah penanganan pengaduan masyarakat. Mantan Ketua STPN ini menyampaikan kepada jajarannya untuk menangani pengaduan masyarakat. “Kita harus bisa menangani pengaduan sesuai konteksnya, sesuai dengan prinsip good governance dan juga menghadapi masyarakat dengan memperhatikan local wisdom,” ujarnya. 113Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Ditjen HHK Kementerian ATR/BPN Laksanakan Pembekalan Teknis Untuk Tingkatkan Kualitas PPAT Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 18 September 2019 J akarta - Demi terciptanya Pejabat Pembuat Pada kesempatan yang sama hadir pula Perwakilan Akta Tanah (PPAT) yang profesional serta dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Iwan bertanggung jawab, Kementerian Agraria dan Santosa yang mengibaratkan Kementerian ATR/BPN dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ PPAT adalah orang tua dan anak. “Orang tua tidak hanya BPN) melalui Direktorat Jenderal Hubungan melahirkan anak saja tetapi juga harus memberikan Hukum Keagrariaan (Ditjen HHK), selaku Lembaga yang pembekalan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menaungi PPAT wajib memberikan pembekalan teknis. akan terselip cacat hukum karena tidak profesionalnya PPAT,” ungkap Iwan Santosa. “Saya berharap PPAT nantinya dapat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan SK bersama mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Pengangkatan PPAT Tahun 2019 kepada 146 orang yang yang lebih baik,” ujar Direktur Pengaturan Pendaftaran dilakukan secara simbolis oleh Direktur Pengaturan Hak Tanah, Ruang dan PPAT Dwi Purnama, dalam acara Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, dan PPAT, dan Direktur Pembekalan Teknis dan Penyerahan SK PPAT Tahun Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang 2019, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta (17/09). kepada 6 (enam) orang perwakilan calon PPAT. Menurut laporan ketua panitia, jumlah keseluruhan PPAT sampai Ia menjelaskan, tugas dan fungsi PPAT harus dengan tahun 2019 adalah sebanyak 18.295 orang. (TA/ dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan RH) profesional jadi dalam pelaksanaannya juga akan diawasi. Sehingga nantinya jika ada PPAT melakukan pelanggaran kepada pelayanan masyarakat maka akan mendapatkan sanksi. Sementara itu, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang Husaini, berharap calon PPAT yang akan diangkat menjadi PPAT yang profesional. “Proses untuk menjadi PPAT sangat panjang, dimulai pada tahap ujian, peningkatan kualitas dan pembekalan sekaligus pengangkatan,” kata Husaini. Untuk diketahui, PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, PPAT tersebut dapat berkedudukan di kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaan tugasnya PPAT akan sering berhubungan dengan Kantor Pertanahan di Kabupaten/ Kota. 114 kumpulan Siaran Pers

september Dirjen HHK Resmi Membuka Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang II Tahun 2019 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 18 September 2019 J akarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Hukum Keagrariaan (HHK) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana membuka Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gelombang II Tahun 2019 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (17/09). Dalam sambutannya, Suyus Windayana mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini sedang bersiap melaksanakan untuk menyelesaikan target Pendaftaran Tanah Sistematis Layanan Pertanahan Terintegrasi Secara Elektronik. “Maka Lengkap (PTSL) di tahun 2025 dibutuhkan kerja sama dan yang harus dilakukan oleh PPAT sebagai Mitra BPN agar dapat kerja keras dari semua pihak dan stakeholder termasuk PPAT. mengakses layanan ini adalah mendaftar dan memvalidasi “Peran serta PPAT sangat diharapkan dalam mendukung data pada aplikasi mitra.atrbpn.go.id bagi PPAT yang belum terwujud agenda besar ini. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan melakukan pendaftaran dan segera mempelajari aturan- PPAT yang profesional yang mempunyai integritas yang aturan yang berkaitan dengan layanan elektronik pertanahan,” tinggi,” ucap Suyus Windayana. ungkap Dirjen HHK. “Dengan kegiatan Peningkatan Kualitas PPAT ini diharapkan Untuk diketahui, peraturan baru yang nantinya akan menjadi salah satu sarana untuk mendukung terciptanya PPAT mendukung pelaksanaan pelayanan elektronik yaitu Permen yang berkualitas yang menjalankan amanah yang mulia ini ATR/Kepala BPN No 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” Tangan Elektronik, Permen ATR/Kepala BPN No 7 Tahun 2019 tambahnya. tentang Pendaftaran Tanah dan Permen ATR/Kepala BPN No 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Peningkatan kualitas PPAT Gelombang II ini diikuti oleh 455 Secara Elektronik. peserta yang terdiri dari 352 calon PPAT, 29 orang PPAT yang sudah melaksanakan jabatan PPAT selama 10 tahun keatas, Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang II ini dilaksanakan 17 orang PPAT yang akan akan mengajukan pindah tempat mulai tanggal 17 sampai dengan 19 September 2019. Dalam kedudukan PPAT, 5 orang PPAT yang menjadi anggota Majelis laporannya, Ketua Panitia kegiatan, Diah Viveriani Haryanti Pembinaan dan Pengawasan Wilayah (MPPW) atau PPAT mengatakanbahwatujuandilaksanakannyakegiataniniadalah yang menjadi anggota Majelis Pembinaan dan Pengawasan untuk menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional, Wilayah (MPPD) dan/atau PPAT yang diusulkan menjadi meningkatkan kemampuan dan pengetahuan PPAT di bidang anggota MPPD oleh Pengurus Daerah IPPAT serta 52 orang pertanahan, meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam PPAT yang akan mengajukan perpanjangan masa jabatan rangka pelayanan pertanahan, meningkatkan pemahaman PPAT. dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta pembinaan dan pengawasan administrasi Lebih lanjut, Suyus Windayana menyampaikan bahwa jumlah keagrariaan/pertanahan, dan pelaksanaan jabatan PPAT. (LS/ PPAT yang sudah terdaftar pada aplikasi mitra.atrbpn.go.id AM) sampai dengan Tahun 2019 sejumlah 18.197 orang (update 16 September 2019), dan sampai dengan saat ini PPAT yang sudah diverifikasi Kantor Pertanahan sebanyak 13.041 orang. “Seiring dengan bertambahnya jumlah PPAT yang semakin besar ini, maka perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT,” imbau Suyus Windayana. 115Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Pemerintah Akan Terapkan Omnibus Law dan Kurangi Perizinan Guna Dorong Iklim Investasi Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 19 September 2019 J akarta - Keselarasan regulasi dan insentif Dengan berkurangnya jumlah perizinan, pemerintah sangat dibutuhkan oleh industri properti, agar akan memperbanyak jumlah inspektur atau pengawas industri ini bisa bangkit dan tumbuh menjadi untuk menjaga agar pembangunan tetap sesuai dengan lokomotif yang mendorong roda perputaran standar yang diberlakukan pemerintah. ekonomi di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, saat ini iklim investasi di Indonesia masih terhambat, “Kalau standar tidak dijalankan, nanti inspektur utamanya soal perizinan. Maka dari itu, Pemerintah bangunan yang akan melakukan penertiban dengan menindaklanjuti dengan meninjau kembali sejumlah tindak keras, bongkar gedung, bahkan bisa masuk aturan. pidana jika menggangu keselamatan umum,” tegas Sofyan A. Djalil. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil Pada kesempatan tersebut, hadir beberapa tokoh seperti, mengungkapkan skema penyatuan sejumlah aturan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala atau omnibus law bakal memperluas iklim investasi Bappenas Bambang Brodjonegoro, Direktur Jenderal pada sektor properti. Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani, hingga Ketua OJK “Omnibus Law adalah iklim menciptakan investasi Wimboh Santoso. (NA/RH) lebih baik, kita akan lihat iklim investasi yang selama ini menjadi masalah dan itu akan dicari solusinya termasuk properti dan investasi yang lain,” ujar Sofyan A. Djalil dalam Rakornas Bidang Properti yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (18/09). Sofyan A. Djalil menjelaskan iklim investasi Indonesia masih tidak terlalu menarik dalam persaingan global. Hal itu terlihat dari adanya 31 perusahaan besar asal Tiongkok yang ekspansi ke berbagai negara, tapi tidak melirik pasar di Tanah Air dan malah masuk ke negara tetangga. Salah satu cara pemerintah untuk menarik investasi dengan penerbitan omnibus law yang dianggap bisa menjadi terobosan untuk melikuidasi syarat perizinan usaha yang ada di berbagai undang-undang sektoral. Pemerintah melalui, Kementerian ATR/BPN akan melakukan perubahan paradigma dengan mengurangi perizinan dan menerapkan standar, hal ini akan mempermudah perkembangan industri properti. 116 kumpulan Siaran Pers

september Wujudkan Institusi Berstandar Dunia Melalui Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 dan 11 Tahun 2019 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 19 September 2019 J akarta - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Hal ini juga merujuk kepada visi Kementerian ATR/BPN melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri menjadi institusi berstandar dunia. “Regulasi yang kita buat (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala harus sesuai dengan 7 parameter birokrasi berstandar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 10 dunia. Artinya tata kelola keuangan, tata kelola Sumber Daya Tahun 2019 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Manusia, sampai manajemen terapan ataupun pengelolaan Terhadap Bendahara di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang ada harus dengan cara yang baik,” tutur Sekretaris serta Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tata Jenderal Kementerian ATR/BPN. Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Bukan Bendahara yang merupakan penyempurnaan dari Di akhir sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 BPN berpesan sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk tahun 2010, memberikan informasi bahwa penetapan kasus memberikan pemahaman yang sama dalam melaksanakan kerugian negara menjadi kewenangan masing-masing satuan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara kerja (satker). dan Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AF/NA) Dalam rangka menjamin pengamanan keuangan negara dan disiplin serta tanggung jawab Bendahara atau pun Pegawai Bukan Bendahara baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian Negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi seluruh satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian kasus Kerugian Negara. “Dengan adanya Peraturan Menteri ini tentunya kita tidak perlu ragu lagi dalam penetapan kasus kerugian negara terhadap pegawai, karena ini adalah kewenangan dari masing-masing satker,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam pembukaan acara Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 dan 11 Tahun 2019 di Hotel Atlet Century, Jakarta Rabu (18/09). Himawan Arief Sugoto menambahkan bahwa komposisi kasus kerugian negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak besar tetapi jika tidak diselesaikan dengan baik akan berpengaruh terhadap penerimaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedepannya. “Kita telah memperoleh 6 kali WTP berturut-turut, jangan sampai dengan tidak menyelesaikan permasalahan komposisi kasus kerugian negara ini akan mengurangi potensi kita untuk mendapatkan WTP kembali di tahun yang akan datang,” tambahnya. 117Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Kementerian ATR/BPN Lakukan Evaluasi SOP, Guna Dukung Layanan elektronik pertanahan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 21 September 2019 J akarta - Setelah penetapan Standar Operasional TerkaitpembahasanSOPyangmendukungpenyelenggaraan Prosedur (SOP) pada unit eselon I di lingkungan investasi antara lain mencakup tetang pemberian hak bagi Kementerian ATR/BPN melalui Keputusan Menteri badan hukum serta pelayanan pengukuran dan pemetaan. ATR/Kepala BPN Nomor 323 s/d 331/SK-OT.02/ VI/2019, Biro Organisasi dan Kepegawaian Dalam pembahasan tersebut turut disinggung tentang melanjutkan pembahasan SOP bagi Kantor Wilayah dan perlunya dibangun tipologi kantor agar dapat diatur Kantor Pertanahan, selain merujuk pada Peraturan Kepala perbedaan norma waktu, contohnya untuk penyelesaian BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan, tugas di daerah yang satuan bidangnya secara umum pembahasan ini juga memperhatikan perkembangan lebih luas, dengan daerah yang lebih padat. Selain unsur layanan pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP), geografis dan luas wilayah, jumlah penduduk serta layanan termasuk pemanfaatan layanan elektronik pertanahan rutin pada kantor yang bersangkutan juga dapat menjadi seperti Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun pertimbangan dalam pembentukan tipologi dimaksud. 2019 serta SOP berkenaan dengan layanan kemudahan berinvenstasi. Selanjutnya berkenaan dengan kemudahan akses informasi SOP di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Biro Organisasi Kegiatan pembahasan SOP ini dilaksanakan di Hotel dan Kepegawaian juga telah menyediakan aplikasi Ambhara Jakarta (19/09) dengan mengikutsertakan Elektronik SOP atau E-SOP yang menggunakan Single Sign Direktorat Jenderal Infrastruktur, Direktorat Jenderal On atau SSO terintegrasi aplikasi SIMPEG, sehingga SOP Hubungan Hukum, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, yang ditampilkan akan secara otomatis sesuai dengan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN dan beberapa tugas dan fungsi jabatan terbaru dari pegawai yang Kantor Wilayah serta Kantor Pertanahan Kab/Kota di bersangkutan. (NA) wilayah Jabodetabek. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan komitmen terhadap konsistensi pelayanan bagi masyarakat, yang tidak boleh berubah dikarenakan pergantian pejabat. “Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN 2019, ketersedian SOP sebagai instrumen untuk menjamin kepastian pelayanan sekaligus evaluasi internal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pejabat pada Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, menjadi hal yang sangat krusial,” ujarnya. Layanan elektronik dan SOP terkait pelaksanaan investasi juga menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan ini. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Heri Mulianto, menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga Standar Operasional Prosedur juga harus menyesuaikan. “Layanan elektronik berpengaruh pada penataan pegawai yang analisa beban kerjanya merujuk ke SOP, kalau nggak diatur, satker-satker bisa berbeda dalam menghitung kebutuhan pegawai meski jenis dan volume pekerjaannya sama,” ungkapnya. 118 kumpulan Siaran Pers

september Menteri ATR/Kepala BPN Resmikan Pameran Properti Terbesar di Indonesia Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 26 September 2019 J akarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dengan baik hal tersebut. “Biasanya pameran properti Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. menggandeng perbankan, istimewa tahun ini diikuti juga oleh Djalil secara resmi membuka Indonesia International Kementerian ATR/BPN,” ujarnya. Property Expo 2019 di Jakarta Convention Center, Senayan (25/09). Setelah membuka pameran, Sofyan A. Djalil juga berkesempatan untuk meninjau booth developer peserta Turut membuka pameran ini adalah Ketua DPP Real Estate pameran, booth Kementerian ATR/BPN, serta melihat proses Indonesia, Soelaeman Soemawinaata, Direktur Jenderal Bina Penerbitan HT-Elektronik di booth BTN. (WN/AM) Kontruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanudin, Perwakilan BTN serta CEO PropertyGuru, Jeremy Williams. Selain di Jakarta, Indonesia International Property Expo 2019 ini juga dilaksanakan serentak di kota-kota besar Indonesia, seperti Denpasar, Medan dan Surabaya. Terdapat lebih dari 200 pengembang dan 1000 proyek yang ikut serta dalam pameran. Sofyan A. Djalil sebagai salah satu pimpinan Kementerian yang terkait erat dengan dunia properti sangat mendukung diselenggarakannya pameran properti seperti ini. “Ini bagian dari optimisme, bahwa Indonesia akan mampu mengatasi kendala perkembangan perekonomian,” ujar Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah mendukung dunia usaha seperti dunia properti dan juga masyarakat melalui pengkajian peraturan-peraturanyangsudahtidakrelevansertamelakukan digitalisasi pelayanan. “Kita lakukan layanan digital, kita review peraturan, tidak lain untuk memudahkan masyarakat, memudahkaninvestor,meningkatkanperekonomian,”ujarnya. Kementerian ATR/BPN telah memulai melakukan Penerbitan HT-Elektronik. Per 24 September 2019 HT-Elektronik telah berlangsung di 29 Kantor Pertanahan dan telah terbit 65 Hak Tanggungan Elektronik di 18 Kantor Pertanahan. “Angka ini akan tumbuh dengan eksponensial,” ujarnya optimis. Indonesia International Property Expo 2019 ini adalah kali pertama diikuti oleh Kementerian ATR/BPN. Ketua DPP Real Estate Indonesia, Soelaeman Soemawinata menyambut 119Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Gandeng Lembaga Keagamaan Untuk Hindari Konflik Tanah Peribadatan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 26 September 2019 J akarta - Melalui Instruksi Menteri ATR/Kepala pendaftaran tanah dilakukan dengan menjadikan BPN No. 1/INS/II/2018 tentang Percepatan tanah-tanah rumah ibadah sebagai bagian dari objek Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Seluruh Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Sedikitnya terdapat 243.000 bidang tanah dari 1,6 BPN) terus berperan aktif dalam rangka mendukung juta bidang tanah yang belum terdaftar di DKI Jakarta, upaya program percepatan pendaftaran tanah rumah melalui penandatanganan nota kesepahaman dan kerja ibadah atau yang sama dengan itu di seluruh Indonesia. sama ini dinilai sangat membantu dalam komitmen untuk menjadikan DKI Jakarta lengkap tahun 2019. Dalam rangka akselerasi pelaksanaan pendaftaran “Melalui PTSL, kami berkomitmen untuk menjadikan DKI tanah dan penanganan permasalahan aset tanah Jakarta lengkap terdaftar di tahun ini,” ucap Jaya. peribadatan, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan Di samping itu, untuk mempercepat proses pendaftaran kerja sama dengan Keuskupan Agung Jakarta dan tanah di DKI Jakarta diperlukan adanya peran aktif Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dari kelompok kerja (Pokja) maupun anggota lembaga di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/09). keagamaan untuk menentukan tanda batas dari bidang tanah yang akan didaftarkan. “Kita akan segera bentuk Hal ini mendapat dukungan dan apresiasi dari Pokja atau tim teknis untuk mempercepat kerja sama stakeholder terkait, khususnya dari Kementerian ATR/ ini,” tutur Jaya. (LS/AF) BPN. “Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta atas akselerasi yang dilakukan guna menguatkan kerja sama ini,” ujar Yagus Suyadi selaku Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. Yagus Suyadi menambahkan dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman dan kerja sama ini diharapkan agar tanah-tanah peribadatan yang berada di DKI Jakarta dapat segera didaftarkan. “Sehingga nantinya dapat mendukung terwujudnya tertib administrasi pengelolaan pertanahan yang bermuara pada kepastian hukum dan terhindarnya konflik pertanahan,” kata Yagus Suyadi. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi Menteri ATR/Kepala BPN kepada seluruh jajarannya di Kantor Wilayah Provinsi hingga Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, akselerasi 120 kumpulan Siaran Pers

september Penyusunan RKA-K/L Dalam Peningkatan Kualitas di Tahun 2020 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 26 September 2019 J akarta - Arah kebijakan Kementerian Agraria dan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Susun BPN) di tahun 2020 berfokus kepada peningkatan program di tahun 2020 yang efektif, bukan program follow kualitas di beberapa program kerja, hal ini senada money tetapi money follow program,” pesan Himawan Arief dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Sugoto. tahun 2020 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas.” “Ukur seberapa efektif anggaran tersebut antara output dengan outcome, setiap rupiah harus bisa menjadi sesuatu HaltersebutdisampaikanolehSekretarisJenderalKementerian yang bermanfaat,” tambahnya. ATR/BPN Himawan Arief Sugoto saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Oleh sebab itu, selain Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 di Hotel Red Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2020, dalam kegiatan Top, Jakarta, Senin (23/09). ini juga dilakukan penelitian oleh jajaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta review dari jajaran Inspektorat Jenderal “Tahun 2020 merupakan tahun peningkatan kualitas, artinya selaku Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP). seluruh pekerjaan yang kita kerjakan harus seluruhnya lebih baik dari tahun ke tahun,” ujar Himawan Arief Sugoto. “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas dan transparan serta output yang Adapun program kerja yang dimaksud oleh Sekretaris Jenderal benar-benar baik, akurat dan efektif sesuai dengan kebutuhan Kementerian ATR/BPN adalah Percepatan rencana tata masing-masing satuan kerja dan bersifat akuntabilitas,” tutup ruang pada tingkat kabupaten/kota; Percepatan pemenuhan Himawan Arief Sugoto. (LS) peta dasar pada tingkat kabupaten/kota; Percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan aksesibilitas ekonomi masyarakat dalam kerangka Reforma Agraria; Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas; Penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang serta penetapan tanah terlantar; Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan hingga Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Mengacu kepada beberapa program yang sedang berjalan dan yang telah saya ikuti perkembangannya di daerah, maka perlu diperhatikan bagaimana kita menyusun sebuah anggaran yang efektif,” tutur Sekretaris Jenderal. Himawan Arief Sugoto berpesan agar Penyusunan RKA- K/L Pagu Alokasi Anggaran harus fokus dan tepat sasaran, 121Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kualitas PPAT Untuk Menghadapi Era Digital Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 27 September 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata ini dilakukan untuk membentuk PPAT yang profesional. Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional “PPAT yang profesional diharapkan bisa dicapai dalam (BPN) melalui Direktorat Jenderal Hubungan kegiatan. Kegiatan ini harus diikuti dengan semangat Hukum Keagrariaan melaksanakan kegiatan dan tertib, karena kepentingan Kementerian/Lembaga Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat dan para calon PPAT sangat dituntut untuk menjadi Akta Tanah (PPAT) Gelombang III Tahun 2019 yang PPAT yang profesional,” ujar Andi Tenrisau. diselenggarakan mulai dari tanggal 25 hingga 29 September 2019 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Sebagai informasi, kegiatan ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah, “Saat ini kita sudah melaksanakan kegiatan peningkatan Direktur Pengaturan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan kualitas PPAT, yang sudah memasuki gelombang ketiga. PPAT, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah Kegiatan ini penting bagi para calon PPAT karena melalui dan Ruang serta Perwakilan dari Ikatan Pejabat Pembuat kegiatan ini dapat memberikan pembekalan,” ucap Dwi Akta Tanah (IPPAT). Peserta kegiatan ini sebanyak 455 Purnama Direktur Pengaturan Pendaftaran Hak Tanah, orang calon PPAT. Kegiatan pening¬katan kualitas PPAT Ruang dan PPAT yang mewakili Direktur Jenderal dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan Hubungan Hukum Keagrariaan. pengetahuan di bidang pertanahan serta mewujudkan PPAT yang berkualitas dan profesional. (TA/NA) Dalam rangka transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital, ke depannya layanan akan berevolusi dan semakin dituntut untuk mengikuti perkembangan yaitu dengan cara memberikan layanan daring. “Tidak hanya Layanan Elektronik Hak Tanggungan (HT-el) tapi juga semua tugas PPAT yang membantu Kepala Kantor Pertanahan nantinya akan menggunakan elektronik. Saat ini pelayanan secara manual masih dilayani tapi hanya sampai akhir tahun,” kata Dwi Purnama. Lebih lanjut, Dwi Purnama mengajak seluruh calon mitra PPAT untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Hal ini dikarenakan program- program strategis pemerintah dalam rangka percepatan legalisasi aset targetnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada kesempatan yang sama Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah Andi Tenrisau, menjelaskan jika kegiatan peningkatan kualitas 122 kumpulan Siaran Pers

september Hindari Praktek KKN, Kementerian ATR/BPN Mengadakan Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 27 September 2019 J akarta - Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Sistem (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Agraria dan dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ jasa. BPN) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam rangka meningkatkan Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum dan Tata kemampuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Usaha Pimpinan (TUP) Yulia Jaya Nirmawati sebagai ketua panitia menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini “Kegiatan ini merupakan sarana yang strategis dan praktis, adalah untuk menambah kompetensi di bidang pengadaan untuk memberikan bimbingan dan pemahaman yang benar barang dan jasa, sebagai media evaluasi penyelenggara terhadap nilai-nilai Pengadaan Barang/Jasa,” ujar Sekretaris pengadaan di Kementerian ATR/BPN, “Juga sebagai sarana Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto, pada penyampaian informasi tentang perubahan peraturan acara yang pembukaan Bimtek Pengadaan Batang/Jasa yang pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan agar sesuai diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (26/09). dengan prinsip-prinsip yang ada,” jelas Yulia Jaya Nirmawati. Himawan Arief Sugoto mengharapkan, seluruh peserta Acara ini diselenggarakan selama 3 hari yaitu mulai tanggal bimbingan teknis mampu 26-28 September 2019 dan diikuti oleh 318 peserta yang terdiri melaksanakan rangkaian proses pengadaan barang dan jasa dari Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Kasubbagian di satuan kerja masing-masing secara baik, benar, dan tertib Umum dan Informasi, para PPK dan Kasi Infrastruktur serta yang terpenting tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Pertanahan Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan. (TA/LS) “Selama ini sektor pengadaan rentan terhadap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dan ini tantangan kita maka diharapkan dengan adanya bimtek supaya tidak terjadi hal seperti itu,” kata Himawan Arief Sugoto. Lebih lanjut Sekretaris Jenderal mengapresiasi serta bangga karena di lingkungan Kementerian ATR/BPN sudah melakukan E-Procurement sejak tahun 2010. Dengan penerapan sistem E-Procurement yang telah dilakukan maka memperkecil potensi kesalahan yang akan terjadi. “Saya sangat bangga dengan diberlakukannya E-Procurement ini sebagai bukti bahwa Kementerian ATR/BPN sudah menerapkan kantor E-Office,” ucap Himawan Arief Sugoto. Sebagai informasi, E-Procurement atau Sistem Layanan PengadaanSecaraElektronik(LPSE)adalahsistempengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik 123Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Kepastian Hukum Atas Tanah Jaminan Investasi Masa Depan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 27 September 2019 J akarta - Investasi properti ternyata tidak melulu Di akhir acara, Hary Tanoesoedibjo selaku Chairman berbicara rumah, apartemen, dan ruko. Ada MNC Group mengucapkan terima kasih kepada Sofyan satu lagi instrumen investasi properti yang A. Djalil yang telah menjadi narasumber di acara tidak kalah penting, yaitu tanah. manager forum MNC Group. “Atas nama MNC Group kami berterima kasih dan saya melihat beliau ini menteri Dengan memperhatikan kepastian hukum atas tanah yang luar biasa ,sangat terbuka dan mau menerima sebagai bagian penting untuk berinvestasi di masa keluhan” ungkapnya. (AF/NA) depan, sebagai investor harus cermat dalam membeli tanah, misalnya mengetahui apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak. Oleh karena itu, kepastian hukum hak atas tanah ini sangat penting. “Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, investor nanti dapat membeli tanah dengan tidak perlu khawatir lagi untuk berinvestasi. Apalagi jika nanti diberlakukan mengenai stelsel positif,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber dalam acara Manager Forum yang diadakan oleh MNC Group dengan tema “Strategi dan Kebijakan Agraria Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional” pada Kamis (26/09) di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower. Dalam paparannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia kalah dari negara tetangga. Banyak perusahaan yang pindah dari Cina larinya bukan ke Indonesia. “Ini cukup mengkhawatirkan, investor takut masuk ke Indonesia. Karena dengan masuknya investor ke Indonesia mereka bisa mendapatkan iklim usaha yang baik di sini,” tambahnya. “Kementerian ATR/BPN juga mulai memperkenalkan kantor layanan khusus untuk investasi. Jadi untuk investasi tertentu silahkan datang, kita selesaikan semua urusan pertanahan apakah perlu dengan teknis atau tidak, semua di layani di one stop service kita akan coba perkenalkan di kota-kota besar. Sehingga masalah tanah dan tata ruang tidak menjadi masalah lagi dan tidak akan memerangi iklim investasi di Indonesia,” tutup Sofyan A. Djalil. 124 kumpulan Siaran Pers

oktober Jawa Barat Siap Menuntaskan Program Strategis Nasional Tahun 2019 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 03 Oktober 2019 B andung- Dalam menyelesaikan Target Pendaftaran sesuatuyangberatuntukdilaksanakan,akantetapimerupakan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus sesuatu yang harus sudah kita lakukan, menuju layanan BPN meningkat setiap tahunnya, dibutuhkan tenaga, 4.0. HT elektronik adalah milestone bagi layanan elektronik komitmen dan strategi khusus dari jajaran BPN,” ujar Suyus Windayana. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) khususnya Kepala Kantor Lebih lanjut, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Loso Pertanahan sebagai ujung tombak pelaksanaan PTSL. Untuk Judianto memberikan arahan terkait _zero_ tunggakan. itu Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat laksanakan Rapat “Dalam Inovasi layanan pertanahan selain inovasi digitalisasi Kerja Daerah (Rakerda) dengan Tema “Jabar Baru Ngabret”, kita juga bisa menyusun strategi pelayanan pertanahan dalam di Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi, Bandung, Rabu bentuk zero tunggakan,” ujar Loso Judianto. (02/10). . Ketua Tim Kendali PTSL Kementerian ATR/BPN Hary Pada sambutannya di Rakerda tersebut, Sekretaris Jenderal Noegroho menambahkah terkait digitalisasi warkah. “Dalam Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengimbau mewujudkan Kantor yang modern saya harap warkah seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat untuk didigitalkan, kemudian mohon juga dipastikan validasinya, mengantisipasi datangnya era digital yang telah di depan agar ke depannya tidak menambah pekerjaan (PR) validasi mata. ”Antisipasi pelaksanaan modernisasi kantor pertanahan atas buku tanah (PTSL) gara-gara kita tidak concern saat ini,“ dimana pelayanan akan full digital serta dalam waktu yang ungkap Hary Noegroho. sama tetap harus menjamin akuntabilitas data hasil pekerjaan . PTSL, karena data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hubungan digunakan sebagai dasar untuk menyajikan informasi Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis pertanahan dengan kondisi terkini kepada Presiden, BPK, menguraikan bahwa kegiatan komunikasi publik Kementerian Pemda, dan lembaga lain,“ ungkap Himawan Arief Sugoto. ATR/BPN sudah dilakukan melalui langkah-langkah konkret. . “Sudah ada edaran dari Sekretaris Jenderal. Surat tersebut Himawan Arief Sugoto juga memberikan apresiasi kepada memberikan arahan untuk melakukan strategi komunikasi seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang telah (Strakom)melaluimediasosialkarenapentingnyamembangun berusaha keras untuk mencapai target-target PTSL serta tetap presepsi transparansi kepada publik terkait produk-produk kita melaksanakanpekerjaanpelayananpertanahanlainnya.Selain saat ini,” ungkap Harison Mocodompis. penghargaan dari Sekretaris Jenderal, apresiasi juga diberikan . oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama pada (PUPR) kepada 10 Kantor Pertanahan di Wilayah Jawa Barat kesempatan yang sampaikan 14 poin rumusan Rakerda. yang terdiri dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Dimana salah satu pointnya adalah seluruh Kanwil BPN Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Provinsi Jawa Barat beserta Kantor Pertanahan se-Jawa Barat Sukabumi, Kota Sukabumi, Kanupaten Bandung, Kabupaten optimis untuk dapat melaksanakan layanan elektronik. “Pada Sumedang, Kota Bogor atas kinerja dan kerja samanya dalam akhir tahun 2019 semua Kantor Pertanahan di Jawa Barat pelaksanaan pengadaan jalan tol. berkomitmen melaksanakan pelayanan HT Elektronik, dan . melakukan digitalisasi dan validasi buku tanah, surat ukur dan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus warkah dalam rangka menuju layanan BPN 4.0,” ujar Yusuf Windayana menerangkan terkait dengan Layanan pertanahan Purnama.(AM) yang terintegrasi elektronik. “Layanan elektronik ini bukan 125Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Sunraizal: Auditor Harus Pastikan Pelayanan Pertanahan Elektronik Berjalan dan Sesuai Aturan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 03 Oktober 2019 J akarta - Awal September lalu, Kementerian ATR/ berganti, kita memasuki era digital. Jangan sampai yang BPN luncurkan layanan pertanahan elektronik. diaudit nanti lebih canggih daripada yang mengaudit,” papar Pada tahap pertama, layanan ini terdiri atas mantan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara ini. Layanan Elektronik Hak Tanggungan (HT-el), Layanan Elektronik Informasi Pertanahan, dan Inspektur Jenderal juga berpesan agar seluruh auditor Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak menjaga marwah Inspektorat Jenderal dan Kementerian Atas Tanah. Tercatat 42 Kantor Pertanahan didaulat ATR/BPN. “Laksanakan tugas dengan baik, profesional, sebagai pelaksana proyek perintis. berintegritas dan akuntabel,” tutupnya. Layanan Pertanahan Elektronik adalah inovasi yang Pelantikan Jabatan Fungsional Auditor kali ini diikuti dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk terus oleh lima orang. Dua orang naik pangkat menjadi Auditor memudahkan masyarakat. Niat baik inovasi tidak berarti Madya, satu orang menjadi Auditor Muda dan dua orang menerobos aturan yang sering dianggap “kaku”, inovasi lainnya diangkat kembali menjadi Auditor Madya setelah layanan elektronik didasari oleh peraturan perundangan, sebelumnya diangkat dalam jabatan administrator. (WN/ baik tata caranya maupun pelaksanaanya. Tugas dari TA) Inspektorat Jenderal memastikan pelaksanaan inovasi layanan berjalan sesuai koridor peraturan dan dilaksanakan oleh setiap kantor pertanahan yang telah ditetapkan. “Auditor harus pastikan pelayanan elektronik berjalan sesuai aturan,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian ATR/ BPN, Sunraizal pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Agus Salim 58, Jakarta Pusat (02/10). Selain sesuai dengan aturan, auditor juga harus memastikan bahwa layanan elektronik ini benar dilaksanakan. “Cek dan awasi. Layanan elektronik ini harus benar-benar dijalankan oleh kantor pertanahaan yang telah ditunjuk,” tambahnya. Dihadapan Auditor yang dilantik dan juga tamu undangan, Sunraizal menyampaikan betapa penting peningkatan kualitas auditor pada era 4.0 ini. “Senantiasa meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti diklat-diklat. Zaman telah 126 kumpulan Siaran Pers

oktober Buka Pekan Olahraga Hantaru, Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Seluruh Jajaran Rutin Olahraga Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 04 Oktober 2019 J akarta - Pekan olahraga dalam rangka Hari Agraria meja, futsal, golf, bola voli, serta karate. Pekan olahraga ini dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) tahun 2019 resmi akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 19 Oktober 2019,” dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ kata Dalu Agung Darmawan, Kepala Biro Organisasi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Kepegawaian sekaligus Ketua Bidang Olahraga. Djalil di lapangan parkir gedung Kementerian ATR/ BPN, Jakarta, Jumat (04/10). Dalu Agung Darmawan juga menambahkan bahwa Pekan Olahraga ini diikuti oleh 4 kontingen yakni Kementerian ATR/ Hadir dalam pembukaan pekan olahraga tersebut Sekretaris BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, BPN Provinsi Jawa Barat serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Masalah, Pemanfaatan Banten. Tanah dan Ruang, R.B. Agus Widjajanto, beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Pengurus Ikatan Karyawan/Karyawati (Ikawati) Kementerian ATR/BPN, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa olahraga harus sering dilakukan guna menciptakan tubuh yang sehat. Apalagi sekarang ini Kementerian ATR/ BPN sibuk dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta kegiatan lainnya sehingga kemungkinan tidak ada waktu untuk berolahraga. “Untuk itu, kegiatan Pekan Olahraga ini bagus sekali. Namun kita jangan berolahraga ketika ada Hantaru saja. Kita harus menyediakan waktu agar dapat berolahraga secara rutin,” ujar Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pernah mengatakan bahwa kunci dari kesehatan cuma 3, yakni eat well, sleep well dan keep moving. “Eat well artinya makan yang cukup namun serta menyehatkan. Jangan terlalu banyak, semakin banyak, semakin tidak sehat. Sleep well artinya kita tidur dengan nyenyak. Waktunya harus cukup. Normalnya mulai tidur pukul 10 atau 11 malam. Keep moving artinya tubuh ini harus bergerak. Semakin rutin berolahraga, semakin sehat tubuh kita,” jelasnya. Kegiatan Pekan Olahraga ini akan mempertandingkan beberapa cabang olahraga. “Cabang olahraga yang ditandingkan yaitu tenis lapangan, catur, bulu tangkis, tenis 127Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Ini Pesan Sofyan A. Djalil kepada Para CPNS Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 08 Oktober 2019 C ikeas - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta A. Djalil mengingatkan pada Calon Pegawai menguasai bidang tugasnya. Negeri Sipil (CPNS) Kementerian ATR/BPN untuk menanamkan sikap Aparatur Sipil Negara Agar pelatihan ini berjalan dengan efektif, PPSDM (ASN) yang berkarakter dan memiliki nilai tambah di mana Kementerian ATR/BPN akan menerapkan metode baru pun ia berada, sehingga mampu melaksanakan tugas dan yang lebih interaktif dengan pendekatan milenial dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. memanfaatkan teknologi terkini. “Kami akan persiapkan seminar aktualisasi dengan menggunakan video “Saya mengharapkan kalian bisa menjadi ASN yang baik conference sehingga mereka bisa melakukannya di tempat dan menciptakan nilai tambah kepada bangsa ini. Semua tugasnya masing-masing. Selain itu, ada metode e-Learning itu tergantung pada karakter kalian, karena karakter itu dan problem based learning,” ujar Deni Santo, Kepala Pusat dapat menentukan masa depan. Kalau karakter kalian baik PPSDM. maka kalian akan bisa bertahan dan memberikan kontribusi baik untuk bangsa,” ujar Sofyan A. Djalil saat membuka dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Kementerian Agraria dan memberikan arahan pada acara Pelatihan Dasar CPNS Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 diikuti Golongan II Angkatan XII-XVIII di Pusat Pengembangan oleh 267 orang, yang terdiri dari Pengelola Sistem dan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Cikeas Udik, Selasa Jaringan sebanyak 122 orang dan Petugas Ukur sebanyak (08/10). 145 orang. (NA) Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN menjabarkan karakter yang harus ditanamkan oleh ASN Kementerian ATR/BPN, yaitu pertama berpikir kreatif, artinya seorang pegawai harus mampu menghasilkan ide-ide baru. Kedua, dapat menyelesaikan masalah, seorang pegawai harus mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Ketiga ketrampilan berkomunikasi, artinya seorang pegawai harus mempunyai kemampuan komunikasi yang efektif. “Seorang ASN juga harus penuh dengan motivasi dan semangat yang tinggi sehingga bisa memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya dan melebihi panggilan tugas. Dengan begitu, ASN bisa menjadi pelopor perubahan yang mengajak masyarakat untuk membawa birokrasi negeri ini ke arah lebih maju dan lebih baik,” tambah Sofyan A. Djalil. Maka dari itu, Pelatihan Dasar CPNS ini perlu untuk dilakukan karena bertujuan untuk membentuk ASN profesional yang berkarakter, yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap 128 kumpulan Siaran Pers

oktober Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Memajukan Umat dan Menyejahterakan Bangsa Melalui Ekonomi Berkeadilan Tanggal 15 Oktober 2019 N TB-PadakunjungannyakeProvinsiNusaTenggara Barat (NTB), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam hal ini mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia(RI) JusufKallaberkesempatan untuk menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-V yang digelar di halaman Masjid Nurul Bilad Mandalika Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (13/10). Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa salah satu hasil rekomendasi Rakernas untuk kemajuan umat dan kesejahteraan bangsa sangat sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Pemerintah saat ini melalui Ekonomi Berkeadilan. “Saat ini Pemerintah sedang menggalakkan Reforma Agraria untuk Ekonomi Berkeadilan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Seperti yang telah kita ketahui, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan 12,7 juta hektare hutan untuk diberikan akses kepada masyarakat. “Kalau bisa dilepaskan dari kawasan hutan, maka kita berikan sertipikat hak milik. Tapi, kalau tidak bisa dilepaskan, maka akan diberikan akses supaya masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk kemajuan umat dan kesejahteraan bangsa,” ucap Sofyan A. Djalil. “Implikasi dari pemberian sertipikat hak milik itu, nantinya masyarakat bisa manfaatkan sertipikat yang dimiliki untuk akses pinjaman modal ke perbankan, sehingga masyarakat bisa memajukan usahanya,” tambahnya. Sertipikat hak milik yang dimaksudkan bukan hanya untuk masyarakat umum saja, tetapi termasuk di dalamnya juga untuk tanah wakaf. “Hari ini mungkin sudah ratusan ribu sertipikat wakaf yang kita keluarkan, disamping jutaan sertipikat hak milik yang telah diberikan kepada rakyat kita,” ungkap Sofyan A. Djalil. “Dengan program pemberian sertipikat hak milik ini, mudah- mudahan tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar dan bersertipikat,” kata Sofyan A. Djalil. (LS) 129Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Dukung Pelaksanaan Program Strategis Nasional Melalui Sinergisitas Kementerian/Lembaga Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 16 Oktober 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ dalampraktiknyamasihditemukanbanyakkesalahpahaman Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah antar instansi/lembaga. diberi mandat untuk menjalankan beberapa kegiatan Program Strategis Nasional (PSN) di “Menurut kami semua oke, sesuai dengan aturan atau bidang pertanahan dan tata ruang. Hal ini sebagai undang-undang, tapi kemudian pihak dari instansi salah satu amanah yang diturunkan dari Nawa Cita kelima, lain seperti misalnya kejaksaan dan kepolisian punya yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia pandangan yang beda. Jadi supaya nanti para penegak melalui program Indonesia sejahtera di antaranya dengan hukum tidak salah sangka atau salah paham diperlukan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah diskusi seperti ini. Karena PSN tidak akan bisa jalan secara seluas 9 juta hektare. maksimum tanpa dukungan berbagai pihak salah satunya aparat kepolisian dan kejaksaan,” tambahnya. Seiring dengan berjalannya PSN, koordinasi sudah sering dilakukan namun dalam pelaksanaannya masih tersendat Saat ini, Kementerian ATR/BPN memang tengah disibukkan karena masing-masing Kementerian/Lembaga belum menjalankan beberapa kegiatan PSN, antara lain melakukan sepenuhnya berkomitmen dan masih terdapat ego sektoral pengadaan tanah untuk jalan tol, bandar udara, bendungan, sehingga hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Melihat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kereta bandara, kereta kondisi itu, perlu diadakan Forum Komunikasi seperti api cepat dan lainnya; memperbaiki proporsi P4T yang Talk Show/Sarasehan untuk diskusi, menyampaikan dilaksanakan melalui Reforma Agraria yang mempunyai beberapa kendala di masing-masing sektor dan mencari target sebesar 9 juta ha, yang terdiri dari legalisasi tanah penyelesaiaannya serta membuat kesepakatan bersama sebesar 4,5 juta ha, dan redistribusi tanah sebesar 4,5 juta demi mencapai target yang telah ditetapkan. ha; melakukan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten/kota di seluruh “Sebagai rangkaian dari Hari Agraria dan Tata Ruang Indonesia; melaksanakan Program Pendaftaran Tanah (HANTARU) Tahun 2019, kita melakukan diskusi panel Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan serentak di untuk menyamakan persepsi terhadap beberapa masalah seluruh Indonesia. terutama dalam mendukung PSN Kementerian ATR/BPN. Hal ini sangat dibutuhkan karena sinergi pemahaman yang Sarasehan PSN Kementerian ATR/BPN ini dihadiri oleh sama perlu kita tingkatkan,” ujar Sofyan A. Djalil Menteri seluruh Pejabat Eselon I dan perwakilan dari jajaran ATR/Kepala BPN saat menghadiri Sarasehan Program Kementerian ATR/BPN tingkat Provinsi se-Indonesia, serta Prioritas Nasional Kementerian ATR/BPN di Sekolah Tinggi undangan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup Ilmu Kepolisian-Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK- dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri para penegak PTIK), Jakarta, Selasa (15/10). hukum yaitu Kepolisian RI dan Kejaksaan. (NA/LS/RH) Sofyan A. Djalil menceritakan salah satu PSN yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti infrastruktur yang sekarang sedang digalakkan Pemerintah, 130 kumpulan Siaran Pers

oktober Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus BPN Kuncen Pembangunan Infrastruktur Program Strategis Nasional Tanggal 20 Oktober 2019 T angerang - Siapa tidak butuh tanah di dunia ini. Tanah adalah elemen esensial yang dibutuhkan manusia sejak lahir hingga menutup mata nanti. Di tanahlah semua berdiri tak terkecuali. Begitu halnya dengan Pembangunan Infrastruktur Program Strategis Nasional (PSN) yang pemerintah canangkan. Pembangunan fisik tidak akan berjalan tanpa adanya administrasi pertanahan yang baik, tanpa adanya tanah yang telah dibebaskan. Siapa yang punya peran dalam hal ini? Tidak lain tidak bukan, adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut diamini oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. DalamsambutannyadiPPATAward2019diNovotelTangerang, Banten, Jumat (18/10) Wahidin Halim mengatakan bahwa BPN Punya peran kunci dalam pelaksanaan Pembangunan PSN. “Di Banten ada 14 PSN, Alhamdulillah dapat terlaksana karena kerja BPN gesit,” ungkapnya. “Administrasi pertanahan baik, pembebasan tanah baik maka pembangunan akan berjalan dengan cepat,” tambah Wahidin Halim. Dalam kesempatan ini Gubernur Banten juga mengatakan bahwa BPN juga berperan dalam menjaga iklim investasi. “Saat ini Banten nomor dua di Indonesia sebagai tujuan Investasi, salah satunya karena urusan tanah, BPN sertipikatkan sampai ujung-ujung,” ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN provinsi Banten, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa tahun 2023 seluruh bidang tanah di Banten akan terdaftar. Dengan terdaftarnya seluruh objek dan subyek tanah, kepastian hukum atas tanah akan jelas. Sehingga apapun yang akan dilaksanakan diatas tanah itu akan jelas pula. Tentu saja ini angin segar baik untuk masyarakat, dunia investasi maupun pembangunan PSN. (WN/TA) 131Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Kantor Pertanahan Kota Bogor Turut Berpartisipasi Dalam MPP Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 20 Oktober 2019 B ogor - Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bogor, waktu untuk berkunjung ke MPP ini di hari libur, kami dalam hal ini Kantor Wali Kota membuat suatu melakukan pelayanan hingga pukul 14.00,” tambah Kepala bentuk layanan yang mudah dijangkau oleh Seksi Penataan Pertanahan, Edi Budayanto. masyarakat Bogor yaitu diadakannya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di Grha MPP di Kota Bogor ini berbeda dengan MPP di kota-kota Tiyasa Mall Lippo Plaza Keboen Raya, Bogor, Jawa Barat. lainnya karena di sini sudah terintegrasi dan berbasis digital elektronik. Jadi masyarakat di sini dipermudah prosesnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mereka bisa mendaftarkan secara online melalui aplikasi Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Denny Mulyadi MPP Kota Bogor yang dapat diunduh di Playstore maupun menjelaskan bahwa MPP ini merupakan instruksi dari Wali App Store dan bisa langsung datang tanpa mengambil Kota Bogor. “Pak Wali Kota memerintahkan kepada kami, nomor antrian. DPMPTSP untuk membuat suatu perencanaan membangun MPP dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada Terdapat kurang lebih 7.000 data yang sudah dilayani masyarakat Kota Bogor,” jelasnya ketika diwawancarai pada semenjak launching. Dari jumlah layanan yang terus Rabu (16/10). meningkat mengartikan bahwa masyarakat Kota Bogor sangat antusias dengan adanya MPP ini. Dengan hadirnya MPP yang diresmikan pada Senin (26/8) beberapa bulan MPP juga diharapkan mampu membentuk pola pikir untuk lalu memiliki 145 layanan dan perizinan dari 14 instansi berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang pemerintahan yang turut berkontribusi dan berpartisipasi, terbaik. (AF/AM) salah satunya yaitu Kantor Pertanahan Kota Bogor. “Waktu itu kami diajak oleh Pemda Kota Bogor untuk ikut berpartisipasi di MPP, dan ketika itu kami langsung antusias karena tujuannya agar memberikan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat,” ujar Andi Surya Barata selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan. Andi Surya Barata juga mengatakan bahwa tidak ada pembatasan ataupun pengkhususan untuk pemohon dalam hal pelayanan di Kantor Pertanahan dengan MPP. “Jadi semua layanan yang ada di MPP ini dapat dilayani. Semua jenis permohonan boleh dilakukan di MPP baik dari pengukuran, pendaftaran hak, balik nama, maupun pertimbangan teknis di seksi-seksi yang bertugas melayani masyarakat,” jelasnya. Selain letaknya strategis yang berada di suatu Mall, bagi para pegawai yang tidak sempat melakukan proses layanan pertanahan di hari kerja, bisa berkunjung ke MPP ini pada hari Sabtu. “Jadi bagi para pegawai bisa menyempatkan 132 kumpulan Siaran Pers

oktober Pertama kali di Indonesia, Kanwil BPN Provinsi Banten adakan PPAT Awards Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 20 Oktober 2019 T angerang-Lazimnyadalamorganisasi,pengawasan Camat yang telah mendukung pelaksanaan Program Strategis dan pembinaan adalah suatu keniscayaan yang Nasional di Banten. Penerima penghargaan PPAT Terbaik di dilakukan untuk memastikan bahwa semua ajang PPAT Awards ini adalah Linda Hartono, PPAT Wilayah pekerjaan diselesaikan sesuai dengan peraturan Kerja Tangerang Selatan. yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor BPN dan PPAT adalah dua yang tidak terpisah. Berdua Wilayah BPN Provinsi Banten adakan PPAT Awards 2019 di terpaut tugas pokok dan fungsi melayani masyarakat dalam Novotel Tangerang, Banten (18/10). melaksanakan administrasi pertanahan. Perbaikan kualitas administrasi pertanahan di Indonesia tidak terlepas dari Perhelatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia bagaimana keduanya berbenah. (WN/TA) ini merupakan hasil penilaian Kanwil BPN Provinsi Banten terhadap kinerja 1.394 PPAT wilayah kerja se-Provinsi Banten sejak medio 2019 lalu. “BPN tidak hanya pembina, namun juga mitra PPAT, kita harus fair untuk memberikan reward kepada PPAT yang telah melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, tidak hanya punishment saja,” ungkap Andi Tenri Abeng Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten. Pemberian penghargaan ini diapresiasi oleh para PPAT di wilayah Provinsi Banten. “Sepanjang saya menjadi PPAT, belum pernah ada penghargaan seperti ini, harapan kami acara ini terselenggara dengan baik dan rutin diadakan karena akan memotivasi kami untuk menjadi yang terbaik, meningkatkan kinerja PPAT dalam melayani masyarakat,” ungkap Erna, PPAT wilayah kerja Kabupaten Lebak yang hadir dalam acara tersebut. Hal tersebut turut diamini oleh Zulfan, PPAT Kabupaten Tangerang. “Mungkin sekarang tidak mendapatkan award ini, namun kami ke depannya semangat untuk membenahi kantor kami, dokumen kami, dan yang lain yang berhubungan dengan penilaian ini,” ungkap Zulfan ditemui dalam kesempatan yang sama. Kategori penghargaan yang diberikan pada PPAT Awards ini adalah Pelaksana Jabatan Terbaik, Tata Kelola Kantor Terbaik, Integritas dan Etika Sosial Terbaik, Dukungan Layanan Elektronik Terbaik serta PPAT Terbaik. Tidak hanya untuk PPAT, penghargaan juga diberikan kepada PPAT Sementara/ 133Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Sambung Silaturahmi dan Tali Kasih di Bojong Gede Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 22 Oktober 2019 B ogor - Manusia merupakan makhluk sosial yang dapat bersilaturahmi. Ketemu antara hati dengan hati. selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya. Karena makna dari silaturahmi ini adalah menyambung Apalagi dengan orang-orang yang lama kasih sayang,” ujar Ratmono. tidak bertemu, tentunya perlu dijalin kembali komunikasi yang selama ini putus melalui Para warga masyarakat yang hadir menyambut dengan silaturahmi. Memasuki bulan kedua peringatan Hari antusias serta senang kegiatan bakti sosial ini. Chopep, Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru), Kementerian salah seorang pensiunan pegawai ATR/BPN menyambut Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional baik kegiatan bakti sosial hari ini. “Selain dapat bertemu (BPN) mengadakan Bakti Sosial di Masjid Daarul Agraria, bapak/ibu dari Kementerian ATR/BPN, Bakti Sosial ini Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/10). juga menjadi media bagi kami saling berkumpul sesama pensiunan pegawai. Menjalin silaturahmi,” ujar Chopep. Kegiatan Bakti Sosial ini diselenggarakan oleh pengurus Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) dan Dharma Kegiatan Bakti Sosial masih akan berlanjut pada tanggal Wanita Persatuan (DWP) Kementerian ATR/BPN, yang 27 Oktober 2019 di Kecamatan Parung serta tanggal 29 diikuti oleh para pensiunan pegawai Kementerian ATR/BPN Oktober 2019 di Kota Bekasi. (RH/AF) yang tinggal di Kompleks Dinas Dalam Negeri (DDN) dan BPN di Desa Tonjong, Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Ketua Umum Ikawati sekaligus Penasehat DWP Kementerian ATR/BPN, Diah Himawan mengatakan bahwa Bakti Sosial yang diadakan ini merupakan salah satu program Hantaru tahun 2019. “Harapan kami dengan adanya bakti sosial ini terdapat kesinambungan antara Ikawati dan DWP dengan para pensiunan maupun pegawai ATR/BPN yang masih aktif untuk terus saling bersilaturahmi,” ujar Diah Himawan. Pada kesempatan tersebut, Diah Himawan beserta perwakilan Panitia Hantaru tahun 2019 menyerahkan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako) kepada empat orang perwakilan warga yang hadir. “Ini adalah bentuk kasih sayang kami kepada bapak/ibu sekalian,” kata Ketua Umum Ikawati. Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat sekaligus Ketua Bidang Bakti Sosial Hantaru tahun ini, Ratmono mengatakan bahwa kegiatan Hantaru bukan hanya diisi kegiatan-kegiatan seperti seminar dan sarasehan, tetapi juga kegiatan seperti donor darah, olahraga, serta bakti sosial. “Melalui Bakti Sosial ini kita 134 kumpulan Siaran Pers

oktober Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tumbuhkan Pengendalian Diri Melalui Karate Tanggal 22 Oktober 2019 J akarta - Ketika mendengar karate, apa yang terbesit di pikiran kita semua? Tentu saja tentang olahraga yang keras, bagaimana menyerang dan bertahan dengan gerakan atau Jurus dengan menggunakan tangan maupun kaki. Namun, melalui kejuaraan karate Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) tahun 2019, kita dapat mengerti apa makna sesungguhnya olahraga beladiri tersebut. “Pertandingan ini bukan hanya mengenai teknik gerakan, tetapi juga mengasah mental kita,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah atau Dirjen VII, R.B. Agus Widjayanto saat membuka kejuaraan karate Hantaru Cup 2019 di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Sabtu (19/10). R.B. Agus Widjayanto mengungkapkan bahwa mental yang dibentuk adalah pengendalian diri. Ini penting menurutnya, karena karate merupakan olahraga beladiri, yang mungkin terkadang dapat melukai peserta turnamen. “Pertandingan ini menguji pengendalian diri kita, jiwa sportivitas kita, serta agar kita dapat menghormati satu sama lain. Kita juga harus bisa memaafkan satu sama lain apabila ada yang kena tendang perutnya ataupun kena pukul satunya,” pesan Dirjen VII. Turnamen karate ini diikuti oleh peserta internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejumlah 52 orang, yang tergabung dalam dojo Kementerian ATR/BPN. Namun, R.B. Agus Widjayanto mengungkapkan bahwa kedepannya akan melibatkan perguruan (dojo) dari wilayah Jabodetabek. “Dari pertandingan skala kecil ini kita harap dapat menyelenggarakan event yang lebih besar pada masa yang akan datang,” pungkas Dirjen VII. Kejuaran Karate Hantaru merupakan rangkaian kegiatan dari HANTARU 2019 yang bertema “ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modern”. Dimulai dari tanggal 24 September - 8 November 2019, yang dilakukan tidak hanya melibatkan pegawai Kementerian ATR/BPN namun juga masyarakat serta stakeholder terkait. (RH) 135Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Konsultasi Publik Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 24 Oktober 2019 J akarta - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kegiatan peningkatan dan perlindungan hukum hak atas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ tanah hendaknya dalam rangka melaksanakan Reforma Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2020- Agraria (RA). “Saya tahu program Pendaftaran Tanah 2024 sudah memasuki tahap konsultasi publik. Sistematis Lengkap (PTSL) terus memberikan progres dan Dalam kegiatan tersebut, Kementerian ATR/BPN saya apresiasi program ini. Namun, itu hanya memberikan akan menerima masukan maupun saran dari pihak lain. penguatan hak atas tanah milik masyarakat. Masukan dari Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui Biro Perencanaan saya agar kegiatan sertipikasi dilakukan dengan obyeknya dan Kerjasama menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA),” kata Usep Setiawan. Rancangan Renstra Tahun 2020-2024 Kementerian ATR/ BPN di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (23/10). Arif Budimanta, Pakar ekonom dari KEIN mengatakan bahwa Reforma Agraria menjadi kunci agar Indonesia Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Gabriel Triwibawa keluar dari status middle income country. Ia mengatakan mengungkapkan bahwa tahap konsultasi publik ini salah satu usahanya adanya melaksanakan redistribusi merupakantahapakhirdaripenyusunanRenstraKementerian tanah. “Redistribusi tanah ini menjadi salah satu usaha ATR/BPN tahun 2020-2024. “Penyusunan Renstra kita akan untuk menumbuhkan perekonomian masyrakat sekaligus selesai pada bulan Oktober ini. Jika sudah selesai, nantinya menciptakan keadilan sosial. Pelaksanaannya harus akan disatukan dengan rancangan teknokratik Rancangan berfokus pada rumah tangga miskin, yang menurut data Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) milik SUSENAS pada Maret 2017 berjumlah 665 ribu rumah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ tangga,” ujar Arif Budimanta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” kata Gabriel Triwibawa. Penataan ruang juga menjadi pembahasan dalam forum konsultasi ini. Roos Akbar, Guru Besar Perencanaan Kota Saat membuka forum konsultasi publik tersebut, Direktur Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan bahwa peran Jenderal (Dirjen) Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus perencanaan penataan ruang sangat penting, terutama Windayana mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Joko Widodo sangat memperhatikan betul aspek “Saya mengusulkan agar kita menggunakan sistem pengelolaan pertanahan. Suyus Windayana menambahkan yang jelas. Kita ini negara kapitalis atau sosialis, kita ini Presiden juga menginginkan agar Kementerian ATR/ menerapkan regulasi atau diskresi dalam perencanaan BPN dapat mengelola pertanahan secara baik. “Untuk itu, penataan ruang. Selain itu, kita harus bisa mendefinisikan Dalam penyusunan Renstra tahun 2020-2024 harus dapat kepentingan dalam penggunaan data-data untuk keperluan menjawab visi Presiden Joko Widodo, yakni mewujudkan perencanaan,” kata Rois Akbar. sumber daya manusia yang unggul serta menjadi organisasi yang maju dan modern,” kata Dirjen Hubungan Hukum Dalam penyusunan Renstra Tahun 2020-2024, Kementerian Keagrariaan. ATR/BPN bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dimana tim pelaksana merupakan pihak dari UGM. Reforma Agraria saat ini menjadi program strategis Sedangkan pengawas/supervisor adalah Tim Kementerian nasional pemerintah. Kegiatan juga tercantum Renstra ATR/BPN (Es I dan II) (RH/AF). Kementerian ATR/BPN 5 tahun ke depan. Usep Setiawan, pegiat Reforma Agraria memberikan saran agar dalam 136 kumpulan Siaran Pers

oktober Lebih Dekat dengan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Ikuti SAIK 2019 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 24 Oktober 2019 P angkal Pinang - Muara dari seluruh kebijakan ukur total stasion serta mencoba aplikasi Sentuh Tanahku. dan program pemerintah adalah kesejahteraan “Saya baru tahu ternyata ada aplikasi ini, sangat membantu masyarakat. Kerapkali apa yang telah dilaksanakan masyarakat,” ujar warga Pangkal Pinang ini. dan disediakan oleh pemerintah tidak diketahui. Bisa dibayangkan, program tersebut diketahui saja Pameran yang mengundang animo besar dari masyarakat tidak, apalagi dimanfaatkan. Pangkal Pinang ini dilaksanakan tanggal 23 hingga 25 Oktober 2019. Abang dan Ayu, kelak datang agik ok. (WN/RO/NA) Kementerian ATR/BPN semakin gencar mendekatkan diri serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait program kerja serta kebijakan pertanahan. Untuk itu Kementerian ATR/ BPN turut serta mengikuti Pameran Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2019 di Alun-Alun Taman Merdeka, Pangkal Pinang (23/10). Kegiatan pameran ini diikuti oleh 32 Kementerian/Lembaga, serta peserta dari Dinas Komunikasi dan Informasi provinsi, kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Selain mengunjungi pameran, pengunjung juga dapat mengikuti gelar wicara dengan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga. Dalamgelarwicaraini,masyarakatdapatberinteraksilangsung dan meminta penjelasan dari narasumber yang hadir. Masyarakat yang berkunjung ke stan pameran Kementerian ATR/BPNdapatberkonsultasiterkaitlayananpertanahan.Stan ini juga menampilkan display Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Aplikasi Sentuh Tanahku serta GISTARU yang dikemas dalam permainan menarik, mengingat pengunjung pameran sebagian besar adalah kaum milenial. Selain itu dipamerkan pula alat ukur Total Station dan juga GNSS RTK. Dua alat ini digunakan sebagai peraga, untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pengukuran tanah dilakukan oleh juru ukur Kementerian ATR/BPN, yang mana masyarakat belum banyak mengetahuinya. Bani (40) salah satu pengunjung pameran merasa senang dengan adanya pameran ini. “Saya jadi tahu PTSL dan semoga tahun depan kampung saya bisa ikut program sertipikat gratis,” ungkapnya. Ikhwanuddin (23) juga merasa terbantu dengan adanya pameran ini. Ikhwanuddin berkesempatan mencoba alat 137Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Meningkatkan Profesionalisme Auditor Guna Mewujudkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 25 Oktober 2019 J akarta - Era globalisasi dewasa ini, masing- meningkatkan profesionalisme dan untuk mewujudkan tata masing instansi pemerintahan memiliki unit pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar audit intern yang bertanggung jawab terhadap mampu mendukung keberhasilan pembangunan di segala segala jenis urusan pengawasan internal instansi bidang. Untuk itu, perlu segera dilakukan upaya untuk terkait. Auditor intern pemerintah ini harus dapat meningkatkan profesionalisme auditor guna mewujudkan memberikan kontribusi sesuai profesi dan keahliannya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). dalam pembangunan nasional. Pada kesempatan yang sama, Ketua AAIPI yang diwakili Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata oleh Wakil Ketua I Inspektur Utama Kementerian PPN/ Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bappenas, Wismana menegaskan bahwa perlu adanya Sofyan A. Djalil dalam acara Rapat Rutin Bulanan Dewan perubahan pola pikir mengaudit. “Kami catat tadi dengan Pengurus Nasional, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah cermat apa yang bapak Menteri ATR/BPN sampaikan, kita Indonesia (AAIPI), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN harus bersama-sama mengubah sedikit pola mengaudit (24/10). yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan bukan audit yang berorientasi kepada penyuluhan proses dari Sofyan A. Djalil lebih lanjut menjelaskan perlu adanya suatu kegiatan,” Jelas Wismana. pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme kepada para asosiasi internal auditor. “Ini tolong dikembangkan Acara rapat bulanan yang rutin dilaksanakan ini dihadiri segera maka insya Allah nanti profesi auditor internal ini pula oleh Ketua Pengurus Pusat AAIPI, yang diwakili akan menjadi sangat penting dan mudah-mudahan keahlian oleh Wakil Ketua I Inspektur Utama Kementerian PPN/ itu akan membantu kita semua serta negara ini mencapai Bappenas, Irjen Kementerian Keuangan, Ketua Komite tujuannya seperti yang diinginkan oleh konstitusi kita,” ujar Standar Audit, Komite Kode Etik, Wakil Ketua Trans sejawat, Sofyan A. Djalil. Komite Pengembangan Profesi yang dihadiri oleh Mantan Irjen Kemenhub, Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, Mahkamah Agung. (TA/AF) mengatakan bahwa acara pertemuan rutin yang diselenggarakan akan memberikan manfaat bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. “Acara ini dapat mengawal program kegiatan K/L serta diharapkan menambah keakraban dan mempererat silaturahmi sesama inspektur jenderal. Juga dapat melakukan knowledge sharing untuk menambah bekal di dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” kata Sunraizal. Untuk diketahui, pembinaan, pengembangan dan pembangunan profesi auditor intern pemerintah dilaksanakan melalui reformasi birokrasi untuk 138 kumpulan Siaran Pers

oktober Perkokoh Hubungan Dua Negara, Sofyan A. Djalil Wakili Pemerintah Indonesia Hadiri Hari Nasional Austria Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 25 Oktober 2019 J akarta - Hubungan diplomatik antara Indonesia Indonesia tentu berharap tren positif ini akan terus dengan Austria sudah berjalan lama, yaitu sejak berlanjut. “Saya ingin melihat angka ini dipertahankan untuk 65 tahun yang lalu. Dalam menjaga hubungan mengeksplorasi peluang ekonomi di tahun-tahun mendatang. ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Jika tren ini berlanjut, saya yakin bahwa Austria akan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil bergabung dengan 10 kelompok sumber FDI (Foreign Direct mewakili pemerintah Indonesia menghadiri acara Peringatan Investment) teratas di Indonesia,” kata Sofyan A. Djalil. Hari Nasional Austria yang diselenggarakan di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta, Kamis (24/10). Jika melihat pencapaian dari 65 tahun hubungan bilateral yang dimulai sejak tahun 1954, prestasi-prestasi kerja sama Dalam sambutannya, Helene Steinhaeusl selaku Duta Besar antara Indonesia dengan Austria telah tumbuh lebih maju dari Austria untuk Indonesia mengatakan bahwa Indonesia dan tahun ke tahun. “Kita perlu menjadikan peringatan ini sebagai Austria memiliki hubungan yang baik. “Selain perayaan Hari momentum untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, lebih Nasional Austria, saya senang sekali bisa memperingati jauh dalam memperkuat kerja sama kita. Semoga hubungan hubungan diplomasi kerja sama antara Indonesia dengan pertemanan antara kedua negara kita terus berkembang,” ujar Austria yang tidak terasa sudah berjalan selama 65 tahun,” Menteri ATR/Kepala BPN. ucapnya. Pada akhir sambutannya, Sofyan A. Djalil mengucapkan Indonesia dan Austria merupakan negara yang memiliki selamat kepada semua warga Austria pada Hari Nasionalnya banyak kesamaan. Selain prinsip demokrasi yang diterapkan ini. “Saya berharap agar perdamaian, keadilan, kemakmuran, kedua negara ini, Indonesia dan Austria juga menjalin kerja dan kebahagiaan selalu diberikan kepada warga Austria,” sama dalam promosi dan perlindungan terhadap Hak Asasi tutupnya. (AF/LS) Manusia (HAM). Hal tersebut dikatakan oleh Sofyan A. Djalil dalam sambutannya ketika mewakili pemerintah Indonesia. “Kita bahkan dipercaya untuk bergabung bersama sebagai anggota di Dewan HAM. Negara Austria bergabung sejak tahun 2019, dan Indonesia baru terpilih dan akan memulai keanggotaannya mulai tahun 2020,” tambahnya. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengungkapkan kerja sama antar kedua negara di bidang investasi, khususnya Austria di Indonesia. “Pada tahun 2018, kami mencatat kenaikan signifikan dari investasi Austria di Indonesia, dimana nilai investasi terdaftar dari Austria adalah sebesar 71,4 juta dolar AS. Hal ini merupakan peningkatan lebih dari 2.100 persen. Hal ini jauh melesat naik dibandingkan dengan tahun 2017 yang total investasi terdaftar sebesar 3,2 juta dolar AS,” ungkap Sofyan A. Djalil. 139Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Selamat Datang, Bapak Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 25 Oktober 2019 J akarta - Presiden Joko Widodo telah melantik jadi apa saja tanpa melihat latar belakang kita,” kata Menteri 12 orang Wakil Menteri Kementerian/Lembaga ATR/Kepala BPN. di Istana Negara, Jumat (25/10). Di antaranya adalah Surya Tjandra yang ditunjuk sebagai Wakil Sofyan A. Djalil memiliki harapan bahwa kehadiran Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dapat memberikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). kekuatan untuk Kementerian ATR/BPN. “Mudah-mudahan kehadiran Bapak bisa memperkuat kerja kita, mempercepat Seusai menghadiri pelantikan di Istana Negara tadi siang, program Reforma Agraria, mempercepat digitalisasi serta Surya Tjandra bersama Sofyan A. Djalil bertolak ke Kantor memperkuat penataan ruang,” ungkap Menteri ATR/Kepala Kementerian ATR/BPN untuk menghadiri ramah tamah BPN. bersama jajaran Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Lantai 7. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto memperkenalkan satu persatu Pejabat Tinggi Pada acara tersebut, Surya Tjandra mengatakan sangat Madya, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, serta Tenaga terhormat menjadi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ahli Menteri ATR/Kepala BPN kepada Wakil Menteri ATR/ “Saya merasa terhormat ketika mengetahui diminta untuk Wakil Kepala BPN. Himawan Arief Sugoto mengucapkan mendampingi Bapak Sofyan, karena saya mengetahui selamat bergabung untuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala rekam jejak beliau. Bagi saya, Bapak Sofyan merupakan BPN. “Semoga dapat menciptakan sinergi yang lebih baik salah satu Menteri terbaik di Indonesia,” ujar Surya Tjandra. dan kami semua bersedia berdiskusi dengan Wakil Menteri terkait pekerjaan ke depannya,” kata Sekretaris Jenderal. Surya Tjandra mengatakan bahwa ia siap bertukar pikiran dengan siapapun di Kementerian ATR/BPN serta berdiskusi Selamat datang, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. mengenai pertanahan. “Saya tidak asing dengan ilmu Selamat bekerja dan berkarya untuk bangsa. (RH/LS/AM/ hukum, karena mulai dari Sarjana hingga program S3, saya AF) mengambil gelar di bidang hukum khususnya _sociological studies._ Dan di sini saya melihat bapak/ibu, “gurunya” Bapak Sofyan, jadi saya tahu kenapa Bapak Sofyan tidak pernah sendiri di ATR/BPN ini, karena banyak yang siap membantu,” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Surya Tjandra memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Berdasarkan kedekatan dari almamater tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berpendapat bahwa mereka berdua memiliki latar belakang yang sama. “Saya dan Pak Wakil Menteri sama- sama orang yang fight to the top. Berjuang menuju puncak. Dan itu memungkinkan karena di Indonesia, orang itu bisa 140 kumpulan Siaran Pers

oktober Berbagi Kepada Sesama Melalui Khitanan Massal Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 27 Oktober 2019 B ogor - Sebagai manusia kita memiliki Pada kesempatan yang sama tim dokter dari Rumah kewajiban untuk saling membantu dan Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yang melaksanakan berbagi terutama kepada orang-orang yang khitanan massal, juga memberikan edukasi kepada membutuhkan. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang hadir pentingnya mencuci tangan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Dengan begitu masyarakat akan lebih paham pentingnya Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui kegiatan mencuci tangan disetiap aktivitas yang dilakukan. Bakti Sosial (Baksos) dan Khitanan Massal dalam rangka memperingati ulang tahun Hari Agraria dan Tata Kegiatan Bakti Sosial ini diselenggarakan oleh pengurus Ruang Nasional (HANTARU) 2019 di Desa Lumpang, Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) dan Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor (27/10). Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian ATR/ BPN, ini merupakan salah satu rangkaian dari baksos Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat yang diadakan oleh Kementerian ATR/BPN yang diikuti sekaligus Ketua Bidang Bakti Sosial Hantaru tahun oleh 100 anak dari masyarakat sekitar yang kurang ini, Ratmono, menjelaskan bahwa ditengah gencarnya mampu. Diharapkan dengan adanya baksos ini dapat Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan membantu pembentukan sikap dan kepekaan sosial dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tidak dalam diri kita. (TA) lupa juga membangun tanggung jawab sosial. “Di tengah-tengah perayaan Hantaru dan dalam proses pembangunan Kementerian ATR/BPN untuk lebih maju dan modern, tidak lupa untuk membangun tanggung jawab sosial. Maka kita laksanakan bakti sosial melalui khitanan massal,” kata Ratmono. Diah Himawan Ketua Umum Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) Kementerian ATR/BPN mengaku senang dengan diadakannya kegiatan sosial ini. “Dengan adanya kegiatan ini kita bisa memberikan kontribusi atau sumbangsih nyata untuk orang yang membutuhkan. Acara ini sebagai kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan,” ujarnya. Untuk diketahui, khitan dianggap sebagai salah satu media penyucian diri dan bukti ketundukan seseorang kepada ajaran agamanya. Melalui khitan, seorang anak sejak dini diajarkan mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan badan, terutama alat kelaminnya. 141Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Pemuda Indonesia Bersatu Untuk Indonesia Lebih Maju Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 28 Oktober 2019 H ari Sumpah Pemuda ke-91 diperingati oleh Di akhir sambutannya, R.B. Agus Widjayanto berpesan seluruh Jajaran Kementerian Agraria dan Tata kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN khususnya Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) para pemuda penerus bangsa. “Wahai pemuda Indonesia, dengan mengikuti upacara di Lapangan Gedung dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (28/10). dan cita-cita, pengorbanan dan perjuanganmu tidak pernah sia-sia dalam mengubah dunia,” ucap R.B. Agus Widjajanto Hari Sumpah Pemuda kali ini mengangkat tema Bersatu dengan semangat. Kita Maju. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang Ditemui seusai upacara, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. “Hanya BPN, Surya Tjandra turut berpesan kepada seluruh pemuda dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa,” di Indonesia untuk jangan takut gagal dalam berinovasi. ujar Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, “Kita lihat bagaimana anak-anak muda tahun 1928 Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjayanto, melampaui zamannya untuk mulai berpikir sebuah bangsa saat menyampaikan sambutan dari Menteri Pemuda dan Indonesia, sekarang kita punya Indonesia karena anak-anak Olahraga. muda. Jadi, jangan takut untuk mencoba sesuatu, kalau gagal terus coba lagi,” pesan Surya Tjandra. (LS/AM) “Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas,” tambah R.B. Agus Widjayanto. Lebih lanjut, R.B. Agus Widjayanto mengatakan pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan keterampilan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan yang mumpuni serta harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional. “Tema bersatu kita maju sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, tetapi bagi pemuda menjadi keharusan karena di tangan pemudalah Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia,” kata R.B. Agus Widjayanto. 142 kumpulan Siaran Pers

oktober Pererat Kekeluargaan dan Temu Kangen dengan Purnabakti Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 29 Oktober 2019 B ekasi - Pererat rasa kekeluargaan dan atas dilaksanakannya kegiatan ini. “Acara ini memang persaudaraan, Ikatan Istri Karyawan dan yang selalu kita harap-harapkan setiap tahun, kita Karyawati (IKAWATI) Kementerian Agraria dan bersyukur acara ini bisa berlanjut sehingga kita bisa Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ melihat ke depan Kementerian ATR/BPN bisa makin BPN) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) maju dan tetap menjalin silaturahmi kepada pensiunan- Kementerian ATR/BPN mengadakan kegiatan bakti pensiunan,” ungkap Purnabakti BPN tahun 2003 ini. sosial dan temu kangen dengan Purnabakti Kementerian ATR/BPN. “Pesan kita selalu dijalin silaturahmi kepada kita karena bisa memberi semangat kepada kita yang sudah “Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan Hari pensiunan ini artinya kita mendengar kabar saja mau Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Tahun 2019 datang kita sudah semangat,” pungkas Muhammad yang mengangkat tema “ATR/BPN Menuju Penataan Daud. (AM) Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum yang Modern,” ujar Juliwaty Bahrunsyah, Ketua Dharmawanita Persatuan Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan Bakti Sosial di Musala Nurul Amin, Perumahan Agraria Kayuringin Bekasi, Selasa (29/10). Kegiatan bakti sosial ini juga dinilai sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antara pegawai BPN dan Tata Ruang dan memberikan informasi terbaru mengenai Kementerian ATR/BPN kepada mereka yang sudah pensiun. Dalam kegiatan ini, diberikan santunan kepada 50 orang Purnabakti Kementerian ATR/BPN yang bertempat tinggal di Perumahan Agraria Kayuringin. “Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini lebih bisa berlangsung lebih baik lagi untuk tahun-tahun mendatang dan bisa lebih bermanfaat bagi anggota Ikawati dan Dharmawanita kita dan kepada Masyarakat pada umumnya,” tambah Juliwaty Bahrunsyah. Dalam kesempatan yang sama, H. Muhammad Daud Barutu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Musala Nurul Amin mengungkapkan kegembiraannya 143Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Renstra, Organisasi dan oktober Kantor Layanan Khusus Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Optimistis Pemenuhi Target Kerja Tanggal 29 Oktober 2019 J akarta - Jumat lalu, Presiden Joko Widodo melantik 12 orang Wakil Menteri Kementerian/ Lembaga. Surya Tjandra adalah salah satu yang dipercaya untuk mendampingi Sofyan A. Djalil dalam upaya memenuhi target dan prioritas program kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra diberikan tugas khusus oleh Presiden. “Yang pertama tugas dari Pak Jokowi adalah khusus membantu Pak Menteri terkait penyelesaian sengketa agraria. Jadi yang saya lakukan pertama adalah melakukan pemetaan sengketa agraria di seluruh Indonesia apa saja,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN pada saat wawancara dengan Metro TV pada Program Primetime News, Senin (28/10). “Saya juga diminta untuk membantu secara khusus soal digitalisasi pelayanan yang sangat penting supaya cepat dan warga betul-betul terlayani dengan baik dan persiapan untuk big data system di dalam kementerian ini,” tambahnya. Pengalaman Surya Tjandra sebagai seorang aktivis pada Lembaga Bantuan Hukum dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dianggap mumpuni dalam membantu Kementerian ATR/BPN menyelesaikan permasalahan pertanahan. “Saya sebagai Wamen tidak keberatan untuk datang, kalau perlu saya menginap di tempat yang berkonflik itu dan kita cari solusi sama-sama. Yang kedua, masyarakat itu butuh kepastian jadi kalau memang ada dasar hukum ya diberikan,” tambah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Di akhir wawancara Surya Tjandra optimistis dapat membantu Kementerian ATR/BPN. “ATR/BPN ini lembaga sangat besar, mestinya kalau kami bergerak secara baik yang mengalami dan menikmati manfaatnya sangat luar biasa di negeri ini, saya optimistis mudah-mudahan saya bisa berkontribusi di Kementerian ini,” pungkas Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. (AM) 144 kumpulan Siaran Pers

oktober Hadiri Youth Action Forum, Sofyan A. Djalil Beri 7 Pesan Ini Kepada Generasi Muda Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 30 Oktober 2019 J akarta - Peningkatan sumber daya manusia Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menambahkan agar generasi saat ini menjadi salah satu fokus utama muda untuk jangan pernah putus asa dan selalu berpikir Pemerintah guna membangun masyarakat positif. Ketiga, where there is a will, there is a way.“ Otak Indonesia yang lebih sejahtera. Tetapi, perlu kita mempunyai kapasitas kemampuan yang luar biasa inspirasi dan motivasi tersendiri bagi generasi kalau mau dimanfaatkan,” ucapnya. muda yang ingin mewujudkan hal tersebut. Keempat, dalam hidup, setiap saat, di manapun selalu “Saya mulai punya inspirasi untuk berkontribusi kepada ciptakan nilai tambah. Karena tidak penting menjadi orang lain di waktu saya aktif sebagai aktivis pelajar dan Menteri, tetapi yang terpenting added value apa yang mengikuti training organisasi Pelajar Islam Indonesia sudah saya ciptakan untuk masyarakat,” tambah Sofyan (PII). Waktu itu saya sangat terinspirasi oleh Adam A. Djalil. Malik,” ungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Kelimas berbuat baik terhadap orang lain. Keenam, Djalil yang menceritakan inspirasinya kepada generasi selalu jaga reputasi diri. Dan terakhir, sebagai milenial, muda yang berkumpul dalam Youth Action Forum di generasi muda diwajibkan untuk jaga perilaku di media Graha Ganesha, Jakarta, Selasa (29/10). sosial. “Karena jejak digital tidak akan pernah hilang selama-lamanya,” tutup Sofyan A. Djalil. (LS) diketahui, Youth Action Forum merupakan sebuah wadah bagi anak muda untuk berkumpul; berbagi wawasan, pengetahuan, pengalaman, kebijaksanaan dan gagasan; untuk berkolaborasi di bawah semangat persatuan untuk masa depan yang lebih baik; untuk belajar dari satu sama lain dan menghasilkan solusi kreatif dan mendasar untuk menjawab masalah masyarakat yang paling mendesak secara inklusif, holistik, dan berkelanjutan. Sofyan A. Djalil berpesan kepada generasi muda dalam Youth Action Forum, 7 hal yang perlu dipahami oleh generasi muda saat ini. “Pertama, kamu bisa jadi apapun di Indonesia selama kamu mau. Dengan bangga saya katakan, latar belakang ayah saya adalah seorang tukang pangkas rambut dan ibu saya seorang guru ngaji, tetapi di Indonesia you can be whatever you want to be, karena ada kemauan, saat ini saya sudah 6 kali dipercaya sebagai Menteri,” terang Sofyan A. Djalil. 145Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Bangun Komunikasi Publik, Kementerian ATR/BPN Kunjungi Kompas Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 01 November 2019 J akarta-SuryaTjandra,WakilMenteriAgrariadan layanan pertanahan, penguatan regulasi pertanahan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan dan tata ruang, dan lainnya menjadi upaya pemacu Nasional (ATR/BPN) bersama dengan Direktur kerja keras dan kerja cepat di lingkungan Kementerian Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Adi ATR/BPN. Dengan periode kepemimpinan yang baru ini Dharmawan dan beberapa jajaran Kementerian juga diharapkan ada terobosan untuk menjawab semua ATR/BPN mengunjungi kantor media nasional Kompas, tantangan yang ada. Jakarta, Kamis (31/10). Kunjungannya kali ini yaitu dalam rangka untuk berkoordinasi dengan redaksi Kompas terkait komunikasi publik dan program kerja Kementerian ATR/BPN yang sedang berjalan dan rencana kerja ke depan. “Kami membutuhkan bantuan dari teman-teman yang ahli seperti media Kompas ini untuk menjelaskan kinerja kami pada masyarakat. Kami akan mengatakan apa adanya kepada media jadi masyarakat bisa tahu yang sebenarnya,” ucap Surya Tjandra. Mengingat program kerja di Kementerian ATR/BPN yang begitu strategis terkait dengan tanah dan ruang Indonesia sehingga menyangkut hajat hidup banyak orang, informasi ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Seperti misalnya adalah pelaksanaan Reforma Agraria, yang merupakan konsensus nasional dan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurai sengketa konflik agraria dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, sehingga program reforma agraria masuk dalam road map yang harus diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025. Terkait RUU pertanahan, Surya Tjandra menegaskan bahwa akan tetap dilanjutkan pembahasannya dan masukan dari berbagai pihak masih terus diterima. Kementerian ATR/BPN saat ini sedang dalam fokus pada program kerja menyelesaikan konflik atau sengketa pertanahan. Selain dengan upaya digitalisasi 146 kumpulan Siaran Pers

november Pembinaan Petugas Ukur Demi Peningkatan Standar Kompetensi SDM Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 04 November 2019 B andung-DirektoratPengukurandanPemetaanDasar, adalah membangun SDM yang memiliki kompetensi. Maka dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan (IK) itu standar kompetensi untuk Surveyor Kadaster Berlisensi telah mengadakan Pembinaan Teknis (Bintek) bagi petugas dirumuskan oleh tim yang dibentuk Direktorat Jenderal IK dengan ukur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surveyor melibatkan para pemangku kepentingan dan telah dikonversikan Kadaster Berlisensi (SKB) di seluruh Indonesia. Bintek serta telah diputuskan pemberlakuannya secara nasional melalui ini dilaksanakan secara regional dan dipusatkan di 5 (lima) kota, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor yaitu Denpasar, Makassar, Bandung, Batam dan Balikpapan. 295 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019, tentang Standar Saat ini Kementerian ATR/BPN telah merekrut lebih dari 10.000 Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kadastral. Surveyor Kadaster Berlisensi yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung program strategis pertanahan khususnya “Terbitnya Keputusan Menteri ini bertepatan dengan Hari Agraria pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan Tata Ruang (Hantaru) yang sedang kita rayakan dan menjadi hadiah ulang tahun pada Hantaru tahun 2019 ini. Kita menjadi Pelaksanaan region II dilakukan di Hotel El Royale Bandung Kementerian/Lembaga ke-30 yang sudah memiliki SKKNI dan pada tanggal 28-30 Oktober 2019, dihadiri oleh 146 peserta yang SKKNI Bidang Kadastral menjadi SKKNI pertama sekali yang ada berasal dari 5 (lima) provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kita dinilai cepat dalam Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Acara ini dibuka oleh mengembangkan SKKNI Bidang Kadastral ini, sehingga Sestama Agus Wahyudi, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan BIG meminta kita menyampaikan success story saat pembukaan ditutup oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Konvensi SKKNI Bidang Informasi Geospasial beberapa waktu Yusuf Purnama. lalu di Sentul, Bogor,” tutup Agus Wahyudi. “Kementerian ATR/BPN telah menyusun rencana strategis, “Sekarang menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bagaimana di mana tahun pertama adalah peningkatan kualitas, tahun meningkatkan kompetensi seluruh SKB yang ada agar sesuai kedua dan ketiga pelayanan berbasis elektronik, tahun keempat dengan SKKNI Bidang Kadastral. Pelaksanaan Bintek ini pemberlakuan pendaftaran tanah stelsel positif dan tahun kelima sekaligus menjadi ajang sosialisasi pemberlakuan SKKNI Bidang kantor layanan modern berstandar dunia,” ujar Agus Wahyudi Kadastral, diharapkan pada akhir tahun ini sudah dapat dilakukan saat membuka acara Bintek. uji coba bagi SKB yang akan memperpanjang lisensinya,” kata Herjon Panggabean, penanggung jawab pelaksanaan Bintek di 5 Yusuf Purnama mengatakan seiring dengan misi pemerintahan (lima) region. sekarang, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, seluruh petugas ukur baik ASN maupun SKB diminta untuk terus Dengan telah terbitnya SKKNI Bidang Kadastral dan telah meningkatkan ilmu pengetahuan dan kualitasnya sesuai dengan diselenggarakannya Konvensi Rancangan SKKNI Bidang kemajuan jaman. “Sebab kualitas SDM yang unggul merupakan Informasi Geospasial, maka Direktorat Jenderal Infrastruktur kunci untuk mampu bersaing dalam menghadapi era revolusi Keagrariaan melalui Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar industri 4.0. SKB sebagai mitra kerja ATR/BPN harus menjaga akan segera menyelenggarakan Konsesus Kerangka Kualifikasi nama baiknya. Karena satu dua orang berbuat tidak benar maka Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan seluruh SKB menjadi tercoreng namanya,” terang Yusuf Purnama Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Pelaksanaan Konsesus saat menutup pelaksanaan Bintek, Rabu (30/10). direncanakan pada minggu ketiga November di Jakarta dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan. (HP/NA/RH) Terbitnya SKKNI Bidang Kadastral Agus Wahyudi menerangkan bahwa dalam melaksanakan strategi di tahun pertama terkait dengan peningkatan kualitas 147Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Kunjungan Kerja Pertama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN ke Kantor Pertanahan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 08 November 2019 J akarta - Kantor Pertanahan Kota Administrasi kepada aparat pertanahan yang bermasalah dengan Jakarta Barat merupakan kantor pertama yang hukum,” ujarnya. dikunjungi oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Bahwa Kementerian ATR/BPN dalam hal ini Wakil Menteri Nasional (BPN), Surya Tjandra pada Rabu ATR/Wakil Kepala BPN akan melaksanakan koordinasi (06/11). Dalam kunjungan pertamanya, Surya memberikan yang lebih intensif dengan jajaran penegak hukum yang arahan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota ada, baik itu dengan Kapolri maupun dengan Kepala Administrasi Jakarta Barat mengenai pemanfaatan sistem Kejaksaan Agung. Diharapkan ada sinergitas dan satu teknologi. pemahaman mengenai aturan-aturan yang ada terkait dengan pelaksanaan pelayanan pertanahan di daerah. Salah satu tantangan yang harus dijawab di masa depan adalah kesiapan jajaran Kementerian ATR/BPN dalam Di akhir setelah memberikan arahan kepada jajaran Kantah mempersiapkan layanan yang berbasis online. “Akan Kota Administrasi Jakarta Barat, Nandang Agus Taruna dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terkait selaku Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat mengajak penyiapan semua layanan berbasis online dengan Pusat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN untuk menyempatkan Data dan Informasi (Pusdatin) sebagai motor IT-nya,” ujar melihat ruang arsip penyimpanan warkah dan pelaksanaan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dalam kunjungan digitalisasi warkah yang ada di Kantah Kota Administrasi pertamanya. Jakarta Barat. (AF) Surya menambahkan bahwa perlu adanya sistem teknologi dan penyiapan basis data dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. “Sehingga diharapkan kasus-kasus pertanahan yang sudah cukup lama dapat diketahui secara cepat dan tepat dalam upaya penyelesaian yang sudah dilaksanakan sebelumnya,” tambahnya. Selain membahas mengenai sistem teknologi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN meminta kepada seluruh jajaran pertanahan untuk melaksanakan kegiatan pertanahan dengan mendasar kepada ketentuan dan peraturan yang ada dan tetap menjaga disiplin dalam bekerja. “Kita dalam berorganisasi harus memiliki kepekaan terhadap aparatur pertanahan yang bermasalah dengan hukum, akibat tindakan administratif yang telah dilakukan. Organisasi harus turun tangan secara langsung dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hukum 148 kumpulan Siaran Pers

november Kementerian ATR/BPN Laksanakan Rapat Perdana Bersama Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 11 November 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ perlu ada lagi IMB dan AMDAL. Dan soal HT-el ini, kami Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat uji coba di 42 Kantor Pertanahan, dengan melakukan rapat perdana yang membahas pelayanan elektronik ini tidak perlu lagi orang-orang mengenai rencana program kerja untuk 5 tahun antri dalam melakukan pelayanan di kantor pertanahan,” ke depan pada periode 2019-2024 bersama tambahnya. dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR RI pada Senin (11/11). Tujuan dari program strategis rancangan Kementerian ATR/BPN di 2019-2024 ini yaitu menyediakan informasi Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Multiguna bahwa program kerja pada periode kabinet baru ini (GTPR), memberikan kepastian penguasaan dan adalah kerangka kerja yang mengarah pada kebijakan kepemilikan tanah yang berkeadilan, menyelenggarakan visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan masyarakat penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui berkelanjutan, meningkatkan ekonomi pertanahan bagi percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kepemerintahan yang berdaya saing. kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi II DPR (SDM) berkualitas dan berdaya saing. RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dengan seluruh jajarannya mengucapkan selamat atas dilantiknya kembali Menteri “Sesuai dengan visi Indonesia di masa yang akan datang, ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dan Wakil Menteri ATR/ Kementerian ATR/BPN juga memiliki visi Terwujudnya Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra pada masa periode Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya kabinet baru 2019-2024. (AF/LS) dan Berstandar Dunia. Diharapkan dengan visi ini dapat membantu Indonesia di masa yang akan datang pada bidang tata ruang dan pertanahan,” ujarnya. Lanjutnya, dalam upaya mewujudkan visi tersebut ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di antaranya dengan melakukan optimalisasi Reforma Agraria, mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia, mewujudkan ATR/BPN berbasis teknologi yaitu dengan diluncurkannya Hak Tanggungan Eleketronik (HT-el), dan mewujudkan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah dapat mengurangi konflik sengketa tanah yang ada di Indonesia. RDTR, diharapkan dengan adanya RDTR tidak 149Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Maknai Hari Pahlawan, Jadilah Pahlawan Masa Kini Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 11 November 2019 J akarta - Setiap tanggal 10 November menjadi “Kiranya Semangat Pahlawan selalu bersemayam di hati agenda bangsa Indonesia untuk memperingati sanubari kita semua,” pungkas Surya Tjandra. Hari Pahlawan, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Seluruh Jajaran Jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan kemerdekaan Indonesia rasanya tidak bisa digantikan. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperingati dengan Maka tak heran jika rakyat diminta untuk selalu mengenang mengikuti upacara di Lapangan Gedung Kementerian ATR/ jasa pahlawan. Sebagai generasi penerus, hal yang bisa BPN Jakarta, Senin (11/11). dilakukan adalah meneruskan perjuangan tersebut. Sebab, sudahseyogyanyarakyatIndonesiaselalumempertahankan Upacara berlangsung khidmat, meskipun panas kemerdekaan yang sudah didapat. (TA/AF) terik matahari dan keringat yang bercucuran belum sebanding dengan perjuangan pahlawan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan NKRI pada 74 tahun silam. Hari Pahlawan 2019 mengangkat tema “Aku Pahlawan Masa Kini” yang diharapkan dapat dimaknai dengan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini. “Diharapkan setiap insan masyarakat Indonesia memiliki semangat kepahlawanan dan tergerak hatinya untuk berjuang membangun negeri sesuai kemampuan dan profesi masing-masing,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra selaku pembina upacara saat menyampaikan sambutan dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam sambutannya Surya Tjandra mengajak para generasi muda untuk menjadi Pahlawan Masa Kini, dengan berlomba- lomba menunjukkan prestasi yang membanggakan serta dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. “Dapat dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Selain itu, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN juga dihimbau untuk mengisi peringatan hari pahlawan ini dengan kegiatan yang menyuburkan nasionalisme dan meningkatkan rasa kepedulian untuk menolong sesama yang membutuhkan. 150 kumpulan Siaran Pers