SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

november Tanah Merupakan Kebutuhan Semua Elemen Bangsa Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 12 November 2019 J akarta - Indonesia merupakan negara kesatuan yang dikelilingi oleh laut dengan persentase luas wilayah lautan lebih besar daripada daratannya. Namun, kondisi tersebut tidak menghalangi kebutuhan akan tanah. “Tanah merupakan kebutuhan semua orang. Tanah juga berperan penting dalam setiap program program pemerintah,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil saat memberikan sambutan pada acara Coffee Morning “Satu Jam Bersama Menteri ATR/Kepala BPN” di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Selasa (12/11). Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan bahwa kini menghubunginya langsung, memberikan pujian atas setiap rapat kabinet, dirinya hampir selalu diundang apa yang sudah dilakukan. Namun, kendati demikian kecuali di bidang politik. “Ketika rapat dengan masih banyak pengaduan dari masyarakat. “Kita Kementerian Koordinator bidang Perekonomian akan terus lakukan perbaikan. Saya akan melakukan (Kemenko Perekonomian), saya mengatakan bahwa pendekatan sistemis, yang menerapkan e-office serta saya ini Menteri yang penting karena mengurus tanah. layanan elektronik di Kantor Pertanahan. Untuk layanan Menurut agama, manusia itu berasal dari tanah dan elektronik, kita akan melakukan scanning terhadap 3 kembali ke tanah,” kelakar Sofyan A. Djalil yang disambut miliar dokumen pertanahan. Selain itu, untuk regulasi tawa peserta acara ini. kita perlu melakukan beberapa terobosan serta penyederhanaan,” kata Sofyan A. Djalil. Dalam tiga tahun terakhir, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mendapat apresiasi dari Menutup arahannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengajak setiap orang dan juga Presiden. Menurut Sofyan A. agar seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN agar Djalil, kesuksesan ini juga ditentukan oleh kualitas yang memberikan kontribusi kepada Indonesia. “Bangsa dimiliki oleh Kantor Pertanahan di daerah. “Sumber daya ini menuntut kita agar memberikan kontribusi terbaik manusia kita sudah cukup bagus. Ke depan memang untuk anak cucu kita, bukan untuk kita sendiri. Ayo, kita saya harap kita dapat terus meningkatkan kualitas pikirkan apa yg bisa dilakukan agar negara jadi lebih setiap orang di BPN ini. Kemarin, kita sudah membuat baik,” kata Sofyan A. Djalil. talent pool. Yang tujuannya mengumpulkan orang-orang terbaik di Kantor Kementerian ini, yakni mereka yang Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi mau memajukan BPN serta punya kompetensi,” kata Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, beberapa Menteri ATR/Kepala BPN. Pejabat Administrator serta beberapa Pejabat Pelaksana di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (RH/LS). Slogan “ATR/BPN kini lebih baik” memang sudah banyak dirasakan orang. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan banyak Kepala Daerah yang 151Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Simak Arahan Menteri ATR/Kepala BPN Terkait Evaluasi dan Pelaksanaan Program Strategis Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 13 November 2019 J akarta - Kementerian ATR/BPN melaksanakan Jadi nanti kita akan putuskan begitu kita katakan kota Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang lengkap berarti benar-benar lengkap, karena kalau sudah mengangkat tema Percepatan Capaian Program kota lengkap maka layanan elektronik dan lainnya itu akan Strategis yang Berkualitas Tahun 2019 dan sangat membantu,” ungkapnya. Program Strategis Dalam Era Digital Tahun 2020 di Hotel Sultan, Jakarta, yang diadakan mulai tanggal 12- Terkait dengan kemudahan menjalankan program strategis 14 November 2019. Rakertas ini sebagai evaluasi dan Kementerian ATR/BPN, Sofyan A. Djalil mengingatkan perumusan langkah taktis pelaksanaan program strategis kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor 2019 dan Kota/Kabupaten Lengkap Tahun 2020 yang Pertanahan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan efektif dan efisien. Pemerintah Daerah karena itu akan sangat membantu proses pelaksanaan kinerja di lapangan. “Hari ini kita mengadakan rakertas untuk evaluasi kinerja sampai dengan bulan November. Sejauh ini saya dapat Untuk pelaksanaan Reforma Agraria yang menjadi concern laporan bahwa kerja teman-teman Kementerian ATR/BPN Presiden Republik Indonesia akan dipercepat, terutama sudah cukup bagus dan banyak improvisasi, banyak sekali begitu Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan perubahan dibandingkan dengan beberapa waktu yang Hutan (PPTKH) sudah selesai dari Kementerian Lingkungan lalu. Tetapi tentu masih banyak lagi yang perlu kita perbaiki Hidup dan Kehutanan, jadi akan langsung diserahkan karena kita punya komitmen ATR/BPN Kini sudah lebih baik,“ kepada Kementerian ATR/BPN dan diberikan sertipikat. ujar Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN saat memberi arahan pada pembukaan Rakertas, Selasa (12/11). Dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Kementerian ATR/BPN sangat terbantu dengan hadirnya Sofyan A. Djalil menambahkan, tahun 2020 adalah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN yang mendapat tahun ditingkatkannya kualitas bagi program strategis mandat langsung dari Presiden membantu penyelesaian ini. di lingkungan Kementerian ATR/BPN jadi nanti akan ada penilaian khusus untuk kualitas, hal ini perlu dilakukan Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Surya Tjandra agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. “Salah satunya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengatakan, “Tugas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khusus saya dalam konteks agraria, ada konfilk agaria dan saya lihat karena kebijakan masa lalu ada beberapa yang sengketa Agraria seperti mafia tanah itu harus diselesaikan. tidak terkontrol kualitasnya. Oleh sebab itu kita tidak ingin Kita harus lebih strategis mengenai penyelesaiannya untuk PTSL yang kita kerjakan sekarang ini menimbulkan sisa- semua Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan sisa masalah di masa yang akan datang, sekarang kita Kabupaten/Kota. Kita buat penyelesaian masalah agraria harus berpikir bagaimana memudahkan pekerjaan tanpa dengan efisien dalam sistem digitalisasi.” mengurangi kualitas,” tambahnya. Terakhir, Menteri ATR/BPN mengucapkan terima kasih Selain itu, Sofyan A. Djalil mengatakan Kementerian ATR/ kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah bekerja BPN akan menetapkan 10 (sepuluh) kota lengkap tahun begitu keras demi tercapainya program strategis nasional ini. “Kota-kota lengkap ini kriterianya harus lebih detail dan masyarakat yang sejahtera. (NA/LS/AF/TA/RH/RO/ lagi, karena banyak kota yang lengkap tapi hanya namanya WN) saja padahal banyak masalah yang belum diselesaikan. 152 kumpulan Siaran Pers

november Hadiri Rakornas, Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Pemerintah Pusat dan Daerah Bersinergi untuk Pembangunan Daerah Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 14 November 2019 B ogor - Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala berdasarkan persil itu juga akan sangat membantu dalam BPN menghadiri Rapat Koordinasi Nasional penataan ruang. (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) “Kami mengharapkan para Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Sentul International Convention Center (SICC) tolong membantu program PTSL ini agar berjalan dengan Bogor, Rabu (13/11). Pelaksanaan Rakornas ini dilakukan baik, dan terima kasih kepada Wali Kota, Bupati, Gubernur dalam rangka menyamakan persepsi visi pembangunan yang telah menjadikan program PTSL ini sebagai program 2020-2024 pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko yang mendapatkan prioritas yang tinggi,” ungkap Sofyan A. Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, baik dari tingkat Djalil. pemerintah pusat hingga daerah. Selain itu, Sofyan A. Djalil mengajak pemerintah daerah Presiden RI, dalam arahannya menyampaikan iklim untuk bersinergi menuntaskan permasalahan tata ruang investasi harus betul-betul diperbaiki, “Kalau ada investasi yang menghambat lajunya investasi. Karena banyak sekali datang ke sebuah daerah bukan urusannya gubernur atau keluhan mengenai tata ruang, rencana pembangunan wali kota saja, semuanya mulai dari keamanan dan lainnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena terhambat harus memberikan dukungan sehingga investasi itu muncul tata ruang. “Tata ruang kita sebenarnya jika ditulis dan ke daerah dan dapat dibagi-bagi,” ujar Joko Widodo. dipersiapkan dengan baik tidak akan ada masalah, sayang kualitas Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di banyak Dalam Rakornas itu, Sofyan A. Djalil selaku salah satu daerah masih sangat rendah, penyebabnya Pemerintah narasumber yang diundang menyampaikan materi terkait Daerah belum mengalokasikan biaya yang cukup untuk transformasi ekonomi mengatakan, Kementerian ATR/ penyusunan tata ruang, tahun depan kita akan perjuangkan BPN telah melakukan banyak perubahan dalam bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tata ruang sehingga pertanahan dan tata ruang untuk mendukung peningkatan tata ruang mendapatkan pembiayaan yang khusus,” tegas perekonomian di Indonesia. “Salah satu yang sedang kita Sofyan A. Djalil. upayakan, melakukan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Sofyan A. Djalil juga mengatakan, kalau tata ruang sudah memberikan kepastian hukum pertanahan, serta konflik bagus dan diikuti dengan RTRW dan Rencana Detail Tata dan sengketa tanah bisa dihindari. Tahun ini kita sudah Ruang (RDTR) yang bagus pula, investasi akan lebih mudah berhasil mendaftarkan lebih dari 10 juta bidang, diharapkan masuk ke Indonesia. Ia juga mengatakan, sekarang kalau tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah terdaftar,” ujar di kabupaten mendapatkan ada ketidaksesuaian tata Sofyan A. Djalil. ruang, para Gubernur bisa memberikan pandangan atau fatwa kesesuaian tata ruang dan itu sudah ada petunjuk- Sofyan A. Djalil menambahkan, dengan terdaftarnya petunjuknya, sehingga masalah hambatan tata ruang untuk seluruh bidang tanah di Indonesia maka bisa dibuat peta investasi bisa diatasi. “Kalau di tingkat kabupaten diatasi lengkap, mulai dari tingkat desa per desa, kecamatan per dengan pemerintah daerah, untuk tingkat provinsi kalau kecamatan, kabupaten per kabupaten dan seterusnya. Gubernur tidak bisa mengatasi Kementerian ATR/BPN Selain itu juga akan sangat membantu dari segi financial bisa memberikan fatwa kesesuaian seperti pada proyek inclusion, pemerintah akan banyak sekali memberikan Program Strategis Nasional (PSN),“ tambah Sofyan A. Djalil. Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kalau semua tanah terdaftar (NA/AF) 153Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Rakertas Tahun 2019 Resmi Ditutup Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 14 November 2019 J akarta - Rapat Kerja Terbatas Kementerian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan merupakan salah satu pembahasan dalam Rakertas tahun Nasional (BPN) telah resmi ditutup. Setelah ini. Sekretaris Jenderal mengungkapkan bahwa target 9 juta mendengarkan arahan dari para Pejabat bidang untuk didaftarkan tahun ini, baru mencapai 87 persen Pimpinan Tinggi Madya dan diskusi kelompok, hingga bulan November ini. Untuk itu, Ia mengingatkan agar rapat ini ditutup dengan menghasilkan beberapa rumusan. setiap peserta melakukan upaya percepatan. “Instruksi Rakertas ditutup oleh Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Menteri ATR/Kepala BPN jelas, yakni kita harus menjalin Sugoto yang disambung oleh sambutan Wakil Menteri ATR/ komunikasi dengan stakeholder di daerah. Selain itu, kita Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra. juga sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar kita semua menjalin hubungan baik dengan Kementerian Lingkungan “Saya mendapat dua hal setelah mengikuti rapat ini,” ujar Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujar Himawan Arief Sugoto. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN kepada peserta Rakertas saat menyampaikan sambutan penutupan Program PTSL dalam dua tahun terakhir mendapat apresiasi Rakertas tahun 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/11). dari Presiden RI, Joko Widodo. Hal ini dikarenakan target yang diberikan oleh Presiden berhasil dilampaui. Namun, Ia mengungkapkan bahwa hal pertama, ia menyadari pada tahun ketiga ini, Himawan Arief Sugoto mengingatkan bahwa setiap jajaran Kementerian ATR/BPN adalah agar PTSL tidak hanya berbicara kuantitas saja, tapi juga manusia biasa, yang mau berkorban untuk kepentingan kualitas. “Dashboard PTSL nantinya akan memuat capaian bangsa dan masyarakat banyak. Wakil Menteri ATR/Wakil PTSL dari sisi kuantitas dan juga kualitas. Ini juga akan Kepala BPN juga akhirnya menyadari bahwa anggapan menjadi salah satu komponen penilaian kinerja,” kata miring sebagian orang tentang BPN tidak benar. “Rata-rata Himawan Arief Sugoto. tudingan orang terhadap Kementerian ini tidak benar. Saya lihat sendiri dalam Rakertas ini. Banyak peserta yang mau Target Indonesia terdaftar seluruhnya pada tahun 2025 berembuk dan berdiskusi di sini untuk mencari solusi atas kembali diingatkan oleh Sekretaris Jenderal. Himawan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ini merupakan Arief Sugoto meminta agar setiap Kepala Kantor membuat kesempatan kita untuk memberikan sesuatu kepada setiap roadmap PTSL hingga tahun 2025. “Kita juga akan mengejar orang,” ujar Surya Tjandra. target Kota Lengkap. Tahun depan, minimal ada 10 (sepuluh) Kota di Indonesia yang sudah terdaftar lengkap. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga menilai Untuk itu, kami juga mengundang beberapa Kepala Kantor setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menjadi Pertanahan yang daerahnya memiliki potensi menjadi narasumber dalam Rakertas tahun ini sangat berkualitas. Kabupaten/Kota Lengkap,” ungkap Sekretaris Jenderal. Ia menilai bahwa semua Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berpengalaman, baik dari segi keilmuan maupun dalam Banyak topik bahasan serta solusi atas masalah dituangkan pengalaman. “Ketika melihat para Direktur Jenderal (Dirjen), dalam rumusan Rakertas. Menjelang akhir tahun 2019, Sekretaris Jenderal (Sekjen), dan Inspektur Jenderal semua jajaran Kementerian ATR/BPN dituntut agar (Irjen) memberikan paparan, saya menilai para Pejabat merespon cepat tantangan pekerjaan yang dihadapi. Pimpinan Tinggi Madya di sini sudah sangat matang dan berpengalaman. Saya kira butuh proses panjang buat Tetap Semangat!!!! seseorang menjadi Pejabat Tinggi di Kementerian ini,” ungkap Surya Tjandra. 154 kumpulan Siaran Pers

november Demi Regulasi Pertanahan yang Dukung Indonesia Maju, Kementerian ATR/BPN Perbanyak Dialog dan Peroleh Masukan Para Pihak Terkait Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 15 November 2019 Yogyakarta - Pertanahan serta agraria mahal. Generasi sekarang sulit memiliki tanah, untuk itu memang memiliki Undang-Undang inti dalam perlu kita atur dalam RUU Pertanahan,” tambah Menteri mendukung kegiatannya. Undang-Undang ATR/Kepala BPN. tersebut adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Undang- Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan Undang ini dibuat oleh pemerintah pada 24 September bahwa saat ini negara tidak punya tanah. Untuk itu, 1960 guna mengatur sektor agraria dan pertanahan. melalui RUU Pertanahan dikenalkan istilah Bank Tanah Pada tahun tersebut juga, berlakunya hak-hak atas tanah atau Lembaga Pengelolaan Tanah. “RUU Pertanahan yang kita kenal sekarang. mengenalkan Lembaga Pengelolaan Tanah atau Bank Tanah. Lembaga ini mengelola tanah yang bersumber Seiring berjalannya waktu, UUPA memang tetap eksis, dari tanah terlantar dan tanah yang sudah habis haknya tapi kondisi pertanahan di Indonesia terus berkembang. (HGB dan HGU). Ini akan digunakan untuk menciptakan Salah satunya perkembangan ekonomi dan kebutuhan keadilan sosial, yakni melalui program Reforma Agraria akan investasi. Berdasarkan hal tersebut, DPR RI dan untuk mendukung pembangunan negara kita,” ujar bersama Pemerintah menggagas Rancangan Undang- Sofyan A. Djalil. Undang (RUU) Pertanahan. “Untuk memperkaya muatan dalam RUU Pertanahan, kami membuka dialog dengan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Gajah banyak pihak,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Mada (UGM), Nurhasan Ismail mengatakan bahwa RUU (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Pertanahan ini tidak memberi hambatan kepada bisnis A. Djalil saat menjadi pembicara pada seminar RUU properti. “Melalui RUU Pertanahan, bisnis properti tidak Pertanahan di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta, Jumat akan terhambat, kecuali oleh birokrasi. Karena melalui (15/11). RUU Pertanahan, bisnis properti dapat memperoleh tanah untuk keperluan usahanya melalui tiga jaminan, “Kita akan bentuk tim yang akan menjelaskan kepada yakni pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan kalangan LSM maupun universitas serta kita juga oleh investasi swasta, perjanjian pemanfaatan tanah meminta masukan dari mereka untuk memperkaya RUU yangdipunyaiinstansipemerintah terutamaygberstatus Pertanahan,” sambung Sofyan A. Djalil. HPL, melalui lembaga pengelolaan tanah (Bank Tanah). Kedua, terbuka untuk memperoleh tanah untuk luas Untuk mendukung perkembangan ekonomi dan yang pengusaha properti inginkan bukan yang diatur mengundang hadirnya investasi ke Indonesia, Menteri oleh pemerintah. Ketiga, perluasan konsumen, yakni ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa ada beberapa orang asing bisa memperoleh bangunan dengan status hal baru yang dimuat dalam RUU Pertanahan ini. “Banyak HGB,” ujar Nurhasan Ismail. hal-hal baru dalam RUU Pertanahan. Salah satunya mengatur hak di atas tanah dan hak di bawah tanah. Seminar Pertanahan ini merupakan salah satu rangkaian Selain itu, RUU Pertanahan juga mengatur harga tanah. acara Milad Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Tentu kita tahu, harga tanah di perkotaan sudah sangat (KBPII) yang keenam. (RH) 155Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Kunjungan Kementerian ATR/BPN ke Kantor Nutrifood, Rasa Rumah Kedua Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 18 November 2019 J akarta - Seperti rumah kedua, mungkin itulah kita merasa kesehatan mental karyawan itu penting, tergambar dalam benak kami ketika pertama kita ingin karyawan bisa merasa nyaman, makanya ada kali menginjakkan kaki di kantor Nutrifood yang fasilitas ini,” ungkap Mardi Wu. terletak di Jalan Rawabali, Jakarta. Kali ini, Rombongan dari Kementerian ATR/BPN yang Setelah sudah cukup banyak berkeliling ruangan, digawangi oleh Surya Tjandra Wakil Menteri ATR/Wakil rombongan diajak untuk saling berdiskusi satu sama lain, Kepala BPN beserta beberapa jajaran Kementerian ATR/ Mardi Wu menjelaskan “Nutrifood sejak 30 tahun yang BPN berkesempatan mengunjungi kantor Nutrifood, lalu sudah menerapkan kepercayaannya bahwa hampir Senin, (18/11). setiap orang itu ingin melakukan atau memberikan yang terbaik jadi kami percaya pada karyawan, kita bangun Seperti yang diketahui, Kementerian ATR/BPN saat ini perusahaan seperti rumah kedua dengan suasana sedang berbenah untuk menjadi organisasi pertanahan kekeluargaan,” ujarnya. dan tata ruang yang berkelas dunia dan mampu bertransformasi ke dalam industri 4.0. Oleh karena itu, Mardi Wu menambahkan Nutrifood memberikan kunjungan kali ini menjadi momentum yang sangat perhatian yang besar terhadap proses penyeleksian tepat untuk bisa belajar tentang bagaimana Nutrifood karyawan, sehingga orang-orang yang direkrut itu bisa bisa berhasil menjadi rumah kedua bagi karyawannya dipercaya. Nutrifood percaya karyawannya itu seseorang dan tetap memberi makna melalui visinya, yaitu yang baik, senang bekerja, tumbuh dengan tujuan, cinta menginspirasi hidup sehat masyarakat Indonesia. dan kesabaran. Jadi tidak ada hirarki di kantor ini, semua orang sama punya peran yang besar dan mampu “Selamat datang di rumah kedua, kantor Nutrifood,” berkontribusi yang besar, setiap orang bebas berkarya ucap Mardi Wu, CEO Nutrifood, yang memberikan dan menciptakan perubahan ke arah lebih baik. sambutan hangat kepada rombongan Kementerian ATR/BPN yang mulai memasuki ruangan. Rombongan “Itulah mengapa kami tidak ada sistem penilaian kinerja, pun diajak berkeliling kantor Nutrifood yang dirasa insentif, dan hukuman. Kita menjaga lingkungan kerja cukup nyaman dan menyenangkan, karena perusahaan yang merasa senang dan ingin memberikan yang terbaik ini mampu menata tiap inci ruangannya dengan tatanan sehingga penuh semangat dan motivasi. Nutrifood yang unik dan memiliki makna yang mendalam. Selain punya budaya namanya ICARE (Integrity, Colaboration, itu, sisi keterbukaan, kekeluargaan, dan kebersamaan Inovation, Respect, Excellence),” tutup Mardi Wu. tergambar jelas dengan tatanan ruang yang serba terbuka, meja yang tanpa sekat sehingga memudahkan Terakhir, Surya Tjandra mewakili seluruh rombongan terjalinnya komunikasi dan saling sapa satu sama lain. Kementerian ATR/BPN mengucapkan terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan sharing inovasi “Di kantor ini semua tidak punya rahasia, kita bisa yang sangat bermanfaat sehingga diharapkan dapat saling terbuka satu sama lain dan ruangannya memang diterapkan di Kementerian ATR/BPN. (NA/AF/RH) sengaja dibuat seperti ini. Salah satu fasilitas yang kita punya yaitu tempat untuk konsultasi dengan psikolog, 156 kumpulan Siaran Pers

november Lantik 19 Pejabat Struktural, Ini Pesan Menteri ATR/Kepala BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 18 November 2019 J akarta - Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan dilantik pada hari ini agar terus meningkatkan A. Djalil melantik 19 Pejabat Struktural di profesionalisme dan berpesan agar memberikan lingkungan Kementerian Agraria dan Tata kesempatan kepada anak-anak muda yang pintar untuk Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja secara optimum dengan diberikan petunjuk pada Senin (18/10). Para pejabat yang dilantik terutama dalam aspek-aspek governance dan aspek- kali ini terdiri dari 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama aspek integritas. “Kita harus jaga betul reputasi kita, dan 17 Pejabat Administrator yang berhasil diseleksi silahkan bekerja dengan baik, maka rejeki akan datang melalui sistem talent pool. sendiri kalau kita bekerja dengann baik,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN. “Selamat kepada saudara yang dilantik pada hari ini, terutama pejabat baru yang merupakan hasil dari sistem “Mari kita berlomba-lomba berbuat baik serta tunjukan talent pool. Dengan sistem yang kita lakukan hari ini, kinerja dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan mudah-mudahan sudah merefleksikan kompetensi dan negara,” pesan Sofyan A. Djalil. bakal leadership serta kesesuaian saudara pada jabatan yang akan diemban,” ujar Sofyan A. Djalil. Turut hadir dalam pelantikan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ “Kuncinya adalah keseriusan, dedikasi, dan tidak ada BPN, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat hal yang tidak mungkin dikerjakan selama anda cukup Pimpinan Tinggi Pratama, Jajaran Pengurus Dharma rendah hati, ingin mendengar, ingin belajar serta terus Wanita dan Ikawati Kementerian ATR/BPN beserta tamu inginmencapaikinerjayangsebaik-baiknya,”tambahnya. undangan lainnya. (LS/AF) Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa calon pejabat yang diperoleh dari hasil sistem talent pool terdiri dari 542 calon pejabat administrator yang diusulkan mengikuti seleksi, 479 orang memenuhi syarat seleksi administrasi, evaluasi profil dan rekam jejak, 250 dinyatakan uji kompetensi dan 160 dinyatakan lulus uji seleksi dan ditetapkan dalam kelompok rencana seleksi pejabat administrator. “Hal ini juga merupakan upaya dalam melaksanakan reformasi birokrasi demi terwujudnya institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia seperti yang kita inginkan serta dalam rangka transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil berharap Pejabat yang 157Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Tutup HANTARU 2019, Sofyan A. Djalil: Berharap Kementerian ATR/BPN Makin Maju dan Modern Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 18 November 2019 C ikeas - Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional pusat maupun Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan (HANTARU) tahun 2019 resmi ditutup. Kegiatan di Indonesia. tersebut ditutup oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Peringatan HANTARU tahun 2019 dilaksanakan di seluruh BPN), Sofyan A. Djalil, di Pusat Pengembangan Indonesia. Mulai dari tanggal 24 September sampai 17 Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, November 2019, diisi oleh banyak kegiatan yakni berbagai Cikeas, Jawa Barat (17/11). turnamen olahraga, di antaranya bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, futsal, serta catur. Selain itu, Hantaru juga “Ini merupakan perayaan Hantaru yang paling meriah dan saya menyelenggarakan seminar pertanahan, talkshow dan berharap Kementerian ATR/BPN semakin maju dan modern,” sarasehan tata ruang, bakti sosial Ikawati, donor darah, serta ujar Sofyan A. Djalil saat menyampaikan sambutannya. ATR/BPN Mencari Bakat. Peringatan HANTARU Tahun 2019 ini mengambil tema ATR/ Pada kesempatan yang sama Hary Sudwijanto, Direktur BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II selaku Berkepastian Hukum dan Modern. Tema tersebut diharapkan ketua panitia mengatakan bahwa kegiatan HANTARU harus dapat menjadi pengingat dan penyemangat kita semua dalam memiliki 4 kecerdasan di dalamnya. “Sesuai dengan arahan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang Bapak Menteri, ada 4 kecerdasan yang harus kita pegang secara modern serta menjamin kepastian hukum. yaitu: spiritual, emosional, intelektual, dan sosial,” ujar Hary Sudwijanto. Penutupan HANTARU 2019 ini dimulai sejak pagi jam 06.00 WIB dengan diawali senam bersama jajaran Kementerian Berbeda dengan penutupan HANTARU tahun sebelumnya, kali ATR/BPN yang kemudian dilanjutkan dengan Jalan Sehat ini dilaksanakan pula penanaman 90 pohon dan saat ini sudah menyusuri Desa Cikeas Udik sejauh 7 Km, pemandangan ada sekitar 256 pohon buah berbagai varietas yang tumbuh di sangat asri melewati pepohanan rindang, perkampungan lingkungan PPSDM Kementerian ATR/BPN seperti rambutan, warga dan juga sawah yang jarang sekali ditemui di Ibukota durian musang king, durian bawor, petai, jengkol, rambutan Jakarta. Bagi jajaran Kementerian ATR/BPN ini adalah momen dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya penanaman langka karena dengan kesibukan yang padat dalam bekerja pohon ini, dapat membuat lingkungan menjadi asri, dan yang tidak sedikit para pegawai yang jarang menyempatkan untuk paling utama adalah karena tanaman yang ditanam adalah jalan sehat pagi hari dengan suasana yang sejuk seperti tanaman buah-buahan kelak nanti sambil melaksanakan di Desa Cikeas Udik. Terlihat antusiasme para pegawai pendidikan dan pelatihan di PPSDM peserta dapat juga Kementerian ATR/BPN, bahkan banyak juga yang membawa menikmati buah yang tumbuh di kebun buah ini. keluarga untuk mengikuti kegiatan ini, meskipun jalan sejauh 7 Km mereka sanggup menyelesaikannya sampai garis finish. PadaHANTARU2019ini,JawaBaratberhasilmempertahankan gelar juara umum. Jawa Barat menyabet gelar juara beberapa Selain jalan sehat berbagai kegiatan lain pun digelar untuk kejuaraan yang dipertandingkan selama HANTARU 2019. memeriahkan penutupan Hantaru 2019 seperti fun games Keseluruhan kegiatan HANTARU 2019 ini diharapkan dapat serta penampilan pemenang ATR/BPN Mencari Bakat: mempererat hubungan pertemanan, keakraban, sportivitas Stand up comedy, seni tari, parody band, penyanyi solo, dan juga penyegaran ditengah penyelesaian target kerja. serta pembacaan puisi. Acara ini dihadiri oleh Menteri Diharapkan seluruh pegawai dapat kembali ke rutinitas ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Pejabat Pimpinan kerja dengan performa lebih baik, lebih semangat, dan lebih Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh jajaran baik produktif sehingga membawa Kementerian ATR/BPN yang lebih baik serta maju dan modern. 158 kumpulan Siaran Pers

november Jamin Pasokan Listrik Nasional, PLN Kerja Sama dengan Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 28 November 2019 J akarta - Tenaga listrik saat ini telah menjadi dan Tanah RB Agus Widjayanto, Jajaran Direksi PT PLN kebutuhan utama. Kejadian Java Blackout (Persero), Kakanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia Agustus lalu, mengingatkan bahwa tanpa serta Jajaran General Manager (GM) Unit Induk PLN tenaga listrik beberapa jam saja, banyak perihal seluruh Indonesia. yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Urusan penyediaan tenaga listrik ini memang tanggung Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut dari jawab dari PT PLN (Persero). Namun perihal penyediaan Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dan hajat hidup orang banyak ini tentu tidak terlepas dari Kementerian ATR/BPN tentang Pendaftaran Tanah dan kebutuhan akan tanah. Meski bukan merupakan bahan Penanganan Permasalahan Tanah PT PLN (Persero), baku utama, pasokan listrik nasional juga tergantung yang ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. pada kepastian tanah tempat berdiri pembangkit tenaga Djalil dan Plt. Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani, listrik, Gardu Induk, Saluran Transmisi beserta fasilitas 12 November 2019 lalu. pendukungnya. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Plt. Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mengapresiasi komitmen dengan Kementerian ATR/ mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan BPN tersebut. “Terima kasih Kementerian ATR/BPN, administrasi pertanahan berkomitmen untuk membantu Bapak Menteri beserta jajaran telah berkomitmen PLN mendaftarkan serta menyelesaikan masalah membantu PLN,” ungkapnya. pertanahan. Di mana permasalahan tersebut apabila “PLN harus menyediakan jalur transmisi yang tidak segera diatasi dapat mengganggu pasokan listrik menghubungkan penyedia listrik murah di Jawa bagian nasional. timur ke pusat beban di Jawa bagian barat, selain itu saat ini aset PLN yang bersertipikat baru 39%,” ujar Sripeni Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menyatakan Inten Cahyani, ketika menyampaikan permasalahan bahwa Kementerian ATR/BPN siap membantu PLN tanah yang dihadapi lembaga yang dipimpinnya. untuk menyelesaikan permasalahan tanahnya. “Kita ingin semua aset BUMN, PLN itu tertib, kita bantu untuk Dalam kesempatan ini Sripeni Inten Cahyani PLN dapat selesaikan proyeknya,” ungkap Himawan memerintahkan jajaran General Manager (GM) unit Arief Sugoto pada Penandatanganan Perjanjian Kerja Induk di daerah-daerah untuk segera berkoordinasi Sama antara PT PLN (Persero) Unit Induk dan Kantor ke Kantor Wilayah BPN pada masing-masing wilayah Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia kerjanya. “Segera datang secepat mungkin, konsultasi di Auditorium PT PLN (Persero) Kantor Pusat, Jl. bawa dokumen yang mana yang mau didaftarkan, yang Trunojoyo Blok M-1 Nomor 135, Kebayoran Baru, Jakarta akan diselesaikan masalahnya, saya ingin bapak ibu GM Selatan, Rabu (27/11). proaktif, karena kami melihat langkah dari Kementerian ATR/BPN ini sungguh luar biasa,” tutupnya. (WN/NA) Selain Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Utama PLN, hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Adi Dharmawan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Arie Yuriwin, Direktur Jenderal Penanangan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang 159Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Sofyan A. Djalil : SKB Salah Satu Kunci Sukses PTSL Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 29 November 2019 J akarta - Memasuki era digitalisasi 4.0, saat Kadaster Berlisensi (SKB), pengertian Surveyor Kadaster ini Indonesia termasuk salah satu negara adalah seseorang yang mempunyai keterampilan dan yang secara signifikan berkembang di bidang keahlian dalam menyelenggarakan proses survei dan teknologi, industri, dan ekonomi. Setiap pemetaan pertanahan dalam rangka Pendaftaran Tanah perkembangan ini, memberikan tekanan Sistematis Lengkap (PTSL) dan bertanggung jawab di yang cukup besar untuk tetap di jalur yang tepat hadapan hukum atas data survei yang dihasilkannya. dan membutuhkan ide atau solusi yang pintar untuk menyelesaikan setiap masalah. Hingga akhir tahun 2018, jumlah SKB Kementerian ATR/ BPN mencapai 9.617 orang di seluruh Indonesia dan Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sofyan A. jumlah juru ukur ASN sebanyak 2.505 orang. Dengan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan begitu program PTSL dapat berjalan dengan baik, serta Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam sambutannya seluruh tanah di Indonesia dapat didaftarkan. pada acara Forum Ilmiah Tahunan (FIT) Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Surveyor Annual Forum 2019 yang Usai menyampaikan sambutan serta menutup acara FIT diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis ISI Surveyor Annual Forum 2019 dengan tema _Spatial (28/11). Enablement For A Better Indonesia,_ Sofyan A. Djalil juga berkesempatan untuk meninjau booth surveyor Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa target besar peserta pameran, booth Kementerian ATR/BPN yang Kementerian ATR/BPN adalah tahun 2025 seluruh menampilkan Sentuh Tanahku dan GNSS RTK, serta bidang tanah di Indonesia terdaftar. “Sejak awal saya mencoba aplikasi sentuh tanahku. (TA/LS) menjadi menteri di Kementerian ATR/BPN kita terus lakukan percepatan survei dan pendaftaran tanah, serta layanan kepada masyarakat. Target besar tahun 2025, saya yakin akan tercapai. Kita harus melakukan cara kreatif, inovatif serta bantuan teknologi di era digital ini,” ujar Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan, dengan adanya target besar ini maka salah satu kunci suksesnya adalah parasurveyoryangmembantuprosespengukuranbidang tanah. “Diharapkan surveyor ini makin meningkatkan kualitas pekerjaannya serta meningkatkan standar kode etiknya,” kata Sofyan A. Djalil. Sebagai informasi, Peraturan Menteri (Permen) ATR/ Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor 160 kumpulan Siaran Pers

november Target Terus Bertambah, Ini Strategi Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 30 November 2019 J akarta - Sejak tahun 2017 Kementerian Melaksanakan program PTSL tentu tidak semulus yang ATR/BPN mendapat target besar untuk dibayangkan, kendala pasti ada tapi telah mendapatkan mendaftarkan tanah di seluruh negeri. Tidak jalan keluar. Himawan Arief Sugoto melanjutkan main-main, Presiden Jokowi menargetkan 5 misalkan dulu Kementerian ATR/BPN kekurangan juta bidang tanah harus terdaftar pada tahun Juru Ukur, hal tersebut siasati dengan menggunakan itu, biasanya Kementerian ATR/BPN hanya mampu jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, kemudian juga mendaftarkan tanah sebanyak 500 ribu s.d. 1 juta mengadakan alat-alat ukur baru yang modern yaitu bidang tanah per tahun. Kaget adalah kata yang tepat GNSS RTK yang memiliki kemampuan mengukur secara menggambarkan kondisi para Pegawai Kementerian cepat, akurasi yang presisi dan lebih efisien. ATR/BPN pada waktu itu, karena dengan jumlah pegawai dan alat yang terbatas seolah tidak sebanding dengan Tak hanya PTSL, Kementerian ATR/BPN juga ditargetkan target yang diberikan. untuk menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di setiap kabupaten/kota. Himawan Arief Sugoto pada Dengan kondisi tersebut jajaran Kementerian ATR/ kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa saat ini BPN di bawah kepemimpinan Sofyan A. Djalil terus telah ada 53 RDTR yang sudah di-perda-kan dan 17 di merancang sebuah strategi di luar kebiasaan. Maka antaranya yang dapat terintegrasi dengan sistem Online lahirlah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Single Submission. Hal ini disebabkan oleh kualitas atau PTSL. Dengan program ini pendaftaran tanah yang Perda RDTR terdahulu yang masih kurang karena belum dulunya dilakukan secara sporadik dan inisiatif dari mengacu pada pedoman penyusunan RDTR yaitu masyarakat, kini dilakukan dengan sistematis. Seluruh Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun bidang tanah pada suatu hamparan didaftarkan dengan 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail sistem jemput bola. “Diharapkan dengan program ini Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kabupaten/kota. akanterciptadesa-desalengkap,sehinggapadaakhirnya Dalam waktu dekat, 7 (tujuh) perda RDTR yang telah seluruh bidang tanah di Indonesia akan terdaftar pada diperbaiki akan siap diintegrasikan dalam sistem OSS. tahun 2025,” ungkap Himawan Arief Sugoto pada acara “Sehingga diharapkan pada awal tahun 2020, akan ada Speak After Lunch INEWS TV, di INEWS Tower, Jakarta, 24 RDTR terintegrasi OSS,” ungkapnya. Jumat (29/11). “Saat ini kami sedang menyiapkan kurang lebih 120 Himawan Arief Sugoto menjelaskan pada tahun 2017, (seratus dua puluh) RDTR yang diharapkan dapat Presiden Jokowimemberikan targetuntukmendaftarkan ditetapkan menjadi perda di awal tahun depan, dengan tanah sebanyak 5 juta bidang, dan dapat dilampaui. kualitas yang siap untuk diintegrasikan dengan OSS Tahun 2018 target naik menjadi 7 juta bidang dan juga karena telah sesuai dengan pedoman penyusunan berhasil dilampaui bahkan jauh melebihi target yang RDTR,” pungkasnya. diberikan. “Tahun 2019 ini kami harus mendaftarkan 9 juta bidang tanah, dan harapannya kami juga dapat memenuhi target tersebut,” imbuh Himawan Arief Sugoto. 161Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Kanwil BPN Provinsi NTB Selenggarakan Rakerda Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 04 Desember 2019 Lombok - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan untuk menyelesaikannya, apalagi kalau terkait mafia Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa tanah,” kata Dirjen VII. Tenggara Barat (NTB) mengadakan Rapat Kerja Daerah di Hotel Lombok Raya, Kabupaten Reformasi Birokrasi, tidak hanya dilakukan di sektor Lombok, Provinsi NTB, Senin (02/12). Kegiatan pelayanan pertanahan saja, tetapi juga Aparatur Sipil ini dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Negara. Menteri ATR/Kepala BPN, dalam beberapa Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah atau kesempatan sudah menyatakan bahwa untuk menilai disebut juga Dirjen VII, R.B. Agus Widjayanto. Selain kinerja seseorang akan digunakan based performed Rakerda ini, dilaksanakan juga evaluasi dan monitoring system. Hal ini ditegaskan Dirjen VII. “Karena pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dasarnya untuk menilai kinerja seorang pegawai (PTSL). menggunakan best perform analysis, sehingga seseorangmendapatpromosidalamlingkungankerjanya Dalam sambutannya, Dirjen VII mengatakan bahwa berdasarkan penilaian yang objektif. Setiap pegawai pelaksanaan kegiatan PTSL semakin hari semakin tidak usah repot-repot memikirkan apakah kedepan bisa bagus. Sejak dilaksanakan dari tahun 2017, PTSL terus jadi Pejabat Pelaksana, Pejabat Administrator bahkan menuai respon positif dari masyarakat. “Targetnya Pimpinan Tinggi Pratama. Bapak dan ibu hanya perlu memang meningkat. Dari 2017, targetnya 5 juta, lalu kerja baik saja,” kata R.B. Agus Widjayanto. tahun 2018 naik jadi 7 juta, serta saat ini targetnya 9 juta. Untuk menyelesaikan ini perlu komitmen setiap Dirjen VII melanjutkan bahwa ada beberapa hal yang jajaran BPN. Saya juga memantau dalam pelaksanaan perlu diingat jika ingin meraih kesuksesan dalam PTSL di Provinsi NTB, yang sesuai data di Komputerisasi berkarier. “Yang penting rekan-rekan sekalian, jika ingin Kantor Pertanahan (KKP) berada diperingkat ketujuh. sukses ingat selalu prinsip jangan, yakni jangan malas, Selamat!!!,” kata R.B. Agus Widjayanto. jangan mudah putus asa, jangan banyak alasan, jangan terlalu lama menyelesaikan tugas (kerja cepat), lalu Selain PTSL, Kementerian Agraria dan Tata Ruang kalau ditegur atasan, jangan dimasukkan ke hati,” kata (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga sedang R.B. Agus Widjayanto. melakukan kegiatan transformasi pelayanan di Kantor Pertanahan, dari manual menjadi elektronik. Dalam kegiatan ini, Dirjen VII didampingi oleh Staf Transformasi pelayanan ini perlu dilakukan secara Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Harry Nugroho, efektif dengan menggunakan Informasi Teknologi (IT). Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Embun “Digitalisasi warkah-warkah di Kantor Pertanahan harus Sari, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya dilakukan tapi dengan menjamin validitas sehingga Nirmawati, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, tidak menimbulkan sengketa pertanahan dikemudian Dalu Agung Darmawan yang ikut memberikan evaluasi hari. Bicara mengenai sengketa pertanahan, kita perlu pelaksanaan PTSL di Provinsi NTB tahun 2019. (RH). melakukan kerja sama dengan Kepolisian setempat 162 kumpulan Siaran Pers

desember Berikan Footnote, Surya Tjandra: STPN Punya Mata Kuliah Reforma Agraria Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 05 Desember 2019 Yogyakarta - Reforma Agraria merupakan Agraria dan dalam pelaksanaannya masih terdapat salah satu kebijakan yang saat ini sedang konflik. Presiden Joko Widodo memberikan tugas dilaksanakan oleh Presiden RI, Joko kepada saya untuk membantu Pak Menteri ATR/Kepala Widodo. Urgensinya adalah untuk mengatasi BPN dalam mengawal Reforma Agraria ini, khususnya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan,” ujar Sejalan dengan hal tersebut, Presiden RI juga telah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya Peraturan Presiden ini Untuk itu, menurut Surya Tjandra pembahasan mengenai merupakan momentum untuk menggelorakan kegiatan Reforma Agraria harus menjadi sesuatu yang diseriusi Reforma Agraria di daerah. karena ini merupakan agenda penting. “Reforma Agraria itu memiliki artian yang sangat luas yang diturunkan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau STPN dalam agenda-agenda kecil yang saling menguatkan, merupakan salah satu sekolah kedinasan yang sangat dalam kerja-kerja pendampingan dan pemantauan yang penting keberadaannya di negeri ini. Mengapa? Karena efektif, dalam koordinasi kerja yang efektif dan saling STPN adalah salah satu sekolah kedinasan yang menguatkan dalam kolaborasi,” kata Wakil Menteri ATR/ mendidik para taruna-taruni yang menuntut ilmu di Wakil Kepala BPN. dalamnya, dalam hal pertanahan. “Salah satu mata kuliah yang diajarkan di STPN adalah Reforma Agraria. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sangat antusias Lalu, Yogyakarta merupakan wilayah pertama kali untuk mendorong pelaksanaan Reforma Agraria di dilaksanakannya program Reforma Agraria sebelum berbagai tempat. Ada alasan yang menguatkan hal akhirnya terhenti karena situasi,” ujar Wakil Menteri tersebut. “Saya baru sebulan menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan ATR/Wakil Kepala BPN namun saya lihat kualitas Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra saat sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian ATR/ memberikan footnote/catatan kaki dalam Seminar BPN bagus-bagus. Ini membuat penilaian saya berubah Nasional dan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan terhadap Kementerian ini,” kata Surya Tjandra. tema “Reforma Agraria dan Tanah Negara Untuk Rakyat, Agenda Bangsa yang Tertunda” di Aula STPN, Menutup footnote-nya, Surya Tjandra mengajak semua Yogyakarta, Rabu (04/12). pihak agar saling bahu-membahu satu sama lain untuk menyukseskan Reforma Agraria. “Untuk melaksanakan Reforma Agraria merupakan konsensus nasional Reforma Agraria, setiap pihak harus saling dukung dan untuk bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak jangan saling menyalahkan apabila terjadi masalah. Kita masyarakat yang menunggu-nunggu realisasi butuh kerja sama besar untuk pelaksanaan Reforma pelaksanaan program ini. Reforma Agraria dapat Agraria,” pungkas Surya Tjandra. (RH/NA) dijabarkan menjadi 2 kegiatan, yakni redistribusi tanah dan legalisasi aset. Sementara ada 2 komponen utama yang menunjang kegiatan Reforma Agraria, yakni aset reform dan akses reform. “Kita semua tahu bahwa redistribusi tanah itu merupakan bagian dari Reforma 163Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Kunjungi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 05 Desember 2019 Yogyakarta - Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/ satu manfaat dengan adanya desa lengkap itu untuk Wakil Kepala BPN lakukan kunjungan kerja ke mendukung penyusunan tata ruang melalui Rencana Detail Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agenda Tata Ruang, maka dari itu untuk menjadikan desa lengkap pertama dalam kunjungannya kali ini, yaitu ke perlu strategi yang ditetapkan. Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Yogyakarta pada Selasa (03/12). Sebagai bagian baru dari Kementerian “Strategi yang harus dikondisikan minimal kami setuju ATR/BPN dan diberi mandat langsung oleh Presiden RI Joko bahwa terdaftar itu artinya terukur dan terpetakan, itu Widodo untuk membantu dalam penyelesaian sengketa akan menjadikan salah satu data spasial yang bisa dan konflik pertanahan, kunjungannya kali ini sebagai ajang dipakai pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan untuk perkenalan diri dan saling bertukar pikiran mengenai perencanaan pembangunan dan membantu pemerintah kondisi di kantor pertanahan. daerah untuk update peta dan jumlah bidang tanah di daerah tersebut,” ujar Tri Wibisono, Kepala Kantor Wilayah DiawalidenganmengelilingikantoryangdipanduolehKepala BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantah Kota Yogyakarta, Surya Tjandra melihat Mendengar hal itu, Surya Tjandra mengapresisasi apa yang langsung bagaimana kegiatan dan business process yang telah dilakukan oleh Kantah Kota Yogyakarta dan meminta berlangsung di Kantah Kota Yogyakarta. Lebih detailnya, setiap kepala kantah untuk berani melalukan kreasi. Kepala Kantah Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa saat “Sebenarnya banyak kreasi-kreasi yang bisa dilakukan ini Kantah Yogyakarta sedang mempersiapkan diri untuk kepala kantor untuk memulai pelayanan publik secara menuju kota dengan kabupaten lengkap di tahun 2020 efektif dan efisien,” ungkapnya. serta bertransformasi menuju e-office dengan melakukan pelayanan publik secara elektronik atau digital. Surya Tjandra menambahkan setiap kepala kantor bisa mulai diskusi terlebih dahulu mengenai kreativitasnya dan “Salah satu yang sedang kita kembangkan di Kantah inisiatifnya dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Yogyakarta, yaitu pemberitahuan produk yang telah selesai jadi setiap inovasi bisa diperhatikan dan diterapkan secara melalui sms, Layanan satu hari selesai melalui Senin Rabu senada oleh seluruh kantor. Jadi (SERABI 161) yang terdiri dari jenis layanan khusus seperti jual beli; roya; dan peningkatan hak, setelah SERABI Terakhir, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN berpesan, 161 ini dilaunching telah menghasilkan 291 Produk, dalam mendigitalisasi layanan publik seperti pembuatan selanjutnya Layanan Antrian Online, dan Hak Tanggungan aplikasi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk Elektronik,” ujar Kepala Kantah Kota Yogyakarta Eko mendapatkan data, jadi masyarakat untung menggunakan Suharto. aplikasi itu untuk memenuhi kebutuhannya dan Kementerian ATR/BPN sendiri pun juga untung karena mendapat Dikesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN informasi berupa data. (NA/RH) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan salah 164 kumpulan Siaran Pers

desember Wamen ATR/Wakil Kepala BPN: Kunci Sukses Itu Integritas dan Niat Baik Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 06 Desember 2019 Yogyakarta - Wakil Menteri Agraria dan Dalam pengalamannya berkarier di Kementerian ATR/ Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra mengatakan selalu menemukan lulusan-lulusan terbaik berkesempatan memberikan motivasi dari STPN. “Meskipun saat masuk ke Kantor-Kantor kepada taruna dan taruni Sekolah Tinggi Pertanahan tidak ditempatkan sesuai dengan ilmu Pertanahan Nasional (STPN) di Pendopo STPN, yang diperoleh selama menuntut ilmu di STPN jangan Yogyakarta, Rabu (04/12). Surya Tjandra bertatap muka berhenti jadi agen perubahan,” pesan Tri Wibisono. dengan calon pegiat pertanahan dimasa depan. “STPN merupakan salah satu sekolah kedinasan yang sudah Teruslah Belajar, Jadilah Agen Perubahan dan Terus aktif sejak tahun 1963. Banyak lulusannya sudah jadi Kembangkan Potensi Kalian, Taruna dan Taruni STPN !!!. orang-orang yang sukses berkarier di Kementerian ATR/ (RH/NA). BPN,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN kepada taruna dan taruni STPN. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengisahkan bahwa sebelum menjadi Wakil Menteri, ia bukanlah siapa-siapa. “Menurut saya, Pak Joko Widodo adalah pemimpin yang jago memilih orang dan tahu kapasitas seseorang itu seperti apa. Apa yang sudah saya peroleh hari ini bukanlah hasil yang tiba-tiba,” kata Surya Tjandra. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menambahkan bahwa kesuksesan didasari pada integritas serta niat baik. “Kuncinya ada di integritas dan niat baik. Selama ada dua hal itu, apapun tugas dan pekerjaan bisa kita jalani,” ujarnya kepada seluruh taruna dan taruni STPN. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Tri Wibisono juga menitipkan pesan kepada para taruna dan taruni yang hadir dalam pertemuan itu. Bagi Tri Wibisono taruna dan taruni STPN seperti kertas yang masih bersih dan polos. “Jangan sampai kepolosan kalian dikotori oleh kondisi apapun. Karena selama ini saya menilai taruna dan taruni STPN ini selalu bisa memberi warna dan dinamika setiap pekerjaan di Kementerian ATR/ BPN,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta. 165Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Kanwil BPN Jawa Barat Rapatkan Barisan Evaluasi Kegiatan 2019 dan Susun Strategi Kegiatan 2020 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 08 Desember 2019 B andung-MemasukibulanDesember2019,KantorWilayah mengatakan tantangan Kementerian ATR/BPN saat ini adalah BPN Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian khusus meningkatkan nilai ease of doing business di Indonesia. Apa yang untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah bisa kita lakukan? yaitu Digitalisasi seluruh warkah tanah dan dilaksanakan pada tahun 2019 dan menyusun langkah- kita validasi data digital tersebut, hingga ke depannya kita dapat langkah strategis dalam rangka menyukseskan kegiatan mempercayai data digital yang telah kita validasi. Setelah itu lanjut tahun 2020 melalui Rapat Kerja Daerah yang diikuti oleh seluruh Virgo Erestajaya berdasarkan road map yang kita susun, pada 2021 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor kita akan menerapkan sertipikat elektronik untuk itu setiap Kepala Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, di Mason Pine, Bandung, 4-6 Kantor sudah harus memiliki tanda tangan digital. Pada tahun 2023 Desember 2019. dengan data digital yang telah kita validasi kita bisa memonetisasi informasi pertanahan sebagai pemasukan negara. Data tanah yang Pada kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi kita punyai diolah menjadi informasi. “Bisnis kita ke depan adalah Jawa Barat Yusuf Purnama mengatakan tahun 2020 adalah tahun bisnis informasi,” Imbuh Virgo Erestajaya. yang penuh tantangan bagi jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tak terkecuali jajaran Berbicara mengenai Data Pertanahan pada kesempatan tersebut Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Ia mengatakan setidaknya Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Dony Erwan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu Pendaftaran Tanah Brilianto mengatakan dalam rangka mempercepat digitalisasi Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Pengadaan Tanah, dan pertanahan saat ini baru saja diluncurkan aplikasi Survey Tanahku. Pelaksanaan HT Elektronik di seluruh Kantor Pertanahan. “Dengan aplikasi ini data yang kita peroleh langsung dalam bentuk digital baik yuridis maupun data fisik, dengan begitu juga dapat Yusuf Purnama menegaskan bahwa terkait PTSL, dalam Rakertas mempercepat pelaksanaan PTSL,” ujarnya. Kementerian ATR/BPN yang lalu, tidak boleh lagi hanya mengejar K1. “Tetapi kita harus menekankan sistematis atau lengkap, konsekuensi Terakhir, Yusuf Purnama juga mengatakan untuk mencapai target dari lengkap adalah seluruh bidang terpetakan, siapapun subjeknya,” yang diharapkan perlu diperkuat dengan supporting system seperti ungkap Yusuf Purnama. kehumasan itu sangat penting, karena di era keterbukaan seperti sekarang ini kita dituntut tidak hanya pandai dalam bekerja namun Untuk itu Yusuf Purnama meminta kepada jajarannya untuk tidak perlu kita juga harus pandai mengomunikasikan hasil kerja kita kepada menetapkan terlalu banyak desa dalam penetapan lokasi. Jadi harus masyarakat, bukan berarti pencitraan, mengomunikasikan hasil pandai memetakan mana desa yang mudah untuk dipetakan terlebih kerja kita kepada masyarakat yaitu dalam rangka membangun dahulu. kepercayaan masyarakat kepada kita, dengan kepercayaan tersebut kita dapat dengan mudah menjalankan program-program kita yang Kemudian terkait Reforma Agraria Yusuf Purnama mengatakan bahwa membutuhkan partisipasinya. “Tentunya dengan cara komunikasi selain PTSL Kementerian ATR/BPN juga sangat menaruh perhatian yang kekinian sehingga dapat cepat diterima oleh masyarakat,” ujar pada Redistribusi Tanah. Untuk itu tanah negara yang bertahun-tahun Yusuf Purnama. digarap oleh masyarakat agar diprioritaskan, jangan sampai Kantor Pertanahan terlambat menginformasikan kepada Kantor Wilayah Senada dengan itu, Harison Mocodompis, Kepala Bagian Pemberitaan terkait tanah negara yang digarap oleh masyarakat. “Tahun ini kita telah dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan bahwa saat ini telah melaksanakan Redistribusi Tanah hingga 20.000 bidang,” ungkapnya. terjadi perubahan besar perilaku di masyarakat yaitu hampir semua informasi saat ini diterima masyarakat melalui satu gawai yang Jawa Barat sampai dengan saat ini sudah 7 Kantor Pertanahan yang disebut smartphone. Harison menambahkan untuk itu kita perlu telah melaksanakan HT elektronik. Ke depan sejalan dengan SK Menteri merubah cara kita berkomunikasi kepada masyarakat, saat ini dengan ATR/Kepala BPN No. 646/SK-DI.01.01/XII/2019 tentang Penunjukan adanya media sosial kita bebas berkreasi membuat konten kreatif Kantor Pertanahan Lokasi Layanan Pertanahan Terintegrasi Secara untuk menarik perhatian masyarakat, kendati demikian yang perlu Elektronik maka seluruh Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia diperhatikan adalah pengguna internet hanya membutuhkan 2,8 detik termasuk di Provinsi Jawa Barat sudah harus menerapkannya. Pada untuk memutuskan lanjut atau berhenti melihat suatu konten yang kita kesempatan tersebut Yusuf Purnama juga mengucapkan apresiasinya buat. “Untuk itu kita perlu menjadi berbeda demi mendapat perhatian kepada Bidang Pengadaan Tanah yang telah menyelesaikan 206 masyarakat,” ungkap Harison. sertipikat tanah aset Provinsi Jawa Barat. Serta apresiasi juga kepada Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan yang Terkait hal itu lebih lanjut Harison menjelaskan yang perlu diperhatikan telah berpartisipasi dalam pemberantasan Mafia Tanah. dalam membuat sebuah konten adalah harus menyentuh dan menginspirasi, kemudian perkuat konten lokal, dan manfaatkan Sementara itu pada kesempatan yang sama Virgo Erestajaya momentum besar dalam berkomunikasi yang biasa kita sebut “Riding Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B The Wave”. (RO/NA) 166 kumpulan Siaran Pers

desember Menuju Aceh Juara 2020, Melalui Pengelolaan Media Informasi Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 11 Desember 2019 B anda Aceh - Sudah bukan rahasia jika Diharapkan dengan semakin baiknya keterbukaan informasi merupakan suatu hal yang penting informasi serta meningkatnya pelayanan maka akan di era modern ini. Informasi sekarang ini sudah mendapatkan pula umpan balik positif dari masyarakat. menjadi hal yang wajib bagi setiap orang agar Sehingga Kementerian ATR/BPN dapat menjadi tidak dibilang ketinggalan zaman. Dalam hal kementerian berkelas dunia, juga khususnya menuju ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil BPN Provinsi Aceh juara 2020. (TA/AM) Provinsi Aceh sadar akan pentingnya pengelolaan media komunikasi, sehingga dapat menuju Aceh Juara tahun 2020. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Aceh Agustyarsyah, dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Kehumasan dan Pengelolaan Media Sosial yang dihadiri oleh beberapa pembicara yaitu, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan Bahrunsyah, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Teuku Taufiqulhadi, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Harison Mocodompis serta beberapa undangan lainnya, di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (09/12). Lebih lanjut Agustyarsyah menjelaskan mengenai pentingnya komunikasi publik. “Jika komunikasi kepada publik sudah baik maka akan ada umpan balik dari masyarakat baik berupa kepuasan maupun ketidakpuasan dari layanan yang telah diberikan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu kesuksesan untuk BPN Provinsi Aceh, sehingga Aceh Juara 2020,” kata Agustyarsyah. Dengan kegiatan bimtek ini, diharapkan seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh, tim pengelola pengaduan serta media sosial dapat menangani pengaduan masyarakat dengan baik serta dapat menyampaikan informasi terkait pelayanan kantor pertanahan dan program Kementerian ATR/BPN. 167Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Lantik 37 Pejabat Struktural Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 11 Desember 2019 J akarta - Sekretaris Jenderal Kementerian “Maka diharapkan kerja sama serta dukungan dari Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan semua pihak sehingga dapat berjalan dengan sesuai Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto target yang ditetapkan,” tandasnya. melantik 37 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN di Aula Prona lantai 7 Turut hadir dalam pelantikan, para Pejabat Pimpinan Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (11/12). Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pelantikan ini diharapkan dapat membawa Kementerian Jajaran Pengurus Dharma Wanita dan Ikawati ATR/BPN untuk bertransformasi menuju era revolusi Kementerian ATR/BPN beserta tamu undangan lainnya. 4.0. (TA/AM) “Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik, semoga menjalankan tugas dengan amanah dan sebaik mungkin. Semoga dengan pelantikan ini bisa bekerja dengan lebih cepat dan produktif, sehingga terwujudnya institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia seperti yang kita inginkan serta dalam rangka transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital,” ujar Himawan Arief Sugoto. Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa pelantikan ini terjadi dikarenakan adanya perubahan Nomenklatur pada tiga Biro di Kementerian ATR/BPN, yaitu Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, serta Biro Umum dan Layanan Pengadaan. “Saya berharap Biro Humas dapat memperkuat humas dan pengaduan masyarakat serta Biro Hukum untuk memperkuat perundang-undangan dan begitu juga dengan Biro Umum dan Layanan Pengadaan,” kata Himawan Arief Sugoto. Himawan Arief Sugoto juga menegaskan bahwa saat ini tantangan Kementerian ATR/BPN berat sekali. Untuk itu kepada pejabat yang hari ini dilantik, diharapkan dapat memberikan performa yang baik dalam bekerja, dan bersedia untuk dievaluasi sesuai dengan Pakta Integritas. 168 kumpulan Siaran Pers

desember Surya Tjandra: Jangan Sampai Rutinitas Membunuh Kreativitas Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 11 Desember 2019 J akarta - Berangkat dari pidato pelantikan Sebelumnya, para peserta Bimbingan Teknis Agen Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Perubahan melakukan kunjungan ke sembilan dirasa sangat menginspirasi Wakil Menteri lokasi sebagai studi banding untuk melihat budaya ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra. Dalam organisasi yang ada di perusahaan swasta maupun pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa dalam instansi pemerintahan yang sudah terlebih dahulu dunia yang sangat dinamis, bangsa Indonesia harus mulai menerapkannya. “Budaya organisasi ini akan terus berinovasi, bukan hanya dalam pengetahuan tetapi diimplementasikan di lingkungan Kementerian ATR/ perlu menjadikan inovasi sebagai budaya dan jangan BPN, salah satunya dengan menerapkan konsep ruang sampai terjebak dalam rutinitas yang monoton. kerja yang terbuka atau co-working space,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Hal tersebut disampaikan oleh Surya Tjandra di hari kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis Agen Perubahan “Ruang kerja ini akan dibuat senyaman mungkin, lebih dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di menyenangkan, akan ada spot yang kekinian dan lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan instagramable. Dan yang terpenting memudahkan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) yang dilaksanakan di dalam berkomunikasi dan saling sapa satu sama lain,” Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (11/12). tambahnya. Sejak dilantik pada Oktober lalu sebagai Wakil Menteri DiharapkansetelahBimbinganTeknisAgenPerubahanini ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengaku terkejut berlangsung, budaya organisasi yang sedang dibangun dengan rutinitas yang dilakukan insan Kementerian dapat terealisasi sesuai dengan yang diinginkan dan ATR/BPN, dimana harus melakukan pekerjaan dari pagi dapat diterapkan di seluruh satuan kerja Kementerian hingga malam hari. “Untuk itu, saya ingin teman-teman ATR/BPN dari kantor pusat hingga Kantor Pertanahan merasa betah di kantor, seperti rumah kedua, jangan di tiap-tiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. (LS/AF) sampai rutinitas yang monoton membunuh kreativitas kita untuk terus berinovasi,” ucap Surya Tjandra. Inovasi yang sedang dilakukan Kementerian ATR/ BPN salah satunya adalah dalam membangun budaya organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman di Era Revolusi Industri 4.0, sehingga diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat semakin berkembang, maju dan adaptif dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat. ”Untuk memulai pelayanan kepada masyarakat, kita harus benahi diri sendiri terlebih dahulu,” kata Surya Tjandra. 169Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Tahun 2025 Pegawai Kementerian ATR/BPN dapat Bekerja dari Rumah Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 12 Desember 2019 J akarta - Seiring dengan pelaksanaan Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Kita tunggu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hasilnya, yang pasti jajaran Kementerian ATR/BPNterus yang targetnya terus naik setiap tahunnya dan selesaikan PTSL dan terus semangat. ditargetkan juga tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya, maka dimungkinkan jika pegawai Kementerian ATR/ BPN dapat bekerja dari rumah. “Jika seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar maka Kementerian ATR/BPN memiliki Big Data, dan dengan Big Data itu pelayanan pertanahan digital sangat mudah dilakukan. Jika sudah pelayanan digital, pegawai bisa bekerja dari rumah,” tandas Himawan Arief Sugoto Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN saat menjadi pembicara pada acara Media Gathering Kementerian ATR/BPN, di Hotel Grand Mahakam, Jakarta, Rabu (11/12). Untuk menuju ke sana tentunya tidak mudah. Diperlukan pengorbanan dan keikhlasan para ASN untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan PTSL. Tapi percayalah kerja keras kita dibayar lunas jika seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya. “Tidak perlu lembur lagi, dan tidak perlu ke kantor, karena dengan Big Data yang tersedia pelayanan pertanahan dapat menggunakan artificial intelegence,” imbuhnya dengan mantab. Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah mewacanakan untuk ASN dapat bekerja dari rumah. Wacana tersebut digulirkan lantaran bekerja dari rumah dianggap lebih efektif dan produktif dibandingkan bekerja di kantor. Kendati demikian, wacana tersebut sedang dikaji lebih mendalam oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 170 kumpulan Siaran Pers

desember Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Penggaet Investor untuk Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 13 Desember 2019 J akarta - Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang disusun dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional mencakup 11 klaster, salah satunya adalah pengadaan tanah. Mekanisme pengadaan tanah yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seperti jalan, jembatan, pelabuhan hingga bandara dirasa belum cukup mewakili untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di kawasan industri bagi para investor. Untuk itu, perlu diperluas di dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Agraria “Oleh sebab itu, kita akan bentuk Bank Tanah milik negara, dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan supaya dengan menggunakan kewenangan langsung Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil saat melakukan melalui Kementerian ATR/BPN, dengan demikian tanah konferensi pers usai Rapat Koordinasi Omnibus Law sebagai fasilitas investor untuk berinvestasi dapat Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan di dimungkinkan kita berikan,” tambahnya. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/12). Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa terdapat kendala lain yang menjadi penghalang masuknya “Masalah pertanahan sebagaimana diketahui investor, yakni terkait dengan jangka waktu yang menyangkut masalah tentang pengadaan tanah yang diberikan untuk kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) atau selama ini masih sangat terbatas untuk kepentingan Hak Guna Bangunan (HGB). “Masalah lain lagi tentang umum. Oleh sebab itu, dalam bidang pertanahan kita jangka waktu yang selama ini hanya diberikan 30 tahun, akan melakukan omnibus terhadap berbagai UU yang investor merasakan ketidakpastian untuk perpanjangan menghambat para investor karena hambatan di bidang waktunya,” ucapnya. pertanahan,” ungkap Sofyan A. Djalil. “Jadi sekarang untuk memberikan kepastian kepada Di samping itu, dalam Omnibus Law Cipta Lapangan investor, kita akan menyatakan di dalam Omnibus Kerja nantinya juga akan diatur tentang badan pengelola Law Cipta Lapangan Kerja bahwa HGU atau HGB pertanahan yang dimiliki langsung oleh negara atau dapat diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. yang lebih dikenal dengan Bank Tanah. “Saat ini negara Misalnya pemberian hak pertama lalu perpanjangan tidak memiliki tanah, sehingga kalau investor datang dan dan pembaruan bisa diciptakan secara eksplisit dengan ingin menciptakan lapangan kerja kemudian meminta adanya kepastian tersebut,” ujar Sofyan A. Djalil. (LS) fasilitas tanah negara kita tidak bisa kasih. Hal itu bisa menghambat investasi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. 171Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Bekerja di Kementerian ATR/BPN Bentuk Pengabdian Kepada Tuhan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 14 Desember 2019 J akarta - Setiap orang beragama pasti selalu ke software yang asli, yang sudah dibersihkan dari virus,” mengabdi kepada Tuhan yang mereka percayai. kata Menteri ATR/Kepala BPN. Selain itu, tidak lupa pula mengamalkan ajaran- ajaran agama yang mereka yakini. Bagi Menteri RomoHariSulistyodalamkhotbahNatalnyamengungkapkan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan bahwa Kelahiran Yesus Kristus untuk memecahkan tembok Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil, bekerja di Kementerian ATR/ perseteruan antar sesama manusia. “Untuk itu kita harus BPN merupakan pengabdian kepada ajaran-ajaran Tuhan. meneladani Dia yakni sebagai sahabat setiap orang dan “Saya yakin banyak pegawai Kementerian ATR/BPN masuk menjadi agen-agen perubahan yang membawa perdamaian surga,” kata Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan bagi sesama,” ujar Romo Hari Sulistyo. sambutan pada perayaan Natal Bersama Kementerian ATR/ BPN tahun 2019 di Aula Prona Lantai 7, Jumat (13/12). Dalam pesan Natal yang dibawakan oleh Pendeta H. Sihombing mengatakan agar setiap pegawai Kementerian Menurut Menteri ATR/Kepala BPN alasan dari pernyataan ATR/BPN dapat menjadi sahabat bagi sesama. “Bukan tersebut karena banyak manfaat yang diberikan oleh untuk sebagian orang. Mengajak bersahabat dalam pegawai Kementerian ATR/BPN berupa sertipikat tanah. rangka universal. Tidak membeda-bedakan latar belakang “Sebelum punya sertipikat tanah, banyak masyarakat seseorang. Dalam Bhineka Tunggal Ika sudah disebutkan meminjam uang untuk modal usaha ke rentenir. Mereka bahwa perbedaan itu indah dan merupakan kekayaan kesulitan untuk mengembalikannya. Tapi, setelah punya dari Tuhan, harus diterima dan disyukuri,” ujar Pendeta H. sertipikat tanah, masyarakat bisa punya akses ke bank. Sihombing. Mereka memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang rendah. Artinya apa? Kita melakukan sedekah Perayaan Natal merupakan salah satu pembinaan rohani kepada sesama kita dan itu merupakan ajaran setiap pegawai Kristen di lingkungan Kementerian ATR/BPN agama,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. dengan mengambil tema “Hiduplah Sebagai Sahabat bagi Semua Orang”. (RH/AF/LS). Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak orang menerapkan kehidupan beragama secara salah. Bagi Sofyan A. Djalil, agama itu yang terpenting esensinya. Ia juga mengibaratkan bahwa agama itu seperti komputer. “Agama itu seperti software dan orangnya itu adalah hardware. Pada dasarnya software itu sama, hardware yang membuat perbedaan. Setiap manusia harus menganggap bahwa perbedaan itu adalah karunia Yang Maha Kuasa,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Orang yang salah dalam beragama itu adalah yang perangkat lunaknya kena virus. “Untuk itu harus kita kembali 172 kumpulan Siaran Pers

desember Menteri ATR/Kepala BPN: Omnibus Law Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 20 Desember 2019 J akarta - Pertumbuhan ekonomi suatu negara, dapat melihat potensi Indonesia. Ini akan memberikan salah satunya ditunjang dengan masuknya kemudahan dalam kegiatan investasi,” kata Menteri investasi dari luar negeri. Kehadiran investor ATR/Kepala BPN. luar negeri akan menyediakan lapangan kerja, memberikan akses kemakmuran ke Sofyan A. Djalil mengatakan penyusunan Omnibus masyarakat serta menciptakan citra positif dari suatu Law ini akan dikebut hingga pertengahan tahun 2020 bangsa. dan akan dilanjutkan dengan penyusunan peraturan pelaksananya. “Dengan Omnibus Law ini, kita harap Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2018, akan mengundang banyak investor dan semoga tahun tumbuh sekitar 5 persen. Pemerintah tentunya sangat 2021, kondisi perekonomian di dunia akan menjadi lebih ingin meningkatkan pencapaian ini. Namun, hingga cerah,” pungkas Sofyan A. Djalil. tahun 2019 ini, nilai pertumbuhan tersebut serasa jalan di tempat. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Forum ini diselenggarakan oleh Tempo setiap tahunnya. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Untuk tahun ini mengambil tema “Mencari Peluang Djalil menilai kondisi ini terjadi karena pemerintah sulit Pertumbuhan Ekonomi Baru di Tahun 2020”. (RH/AF) bergerak untuk memudahkan masuknya investasi. “Pemerintah itu, ibarat tersandera dan dirantai oleh banyaknya peraturan. Karena pasca Orde Baru, Indonesia menjadi over regulated country. Banyaknya peraturan ini yang menghambat masuknya investasi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan paparan pada acara Tempo Economic Briefing di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (19/12). Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa kondisi Indonesia ini sangat cocok dengan film “Django Unchained”. Menurutnya film buatan Hollywood tersebut menceritakan mengenai potensi terpendam dari seorang jagoan. Potensi tersebut terhambat karena sang jagoan tadi tertangkap dan dirantai oleh musuh-musuhnya. . “Tapi ketika rantai tersebut terlepas, Django ini mampu menaklukkan musuh-musuhnya, Indonesia juga begitu, Omnibus Law ini akan menyederhanakan 82 Peraturan Perundang-Undangan dan 1.100 pasal sehingga investor 173Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Perubahan Bukan Ditunggu, Melainkan Segera Dilakukan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 20 Desember 2019 Yogyakarta - Seiring perkembangan teknologi Pada kesempatan yang sama, Senthot Sudirman Ketua yang semakin canggih, dunia kini memasuki STPN menjelaskan bahwa STPN Sebagai tempat era revolusi industri 4.0. Menghadapi membentuk generasi penerus di bidang agraria, tata tantangan tersebut, Kementerian Agraria dan ruang, dan pertanahan, merasa perlu berkontribusi dengan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ mewadahi tumbuh dan berkembangnya ide dan gagasan BPN) terus berbenah untuk menghasilkan inovasi sehingga inovatif. “Sehingga akan dihasilkan ide serta gagasan dapat menjadi Kementerian dengan penataan ruang dan inovatif melalui generasi penerus dari STPN ini,” kata pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum dan Senthot Sudirman. modern. Rudi Rubijaya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali “Inovasi sangat dibutuhkan masyarakat dan faktanya yakin Kementerian ATR/BPN sanggup melaksanakan banyak yang belum kita sentuh hingga kini. Tetapi layanan elektronik. “Jika kita mau berupaya dan belajar perubahan harus siap dilakukan, untuk Menyongsong Era bersama maka saya yakin bisa. Hal tersebut dilakukan untuk Revolusi Industri 4.0,” ujar Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat mendukung program pemerintah untuk tertib administrasi,” Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan ujar Rudi Rubijaya. Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN saat memberikan materi dalam _talkshow_ dan pameran Talkshow dan pameran inovasi di Aula Sekolah Tinggi inovasi di Aula Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Pertanahan Nasional (STPN) dengan tema “Menuju Yogyakarta, Kamis (19/12). _e-Service_ Bidang Agraria, Tata Ruang, Pertanahan, Dalam Rangka Membangun Kantor Pertanahan Modern.” Lebih lanjut Virgo Eresta Jaya mengatakan salah satu Kegiatan ini merupakan kesempatan berharga bagi Taruna perubahan yang bisa dilakukan dengan meninggalkan apa STPN dan peserta lain untuk mengambil manfaat ilmu dari yang kita pelajari dulu. “Perubahan harus dilakukan, karena narasumber yang ahli di bidangnya serta kantor pertanahan suatu hal yang kita bawa dari masa lalu belum tentu cocok yang telah berperan langsung dalam kegiatan pelayanan. untuk dipraktikkan pada saat ini. Jadi kenapa kita harus (TA/RO) menunggu orang lain untuk berubah, kita yang harus segera berubah,” kata Virgo Eresta Jaya. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN Muhammad Adi Darmawan meyakini bahwa layanan pertanahan modern yang sarat dengan ide dan gagasan inovatif serta kreatif yang disandingkan dengan perkembangan teknologi dapat membawa dampak besar bagi masyarakat untuk menyongsong Era Revolusi Industri 4.0. 174 kumpulan Siaran Pers

desember Tingkatkan Kapasitas dan Koordinasi Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 21 Desember 2019 J akarta - Tingginya kerusakan lingkungan pelanggar tata ruang serta melindungi hak konstitusi akibat eksploitasi sumber daya alam yang masyarakat, yang pada akhirnya mewujudkan tata kelola berlebihan telah menimbulkan terjadinya sumber daya alam yang baik,” pungkasnya. banyak bencana, seperti kekeringan, banjir dan sebagainya. Kerusakan lingkungan itu juga Sejumlah inisiatif untuk mencegah korupsi dan upaya terjadi tidak lepas dari kurangnya kesadaran masyarakat penegakan hukum di sektor sumber daya alam telah dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tata tata ruang wilayah (RTRW) dan optimalisasi penegakan kelola yang baik. Agus Rahardjo Ketua KPK, mengatakan hukum di bidang tata ruang. karena minimnya penyelesaian penegakan hukum dibandingkan dengan indikasi pelanggaran maupun Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian dampak kerusakan lingkungan, kejahatan di sektor ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian sumber daya alam telah menjadi prioritas bagi KPK, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) sehingga dilakukanlah kerja sama antar KPK dengan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Pemerintah Norwegia. Salah satunya melalui rangkaian kegiatan penertiban pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan pelaksanaan Menyadari tingkatkan kapasitas dan koordinasi dalam penegakan hukum tata ruang di Indonesia. upaya penegakan hukum di sektor Sumber Daya Alam itu Pemerintah dalam hal ini KPK, Kejaksaan Agung, “Salah satu bentuk temuan indikasi ketidaksesuaian Mahkaman Agung, Badan Reserse Kriminal Polri, pemanfaatan ruang, yaitu banyaknya tumpang tindih Ditjen Gakkum KLHK, Ditjen Minerba KESDM, Ditjen perizinan dan kesalahan alokasi izin terhadap rencana PSDKP KKP, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, Ditjen tata ruang. Hal ini banyak terjadi secara masif di PPRPT Kementerian ATR/BPN, PPATK, Ditjen Imigrasi, wilayah Indonesia selama bertahun-tahun tanpa proses Kemenkum Ham, serta Duta Besar Pemerintah Kerajaan penyelesaian,” ujar Direktur Penertiban Pemanfaatan Norwegia melakukan penandatanganan komitmen Ruang, Ditjen PPRPT, Kementerian ATR/BPN, Andi bersama. Renald saat menghadiri acara _Kick-off Meeting_ di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Dengan adanya komitmen bersama dalam penegakan Rabu (18/12). hukum di sektor sumber daya alam ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait Lebih lanjut, Andi Renald menyampaikan dalam kurun kejahatan sumber daya alam dan menurunkan tingkat tahun 2019, Kementerian ATR/BPN bersama-sama kerugian negara dari sumber daya alam sehingga pada dengan Ditjen Gakkum Kementerian LHK telah terlibat akhirnya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam aktif melaksanakan kegiatan bersama _(multidoor)_ Indonesia yang baik dan terwujudnya lingkungan hidup penegakan hukum. “Dengan adanya kegiatan yang berkelanjutan. penegakan hukum secara bersama ini, diharapkan dapat memberikan efek jera _(deterrent effect)_ bagi 175Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Peringati Hari Ibu ke-91, Momentum Memperjuangkan Peranan Perempuan Berdaya untuk Indonesia Maju Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 12 Desember 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat ke-91 Tahun 2019 di halaman Kantor Pusat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (23/12). Ada yang berbeda pada upacara kali ini, wajah Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang kebudayaan Indonesia terlihat mewarnai lapangan upacara harus sadar bahwa mereka mempunyai akses dan memiliki yang ditandai dengan peserta perempuan yang kompak kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh mengenakan pakaian nasional. Tema Hari Ibu kali ini adalah sumber daya, seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial, Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. dan sebagainya. Begitu juga pengasuhan dalam keluarga, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam Arie Yuriwin, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah pengasuhan anak tidak hanya orang tua namun perlu Kementerian ATR/BPN berkesempatan untuk bertindak didukung oleh semua pihak. sebagai Pembina Upacara dan diikuti peserta upacara yang terdiri dari para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Bagi Arie Yuriwin, makna Hari Ibu mengingatkan bahwa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator kita semua terlahir dari seorang ibu. “Tentunya apapun dan Pejabat Pengawas serta seluruh jajaran Kementerian yang sudah kita lakukan saat ini ada jerih payah dari orang ATR/BPN. Di upacara kali ini juga dilakukan pemotongan tua terutama seorang ibu, tidak mungkin kita menjadi tumpeng dari perwakilan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya manusia yang bermanfaat hingga sampai saat ini mampu dan diberikan kepada perwakilan pegawai wanita di menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah Kementerian ATR/BPN. tangga maupun berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia,” ungkapnya saat diwawancarai Tim Humas Di kesempatan tersebut, Arie Yuriwin membacakan Kementerian ATR/BPN. Sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Hari Ibu lahir dari Pesan Arie Yuriwin untuk seluruh ibu yang ada di pergerakan perempuan Indonesia diawali dengan Kongres Kementerian ATR/BPN bahwa saat ini Pemerintah sudah Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta peduli dengan kesetaraan gender jadi setiap wanita telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama untuk bisa mempunyai peran untuk turut berpartisipasi dalam mendorong kemerdekaan Indonesia,” ujarnya. pembangunan nasional dan tetap bisa menjalankan peran sebagai seorang ibu dan istri. “Jadikan momentum Hari Dalamsambutanyangdibacakanitu,MenteriPemberdayaan Ibu ini untuk memotivasi agar senantiasa tetap semangat Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan Peringatan melaksanakan tugas, bekerja dengan cepat, cerdas, dan Hari Ibu (PHI) setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh hati,” tutupnya. (NA/TA) rakyat Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan 176 kumpulan Siaran Pers

PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH 177Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

januari Penuhi Target Pendaftaran Tanah, Presiden Ucapkan Terima Kasih kepada Jajaran Kementerian ATR/BPN kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 03 Januari 2019 B litar - Presiden RI Joko Widodo mengucapkan kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, terima kasih kepada jajaran Kementerian dan papan. Selain dengan menjamin kepastian dan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan perlindunganhukumataskepemilikantanahmasyarakat, Nasional (ATR/BPN) yang telah bekerja nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat keras melaksanakan Program Pendaftaran tanah akan mudah untuk memperoleh akses modal Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga target yang pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna ditetapkan pada tahun 2018 bisa tercapai lebih dari bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. perkiraan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan di depan 2.500 masyarakat Sementara itu pada kesempatan yang sama Menteri Blitar pada acara penyerahan Sertipikat Tanah untuk ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam laporannya Rakyat di Pendopo Sasana Adipraja Kantor Bupati Blitar, menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur diperkirakan Kamis (03/01). terdapat 19.498.377 bidang tanah. Dengan perincian bidang tanah yang sudah terdaftar 8.880.030 bidang Sertipikat tanah sejumlah 2.500 sertipikat yang (45,54%) dan belum terdaftar 10.618.347 bidang diserahkan berasal dari Kabupaten Blitar sebanyak (54,46%). Pada Tahun 2018 ini Provinsi Jawa Timur telah 2.000 sertipikat dan Kota Blitar sebanyak 500 sertipikat. menyelesaikan PTSL sebanyak 1.699.042 bidang tanah. Pada kesempatan yang berbahagia tersebut Presiden “Presiden menyadari betapa pentingnya sertipikat tanah RI Joko Widodo didampingi Menteri ATR/Kepala BPN untuk rakyat. Tahun 2017 kita berhasil mendaftarkan Sofyan A. Djalil menyerahkan sertipikat tanah secara 5,4 juta bidang tanah dan tahun 2018 kita berhasil langsung kepada 12 orang perwakilan. mendaftarkan lebih dari 7 juta bidang tanah. Diharapkan paling lambat tahun 2025 seluruh tanah di Provinsi Jawa “Saya berharap dengan memiliki sertipikat tanah, Timur sudah terdaftar,” ujar Sofyan A. Djalil. persoalanagrariadansengketalahandiseluruhIndonesia khususnya Blitar bisa diminimalisir. Sebelumnya Sofyan A. Djalil menambahkan bahwa memiliki sertipikat Kementerian ATR/BPN hanya bisa menerbitkan 500- tanah penting karena dapat membuka akses permodalan 600 ribu sertipikat per tahun sehingga warga harus ke perbankan yang gunanya meningkatkan kemampuan menunggu ratusan tahun untuk mendapatkannya. ekonomi masyarakat. Banyak kisah sukses masyarakat Sekarang dengan adanya program PTSL masyarakat yang sudah memanfaatkan sertipikat tanahnya untuk bisa mendapatkan sertipikat tanpa harus menunggu hal-hal yang produktif dan pengembangan usaha. (RO/ waktu yang lama,” ujar Presiden Joko Widodo. NA) Program PTSL menjadi salah satu inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi 178 kumpulan Siaran Pers

januari Beri Kepastian Hukum, Presiden Joko Widodo Serahkan 213 Sertipikat Wakaf di Ponorogo peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 04 Januari 2019 P onorogo - Dalam rangkaian kunjungannya ke langsung oleh Bapak Presiden saya amat senang sekali, Provinsi Jawa Timur, Presiden RI Joko Widodo, ini sangat membantu sekali,” ujarnya. menyerahkan 213 sertipikat wakaf di Masjid Ar-Rahmah, Desa Prayungan, Kecamatan Dalam kesempatan ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jumat (04/01). (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberi Sertipikat wakaf diterima secara simbolis oleh 7 orang perhatian lebih pada permasalahan tanah wakaf di perwakilan penerima sertipikat yang di antaranya berasal Indonesia. dari Nahdatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah serta perorangan dengan peruntukan sebagai tempat “Bapak Presiden memerintahkan kami mendaftarkan peribadatan, pendidikan dan sosial. seluruh tanah wakaf di Indonesia, semua harta agama kita sertipikatkan. Di Jakarta ada tanah wakaf lokasinya Sertipikat tanah wakaf yang diserahkan sebanyak 213 baik sekali, karena tidak ada sertipikat maka wakafnya sertipikat yang berasal dari beberapa Kabupaten di Jawa kalah. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar Menteri ATR/BPN. Timur, di antaranya Kabupaten Ponorogo 60 sertipikat, Kabupaten Trenggalek 28 sertipikat, Kabupaten “Bapak-bapak Nazir kalau belum disertipikatkan maka Tulungagung 20 sertipikat, Kabupaten Pacitan 35 laporkan saja ke Kantor Pertanahan, nanti akan segera sertipikat, Kabupaten Ngawi 20 serta Kabupaten kita sertipikatkan,” tambahnya. Bojonegoro 50 sertipikat. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif (pihak “Kenapa sertipikat Tanah Wakaf ini kita berikan untuk yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/ madrasah, pondok, masjid, musala, dan surau karena atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk menghindari sengketa lahan, sengketa tanah,” ujar untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka Presiden RI. waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai “Semoga dengan diserahkan sertipikat tersebut bisa syariah. Sertipikat wakaf yang diterbitkan oleh Kantor menjadi hak hukum atas tanah, kalau sudah pegang ini Pertanahan menjamin kepastian hukum atas tanah- semuanya merasa nyaman, aman secara hukum karena tanah yang telah diwakafkan tersebut agar niat baik jelas status hukumnya,” pesan Presiden RI Joko Widodo. wakif tidak disalahgunakan dikemudian hari. (AM/WN) Ditemui di Masjid Ar-Rahmah seusai acara salah satu penerima sertipikat, Imam Sanusi (48) dari pondok pesantren At Thoriqoh merasa sangat senang. “Dengan adanya sertipikat ini dari BPN yang akan diserahkan 179Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

januari 2.500 Sertipikat Tanah Dibagikan Presiden di Bumi Reog Ponorogo kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 04 Januari 2019 P onorogo - Setelah kemarin di Blitar, hari ini menghadapi tahun politik. “Marilah kita bersama-sama Presiden RI Joko Widodo serahkan 2.500 merawat persatuan kita, persaudaraan kita. Jangan sertipikat tanah kepada masyarakat Bumi sampai karena urusan Pilkada, Pilgub, Pilihan Presiden Reog Ponorogo di Aloon-Aloon Kabupaten antar tetangga tidak saling sapa. Karena setiap 5 tahun Ponorogo, Jumat (04/01). ada terus. Lihat saja rekam jejaknya,” ujar Presiden. Sertipikat diberikan secara simbolis kepada 12 orang “Saya senang, lega karena sertipikatnya sudah jadi, saya penerima oleh Presiden Joko Widodo didampingi mau sekolahkan untuk modal usaha kue dan catering Gubernur Jawa Timur dan Menteri Agraria dan Tata saya dan saya akan kasih ke anak saya,” ujar Tulasmi Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (52) warga desa Kaponan, Kecamatan Mlarak salah satu penerima sertipikat tanah pada hari ini. Sertipikat tanah yang dibagikan berasal dari enam kecamatan di Kabupaten Ponorogo, yaitu Babadan, Terima kasih kepada bapak Presiden Bapak Menteri dan Balong, Jenangan, Mlarak, Siman dan Sukorejo. beserta staf-nya,” tutup Tulasmi. “Kenapa sertipikat ini dipercepat diberikan kepada Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan masyarakat? Setiap saya masuk desa, kampung yang Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan namanya sengketa ada di mana-mana,” ujar Presiden A. Djalil menyampaikan bahwa BPN telah bekerja baik. Joko Widodo. “Presiden tahun ini minta kita kerjakan 7 juta sertipikat, BPN kerja lebih bagus sehingga terbit 9,4 juta sertipikat. “Jangan lupa kalau sudah pegang sertipikat, dibungkus Tahun depan Presiden meminta kita terbitkan 9 juta plastik, kedua difotokopi, biasanya kalo sudah pegang sertipikat semoga kita bisa terbitkan lebih dari itu. sertipikat kepinginnya disekolahkan, kalo mau dipakai Dengan izin Tuhan serta doa dan dukungan Bapak Ibu jaminan ke bank tolong dikalkulasi dulu, dihitung dulu, masyarakat semua tahun 2025 seluruh tanah di Jawa kalau dihitung tidak masuk jangan pinjam ke bank,” Timur sudah bersertipikat semua,” ujar Sofyan A. Djalil. pesan Presiden Joko Widodo. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) “Biasanya kalau sudah dapat uang lupa, biar bisa muter- ini merupakan salah satu unggulan pemerintah Joko muter kampung gagah, 6 bulan nggak bisa nyicil motor Widodo. Dengan program PTSL ini diharapkan seluruh ditarik dealer, sertipikat hilang. Jangan sampai kejadian bidang tanah di Indonesia segera dapat terdaftar dan itu terjadi pada bapak ibu sekalian,” tambah Presiden. bersertipikat. Selain untuk kepastian hukum, dengan disertipikatkannya seluruh tanah di Indonesia informasi Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berpesan bidang tanah dapat digunakan sebagai instrumen agar masyarakat terus menjaga kerukunan dalam pengambilan keputusan serta investasi. (WN/AM) 180 kumpulan Siaran Pers

januari Kementerian ATR/BPN Serahkan 500 Sertipikat Hak Atas Tanah di Bener Meriah peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 07 Januari 2019 B ener Meriah - Bertepatan dengan Hari Jadi yang merupakan salah satu kebudayaan yang telah Kabupaten Bener Meriah ke-15, Menteri mengakar di Gayo. Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil, “Kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak-Bapak serahkan 500 sertipikat hak atas tanah di sekalian ke negeri di atas awan ini demi memeriahkan Lapangan Pacuan Kuda Sengeda Kampung Karang Rejo, hari ulang tahun Bener Meriah yang ke-15,” ungkap Plt. Kabupaten Bener Meriah, (07/01). Bupati Bener Meriah. “Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Pacuan Kuda di Tanah Gayo ini adalah tradisi turun semuanya, semoga sertipikat tanah ini bermanfaat dan temurun yang dilaksanakan dengan menjunjung norma tolong dijaga dengan baik-baik,” ujar Sofyan A. Djalil. agama, persaudaraan serta sportivitas. Sertipikat Hak Atas Tanah sangat penting bagi Semua upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah masyarakat. “Manfaat sertipikat tanah ini pertama diharapkan bermuara pada peningkatan dan memberikan kepastian hukum, kedua bisa dijadikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perhatian besar jaminan ke bank untuk membuat usaha,” tambah Sofyan Pemerintahan Presiden Jokowi-JK terhadap legalisasi A. Djalil. aset yang merupakan bagian dari Reforma Agraria adalah satu di antaranya. Kerja keras dan sinergi seluruh Ditemui dalam kesempatan yang sama Plt. Bupati Bener pemangku kepentingan diharapkan dapat segera Meriah, Sarkawi sangat antusias dengan pembagian mewujudkannya. (AM/WN) sertipikat ini. “Saya mengharapkan bisa banyak lagi sertipikat yang dikeluarkan di Bener Meriah ini,” ujar Sarkawi. Sugeng (48) salah seorang warga mengungkapkan kebahagiaannya mendapatkan sertipikat tanah. “Setelah menerima sertipikat, saya senang hak milik kita telah terpenuhi, dan untuk mempererat hak kita supaya tidak ada gugatan dari siapapun, terima kasih kepada Bapak Menteri,” ungkapnya. Dalam kesempatan Sofyan A. Djalil selain menjadi pembina upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bener Meriah ke-15, juga menghadiri Pembukaan Pacuan Kuda 181Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

januari Menjamin Kepastian Hukum, Menteri ATR/Kepala BPN Bagikan Sertipikat di Medan kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 08 Januari 2019 M edan - Sebanyak 500 sertipikat tanah dari Menteri ATR/Kepala BPN juga berpesan agar berhati- Program Pendaftaran Tanah Sistematis hati jika ingin meminjam uang ke bank, dengan Lengkap (PTSL) dan sejumlah 5 (lima) menjaminkan sertipikat tanah. “Saya berharap sertipikat Sertipikat Wakaf diserahkan oleh Menteri itu untuk menjadi kesejahteraan buat keluarga Bapak ATR/Kepala BPN Sofyan A.Djalil kepada Ibu kalau tidak perlu modal tolong dijaga disimpan baik- masyarakat di Aula Hijir Ismail, Kota Medan, Sumatra baik dan kalau butuh baru bisa dipertimbangkan untuk Utara, Selasa (08/01). Pada kesempatan tersebut, diagunkan,” pesan Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan langsung kepada 15 orang perwakilan masyarakat. Kementerian ATR/BPN sebagai pemegang mandat pemerintah di bidang pendaftaran tanah secara terus “Dengan adanya sertipikat tanah, Bapak Ibu sekalian menerus melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh konflik tanah itu bisa berkurang bahkan bisa hilang,” ujar Indonesia. Dengan harapan seluruh bidang tanah di Sofyan A.Djalil. Indonesia dapat didaftarkan. Bidang tanah selayaknya kepingan puzzle, apabila berdiri sendiri tidak ada “Target kita tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia ini informasi yang berarti. Ke depan setelah semua bidang telah terdaftar. Tahun 2018 kemarin target kita tercapai tanah didaftarkan selain jaminan kepastian hukum, sebanyak 7 juta sertipikat untuk tahun ini target kita 9 informasi spasial dan tekstur bidang-bidang tanah juta sertipikat,” tambah Sofyan A. Djalil. dapat dijadikan sumber informasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan bagi sebesar- “Saya berterima kasih sekali atas kerja keras teman- besar kemakmuran rakyat. (AM) teman BPN karena tahun yang lalu kita mencapai target,” lanjut Sofyan A. Djalil. Antusisasme dan apresiasi masyarakat kepada pemerintah disampaikan juga di tengah pembagian sertipikat tanah. “Perasaan saya senang karena saya telah menerima sertipikat gratis karena dengan program ini sangat membantu masyarakat dalam hal pembuatan sertipikat tanah,” ungkap Masyita (38) salah satu warga penerima sertipikat. 182 kumpulan Siaran Pers

januari Tahun 2019 Seluruh Tanah di DKI Jakarta Terdaftar peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 09 Januari 2019 J akarta Barat - Menurut data Kementerian Agraria membayar saja tidak jadi apalagi kalau secara gratis. Tapi dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ kini kami membuktikan hal itu kepada masyarakat dengan BPN) sampai dengan akhir tahun 2018, sebanyak perubahan Kementerian ATR/BPN yang kini memberikan 92% bidang tanah di DKI Jakarta telah terdaftar. Oleh pelayanan lebih baik,” ungkap Sofyan A, Djalil. sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berkomitmen untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di DKI Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya saat Jakarta pada tahun 2019. ditemui di tempat yang sama mengatakan untuk mendukung capaian target pendaftaran tanah diperlukan partisipasi Untuk menunjukkan komitmennya tersebut, Kementerian ATR/ masyarakat dan juga Pemerintah. BPN serahkan 3.023 sertipikat tanah kepada masyarakat di GOR Cendrawasih, Jakarta Barat, Rabu (09/01). Sertipikat “Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk tanah diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang menyerahkansurat-surattanahataudatayuridisdanmelakukan didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan pemasanagan tanda batas. Serta kolaborasi pemerintah pusat Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil kepada 12 orang dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kompetensi perwakilan masyarakat penerima sertipikat tanah. sumber daya manusia,” ungkap Jaya. Presiden Jokowi mengungkapkan permasalahan utama Senada dengan hal itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies pendaftaran tanah sebelumnya adalah jumlah sumber daya Baswedan juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi manusia. “Ternyata di semua daerah itu juru ukurnya kurang, DKI Jakarta mendukung sertipikasi tanah yang dilakukan oleh oleh sebab itu sejak tahun 2015 jumlah juru ukur ditambah Kementerian ATR/BPN. sebanyak-banyaknya,” ungkap Presiden. Salah satu warga penerima sertipikat, Hasnah (59) mengaku Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintahan sangat gembira dengan diserahkan sertipikat ini. “Terima kasih Jokowi-Jusuf Kalla melalui Kementerian ATR/BPN, yaitu Pak Presiden, Pak Menteri, saya lega sekali sertipikat ini akan melaksanakan program akselerasi pendaftaran tanah melalui saya simpan baik-baik,” ujar Hasnah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di mana diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia dapat segera Bidang tanah di Kota Administrasi Jakarta Barat diperkirakan didaftarkan. sejumlah 370.197 bidang tanah. Dengan perincian sampai dengan akhir tahun 2018, bidang tanah yang sudah terdaftar “Dulu, hanya bisa produksi sertipikat 500 ribu per tahun. Ini 340.497 bidang (92%) dan belum terdaftar 29.700 bidang menyebabkan masyarakat harus menunggu 160 tahun untuk (8%), dan diperkirakan pada tahun 2019 seluruh bidang di Kota dapat sertipikat tanah, makanya kita laksanakan program Administrasi Jakarta Barat telah terdaftar. PTSL,” ungkap Jokowi. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN menyelesaikan kegiatan PTSL sebanyak 63.690 bidang dengan bercerita tentang perjalanan melaksanakan PTSL. “Saya rincian terbit sertipikat sebanyak 21.602 bidang dan masuk pernah pergi ke beberapa daerah. Kepala Kantor Pertanahan dalam kluster 2, 3 dan 4 sebanyak 42.088 bidang di mana cerita, jajaran BPN melakukan sosialisasi ke masyarakat dan bidang- bidang tersebut terdapat kekurangan persyaratan memberitahukan kalau ada program pembuatan sertipikat administrasi, sengketa maupun ditujukan untuk perbaikan data. tanah gratis. Masyarakat tidak percaya dan malah berkata (WN/NA/LS) mending bayar saja karena selama ini buat sertipikat dengan 183Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

januari PPAT Dituntut untuk Profesional dan Bertanggung Jawab kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 10 Januari 2019 J akarta Selatan - Pentingnya Pejabat Pembuat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan Akta Tanah (PPAT) dalam peningkatan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan perekonomian Indonesia terutama pada hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak pelaksanaan legalisasi aset hak atas tanah Milik atas Satuan Rumah Susun, PPAT tersebut masyarakat membuat pengemban jabatannya dapat berkedudukan di kabupaten atau kota. Dalam dituntut untuk berkualitas. Maka dari itu, Kementerian pelaksanaan tugasnya PPAT akan sering berhubungan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. (ATR/BPN) selaku Lembaga yang menaungi PPAT berkewajiban memberikan pembekalan teknis agar “Maka dari itu, perlu saya ingatkan kepada Saudara tercipta PPAT yang profesional dan bertanggung jawab. bahwa dalam menjalankan tugas PPAT nantinya diharapkan dapat berkoordinasi, bersinergi, dengan Bertempat di Aula Gedung Buya Hamka, Masjid Kepala Kantor Pertanahan setempat dan jajarannya Agung Al-Azhar Kamis (10/01), Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dan laksanakan kegiatan pembekalan teknis yang dilakukan dapat bekerja sama dengan aparat Pemerintah Daerah bersamaan dengan penyerahan petikanSurat Keputusan setempat. Sehingga nantinya dapat menghasilkan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pengangkatan dan produk yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan Penunjukan Daerah Kerja sebagai PPAT kepada 524 sampai akta yang PPAT buat akan menimbulkan PPAT. Dengan dilantiknya PPAT baru diharapkan dapat permasalahan hukum” ujar Ery Suwondo. melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan sehingga dapat memberikan pelayanan yang Jumlah keseluruhan PPAT sampai dengan tahun 2018 terbaik kepada masyarakat. adalah sebanyak 21.916 orang yang terdiri dari PPAT Umum sebanyak 17.861 orang dan PPAT Sementara “Kegiatan penyerahan SK pengangkatan PPAT ini sebanyak 4.055 orang. (NA/TA) sifatnya bukan seremonial belaka tapi ada makna yang terkandung didalamnya. Jadi kepada seluruh PPAT sudah harus mempersiapkan diri dan siap untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu kami harap produk yang dihasilkan bisa berkualitas dan bermanfaat,” ujar Ery Suwondo selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan. Ery Suwondo menambahkan bahwa tugas dan fungsi PPAT harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional jadi dalam pelaksanaannya juga akan diawasi. Sehingga nantinya jika ada PPAT melakukan pelanggaran kepada pelayanan masyarakat maka akan mendapatkan sanksi sesuai Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. 184 kumpulan Siaran Pers

januari 295 Sertipikat Tanah Wakaf Diserahkan di Garut peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 18 Januari 2019 G arut - Sebanyak 295 sertipikat tanah wakaf Selain itu, Hermana juga mengapresiasi hasil kerja diserahkan di Masjid Agung dan Alun-Alun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Cibatu, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/01). Pertanahan Nasional (BPN). “Terima kasih banyak Sertipikat yang dibagikan berasal dari kepada Kementerian ATR/BPN dengan adanya program Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, ini baik tanah masyarakat dan tanah wakaf terdaftar,” dan Kota Tasikmalaya. kata Hermana. (RH/AM) Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa kepemilikan sertipikat tanah saat ini sedang digencarkan di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua. “Kenapa ini digencarkan, karena laporan yang saya terima banyak sengketa-sengketa,” ujar Presiden. Presiden mencontohkan ada kasus di Jakarta. Saat diwakafkan, tanah di sana masih murah, sehingga tidak ada masalah. Namun, saat ini digugat oleh para ahli waris. “Kenapa karena tidak memiliki bukti dokumen terkait wakaf tersebut,” ungkap Presiden. Menurut Presiden, dimana-mana sengketa tanah itu terjadi. “Ada juga, masjid di suatu Provinsi, digugat tanahnya oleh ahli warisnya,” katanya lagi. Untuk itu, Presiden telah menginstruksikan agar pensertipikatan tanah-tanah wakaf agar dipercepat. “Cepat selesaikan semua tanah-tanah wakaf agar tanah- tanah milik rakyat memiliki kepastian hukum,” kata Presiden. Hermana (50), penerima sertipikat tanah wakaf, mengatakan bahwa kini Ia menjadi tenang karena telah menerima sertipikat tanah. “Mudah-mudahan dengan adanya sertipikat wakaf ini status hukum tanah masyarakat kami menjadi jelas,” ujarnya. 185Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

januari Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Penyuluhan PTSL Tahun 2019 di Desa Banjarsari kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 19 Januari 2019 G arut - Penyuluhan Program Pendaftaran Menteri ATR/Kepala BPN menyadari bahwa banyak Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun masyarakat yang mengagunkan sertipikat tanahnya ke 2019 di Desa Banjarsari, Kecamatan bank. Ia menambahkan itu sah-sah saja dilakukan oleh Tarogong, Kabupaten Garut kali ini terasa pemilik tanah agar mendapat tambahan modal apabila spesial karena dihadiri langsung oleh Menteri ingin berusaha. Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil. “Pesan saya, pinjaman tersebut haruslah digunakan untuk hal-hal produktif karena sebenarnya pinjaman ini Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan dihitung sebagai kredit/hutang,” pesan Menteri ATR/ bahwa Presiden RI, Joko Widodo sangat concern Kepala BPN. terhadap penyertipikatan tanah, untuk itu Ia sudah menginstruksikan Kementerian ATR/BPN agar Sofyan A. Djalil juga meminta agar masyarakat Desa mempercepat program pensertipikatan tanah. Banjarsari agar dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Garut melaksanakan program PTSL di Desa “Tahun lalu, kita berhasil menghasilkan produk sebesar tersebut. 9 juta sertipikat. Tahun ini kita menargetkan untuk menerbitkan 9 juta sertipikat,” kata Sofyan A. Djalil di Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Kantor Desa Banjarsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Purnama mengungkapkan bahwa untuk tahun ini target Sabtu (19/01). PTSL di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.250.000 bidang. “Untuk Kabupaten Garut targetnya 79.000 bidang,” kata Menurut Sofyan A. Djalil sangat penting bagi masyarakat Yusuf Purnama. agar memiliki sertipikat tanah. Karena jika memiliki sertipikat tanah, terdapat kepastian hukum hak atas Tujuan dari penyuluhan PTSL ini agar masyarakat tanah yang dimiliki oleh masyarakat. mengetahui manfaat dan tujuan sertipikat tanah. “Saya dengar, banyak masyarakat disini menjual hasil Selain itu dalam kegiatan ini masyarakat juga diberikan kebun dan sawahnya dengan cara tebasan kepada informasi terkait dokumen-dokumen yang harus tengkulak,” kata Sofyan A. Djalil. disiapkan, penyediaan patok serta pemasangan tanda batas yang harus dilakukan oleh masyarakat. Hal ini Menurut Sofyan A. Djalil hal ini tidak perlu terjadi apabila turut disosialisasikan karena tanpa partisipasi aktif masyarakat sudah memiliki sertipikat tanah. “Karena masyarakat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis selain memberikan kepastian hukum, sertipikat tanah Lengkap tidak dapat berjalan dengan lancar. (RH/AM) juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta memberikan akses ke perbankan,” katanya. Jika memiliki sertipikat tanah, masyarakat dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang saat ini bunganya sebesar 7 persen. 186 kumpulan Siaran Pers

januari Kunjungi Desa Cibuna, Menteri ATR/Kepala BPN Sosialisasikan Kegunaan Sertipikat Tanah peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 19 Januari 2019 G arut - Desa Cibuna merupakan desa objek Kepemilikan sertipikat tanah, selain memberikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah kepastian hak hukum atas tanah, dapat juga memberikan satu instrumen dari kegiatan Reforma akses ke perbankan guna memperoleh pinjaman untuk Agraria. Desa ini terletak di Kecamatan modal usaha. Menurut Sofyan A. Djalil, hal ini akan Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. meningkatkan perekonomian masyarakat. Di Desa Cibuna, terdapat program pemberdayaan “Jika memperoleh sertipikat tanah, masyarakat tidak masyarakat yang merupakan kerja sama antara Kantor perlu lagi meminjam melalui rentenir,” ujar Menteri ATR/ Pertanahan Kabupaten Garut dengan Pemerintah Kepala BPN. Daerah Kabupaten Garut. Kerja sama tersebut berupa penyediaan bibit usaha tani, pemberian akses ke Sofyan A. Djalil berpesan agar masyarakat menghitung lembaga keuangan, serta pendampingan petani dalam secara matang jika ingin meminjam di bank dengan memasarkan usahanya. mengagunkan sertipikat tanah. “Jangan digunakan untuk hal-hal konsumtif, hendaknya untuk kegiatan yang Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan produktif,” ujar Sofyan A. Djalil. Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa kegiatan pemberdayaan di Desa Cibuna ini Perwakilan Petani Desa Cibuna, Undang Juhana, merupakan salah satu bentuk pemberian akses reform mengapresiasi kerja Kantor Pertanahan Kabupaten kepada masyarakat. “Sehingga masyarakat menerima Garut serta Pemerintah Kabupaten Garut. “Saya, manfaat langsung dengan memiliki sertipikat tanah,” mewakili petani di Desa Cibuna, mengucapkan terima ujar Sofyan A. Djalil. kasih banyak atas program ini,” kata Undang Juhana. (RH/AM) Mengingat pentingnya sertipikat tanah, Menteri ATR/ Kepala BPN mengungkapkan bahwa saat ini telah ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang tujuannya mempercepat penyertipikatan tanah di seluruh Indonesia. “Tahun lalu kita berhasil mendaftarkan 9 juta bidang tanah, dan ini melampui target yang ditetapkan. Untuk tahun ini kita memiliki target 9 juta bidang tanah untuk disertipikatkan,” kata Sofyan A. Djalil. 187Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm januari Presiden Bagikan 6.000 Sertipikat Tanah di Desa Banjarsari Tanggal 19 Januari 2019 G arut - Desa Banjarsari, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut menjadi lokasi pembagian sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2018. Dalam kesempatan tersebut, dibagikan 6.000sertipikattanah kepada masyarakatse-Kabupaten Garut. Usai menyerahkan sertipikat tanah kepada perwakilan 12 orang warga masyarakat, Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menggiatkan penyertipikatan tanah milik masyarakat. “Hal itu karena setiap kunjungan daerah, Saya sering mendengar mengenai sertipikat tanah,” kata Presiden di Lapangan Cibodas, Desa Banjarsari, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, Sabtu (19/01). Presiden juga mengatakan kepemilikan sertipikat tanah dapat menghindari sengketa dan konflik pertanahan. “Jika ada orang/perusahaan yang mengaku-aku tanah kita, tidak bisa, karena kita sudah pegang sertipikat tanah,” ungkap Presiden. Lebih lanjut, Presiden meminta masyarakat agar bisa menghitung secara matang jika ingin mengagunkan sertipikat tanah di bank. “Jangan untuk beli kendaraan bermotor. Sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang produktif,” kata Presiden. (RH/AM) 188 kumpulan Siaran Pers

januari Selain Serahkan Sertipikat Kepada Masyarakat, Kanwil BPN Provinsi Banten Juga Serahkan Sebagian Tanah Eks HGU Kepada KOPASSUS peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 23 Januari 2019 P andeglang - Kantor Wilayah Badan Sementara itu Komandan Jenderal KOPASSUS Mayjen Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten TNI Eko Margiyono senang menerima sertipikat tanah menyerahkan sebagian tanah Eks Hak Guna ini. Ia mengungkapkan bahwa wilayah yang diserahkan Usaha (HGU) PT Prama Nugraha seluas ini strategis. “Karena berada di sisi barat Pulau Jawa 100 ha kepada Komando Pasukan Khusus yang sangat baik digunakan sebagai pertahanan,” (KOPASSUS). Tanah yang diserahkan tersebut sudah pungkasnya. (RO/AM/LS) diukur ulang dan disertipikatkan atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan. Sertipikat diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil kepada Komandan Jenderal KOPASSUS Mayjen TNI Eko Margiyono pada acara Penyerahan Sertipikat Tanah hasil Reforma Agraria di Gedung Negara Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (23/01). Tanah Eks HGU PT Prama Nugraha ini terletak di Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan total keseluruhannya adalah seluas 250 ha. “100 ha kami serahkan kepada KOPASSUS, sisanya 150 ha akan kami alokasikan untuk kegiatan Reforma Agraria yang akan diserahkan kepada masyarakat,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil merasa senang dapat menyerahkan Sertipikat kepada KOPASSUS, sehingga KOPASSUS mempunyai tempat untuk latihan. Sebelumnya, lanjut Sofyan A. Djalil, pihaknya juga telah menyerahkan tanah kepada TNI AD seluas 42 ha di Sukabumi. “Di manapun jika ada tanah terlantar di samping diperuntukkan untuk rakyat juga diberikan kepada instansi Pemerintah yang membutuhkan,” ujar Sofyan A. Djalil. 189Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

januari Bagikan 40.172 Sertipikat Tanah, Seluruh Bidang Tanah Kota Tangerang Selatan Siap Terdaftar Tahun 2019 kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 25 Januari 2019 T angerang Selatan - Kementerian ATR/BPN Di Kota Tangerang Selatan, diperkirakan terdapat serahkan 40.172 sertipikat tanah hasil 430.000 bidang tanah dengan perincian sampai dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap akhir tahun 2018 bidang tanah yang sudah terdaftar (PTSL) di Lapangan Terbang Pondok Cabe, 393.420 bidang (91,5 %) dan belum terdaftar 36.580 Kota Tangerang Selatan, Jumat (25/01), dan bidang (8,5 %), dan diharapkan pada tahun 2019 seluruh yang hadir saat acara sebanyak 25.000 orang penerima bidang di Kota Tangerang Selatan telah terdaftar. yang berasal dari 51 Kelurahan di Kota Tangerang “Diharapkan Kota Tangerang Selatan tahun ini seluruh Selatan. Penyerahan sertipikat tanah ini dilakukan tanahnya beres alias sudah terdaftar semua,” ujar untuk memberi kepastian hukum atas hak tanah yang Sofyan A. Djalil. dimiliki masyarakat dan juga meminimalisasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di masa yang akan Marsim Hadi Suprapto (63) warga penerima sertipikat datang. mengaku senang mendapat sertipikat tanah, “Kalau dulu saya tidak mampu urus sertipikat tanah karena Sertipikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh biayanya banyak, sekarang kan udah gratis jadi saya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang senang banget tidak mengeluarkan banyak uang. didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil Rencananya sertipikat tanahnya saya mau simpan dulu. kepada 14 orang penerima. Setelah menyerahkan, dalam Kalau sewaktu-waktu ada perlu untuk buka usaha saya sambutannya Presiden mengatakan bahwa Pemerintah jaminkan ke bank untuk keperluan modal,” ujarnya. terus lakulan upaya percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL karena ingin meminimalisasi pemasalahan Sertipikat tanah merupakan aset hidup yang bernilai pertanahan. karena bisa menjadi akses masyarakat untuk memperoleh pinjaman modal di bank untuk keperluan “Saat ini banyak rakyat yang belum pegang sertipikat membangun usaha. Akan tetapi, sebelum pinjam padahal sudah menempati tanahnya bertahun-tahun. Itu Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk dikarenakan, kemarin kita hanya memproduksi 500 ribu mengkalkulasikannya dulu, mampu untuk mencicil atau sertipikat per tahun, padahal ada 80 juta bidang yang tidak. belum bersertipikat. Makanya, saya minta Kementerian ATR/BPN harus bisa sertipikatkan tanah dengan target “Kalau punya sertipikat dan ingin dipakai untuk jaminan yang diberikan,” ujar Presiden. ke bank tolong dikalkulasi dan hitung dulu, bisa cicil tidak per bulan, kalau kira-kira tidak bisa jangan dipaksakan Sofyan A. Djalil menegaskan bahwa Kementerian ATR/ pinjam ke bank. Ingat, pinjaman ke bank itu digunakan BPN kini sudah lebih baik. “Kementerian ATR/BPN sudah untuk modal kerja, usaha, dan investasi,” ujar Presiden. lebih baik dalam Pemerintah dan pelayanan publik yang (NA/LS) makin hari makin baik. Dulu mengurus sertipikat sulitnya setengah mati, masyarakat kesusahan mendapatkan sertipikat, sekarang kita daftarkan semua tanah yang belum bersertipikat,” ujarnya. 190 kumpulan Siaran Pers

januari Akhir penantian Masjid di Bekasi yang Sejak Tahun 1986 Belum Bersertipikat peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 25 Januari 2019 B ekasi - Salah seorang Nadzir atas tanah disengketakan oleh ahli warisnya. “Dulunya mungkin wakaf di Kecamatan Sukamaja, Kota Bekasi surat tanah belum lengkap, sekarang sudah Rp bernama Ahmad Soleh (57) menceritakan 120.000.000/m2, mulai ramai karena harga tanah sudah bahwa pada tahun 1986 ada warga di sangat mahal padahal sertipikat belum ada,” ungkap lingkungannya mewakafkan sebidang tanah Presiden. yang digunakan untuk Masjid. Namun demikian, sejak diberikan tanah tersebut Ia selaku Nadzir mengaku tidak Oleh sebab itu, lanjut Presiden mengapa Sertipikat Tanah mengetahui bagaimana caranya untuk menyertipikatkan wakaf ini kita berikan sebanyak-banyaknya, agar tempat tanah wakaf ini. peribadatan ini memiliki kepastian hukum dan sengketa sudah tidak ada lagi. “Saya ucapkan terima kasih kepada Sampai akhirnya pada tahun 2018 ia menemui petugas BPN yang sudah bekerja keras pagi, siang, malam untuk dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang sedang menyelesaikan ini,” pungkas Presiden. (RO/AM) melaksanakan sosialisasi mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahannya. “Alhamdulilah dengan adanya program PTSL kami menjadi tahu bagaimana caranya membuat sertipikat tanah wakaf, ternyata membuatnya mudah sekali. Sekarang setelah 33 tahun, akhirnya saya pegang juga sertipikat tanah wakaf ini,” imbuh Ahmad Soleh. Ahmad Soleh sangat berbahagia sekali dapat memperoleh sertipikat ini. Dengan adanya sertipikat ini, ia dan warganya menjadi tenang dalam beribadah, tidak ada kekhawatiran lagi. “Karena jujur Pak semakin hari tanah di wilayah kami itu harganya terus naik, kami khawatir jika tidak segera memperoleh sertipikat, di kemudian hari bisa terjadi sengketa,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya pada acara penyerahan sertipikat tanah wakaf sebanyak 204 sertipikat di Masjid Agung Al-Barkah, Jumat (25/01). Presiden mengungkapkan bahwa banyak sekali sengketa tanah wakaf padahal sudah didirikan masjid. Ia mencontohkan satu masjid di Jakarta yang berada di tengah kota, di mana sudah berdiri megah kemudian 191Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

januari Presiden Jokowi Puji Layanan Cepat Kementerian ATR/BPN kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 26 Januari 2019 B ekasi - Presiden Joko Widodo terus memantau Sementara itu Menteri ATR/Kepala BPN dalam penyertipikatan tanah yang dilaksanakan laporannya, mengatakan bahwa saat ini di Kabupaten Kementerian ATR/BPN. Ia mengatakan bahwa Bekasi diperkirakan terdapat 1.384.739 bidang tanah. perintahnya untuk mempercepat proses Dengan perincian sampai dengan akhir tahun 2018 penyertipikatan tanah dilakukan dengan baik bidang tanah yang sudah terdaftar 860.056 bidang oleh Kementerian ATR/BPN. “Terima kasih BPN yang (62%) dan belum terdaftar 524.683 bidang (48%). telah cepat melayani masyarakat, sampai akhirnya “Kami targetkan dengan sistem kerja sekarang pada capaian tahun 2018 melampaui target jauh dari apa yang tahun 2025 seluruh bidang di Kabupaten Bekasi telah saya perkirakan,” ujar Kepala Negara saat menyerahkan terdaftar,” pungkas Sofyan A. Djalil. 3.500 sertipikat tanah di Jababeka Convention Center, Kabupaten Bekasi, Jumat (25/01). Presiden mengatakan bahwa pemerintah gencar memberikan sertipikat tanah karena itulah yang paling sering dikeluhkan masyarakat saat ini. “Sertipikat ini tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki. Jika sudah pegang ini tidak akan diakui oleh orang lain,” imbuhnya. Lebih lanjut Presiden juga mengingatkan kepada masyarakat yang mau mengagunkan sertipikatnya agar hati-hati, dihitung dulu apakah bisa mengangsur dan mencicil atau tidak. “Jika tidak bisa jangan memaksakan meminjam. Ingin usaha silakan, untuk apapun silakan tetapi yang produktif, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja, modal investasi, jangan digunakan untuk membeli barang kenikmatan seperti TV, mobil, kulkas dan lainnya,” pesan Kepala Negara. Percepatan penyertipikatan tanah ini juga diakui oleh seorang warga Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi bernama H. Sardi (64) yang berkesempatan maju ke depan dan diwawancarai Presiden langsung. Ia mengungkapkan proses sertipikat tanah saat ini cepat. “Panitia dari BPN aktif datang ke rumah warga sehingga kami mengetahui jika ada kekurangan berkas, dan proses menjadi lebih cepat,” ujarnya. 192 kumpulan Siaran Pers

februari Nazir di Cianjur, Sukabumi, dan Bandung Barat Dapat Sertipikat Wakaf peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 08 Februari 2019 C ianjur - Masjid dan Pondok Pesantren Al- Jeje Sumantri juga mengakui bahwa pelayanan Kantor Ittihad menjadi saksi kegembiraan para Pertanahan dahulu, tidak sebaik sekarang. “Dahulu, nazir masjid dan madrasah yang berasal dari informasi pembuatan sertipikat tanah sangat sulit kami Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dapat, sehingga kita hanya mendengar kata orang saja,” dan Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut ungkap Jeje Sumantri. dirasakan oleh H. Ahmad Manar Najib, Nazir Madrasah Al-Munawariyah, Kabupaten Cianjur. Pembuatan sertipikat tanah yang lama dan sulit serta tidak adanya transparansi biaya sudah dirasakan Jeje Pria berusia 64 tahun ini tidak bisa menyembunyikan Sumantri. Kini ia hanya bisa bersyukur karena sudah kebahagiaannya. “Terima kasih, Pak,” katanya saat memegang sertipikat tanah. “Alhamdullilah, kini BPN menerima sertipikat tanah wakaf di Masjid Al-Ittihad, sudah berubah. Terima Kasih, Pak Jokowi. Terima kasih Kabupaten Cianjur, Jumat (8/2). ATR/BPN,” pungkas Jeje Sumantri. H. Ahmad Manar Najib menceritakan kepada Tim PresidenRI,JokoWidodomengatakanbahwapembuatan Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ sertipikat tanah untuk masyarakat harus dipercepat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa madrasahnya “Setiap saya ke daerah, keluhannya selalu sama, yakni mendapat tanah wakaf dari Hj. Choiriyah, sekitar tahun sengketa tanah. Ini terjadi karena masyarakat tidak 1960. Tanah wakaf ini sudah turun temurun diwakafkan mempunyai sertipikat tanah,” kata Presiden. kepadanya. “Dulu tanah wakaf tidak ada masalah. Tetapi sekarang Sepanjang 59 tahun tersebut, H. Ahmad Manar Najib banyak terjadi masalah karena masjidnya, musalanya mengaku tidak pernah membuatkan sertipikat tanah tidak punya sertipikat tanah,” sambung Presiden. wakaf untuk tanah tersebut. Ia beralasan bahwa ia takut. “Takut karena tidak tahu prosedurnya. Dan kata orang- Untuk itu Presiden meminta agar Menteri ATR/Kepala orang biayanya mahal,” aku H. Ahmad Manar Najib. BPN bersama jajarannya menyelesaikan penyertipikatan tanah wakaf. “Sertipikatkan masjidnya, musalanya serta H. Ahmad Manar Najib melanjutkan bahwa sejak adanya pesantrennya,” ujar Presiden. program penyertipikatan tanah wakaf, kini prosedurnya lebih cepat dan mudah. “Gratis juga, Pak,” ujar H. Ahmad Dalam kunjungan kerja Kabupaten Cianjur, Presiden Manar Najib mantap. berkesempatan menyerahkan 115 sertipikat tanah wakaf di Masjid Al-Ittihad, Kabupaten Cianjur. (RH/RO) Kegembiraan serupa juga dirasakan oleh Jeje Sumantri, Nazir Masjid Al-Barokah, Kabupaten Bandung Barat. Menurut Jeje Sumantri kini pemerintah sudah sangat peduli dengan tanah wakaf. “Kini bikin sertipikat wakaf cepat dan mudah, Pak. Pegawai BPNnya juga bekerja sama serta tidak pelit informasi,” kata Jeje Sumantri. 193Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

februari 41 Sertipikat Tanah Wakaf Dibagikan di Aceh Barat kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 15 Februari 2019 A ceh Barat - Sebanyak 41 sertipikat tanah 2017, kami berhasil menerbitkan 5,4 juta sertipikat wakaf dibagikan di Kantor Bupati Kabupaten tanah dari target 5 juta dan tahun lalu kami berhasil Aceh Barat. Sertipikat tersebut diserahkan menerbitkan 9,3 juta sertipikat tanah dari target 7 juta. langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Untuk tahun ini, target kami 9 juta bisa disertipikatkan, Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan namun saya optimistis mampu mencapai 11 juta Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil kepada 13 orang sertipikat tanah,” kata Sofyan A. Djalil. (RH). perwakilan masyarakat di Kantor Bupati Kabupaten Aceh Barat, Jumat (15/2). Kegiatan penyerahan sertipikat tanah wakaf tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Aceh Barat, H. Ramli serta unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Aceh Barat. Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini Presiden RI, Joko Widodo sudah memerintahkan agar Kementerian ATR/BPN agar mempercepat penyertipikatan tanah-tanah wakaf serta aset-aset keagamaan. “Presiden ingin tanah wakaf serta aset keagamaan memiliki sertipikat sehingga berguna bagi masyarakat,” ujar Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN sedang mempercepat penyertipikatan tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Luas bidang tanah di Indonesia, yang bisa disertipikatkan, adalah 126 juta bidang. Sebelum tahun 2017, Kementerian ATR/BPN hanya menerbitkan 500.000 hingga 1 juta sertipikat tanah. Jika seperti ini terus butuh waktu lama untuk menyertipikatkan tanah di Indonesia,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Untuk itu, Presiden meminta agar mempercepat penyertipikatan tanah-tanah milik masyarakat. “Tahun 194 kumpulan Siaran Pers

februari Akhiri Penantian 87 Tahun, Masjid di Bengkulu Sekarang Bersertipikat peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 16 Februari 2019 B engkulu - Salah seorang nadzir atas Hal senada juga disampaikan oleh Presiden RI, Joko tanah wakaf di Kabupaten Kepahiang, Widodo. Saat menyampaikan sambutannya pada Bengkulu, bernama Nanang Kushendar (60) acara penyerahan sertipikat tanah wakaf sebanyak 25 menceritakan bahwa tanah wakaf masjid sertipikat di Masjid Baitul Izza, Jumat (15/2) tersebut belum bersertipikat sejak tahun 1932. Namun demikian, sejak dahulu para pengurus Presiden mengungkapkan banyak didaerah hingga saat masjid tidak mengetahui cara mendaftarkan sertipikat ini permasalahannya adalah sengketa tanah. “Sengketa tanah wakaf. tanah hampir disetiap Provinsi. Itu yang saya terima setiap kunjungan ke daerah-daerah di Indonesia,” kata Sampai akhirnya di tahun 2018 Masjid Taqwa Joko Widodo. Muhammadiyah didaftarkan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahannya. Oleh sebab itu, Presiden meminta kepada BPN untuk “Prosesnya yang diperkirakan kami sangat sulit, ternyata cepat dan segera diselesaikan setiap sertipikat. Agar Alhamdulillah sangat dimudahkan. Karena sejak tahun nantinya tidak akan ada lagi permasalahan sengketa 1932 masjid belum bersertipikat dan tidak ada yang tanah. “Yang kita harapkan untuk segera diselesaikan mengerti pembuatannya. Baru disertipikatkan pada sertipikat untuk masjid, madrasah dan lainnya. Agar periode kami,” ujar Nanang Kushendar. tidak ada lagi sengketa tanah yang terjadi,” ujar Joko Widodo. (TA/AM) Nanang Kushendar menyatakan sepanjang 87 tahun tersebut, tidak ada yang mengerti untuk pengurusan sertipikat tanah wakaf. Dan sangat berbahagia karena sertipikat telah diterima sangat cepat dengan proses yang mudah. “Penyertipikatan tanah wakaf yang kami daftarkan prosesnya di BPN itu hanya 2 (dua) minggu dan tidak dipungut biaya sama sekali,” kata Nanang Kushendar. Seperti diketahui, Masjid, Mushala, atau aset lembaga keagamaan dapat disertipikatkan dalam bentuk sertipikat tanah wakaf. Wakaf memiliki tujuan tertentu guna keperluan ibadah atau kesejahteraan berdasarkan syariat islam. Penyertipikatan tanah wakaf dilakukan agar menghindari risiko terjadinya sengketa, terutama dengan ahli waris dari orang yang mewakafkan tanahnya atau antar pengurus lembaga keagamaan. 195Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

februari Serahkan 5.000 Sertipikat Tanah, Presiden Jokowi Minta Masyarakat agar Tidak Mudah Menjual Tanahnya kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 18 Februari 2019 S ebanyak 5.000 masyarakat pemilik bidang Untuk diketahui bahwa di Kabupaten Tangerang tanah di Kabupaten Tangerang hari ini, Senin diperkirakan terdapat sebanyak 1.040.145 bidang (18/2) menerima sertipikat tanah yang tanah, dan sudah terdaftar sebanyak 716.891 bidang. mereka miliki. Sertipikat tanah tersebut Diperkirakan pada tahun 2023 seluruh bidang tanah di diserahkan langsung oleh Presiden Joko Kabupaten Tangerang akan terdaftar seluruhnya. (RO/ Widodo di Halaman Kantor Bupati Tangerang. AM). “Kenapa sertipikat tanah saat ini kita percepat dan diberikan kepada masyarakat,” tanya Presiden saat mengawali sambutannya dihadapan 5.000 masyarakat penerima sertipikat. Sebab biasanya yang disertipikatkan hanya 500 ribu setiap tahunnya dan sampai dengan tahun 2016 baru 46 juta bidang tanah yang disertipikatkan. “Bayangkan berarti kita harus menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertipikat tanah,” ungkap Presiden. Dalam sambutannya Presiden meminta masyarakat untuk tidak mudah untuk menjual tanahnya. Ia mengungkapkan bahwa dengan sudah memiliki kepastian hukum dengan adanya sertipikat tanah, maka semakin mudah tanah dijual. “Banyak pengembang properti yang tertarik untuk membeli tanah Bapak/Ibu sekalian,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Isra (27) yang berkesempatan maju ke depan dan diwawancarai Presiden langsung. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga tanahnya jangan sampe dijual. Lebih lanjut ia juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah melaksanakan program ini, sehingga saat ini tanahnya dan warga kampungnya sudah bersertipikat. “Tenang rasanya tanah kami sudah bersertipikat,” ujar Isra. 196 kumpulan Siaran Pers

februari Menteri ATR/Kepala BPN: PTSL Akan Tekan Sengketa Tanah peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 22 Februari 2019 J akarta - Pendaftaran Tanah Sistematis “Dalam praktiknya, PTSL mendaftarkan desa per desa Lengkap (PTSL) merupakan Program Nasional sehingga menghasilkan peta desa lengkap. Tidak ada pertanahan yang sedang dikerjakan oleh persil yang ditinggalkan,” tambah Sofyan A. Djalil. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Selainfokusterhadappenyelesaiansengketapertanahan guna mendaftarkan tanah-tanah milik masyarakat. serta pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN juga berfokus memberantas “Alasan pelaksanaan PTSL ini adalah untuk memberikan mafia pertanahan. “Untuk memberantas mafia tanah, kepastian hukum atas tanah milik masyarakat serta Kementerian ATR/BPN telah menggandeng Kepolisian. memiliki akses ke perbankan,” ujar Menteri ATR/Kepala Saat ini sudah banyak yang ditindak,” ungkap Sofyan A. BPN, Sofyan A. Djalil saat memberikan paparan pada Djalil. Lokakarya Nasional Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kegiatan Lokakarya Nasional FSPBUN ini memiliki tema Kamis (21/02). “Transformasi BUMN Perkebunan”. (RH/TA) Sofyan A. Djalil menambahkan dengan didaftarkannya seluruh tanah di Indonesia melalui PTSL, diharapkan akan menekan sengketa pertanahan. “Jika sudah terdaftar seluruhnya, sengketa tanah yang sudah lama dapat diselesaikan dan tidak hadir sengketa tanah yang baru,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan kini Kementerian ATR/BPN juga sedang berfokus menyelesaikan setiap sengketa pertanahan yang sedang terjadi. “Ada sengketa pertanahan yang masih terjadi, namun sudah banyak juga yang kita selesaikan,” ujarnya. Sengketa pertanahan yang terjadi selama ini disebabkan pendekatan pendaftaran tanah yang salah. “Dulu, kita melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadis sehingga banyak yang mengakibatkan sengketa pertanahan dikemudian hari. Sekarang kita kenalkan pendaftaran secara sistematis melalui PTSL,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. 197Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

februari Sertipikat Tanah Penting Bagi Masyarakat kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 22 Februari 2019 J akarta - Sertipikat tanah sangat penting bagi Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa jika memiliki kami. Demikian ujar Chudori (59), seorang sertipikat tanah maka akan aman dari sengketa tanah. “Jika pensiunan Pegawai Negeri. “Saat ini, sertipikat punya sertipikat tanah tidak ada yang mengakui tanah kita benar-benar sangat diperlukan oleh masyarakat karena ini merupakan bukti hak hukum atas tanah,” kata karena tanah perlu bukti yang sah,” kata Chudori Presiden. saat menghadiri kegiatan penyerahan sertipikat tanah di Gelanggang Remaja, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi DKI Selatan, Jumat (22/2). Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa dalam kegiatan ini telah diserahkan 3.000 sertipikat tanah kepada Chudori mengaku selama ini sangat khawatir dengan status masyarakat yang berasal dari 16 Kelurahan di wilayah Kota yang belum juga memiliki sertipikat tanah. “Khawatir pak, Administrasi Jakarta Selatan. karena kan kita tahu bahwa sedang marak juga sengketa tanah pak,” ungkap Chudori. “Dari 3.000 sertipikat tanah yang diserahkan pada hari ini, masyarakat yang paling banyak menerima adalah dari Namun, setelah mendapat sertipikat tanah, kini Chudori Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pondok Labu, Kelurahan sangat senang karena tanahnya sudah benar-benar sah Cipedak serta Kelurahan Jatilawang,” ujar Gubernur. menjadi miliknya. “Itu Karena sudah dapat sertipikat tanah, saya lebih tenang. Karena bagi saya sertipikat ini merupakan Dalam laporannya Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. bukti sah kepemilikan tanah,” kata Chudori. Djalil mengatakan bahwa ditargetkan pada tahun 2019 agar seluruh tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan Seorang ibu rumah tangga, Musliah (60) mengatakan hal didaftarkan agar seluruhnya. “Tahun ini tinggal 36.580 yang sama. “Sertipikat ini penting bagi saya. Ini merupakan bidang lagi di Jakarta Selatan. Insya Allah, jika tidak ada tanda bahwa saya sah memiliki tanah,” kata Musliah. sengketa seluruhnya bisa kita keluarkan sertipikatnya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/TA) Musliah mengungkapkan bahwa melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membuat sertipikat tanah menjadi lebih mudah dan cepat. “Karena semuanya sudah melalui koordinasi RT/RW dalam pengurusan sertipikatnya,” ujarnya. Presiden RI, Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mempercepat proses penyertipikatan tanah-tanah milik masyarakat. Alasan utamanya karena sengketa pertanahan. “Setiap ke desa, suara yang masuk telinga saya adalah mengenai sengketa tanah. Ini disebabkan karena masyarakat kita tidak memiliki sertipikat tanah,” ujar Presiden. 198 kumpulan Siaran Pers

februari Tanah Makam Juga Bisa Disertipikatkan Melalui PTSL peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 22 Februari 2019 T angerang - Sertipikat tanah merupakan tanda “Saya girang banget, tidak bisa diukur dengan kata-kata, bukti hukum atas hak tanah yang dimiliki karena dulu kalau kita buat sertipikat secara pribadi kan dan berguna untuk menghindari konflik dan mahal dan lama kalau sekarang waktunya cepat dan gratis sengketa tanah. Sertipikat tanah menjadi pula. Terima kasih kepada Pemerintah yang mempunyai penting bagi kepemilikan tanah pribadi maupun program buat kita sebagai rakyat,” ujarnya. wakaf, demikian juga dengan penggunaan tanah makam. Presiden RI, Joko Widodo pada acara penyerahan sertipikat Saat ini, di beberapa kota besar sudah menerapkan tanah wakaf sebanyak 351 sertipikat di Masjid Raya Bani sertipikat tanah makam bagi pengguna tanah makam, Umar, Jumat (22/2) mengatakan sengketa tanah wakaf karena selain tanah milik pribadi, tanah wakaf seperti sering terjadi di seluruh Indonesia. “Sengketa tanah terjadi untuk musala, masjid, gereja, tempat peribadatan lainnya, dimana saja, bukan hanya tanah milik pribadi tapi wakaf pesantren hingga makam rentan untuk diklaim kembali juga. Apalagi untuk tanah yang sudah diwakafkan, pas kepemilikan tanahnya oleh ahli waris. harga tanah murah tidak dipermasalahkan pas mahal jadi gugatan ahli waris,” ujar Presiden. Salah seorang penerima sertipikat tanah di Tangerang Selatan, Rojali mengaku sangat senang tanah wakaf Maka dari itu, dilakukan percepatan PTSL di seluruh Provinsi makamnya telah disertipikat melalui program Pendaftaran di Indonesia agar semua tanah memiliki bukti hukum dan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tanah makam yang tidak ada konflik atau sengketa tanah lagi. Program ini telah berlokasi di Pondok Kacang Timur RT 01 RW 07 seluas berjalan aktif dua tahun belakangan ini, dan sering dilakukan 500 M2 ini awalnya merupakan pemakaman umum yang penyerahan sertipikat tanah wakaf maupun sertipikat tanah kemudian dijadikan pemakaman keluarga. rakyat langsung oleh Presiden di Seluruh Indonesia. “Tanah ini diwakafkan dari Kakek saya untuk pemakaman Di Provinsi Banten, sertipikat tanah wakaf yang telah terbit umum dulunya, tapi sekarang sudah jadi makam sampai dengan tahun 2018 sejumlah 6.915 sertipikat atau keluarga, ada sekitar 50an yang dimakamkan di tanah seluas 7.754.984 M2. Ditargetkan tahun 2025 seluruh tanah ini. Saya bersyukur ada program sertipikat tanah gratis wakaf dan tempat peribadatan lainnya telah terdaftar. (GR/ ini, mengurusnya mudah, saya cuma didatangi besoknya NA/LS) pengukuran, sekitar dua bulan pelaksanaanya selesai,” ujarnya. Selain tanah makam, Rojali mengaku mendapatkan tiga sertipikat tanah hasil PTSL di antaranya, sertipikat tanah milik pribadi, sertipikat musala Al-Hikmah seluas 150 M2 dan sertipikat makam yang berlokasi berdekatan. Oleh sebab itu ia mengucapkan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian ATR/BPN yang telah melaksanakan program ini. 199Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

februari Pemerintah Terus Upayakan Pemberian Sertipikat kepada Rakyat kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 25 Februari 2019 P residen Joko Widodo menyerahkan 1.500 “Tolong dihitung betul apa bisa mengangsur. Kalau tidak sertipikat hak atas tanah di tiga wilayah, yakni masuk jangan memaksakan diri mengambil pinjaman Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, di bank. Jangan sampai dapat sertipikat, malah hilang dan Kabupaten Banyumas. “Coba disita bank,” tuturnya. sertipikatnya diangkat, mau saya hitung, jangan diturunkan dulu. Artinya yang dibagikan betul- Untuk informasi bahwa di Kabupaten Cilacap betul 1.500 sertipikat yang hari ini dibagikan semuanya,” diperkirakan terdapat 1.179.630 bidang tanah. Dengan ujar Presiden. perincian sampai dengan akhir tahun 2018 bidang tanah yang sudah terdaftar 299.496 bidang (25,39%) dan Penyerahan sertipikat tersebut merupakan bagian dari belum terdaftar 880.134 bidang (74,61%), dan InsyaAllah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun 2023 seluruh bidang di Kabupaten Cilacap yang dicanangkan Presiden. Penyerahan tersebut akan terdaftar seluruhnya. (RO/AM) dilakukan di Indoor Tenis, Kabupaten Cilacap pada Senin, (25/02). Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan pemberian sertipikat ini sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah kepada lebih banyak lagi masyarakat. Sebab menurutnya, banyak terjadi sengketa pertanahan di masyarakat yang salah satunya ditimbulkan akibat ketiadaan sertipikat ini. “Setiap saya ke daerah, ke desa, masuk ke kampung selalu keluhanya adalah masalah sengketa tanah, tidak di Sumatra, di Kalimantan, di Jawa, di Bali sampai di Papua dimana-mana keluhanya sama masalah sengketa tanah,” kata Presiden. Presidenjugakembalimengingatkankepadamasyarakat yang telah menerima sertipikat perihal pemanfaatannya. Ia meminta agar sertipikat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan tetap melakukan kalkulasi terlebih dahulu sebelum meminjam uang ke Bank. 200 kumpulan Siaran Pers