SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

APRIL Kementerian ATR/BPN Tanda Tangani MoU dengan 5 Pihak Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 15 April 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Sementara penandatanganan MoU dengan PT Taspen Badan Pertanahan Nasional (BPN) menandatangani (Persero) bertujuan untuk menciptakan sinergi pelayanan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 5 berbasis elektronik. “Presiden RI, Joko Widodo sudah (lima) pihak yakni Kementerian Desa, Pembangunan menegaskan bahwa ke depannya setiap pelayanan berbasis Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), digital dan untuk itu kami saat ini juga sedang membangun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional sistem pelayanan berbasis digital,” kata Sofyan A. Djalil. Penanggulangan Bencana (BNPB), PT Taspen (Persero) dan Universitas Islam Nusantara (Uninus). Penandatanganan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyadari bahwa tersebut dilakukan di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/ seluruh program kerja Kementerian ATR/BPN tidaklah BPN, Jakarta, Senin (15/04). berjalan lancar tanpa bantuan semua pihak, terutama Universitas. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN menggandeng Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil Uninus. “Tujuan ditandatanganinya MoU ini untuk mendukung mengatakan bahwa penandatanganan dengan Kemendagri program nasional di bidang agraria dan tata ruang. Selain bertujuan untuk melancarkan program Pendaftaran Tanah itu, kami harapkan agar Uninus dapat berkontribusi terhadap Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah. Sofyan A. Djalil pengembangan kebijakan di bidang agraria serta tata ruang,” menyadari bahwa kerja maksimal jajaran Kantor Pertanahan kata Sofyan A. Djalil. Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PTSL didukung oleh peran serta Pemerintahan Daerah (Pemda) setempat. “Kami Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan memiliki target utama, yakni paling lambat pada tahun 2025, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo seluruh tanah di wilayah Indonesia sudah terdaftar,” ujar mengapresiasi hasil kerja Kementerian ATR/BPN. “Kini Sofyan A. Djalil. Kementerian ATR/BPN telah mampu menerbitkan 7-9 juta sertipikat tanah. Selain itu banyak juga masyarakat di Sofyan A. Djalil juga mengungkapkan bahwa hingga dua tahun pedesaan mampu mengembangkan usaha di desa mereka terakhir PTSL mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, berkat sertipikat tanah,” ujar Menteri Desa PDTT. (RH/AF/LS). terutama masyarakat di daerah pedesaan dan transmigrasi. “Kemarin, saya mengunjungi Kabupaten Bener Meriah, salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Pada kesempatan tersebut, Saya berkesempatan menyerahkan sertipikat tanah di sana. Tak disangka salah satu cucu transmigran menerima sertipikat tanah, dia senang sekali. Dia bilang bahwa pada masa kakeknya hidup dulu sulit sekali para transmigran mendapat sertipikat tanah, sekarang bisa,” ujar Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, pada tahun 2018 serta awal 2019 ini, telah terjadi bencana. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN menandatangani MoU dengan BNPB. MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dengan Kepala BNPB, Doni Monardo. “Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk melakukan mitigasi bencana alam serta penanggulangan bencana alam. Kami berkomitmen mengurangi risiko bencana melalui perencanaan detail tata ruang (RDTR) dan instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang,” kata Sofyan A. Djalil. 51Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Renstra, Organisasi dan april Kantor Layanan Khusus Kementerian ATR/BPN Lakukan Evaluasi Pelaksanaan PNBP Terpusat Tanggal 23 April 2019 B ogor-DalamrangkapelaksanaanPenerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) Terpusat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan PNBP Terpusat di R Hotel Rancamaya, Bogor, Senin (22/04). Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN membuka acara yang bertemakan “Prioritas Tepat Sasaran”. Sekjen mengatakan bahwa pengelolaan PNBP ini sangat penting. “Seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan PNBP diharapkan dapat makin memahami pengelolaan PNBP,” ujarnya. Menurut Sekjen untuk mencapai kinerja pelayanan PNBP dibutuhkan adanya sistem pelayanan kepada masyarakat yang secara terus menerus lebih baik dan lebih menghadirkan kepastian kepada masyarakat. “Kita harus bisa membuat pencapaian kinerja layanan PNBP, diharapkan di tahun 2019 ini peningkatan PNBP harus lebih tajam dibandingkan tahun sebelumnya,” tambahnya. Ditemui di tempat yang sama, Plt. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Gabriel Tribawa mengatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan PNBP yaitu salah satunya dengan membiayai layanan yang kita berikan kepada masyarakat dan menjalankan program-program yang kita punya, yaitu: Program Prioritas Nasional, Prioritas Pidana, dan Prioritas Kelembagaan. “Program ini sudah kita laksanakan sejak tahun 2016,” sahutnya. Tujuan diadakannya acara evaluasi ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan PNBP di tahun sebelumnya, kendala apa yang dialami di tahun sebelumnya agar dibenahi untuk mencapai layanan PNBP yang lebih baik di tahun 2019. Peserta yang datang pada kegiatan ini sebanyak 203 orang yang berasal dari Kementerian Keuangan, yaitu: Direktorat PNBP, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan peserta dari Kementerian ATR/BPN terdiri dari: Sekretariat Direktoral Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B, Biro Perencanaan dan Kerjasama, serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan Kantor Pertanahan Kota Bogor. (AM/AF) 52 kumpulan Siaran Pers

APRIL Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Advokasi Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 23 April 2019 J akarta - Permasalahan di bidang agraria dan tata Selanjutnya pada kesempatan yang sama Farida Widyartati ruang serta pertanahan saat ini semakin kompleks selaku ketua panitia dan Kepala Bagian Advokasi dan dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, Dokumentasi Hukum berkesempatan untuk melaporkan baik itu Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara. hal-hal terkait jalannya kegiatan. “Bimtek ini dihadiri oleh 70 Oleh sebab itu, dibutuhkan pelayanan advokasi Peserta baik dari jajaran kantor pusat maupun Kantor Wilayah dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) BPN Provinsi se Indonesia,” ungkap Farida. memiliki arti pembelaan, tetapi dalam hal ini yang dimaksud adalah pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara “Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari (22-24 April 2019), (ASN) khususnya bagi jajaran Kementerian Agraria dan Tata dan dihadiri narasumber dari pihak-pihak terkait advokasi Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dari pusat hukum seperti Inspektorat Jenderal, Direktorat Sengketa dan hingga masing-masing satuan kerja di Kabupaten/Kota. Konflik Tanah dan Ruang, DirektoratPenuntutan Jampudsus, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Satgas Saber Pungli dan Hakim Pemberian bantuan hukum bagi ASN didasarkan oleh Pasal Tindak Pidana Korupsi,” ucap Farida. 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa Pemerintah Dalam laporannya Farida juga berharap agar kegiatan wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam Bimbingan Teknis kali ini dapat menjadi wadah dan sarana perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal pelaksanaan tugasnya. pelayanan advokasi/pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan diakhir kegiatan dapat “Permasalahan yang sering dihadapi di lingkungan internal menghasilkan kesimpulan yang solutif atas permasalahan kita biasanya cenderung disebabkan oleh adanya indikasi hukum yang dihadapi jajaran Kementerian ATR/BPN. administrasi yang kemudian menimbulkan dugaan adanya perbuatan tindak pidana seperti pemalsuan, korupsi, dan Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ lain-lain,” ungkap Aslan Noor dalam sambutannya pada Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, Biro Hukum dan Hubungan Pelayanan Advokasi/Pemberian Bantuan Hukum Internal Masyarakat mempunyai tugas dalam melaksanakan Kementerian ATR/BPN, Senin, (22/04) di Hotel Grandhika koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, Iskandarsyah, Jakarta. advokasi hukum dan hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, terdapat Aslan Noor selaku Kepala Biro Hukum dan Hubungan beberapa fungsi salah satunya yaitu pelaksanaan koordinasi Masyarakat juga mengungkapkan bahwa hal tersebut di atas dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. juga disebabkan karena pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada unit kerja yang mempunyai fungsi advokasi Kegiatan Bimbingan Teknis kali ini merupakan salah satu hukum banyak yang belum memahami tentang pelaksanaan bentuk koordinasi kepada petugas advokasi hukum, yaitu pelayanan bantuan hukum itu sendiri. terdapat Bagian Program dan Hukum ditingkat Setdirjen dan Setirjen, Bagian Tata Usaha ditingkat Kantor Wilayah “Sampai hari ini kawan-kawan kita masih ada yang tersandung BPN Provinsi hingga Subbagian Tata Usaha ditingkat Kantor kasus hukum karena tugas berat yang dijalankannya, Pertanahan Kabupaten/Kota yang menangani masalah sehingga tujuan kita berkumpul pada kesempatan kali ini yaitu advokasi hukum di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (LS) bagaimana kita menyamakan persepsi terhadap pelayanan advokasi/bantuan hukum di lingkungan Kementerian ATR/ BPN,” jelas Aslan Noor. 53Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

april Sofyan A. Djalil: Pengalaman Dapat Memperkaya Cara Kerja Supaya Lebih Baik Lagi Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 24 April 2019 J akarta - Hal itu diucapkan oleh Menteri ATR/ Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Kualitas Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada saat membuka Pelaksanaan PTSL 2019 dan Layanan Pertanahan dalam kegiatan Konsultasi Teknis Pendaftaran Tanah Mendukung Tranformasi Kementerian ATR/BPN Menuju Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 Direktorat Era Digital” dilaksanakan selama 3 hari dengan jumlah Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan di Hotel peserta sebanyak 163 orang. Grand Kemang, Jakarta (23/04). Para peserta tersebut terdiri dari Pejabat Struktural dan Menurutnya di tahun ketiga pelaksanaan program PTSL ini PejabatFungsionalUmumdilingkunganDirektoratJenderal banyak sekali bahan pembelajaran yang sudah dipelajari, Hubungan Hukum Keagrariaan, Kepala Bidang Hubungan banyak pula praktik yang sudah diterapkan hingga masalah Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi, yang dijumpai di lapangan. “Kurva pembelajaran tidak Koordinator Kegiatan PTSL pada Kantor Wilayah BPN pernah berakhir, bagaimana temuan-temuan yang sudah Provinsi dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan ada bisa kita gabungkan dan dijadikan sebagai praktik baru perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. sehingga bisa menjadi lebih produktif, lebih cepat dan lebih baik kualitasnya,” ujar Sofyan A. Djalil. Program PTSL menjadi sangat penting karena pendaftaran tanah menjadi pondasi untuk berbagai kepentingan. Oleh Dari segi kuantitas, produk yang dihasilkan melalui program sebab itu, dalam konsultasi teknis ini diharapkan seluruh PTSL setiap tahunnya selalu melampaui target yang peserta dapat mengangkat semua kendala yang selama diberikan Presiden RI, Joko Widodo. Maka dari itu, di tahun ini terjadi di lapangan sehingga dapat dipelajari apa saja 2019 Presiden menargetkan sedikitnya 9 juta bidang tanah praktik-praktik terbaik untuk mengatasi kekurangan yang terdaftar di seluruh Indonesia. “Kita dituntut untuk bekerja selama ini ditemukan dan supaya mempermudah segala lebih cepat dan lebih banyak lagi. Karenanya pengalaman proses yang terjadi di lapangan. (LS/TA) yang sudah didapat bisa memperkaya cara kerja kita supaya bisa bekerja dengan lebih baik lagi,” tambahnya. Dalam laporannya kepada Menteri ATR/BPN, Ana Anida selaku Ketua Panitia Konsultasi Teknis PTSL Tahun 2019 mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Konsultasi Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PTSL dan peningkatan kualitas layanan pertanahan serta layanan elektronik pertanahan. “Hal ini dikarenakan PTSL telah memasuki tahun ketiga, sehingga kualitas menjadi perhatian utama untuk mencegah adanya permasalahan pertanahan di kemudian hari,” tutur Ana Anida. 54 kumpulan Siaran Pers

APRIL Tuntutan Kompetensi Surveyor Kadaster Berlisensi Semakin Tinggi Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 24 April 2019 B andung - Indonesia hingga tahun 2030 berpotensi tambah Agus Wahyudi yang mengutip pernyataan Wakil kekurangan 57 juta tenaga kerja ahli/pekerja skill, Presiden Jusuf KallasaatmembukaacaraIndonesiaIndustrial khususnya tenaga ahli di bidang sains, teknologi, Summit 2019 baru-baru ini. engineering, dan matematika (STEM) yang menjadi pemeran utama dalam menghadapi Revolusi Kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Keahlian Industri 4.0 (The Fourth Industrial Revolution atau 4IR). Kondisi (LPK) dan Vokasi Budi Karya Mandiri (BKM), Bandung ini dapat terjadi apabila pemerintah tidak segera mencetak pimpinan Siska Nugraha Humaira dihadiri oleh pejabat tenaga-tenaga ahli baru. Maka dari itu Pemerintah telah instansi terkait, para pendidik, perguruan tinggi dan sekolah mencanangkan tahun 2019 sebagai tahun pencetak tenaga menengah kejuruan di sekitar Bandung, pelaku industri serta ahli/kompeten. mahasiswa LPK tersebut dan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang ada di Bandung. Bagi Indonesia, fenomena 4IR dapat menjadi ancaman akan terjadi disruption, kata Rhenald Kasali Guru Besar Universitas “LPK dan Vokasi BKM ini telah meluluskan ratusan Indonesia, karena banyak bidang pekerjaan manusia diambil mahasiswanya dan terserap sepenuhnya di perusahaan- alih oleh robot dan kecerdasan buatan. Namun walaupun perusahaan bidang survei dan pemetaan yang sedang fenomena 4IR menjadi ancaman untuk banyak bidang mengerjakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pekerjaan, khusus untuk profesi juru ukur atau surveyor di seluruh Indonesia,” kata Sofan Prihadi, Ketua Asosiasi perannya tidak dapat digantikan oleh kecerdasan buatan atau Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial Artificial Intelligence (AI) menurut para reviewer dunia. (APSPIG). “Seiringdenganperkembanganilmupengetahuandanalat-alat Sementara itu, Sumaryono dari Badan Informasi Geospasial teknologi pengukuran yang semakin canggih, maka pekerjaan (BIG) Bidang Pengembangan SDM dan Industri IG mengatakan surveyor akan semakin efektif dan efisien. Untuk itu tuntutan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang peningkatan kompetensi surveyor menjadi keharusan,” ujar InformasiGeospasial(SKKNI-IG)yangdiaturdalamKeputusan Agus Wahyudi, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 2017 belum cukup mengakomodir kompetensi Surveyor Nasional (ATR/BPN) pada acara Seminar dan Workshop di Kadaster. Karena itu BIG sedang mengadakan Kaji Ulang Bandung (20/04). SKKNI-IG antara lain untuk mengakomodir kompetensi Surveyor Kadaster. (HP/NA) Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan (Ditjen IK) sedang menyiapkan standardisasi profesi juru ukur kadastral (surveyor kadastral) melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan mendapat lisensi dari Badan Nasional Standar Profesi (BNSP). “Teman-teman Surveyor Kadaster yang sudah berlisensi agar terus-menerus meningkatkan keterampilan dan keahliannya, jangan merasa nyaman karena sudah memperoleh lisensi. Karena tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi, kita akan melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tidak mungkin ditolak, justru yang paling penting adalah bagaimana mengambil manfaat dari perubahan,” 55Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

april BUMDes Diharapkan Menjadi Pemicu Pergerakan Desa Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 25 April 2019 M alang - Dalam rangka menyosialisasikan penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan program kebijakan pemerintah yang tertuang jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi. dalam nawa cita poin ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Menilik ke belakang tepatnya (15/04) lalu, telah dilakukan MoU daerah-daerah dan desa dalam kerangka antara Kemendesa PDTT dan Kementerian Agraria dan Tata kesatuan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Ruang (ATR/BPN) tentang reforma agraria. Tujuan dari MoU dan Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan Forum tersebut adalah melakukan program sertipikasi lahan sehingga Tematik Bakohumas yang mengusung tema “BUMDesa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan Sebagai Penggerak Perekonomian Desa” di Savana Hotel and dan kawasan transmigrasi. Harapannya program yang Convention, Malang, Jawa Timur (24/04). menjadi bagian dari reforma agraria tersebut dapat membantu mempercepat pengurangan angka kemiskinan. “Masyarakat di Acara ini berlangsung selama 3 (tiga) hari. Rangkaian desa terpencil sekarang bisa menggunakan sertipikat mereka acara di antaranya hari pertama diisi dengan paparan para untuk membuka usaha atau membangun desanya masing- narasumber tentang sosialisasi kepada peserta bakohumas masing,” tegas Menteri Desa PDTT beberapa waktu lalu. dalam mendukung peran BUMDes. Hari kedua diisi dengan kunjungan ke Desa Pujon Kidul, desa yang berhasil mengelola Di akhir sambutannya Selmatta Sembiring mengimbau dana BUMDes yang awalnya bermodal puluhan juta hingga untuk wujud nyata kita sebagai anggota Bakohumas, setelah dapat meraup omset miliaran rupiah sehingga desa ini dapat mengikuti forum ini untuk secara luas dan masif menyebarkan menyejahterakan masyarakat sekitar dan rangkaian kegiatan informasi melalui website maupun media sosial yang dimiliki berakhir dengan penutupan di hari ketiga. masing-masing kementerian/lembaga. Dalam laporan Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kementerian Turut hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Pembangunan Desa, PDTT, Dr. Bonivasius Prasetya Ichiarto, S.SI, M. Kawasan Perdesaan, Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si, Direktur Eng. mengungkapkan bahwa BUMDes mempunyai peran Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Ir. RR. Aisyah meningkatkan ekonomi masyarakat desa, sebagai lembaga Gamawanti, M.M., Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS selaku Guru Besar ekonomi masyarakat memiliki peran yang cukup strategis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Direktur Tata Kelola dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Desa, PDT, Pada kesempatan yang sama Selamatta Sembiring selaku dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Desa Kab. Malang, Kepala Bidang Desa dan Pendamping Desa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengatakan Pujon Kidul. bahwa pembentukan BUMDes merupakan salah satu cara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Forum Bakohumas merupakan forum koordinasi dan kerja Transmigrasi (Kemendesa PDTT) untuk mempercepat sama antar unit kerja bidang humas Kementerian/Lembaga pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. BUMDes negara, Lembaga Pemerintah setingkat Kementerian, Lembaga diharapkan dapat menjadi lembaga kunci penggerak ekonomi Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Penyiaran Publik, desa. Lembaga Negara Nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan “BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Ditujukan menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi depannya,” lanjut Selamatta Sembiring. Di dalamnya terdapat kesenjangan informasi serta untuk memudahkan pelaksanaan aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan tugas dan fungsi dalam koordinasi, integrasi, sinergi dan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, sinkronisasi antar instansi pemerintah dan lembaga. (HF) 56 kumpulan Siaran Pers

APRIL Peringati Isra Mikraj Guna Tingkatkan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 26 April 2019 J akarta - Selain Hari Raya Idul Fitri dan Maulid peringatan Isra Mikraj tahun ini. Dalam tausyiahnya, Nabi Muhammad SAW, Umat Islam diseluruh Ustad Turmudzi mengatakan ada peristiwa penting yang dunia juga memperingati hari Isra Mikraj. Isra jarang didakwahkan para da’i yakni peristiwa saat hati Mikraj adalah perjalanan Nabi Muhammad Nabi Muhammad dicuci oleh Malaikat Jibril. SAW atas perintah Allah SWT yang ditempuh dalam waktu semalam. “Sebelum melakukan Isra Mikraj, dada Nabi Muhammad SAW dibelah oleh Malaikat Jibril dan dicuci dengan air Isra merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad zamzam. Tujuannya apa? Agar hati nabi bersih dan dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsho di setelah itu barulah diisi dengan ilmu pengetahuan dan Yerusalem. Sedangkan Mikraj adalah perjalanan Nabi hikmat. Selain itu, hati yang bersih merupakan syarat Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh. utama kebahagiaan dunia dan akhirat,” kata Ustad Turmudzi. Dalam Isra Mikraj, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah SWT, yakni sholat lima waktu. “Perintah sholat Perayaan Isra Mikraj tahun ini mengambil tema “Nabi adalah suatu yang sangat penting. Melalui sholat, Muhammad SAW sebagai Teladan Mewujudkan Niat setiap umat akan merasa dekat dengan Allah SWT,” Menjadi ASN yang Amanah dan Tulus Melayani” yang kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan dihadiri jajaran pegawai di Kementerian ATR/BPN serta Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Himawan Arief Sugoto saat memberikan sambutan Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. pada peringatan Isra Mikraj di lingkungan Kementerian (RH/AF/LS). ATR/BPN di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Kamis (25/04). Pesan moral dari pelaksanaan sholat adalah terciptanya secara nyata sebuah sikap di masyarakat yaitu terbentuknya sifat jujur, adil, santun serta kasih sayang. “Dan jika sholat didirikan secara khusyuk dan benar maka dapat mengantarkan kita kepada keteraturan, tertib, disiplin dan istikamah dalam kehidupan sehari- hari,” ujar Sekretaris Jenderal. Himawan Arief Sugoto berharap dengan peringatan Isra Mikraj ini dapat memberikan dampak positif pada pegawai Kementerian ATR/BPN. “Serta lebih amanah dan tulus dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari,” kata Sekretaris Jenderal. Pada kesempatan yang sama, Ustad Turmudzi Abdul Jalil berkesempatan memberikan tausyiah dalam 57Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

april Menumbuhkan Inspirasi Kemandirian Perempuan di Hari Kartini Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 27 April 2019 J akarta - Peringatan hari Kartini telah menjadi Tambahnya, maka anggota DWP dan IKAWATI Kementerian momentum penting bagi kaum perempuan ATR/BPNharusmenyiapkandiriuntukmendampingisuami untuk berani bangkit mencapai kemandirian dimana pun ditugaskan dan dengan tuntutan pekerjaan serta kedudukan yang setara dengan kaum suami dengan target yang semakin meningkat. “Seorang laki-laki. Perjuangan ini dilakukan oleh pejuang istri harus siap menghadapi suami yang pulang ke rumah perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini, wanita dengan jam pulang yang semakin larut dan dalam kondisi kelahiran Jepara 21 April 1879. Kartini dikenal sebagai lelah. Jadi seorang istri harus siap dengan segala amunisi pelopor lahirnya kebangkitan kaum hawa dengan prinsip gizi dan makanan yang sehat,” pesan Ratna Megawangi untuk memperjuangkan eksistensi perempuan. Sofyan A. Djalil. Di era modern saat ini, perempuan Indonesia semakin Dalam kesempatan yang sama Saptawati Adi Darmawan bangkit dan mandiri. Sesuai dengan buku Kartini “Habis selaku ketua penyelenggara acara mengatakan tujuan Gelap Terbitlah Terang” Kartini era modern sudah bisa diadakannya acara tersebut untuk memahami makna menjadi pemimpin dan menempati posisi strategis. dari peringatan hari Kartini. “Dengan memiliki rasa Memperingati Hari Kartini maka dapat dilihat kembali Nasionalisme yang tinggi, mampu mengapresiasi bakat sejauh mana kemajuan peran perempuan dalam dan kreasi dalam bidang kesenian dan ekonomi serta pembangunan dari masa ke masa yang dikaitkan dengan mempererat tali persaudaraan di lingkungan Kementerian cita-cita Kartini. Sehingga semangat Kartini dapat ATR/BPN,” ujar Saptawati Adi Darmawan meningkatkan kemandirian dan profesionalisme kaum perempuan. Puncak peringatan Hari Kartini di Aula Prona Kementerian ATR/BPN ini diikuti sekitar kurang lebih 150 orang yang Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum IKAWATI terdiri dari seluruh pengurus, anggota, perwakilan dari Kementerian ATR/BPN Ratna Megawangi Sofyan A. Djalil Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa dalam sambutannya pada Acara Dharma Wanita Persatuan Barat, serta perwakilan dari DWP dan Ikawati lingkungan (DWP) dan Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN. (TA/AF) Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan tema “Dengan Semangat Kartini Kita Tingkatkan Eksistensi Perempuan untuk Meraih Peluang Dalam Menghadapi Tantangan Kedepan” Jumat (26/04) di Aula Prona Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Jakarta. Lebih lanjut Ratna Megawangi Sofyan A. Djalil mengatakan tantangan ke depan bagi kaum perempuan itu semakin berat. “Baik itu tantangan dalam menjalani peran sebagai ibu dalam mendidik anak-anak serta situasi global dan perkembangan teknologi saat ini maupun dalam menjalani peran sebagai istri,” ungkap Ratna Megawangi Sofyan A. Djalil. 58 kumpulan Siaran Pers

APRIL Dukung dan Apresiasi Kinerja Polri, Kementerian ATR/BPN Berikan Hak Pakai Atas Tanah Negara Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 29 April 2019 J akarta - Tanah terlantar adalah tanah yang Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak BPN, Sofyan A. Djalil juga mengungkapkan bahwa sejak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna tahun lalu, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, penertiban tanah-tanah terlantar yang digunakan untuk atau dasar penguasaan atas tanah yang kepentingan umum. “Kami juga sudah memberikan tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak kepada TNI di Sukabumi,” kata Sofyan A. Djalil. dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Selain itu, berkat kerja sama dengan Polri, Kementerian Hal tersebut dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila ATR/BPN juga mampu melaksanakan pemberantasan tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau mafia tanah. Sofyan A. Djalil mengakui bahwa mafia tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat tanah mempersulit kerja para jajaran di Kantor Wilayah dan tujuan haknya. BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. “Kini dengan adanya mafia tanah yang sudah Tanah seluas 23,82 hektare (ha) yang dikuasai oleh berhasil ditindak, kami dapat mewujudkan ATR/BPN PT Estu Subur melalui sertipikat HGU No. 1, No. 2 yang lebih baik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/AF) dan No. 3, yang terletak di Desa Karanggodan dan Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan telah habis masa berlaku HGU-nya sejak tahun 2000 dan melalui SK Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 8 dan 9/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Penetapan Tanah Terlantar, lokasi eks HGU tersebut ditetapkan menjadi lokasi tanah terlantar. Senin, 29 April 2019, bertempat di Ruang Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertipikat tanah berupa Hak Pakai kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Tito Karnavian. Hak Pakai yang diterima Kapolri seluas 17,1542 Ha, yang merupakan eks HGU PT Estu Subur. Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi kerja Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan tanah- tanah aset kepolisian di daerah. “Salah satu contohnya di Palu serta Manokwari. Semuanya bisa diselesaikan secara clear,” kata Tito Karnavian. 59Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

april Agar Tidak Salah Langkah, Berikut 5 Hal yang Perlu Dilakukan Masyarakat dalam Jual Beli Tanah Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 29 April 2019 J akarta - Hak kepemilikan atas tanah, sewaktu- meninggal, dapat dilakukan dengan melampirkan surat waktu dapat terjadi peralihan hak dan yang umum keterangan kematian dari kantor kelurahan. terjadi peralihan tersebut terjadi karena adanya jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli. Kelima, penjual harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan Kendati demikian tidak sedikit masyarakat yang pembeli harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan tidak mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam jual beli Bangunan (BPHTB), dengan ketentuan sebagai berikut Pajak tanah, akibatnya banyak masyarakat yang merasa dirugikan Penjual (PPh) = Harga Jual x 2,5 %, Pajak Pembeli (BPHTB) akibat transaksi jual beli tanah. = {Harga Jual – Nilai Tidak Kena Pajak} x 5 %. Pembeli dan Penjual kemudian juga membayar pembuatan AJB di PPAT “Ceritanya macam-macam mulai dari surat tanahnya palsu, yang pada umumnya akan ditanggung bersama atau jika ada sengketa di tanah yang dibeli, tanah yang dibeli luasnya kedua belah pihak bersepakat ditanggung oleh salah satu tidak sesuai dengan luas yang tertera di surat tanah, dan lain pihak yang nilainya maksimal 1% dari harga transaksi tanah. sebagainya,” ujar Supardy Marbun Direktur Sengketa Konflik Wilayah 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Lebih lanjut Supardy berharap kepada masyarakat yang sudah Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat menjadi Pembicara memiliki tanah agar menjaga tanahnya, menjaga tanah itu ada pada acara HOTROOM Metro TV yang dibawakan oleh dua hal yaitu menjaga fisik tanahnya agar tidak dikuasai oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Jakarta, Senin orang lain yaitu dengan memberi patok atau batas tanah dan (29/04). memanfaatkan tanahnya dengan baik, kemudian menjaga surat-suratnya agar tidak hilang atau dipegang oleh orang lain. Supardy Marbun mengatakan setidaknya ada lima hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat jika ingin jual beli tanah, yang Sementara itu terkait maraknya mafia tanah Supardy pertama adalah memastikan keaslian tanda bukti hak atas Marbun mengatakan saat ini Kementerian ATR/BPN sudah tanah di Kantor Pertanahan tempat lokasi tanah Anda berada. melakukan kerja sama dalam MoU dengan Kepolisian RI tentang pemberantasan mafia tanah. Mulai tahun kemarin, Kedua, buatlah Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibuat di Kementerian ATR/BPN sudah melakukan banyak hal untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas di wilayah memberantas mafia tanah. “Maka jika ada masyarakat yang lokasi tanah, jangan menggunakan PPAT di luar wilayah menjadi korban mafia tanah, dapat melaporkan kepada kewenangan kerjanya. Kepolisian, jika ada perbuatan pidana dan hak-hak anda akan dilindungi,” pungkasnya. (RO/LS). Ketiga, jika penjual akan menjual kepada pembeli dengan disertai pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan dan akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu maka diperlukan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris, karena PBJB yang di hadapan notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata. Keempat, apabila penjual sudah menikah, maka tanah dan bangunan akan menjadi harta bersama, sehingga penjualan tanah tersebut harus atas dasar persetujuan suami/istri dengan penandatanganan surat persetujuan khusus, atau turut menandatangani AJB. Apabila suami atau istri sudah 60 kumpulan Siaran Pers

APRIL Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Penguatan Kapasitas Pelaksana Konsolidasi Tanah Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 30 April 2019 D enpasar - Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dampak, selain itu desain juga memadukan unsur art dan science,” ujar dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan Petrus Natalivan dalam paparan. Kemudian, Natalivan menekankan partisipasi aktif masyarakat diperlukan adanya penataan bahwa dalam menyusun desain harus ada aturan-aturan yang diikuti penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Padakesempatanlain,DodoJulimanmenyebutkanbahwa“Seharusnya yang selanjutnya disebut dengan Konsolidasi Tanah. dalam sebuah proses pembangunan ada manfaat yang diperoleh masyarakat, oleh karena itu diperlukan keterlibatan aktif masyarakat Salah satu manfaat dari dilakukannya Konsolidasi Tanah yaitu dalam menentukan pembangunan di wilayahnya”. Sementara, dari tersedianya tanah untuk pembangunan infrastruktur di lingkungan aspek tata ruang, Agustomi menyampaikan “Seindah apapun rencana tempat tinggal warga. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan tata ruang disusun jika tidak pernah diimplementasikan maka akan keterampilan yang baik dari petugas penyelenggara Konsolidasi Tanah tetap menjadi rencana, Konsolidasi Tanah dilakukan, kerangka dan hal ini lah yang melatarbelakangi diadakannya Bimbingan Teknis utamanya adalah untuk mewujudkan rencana tata ruang”. kali ini. Narasumber lain, Antonio menekankan pada bagaimana konsolidasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tanah dapat meningkatkan peran penduduk lokal dengan meyakinkan dan Konsoliasi Tanah Vertikal Tahun 2019 dilaksanakan di Denpasar, dan mengedukasi bahwa tanah yang dimilikinya adalah aset penting Bali, pada tanggal 26-27 April 2019. Berbeda dengan pelaksanaan yang dapat menyejahterakan sampai anak cucu, “Pemerintah harus Bimbingan Teknis (Bimtek) Konsolidasi Tanah pada tahun-tahun konsisten dengan visi dan misi untuk memperjuangkan kepentingan sebelumnya, pada tahun 2019 ini Bimtek menyeimbangkan antara masyarakat,” tegas Antonio. teori dan praktik. Fokus Bimtek adalah pendalaman materi dan praktik dalam 3 (tiga) tema pokok, yakni: Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Setelah mendapatkan materi dari para narasumber, seluruh peserta Sektor, Pemetaan Sosial dan Consensus Building, dan Penyusunan melakukan site visit atau kunjungan lapang untuk mengamati Desain Awal (Visioning). lokasi diantara Jalan Sunset Road dan Jalan Imam Bonjol yang dijadikan sebagai obyek pelatihan sekaligus praktik penyelenggaraan “Konsolidasi Tanah merupakan bagian dari Reforma Agraria (RA), konsolidasi tanah. Setelah kembali dari site visit, dilakukan analisis bahkan bisa disebut sebagai ‘paket lengkap’ RA karena adanya data, brainstorming, praktik desain konsolidasi tanah serta diskusi kegiatan penataan aset sekaligus akses, ke depan seharusnya menjadi panel. kegiatan primadona,” ungkap Doni Janarto Widiantono, Direktur Konsolidasi Tanah pada saat pengarahan dan sambutan pembukaan. Rudi Rubijaya, S.P., M.Sc., Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali sebelum menutup acara Bimtek menyampaikan “Melaksanakan Konsolidasi Lebih lanjut, Doni menyampaikan bahwa program Konsolidasi Tanah Tanah sekarang ini sulit, beda dengan dulu, maka perlu adanya tidak bisa berdiri sendiri atau harus bersinergi dengan Kementerian/ penguatan baru seperti pemetaan sosial dan consensus building, Lembaga lain seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan ini semua sudah ada dalam Rapermen konsolidasi tanah, apabila Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Rapermen ini lahir maka akan menguatkan pelaksanaan Konsolidasi Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, dan yang lainnya. Tanah,” ungkap Rudi menyemangati peserta Bimbingan Teknis. Narasumber yang menjadi pembicara sekaligus fasilitator dalam Bimtek Konsolidasi Tanah diikuti oleh peserta yang terdiri dari pusat kegiatan Bimtek adalah Dr. R.M. Petrus Nataliavan (Dosen Perencanaan dan daerah, khusus untuk peserta daerah diikuti oleh seluruh Kepala Wilayah dan Kota, ITB), Ir. Dodo Juliman (Combine Resoure Institution Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah dari 33 Kanwil BPN Provinsi yang juga praktisi pemberdayaan masyarakat), Dr. Agustomi Masik, atau yang mewakili serta 6 orang peserta tambahan dari Kantor M.Dev.Plg (Kasubdit pada Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Pertanahan Kabupaten/Kota. Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah), Antonio Ismael Risianto (Senior Technical Advisor, UN Habitat). Harapan dengan dilaksanakannya Bimtek Konsolidasi Tanah adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta dalam “Perencanaan Tapak atau Desain Konsolidasi Tanah perlu mendapat penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di daerah yang lebih baik. Sejalan perhatian khusus untuk mengatasi atau mengurangi konflik dan dengan hal tersebut diharapkan target nasional tahun 2019 sebanyak 10.000 bidang dapat selesai ditata dan disertipikatkan. (AN/TM) 61Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

april Menteri ATR/Kepala BPN: Sikap Menentukan Masa Depan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 30 April 2019 C ikeas Udik - Sikap atau attitude adalah pernyataan “Semuanya dilaksanakan selama 18 hari 191 jam pelatihan, evaluatif terhadap obyek, orang ataupun peristiwa. dimana 26 jam pelajaran akan coba dilakukan melalui metode Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap e-learning,” ujar Virgo Eresta Jaya. sesuatu. Sikap mempunyai komponen utama yakni kesadaran, perasaan serta perilaku. Selain itu, ada pembekalan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing peserta. Menurut Virgo Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Eresta Jaya, setiap peserta akan dituntut untuk menciptakan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan gagasan-gagasanperubahandilingkunganKantorPertanahan bahwa kesuksesan sangat bergantung pada sikap/attitude masing-masing. “Kegiatan ini lamanya 30 hari,” ujar Kepala seseorang. “Apakah ia memiliki angel inside atau satan PPSDM. inside,” ujar Sofyan A. Djalil saat memberikan pengarahan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai PPSDM juga akan melakukan assesment untuk kompetensi Negeri Sipil Golongan III Angkatan VIII s.d XIV di Gedung Pusat teknis setiap peserta diklat. “Ini akan kita lakukan diakhir Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Cikeas Udik, diklat,” kata Virgo Eresta Jaya. Selasa (30/04). Ketiga tahapan diklat tersebut nantinya akan menentukan Menurut Sofyan A. Djalil, orang yang memiliki angel inside kelulusan setiap peserta Diklatsar. “Untuk lulus, para peserta merupakan calon orang sukses. Dalam diri (inside) orang didik harus mencapai nilai minimal 70, sesuai yang diatur oleh tersebut biasanya memiliki good character, tidak anti kritik, Lembaga Administrasi Negara (LAN),” kata Virgo Eresta Jaya. openperson,sertasukamenerimasaran.“Jikaadasataninside (RH/AF) dalam diri seseorang biasanya orang tersebut cenderung suka mengeluarkan sumpah serapah serta pemarah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Seiring berkembangnya zaman, Indonesia kini memiliki banyak orang-orang pintar, yang umumnya banyak berasal dari generasi muda. Menteri ATR/Kepala BPN mengakui hal ini menjadi berkah buat Indonesia, yang sedang bergerak maju menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. “Tapi kepintaran setiap orang itu tergantung IQ. Namun, jika kita ingin sukses tidak bergantung pada IQ kita semata, melainkan juga kepada attitude kita. Namun, jika kita memiliki attitude yang bagus serta IQ yang bagus, maka hampir dipastikan kita bisa menjadi orang sukses,” kata Sofyan A. Djalil. Pada kesempatan yang sama, Kepala PPSDM, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa kegiatan Diklatsar CPNS ini berlangsung dalam 3 tahap yaitu 18 hari akan dilaksanakan pembekalan kompetensi, yakni kompetensi perilaku bela negara, kompetensi aktualisasi nilai-nilai PNS, serta mengaktualisasi kedudukan PNS dalam kehidupan bernegara. 62 kumpulan Siaran Pers

mei Dirjen PPRPT Kembangkan Potensi Pegawai Melalui Asesmen Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 30 April 2019 Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Sejalan yang disampaikan Andi Renald, Gantini sebagai Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) perwakilan dari Tim Psikolog menambahkan, asesmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan ini dilaksanakan dalam upaya pengumpulan data objektif Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pegawai sehingga nantinya akan mudah dalam penempatan proses asesmen sebagai salah satu program pegawai, pengembangan dan promosi jabatan. Reformasi Birokrasi di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebagai suatu metode penilaian yang berbasis Asesmen merupakan salah satu metode pengambilan perilaku dan melibatkan beragam teknik evaluasi, termasuk data profil pegawai yang berkaitan dengan kemampuan menggunakan bermacam alat ukur, Asesmen dinilai sebagai intelektual, emosi, sosial dan kepemimpinan. Adapun pola suatu sistem yang memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam pengambilan datanya mengunakan alat ukur psikotes yang menilai kompetensi pegawai dan hasilnya diharapkan sudah terstandardisasi menggunakan norma Indonesia dan dapat memberikan informasi yang objektif mengenai profil ditambah dengan permainan Point of You (POY) sebagai kompetensi pegawai. pelengkap data. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin kelancaran Penyelenggaraan Pemetaan Profil Pegawai di lingkungan pelaksanaan tugas pemerintah melalui profesionalisme Direktorat Jenderal PPRPT tahun 2019 diikuti oleh 56 peserta aparatur dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sangat terdiri dari 18 orang Pejabat Administrator dan 38 Pejabat berkaitan dengan kompetensi maka perlu dikembangkan Pengawas. Pemetaan profil pegawai tersebut dibagi ke dalam Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi. 3 (tiga) angkatan, di mana masing-masing terdiri sekitar 19 Pada era reformasi, keterbukaan dan transparansi, di mana orang selama 2 (dua) hari dengan waktu pelaksanaan tanggal prinsip-prinsipakuntabilitasdijunjungtinggi,dibutuhkansuatu 25-26 April 2019, 29-30 April 2019 dan 2-3 Mei 2019. Lokasi sistem pengukuran kompetensi yang cukup fair atau objektif pelaksanaan angkatan I sampai III berada di Hotel Ambhara, sehingga bisa diterima oleh organisasi, pimpinan organisasi Jakarta. (IN) maupun sumber daya manusianya. Andi Renald selaku Sekretaris Direktorat Jenderal PPRPT saat membuka Assesment Pejabat Administrator di Jakarta (25/4) mengatakan, potret diri pegawai nantinya akan tergambar secara jelas dan utuh dalam asesmen ini. “Peserta harus mengikuti semua pelaksanaan asesmen ini dengan baik untuk dapat memetakan potensi dan kompetensi sehingga penempatan pegawai sesuai dengan bakat, passion dan kompetensinya (Job Best Fit) serta tidak terjadi miss-match penempatan pegawai,” ujarnya. “Ke depannya nanti kita dapat melakukan tugas dengan amanah, apa yang bisa dilakukan, lakukanlah dengan potensi terbaik anda,” tegas Andi Renald menutup sambutannya. 63Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

mei Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Generasi Muda Islam Untuk Semangat Berwirausaha Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 03 Mei 2019 Dalamperkembangannyamasjidtidakhanyaberfokus bisa dilihat dengan memiliki semangat berwirausaha. “Yang pada kegiatan edukasi keagamaan namun Masjid terpenting, apapun produk yang kalian buat, kualitas harus juga dapat digunakan untuk kegiatan perekonomian diutamakan,” tambahnya. umat muslim, untuk itu dalam upaya memakmurkan Masjid melalui bidang perekonomian, generasi Dalam menumbuhkan semangat berwirausaha, Sofyan A. muda Islam harus proaktif dalam menjalankan kegiatan di Djalil memberikan masukan kepada seluruh peserta yang bidang ekonomi khususnya di lingkungan Masjid. Aspek hadir. Pertama harus memiliki keinginan yang besar, misalnya ekonomi yang selama ini kurang diperhatikan, menjadi latar keinginan untuk menciptakan nilai tambah atau keinginan belakang fokus dari organisasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk berinovasi. Kedua harus memiliki sikap yang baik untuk membentuk forum ekonomi anak muda Indonesia yang contohnya dapat menerima saran dan pendapat orang lain. kemudian disebut Indonesian Islamic Youth Economic Forum Dan terakhir harus jujur dalam menggunakan uang maupun (ISYEF). menjaga kualitas karena kejujuran adalah kunci yang paling penting untuk menjalankan sebuah usaha. DMI melalui ISYEF mencoba untuk mengajak generasi muda kembali ke masjid dan kemudian membuat masjid menjadi “Karena bisnis model orang jujur beda dengan yang tidak instrumen dalam mengembangkan aspek ekonomi, seperti jujur. Kalau khawatir ada orang yang tidak jujur maka perlu halnya memiliki usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan pengacara, akuntan, asuransi atau kontrak yang panjang untuk mandiri secara ekonomi. melindungi usahanya dari kemungkinan ditipu, tetapi kalau jujur tidak memerlukan itu semua dan jadi lebih efisien dalam Pada kegiatan Khatam Fest 2019 yang diadakan di Masjid berusaha,” jelas Sofyan. (LS/RO) Raya Baiturrahman, Aceh, Selasa (14/05), Sekretaris ISYEF Andi Ashadi mengatakan, Khatam Fest 2019 digelar untuk membangkitkan semangat wira usaha generasi muda, sehingga menjadi pelaku ekonomi. “Khatam Fest ini juga mengajakmasjidmembangunpusatekonominya.Keuntungan pusat ekonomi bisa digunakan untuk kegiatan remaja masjid. Dan ini juga bagian dari membangun jiwa wirausaha generasi muda Islam,” ucapnya. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang juga selaku ketuaDMIdalamsambutannyamengajakgenerasimudaislam untuk semangat berwirausaha sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. “Kalau kita lihat ke depan, kesempatan kita sangat banyak sekali untuk menciptakan lapangan kerja secara kreatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital,” kata Sofyan. Di masa perkembangan teknologi digital sekarang ini menurut Sofyan A. Djalil dapat memberikan kesempatan berwirausaha bagi siapa saja yang bisa memanfaatkan peluang usaha yang 64 kumpulan Siaran Pers

mei Cara Konkret Kementerian ATR/BPN Berikan Layanan Pertanahan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 15 Mei 2019 J akarta - Berbicara mengenai capaian kinerja tanah tetapi tidak punya sertipikat (aset idle), bisa ke bank Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan untuk dapat pinjaman dari bank pemerintah dengan bunga Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama hampir lebih rendah dari rentenir sekitar 7% per tahun. Redistribusi lima tahun belakangan ini, hasilnya jauh lebih baik tanah, tanah terlantar atau eks HGU kemudian diambil negara dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu karena untuk dibagikan ke masyarakat. Kementerian ATR/BPN terus melakukan percepatan Reforma Agraria (RA) dan memberikan kepastian hukum atas hak Tujuannya adalah penataan kembali struktur penguasaan, tanah masyarakat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang Lengkap (PTSL), guna menjamin pemerataan sosial-ekonomi lebih pro-rakyat melalui Penataan Aset dan disertai dengan dan mengurangi konflik pertanahan. Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. “Untuk Penataan Aset ada dua program, pertama Legalisasi Aset “Hampir 5 tahun ini, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kemudian Redistribusi Tanah,” ujar Sofyan A. Djalil. hal jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam upaya memberikan kepastian hukum pada masyarakat kita Wacana Pindah Ibu kota mempercepatpengeluaransertipikattanah.Kalausebelumnya menghasilkan sertipikat tanah di bawah 1 juta per tahun, kita Terkait dengan adanya wacana pemindahan ibu kota naikkan mulai di tahun 2017 targetnya 5 juta dan target itu Indonesia yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan terus naik di tahun berikutnya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, kembali oleh Pemerintah maupun masyarakat, Kementerian Sofyan A. Djalil saat wawancara bersama CNBC Indonesia di ATR/BPN menjadi salah satu instansi yang sering disebut Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/05). namanya terkait proses pengadaan tanahnya. Sampai saat ini, belum ditetapkan secara pasti di mana lokasi ibu kota barunya, Sofyan A. Djalil menambahkan, keseriusan pemerintah maka dari itu diharapkan jangan sampai ada spekulan tanah. melaksanakan percepatan pendaftaran tanah dengan . mengubah sistemnya dari yang sporadis sekarang “Jangan coba-coba spekulasi jual beli tanah nanti rugi, karena dilaksanakan secara sistematis. presiden maupun pemerintah belum memutuskan di mana letak persisnya ibu kota baru yang nantinya akan dibangun,” Terbukti dengan adanya sistem PTSL ini Kementerian ATR/ ujar Sofyan A. Djalil. BPN mampu mendaftarkan bidang tanah dan menghasilkan berjuta-jutasertipikattanahpertahunnya,sepertiditahun2017 Untuk lokasi ibu kota baru, perlu dilakukan identifikasi terlebih berhasil untuk 5,4 juta bidang tanah dan tahun 2018 berhasil dahulu terkait aspek kebencanaan daerah, aspek topografi, untuk 9,3 juta bidang tanah, dengan begitu diharapkan tahun rancangan tata ruang, dan adanya fasilitas penunjang. Untuk 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar semua. proses pengadaan tanahnya kemungkinan bisa berasal dari tanah negara maupun tanah masyarakat dan dipastikan Tantangan yang dihadapi Kementerian ATR/BPN yaitu pembebasan lahannya jauh lebih mudah. kurangnya juru ukur dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah objek PTSL dan sengketa atau konflik tanah yang “Kementerian ATR/BPN kini jauh lebih baik dari sebelumnya, membuat adanya klusteriasi status tanah. untuk pembebasan tanah tidak ada masalah lagi seperti dulu, buktinya Tol Trans Jawa dan infrastruktur lainnya dapat Reforma Agraria memiliki dua komponen, legalisasi aset dan selesai pembebasan lahannya dalam tempo cepat,” ujar redistribusi tanah. Legalisasi aset bagi rakyat yang punya Sofyan A. Djalil. (NA/TM) 65Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

mei Mari Mengenal Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Sang Pembuat Peta Dasar Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 17 Mei 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ digunakan GNSS RTK dalam mengukurnya. Namun, apabila Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui Kantor di perkotaan dan sulit diukur dengan menggunakan GNSS Pertanahan Kabupaten/Kota, saat ini sedang RTK, kita menggunakan Total Station dan pita ukur,” kata Agus melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik Wahyudi. Lengkap (PTSL). Produk dari PTSL ini dapat berupa peta dan sertipikat tanah, yang di dalamnya memuat data Agus Wahyudi mengungkapkan bahwa dalam kepemilikan alat pertanahan serta peta bidang tanah. Saat ini, kita tentu banyak ini, Direktoratnya memiliki sebuah grand design. Harapannya mengetahui tentang sertipikat tanah, namun tahukah apa itu setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memiliki 1 unit peta? Total Station dan 1 set GNSS RTK. “Kami berharap mereka memiliki dua alat tersebut guna mendukung kegiatan Peta merupakan gambaran bidang tanah dengan skala pengukuran di lapangan,” imbuh Agus Wahyudi. tertentu melalui sistem proyeksi. Dalam kegiatan pertanahan di Kementerian ATR/BPN, dikenal peta dasar dan peta tematik. Sebagai informasi kini Kementerian ATR/BPN memiliki 1.800 Saat ini kita akan membahas dahulu tentang peta dasar. unit GNSS RTK serta 400 unit Total Station. Sebenarnya apa itu peta dasar? Setelah membahas alat penunjang pengukuran yang hasilnya Peta dasar adalah peta yang digunakan dalam rangka kegiatan berupa peta, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan juga pendaftaran tanah, tata ruang dan pembuatan tematik lainnya. memiliki tugas utama terkait pengadaan juru ukur. Target PTSL “Kalau boleh dibahasakan peta dasar ini merupakan dasar 5 juta bidang, pada tahun 2017 serta 7 juta bidang pada tahun untuk membuat peta tematik. Istilah gampangnya kalau ingin 2018, membuat Kementerian ATR/BPN melakukan banyak buat rumah, kan harus ada pondasinya. Peta dasar ini menjadi terobosan. Mulai dari pemangkasan waktu pengumuman pondasinya,petatematikrumahnya,”kataDirekturPengukuran pembuatan sertipikat tanah hingga perekrutan Surveyor dan Pemetaan Dasar, Agus Wahyudi. Kadastral Berlisensi. Menurut Agus Wahyudi, saat ini Direktoratnya sedang “Dengan adanya PTSL yang memiliki target besar, kita membuat peta dasar pertanahan. “Peta dasar pertanahan kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai juru ukur merupakan base map dari one map policy-nya Kementerian sebanyak 8.000 orang. Akhirnya, untuk menutupi kekurangan ATR/BPN, dimana cakupan peta dasar pertanahan sebesar tersebut, kita merekrut Surveyor Kadaster Berlisensi,” ujar 49,05 persen wilayah darat non kawasan hutan, dengan bahan Agus Wahyudi. dasar berupa citra satelit dan sebagian kecil foto udara. Kami menargetkan ini selesai tahun 2022, karena jika ini selesai Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun dapat menunjang penyelesaian PTSL yang ditargetkan selesai 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, Surveyor Kadaster tahun 2025,” kata Agus Wahyudi. adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menyelenggarakan proses survei dan pemetaan Lebih lanjut, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar tidak pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah dan bertanggung melulu mengurusi pembuatan peta dasar pertanahan saja. jawab di hadapan hukum atas data survei yang dihasilkannya. Agus Wahyudi memaparkan bahwa Direktoratnya juga terlibat “Surveyor Kadaster tersebut kami beri lisensi sehingga disebut dalam pengadaan peralatan teknis pengukuran bidang tanah. Surveyor Kadaster Berlisensi, yang merupakan mitra kerja Sebagai informasi, ada 3 (tiga) alat ukur yang digunakan oleh Kementerian ATR/BPN,” kata Agus Wahyudi. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yakni pita ukur, Teodolit/ Total Station serta GNSS RTK. Hingga tahun 2019, jumlah Surveyor Kadaster Berlisensi sebanyak 9.617 orang. (RH/TA). “Setiap alat ukur, terutama Total Station dan GNSS RTK, punya karakteristik khusus. Apabila di area terbuka dan luas itu 66 kumpulan Siaran Pers

mei Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Jajaran Kementerian ATR/BPN Diminta Tumbuhkan Semangat Gotong Royong Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 20 Mei 2019 J akarta - Tanggal 20 Mei 2019 merupakan peringatan gotong royong. “Peringatan Hari Kebangkitan Nasional hari Kebangkitan Nasional bagi Bangsa Indonesia. yang ke-111, seraya mengajak agar kita semua sebagai Hal ini dikarenakan 111 tahun yang lalu, Dr. Sutomo sesama anak bangsa secara sadar memaknai peringatan mendirikan Budi Utomo, yang merupakan organisasi kali ini dengan memperbaharui semangat gotong royong bumiputera pertama serta menjadi awal gerakan dan kolaborasi sebagai warisan kearifan lokal yang akan kemerdekaan Indonesia. membawa kita menuju kejayaan pentas global,” pangkas Budi Situmorang (RH/LS/AF). Peringatan hari Kebangkitan Nasional dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilaksanakan dengan penuh antusias dan semangat oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Upacara tersebut dilaksanakan di lapangan parkir gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (20/05). Bertindak sebagai Pembina Upacara Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang. Dalam sambutannya, Budi Situmorang yang membacakan amanat dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan bahwa peringatan hari Kebangkitan Nasional ke- 111 hari ini sangat relevan jika dimaknai dengan teks Sumpah Palapa. “Wilayah nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan berat bagi para pahlawan nasional kita untuk mengikat wilayah Indonesia seperti yang secara de jure terwujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Budi Situmorang. Selama berabad-abad serta sesuai dengan kebudayaan nenek moyang, sifat persatuan sudah ada dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Sifat persatuan ini kita kenal dengan gotong royong. “Gotong royong selalu mengakar dan menyebar ke seluruh nusantara. Ini dibuktikan dengan berbagai ungkapan tentang kearifan lokal yang mengutamakan persatuan yang terdapat di seluruh suku, adat, dan budaya yang ada di Indonesia,” ujar Budi Situmorang. Untuk itu, Pembina Upacara mengimbau seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dapat menumbuhkan semangat 67Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

mei Dukung One Map Policy, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Canangkan Kota Lengkap Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 21 Mei 2019 S urabaya - Apa yang ada di benak Anda ketika Langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan mendengar kata “peta”? Anak 90an bisa jadi sertipikat-sertipikat lama, agar jelas posisinya. Tidak kurang mengasosiasikannya dengan Atlas, buku kumpulan dari 94 orang terlibat dalam upaya pemetaan ini. peta yang wajib dipunya ketika tiba pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diajarkan. Bagi milenial bisa jadi Langkah Kantor Pertanahan Kota Surabaya I ini didukung peta diasosiasikan dengan Google-Map, salah satu aplikasi penuh oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, di smartphone-nya . Tentunya berbeda apabila ditanyakan Heri Santoso. “Kementerian kita, salah satu di antaranya kepada para geograf dan kelompok profesi lainnya. Satu kata Kota Surabaya ini merupakan pantauan Bank Dunia dalam denganbanyakmakna,tergantungsiapayangmengartikannya, ease of doing bussiness, salah satunya melalui kemudahan tergantung kebutuhannya. mendapatkan pelayanan juga informasi pertanahan,” ungkap Heri Santoso. Serupa tapi tak sama Kementerian/Lembaga membuat peta dengan standarnya masing-masing, sesuai kebutuhannya. Lengkapnya kota Surabaya I, diharapkan dapat memicu Kerapkali peta dengan tema yang sama dibuat oleh instansi satuan kerja lain untuk segera melengkapi petanya. Karena yang berbeda dengan standar berbeda pula, sungguh inefisien kebijakan satu peta atau one map policy ini seperti halnya bukan? Hal ini mendorong pemerintah mencanangkan menyusun puzzle. Dia tidak akan memberikan informasi yang kebijakan satu peta atau dikenal dengan One Map Policy. nyata apabila seluruh bagiannya belum tersusun dengan baik. Informasi pertanahan yang lengkap tersaji pada peta yang Sebagai walidata bidang pertanahan tentu saja Kementerian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, ATR/BPN aktif di dalamnya. Informasi pertanahan yang dapat menjadi acuan pembangunan yang berkesinambungan. lengkap tersaji pada peta yang sesuai dengan ketentuan (WN/AM) yang telah ditetapkan bersama merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan penting baik itu untuk kebijakan publik maupun terkait dengan perekonomian. Dukungan terhadap one map policy ini dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Senin (20/5) lalu Kantor Pertanahan Kota Surabaya I canangkan Kota Surabaya I Lengkap di bilangan Citraland, Surabaya Barat. “Dalam rangka one map policy , kita petakan seluruh bidang tanah di Surabaya Barat, tanpa kecuali, baik itu yang masih surat ijo maupun tanah BUMN,” ungkap Muslim Faizi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Peta yang dihasilkan akan meliputi letak, jenis hak serta subjek hak. Serta dilengkapi dengan pengukuran koridor. “Peta kita akan menjadi multiuser map dapat digunakan oleh semua instansi, tidak hanya BPN saja,” tambah mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ini. 68 kumpulan Siaran Pers

mei Kolaborasi Korpri dengan Ikawati, Selenggarakan Bazar Ramadan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 21 Mei 2019 J akarta - Bulan Ramadan merupakan bulan suci terjangkau sebanyak 3.000 liter, partisipasi dari Sinar Mas. bagi umat Islam. Dalam bulan Ramadan ini, selain “Bazar ini diharapkan seluruh pegawai ATR/BPN ataupun melaksanakan puasa sebulan penuh, umat Islam masyarakat sekitar bisa belanja murah,” ujar Ketua KORPRI juga beramal kepada sesama. Hal itu mendorong Kementerian ATR/BPN, Gunawan Muhammad. Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Semua barang-barang yang tersedia di bazar ini dapat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkolaborasi dengan diperoleh dengan harga terjangkau. Hal itu disebabkan karena Ikatan Karyawan/Karyawati (Ikawati) Kementerian ATR/BPN ini merupakan bentuk kepedulian dari Pengurus KORPRI mengadakan Bazar Ramadan. Kementerian ATR/BPN dan Ikawati Kementerian ATR/BPN terhadap jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN serta Bazar Ramadan ini dilaksanakan dari tanggal 21-22 Mei 2019 masyarakat sekitar. (RH/NA/TA). serta bertempat di Lapangan Parkir Gedung Kementerian ATR/BPN. Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, beberapa Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, beberapa Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten serta pengurus Ikawati Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Bazar Ramadan pada tahun ini. Terutama kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam Bazar Ramadan tahun ini. Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN senang melihat antusias para pegawai untuk mengikuti bazar ini. “Mari kita manfaatkan bazar ini untuk memenuhi kebutuhan kita,” ujar Sofyan A. Djalil. Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan sembako secara simbolis kepada perwakilan petugas keamanan/security, office boy serta supir yang berkerja dilingkungan Kementerian ATR/BPN. Sebagai informasi, Bazar Ramadan tahun ini diikuti oleh 51 stan bazar, yang menyediakan bermacam-macam barang-barang kebutuhan, mulai dari sembilan bahan pokok (sembako), kuliner dan aneka makanan, ikan segar serta pakaian. Selain itu juga dijual minyak goreng dengan harga 69Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

mei Penyusunan Renstra 2020-2024 Diawali dengan Indepth Interview Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 23 Mei 2019 J akarta-RencanaStrategisataubiasadisebutRenstra meningkatkan perekonomian suatu daerah dan menciptakan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan lapangan kerja,” kata Sofyan A. Djalil. Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu 5 tahun. Renstra dibentuk dari visi, Peranan pertanahan dalam bidang investasi sebenarnya bisa misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang dirasakan setiap investor apabila Kantor Wilayah BPN atau berorientasi pada apa yang hendak dicapai (outcome) dalam Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat bekerja secara kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan efisien. “Untuk itu kita perlu efisiensi terkait regulasi peraturan fungsi (Tupoksi) Kementerian/Lembaga. Renstra juga disusun perundang-undangan terkait pertanahan,” kata Menteri ATR/ dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan Kepala BPN. strategis. Selain itu, Sofyan A. Djalil mengatakan saat ini Kementerian Mengingat akan berakhirnya Renstra Kementerian Agraria dan ATR/BPN perlu melakukan reorganisasi terkait struktur Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk organisasi. Sofyan A. Djalil tidak memungkiri bahwa ada jangkawaktu2014-2019,makadilaksanakanindepthinterview beberapa unit kerja yang memiliki fungsi yang tidak tepat. “Kita Penyusunan Rencana Strategis/Rencana Pembangunan harus menjadi organisasi yang mampu menjawab tantangan Jangka Menengah (RPJM) di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, masa depan. Kita harus melihat result baru memikirkan work. Rabu (22/05). Tentukan hasil yang akan dicapai baru metode kerjanya. Oleh karena itu, kita harus menjadi organisasi yang lebih efisien,” Hadir dalam kegiatan ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan ujar Menteri ATR/Kepala BPN. A. Djalil, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Kegiatan indepth interview Penyusunan Renstra Kementerian Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. ATR/BPN ini melibatkan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM). Kegiatan ini dilakukan dengan mewawancarai Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Pejabat Tinggi Madya serta Pejabat Tinggi Pratama. (RH/AF/ Kementerian ATR/BPN memiliki visi yakni Terwujudnya LS). Kementerian ATR/BPN Menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia. Dengan visi tersebut, Ia mengingatkan perlunya perencanaan yang matang. “Untuk itu, kita perlu menyusun Renstra secara baik dan berkualitas,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Terbentuknya Kementerian ATR/BPN menciptakan kondisi dimana penataan ruang harus sinkron dengan pertanahan. Menurut Sofyan A. Djalil, tata ruang sangat penting. Mengapa? Karena jika tanpa penataan ruang yang jelas, suatu daerah akan tumbuh asal eksis saja. “Oleh sebab itu, tata ruang harus bisa kita pikirkan secara jangka panjang,” ujar Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa pertanahan jangan membuat para investor takut melakukan investasi di Indonesia. Kondisi ini menurutnya, bisa terjadi karena peraturan perundang-undangan terkait pertanahan masih belum konsisten. “Padahal investasi umumnya 70 kumpulan Siaran Pers

juni Purnatugas dari Dirjen HHK, Ini Perjalanan Karir Djamaluddin Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 03 Juni 2019 S ebelumnya, hampir tidak pernah membayangkan akan mencapai Saat itu, kebetulan Badan Kepegawaian Negara mengadakan tes posisi puncak karir sebagai Direktur Jenderal Hubungan untuk kenaikan pangkat luar biasa, ia pun ikut berpartisipasi dengan Hukum Keagrariaan. Dengan kesungguhan, berusaha bekerja mempresentasikan capaian kinerjanya dan melampirkan penghargaan yang dengan baik, tulus dan dorongan dari keluarga, Djamaluddin diterimanya antara lain dari Gubernur Banten dan Gubernur DKI Jakarta atas mampu membuktikan peran dan kontribusinya yang luar biasa kinerja yang sangat baik. Setelah ikut tes itu akhirnya ia pun lulus. dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kini, Djamaluddin telah Dengan kerja keras, integritas, loyalitas dan semangatnya yang tinggi demi sampai pada masa purnatugas, hal itu tidak menghalanginya untuk bisa mengabdi kepada negara akhirnya mengantarkan ia pada posisi yang tidak berkarya di tempat lain. Seperti apa kisahnya? disangka-sangka sebelumnya. Pada tahun 2016, ia pun diamanahkan dan dilantik menjadi Direktur Jenderal Penataan Agraria yang mengurusi program “Saya memang bukan orang baik dan tidak pernah merasa sudah menjadi prioritas nasional, yaitu Reforma Agraria, tak lama kemudian tahun 2017 orang baik tapi saya akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih ia dirotasi menjadi Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan baik dari sebelumnya,” ucap Djamaluddin saat bicara mengenai prinsipnya. menjabat sampai purnatugas. Mengawali karir di Kementerian ATR/BPN di usia 31 tahun, Djamaluddin “Alhamdulillah masa kerja saya di Kementerian ATR/BPN mencapai 28 langsung ditempatkan di Kantor Kementerian ATR/BPN pusat sebagai tahun dengan pangkat sampai golongan IV/e. Apakah saya berhasil dan staf Deputi Penetapan Hak Atas di salah satu Subdirektorat di Hak Guna tidak berhasil itu yang menilai orang lain, yang penting saya sudah berusaha Usaha (HGU) yang kalau sekarang disebut Direktorat Jenderal Hubungan bekerja dengan baik,” ungkapnya. Hukum Keagrariaan. Hanya butuh dua tahun ia menyandang golongan III/b, Djamaluddin akhirnya diberi kesempatan untuk jadi Kepala Seksi setelah Padaerakepemimpinan Pemerintahan Jokowi-JK,salah satu programNawa dirotasi beberapa kali kemudian jadilah Ia sebagai Kepala Subdirektorat HGU. Cita adalah membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas Kurang lebih 18 tahun ia berkontribusi di Kantor Kementerian ATR/BPN pusat. hidup, Kementerian ATR/BPN berperan menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dengan mempercepat pendaftaran tanah Kemudian ia dipercayakan untuk menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota melalui PTSL. Berlandas pada program tersebut, Djamaluddin berinisiatif Surabaya, selama hampir kurang lebih dua tahun ia bekerja dengan frekuensi melakukan terobosan dalam peraturan-peraturan dan melakukan koordinasi pekerjaanyangluarbiasa,karenawaktuitumemangkantorbelumdibagiatau dengan banyak pihak, karena PTSL harus sesuai dengan target yang dipecah menjadi dua (Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II). “Saya langsung ditetapkan. Itulah yang membuat Djamaluddin terinspirasi untuk melakukan ditempatkansebagaiKepalaKantordiSurabaya.Daripulangkerjasampaijam pekerjaan yang lebih baik. Ia pun diamanahkan sebagai Ketua Tim RUU 23.00 WIB di kontrakan, saya belajar menjadi Kepala Kantor yang baik dengan Pertanahan. salah satu staf saya yang bernama Budi yang memiliki pengalaman banyak di kantor itu. Saat itu saya berupaya memperbaiki layanan kepada masyarakat “Teman-teman Kementerian ATR/BPN telah bekerja dengan baik untuk dengan antara lain memperbaiki layanan front office, membereskan warkah mengubah mind set #ATRBPNKiniLebihBaik, terkait pendaftaran tanah yang dan melakukan kegiatan layanan awal di tahun 2008 yang dikenal dengan awalnya hanya menghasilkan 1 juta per tahun lalu diberi target berjuta-juta one day service yang dilaksanakan. Saya tidak malu bertanya kepada jajaran dalam setahun, saya bangga dan merasakan betapa tugas yang diberikan karena saya ingin belajar,” ucapnya. kepada teman-teman bersama Kepala Kantor dan Kanwil cukup besar tapi teman-teman sudah melakukan yang terbaik dengan dukungan banyak pihak Setelah itu, ia dialihtugaskan hampir dua tahun menjadi Kepala Kantor tentunya antara lain pemerintah provinsi/kabupaten/kota sehingga program Pertanahan Kabupaten Bogor. “Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ini. ini bisa berjalan dengan baik, terima kasih,” ucapnya. dengan volume kerjaan yang cukup tinggi, kami munculkan kebersamaan untuk perbaikan tempat layanan, membereskan menyusun warkah, dan Kini, sampailah ia pada akhir purna tugas, ia merasakan saat meninggalkan lainnya,” tambahnya. tugas, hal yang akan dirindukan dan hilang adalah rasa kebersamaan yang biasa dilakukan dan tidak terulang lagi. Baginya, Kementerian ATR/BPN Lalu tahun 2011 awal ia promosi menjadi Direktur Pengadaan Tanah Instansi seperti rumah kedua, di mana rasa kebersamaan dan kekeluargaan sungguh Pemerintah. Saat menjalani posisi-posisi itu, ia belajar banyak hal untuk luar biasa terjalin dengan baik mulai dari yang sudah pensiun atau masih memberikan kinerja terbaiknya. “Saat saya menjadi Direktur Pengadaan dinas. Tanah Instansi Pemerintah di tahun 2011, saya bersyukur karena bisa ikut sumbang saran dalam konsep Undang-Undang Pengadaan Tanah sampai Ia berpesan untuk anak-anak muda di Kementerian ATR/BPN. “Jangan ketuk palu,” ungkapnya. pernah merasa menjadi orang yang ‘paling’ atau lebih unggul dari pada yang lain, karena jika sifat itu sudah muncul akan sulit untuk menerima masukan Perjalanan karirnya terus berlanjut, beberapa waktu kemudian ia diberi dan saran dari orang lain, setiap orang pasti punya kekurangan dan itu amanah untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, lalu menjadi tugas kita untuk saling melengkapi. Jangan lupa ibadah dan berdoa dirotasi menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, sampai sesuai keyakinan, hormati dan hargai orang tua karena tidak akan pernah akhirnya dimutasi menjadi Direktur Pengaturan Penetapan Hak Atas Tanah. rugi seseorang yang berbakti untuk orang tua, saya telah merasakan, dengan begitu Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk hidup kita,” pesannya. (NA/RO/AM) 71Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni Penyegaran Organisasi Melalui Promosi dan Mutasi Jabatan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 12 Juni 2019 J akarta - Pengelolaan suatu organisasi tidak bisa Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, 1 (satu) orang dari dilepaskan dari kegiatan manajemen. Dalam Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, 4 (empat) orang dari manajemen dilaksanakan kegiatan Planning, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 2 (dua) orang dari Pusat Organizing, Actuacting dan Controlling. Melalui Penelitian dan Pengembangan dan terakhir 2 (dua) orang dari empat kegiatan tersebut, suatu organisasi dapat Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan bergerak mengejar target yang telah ditetapkan. Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Sekretaris Jenderal juga berpesan agar semua pejabat yang Pertanahan Nasional (BPN) merupakan Kementerian yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas-tugas dihadapkan dengan target-target kerja, yakni mendaftarkan baru dalam rangka mendukung pencapaian target program 9 juta bidang tanah diseluruh Indonesia, mewujudkan One strategis nasional. “Saya harap semua pejabat yang baru Map Policy , Reforma Agraria, penyediaan tanah untuk dilantik dapat bekerja dengan baik,” pungkas Himawan Arief pembangunan infrastruktur nasional, pengendalian tata ruang Sugoto. (RH/TA/LS) serta mendorong penetapan Rencana Tata Ruang di wilayah Kabupaten/Kota. Guna mengejar dan memenuhi target-target tersebut, Kementerian ATR/BPN melihat sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mencapai target tersebut. Selain merekrut dan mendidik dan mengembangkan kemampuan setiap pegawainya setiap sumber daya manusia yang dimiliki, Kementerian ATR/BPN juga sangat peduli terhadap peningkatan karir setiap pegawainya. Peningkatan karir setiap pegawai tersebut dilakukan melalui mekanisme rotasi dan mutasi jabatan. “Rotasi dan mutasi serta pengisian jabatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta dalam rangka penyegaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto saat melantik 48 Pejabat Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Rabu (12/06). Sebagai informasi, 48 Pejabat Pengawas yang baru saja dilantik berasal dari 7 (tujuh) orang di lingkungan Sekretaris Jenderal, 1 (satu) orang dari Inspektorat Jenderal, 1 (satu) orang dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 8 (delapan) orang dari Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 10 (sepuluh) orang dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria, 3 (tiga) orang dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, 5 (lima) orang dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, 4 (empat) orang dari Direktorat Jenderal Penanganan Masalah 72 kumpulan Siaran Pers

juni Tahun 2020 Alokasi Pagu Kementerian ATR/BPN Naik Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 18 Juni 2019 P agu indikatif Kementerian Agraria dan Tata Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berkualitas; Penanganan pelanggaran pemanfaatan tahun 2020 naik sebesar 4.2% dibandingkan ruang serta penetapan tanah terlantar; Penyelesaian dengan alokasi anggaran tahun 2019. Hal tersebut sengketa dan konflik pertanahan dan melakukan Reformasi merupakan hasil trilateral meeting antara Menteri Birokrasi. Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan Kementerian ATR/BPN memang sedang berbenah menuju Republik Indonesia dan juga Kementerian ATR/BPN dengan era digitalisasi dengan harapan seluruh administrasi persetujuan DPR RI. Dimana dalam pertemuan tersebut pertanahan akan digital. Upaya yang dilakukan dengan telah dilakukan penyesuaian per program per sumber dana. ditetapkannya beberapa regulasi. “Anggaran Kementerian ATR/BPN relatif lebih tinggi “Dalam beberapa hal Kementerian ATR/BPN sudah lebih dari tahun 2019, sepertinya Presiden RI Joko Widodo baik, secara umum telah terjadi perbaikan yang cukup mempunyai harapan besar terhadap Kementerian ATR/BPN signifikan dalam pelayanan seperti sertipikasi tanah, agar kinerjanya lebih efektif,” ujar Herman Khaeron Wakil pelayanan publik dan penerapan zona integritas. Mudah- Ketua Komisi II DPR RI pada Rapat Kerja Kementerian ATR/ mudahan tahun 2025 seluruh tanah kita sudah terdaftar BPN dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta dan kita akan mulai perkenalkan digitalisasi administrasi (18/06). pertanahan,” ujar Sofyan A. Djalil. Penyesuaian pagu ini demi mendukung beberapa program Dengan adanya kenaikan pagu indikatif Kementerian dari Kementerian ATR/BPN yang pada tahun 2020 ATR/BPN, Komisi II DPR RI memberikan masukan akan berfokus pada Peningkatan Kualitas, hal ini guna antara lain, melakukan perbaikan Kantor Pertanahan di melaksanakan transformasi pelayanan ke era digital. tingkat Kabupaten/Kota dengan membangun sarana dan prasarana serta penambahan infrastruktur sehingga “Hal tersebut selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah fasilitas penunjang untuk kerja cukup memadai, selain itu tahun 2020 yaitu Peningkatan Pertumbuhan Sumber PTSL harus dievaluasi secara utuh terkait ketersediaan Daya Manusia yang Berkualitas, maka dalam tematik tenaga kerja dengan target yang harus dicapai sehingga perencanaan Kementerian ATR/BPN tahun 2020 juga kuantitas dan kualitas tercapai dengan baik. merujuk pada Peningkatan Kualitas,” ujar Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN. Salah satu inovasi yang diajukan untuk Kementerian ATR/ BPN dari Komisi II yaitu membuat desa atau kecamatan Sofyan A. Djalil menambahkan Peningkatan Kualitas penataan lingkungan yang berkelanjutan atau lingkungan yang dimaksud akan berfokus pada Penyusunan dan sehat, berdasarkan penataan ruang yang benar dan Penetapan RPJMN yang baru sampai tahun 2025; tepat sehingga bisa menghasilkan output yang jelas dari Percepatan Rencana Tata Ruang pada tingkat kabupaten/ anggaran yang telah diberikan. kota; Percepatan Pemenuhan Peta Dasar Pertanahan pada tingkat Kabupaten/Kota; Percepatan Pendaftaran Tanah Rapat Kerja ini dihadiri oleh seluruh jajaran Eselon I Sistematis Lengkap (PTSL) dan Aksesbilitas ekonomi Kementerian ATR/BPN mulai dari Sekretaris Jenderal, masyarakat dalam kerangka Reforma Agraria; Penataan Inspektur Jenderal, dan seluruh Direktur Jenderal dan juga penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. (NA/AF) tanah; Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 73Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni SKB, Juru Ukur Profesional Untuk Selesaikan PTSL Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 21 Juni 2019 P endaftaran tanah yang dilakukan serentak di Dalam Peraturan Menteri tersebut, pengertian Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum Surveyor Kadaster adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah membutuhkan dukungan keterampilan dan keahlian dalam menyelenggarakan dari seluruh entitas, tak terkecuali Surveyor proses survey dan pemetaan pertanahan dalam Kadaster Berlisensi. rangka pendaftaran tanah dan bertanggungjawab di hadapan hukum atas data survei yang dihasilkannya. Perlu diketahui, bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis “Para Surveyor Kadaster ini kami beri kewenangan Lengkap (PTSL) merupakan program strategis unggulan berupa lisensi sehingga dinamakan Surveyor Kadaster Kementerian Agraria dan Tata dan Ruang (ATR)/Badan Berlisensi (SKB),” ujar Direktur Pengukuran dan Peta Pertanahan Nasional (BPN) dalam melaksanakan Dasar. kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. PTSL juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan SKB terdiri dari Surveyor Kadaster (SK) dan Asisten masyarakat melalui sertipikat tanah. Surveyor Kadaster (ASK). Perbedaannya, SK merupakan petugas ukur yang mempunyai level keahlian, sedangkan Target kerja melalui PTSL lebih terukur. Sebelumnya, ASK mempunyai level keterampilan atau operator. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mampu menerbitkan Agus Wahyudi juga mengatakan kini Direktoratnya 500.000 sampai 1.000.000 sertipikat tanah setiap tahun mendapatkan anggaran untuk mendidik para calon melalui Program Nasional Agraria (PRONA). Melalui ASK. “Kami melaksanakan pelatihan bidang survei dan PTSL, mampu menyelesaikan pendaftaran untuk 5,3 pemetaan atau vokasi kepada para calon Asisten Surveyor juta bidang tanah pada tahun 2017 serta 9,4 juta bidang Kadaster,”katanya.AgusWahyudimengungkapkanbahwa tanah pada tahun 2018. proses vokasi ini tidak melibatkan unit kerja internal, yakni Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Dalam perjalanannya, pelaksanaan PTSL memang Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, dikarenakan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, pada saat itu masih berstatus Pusdiklat, yang mempunyai mengingat target yang ditetapkan melonjak 5 hingga keterbatasan untuk menyelenggarakan pendidikan dan 7 kali lipat. Hal tersebut membuat Kementerian ATR/ pelatihan khusus bagi para ASN, sedangkan para calon BPN melakukan terobosan untuk memenuhi kebutuhan Asisten Surveyor Kadaster tersebut tidak berstatus ASN. kurangnya petugas ukur berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menyelesaikan PTSL. Untuk penyiapan para calon SKB, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar menggandeng sejumlah pihak, Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melibatkan Surveyor yakni Balai Latihan Kerja di bawah Kementerian Kadaster Berlisensi (SKB). Pelibatan ini sangat Ketenagakerjaan, sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan, beralasan mengingat setiap Kantor Pertanahan Pemerintah Daerah (Pemda), Perguruan Tinggi dan Kabupaten/Kota diburu waktu untuk menyelesaikan Asosiasi Survei dan Pemetaan. target PTSL. “Penyediaan SKB didasari oleh Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun Hingga akhir tahun 2018, jumlah SKB mencapai 9.617 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB),” ujar orang di seluruh Indonesia dan jumlah juru ukur ASN Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, R. Agus sebanyak 2.505 orang. Dengan perbandingan seperti ini, Wahyudi Kushendratno. benarlah bahwa SKB merupakan partner Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan PTSL.(RH/TA) 74 kumpulan Siaran Pers

juni Museum vs Milenials Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 22 Juni 2019 K apan terakhir kali ke museum? Itu pertanyaan Pentingnya sinergisitas seluruh unsur pemerintah, terutama yang sulit untuk dijawab, dikarenakan atensi humas K/L agar proses diseminasi informasi melalui kanal untuk berkunjung ke salah satu tempat yang informasi yang dimiliki oleh setiap instansi bekerja optimal. memperlihatkan kumpulan fosil hewan-hewan Salah satu upaya untuk menjaga sinergisitas tersebut dan manusia purba seperti homo erectus, tidak adalah melalui kegiatan Forum Tematis Bakohumas. Forum menjadi pilihan utama bagi para pemburu liburan. ini berperan strategis dalam sharing informasi kebijakan strategis antar anggotanya. “Terkesan kuno, seperti gudang, tidak ada tantangan, tidak menarik untuk kaum millenials,” demikian disampaikan Kerja sama yang dibangun Kementerian Pendidikan dan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Museum, Fitra Kebudayaan bersama Kementerian ATR/BPN terkait Arda Sambas sebagai narasumber dialog interaktif sosialisasi program sertipikasi tanah melalui PTSL dalam pertemuan Bakohumas yang diselenggarakan sehingga membantu memberikan kepastian hukum hak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Hotel atas tanah juga meningkatkan peluang untuk berusaha Novotel, Solo (19/6). guna pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikomunikasikan humas ATR/BPN kepada teman-teman K/L lain di kegiatan Acara hari ini bergeser sedikit dari isu pendidikan yang bakohumas. kerap dibahas belakang ini seperti zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tema acara Bakohumas kali Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum Bakohumas ini “Mewujudkan Pemajuan yang Unggul dan Berkarakter Doddy Setiadi, Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Melalui Pelestarian Cagar Budaya dan Museum”. Masyarakat Ahmad Mahendra serta Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Museum Fitra Arda Sambas. (TM/HF) Kemudian dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Bakohumas mengingatkan kepada para peserta Bakohumas akan peran teknologi dan kaum milenials sebagai corong komunikasi pemerintah. “Anak dan cucu-cucu memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan inovasi baru dalam mengelola museum dan karya yang diciptakannya harus bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Ketua Umum Bakohumas Doddy Setiadi yang juga menjabat sebagai PLt. Dirjen IKP. Meskipun sudah ada media sosial yang arus komunikasinya dua arah dan pesat, Doddy menilai Pertunjukan rakyat masih efektif, “ Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menanamkan nilai budaya lokal kepada generasi penerus,” tambahnya. 75Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni Dharma Wanita Persatuan Kementerian ATR/BPN Gelar Acara Halalbihalal Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 22 Juni 2019 J akarta - Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Ikatan Terakhir, Hj. Lulung mengingatkan jajaran DWP dan IKAWATI, IstriKaryawandanKaryawati(IKAWATI)Kementerian “Jadilah orang yang pandai merasa jangan merasa pandai,” Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ujarnya. (ATR/BPN), Jumat (21/6) menggelar acara Halalbihalal dan Silaturahmi di Aula Prona Lantai 7 Acara ini dihadiri oleh Penasehat DWP/Ketua Umum IKAWATI, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Suasana keakraban Ketua DWP Kementerian ATR/BPN Diah Himawan, Ketua dan keceriaan dari undangan yang datang membuat acara ini IKAWATI Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa menjadi lebih bermakna. Acara Halalbihalal ini diadakan untuk Barat dan Banten beserta jajarannya dan diisi oleh hiburan mempererat tali silaturahmi antar pengurus DWP dan IKAWATI dari Rafifah Nasyid Group. Pada acara ini juga disampaikan Kementerian ATR/BPN. penghargaan sebagai bentuk terima kasih kepada istri pejabat yang telah memasuki masa purna tugas. (NA/TA) Ratna Megawangi mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan keadaan fitrah dan mereka diturunkan ke dunia dalam keadaan bersih. Namun, dalam perjalanannya, banyak godaan yang membuat manusia keluar dari fitrahnya. “Pada bulan puasa kemarin sungguh luar biasa perjuangan kita untuk kembali ke fitrah, karena di Indonesia selama 7 bulan terakhir menghadapi pesta demokrasi tapi malah menimbulkan perasaan kesal dan marah. Padahal puasa itu sebenarnya menahan nafsu dan yang paling sulit adalah menahan nafsu amarah,” ujarnya. Ratna Megawangi melanjutkan, karena masih dalam bulan Syawal ini, ia secara pribadi maupun sebagai Penasehat DWP Kementerian ATR/BPN menyampaikan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pengurus DWP Kementerian ATR/BPN. “Mudah-mudahan kita semua bisa kembali fitrah,” ujarnya. Ustadzah Hj. Lulung Ummu Mumtaza dalam tausiyahnya menyampaikan tiga poin penting. Pertama, terimalah segala perbedaan pendapat karena manusia diciptakan tidak sama; kedua, jangan merasa kalau kita saja yang akan masuk surga karena masuk surga itu tergantung dari kekuatan iman dan ketaatan seseorang jadi berkumpullah dengan orang-orang baik dan beriman; ketiga, dengarkanlah apa yang paling baik dan kerjakan apa yang bisa membuat mu menjadi lebih baik, jadi jangan pernah menilai amalan seseorang seperti apa dan fokuslah pada amalan diri sendiri. 76 kumpulan Siaran Pers

juni Perkuat Pengawasan, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Lantik Auditor Muda dan Auditor Madya Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 25 Juni 2019 J akarta - Kinerja dan pengawasan merupakan Kementerian ATR/BPN guna menjaga kualitas di setiap dua sisi yang tidak terpisahkan. Suatu organisasi kegiatan pengawasan,” pesan Inspektur Jenderal dalam dikatakan telah berhasil mencapai tujuan bukan sambutannya. hanya dilihat dari hasil yang diperoleh, namun juga bagaimana prosesnya. Pengawasan memastikan Setiap pejabat auditor yang dilantik diwajibkan untuk bahwa suatu program berjalan sesuai dengan ketentuan. menandatangani Pakta Integritas. Sebagai upaya memperkuat komitmen bersama untuk pencegahan Audit atau pengawasan secara umum diartikan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mewujudkan pribadi evaluasi terhadap suatu organisasi baik itu proses maupun yang bertanggung jawab dan bermartabat. Hal tersebut produk yang dihasilkan. Audit jamak dilakukan kepada terkait erat dengan tugas auditor untuk mengawal organisasi, tidak terkecuali organisasi pemerintah. Audit pemerintahan yang bersih dan profesional. di organisasi pemerintah dilakukan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Kementerian ATR/BPN ke depan akan memberlakukan Intern Pemerintah (APIP) yang dimiliki oleh masing-masing stelsel positif. Dengan diberlakukannya stelsel positif, Kementerian/Lembaga Pemerintah. negara menjamin bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat adalah benar. Apabila ternyata Pengawasan Internal di Kementerian Agraria dan Tata terdapat kesalahan prosedur dalam pendaftarannya yang Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilakukan mengakibatkan kerugian pihak yang lebih berhak, maka oleh Inspektorat Jenderal. Oleh karenanya, mandat besar negara memberikan jaminan dana kompensasi. “Terkait kepada Kementerian ATR/BPN untuk melaksanakan dengan akan diberlakukannya stelsel positif, Inspektorat program prioritas nasional seperti Pendaftaran Tanah selaku APIP harus meningkatkan peran sebagai Quality Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pengadaan Tanah untuk Assurance, sehingga kita bisa menjamin produk sertipikat Pembangunan Kepentingan Umum juga merupakan mandat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang besar kepada Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal berlaku,” tambah Mantan Kepala Biro Keuangan dan Barang berperan untuk memastikan program tersebut dapat Milik Negara Kementerian ATR/BPN ini. berjalan di dalam koridor pemerintahan yang baik (good governance) dan tentu saja mengarah pada pemerintahan/ Di akhir sambutannya, Inspektur Jenderal menyampaikan birokrasi yang bersih (clean government). apresiasi kepada seluruh jajarannya terkait dengan pembangunan Zona Integritas di Kementerian ATR/BPN. Terkait erat dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal terus “Tahun lalu telah ada tiga unit kerja yang mendapatkan meningkatkan kualitas APIP yang dimiliki. Sebagai bentuk predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian peningkatan kualitas dan penghargaan kepada APIP, Selasa Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (25/06), Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN melantik itu tidak terlepas dari peran Inspektorat Jenderal selaku Pardiyo sebagai Auditor Muda dan Irwan Teja Sukmana unit penggerak integritas sekaligus Koordinator Tim sebagai Auditor Madya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jl. Pembangunan Zona Integritas dan Tim Penilai Internal,” Agus Salim 58, Jakarta Pusat. pungkasnya. (WN/LS) “Tingkatkan profesionalisme, kapabilitas dan kompetensi selaku aparatur pengawas pada Inspektorat Jenderal 77Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni Bentuk ASN Profesional dan Berkarakter Melalui Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 26 Juni 2019 B ogor - Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria dan Tata melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional pelayan masyarakat. (BPN) membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian ATR/BPN “Teman-teman CPNS Kementerian ATR/BPN dituntut untuk Golongan III Angkatan XV sampai dengan Angkatan memiliki kompetensi untuk dapat mengaktualisasikan XXI di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia nilai-nilai yang diperoleh dari pelatihan dasar ini ke dalam (PPSDM), Cikeas Udik, Bogor (25/06). Pelatihan dasar CPNS lingkungan kerjanya, nanti setelah 3 minggu pelatihan di sini dilaksanakan tanggal 25 Juni sampai dengan 29 Agustus teman-teman akan kembali ke kantor masing-masing untuk 2019 yang diikuti oleh 280 orang CPNS yang berasal dari 10 dapat mengimplementasikan pelajaran yang diperoleh di provinsi di Indonesia. kantor masing-masing,” ujar Virgo Eresta Jaya, Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/Kepala BPN, dalam sambutannya menceritakan bahwa untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu berat Materi pembentukan karakter PNS sebanyak 191 JP sekali, Ia sendiri pernah coba ikut ujian jadi ASN dan tidak disampaikan dalam bentuk pembelajaran klasikal dan non lulus. Oleh sebab itu bagi para ASN Kementerian ATR/BPN klasikal (e-learning). Pada saat pembelajaran klasikal peserta yang lulus menjadi ASN adalah orang-orang yang pintar dan di asramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa terpilih di antara peserta yang mengikuti ujian. Namun lanjut kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. Materi Penguatan Menteri ATR/Kepala BPN ini baru langkah awal, keberhasilan Kompetensi Teknis Bidang sebanyak 320 JP dalam bentuk itu tergantung pada diri anda sendiri. “Saya harap Anda akan pembelajaran non klasikal atau coaching dan mentoring di jadi pimpinan-pimpinan masa depan Kementerian ATR/BPN tempat kerja masing-masing. yang mampu membawa perubahan. Siapkan mental karena kalian akan menjadi orang-orang yang akan mengubah negeri “Kualifikasi kelulusan peserta, apabila memperoleh nilai di atas ini,” ujarnya. 70, jika memperoleh di bawahnya terpaksa disampaikan tidak lulus dalam pelatihan ini. Saya harap teman-teman calon ASN Ia pun berpesan kepada seluruh CPNS yang hadir untuk dapat menjadi pemimpin masa depan, untuk mewujudkannya berprestasi di mana pun ditugaskan. Negeri Indonesia yang akan kami bekali dengan karakter dan perilaku. Masa depan luas ini, di mana pun sama saja, jadi ditempatkan dimana saja ASN yang dibutuhkan adalah yang adaptability dan intelegent,” tidak menjadi masalah, yang dibutuhkan adalah semangat ujar Virgo Eresta Jaya. pionir untuk membangun daerah tersebut jadi lebih baik. Bersamaan dengan itu, Virgo Eresta Jaya memberikan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III dilakukan untuk informasi bahwa akreditasi Diklatsar meningkat dari B membentuk PNS profesional yang berkarakter, yaitu PNS yang menjadi A, akreditasi diklat PIM III meningkat dari C menjadi karakternya dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai- nilai B, dan akreditasi Diklat PIM IV meningkat dari C menjadi A. dasar PNS yang biasa disingkat dengan ANEKA (Akuntabilitas, “Kita masih banyak pekerjaan rumah dalam hal akreditasi, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) saya harapkan kami terus bisa melakukan perbaikan dan dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam perubahan ke depannya,” ujarnya. (NA/AF/RH) NKRI, serta menguasai bidang tugasnya, sehingga mampu 78 kumpulan Siaran Pers

juni Pelepasan Pejabat Tinggi Madya Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 26 Juni 2019 J akarta - Halo #sobATRBPN, Selasa (25/06) Kementerian ATR/BPN menggelar acara perpisahan 3 (tiga) Pejabat Tinggi Madya yang sudah memasuki masa purnabakti, yaitu Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Djamaluddin, Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Joko Heriyadi dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan Sudarsono. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Prona Lt. 7 Kementerian ATR/BPN. Acara pelepasan masa purnabakti berlangsung dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, santai, serta haru. Sofyan A. Djalil menyampaikan selamat purnatugas kepada ketiga pejabat tersebut. Beliau juga mengatakan bahwaacarainihanyaadministrasisaja,“KeahlianBapak, pengetahuan, pengalaman yang telah dikumpulkan selama di BPN ini akan tetap kita butuhkan baik formal maupun informal,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang telah memasuki masa purnabakti atas dedikasi yang tinggi kepada Kementerian ini. “Tadi kita melihat bersama tayangan di video begitu panjang perjalanan dari mulai menjadi pimpinan hingga pejabat tinggi madya,” ujar Himawan Arief Sugoto. Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/ BPN, mulai dari Menteri ATR/Kepala BPN, Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Beberapa Kakanwil BPN Provinsi, Beberapa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Pegawai Kementerian ATR/BPN Kantor Pusat, Jakarta. (TA/AF/LS/RH) 79Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni Menteri ATR/Kepala BPN: Jika Seorang Ingin Sukses Maka Kembangkan Emotional Quotient (EQ) Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 26 Juni 2019 Lembang - Di tengah kabut pagi Lembang yang yang dikatakannya dapat memberikan kontribusi 80% pada dingin, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil keberhasilan seseorang di dunia kerja. Sedangkan kontribusi berkesempatan memberikan Kuliah Umum kepada IQ hanya 20%. para calon Kepala Kepolisian Resor dari seluruh Indonesia di Aula Besar Gedung Soeroso, Sekolah Senada dengan Daniel Goleman, Menteri ATR/Kepala BPN Staf dan Pimpinan Menengah Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa Robert Sternberg dari Yale University yang (Sespim Polri), Lembang, Rabu (26/06). memperkenalkan EQ dengan istilah Successful Intelligence (SI) juga menganggap bahwa EQ lebih penting daripada IQ. Datang tepat pukul 8 pagi dengan mengenakan setelan Seorang dengan EQ tinggi akan meraih kesuksesan, karena batik abu-abu, Menteri ATR/Kepala BPN disambut oleh mampu memotivasi dirinya untuk terus maju, mengontrol Widyaiswara Utama Sespim Polri, Irjen. Pol. Suroso Hadi emosi/impulse negatif, berani mengambil risiko, tidak Suswoyo dan Brigjen. Pol. Petrus Wayne. Pada kesempatan menunda pekerjaan, fokus, mampu memecahkan masalah, yang berbahagia tersebut Menteri ATR/Kepala BPN bertemu menerjemahkan pikiran dalam aksi nyata, percaya diri, inisiator, dengan para calon pimpinan Polri dan memberikan paparan serta mempunyai kemampuan berpikir kreatif, analisis, dan mengenai Pendidikan Karakter di Indonesia. praktis yang seimbang. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa setidaknya Kuliahumumyangdilaksanakantersebutmendapatsambutan seorang manusia mempunyai dua kemampuan intelegensia baik dari para peserta yang hadir, salah satunya adalah Ketut yaitu Intelectual Quotient (IQ) dan Emotional Quotient (EQ). Suaryana anggota Polri yang berasal dari Bali yang berdinas di Jika kita bicara mengenai IQ lanjut Sofyan A. Djalil, maka Sumatra Selatan. Ia menanyakan kepada Menteri ATR/Kepala kita akan banyak membahas mengenai hard skill yang dapat BPN mengenai solusi dalam penyelesaian konflik sosial yang dipenuhi melalui beberapa pelatihan yang kita laksanakan. terjadi akibat dari adanya sengketa dan konflik pertanahan di Namun jika kita bicara mengenai EQ, maka kita akan banyak daerah. membahas mengenai soft skill yang berkaitan dengan karakter, karakter seorang yang selalu mencari solusi terhadap Menteri ATR/Kepala BPN kemudian menjawab bahwa pada sebuah permasalahan. intinya penyelesaian dalam sebuah konflik yang paling baik adalah penyelesaian melalui prinsip kekeluargaan, yaitu “Oleh sebab itu seorang yang terus mengembangkan melalui mediasi. Ia mengatakan ada beberapa konflik yang kecerdasan emosional maka ia lebih banyak mendengar dari pernah diselesaikan yaitu salah satunya adalah Konflik pada berbicara, karena dengan mendengar dan belajar dari Pertanahan yang terjadi di Teluk Jambe Kabupaten Karawang. orang lain, anda dapat melakukan apapun. Sebaliknya jika anda tidak mau mendengar dan belajar dari orang lain, maka Konflik ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan berhasil anda tidak akan bisa melakukan hal apapun,” ujar Sofyan A. diselesaikan melalui mediasi. Sofyan A. Djalil mengatakan Djalil. mediasi dalam sengketa pertanahan tidak mengenal kata “win and lose” namun yang dikenal adalah “win-win solution”. Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa sejak tahun 1995 Daniel “Alhamdulilah konflik yang kusut ini dapat kita urai sehingga Goleman sudah mengunggulkan kecerdasan emosi (EQ) bisa selesai dengan baik,” tandas Sofyan A. Djalil. (RO/AM) 80 kumpulan Siaran Pers

juni Sofyan A. Djalil: Sesama Manusia Harus Saling Menghargai Perbedaan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 28 Juni 2019 J akarta - Tradisi yang berkembang di Indonesia menjadi tidak baik bahkan menjadi musuh,” ujar Sofyan A. biasanya setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri, Djalil. masyarakat melakukan halalbihalal, baik di lingkungan pertemanan maupun perkantoran. Perbedaan dapat terjadi dimana saja, di era digitalisasi Tidak ketinggalan PT Chevron Pacific Indonesia seperti sekarang ini media sosial menjadi salah satu wadah yangjugasetiaptahunnyamelaksanakantradisihalalbihalal. diskusi bagi semua kalangan yang memiliki sifat dan pola pikir yang beragam sehingga sangat rentan akan adanya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil berkesempatan perbedaan. “Media sosial merupakan cerminan siapa diri memberikan sambutan yang bermuatan motivasi kepada kita sebenarnya,” ucap Sofyan A. Djalil. seluruh karyawan PT Chevron Pacific Indonesia yang hadir pada kegiatan halalbihalal yang mengusung tema “Jika manusia tumbuh dengan jiwa yang terpengaruh oleh “Merangkul Persaudaraan Menghargai Perbedaan” yang hal-hal negatif seperti kebencian maka orang tersebut akan dilangsungkan di Fairmont Hotel & Resort, Jakarta, Kamis besar menjadi pembenci dan akan terus menyebarkan (27/06). kebencian dimana pun, tidak terkecuali di media sosial,” tambahnya. Sesuai dengan tema yang diusung, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan bahwa manusia memiliki perbedaan mulai dari Pada akhir kesempatan, Sofyan A. Djalil berpesan bahwa fisik jasmani maupun rohani. Sama halnya jika diibaratkan manusia khususnya umat muslim diwajibkan berpuasa seperti komputer yang memiliki perangkat keras dan di Bulan Ramadan dan kembali menjadi jiwa yang suci di perangkat lunak. “Perbedaan hardware manusia contohnya hari kemenangan. “Puasa adalah kunci untuk melatih jiwa ada orang Indonesia, Malaysia, Singapura sampai Amerika, dan hati manusia menjadi lebih baik, jika kita bisa menjadi tetapi kalau bicara software berarti kita bicara soal inside suci maka kualitas kita adalah kualitas Tuhan dan surga atau jiwa seseorang,” tutur Sofyan A. Djalil. merupakan hadiah atas semua perlakuan kita,” tutup Sofyan A. Djalil. (LS/TA) Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa jiwa manusia hakikatnya sangat suci. Tetapi kemudian, setelah lahir jiwa manusia terpengaruh oleh didikan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. “Karena berbagai macam pengaruh yang masuk, maka dianjurkan berpuasa untuk melatih jiwa kita agar menjadi suci kembali,” kata Sofyan A. Djalil. Menurutnya, pengaruh didikan orang tua dan lingkungan sekitar dapat menjadi salah satu faktor perbedaan di dalam jiwa manusia, mulai dari sifat, hati hingga pola pikir. Oleh sebab itu, manusia harus saling menghargai perbedaan. “Diawali dengan perbedaan, manusia dapat berakhir 81Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Renstra, Organisasi dan juni Kantor Layanan Khusus Kementerian ATR/BPN Laksanakan Ujian PPAT Tahun 2019 Tanggal 29 Juni 2019 J akarta - Dalam rangka peningkatan kualitas kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan (Ditjen HHK) melaksanakan “Ujian PPAT Tahun 2019” di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta pada 29-30 Juni 2019. Ujian PPAT ini diperlukan sebagai syarat permohonan pengangkatan menjadi PPAT yang profesional. Para peserta ujian PPAT Tahun 2019 sebanyak 2.567 peserta akan mengikuti ujian berbasis komputer (Computer-based Test) dengan nilai ambang batas minimal kelulusan (passing grade ) sebesar 80,0 yang berlaku pada semua Kabupaten/Kota tempat kedudukan PPAT. Dalam kesempatan ini Plt. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, R.B. Agus Widjayanto menyampaikan bahwa dengan mekanisme CBT ini pelaksanaan ujian lebih akuntabel, transparan, efektif dan efisien serta bersifat real time sehingga hasil ujian dapat diperoleh waktu saat itu juga. “Hasilnya ujian anda ini mencerminkan jerih payah anda sendiri, interaksi antara anda dengan komputer”, ujar R.B. Agus Widjayanto kepada peserta ujian PPAT. Dengan mekanisme seleksi PPAT yang transparan dan akuntabelsepertiinidiharapkanbetulbetulmendapatkancalon PPAT yang berkualitas sehingga kelak dapat menjalankan profesi PPAT dengan profesional sehingga dapat mendukung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya pelayanan bidang pertanahan. Ujian PPAT Tahun 2019 dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dengan pembagian jadwal peserta setiap 3 sesi per hari dengan total peserta ujian pada hari Sabtu (29/06) berjumlah 1.125 orang dan Minggu (30/06) berjumlah 1.442 orang. (LS) 82 kumpulan Siaran Pers

juli Pra-Konvensi Nasional Rancangan SKKNI Bidang Kadastral Berlangsung Sesuai Harapan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 08 Juli 2019 S emarang - Kementerian ATR/BPN sedang Standarisasi Profesi (BNSP). “Kita targetkan tanggal 17 berfokus melakukan pembinaan sumber daya Agustus bulan depan Insya Allah rancangan SKKNI bidang manusia dan transformasi tata kelola di bidang kadastral ini dapat ditetapkan menjadi SKKNI yang berlaku tata ruang dan pertanahan secara bertahap secara nasional,” tambah Agus Wahyudi. untuk menunjang pelayanan berbasis digital. Maka dari itu Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Dalam kesempatan acara tersebut disampaikan juga pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan (IK) hasil kaji ulang SKKNI Informasi Geospasial (IG) oleh Tim mengadakan Pra-Konvensi Nasional Rancangan Standar dari Badan Informasi Geospasial (BIG), mengingat unit Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang kompetensi dalam SKKNI IG sebagai prasyarat dalam unit Kadastral yang digelar selama 3 (tiga) hari tanggal 3-5 Juli kompetensi SKKNI Bidang Kadastral. 2019 lalu, di hotel Ibis, Semarang. Hasil Pra-Konvensi ini akan ditindaklanjuti dengan SKKNI Bidang Kadastral adalah rumusan kemampuan verifikasi eksternal yang dilakukan oleh Direktorat kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengundang para pelaksanaan tugas di bidang kadastral. Sebelum pakar dan instansi terkait. “Kita berharap dalam 2 (dua) melaksanakan serangkaian kegiatan menyusun SKKNI, minggu verifikasi eksternal dapat kita terima hasilnya untuk terlebih dahulu harus dilakukan pemetaan kompetensi kemudian kita perbaiki jika ada yang harus diperbaiki. guna mengetahui kompetensi apa saja yang ada dan perlu Mudah-mudahan akhir Juli kita sudah dapat melaksanakan disusun SKKNI-nya di bidang Survei Kadastral. Setelah itu Konvensi sebagai tahap akhir sebelum naskah SKKNI standar kompetensi dirumuskan oleh Tim Perumus dan Bidang Kadastral ditetapkan,” kata Herjon Panggabean, diverifikasi oleh Verifikator untuk kemudian dilakukan Pra- Kasubdit Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor saat Konvensi Nasional dengan mengundang semua pemangku menutup acara Pra-Konvensi SKKNI Bidang Kadastral, kepentingan. Jumat, (05/07). “Ke depan seorang Juru Ukur Non ASN atau Surveyor Sebagai salah satu upaya untuk membangun SDM yang Kadaster Berlisensi (SKB), sebelum mengikuti uji lisensi kompeten di sektor Survey Kadastral, maka diperlukan harus memiliki sertifikat kompetensi terlebih dahulu, adanya suatu standar kompetensi yang dapat digunakan pimpinan kita sudah mencanangkan mulai tahun ini harus sebagai acuan baik dalam program pelatihan maupun dilakukan peningkatan kualitas pada semua unsur yang untuk sertifikasi kompetensi. Terkait hal ini maka Direktorat terlibat dalam kegiatan pelayanan pertanahan termasuk Jenderal Infrastruktur Keagrariaan telah menyelenggarakan mitra kerja kita di bidang pengukuran dan pemetaan Pra-Konvensi Nasional dan dalam beberapa waktu ke depan yakni SKB,” kata Agus Wahyudi, Direktur Pengukuran dan akan menyelenggarakan Konvensi Nasional dalam rangka Pemetaan Dasar saat membuka acara Pra-Konvensi. pembakuan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Kadastral yang bertujuan Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas dari seluruh Profesi (LSP) yang mendapat izin dari Badan Nasional pemangku kepentingan. (HP/NA) 83Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juli Arti Penting RUU Pertanahan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 10 Juli 2019 P emerintah bersama dengan Dewan Perwakilan RUU Pertanahan, di antaranya: Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi II sedang fokus menyusun Rancangan Undang- 1. Pengaturan Hak Atas Tanah untuk Keadilan dan Undang (RUU) Pertanahan. Mengingat ihwal Kemakmuran; pentingnya Undang-Undang tersebut, Pemerintah dan DPR RI telah mengagendakan melalui Program Legislasi 2. Pendaftaran Tanah Menuju Single Land Nasional(PROLEGNAS)untukmenyelesaikanRUUPertanahan Administration System dan Sistem Positif; pada tahun ini. 3. Modernisasi Pengelolaan dan Pelayanan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pertanahan Menuju Era Digital; yang dinilai membutuhkan penyesuaian untuk mengakomodir kondisi, kebutuhan dan dinamika masyarakat yang sudah 4. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan; banyak berubah. UUPA harus dilengkapi dengan peraturan 5. Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan yang lebih spesialis atau spesifik mengenai perkembangan pertanahan saat ini. Hal ini guna terciptanya keseimbangan Perkara Pertanahan; tata guna tanah sehingga dapat dinikmati secara baik dan 6. Kebijakan Fiskal Pertanahan dan Tata Ruang; optimal oleh masyarakat maupun negara. 7. Kewenangan Pengelolaan Kawasan oleh Ketua Panita Kerja (Panja) RUU Pertanahan, Herman Khaeron Kementerian/Lembaga Sesuai Tugas dan Fungsinya; pada saat menghadiri acara Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) 8. Penghapusan Hak-Hak Atas Tanah yang Bersifat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Rabu, (10/07) Shangri-La Hotel, Jakarta, Kolonial (Hak Barat). mengatakan perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini menuntut hadirnya undang-undang lebih spesialis yang Adapun salah satu substansi yang diatur dalam RUU mengatur tentang pertanahan, “Sehingga harus segera Pertanahan yaitu terciptanya Pendaftaran Tanah Menuju dituntaskan karena banyak pertanyaan terkait permasalahan Single Land Administration dan Sistem Stelsel Positif. Hal pertanahan yang harus dijawab,” imbuhnya. ini penting untuk diatur karena selama ini objek pendaftaran tanah yang dilakukan tidak meliputi kawasan hutan, pesisir, Pada kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN pulau-pulau kecil, waduk, pertambangan, cagar alam, situs Sofyan A. Djalil dan Himawan Arief Sugoto Sekretaris Jenderal purbakala, kawasan lindung dan konservasi, serta wilayah Kementerian ATR/BPN mengatakan tantangan Pemerintah strategis pertahanan sehingga pemetaan yang dilaksanakan saat ini, dapat menghasilkan Rancangan Undang-Undang tidak terintegrasi dalam satu sistem informasi pertanahan. Pertanahan yang bisa menjawab permasalahan pertanahan dan tata ruang ke depan. Dengan adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi akan memudahkan pengambil keputusan, pembuat kebijakan, Setidaknya ada beberapa poin penting yang diatur dalam RUU pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan Pertanahan untuk menjawab perkembangan zaman. Ada lainnya dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara beberapa yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan optimal. Memang sangat diperlukan kedetailan dan pembahasan yang mendalam mengenai RUU Pertanahan dari berbagai kalangan agar bisa menjawab seluruh persoalan dan kekhawatiran masyarakat mengenai agraria, pertanahan dan tata ruang. Hal itu berguna untuk meminimalisasi munculnya masalah di 84 kumpulan Siaran Pers

juli Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Forum Komunikasi Bakohumas di Malang Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 18 Juli 2019 M alang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terhadap masyarakat pemegang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sertipikat tanah. “Program pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan Forum Komunikasi Kementerian ATR/BPN ini utamanya membuka akses Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dan menyediakan akses ke perbankan dengan harapan Kementerian/Lembaga di Hotel Ijen Suites, pemegang sertipikat dapat memanfaatkannya guna Malang, Jawa Timur, Rabu (17/07). memperoleh modal untuk memulai usaha,” ujar Yulia Jaya Nirmawati. Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta dari perwakilan unit kerja humas Kementerian/Lembaga, jajaran Kantor Wilayah BPN Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Provinsi Jawa Timur dan jajaran Kantor Pertanahan se- Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Malang Raya. Bambang Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan besar seperti PTSL perlu melibatkan peran humas Kementerian/ Dalam sambutannya, Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Lembaga. Menurutnya ini merupakan kewajiban setiap Pimpinan, Yulia Jaya Nirmawati yang mewakili Sekretaris anggota kehumasan Kementerian/Lembaga. “Kementerian Jenderal, mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN ATR/BPN dapat juga berkoordinasi dengan Ditjen Informasi telah diberikan tugas oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk dan Komunikasi Publik untuk menyosialisasikan PTSL. menjalankan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam kegiatan sosialisasi, nantinya kita bisa menggunakan (PTSL). Target utamanya adalah seluruh tanah di Indonesia konsep sosialisasi kekinian dengan menggunakan media terdaftar pada tahun 2025. “Jika pendaftaran tanah di sosial (medsos) tidak hanya media mainstream,” ujar seluruh Indonesia ini terlaksana, maka akan meminimalisir Bambang Gunawan. sengketa pertanahan,” ujar Yulia Jaya Nirmawati. Forum Komunikasi Bakohumas ini dibuka langsung oleh Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa untuk tahun Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan dan dihadiri 2019 ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan 9 juta bidang oleh Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, tanah di seluruh Indonesia terdaftar. “Yang terpenting bagi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Direktur masyarakat, mereka akan mendapatkan kepastian hukum Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan atas tanah, sehingga tanah mereka terlindungi,” ujarnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan para anggota Humas Kementerian/Lembaga. (RH) Lebih lanjut, dikatakan bahwa sosialisasi PTSL harus lebih giat dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena di banyak daerah, masih ditemukan adanya masyarakat yang menolak untuk disertipikatkan tanahnya. “Untuk itu, Humas Kementerian ATR/BPN harus lebih giat menyosialisasikan PTSL kepada setiap orang,” kata Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan. Selain melaksanakan kegiatan PTSL, Kementerian ATR/ BPN juga giat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan 85Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juli Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran Tahun 2020 untuk Wujudkan Visi Pengelolaan Ruang dan Pertanahan Berstandar Dunia Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 22 Juli 2019 J akarta - Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan (SBK) yang merupakan satuan harga tertinggi. Juga dengan pertanahan yang profesional menuju kantor memperhatikan temuan BPK yang berulang-ulang agar jangan modern dan digital, Kementerian Agraria dan Tata terjadi lagi. Pelaksanaan Zona Integritas agar dilaksanakan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lebih serius dalam rangka mendukung perwujudan Reformasi melaksanakan kegiatan Penyusunan RKAKL Pagu Birokrasi. Anggaran Tahun 2020, yang dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 16 - 20 Juli 2019 di Red Top Hotel, Jakarta. Kegiatan Acara ini dikuti oleh para Kepala Bagian Tata Usaha, para ini menjadi salah satu agenda penyusunan perencanaan KasubbagPerencanaan,EvaluasidanPelaporan,Administrator program dan anggaran tahun 2020. RKAKL di Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia serta Kepala Bagian Program dan Hukum di lingkungan Inspektorat “Perencanaan dimulai dengan penyusunan RENSTRA untuk Jenderal maupun Direktorat Jenderal dengan jumlah peserta lima tahun ke depan dan tiap tahun dilakukan adjustment,” 688 orang. (NA) ujar Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal saat membuka acara. Sunraizal mengatakan, beberapa tujuan perencanaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah, mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas, meningkatkan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan anggaran e-learning, menjadi rujukan masalah pertanahan/pusat informasi, menuju pendaftaran tanah Stelsel Positif dan menuju Kantor Modern. Untuk mendukung perwujudan kantor modern, penjagaan ruang warkah harus dilakukan dengan tertib. Di samping itu, perlu disusun peta jalan (roadmap) pendaftaran tanah, penganggaran, pengelolaan SDM, sarana dan prasarana, bisnis proses sesuai SOP, ketersediaan subjek dan objek, serta menghasilkan dampak (outcome) yang positif. Sehingga, Kementerian ATR/BPN perlu mengevaluasi capaian tahun sebelumnya terkait hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dalammerencanakankegiataninput-proses-output-outcome, semua harus terukur. Pengalokasian anggaran harga satuan memegang peranan penting, sehingga harus mempedomani Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran 86 kumpulan Siaran Pers

juli Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Menteri ATR/Kepala BPN Harapkan Pejabat yang Dilantik Jadi Pemimpin Perubahan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 23 Juli 2019 J akarta - Bertempat di Aula Prona lantai VII, mendorong pemerintahan yang lebih terbuka, efektif, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ efisien dan akuntabel. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil “Sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya juga harus melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berperan aktif dalam mengarahkan gerak organisasi Kementerian ATR/BPN, Jakarta, (23/07). Tampak terlihat untuk mencapai sasaran/target dalam mendukung mendahului Menteri ATR/Kepala BPN, para pejabat dan mengawal keberhasilan pencapaian program kerja yang dilantik yaitu Suyus Windayana dan Gunawan Kementerian ATR/BPN,” pungkasnya. (RO/AM) Muhammad melakukan Geladi Bersih terlebih dahulu dengan ditemani pendamping masing-masing yang setia menemani. Terdengar gelak tawa para pejabat tinggi madya dan pratama di sela-sela geladi bersih pelantik yang sudah hadir juga. Kedua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik adalah hasil dari Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN yang pelaksanaan seleksinya dilakukan secara terbuka dan kompetitif yang juga diawasi secara langsung oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Suyus Windayana yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Data, Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilantik menjadi Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, sementara Gunawan Muhammad sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan. Dalam sambutannya pada kesempatan yang berbahagia tersebut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa dalam rangka transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital, pejabat yang dilantik diharapkan dapat berperan sebagai pemimpin perubahan untuk 87Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juli Pemerintah Optimistis RUU Pertanahan Jamin Penyelesaian Masalah Pertanahan Berkeadilan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 25 Juli 2019 J akarta - Pemerintah bersama DPR RI menargetkan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) ATR/BPN Andi Tenrisau mengatakan jika dilihat perspektif tentang Pertanahan selesai dalam waktu cepat kemakmuran rakyat, undang-undang turunannya dengan karena RUU Pertanahan ini dinilai sangat penting UUPA, sejak dibentuk sampai pelaksanaannya dirasakan untuk segera diundangkan. Sebabnya adalah masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dengan RUU Pertanahan merupakan undang-undang implementasi lebih baik. atau operasionalisasi dari UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) atau dengan “Jika dilihat dari aspek sosial, misalnya pengaturan pertanahan kata lain, UUPA sebagai lex generalis dan RUU Pertanahan atau pengaturan agraria selama ini, kita masih melihat adanya sebagai lex specialis. ketimpangan struktur penguasaan pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang belum ideal, masih ada tumpang Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR RI Herman tindih pengaturan tentang sumber daya agraria. Kemudian, Khaeron mengatakan, RUU pertanahan ini merupakan sengketa konflik pertanahan juga masih belum secepatnya penguatan dari UUPA yang menjadi acuan dalam urusan terselesaikan. Selain itu untuk mengikuti perkembangan pertanahan yang harus memberikan rasa keadilan kepada teknologi, data pertanahan harus mulai terdigitalisasi dan masyarakat. “Oleh karena itu, kami mengedepankan RUU pelayanan pertanahan berbasis online. Diharapkan RUU Pertanahan ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pertanahan bisa menyelesaikan permasalahan ini,” ujar Andi sebab bisa menekan inflasi bidang pertanahan dan ada Tenrisau. (NA/TM) pembaruan di bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya saat Diskusi Forum Legislasi bertema Tarik Ulur UU Pertanahan di Media Center MPR/DPR, Senayan, Selasa (23/07). Herman Khaeron melanjutkan RUU Pertanahan ini merupakan inisiatif DPR yang masuk Prioritas dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2009-2014 dan kembali menjadi prioritas pada periode 2015-2019. RUU ini diyakini bisa segera disahkan DPR RI pada periode sekarang, yang akan berakhir masa kerjanya pada September 2019. “RUU Pertanahan ini terdiri dari 15 bab dan substansinya ada di bab pertama hingga kelima yang pembahasannya sudah diselesaikan. Kemudian, 10 bab lainnya adalah bab pendukung. Isinya tentang Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), sanksi administratif dan sanksi hukum, pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang pertahanan, serta aturan lainnya,” tambah Herman Khaeron. 88 kumpulan Siaran Pers

juli Peraturan Perundangan adalah Jantung Kementerian! Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 30 Juli 2019 M alang - Semua perihal di sekitar kita tidak seperti ini,” ujar mantan Kepala Kantor Wilayah BPN terjadi begitu saja, tanpa kita sadari ia Provinsi Bali dan Jawa Tengah ini. digerakkan kekuatan besar dengan segala aturannya. Bisa dibayangkan apabila Senada dengan Heri Santoso, Guru Besar Ilmu Hukum aturan itu tidak pernah ada, maka hanya Universitas Brawijaya, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, ketidakteraturan yang tersisa. S.H., M.H. ditemui setelah memberikan paparan tentang “Teori dan Azas-Azas pembentukan Peraturan Bicara tentang aturan dalam konteks bernegara Perundang-undangan” menyampaikan bahwa para tentu saja berhubungan erat dengan kaidah hukum, praktisi dalam hal ini jajaran Kementerian ATR/BPN undang-undang serta berbagai aturan pelaksanaannya. perlu untuk selalu diasah kemampuan hukumnya karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan semua program, kegiatan, produk hukum bermula dari Pertanahan Nasional (BPN) sebagai salah satu aturan yang dibuat. Ia menegaskan, “Kegiatan ini harus pelaksana aturan-aturan terkait Pertanahan di Indonesia rutin dilaksanakan, karena ibarat manusia hukum adalah berkewajiban mendorong aparaturnya untuk “melek” jantungnya!” hukum dan bagaimana penyusunannya. Kegiatan bimbingan teknis di Malang ini adalah kali Memahami pembentukan aturan selain untuk pertama dilaksanakan. Selain Kota Malang, kegiatan menyeragamkan hasil produk hukum yang disusun oleh ini akan dilaksanakan di Kota Batam dan Kota Manado. para pelaksana di setiap daerah, juga dapat mengurangi Dipilih tempat tersebut dengan harapan menjangkau perbedaan yang menyebabkan terjadinya multitafsir dan jajaran Kementerian ATR/BPN di wilayah barat dan permasalahan di kemudian hari. Untuk itu, Senin (29/07) juga wilayah timur Indonesia. Dengan harapan besar, bertempat di Harris Resort and Convention Malang, aparatur Kementerian ATR/BPN di seuruh Indonesia Kementerian ATR/BPN laksanakan Bimbingan Teknis dapat mewujudkan produk hukum yang berkualitas demi Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian terciptanya tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran ATR/BPN. rakyat. (WN) Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta. Terdiri dari jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, DIY, NTB, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur serta perwakilan seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Timur. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Heri Santoso menyambut baik kegiatan ini. “Rekan-rekan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan selama ini sudah sangat disibukkan dengan rutinitas pekerjaan, perlu disegarkan kembali dengan kegiatan bimbingan teknis 89Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juli Kementerian ATR/BPN Fokus Lakukan Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 31 Juli 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ perencanaan yang matang agar Renstra ini bisa jelas, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara fokus, komprehensif serta menjadi pedoman kerja untuk 5 simultan melakukan penyusunan rancangan tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang bekerja sama dengan akademisi dari Ada tujuh arahan Menteri ATR/Kepala BPN untuk Universitas Gadjah Mada. Hal ini dilakukan beriringan mewujudkan Kementerian ATR/BPN tahun 2025 yang dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Maju dan Modern, yaitu mendaftarkan seluruh bidang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) teknokratik tahun tanah, mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang di 2020-2024 yang sedang disusun oleh Kementerian seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan PerencanaanPembangunanNasional/BadanPerencanaan pengendalian ruang, meningkatkan standar kompetensi Pembangunan Nasional (Bappenas). SDM menuju birokrasi berstandar dunia, menjadi pusat informasi pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi “Kitamenyiapkanrancanganinisebenarnyadengansangat informasi dengan inovasi dan kolaborasi, mewujudkan terbuka sekali untuk lingkup, cakupan, dan sasarannya kantor layanan modern dengan memberikan produk dan karena agar apa yang kita siapkan menjadi bagian dari layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik, rancangan RPJMN tahun 2020-2024. Sejauh ini juga meningkatkan PNBP 10x dengan layanan informasi telah terjadi sinkronisasi antara Rancangan RPJMN dan pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan Rancangan Rentsra kita. Harapannya pada pertengahan negara, serta memberlakukan stelsel positif atau asuransi bulan Agustus nanti rancangan ini bisa dikirimkan pertanahan untuk mengatasi kerugian masyarakat akibat pada Bappenas,” ujar Gabriel Triwibawa, Kepala Biro sengketa pertanahan. (NA/RH) Perencanaan dan Kerja Sama saat Diskusi Perumusan Isu Strategis Arah Kebijakan, Visi dan Misi Rancangan Renstra dan Rancangan RPJMN tahun 2020-2024 di Ruang Rapat Mandalika, Jakarta (30/07). Penyusunan renstra ini memerlukan pemikiran visioner, perhatian yang besar, serta didasarkan pada evaluasi hasil pengawasan demi perencanaan yang lebih tepat sasaran dan tepat guna. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional yang menyeluruh, setiap lembaga pemerintah dituntut untuk menerapkan manajemen strategis. Penerapan manajemen strategis dilaksanakan untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan yang muncul sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Renstra yang sedang disusun ini akan sejalan dengan visi kementerian, yaitu Terwujudnya Kementerian ATR/ BPN menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia. Dengan visi tersebut, diperlukan 90 kumpulan Siaran Pers

agustus Agust Yulian, Sosok Baru di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 01 Agustus 2019 J akarta - Hari ini, Kementerian Agraria dan Tata Pengalaman merupakan guru yang terbaik. Bagi Agust Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Yulian, ungkapan ini terasa benar. Menurutnya pelibatan (BPN) melantik dua orang Pejabat Pimpinan Teknologi Informasi sudah bukan hal lumrah dalam Tinggi Madya, yaitu Yagus Suyadi sebagai masa sekarang. “Apalagi misi ke depan, Kementerian Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat ATR/BPN ingin menjadi organisasi berkelas dunia. Untuk dan Agus Yulian sebagai Kepala Biro Keuangan dan menuju kesana kita harus menerapkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). manajemen kelas dunia,” kata Agust Yulian. Bagi Yagus Suyadi, yang sebelumnya Kepala Bagian Sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Perundang-undangan di Kementerian ATR/BPN tentu (BMN), Agust Yulian memiliki strategi untuk mendukung tidak asing lagi mengemban tugas menjadi Kepala Biro Kementerian ATR/BPN menjadi organisasi yang Hukum dan Hubungan Masyarakat. Namun, siapakah berkelas dunia. “Kita harus bertransformasi menuju era Agust Yulian, yang baru saja dilantik menjadi Kepala digital. Hal ini juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) itu? Mari keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya berkenalan dengan sosok Agust Yulian. manusia. Di tempat kerja yang baru nanti saya akan mengedepankan manajemen modern yakni manajemen Agust Yulian lahir di Kabupaten Pangandaran, pada risiko. Selain itu, saya akan meningkatkan kolaborasi 27 Agustus 1973, sebelumnya ia berdinas di Badan dengan Inspektorat Jenderal, sebagai lapis ketiga Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pertahanan tata kelola kita,” ujar Agust Yulian. selama 26 tahun. “Saya memulai karir dan menjadi Aparatur Sipil Negara pertama kali di Medan. Lalu, Ia berharap metode kerja tersebut diharapkan selesai dari STAN pada tahun 1994, beberapa kali saya memberikan hasil yang efisien. dimutasi ke Jakarta dan Bangka Belitung,” katanya saat diwawancarai oleh Tim Humas Kementerian ATR/ Selamat bertugas, Pak. Semoga Kementerian ATR/ BPN, saat acara Pelantikan di Aula Prona, Gedung BPN menjadi lebih baik, terutama dalam pengelolaan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (01/07). keuangan. Selama lima tahun terakhir, Agust Yulian banyak berkecimpung di bidang Teknologi Informasi BPKP. Di lembaga tersebut, ia dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas). “Berada di bidang IT selama 5 tahun, memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Namun, hal ini juga yang mendorong saya untuk mengikuti lelang jabatan di Kementerian ATR/BPN,” kata Agust Yulian. 91Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Sekjen Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 01 Agustus 2019 J akarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Khusus Agust Yulian, sebelumnya merupakan Kepala Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusinfowas Pertanahan Nasional (BPN), Himawan Arief Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sugoto melantik dua orang Pejabat Pimpinan (BPKP). (RH/AF/LS) Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Kamis (01/08). Dua orang yang dilantik tersebut adalah Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Yagus Suyadi dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Agust Yulian. Hadir dalam pelantikan tersebut beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, serta pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP). Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) mengatakan bahwa pejabat yang dilantik agar dapat bekerja secara maksimal. Kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekjen berpesan bahwa saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sedang menghadapi pro dan kontra. “RUU ini sudah semakin dekat dan banyak pro dan kontra belakangan ini. Saya minta kepada Pak Yagus agar dapat melaksanakan kerja dengan baik,” ujar Himawan Arief Sugoto. Lebih lanjut, Sekjen menyampaikan bahwa dalam 6 tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN terus-menerus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dalam 6 tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN terus mendapat opini WTP. Ini prestasi besar, namun kita mengharapkan bagaimana penataan keuangan dan pengelolaan organisasi menjadi lebih baik. Semoga kehadiran Pak Agust dapat memberikan nilai tambah yang sangat baik untuk kemajuan Kementerian ini,” ujar Himawan Arief Sugoto. 92 kumpulan Siaran Pers

agustus RUU Pertanahan, Amanah besar UUPA Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 01 Agustus 2019 M alang - Undang-undang Pokok Agraria undang-undang yang mengatur hak-hak atas tanah lahir lebih dari 5 dekade yang lalu, usia masyarakat, saat ini pemerintah telah menyerahkan yang cukup panjang untuk sebuah rancangan undang-undang pertanahan kepada Dewan undang-undang. Sejatinya undang- Perwakilan Rakyat. undang ini merujuk pada pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, “Apabila sudah tidak ada bahasan yang krusial lagi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sudah melalui tahapan-tahapan penyusunan, sudah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- memenuhi azas pembentukan undang-undang, maka besar kemakmuran rakyat”. Undang-undang ini sangat bisa disahkan,” tambah Guru Besar ke-12 Fakultas luar biasa, lahir sebagai bukti bahwa Indonesia telah Hukum Universitas Brawijaya ini. merdeka, mengakhiri dualisme hukum pertanahan di Isu penting pada RUU Pertanahan salah satunya adalah Indonesia, yaitu hukum barat dan juga hukum adat Single Land Administration. Dimana dengan sistem ini melebur menjadi satu menjadi Hukum Negara. administrasi pertanahan tidak akan parsial lagi. “Apabila telah disahkan nanti, maka pengelolaan pertanahan Undang-undang Pokok Agraria tidak hanya mengatur tidak sepihak lagi, saat ini semua jalan sendiri-sendiri, “tanah” dalam arti sempit. “Kalau kita cermati undang- dengan UU Pertanahan akan terjadi keterpaduan dalam undang Nomor 5 Tahun 1960 itu ada 2 Bab, yang pengurusan tanah di seluruh Indonesia ini,” Pungkas I pertama mengatur sumber daya alam agraria dalam arti Nyoman Nurjana. luas yang kedua mengatur jenis-jenis hak atas tanah,” ungkap Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Selain Single Land Administration dan hak-hak atas Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. yang ditemui tanah, RUU pertanahan juga memperkuat Reforma setelah memberikan materi pada Bimbingan Teknis Agraria. Saat ini Reforma Agraria diatur dalam Peraturan Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Presiden, dengan disahkan RUU Pertanahan nanti maka ATR/BPN di Harris Hotel and Convention, Malang, Senin Reforma Agraria ini akan diperkuat sehingga cita-cita (29/07). pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat akan menjadi nyata. (WN) “Saat ini telah terbit undang-undang turunan UUPA yang membahas sumber daya alam secara parsial, sedangkan turunan yang membahas lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah belum ada,” tambah Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini telah terbit undang-undang terkait sumberdaya alam, seperti misalnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang PertambangandanMineralsertaUndang-undangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terkait dengan 93Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Amanat Pengaturan Bank Tanah dalam RUU Pertanahan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 02 Agustus 2019 S alah satu muatan yang diatur dalam RUU semakin lama makin naik akan menimbulkan persoalan Pertanahan yaitu amanat pembentukan Bank karena tanah menyangkut kepentingan banyak orang. Tanah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Maka dari itu Bank Tanah menjadi keniscahyaan yang Reforma Agraria, Bank Tanah diyakini dapat harus diatur dan dibentuk,” ujarnya. mencegah, menyelesaikan konflik atau sengketa agraria, serta mengatasi berbagai persoalan Tujuan pembentukan Bank Tanah ini untuk menjamin pertanahan mulai dari hulu hingga hilir. tersedianya tanah bagi kepentingan umum, kepentingan pembangunan, dan pemerataan ekonomi “Kami berpikir, sekarang susah mencari tanah untuk sebagai instrumen pengendali harga tanah, menjaga kegiatan Reforma Agraria, cara mengatasi hal tersebut, keseimbangan penguasaan tanah, serta mengelola dan dengan adanya lembaga operator yang dimiliki negara mendistribusikan tanah cadangan umum negara. yaitu namanya bank tanah yang otoritasnya nanti dimiliki oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Menanggapi proses pembentukan Bank Tanah Indonesia,” ujar Herman Khaeron, Ketua Pantia Kerja nantinya, Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal KPA (Panja) RUU Pertanahan saat menghadiri acara Diskusi mengatakan menolak adanya Bank Tanah karena akan Reforma Agraria di Kantor Konsorsium Pembaruan vis a vis dengan Reforma Agraria, ia juga khawatir Agraria (KPA), Jakarta, Rabu (31/07). mengenai sumber tanah dari Bank Tanah sama dengan Reforma Agraria. “Rencana pembentukan Bank Tanah Herman Khaeron menambahkan tidak ada benturan ini memang sudah ada pembahasannya di Kementerian antara Bank Tanah dengan Reforma Agraria, sebab di ATR/BPN karena pada awalnya dasar-dasar pemerintah dalam RUU Pertanahan ini telah berikan satu bab khusus membentuk Bank Tanah itu soal keluhan dan kesulitan tentang Reforma Agraria, mekanismenya dengan TORA pengadaan tanah untuk pembangunan infrasturktur,” (Tanah Objek Reforma Agraria). Di dalam bab Reforma ujarnya. Agraria juga sudah ditetapkan beberapa kriteria siapa saja yang berhak untuk bisa mendapatkan TORA beserta Sementara menurut pemerintah pembentukan Bank sumber tanahnya, maka dari itu keberadaan Bank Tanah Tanah semata untuk melindungi rakyat kecil dan akan membantu dalam proses ini. menghindari mafia tanah. (NA/RH) “Fungsi Bank Tanah salah satunya untuk land consolidation. Tiga prinsip Bank Tanah yang harus diketahui, yaitu harus akuntabel, transparan, dan non profit,” ujar Herman Khaeron. Senada dengan itu, Plt. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Andi Tenrisau mengatakan untuk mendukung Reforma Agraria maka dibentuk Bank Tanah, “Proyek-proyek strategis Pemerintah terkadang terhambat pada pengadaan tanahnya dalam mekanisme dan persoalan harga, selain itu harga tanah yang 94 kumpulan Siaran Pers

agustus Tantangan Peran Humas Manfaatkan Peluang Media Sosial Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 09 Agustus 2019 S aat ini, media sosial menawarkan cara yang apa yang pendapat masyarakat tentang Kementerian lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi ATR/BPN. dalam pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan atau online). Sebagai wajah Kemajuan komunikasi menuntut institusi pemerintahan dari lembaga atau institusi yang dinaungi, terutama Humas di Kementerian ATR/BPN yang seseorang yang ditugaskan di bagian Hubungan kerap kali berinteraksi dengan masyarakat untuk bisa Masyarakat (Humas) harus mampu mengomunikasikan melihat peluang penggunaan media sosial sebagai dan menyebarluaskan kebijakan, rencana kerja, dan citra perusahaan atau instansi. Pengguna media capaian kinerja kepada masyarakat luas dengan sosial yang mayoritas milenial atau sebagai generasi memanfaatkan keunggulan media sosial. yang paling terhubung, menjadi sarana paling efektif menjangkaunya. Melalui media sosial masyarakat dapat “Sudah bukan hal yang baru lagi bahwa penggunaan mengetahui juga memahami keberadaan Kementerian media sosial menjadi peluang bagus bagi institusi ATR/BPN. pemerintahan untuk membangun Branding agar masyarakat lebih peka dengan kinerja Kementerian Perlu juga diperhatikan dampak dari penggunaan media ATR/BPN. Branding menjadi bukti atas kepercayaan sosial akan tidak lepas dari banyaknya pengaduan masyarakat untuk Kementerian ATR/BPN. Di sinilah masyarakat yang masuk, Humas Kementerian ATR/BPN peran Humas menciptakan Brand untuk membawa citra akan dinilai untuk bisa lebih responsif dalam menangani positif perusahaan,” ujar Jonathan End seorang Digital baik memberi solusi maupun sekedar memberi informasi. Marketing Strategist yang menjadi pembicara saat acara Karena persepsi masyarakat saat ini masih memandang Bimbingan Teknis Kehumasan Pengaduan Masyarakat institusi pemerintahan memiliki regulasi yang rumit, di Jakarta, Selasa (06/08). Kementerian ATR/BPN bisa hadir dengan kekuatan media sosialnya dalam menggenggam kepercayaan Jonathan End menambahkan cara membuat media serta loyalitas yang diberikan untuk masyarakat untuk sosial sebagai sarana branding yang bagus dengan memberikan informasi mengenai pertanahan dan tata membuat konten yang menyenangkan, menghibur dan ruang dengan cara yang kreatif, menarik dan interaktif. informatif, jadi mengandung kebermanfaatan untuk masyarakat yang menerimanya. “Untuk Kementerian Hadir sebagai peserta bimtek antara lain: Kabag Program ATR/BPN memang harus fokus main konten di area dan Hukum, Kasubbag TU di lingkungan kantor Pusat, pertanahan karena menurut saya ini belum ada Kepala Subbagian Umum dan Informasi, Pengelola pemainnya. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin tahu media sosial dan akun LAPOR! dari Kantor Wilayah BPN informasi mengenai pertanahan bisa melalui sumber Provinsi seluruh Indonesia dan Kantor Pertanahan se- media sosial Kementerian ATR/BPN langsung dan tidak DKI Jakarta. (NA) dari sumber lainnya,” ujarnya. Dengan hadir di media sosial, dapat diketahui bagaimana masyarakat berpikir tentang produk dan layanan serta 95Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Hikmah Berkurban dalam Mencapai Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang Lebih Baik Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 13 Agustus 2019 J akarta - Iduladha biasa disebut dengan Lebaran Kementerian ATR/BPN, yang terdiri dari 73 sapi dan 14 HajiadalahharibesaryangdirayakanumatIslam kambing,” ujar Agus Wahyudi. di seluruh dunia. Setiap tanggal 10 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh dunia memperingati Hari Lebih lanjut Agus Wahyudi menjelaskan bahwa acara Raya Iduladha untuk mengenang kisah teladan ini memberikan manfaat secara sosial dari pelaksanaan Nabi Ibrahim AS dan putranya, Nabi Ismail AS. Saat kurban dan sebagai bentuk syi’ar agama, “Hewan itu, Nabi Ibrahim menerima perintah Allah SWT untuk kurban disalurkan kepada yayasan sosial, panti asuhan, menyembelih Nabi Ismail sebagai bentuk pengorbanan lembaga keagamaan (DDII), Masjid, kaum dhu’afa, dan keikhlasan dia menjalankan perintah. Namun itu termasuk di tempat terpencil di pulau Pantar (Alor-NTT),” ternyata hanya ujian karena saat disembelih dengan kata Agus Wahyudi. kuasa Allah SWT, Nabi Ismail telah diganti dengan seekor gibas (domba). Acara yang dilaksanakan di halaman parkir Kementerian ATR/BPN ini mengusung tema “Dengan Hikmah Qurban Hikmah dari Iduladha sendiri tidak hanya mengorbankan Kita Tingkatkan Kualitas Kinerja Dan Keimanan” dihadiri harta berupa hewan, tetapi hendaknya dijadikan juga oleh seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN mulai semangat berkorban untuk mencapai kehidupan dari Staf hingga Pimpinan Tinggi Madya. (TA/AM) berbangsa dan bernegara yang lebih baik. “Berkorban tidak cukup hanya berkorban dengan harta, tapi ada hal-hal dalam jiwa manusia yang harus dikorbankan untuk kebaikan bersama yaitu rasa ego, suka marah, kedengkian, sehingga bisa menjadi orang yang bersih,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, dalam acara penyembelihan dan penyerahan hewan kurban, Selasa (13/08) di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Agus Wahyudi menyampaikan jika pelaksanaan penyaluran hewan kurban telah dilakukan sejak minggu lalu untuk penyembelihan yang dilakukan setelah sholat Ied, sedangkan untuk penyembelihan di Kementerian dilaksanakan pada hari ini, 12 Dzulhijjah 1440 H, bertepatan 13 Agustus 2019. “Dalam pelaksanaan kurban tahun 1440 H, syukur alhamdulillah panitia telah menerima hewan kurban dari keluarga Besar 96 kumpulan Siaran Pers

agustus Apresiasi Dharma Wanita Persatuan/ Ikawati Ditjen PPRPT Kepada Siswa-siswi Berprestasi Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 15 Agustus 2019 J akarta - Dharma Wanita Persatuan (DWP)/ Ikawati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui DWP/Ikawati Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) melaksanakan kegiatan pertemuan Dharma Wanita Persatuan/Ikawati di Ruang Rapat Prambanan, Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (12/08). Dalam pertemuan kali ini, dilaksanakan 3 kegiatan, yaitu: 1) Penyerahan bantuan pendidikan kepada siswa/siswi berprestasi; 2) Pelatihan keterampilan tata rias wajah; dan 3) Aneka lomba cepat tangkas. Budi Situmorang selaku Pembina DWP/Ikawati Ditjen PPRPT, memberikan arahan dan pembukaan pada kegiatan tersebut. “Penyerahan bantuan pendidikan kepada siswa/siswi berprestasi merupakan bentuk kasih sayang kepada keluarga Dharma Wanita/Ikawati” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Lina Budi Situmorang dilaksanakan kegiatan serupa dengan tema sosialisasi selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan/Ikawati Ditjen parenting serta penyuluhan media tanam secara PPRPT mengatakan bahwa mereka memberikan hidroponik. apresiasi kepada putra-putri karyawan dan karyawati Ditjen PPRPT sejumlah 9 (sembilan) anak, yang dipilih Tujuan dari kegiatan ini yaitu diharapkan dapat melalui proses seleksi. memberikan nilai positif melalui program-program berkualitas yang bermanfaatan bagi anggota DWP/ “Setiap wanita ingin terlihat cantik dan berkelas untuk Ikawati Ditjen PPRPT. Pengurus DWP/Ikawati juga dapat meningkatkan percaya diri dan menunjang berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan kegiatan- aktivitas sehari-hari, untuk itu perlu juga adanya kegiatan kegiatan positif lainnya. (PR/TS/DW) yang meningkatkan keterampilan tata rias wajah bagi anggota Dharma Wanita/Ikawati” ujarnya. Kegiatan ini rutin dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun dengan tema yang berbeda-beda. Hari ini adalah acara pertemuan yang ketiga, dan merupakan kegiatan pertama di bidang pendidikan, setelah sebelumnya 97Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Rektor IPB Apresiasi Kerja Sama Pemanfaatan Tanah Milik Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 16 Agustus 2019 B ogor - Tanah merupakan salah satu sumber “Kemudian saya ketemu Pak Rektor kenapa tidak kita kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik buat lebih bermanfaat, nanti bisa jadi laboratorium, dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari bagaimana bisa menghijaukan kembali tanaman penghidupan di berbagai bidang seperti endemic di Jawa, dan mudah-mudahan akan keluar pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, banyak mata air,” ungkapnya. industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim. Bahkan tanah juga dimanfaatkan untuk Kendati demikian Sofyan mengatakan bahwa berbagai interaksi manusia termasuk kepentingann memindahkan aset negara ini tidak semudah pendidikan, dan penelitian dalam rangka meningkatkan dibayangkan. “Karena itu penandatanganan nota kualitas hidup. kesepahaman ini, setelah itu kita akan proses tentang hibahnya, sehingga nanti bisa jadi aset IPB,” pungkasnya. Mengingat pentingnya hal tersebut maka pada hari Kamis (15/08) bertempat di Auditorium Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor (IPB) pada acara “ATR/BPN Goes To Campus”, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan IPB dalam Pemanfaatan Tanah Milik Kementerian ATR/BPN yang terletak di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Dalam kesempatan tersebut Rektor IPB, Arif Satria mengapresiasi Kementerian ATR/BPN atas kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan IPB. Ia mengatakan kerja sama ini sangat dinantikan oleh jajaran civitas akademika IPB lantaran selain tempatnya dekat dengan Kampus di Dramaga, Bogor juga tanah yang diberikan sangat luas yaitu 30 hektare. “Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Kementerian ATR/BPN, atas kerja sama ini,” imbuh Arif Satria. Sementara itu pada kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan tanah yang diserahkan ini adalah tanah negara yang sudah dikuasai oleh Kementerian ATR/BPN selama 10 tahun. 98 kumpulan Siaran Pers

agustus Gedung Baru, Harapan Baru Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 16 Agustus 2019 S idoarjo - Harapan dari satu hal yang baru hibah dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan sudah pasti ada. Tahun baru, misalnya. Kita luas 950 m2. “Untuk pembangunannya menggunakan tak henti-hentinya memanjatkan doa serta anggaran APBD juga,” kata Heri Santoso. harapan semoga tahun yang baru, semua yang kita inginkan dapat tercapai. Sama halnya Melihat harapan dan latar belakang dari gedung tersebut, dengan gedung baru. Pada Rabu (14/08), seluruh jajaran kita berharap agar Kantor Pertanahan Kabupaten Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bersukacita, Sidoarjo dapat memaksimalkan pelayanan kepada karena mereka telah memiliki kantor baru. Senyum dan setiap warga masyarakat dan melahirkan inovasi-inovasi tawa dari seluruh pegawai maupun pejabat struktural yang memudahkan pelayanan. (RH/LS) terpancar dari wajah mereka. Peresmian kantor baru ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Himawan Arief Sugoto bersama Bupati Kabupaten Sidoarjo, Syaiful Ilah. Harapan besar diungkapkan oleh kedua orang tersebut. Dengan gedung kantor yang baru ini, Sekretaris Jenderal mengatakan agar seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo agar terus berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan kepada setiap warga masyarakat.“SetiaphariKantorPertanahaninimenerima 15.000 permohonan per hari. Nah, dengan gedung baru ini, Saya harap setiap jajaran mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon,” kata Himawan Arief Sugoto. Bupati Kabupaten Sidoarjo berharap juga kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Bupati mengharapkan spirit yang ada di kantor baru ini akan menciptakan inovasi-inovasi yang memudahkan pelayanan. “Prinsip saya, ikan selat ikan gabus, kalau lebih cepat, itu lebih bagus,” kata Syaiful Ilah. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Heri Santoso mengatakan tanah yang menjadi bangunan baru bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo merupakan 99Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Ketua Panja RUU Pertanahan: Bank Tanah dapat Menekan Laju Inflasi Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 17 Agustus 2019 B ogor - Permintaan terhadap tanah dari tahun melakukan investasi kita dapat berikan melalui bank ke tahun kian meningkat seiring dengan tanah, di Vietnam semua tanah merupakan tanah negara, pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. sehingga kemudian Samsung melakukan investasi di Sementara luas tanah tidak sebanding dengan sana, karena perolehan tanahnya mudah,” imbuh Sofyan besarnya permintaan. Hal tersebut yang A. Djalil. menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan harga tanah sangat tinggi. Terutama di kota-kota besar seperti Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Jakarta, sebagai pusat arus urbanisasi. RUU Pertanahan ini memberikan kepastian hukum, mengenalkan hak-hak baru, mengatur hak atas tanah Untuk mengatasi hal tersebut melalui inisiasi dari dan ruang bawah tanah. “Semua prinsip tanah modern Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur dalam RUU ini,” ujarnya. (DPR RI) telah disusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang didalamnya memperkenalkan Pembentukan Bank Tanah melalui RUU Pertanahan ini mengenai pembentukan Bank Tanah, yang kelak bisa mendapat sambutan baik dari akademisi IPB I Ketut menjadi solusi dalam mengendalikan harga tanah. Sunarminto dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB ia Definisi Bank Tanah sendiri berdasarkan RUU Pertanahan menyampaikan berkaitan dengan tanah pengalamannya adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah yang di lapangan banyak konflik pertanahan yang terjadi melaksanakan kegiatan menghimpun, mengolah, dan antara masyarakat dengan perusahaan karena negara mendistribusikantanahuntukkepentinganumum,sosial, tidak hadir. Misalkan ada investor dan mendapatkan izin pembangunan/investasi, dan pemerataan ekonomi. untuk berusaha dan kemudian harus membebaskan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan Herman tanah sendiri di lapangan, yang terjadi adalah konflik Khaeron pada acara ATR/BPN Goes To Campus yang dengan masyarakat, tidak mudah membebaskan tanah diadakan di Auditorium Fakultas MIPA Institut Pertanian itu, maka kemudian banyak izin yang keluar namun 4 Bogor (IPB), Kamis (15/08), mengatakan bahwa dalam -5 tahun tidak tergarap. Kemudian Pemerintah Daerah rangka mengendalikan harga tanah negara harus mengeluarkan lagi izin di tempat yang sama, investasi melakukan intervensi karena jumlah tanah terbatas, dan menjadi tidak efektif. “Saya sepakat jika ada Bank Tanah jumlah penduduk semakin meningkat. yang fungsinya adalah menyediakan tanah yang _clean and clear_ karena baik untuk kepentingan investasi “Jika tidak ada intervensi dari Negara maka Negara tidak maupun kepentingan umum,” tandas Ketut. dapat mengontrol harga tanah, sehingga laju inflasi tidak dapat ditekan dan ketimpangan penguasaan tanah Pada kesempatan yang sama menurut Plh. Kepala semakin lebar,” ungkapnya. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Andi Tenrisau mengatakan selain Bank Tanah dalam RUU Pertanahan Senada dengan Herman Khaeron Menteri ATR/Kepala ini juga memperkenalkan yang disebut rechsverwerking BPN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa secara de facto yaitu keadaan hapusnya hak apabila tidak dikuasai saat ini negara tidak memiliki tanah, sehingga akan dan digunakan dalam jangka waktu tertentu dan sangat sulit negara untuk melakukan pembangunan. dimanfaatkan oleh pihak lain secara itikad baik. Dalam RUU Pertanahan ini diatur mengenai Bank Tanah “Kemudian kita tetapkan hak seseorang yang memiliki yang merupakan milik negara. “Sehingga apabila akan itikad baik tersebut,” pungkasnya. (RO) 100 kumpulan Siaran Pers