SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

MEI Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Dalam Minimalisasi Permasalahan Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah Tanggal Pencegahan dan Penanganan 31 Mei 2019 Sengketa Konflik Sambas - Pendaftaran tanah sistematis lengkap desa lengkap sudah sangat terbuka sekali, karena kalau (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah hasilnya sesuai dengan harapan, maka kita tinggal untuk pertama kali yang dilakukan secara mendaftarkan dan mengumpulkan data administrasi serentak meliputi semua objek pendaftaran saja,” kata Syahrannur. tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan, dan juga termasuk pemetaan seluruh Melalui pemetaan partisipatif, Kantor Pertanahan objek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam Kabupaten Sambas juga melaksanakan penertiban rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang pengukuran dan pemetaan dasar bidang tanah sebagai lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. upaya dalam minimalisasi permasalahan tumpang tindih kepemilikan Hak Atas Tanah. Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan data fisik yang meliputi: Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN bekerja sama 1) Penetapan batas bidang tanah, 2) Pengukuran batas dengan Bank Dunia dalam Program Percepatan Reforma bidang tanah, 3) Pemetaan bidang tanah, 4) Pengumuman Agraria, dimana _pilot project_ nya ada di 7 Kabupaten di 7 data fisik, 5) Menjalankan prosedur dan memasukkan Provinsi, salah satunya Kabupaten Sambas yang mewakili data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik Provinsi Kalimantan Barat dengan target yang tersebar bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada 7500 bidang tanah di 4 desa yaitu Desa Tempapan Kuala, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa Tri Gadu, Desa Pipit Teja, dan Desa Samustida. tentang pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Menurut Yenny Siswanto selaku Individual Consultant Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Communication Specialist Kementerian ATR/BPN, dalam Syahrannur mengatakan bahwa kunci pokok tertibnya kegiatan ini wajib melakukan tahapan identifikasi kondisi data pertanahan harus diawali dengan bagaimana lingkungan, sosial dan analisis resiko yang bertujuan tertibnya pemetaan bidang tanah. “Karena kalau petanya untuk mengenal lebih dalam kondisi di lapangan agar tertib, data bidang tanah sudah teridentifikasi maka untuk dapat mengantisipasi terjadinya kendala selama proses tahap pendaftaran tanah sampai menjadi sertipikat sudah pengukuran dan pemetaan berlangsung. “Yang dimaksud tidak terlalu sulit,” ujarnya pada saat diskusi dengan pihak resiko di sini yaitu potensi yang berada di desa setempat Bank Dunia dan Kepala Desa setempat di kantornya yang sekiranya menjadi faktor penghambat atau kurang yang berada di bilangan Jalan Kartiasa No. 47, Sambas, mendukung jalannya pengukuran dan pemetaan itu Kalimantan Barat. sendiri,” ucap Yenny Siswanto. Menurutnya dalam proses pendaftaran tanah hingga Peran stakeholder dalam hal ini Kepala Desa setempat terbit sertipikat, yang memakan durasi paling lama dan juga tidak kalah penting dalam menyukseskan membutuhkan tenaga petugas yang besar yaitu pada pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan tahap pengukuran dan pemetaan. Dalam hal ini Kantor partisipatif karena diperlukan sosialisasi secara langsung Pertanahan Kabupaten Sambas dipilih menjadi _pilot dan diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa project_ untuk mewakili Provinsi Kalimantan Barat oleh kegiatan pengukuran merupakan tertib administrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan pertanahan dan tahapan awal dari dikeluarkannya Nasional (ATR/BPN) hasil kerja sama dengan Bank Dunia sertipikat. “Harapan kami di tahun 2020 desa yang dalam Program Percepatan Reforma Agraria melalui ditunjuk tersebut bisa diprioritaskan untuk menjadi desa kegiatan pengukuran dan pemetaan partisipatif. “Kalau lengkap dan bersertipikat,” ungkap Sugianto selaku kegiatan pemetaan partisipatif ini sukses artinya tujuan Kepala Desa Tri Gadu. (GR/LS) 451Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JUNI Kementerian ATR/BPN bersama 11 K/L Bersinergi Atasi Konflik Pertanahan Pencegahan dan Penanganan Tanggal Sengketa Konflik 12 Juni 2019 Jakarta - Tidak ada jeda waktu bagi pemerintah untuk atau tidak ada sama sekali kita bikin program Pendaftaran menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Tanah Sistematis Lengkap,” tambah Sofyan A. Djalil. masyarakat. Minggu pertama setelah Idulfitri 1440 H ini pemerintah tetap di jalur yang tepat untuk Dalam kesempatan yang sama Menteri LHK, Siti Nurbaya menyelesaikan permasalahan pertanahan, yang Bakar menyampaikan peran penting koordinasi lintas kerapkali menjadi konflik di masyarakat. Hari ini Menteri kementerian/lembaga, mengingat kewenangan kehutanan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan sudah tidak berada di level pemerintah kabupaten/ Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil bersama Menteri Lingkungan kota, maka pemerintah provinsi turut memainkan peran Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Kepala penting dalam penyelesaian konflik agraria di area hutan. Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko serta pejabat pada 10 “Melalui koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga melakukan Rapat Tingkat Menteri Pemerintah Provinsi penting untuk terlibat dalam inisiasi (RTM) dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan penyelesaian konflik agraria. Artikulasi teknis dalam desain agraria di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat (12/06). koordinasi akan positif mendorong implementasi rencana penyelesaian konflik agraria,” ujarnya. Siti Nurbaya Bakar Pertemuan ini adalah salah satu langkah yang diinisiasi KSP juga menyampaikan bahwa melalui koordinasi, persoalan untuk melakukan koordinasi tingkat Kementerian/Lembaga pengakuan wilayah masyarakat adat yang selama ini untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan. “Pemerintah menjadi polemik akan potensi diselesaikan. sedang berusaha mempercepat penyelesaian konflik agraria. Langkah yang ditempuh melalui koordinasi antar Kementerian Pada RTM ini disepakati pembentukan Desk Penanganan dan Lembaga, serta membangun sinergi penanganan lintas Konflik Agraria Lintas Kementerian dan Lembaga, dengan Kementerian dan Lembaga,” ungkap Moeldoko. KSP sebagai simpulnya. Penanganan 167 kasus prioritas akan dilakukan melalui desk lintas Kementerian/Lembaga “Kami mengundang 12 Kementerian dan Lembaga termasuk ini di mana setiap dua bulan sekali akan dievaluasi TNI-POLRI guna mencari upaya bersama bagaimana konflik- perkembangannya. konflik agraria yang kita kenali selama ini menjadi cepat terselesaikan,” tambahnya. Untuk diketahui, RTM ini adalah tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada Upaya ini tentu saja disambut baik oleh Kementerian 3 Mei 2019 yang membahas percepatan penyelesaian ATR/BPN. Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala permasalahan pertanahan serta rapat koordinasi BPN, menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN terus penanganan masalah pertanahan dengan Kementerian berupaya untuk menyelesaian kasus pertanahan. Dengan ATR/BPN pada 19 Mei 2019 silam. koordinasi antar kementerian/lembaga ini Sofyan A. Djalil optimistis penyelesaian konflik agraria akan segera Turut hadir dalam Pertemuan ini Deputi V Kepala Staf tercapai. “Beberapa konflik, seperti Teluk Jambe dan di Kepresidenan sekaligus Penanggung Jawab Tim Karawang berhasil diselesaikan. Memang masih ada Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA) Jaleswari beberapa konflik yang kompleks. Namun, inisiasi pola Pramordhawardani, Tenaga Ahli Utama KSP/Wakil Ketua Tim koordinasi antar kementerian dan lembaga yang hari ini PPKA KSP Usep Setiawan, Direktur Jenderal Penanganan dibicarakan membawa langkah penyelesaian ke arah titik Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Agus terang,” ujar mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Widjajanto serta pejabat terkait dari Kementerian Dalam Nasional/Kepala Bappenas ini. Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan “Tahun lalu kita menyelesaikan sampai dengan 1.500 kasus, Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian tetapi kasus ini terus ada, diselesaikan ini ada kasus yang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, lain, tetapi ATR/BPN sekarang membuat program yang lebih Kementerian Kelautan dan Perikanan, Markas Besar TNI serta sistematis, supaya kasus di masa depan menjadi minimum Kepolisian Republik Indonesia. (WN) 452 Kumpulan Siaran Pers

JULI Menteri ATR/Kepala BPN Minta Sengketa Pertanahan Cepat Diselesaikan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 17 Juli 2019 J akarta - Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria mekanisme peradilan yang membutuhkan waktu karena dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan harus melalui proses hukum. Walaupun tidak semua Nasional mengharapkan penyelesaian sengketa bisa dimediasi, tapi masih ada sebagian yang sengketa, konflik dan perkara pertanahan bisa bisa dilakukan dengan mediasi. cepat diselesaikan, agar tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan “Selama kita menjadi penyelesai sengketa yang baik, dari investor yang ingin menanamkan modalnya di tidak memihak, bisa melihat masalah, melakukan Indonesia. dengan jujur, dan tidak terlibat dalam masalah itu, sengketa bisa diselesaikan. Saya bangga laporan dari “Tanah yang bersengketa tidak ada manfaatnya, maka Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan dari itu menyelesaikan sengketa tanah adalah tugas Ruang dan Tanah bahwa tahun lalu kita berhasil kita. Pemerintah memiliki cara penyelesaian sengketa menyelesaikan 1.500 sengketa di seluruh Indonesia,” dengan mediasi yang prosesnya lebih cepat dan tambah Sofyan. masing-masing pihak harus bisa menerima (win-win   solution),” ujar Sofyan A. Djalil saat memberikan arahan Menteri ATR/Kepala BPN menantang kepada seluruh pada Rapat Kerja Teknis, Direktorat Jenderal (Dirjen) jajaran Kementerian ATR/BPN yang berprestasi dalam Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan menangani sengketa tanah akan diberikan apresiasi. Tanah tahun 2019 di Hotel Ciputra, Jakarta (08/07). “Penyelesaian sengketa adalah tugas kita. Saya tantang kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, Sofyan menambahkan, penyelesaian sengketa melalui siapa saja yang berprestasi dalam menyelesaikan mediasi merupakan alternatif untuk menghindari sengketa, kita akan promosikan,” ujarnya. (NA/TA/RH) 453Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Hantaru 2019, Kementerian ATR/BPN Laksanakan Pembinaan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Riau Pencegahan dan Penanganan Tanggal Sengketa Konflik 30 September 2019 P ekanbaru - Keberadaan mafia tanah masih tanah seperti pemalsuan girik, akta jual beli, pemalsuan menjadi salah satu faktor penyebab tanda tangan dan dokumen, bahkan juga memalsukan terjadinya masalah pertanahan di sertipikat tanah. Indonesia. Mafia tanah memanfaatkan kelangkaan tanah dan kealpaan pihak- “Semua ini adalah tindak pidana, sehingga kita harus pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan. ungkap, kita sudah menetapkan target operasi di setiap daerah, ada 3 target operasi di Riau dan akan kita Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan ungkap,” tegasnya. Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam administrasi Lebih lanjut Hary mengungkapkan bahwa gerakan pertanahan hingga kini sangat menaruh perhatian untuk memerangi mafia tanah makin bergema, sudah terhadap keberadaan mafia tanah. beberapa kasus besar diungkap. Ada yang sudah divonis dan ada yang dalam proses. “Kita terus Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Agraria meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian, jika ada dan Tata Ruang Nasional 2019 salah satu agenda mafia tanah yang memalsukan dokumen dan lain-lain yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN adalah kita laporkan ke pihak kepolisan dan alhamdulillah melaksanakan pembinaan pencegahan dan ditindak tegas oleh kepolisian,” ujar Harry. (RO) pemberantasan mafia tanah di daerah, saat ini kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Jumat (27/09). Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut adalah Birgjen Pol. Hary Sudwijanto, SIK, M.Si., Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II, yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kepala Bidang lainnya. Hary Sudwijanto dalam paparannya mengatakan bahwa keberadaan mafia tanah harus diberi efek jera. Yaitu dengan cara menunjukkan ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum untuk selalu serius menangani masalah tanah. Semua dilakukan agar tidak ada lagi yang bermain-main soal tanah. Hary mengatakan ada dua modus dalam mafia tanah yaitu menggugat kepemilikan tanah di pengadilan dan penggunaan hak atas tanah yang tidak bertuan semua itu menggunakan pemalsuan dokumen dalam objek 454 Kumpulan Siaran Pers

OKTOBER Kolaborasi Kementerian ATR/BPN Bersama Polri Berantas Mafia Tanah Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 11 Oktober 2019 J akarta - Tertangkapnya sindikat mafia RB Agus Widjayanto mengingatkan agar masyarakat tanah yang marak terjadi merupakan yang berniat menjadi oknum mafia tanah berpikir ulang bukti keseriusan Pemerintah terutama untuk merugikan orang lain karena pasti akan ditindak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan tegas. “Tapi kita harap orang-orang berpikir kembali untuk Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum,” tambahnya. menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan khususnya memberantas mafia tanah. Suyudi Ario Seto, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, menegaskan keseriusan dalam memberantas mafia tanah Kesuksesan dalam pemberantasan mafia tanah ini tak ini karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. lepas dari peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersinergi bersama Kementerian ATR/BPN dalam “Sindikat ini bekerja dengan cara berkelompok hingga memberantas mafia tanah. “Kami sangat mengapresiasi berhasil menipu korban dan berhasil menggadaikan kinerja Kapolda Metro Jaya dan Banten serta Kantor Sertipikat rumah korban untuk mendapatkan Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah keuntungan. Kesuksesan ini berkat kolaborasi dengan BPN Provinsi Banten yang telah memberantas kasus Kementerian ATR/BPN untuk menyelidiki kasus mafia tanah ini,” ujar Sofyan A. Djalil di Aula Prona tersebut,” kata Suyudi Ario Seto. Kementerian ATR/BPN, Jakarta (11/10). Pada kesempatan yang sama dalam rangka memperingati Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan akibat ulah Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2019, salah satu mafia tanah, invetasi dari perusahaan Korea Selatan, agenda yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN adalah PT Lotte Chemical senilai US$4 miliar atau setara pemberian penghargaan dari Kementerian ATR/BPN Rp56 triliun (kurs Rp 14.000/USD) menjadi terhambat. kepada 63 orang tim satuan tugas (Satgas) pencegahan “Di Banten itu Lotte Chemical mau invetasi hampir mafia tanah yang telah berjasa dalam pemberantasan US$4 miliar untuk pengembangan petrochemica, tapi mafia tanah. Hal ini sebagai upaya penyampaian pesan terhambat karena kasus ini,” kata Sofyan A. Djalil. pada para mafia tanah bahwa Kementerian ATR/BPN dan kepolisian tidak main-main dalam menangkap para Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, sindikat mafia tanah. Pemanfaatan Ruang, dan Tanah, RB Agus Widjayanto menjelaskan, jika kasus mafia tanah yang telah terdeteksi Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian oleh pihaknya ada sekitar 60 kasus di tahun 2019. “Saat ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah dengan ini kami bersama kepolisian sedang menangani kasus memperkenalkan 4 layanan elektronik. Salah satu tujuan tersebut. Pada gilirannya akan diungkap seperti apa dengan adanya layanan elektronik ini untuk mencegah modus yang dilakukan para oknum mafia tanah,” ujar RB praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh mafia Agus Widjayanto. tanah. (TA/TM/LS/RH/AF/NA/RO) 455Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

OKTOBER Tak Perlu Takut Lagi, Pemerintah Lakukan Ini Untuk Perangi Mafia Tanah Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 18 Oktober 2019 Jakarta - Ulah mafia tanah sungguh meresahkan. akan dibatalkan. Tentunya hal ini akan menggairahkan Tak sedikit kerugian materi dirasakan oleh iklim investasi, di mana setiap sertipikat yang muncul masyarakat yang menjadi korban. Efeknya telah dijamin kekuatan hukumnya.  tidak hanya kepada masyarakat, namun   juga mengganggu iklim investasi. Perbuatan Upaya pencegahan ini tidak lengkap tanpa dibarengi mafia tanah ini menyebabkan ketidakpastian, dan dengan penindakan. Penegakan hukum di bidang ketidakpastian adalah momok bagi investor. Semakin Keagrariaan dilakukan Kementerian ATR/BPN bersama tidak pasti maka langkah-langkah korporasi tidak dapat Kepolisian RI. Tidak tanggung-tanggung, di Banten dengan cepat dieksekusi. telah ditangkap mafia tanah yang menyebabkan . terhambatnya investasi PT Lotte Chemical Indonesia. Tidak tinggal diam, Pemerintah melalui Kementerian Sedangkan di Jakarta telah ditangkap sindikat mafia ATR/BPN telah melakukan langkah-langkah tanah yang merugikan pemilik rumah dan apartemen pemberantasan mafia tanah, baik upaya pencegahan senilai ratusan miliar rupiah. maupun penindakan. Pertama, akan dilakukan   penguatan regulasi, alas-alas hak lama akan dibatasi Penindakan ini diharapkan memberikan efek jera dan masa berlakunya. “Jangan sampai sebuah sertipikat peringatan kepada para pihak yang mempunyai angan dikalahkan oleh selembar girik,” ujar RB Agus Widjayanto, untuk berbuat kriminal terkait tanah di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Jika berani bermain-main dengan legalitas tanah, maka Pemanfaatan Ruang dan Tanah ketika diwawancarai dalam waktu yang tak terlalu lama, hidup di penjara dalam program Hot Economy, Berita Satu TV, Rabu adalah balasannya. (WN) (16/10).   Kedua adalah sertipikasi seluruh bidang tanah di Indonesia. Dengan Program Prioritas Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diperkirakan seluruh bidang tanah di Indonesia akan terdaftar pada 2025. “Ketika semua tanah telah terdaftar maka akan menutup celah mafia tanah,” tambah mantan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan ini.    Sebelumnya, diwawancarai dalam program “Lunch Talk” pada stasiun tv yang sama, Sunraizal Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN mengungkapkan bahwa untuk kepastian hukum, sertipikat-sertipikat palsu dan aspal 456 Kumpulan Siaran Pers

OKTOBER Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Hindarkan Masyarakat Dari Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN akan Publikasikan Daftar PPAT Tanggal 20 Oktober 2019 T angerang - Beberapa waktu lalu, kita dikagetkan dengan berita tertangkapnya mafia tanah di Jakarta. Modus yang digunakan sangat rapi, salah satunya dengan menggunakan PPAT palsu dalam transaksi pertanahan. Sindikat ini mengelabui korban dengan membuat kantor PPAT palsu lengkap dengan palang nama PPAT palsu pula. Modus PPAT palsu ini ke depan tidak akan laku lagi, karena ketika akan bertransaksi tanah masyarakat bisa dengan cepat mengetahui daftar PPAT di seluruh Indonesia. Daftar Seluruh PPAT akan tersedia di website Kementerian ATR/BPN www.atrbpn.go.id. “Kita memastikan semua PPAT terdaftar di sistem ATR/BPN, daftar PPAT beserta alamat kantor akan diumumkan melalui website Kementerian, sehingga masyarakat dapat mengetahui,” ungkap Suyus Windayana Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dalam sambutannya pada PPAT Awards 2019 di Novotel Tangerang (18/10). Tentunya hal ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Sebelum melaksanakan transaksi tanah hendaknya dapat mencari informasi terkait PPAT yang akan digunakan jasanya dan tidak mudah memberikan sertipikat kepada orang asing yang mengaku-ngaku akan membeli tanahnya. Jika memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan transaksi tanah, tentu akan aman adanya. (WN/TA) 457Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Usaha Melakukan Pendaftaran Aset Tanah Milik BUMN Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 13 November 2019 Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ “Keinginan ini juga harus didukung oleh BUMN. BUMN harus Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus berupaya proaktif, serta Kantor Pertanahan harus bekerja sama dengan menciptakan kepastian hukum atas tanah melalui BUMN di daerah dalam mendaftarkan serta menertibkan aset- kegiatan pendaftaran tanah. Selain mendaftarkan aset mereka,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. tanah-tanah milik masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan pendaftaran tanah milik Kementerian/ Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri II Kementerian Lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi peran Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan aset-aset tanah milik BUMN. Usaha untuk mendaftarkan tanah-tanah milik BUMN dilakukan “Kementerian ATR/BPN banyak berperan dalam menerbitkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman   antara sertipikat tanah terutama untuk aset kami berupa tanah. Selain Kementerian ATR/BPN dengan PT Perusahaan Listrik Negara itu, banyak membantu kami dalam menyelesaikan sengketa (PLN) Persero, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk pertanahan yang melibatkan aset tanah BUMN,” kata Wakil dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero. Penandatanganan Menteri II Kementerian BUMN. dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dengan Direktur Utama (Dirut) PT BNI (Persero) Tbk, Ahmad Baiquni, Plt. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Dirut PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani dan Dirut PT KAI Sama ini merupakan bagian rangkaian Rapat Kerja Terbatas (Persero), Edi Sukmoro.  (Rakertas) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung dari tanggal 12-14 November 2019 yang diikuti oleh Pejabat Selain itu, dilakukan juga Perjanjian Kerja Sama antara Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kementerian ATR/BPN dengan PT BNI (Persero) Tbk. Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana di lingkungan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilakukan Kementerian ATR/BPN. Rapat ini diikuti pula oleh Kepala Kantor oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, serta beberapa Kepala Sugoto dan Direktur Hubungan Kelembagaan PT BNI (Persero) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (Tim Humas) Tbk, Adi Sulistyowati.  Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan membantu melakukan penertiban aset-aset tanah milik BUMN. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya aset-aset tanah BUMN saja yang tidak tertib. “Aset tanah milik Kementerian/Lembaga maupun TNI juga tidak tertib,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN meminta kepada jajarannya agar dapat membuat database terkait aset-aset tanah milik BUMN. Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa nantinya melalui komputer, kita bisa mengakses data pertanahan BUMN. 458 Kumpulan Siaran Pers

NOVEMBER Menteri ATR/Kepala BPN Ajak Berantas Mafia Tanah Demi Masa Depan Bangsa Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 21 November 2019 Jakarta - Penanganan kasus sengketa dan Menurut Sofyan A. Djalil, segala aktivitas ekonomi yang konflik pertanahan khususnya pemberantasan nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan pasti mafia tanah yang dilakukan oleh Kementerian memerlukan tanah. “Kalau kita tidak bereskan masalah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan pertanahan ini, maka ekonomi tidak bisa tumbuh, Nasional (ATR/BPN) dengan Kepolisian Negara investasi tidak berjalan maka lapangan kerja tidak Republik Indonesia (POLRI) melalui Tim Pencegahan dan tercipta,” terangnya. Pemberantasan Mafia Tanah, tentunya terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi. Untuk itu, perlu koordinasi   “Efek panjangnya akan terjadi masalah keselamatan agar tercipta solusi penyelesaian atas kendala dan negara. Seperti di negara yang berkonflik, salah satu hambatan yang dihadapi. penyebabnya adalah masalah ekonomi, banyaknya pengangguran karena tidak tercipta pertumbuhan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan ekonomi,” tambah Sofyan A. Djalil. solusi penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan sangat penting, karena masih terdapat Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan permasalahan yang menyangkut pertanahan. “Salah terima kasih dan mengajak kepada seluruh peserta satu yang menyebabkan Ease of Doing Business rapat koordinasi untuk terus tuntaskan kasus sengketa (EoDB) rendah di Indonesia karena dianggap masalah dan konflik pertanahan demi masa depan bangsa. pertanahan ini belum cukup baik,” ungkap Sofyan A. “Untuk kebaikan anak, cucu dan bangsa kita, maka Djalil saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pencegahan kita harus tuntaskan masalah ini. Oleh sebab itu, saya dan Pemberantasan Mafia Tanah yang diselenggarakan mengucapkan terima kasih sekali kepada aparat di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (20/11). penegak hukum yang telah kerja baik selama ini,” ucap Sofyan A. Djalil.   “Kita sikat semua mafia tanah itu karena kalau kita bisa sikat mafia maka akan tercipta tanah yang tertib, maka investasi akan lebih mudah, dari situ akan tercipta lapangan kerja yang cukup bagi anak dan cucu kita,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan juga pemberian penghargaan dari Kementerian ATR/BPN kepada 14 orang Tim Satuan Tugas (satgas) Pencegahan Mafia Tanah yang telah berjasa dalam pemberantasan mafia tanah. (LS/AM)a 459Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN BPN dan Dua Dirjen Kemukakan Solusi Sengketa Tanah kepada DPD RI Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 21 November 2019 J akarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Wakil Menteri Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan ATR/Wakil Kepala BPN. Nasional (BPN), Surya Tjandra bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga mengungkapkan Muhammad Ikhsan dan Dirjen Penanganan bahwa selain fokus kepada pendaftaran tanah dan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah RB penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Kementerian Agus Widjayanto menghadiri rapat dengan Dewan ATR/BPN juga sedang melakukan layanan digital. “Saat Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Komite I, ini di kantor-kantor pertanahan kami sedang melakukan Kompleks Parlemen MPR/DPR, Jakarta, Rabu (20/11). digitalisasi dokumen pertanahan guna mendukung layanan Ini merupakan rapat perdana Kementerian ATR/BPN digital dan 42 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sudah dengan Komite I DPD RI periode 2019-2024.  ditetapkan pilot project. Ke depan kami ingin menjadi kantor yang modern,” ujar Surya Tjandra. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN mengatakan bahwa penyelesaian Pada kesempatan yang sama, Dirjen Penataan Agraria, kasus pertanahan merupakan salah satu prioritas Muhammad Ikhsan menguraikan bahwa konflik-konflik yang Kementerian ATR/BPN. Ia menerangkan bahwa dalam terjadi di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) akan segera kasus pertanahan, Kementerian ATR/BPN mengenal diselesaikan agar program redistribusi tanah bisa berjalan. dua istilah, yakni konflik pertanahan dan sengketa “Banyak masyarakat yang terpinggirkan karena adanya konflik pertanahan. “Konflik pertanahan melibatkan banyak ini. Seharusnya tanah yang sudah habis HGU-nya, kembali orang dan biasanya dilakukan redistribusi tanah untuk menjadi tanah negara. Selain itu, untuk pelepasan kawasan penyelesaiannya sedangkan sengketa pertanahan hutan masih terdapat kendala,” ujar Muhammad Ikhsan. melibatkan orang dengan orang. Biasanya diselesaikan melalui pengadilan perdata,” ujar Surya Tjandra.   Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang, RB. Agus Widjayanto Maraknya sengketa pertanahan dan konflik pertanahan mengungkapkan bahwa untuk penyelesaian kasus diakibatkan oleh ketimpangan penguasaan tanah. Surya pertanahan, Kementerian ATR/BPN telah membangun Tjandra menyebutkan bahwa saat ini Gini Ratio terkait koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang penguasaan tanah di Indonesia cukup tinggi untuk memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. “Namun, ukuran global. “Solusinya kita laksanakan pendaftaran kewenangan kami terbatas. Untuk itu kami sudah tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap membuat Memorandum of Understanding (MoU) (PTSL) serta redistribusi tanah. Targetnya harusnya dengan Kepolisian RI, Kementerian Keuangan, 35 juta hektare bisa kita distribusikan ke masyarakat. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Namun ini sulit karena 2/3 tanah masuk kawasan hutan Ombudsman RI,” kata Dirjen Penanganan Masalah sehingga kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah. (RH/NA) 460 Kumpulan Siaran Pers

NOVEMBER Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 22 November 2019 Manado - Salah satu persoalan mendasar Masukan yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN pada mengenai pertanahan di Indonesia adalah saat itu kemudian dirumuskan menjadi Peraturan baru mengenai lemahnya pengakuan dan yang saat ini sudah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri perlindungan hukum masyarakat adat atas ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara tanah.  Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan ditetapkannya Peraturan tersebut, maka Permasalahan hak masyarakat adat atas tanah diberi perhatian Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 tahun 2016 khusus oleh penyusun UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang sudah dianggap tidak berlaku lagi. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada waktu itu, penyusun UUPA menggantikan konsepsi domein verklaring yang “Namun demikian meskipun sudah ditetapkan, dalam diterapkan oleh penguasa kolonial Belanda dengan konsepsi sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, kami juga membuka Hak Menguasai Negara yang diambil dari konsepsi hak ulayat ruang diskusi sehingga pengelola tanah adat dapat benar- pada masyarakat hukum adat. Keberadaan hak ulayat pun benar memberikan manfaat untuk masyarakat adat,” ungkap diakui di dalam UUPA (Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3). Bahrunsyah Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan saat memberikan Seiring dengan perkembangan zaman, dilakukan penyesuaian sambutan pada acara pembukaan Sosialisasi Tanah Adat regulasi melalui Peraturan Menteri (Permen) Agraria/Kepala di Daerah, yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula, Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Manado, Rabu Malam (20/11). Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang kemudian dalam perjalananannya diubah Bahrunsyah lebih lanjut mengatakan bahwa saat ini Pemerintah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dan Komisi II DPR RI telah sepakat untuk melanjutkan RUU Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 9 Tahun Pertanahan. Masukan dari diskusi yang dilaksanakan, juga 2015 dan diubah kembali melalui Peraturan Menteri ATR/ menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pertanahan yang salah satunya akan mengatur mengenai Hak Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adat. Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.  Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala Dua peraturan terakhir ini kemudian mendapat tanggapan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara yang juga dari akademisi dan praktisi. Pada tahun 2018 yang lalu, berkesempatan membuka acara mengatakan bahwa dengan Kementerian ATR/BPN melaksanakan Sosialisasi tentang adanya sosialisasi ini, dapat membuka wawasan terutama Tanah Adat Ulayat di Daerah yang dilaksanakan di Kota Padang, untuk melihat dan mengkaji lebih dalam pengelolaan tanah Denpasar dan Makassar. Tujuan dilaksanakan sosialisasi adat di Sulawesi Utara. tersebut adalah selain untuk menyosialisasikan peraturan yang saat itu berjalan juga untuk mendapatkan masukan Turut hadir pada pembukaan acara tersebut Kepala Kantor dari berbagai pemangku kepentingan diantaranya akademisi, Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah tokoh adat di daerah, termasuk aparatur pemerintah daerah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN yang membidangi pengelolaan tanah adat, dalam rangka Provinsi Papua Barat, Wakil Bupati Minahasa Tenggara Staf melakukan revisi terhadap peraturan yang ada. Ahli Walikota Manado, perwakilan Walikota dan Bupati dari Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. 461Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Polri dan Kementerian ATR/ BPN Kerja Bersama Berantas Mafia Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 04 Desember 2019 Lombok - Masalah pertanahan selalu menarik Lebih lanjut, Hary Sudwijanto mengingatkan bahwa Menteri perhatian setiap orang. Hadirnya masalah ATR/Kepala BPN sudah meminta agar setiap jajaran pertanahan, berupa konflik pertanahan maupun Kementerian ATR/BPN selalu mengacu kepada standar sengketa pertanahan memang menjadi salah moralitas dalam melakukan tugas dan fungsi pelayanan. satu alasan utama terhambatnya investasi “Pak Menteri ATR/Kepala BPN sudah tegas mengatakan ataupun macetnya program pengadaan tanah untuk bahwa apabila ada pegawai Kementerian ATR/BPN yang pembangunan infrastruktur. Banyak sebab yang terjadi, memiliki moralitas tidak baik akan ditertibkan. Kita juga salah satunya adalah mafia tanah. “Untuk menangani harus bekerja sesuai dengan citra yang kita buat bahwa dan mencegah mafia tanah, Kementerian Agraria dan kita memang sudah lebih baik karena ini juga sejalan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tuntutan masyarakat,” ungkap Hary Sudwijanto. telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian RI.  Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I, . Firdaus meminta kepada para peserta Rapat Kerja Daerah “Kementerian kita bersama Kepolisian RI adalah entitas (Rakerda) Provinsi Nusa Tenggara Barat agar melihat kembali pendukung bangsa. Untuk itu, kita harus kompak,” pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun ungkap Hary Sudwijanto, Direktur Sengketa dan Konflik 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Tanah dan Ruang Wilayah II Kementerian Agraria dan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) peraturan perundangan lainnya. Pemahaman dan konsistensi saat memberikan pengarahan mengenai Penanganan pelaksanaan peraturan perundangan akan menutup celah dan Pencegahan Mafia Tanah di Lombok Raya Hotel, mafia tanah untuk melakukan aksi kejahatannya. Kabupaten Lombok, Provinsi NTB, Senin (02/12). . Komisaris Polisi (Kombes) Daniel Adityajaya dari Badan Kekompakan yang terjalin ini nantinya diharapkan oleh Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah Kepolisian RI mengatakan bahwa praktek mafia tanah II dapat menangani dan mencegah mafia tanah. “Kita merupakan sesuatu yang masih sulit dimengerti oleh sebagian harus selalu kompak satu sama lain. Selain itu, kita harus kecil penyidik kepolisian. “Untuk penyelidikan kasus mafia meningkatkan profesionalisme dalam bekerja. Jika kita tanah ini informasi dan pengetahuan para penyidik mengenai profesional maka kita bisa menghasilkan performa pertanahan terbatas sehingga butuh masukkan informasi dari maupun kinerja yang lebih baik,” kata Hary Sudwijanto. Kementerian ATR/BPN,” kata Kombes Daniel Adityajaya. (RH). 462 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Ingin Percepat Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan, Surya Tjandra: Mari Berkolaborasi! Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 12 Desember 2019 J akarta - Konflik dan sengketa biasanya terhadap peran multi pihak juga harus dibangun guna bermula dari dinamika para subjek meningkatkan kapabilitas dan sensitivitas sumber seputar objek, tak terkecuali dalam daya manusia untuk penyelesaian kasus secara bidang pertanahan dan penyelesaiannya tuntas. “Jangan ada lagi anggapan bahwa hanya membutuhkan kemampuan berdialog satu sektoral di dalam penyelesaiannya, obyek RA antar lintas sektor. Saat ini, Presiden Republik harus dianggap multi sektoral,” ujar Surya Tjandra. Indonesia Joko Widodo menaruh perhatian sangat besar terhadap konflik dan sengketa pertanahan Untuk mempercepat dalam menuntaskan sengketa dan menjadikan isu prioritas yang harus segera dan konflik yang terjadi, Wakil Menteri ATR/Wakil dituntaskan. Kepala BPN mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan tersebut “Untuk menyelesaikannya, kita butuh gerak jalan dan untuk berkolaborasi, mulai dari Pemerintah Pusat, dilakukan secara bersama-sama. Konflik pertanahan Pemerintah Daerah, Masyarakat, LSM dan Akademisi, harus dilihat sebagai gejala, artinya kita harus bekerja Pihak Swasta, Penegak Hukum hingga Media. “Mari menyelesaikannya dan menjadi top of mind kita berkolaborasi agar dapat bekerja bersama dengan semua bahwa konflik agraria itu kompleks. Jangan cara yang fleksibel dan efektif,” pungkas Wakil berpikiran bahwa hanya Kementerian ATR/BPN yang Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. (LS) berperan untuk menyelesaikan,” ucap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam Seminar Nasional yang mengusung tema Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (11/12). Selanjutnya, Surya Tjandra mengatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan perlu adanya identifikasi solusi strategis yang berkelanjutan. “Seperti halnya percepatan digitalisasi yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN saat ini untuk menghindari   double-entry, memberikan jaminan dan yang terutama memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. “Pendekatan whole of government dan whole of society juga harus dilakukan dalam penyelarasan sumber daya, karena tidak bisa hanya dilakukan pemerintah tetapi semua harus terlibat di dalamnya,” tambah Surya Tjandra. Lebih lanjut, sistem penyelesaian yang inklusif 463Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Komitmen Pemerintah dalam Percepatan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 14 Desember 2019 J akarta - Tanah merupakan hak asasi bagi semua kebijakan di pemerintahan bisa dikawal untuk setiap manusia. Tanah juga dijadikan sumber bisa ramah HAM. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, keberlanjutan kehidupan bagi setiap manusia, Surya Tjandra mengatakan perlu adanya kolaborasi baik sebagai tempat tinggal, membangun dari para pemangku kepentingan untuk percepatan kehidupan sosial, tempat bercocok tanam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. “Mari dan bekerja, tempat mengambil kebutuhan hidup berkolaborasi,” ajak Surya Tjandra. (kesehatan, air, udara bersih), dan tempat untuk kelestarian alam (flora dan fauna). Tidak kalah Di samping itu, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan penting, tanah juga memiliki hak kepemilikan dengan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar cara menyelesaikan beragam alas haknya. konflik agraria sudah dengan prinsip yang sama. “Karena yang dituju adalah persoalan citizenship, maka kita Karena posisinya yang sentral, tanah menjadi objek harus memperlakukan warga negara betul-betul sebagai yang diperebutkan banyak pihak. Berdasarkan warga negara,” tandas Menteri LHK. identifikasi data aduan masyarakat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam “Selama ini pengetahuan masyarakat, kalau sudah lima tahun terakhir, lebih dari 30% kasus yang bicara tentang kebun atau hutan pasti di KLHK, teridentifikasi sebagai konflik agraria yang tersebar sebenarnya kalau sudah lepas dari kawasan hutan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 hingga April dan jadi HGU hal itu bukan wewenang KLHK. Tapi 2019, Komnas HAM RI menerima 196 aduan terkait kami bisa bantu untuk penelusuran asal mula HGU itu konflik agraria (144 kasus pada tahun 2018 dan 52 dari hutan mana,” jelas Siti Nurbaya Bakar. kasus pada 2019) yang tersebar di 6 (enam) sektor, yaitu perkebunan, infrastruktur, Barang Milik Negara Lebih lanjut, Menteri LHK mengungkapkan bahwa (BMN), pertambangan, lingkungan, dan kehutanan. yang terpenting adalah aturan dasar dari konsolidasi tata ruang, karena tata ruang berkaitan dengan Hal tersebut dilaporkan secara gamblang oleh seluruh sektor. “Dibangun dari apa problem utamanya, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik setelah itu memang akhirnya ke pengendalian dalam Seminar Nasional yang mengusung tema yang dalam hal ini kewenangan dari Kementerian Penyelesaian Konflik Pertanahan yang Ramah ATR/BPN. Memang rumit, tapi kita akan bereskan HAM di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (11/12) bersama-sama,” ujarnya. yang diselenggarakan oleh Komnas HAM dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. “Saya sangat percaya bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting, tidak boleh Untuk menyikapi hal tersebut, perlu adanya lagi misalnya orang daerah bilang proyek pusat. Tapi kesepakatan mengenai hal apa saja yang harus harus menyatakan bahwa ini program negara kita,” dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, agar tegas Siti Nurbaya Bakar. (LS) 464 Kumpulan Siaran Pers

Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) 465Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JANUARI Menteri ATR/Kepala BPN: Melaporkan Harta Kekayaan Merupakan Kewajiban Penyelenggara Negara Penuntasan Reformasi Birokrasi Tanggal dan Zona Integritas (WBK-WBBM) 15 Januari 2019 Jakarta - Melaporkan harta kekayaan di lingkungan Kementerian. “Untuk budaya organisasi merupakan kewajiban setiap penyelenggara kami sudah merancang talent pool management negara. Demikian imbauan Menteri Agraria sehingga promosi maupun mutasi pegawai transparan. dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Lalu kami juga sudah membentuk tim saber pungli, Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil yang tujuannya mencegah pungli dalam pelayanan saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi dan pertanahan,” ungkap Sunraizal. (RH/LS). Pembekalan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Penyampaian LHKPN di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (29/01). Pelaporan harta kekayaan tersebut dilakukan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dengan adanya LHKPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyikan oleh setiap penyelenggara negara, terkait pendapatan. “Apalagi sekarang perbankan telah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Segala transaksi dan pendapatan kita selama setahun dipantau oleh mereka,” kata Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan bahwa data dari PPATK ini juga digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara RI serta Kejaksaan Agung. Lebih lanjut, adanya LHKPN ini merupakan bentuk semakin baiknya pemerintahan di Indonesia. Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah adanya pemerintahan yang bersih. “Intinya adalah bagaimana kita menciptakan good governance di Kementerian ATR/BPN,” kata Sofyan A. Djalil. Inspektur Jenderal, Sunraizal melaporkan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi maupun umum telah dilakukan secara masif di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Bentuknya adalah penjatuhan hukuman ringan, sedang serta berat. Tahun lalu kita telah menjatuhkan sebanyak 374 hukuman kepada pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi maupun umum,” kata Sunraizal. Sunraizal juga mengungkapkan kini Kementerian ATR/ BPN telah melakukan tindakan preventif terkait korupsi 466 Kumpulan Siaran Pers

JANUARI 5 Langkah Membangun Zona Integritas Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 30 Januari 2019 Jakarta - Zona integritas adalah predikat yang Muhammad Yusuf Ateh meminta agar hal ini dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan diikuti oleh Kantor Pertanahan yang lain. Ia menyadari dan jajarannya mempunyai komitmen untuk memang sulit untuk membangun WBK di unit kerja. mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ “Ada 5 langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) WBK,” ujarnya. melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pertama adalah tekad dan komitmen pimpinan. Setiap Kepala Kantor Pertanahan harus punya komitmen. “Penerapan zona integritas ini langsung kepada pusat- “Ini tidak bisa ditawar,” jelas Muhammad Yusuf Ateh. pusat pelayanan,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Berikutnya, memberikan kemudahan pelayanan, yakni Yusuf Ateh saat memberikan Sosialisasi tentang Reformasi memberikan fasilitas yang lebih baik dan semangat melayani Birokrasi di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian Agraria untuk kepuasan publik. “Pastikan pelayanan ini lebih baik dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). dan dapat dikembangkan dengan semangat jajaran Kantor Pertanahan,” kata Muhammad Yusuf Ateh.  Pelaksanaan zona integritas telah dilakukan di 3 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Ketiga Kantor Muhammad Yusuf Ateh juga menyarankan agar setiap Pertanahan tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota unit kerja dapat menciptakan program yang menyentuh Bandung, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I serta Kantor masyarakat. “Contohnya zaman dulu, ada mobil layanan Pertanahan Kota Langsa,” kata Muhammad Yusuf Ateh. milik BPN,” katanya. Ia menegaskan program tersebut bahwa unit kerja sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat.  Ia juga menambahkan bahwa hal ini perlu diapresiasi karena menjadi pionir terciptanya WBK di dalam pelayanan “Berikutnya adalah terkait manajemen komunikasi. Bagaimana pertanahan. kita dapat menyampaikan ke masyarakat bahwa Kantor BPN sudah banyak berubah,” kata Muhammad Yusuf Ateh. Manajemen komunikasi juga ini bertujuan agar unit kerja menjadi lebih terbuka dengan masyarakat. “Sehabis pelayanan mungkin bisa diminta testimoni ke masyarakat, terkait pelayanan yang diberikan, bagaimana tanggapan mereka,” kata Muhammad Yusuf Ateh. Terakhir, setiap langkah tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi. “Harus dipastikan agar langkah yang kita lakukan berjalan tetap di alurnya,” kata Muhammad Yusuf Ateh. Sosialisasi ini menjadi rangkaian kegiatan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 28-29 Januari 2019. (RH/LS). 467Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

FEBRUARI Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tidak Ada Pungli dalam Pembuatan Sertipikat Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 09 Februari 2019 M enteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. operasional petugas kelurahan atau desa dengan Djalil, dengan tegas membantah jumlah maksimal Rp 450.000,-. adanya pungli pada proses pembuatan sertipikat tanah di lingkungan ATR/ “Jumlah nominalnya beda-beda hal tersebut bisa BPN. Bantahan tersebut merespon diputuskan oleh musyawarah desa atau dengan berita miring yang akhir-akhir dilansir beberapa peraturan Bupati sesuai dengan tingkat kesulitan media. suatu daerah,” ungkap Sofyan A. Djalil. Pemerintah menyadari bahwa ada potensi terjadinya Kementerian ATR/BPN akan tetap melakukan pungutan liar alias pungli, maka disusunlah Surat penindakan terhadap segala kegiatan yang Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang terdiri melanggar aturan atau menyalahgunakan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan wewenang. “Yang jadi masalah Kalau masyarakat Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan tidak mau melapor kami tidak bisa ambil tindakan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal begitu juga polisi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Dalam perspektif besar, misalnya di tahun 2017 seluruh produk PTSL mencapai 5,4 juta dan di tahun 2018 “Untuk layanan BPN sepenuhnya ditanggung oleh meningkat menjadi 9,3 juta, Menteri ATR/Kepala BPN negara, tetapi pada tahap pra sertipikat seperti mengakui terjadi pelanggaran, tetapi persentasenya menyediakan materai, membuat patok tanah, sangat kecil dan terus dilakukan sosialisasi ke masyarakat. mengumpulkan bukti hak kepemilikan memang mereka dikenakan biaya,” ujar Menteri ATR/Kepala Pemerintah juga menyadari bahwa kebutuhan BPN pada acara Kompas Petang, Jumat (8/2). masyarakat seperti kepastian hukum hak atas tanah dan akses ke perbankan untuk rakyat dan pengusaha Berdasarkan SKB 3 Menteri biaya yang dimaksud kecil maka Presiden memberikan target 9 juta tanah mencakup 3 (tiga) hal berikut; kegiatan penyiapan harus terdaftar di tahun 2019, dan mendaftarkan dokumen, pengadaan patok dan materai, seluruh tanah di Indonesia pada tahun 2025. (LS) 468 Kumpulan Siaran Pers

FEBRUARI Perubahan Terus Dilakukan Kementerian ATR/BPN Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 26 Februari 2019 Tangerang - Pemerintah Jokowi-JK, melalui maka butuh 100 tahun untuk mendaftarkan tanah-tanah Nawa Cita, telah menjadikan program diseluruh Indonesia,” kata Inspektur Jenderal. penyertipikatan tanah milik masyarakat menjadi prioritas. Target yang diberikan terus Sunraizal mengungkapkan juga bahwa perubahan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada yang dilakukan tidak hanya melalui PTSL. Namun, tahun 2017, pemerintah menargetkan menerbitkan 5 juta kini Kementerian ATR/BPN juga telah merencanakan sertipikat tanah, tahun 2018, pemerintah menargetkan 7 melibatkan teknologi dan digitalisasi dalam kegiatan juta sertipikat tanah, serta untuk tahun ini ditargetkan 9 pelayanan pertanahan. “Untuk mendukung Online Single juta sertipikat tanah terbit. Submission (OSS), kita harus melaksanakan validasi dan digitalisasi terhadap data-data pertanahan,” ujar Sunraizal. Merespon target yang sedemikian besar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Di wilayah Provinsi Banten, baru Kantor Pertanahan Kota (BPN) telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Tangerang Selatan yang melakukan pelayanan online Sistematis Lengkap atau PTSL. “Presiden telah meminta pertanahan, untuk itu Inspektorat Jenderal menantang percepatan, karena jika dikerjakan dengan metode yang setiap Kantor Pertanahan melakukan perubahan. “Yang lama butuh 100 tahun untuk mendaftarkan seluruh bidang lain saya tantang harus seperti Tangsel karena tidak ada tanah di Indonesia,” ujar Sunraizal, Inspektur Jenderal yang tidak bisa,” kata Sunraizal. Kementerian ATR/BPN saat membuka Rapat Kerja Kanwil BPN Provinsi Banten Tahun 2019 dan Rapat Koordinasi Dalam manajemen kepegawaian, Kementerian ATR/ Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah Kanwil BPN juga segera menerapkan penilaian kepegawaian BPN Provinsi Banten, Polda Banten dan Polda Metro Jaya berbasis kinerja. “Terkait Sumber daya manusia, kita akan di Hotel Novotel, Tangerang, Banten, Selasa (26/02). menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja. Nanti nilai kinerja menjadi kunci prestasi. Maka dari itu saya imbau, Menurut Sunraizal, pelaksanaan PTSL tahun 2018 kemarin agar saudara sekalian meningkatkan kinerja,” ujar Sunraizal. jauh lebih baik dari tahun 2017, hal ini dikarenakan Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan berbagai strategi Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi guna merespon permintaan Presiden untuk mempercepat Banten, Andi Tenri Abeng melaporkan bahwa target program penyertipikatan tanah tersebut. “Presiden pelaksanaan PTSL di Provinsi Banten turun dari 400.000 meminta agar mempercepat penyertipikatan tanah ini. bidang menjadi 250.000 bidang. Namun, target redistribusi Karena jika kita menggunakan proses seperti biasa tanah meningkat menjadi 35.000 bidang. “Tetapi kami bertekad untuk menyukseskan seperti tahun lalu. Kami sudah menyiapkan strategi,” kata Andi Tenri Abeng. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Deklarasi Menuju Digitalisasi yang dibacakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, serta pembacaan deklarasi menuju Zona Integritas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. (RH/RI). 469Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MARET PTSL 2019 Tertib Administrasi dan Bebas Pungli Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 22 Maret 2019 T angerang - Peraturan diterbitkan sebagai agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, harus patokan pelaksanaan suatu program. Sampai tertib administrasi. Ada beberapa komponen kegiatan saat ini tidak kurang dari 10 peraturan telah yg semula menjadi beban masyarakat, telah dianggarkan terbit sebagai pedoman pelaksanaan Program dalam APBN di Kementerian ATR/BPN. Sedangkan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap proses pra PTSL tetap menjadi beban dan tanggung (PTSL). Selain itu dalam rangka membentuk aparatur jawab masyarakat, antara lain terkait Pajak, BPHTB, pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil, telah terbit materai, patok dan biaya pengurusan surat-surat tanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun seperti jual beli dan lainnya. 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dengan terbitnya peraturan-peraturan tersebut diperlukan Biaya yang masih harus ditanggung oleh masyarakat pemahaman oleh para pelaksana di lapangan. ini apabila tidak dipahami dengan hati-hati maka akan masuk dalam kriteria pungutan liar. Dalam kesempatan Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Pertanahan yang sama, AKBP Komarudin, SIK, MM, Wakapolresta Kabupaten Tangerang mengundang stakeholder terkait Tangerang sebagai Ketua Tim Saber Pungli Kabupaten PTSL untuk mengikuti Sosialisasi Saber Pungli dan Tangerang mengatakan bahwa sosialisasi ini adalah peraturan PTSL Tahun 2019 di Novotel Tangerang, bagian dari upaya pencegahan pungli. Tim Saber Pungli Banten (21/03). mengutamakan upaya pencegahan daripada penindakan. Target prestasinya bukan berapa banyak target yang “Tahun 2019 ini, kami mendapatkan target PTSL sekitar tertangkap, tetapi seberapa banyak yang terhindar dari 40.000 bidang meliputi 11 kecamatan dan 20 desa, perbuatan pungli. pertemuan ini digunakan untuk menyamakan persepsi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Berkaitan dengan pungutan ini juga ditegaskan oleh Daerah, Tim Saber Pungli dan juga seluruh Pihak terkait Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten pelaksana PTSL,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Tangerang, Fariando Rusman, S.H., M.H. “Semua Kabupaten Tangerang, Himsar. pelaksana PTSL terutama di Desa lebih hati-hati terdapat pasal-pasal dalam KUH Pidana yang menegaskan Peserta kegiatan ini adalah para pelaksana PTSL, melarang tentang pungutan liar. Aparat pemerintah harus antara lain Camat lokasi PTSL 2019, Kepala Desa lokasi lebih hati-hati selain berhadapan dengan masalah pungli, PTSL 2019, Sekdes lokasi PTSL 2019, Mitra Desa PTSL juga berkaitan dengan pidana khusus yaitu korupsi. serta Tim Ajudikasi Percepatan PTSL 2019. Peserta mendapatkan materi terkait PTSL, wakaf, saber pungli Diharapkan dengan sosialisasi ini, para pihak terkait serta tindak pidana korupsi. pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tangerang dapat memiliki pemahaman yang sama, baik dengan internal Supardi, Kepala Seksi Pendaftaran Hak, Kantor BPN maupun dengan aparat penegak hukum. Karena Wilayah BPN Provinsi Banten, menyampaikan bahwa adanya peraturan dan penegakan hukum tanpa pelaksanaan PTSL 2019 dilaksanakan sesuai dengan pemahaman para pelaksana di lapangan justru akan dasar hukum yang ada, syarat-syarat juga harus dipenuhi menghambat pelaksanaan program. (WN) 470 Kumpulan Siaran Pers

MARET Kolaborasi Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Ciptakan Zona Integritas Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 29 Maret 2019 Ternate - Dalam rangka mewujudkan Wilayah Nasional Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bersih Melayani (WBBM), Kantor Wilayah BPN Maluku Utara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan Kantor Pertanahan Negara Ternate dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara. melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama   dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Utara yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota M. Syahrir, A.Ptnh., S.H., M.M., berkesempatan untuk Ternate pada hari Rabu (27/03). memberikan sambutan diawal kegiatan. Dalam sambutannya, M. Syahrir mengatakan bahwa setelah Perjanjian Kerja Sama ini berisi tentang Pendampingan pelaksanaan penandatanganan kerja sama ini, Kantor Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI). Seperti Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara akan menargetkan yang telah diketahui, Zona Integritas merupakan predikat semua Kantor Pertanahanan Kabupaten/Kota masuk yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Zona Integritas. Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN- RB) kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan “Untuk saat ini kami telah melakukan Pencanangan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Internal Zona Integritas untuk 3 (tiga) Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih secara bersamaan yaitu Kantor Wilayah BPN Provinsi Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya Maluku Utara, Kantor Pertanahan Kota Ternate dan dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan,” ungkap pelayanan publik. M. Syahrir. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Wilayah III Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Sofyan Ali, S.E. menyambut baik penandatanganan kerja Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan sama tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik. “Saya harap pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pertanahan khususnya di wilayah satuan kerja Provinsi Maluku Utara bisa dipercepat penyelesaiannya,” tegas Sofyan. Untuk diketahui, setelah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini akan ada kegiatan Pencanangan Internal Zona Integritas yang dilakukan oleh Inspektur Wilayah III Kementerian ATR/BPN guna memberikan binaan kepada seluruh ASN mengenai Prosedur Penilaian Zona Integritas. (LS) 471Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

APRIL Kementerian ATR/BPN Evaluasi RB tahun 2018 Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 02 April 2019 Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Base Birokrasi, tahun 2018 di kategori Performance Base, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pada tahun 2019 kita akan menuju kategori Dynamic melakukan rapat catatan hasil evaluasi Reformasi Goverment. “Untuk itu, kita harus memaksimalkan Birokrasi (RB) tahun 2018 di Aula Prona lantai 7 kedelapan area perubahan RB,” pungkasnya. Kementerian ATR/BPN, Senin (01/04). Sementara itu Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Himawan mengatakan bahwa target untuk mencapai nilai 75 Arief Sugoto, Inspektorat Jenderal, Sunraizal, Kepala Biro memang tidak mudah. Kendati demikian pihaknya Organisasi dan Kepegawaian, Gunawan Muhammad akan mengundang narasumber dari Kementerian dan dihadiri oleh seluruh anggota pokja RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ATR/BPN membahas mengenai Manajemen Perubahan, Birokrasi. “Sehingga lebih jelas dan fokus membahas Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan mengenai target persentase hasil evaluasi RB tahun Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan 2018” sahut Gunawan. (AF) Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. “Jika melihat total persentase memang sudah bagus. Namun demikian di tahun 2019 kita menargetkan memperoleh nilai 75, sehingga angkanya masih kurang 7 poin,” ujar Himawan Arief Sugoto. Untuk mencapai nilai tersebut, lanjut Himawan salah satu permasalahan yang perlu dioptimalkan adalah mengenai implementasi pelayanan publik yaitu terhadap pemberian  reward/punishment  dalam pelayanan pertanahan serta tindak lanjut atas hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Inspektur Jenderal, Sunraizal mengatakan bahwa posisi nilai RB Nasional jika dilihat berdasarkan  Grand Design RB tahun 2010 hingga 2025, posisi Kementerian ATR/BPN pada tahun 2013 masuk pada kategori  Rule 472 Kumpulan Siaran Pers

APRIL Canangkan Zona Integritas, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Siap Menuju Birokrasi Kelas Dunia Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 11 April 2019 Semarang - Kementerian Agraria dan Tata Akta Tanah (IPPAT) Jawa Tengah, Real Estate Indonesia Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Jawa Tengah, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi BPN) terus berbenah dalam rangka menuju (KJSKB) Jawa Tengah, serta para Kepala Kantor birokrasi yang bersih melayani dan anti Pertanahan dan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor korupsi. Komitmen tersebut ditandai dengan Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah. pencanangan Zona Integritas (ZI) di berbagai wilayah satuan kerja Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar dalam sambutannya Setelah Jambi dan Riau, kini Kantor Wilayah BPN Provinsi0 mengatakan bahwa setelah pelaksanaan Deklarasi Jawa Tengah yang mencanangkan pembangunan ZI ZI di Kanwil BPN Jawa Tengah, semua ASN dari menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan lini pimpinan sampai dengan staf diwajibkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pencanangan tersebut dan diharapkan konsisten dalam melaksanakan dilaksanakan di Aula Sentosa, Gedung Kantor Wilayah pembangunan ZI yang telah dideklarasikan secara BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Rabu (10/04). eksternal pada hari ini. “Pencanangan pembangunan ZI merupakan ucapan janji bersama untuk mewujudkan Hadir dan turut menyaksikan langsung pencanangan WBK dan WBBM,” ujar Jonahar. tersebut yaitu Inspektur Jenderal Kementerian ATR/ BPN Sunraizal, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jonahar mengatakan bahwa Kanwil BPN Jawa Tengah Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa siap mengantarkan Kementerian ATR/BPN dalam hal Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kodam IV tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien Diponegoro, Ombudsman RI, Ikatan Pejabat Pembuat di bidang pertanahan menuju pelayanan publik berkelas dunia melalui imlementasi pembangunan ZI. Untuk menindaklanjuti hasil Pencanangan ZI, Jonahar lebih lanjut memerintahkan seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah agar segera melaksanakan Pencanangan Pembangunan ZI paling lambat minggu kedua bulan April ini. Sementara itu pada kesempatan yang sama Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN berharap bahwa dengan Deklarasi ZI ini akan mempercepat pelayanan pertanahan, transparansi biaya, mengurangi sengketa pertanahan, perbaikan pelayanan di front office, perbaikan penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk pengguna layanan, dan petugas dapat menjadi aktif kepada pemohon apabila ada berkas permohonan yang kurang lengkap. “Sehingga pelayanan pertanahan semakin baik dan berkualitas,” pungkasnya. (RO) 473Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

APRIL Zona Integritas di Tapal Batas Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 23 April 2019 Kubu Raya - Pesawat yang membawa tim Humas dari birokrasi. Layanan publik harus dilaksanakan sesuai kaidah, tidak Jakarta tiba pukul 07.10 WIB di Bandara Internasional lagi bisa digunakan pola-pola lama. Untuk itu dengan dukungan Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Cuaca saat itu, penuh dan restu Kakanwil BPN Provinsi Kalbar Bapak A. Samad kurang bersahabat, sehingga waktu tempuh 1 jam 30 Soemarga, kami telah canangkan Zona Integritas (ZI). Kantor ini menit, dirasa terlalu lambat yang pertama mencanangkan ZI di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat,” tambah Yuliana. Kabupaten Sanggau menjadi tujuan perjalanan tim kali ini (22/04). Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten di tapal “Memulai perubahan tentu tidak semudah membalikkan batas Indonesia dengan negeri jiran, Malaysia. Sebagai wilayah telapak tangan. Kami melakukan konsolidasi internal perbatasan, Sanggau merupakan halaman depan Indonesia. terlebih dahulu, isi kepala disamakan terlebih dahulu. Ketika pencanangan ZI kami undang rekan-rekan Kejaksaan Negeri, Jarak antara Kabupaten Sanggau dengan Kubu Raya sekitar 190 jajaran Kepolisian, pemerintah daerah dan juga PPAT, agar km, di tempuh dalam waktu sekitar 4 jam. Menyusuri jalan ini akan kami dapat diawasi karena kami juga tidak dapat bekerja terlihat bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang bagus bukan sendiri dalam pelaksanaan ZI ini,” ungkap Yuliana. hanya milik Pulau Jawa, tapi juga ada di pulau-pulau lainnya. Reformasi birokrasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Bukan tanpa alasan mengapa kami mendatangi Kantor ini, Kantor Kabupaten Sanggau ternyata sangat diapresiasi oleh Pemerintah pertanahan Kabupaten Sanggau mempunyai banyak prestasi. Daerah setempat. Ditemui di Kantornya, Bupati Sanggau, Tahun 2018 lalu, 100 persen PTSL dan Redistiribusi Tanah telah Paolus Hadi, S.IP., M.Si. menyampaikan bahwa saat ini kinerja terlampaui jauh sebelum tahun anggaran diakhiri. Targetnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau sangat luar biasa. memang tidak terlampau besar, yaitu 8.450 bidang PTSL dan 7.500 “BPN benar-benar sudah bertransformasi menjadi instansi bidang Redistribusi Tanah, namun dengan adanya satu orang juru yang sangat membantu rakyat kami, sudah terbukti. Saya ukur ASN saja tentu kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau harap ini terus menerus dilakukan sehingga program-program harus sangat diapresiasi. Tahun 2019, Kantor ini mendapat target yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan baik sehingga PTSL 2216 bidang dan semuanya telah selesai dikerjakan. Saat membawa kebaikan kepada masyarakat”, ungkap Bupati. ini dalam progress adalah 15.000 bidang redistribusi tanah yang harus diselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Bahkan untuk mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Bupati Paolus Hadi, S.IP., M.Si. mengatakan Tiba di Sanggau, kedatangan kami disambut hangat oleh bahwa Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan kendaraan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Yuliana, S.H., operasional mobil double gardan untuk memudahkan pelaksanaan M. Eng. Perempuan 48 tahun ini memimpin Kantor Pertanahan program-program kantor pertanahan. Kabupaten Sanggau sejak Maret 2018 lalu. Memimpin kantor dan bertanggung jawab terhadap administrasi pertanahan di Pencanangan Zona integritas adalah kegiatan dalam rangka wilayah seluas 1,29 juta hektar tentu tidak mudah. “Luas wilayah menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi kabupaten ini sekitar 2,5 kali pulau Bali, dengan kondisi geografis Bersih Melayani (WBBM). Banyak pihak yang pesimis sangat menantang, perlu energi yang luar biasa,” ungkap Yuliana dengan mengatakan bahwa pencanangan ini hanya sekedar seremoni. Pencanangan ZI ini serupa dengan janji. Di era Perbincangan kami mengalir ke topik reformasi birokrasi. Di keterbukaan informasi publik ini mengingkari janji adalah tengah pengerjaan program prioritas nasional Reforma Agraria, upaya memberangus diri sendiri. Pencanangan ZI ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau seperti halnya seluruh sebuah proses, tidak akan sekali jadi, pasti belum sempurna. kantor pertanahan lainnya juga melaksanakan Reformasi Namun upaya apapun untuk memperbaiki kualitas diri harus Birokrasi. Masing-masing unit kerja diharuskan untuk membuka mendapat apresiasi. Demikian pentingnya reformasi birokrasi keran pelaksanaan birokrasi yang bersih dan akuntabel. “Selain sebagai landasan pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa menyelesaikan tugas untuk melakukan administrasi pertanahan serta akuntabel membuatnya harus diwujudkan bahkan kami juga dihadapkan bahwa saat ini adalah era reformasi sampai ke perbatasan negeri.(WN/RO) 474 Kumpulan Siaran Pers

MEI Menuju WBK dan WBBM, Ditjen PPRPT Siap Canangkan dan Bangun Zona Intergitas Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 01 Mei 2019 Jakarta - Termotivasi dari Kantor Pertanahan daerah kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang yang terlebih dahulu mencanangkan Zona Integritas bersih dan bebas (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) KKN, serta dan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) peningkatan pelayanan publik. di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Direktorat Guna mengakselerasi pencapaian sasaran hasil pelaksanaan Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan upaya pembangunan Zona Tanah (Ditjen PPRPT) menjadi satuan kerja pusat pertama Integritas pada unit kerja di lingkungan Ditjen PPRPT sebagai yang akan mencanangkan Pembangunan Zona Integritas pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat untuk menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menjadi percontohan bagi unit-unit kerja lainnya di lingkungan (WBBM). Sebagai langkah awal, Ditjen PPRPT mengadakan Kementerian ATR/BPN. Sosialisasi Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Gedung “Kalau kita sudah komitmen wujudkan Zona Integritas untuk Prambanan, Jakarta, Selasa (30/04). menjadi lebih baik, kita harus siapkan integritas dalam diri sendiri untuk menuju bebas korupsi dan birokrasi bersih Sosialisasi itu diisi narasumber, yaitu Tenaga Ahli Menteri ATR/ dan melayani. Kita komitmen bersama, bukan hanya dari Kepala BPN Ninik Maryanti, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota pimpinan saja tapi seluruh jajaran,” ujar Budi Situmorang. Bandung Elijas B. Tjahajadi yang telah sukses menerapkan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Ditjen PPRPT Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. mulai dari tahap pencanangan hingga tahap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditargetkan selesaikan “Berdasarkan dari Visi, yaitu mewujudkan Kementerian ATR/ dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Para pejabat BPN menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang dan pegawai diharapkan memiliki komitmen yang tinggi Berstandar Dunia di Tahun 2025. Untuk menjadi instansi dalam rangka menyukseskan pembangunan Zona Integritas berstandar dunia, dalam melaksanakan tugas harus bisa di lingkungan Ditjen PPRPT. akuntabel, transparan, clean and clear, dan cepat sehingga tercipta budaya bersih melayani,” ujar Direktur Jenderal PPRPT, “Yang dikatakan suatu instansi atau satuan kerja Budi Situmorang. berintegritas adalah mulai dari pimpinan dan seluruh jajarannya mempunyai suatu komitmen untuk tidak korupsi Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kementerian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, itu diwujudkan ATR/BPN Tahun 2025 itu, diperlukan pelaksanaan Reformasi dengan cara membangun Reformasi Birokrasi yang baik,” Birokrasi dengan sasaran hasil utama, yaitu peningkatan ujar Ninik Maryanti. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Ketika sudah menerapkan ZI, diharapkan dalam bekerja nanti dapat mengatur dan mengendalikan jajarannya, untuk selalu berlaku jujur dan mengutamakan transparansi di setiap melakukan pekerjaannya dan yang juga penting adalah mengedukasi pemangku kepentingan serta masyarakat pengguna jasa untuk mengikuti aturan yang berlaku di setiap permohonan pelayanan juga perizinan. (NA/TA) 475Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MEI Jajaran Kementerian ATR/BPN Rapatkan Barisan Sukseskan Reformasi Birokrasi Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 20 Mei 2019 Jakarta - Perjalanan Reformasi Birokrasi (RB) karena saat ini beban pekerjaan terfokus pada program yang dilaksanakan di Kementerian Agraria dan strategis nasional PTSL dan Reforma Agraria. Maka Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ dibutuhkan solusi inovatif untuk mengatasi kendala BPN) tidak terasa saat ini sudah berjalan selama tersebut yaitu antara lain terkait pengukuran kita telah 5 tahun. Selama perjalanannya, berbagai upaya melibatkan surveyor kadaster berlisensi, dukungan menerapkan RB terus dilakukan di 8 (delapan) area dan rekrutmen tenaga dari Pegawai Pemerintah Non perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Penataan dan Pegawai Negeri (PPNPN), serta pada bulan Juli kita Penguatan Organisasi, Penataan Peraturan Perundang- juga akan meluncurkan pelayanan daring di beberapa Undangan, Penataan Sumber Daya Manusia, Penataan tempat yaitu Kantor Pertanahan di Jakarta dan Surabaya Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan sebagai  Pilot Project-nya. “Pelayanan daring ini meliputi Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan pelayanan pengecekan Sertipikat tanah, pendaftaran hak Publik. Hal tersebut tentu tidak mudah, namun demikian tanggungan dan penghapusan hak tanggungan (roya). penilaian RB terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain menerapkan RB, Menpan juga meminta 20 Kantor Sebelumnya Reformasi Birokrasi penilaiannya pertanahan pada tahun ini dapat menerapkan Zona dilakukan pada level Kementerian saja. Untuk tahun Integritas (ZI). Hal ini penting karena memang dengan ini ada perbedaan karena hadirnya Peraturan Menteri penerapan ZI juga dalam rangka meningkat Indeks Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepuasan Masyarakat yang dapat juga mempengaruhi (Permenpan RB) Nomor 30 tahun 2018 menggantikan penilaian dalam RB. Permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman . Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. “ZI ini adalah RB Mini, kalau RB ada 8 area perubahan, ZI ada 6 (enam) Area Perubahan, tidak harus digital tapi “Sehingga ada tata cara penilaian mandiri yang berbeda. masyarakat harus puas terhadap layanan kita, karena ini Kalau dulu penilaian RB di level kementerian, sekarang juga salah satu penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat,” dituntut untuk menilai sampai level Eselon I,” ujar Gunawan ungkapnya. (RO/TM/AF) Muhammad Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian pada acara diskusi internal tentang penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Aula Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (20/5). Dari tahun ke tahun, nilai RB meningkat. Tahun 2014: 52,41; tahun 2015: 64,13; tahun 2016: 64,25; tahun 2017: 64,65; dan tahun 2018: 68,25. “Targetnya pada tahun ini kita bisa mencapai 75,0 sehingga tunjangan kinerja dapat diperoleh 80%,” imbuh Gunawan Muhammad. Kendati demikian Gunawan Muhammad mengatakan untuk mencapai target tersebut tentu tidaklah mudah, 476 Kumpulan Siaran Pers

MEI Bersiap untuk WBBM, 100 Persen Jajaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Laporkan Harta Kekayaan Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 22 Mei 2019 S urabaya - Awal Desember 2018 lalu, Kantor LHKPN disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pertanahan Kota Surabaya I bersama Bendaharawan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Penandatangan Surat Perintah Membayar dan 3 pejabat Kota Langsa diganjar penghargaan oleh pengadaan barang dan Jasa. Sedangkan LHKASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur disampaikan oleh seluruh ASN di luar pejabat di atas. Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari 467 kantor pertanahan yang ada di Indonesia, terpilih tiga kantor “Ini kantor pertama yang seluruh pegawainya telah ini sebagai Kantor Pertanahan dengan predikat melaporkan harta kekayaaan. Saya sangat apresiasi, Wilayah Bebas Korupsi (WBK). tidak mudah untuk menyadarkan orang perorang untuk melaporkan harta kekayaan, dan saya harap akan segera Tidak berhenti sampai di situ, Kantor Pertanahan Kota diikuti oleh satker lain karena ini kewajiban kita sebagai Surabaya I kini telah bersiap untuk menjadi Wilayah ASN,” ungkap Heri Santoso saat ditemui seusai acara. Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Salah satu kriteria untuk itu adalah kepatuhan sumber daya manusianya Heri Santoso berharap ini bukan hanya sebatas untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaaan. seremonial belaka. “Saya harap ini konsisten dan tentunya akan kami pantau, apalagi Surabaya I ini telah Seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, baik mendapat penghargaan WBK,” tambah Heri Santoso. pejabat struktural maupun pejabat fungsional melaporkan harta kekayaannya masing-masing. Laporan secara Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Muslim Faizi, simbolis disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN menyambut baik arahan tersebut. “Kami akan terus Provinsi Jawa Timur Heri Santoso, bertempat di lobby mempertahankan kantor kami sebagai kantor dengan utama Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 di bilangan zona integritas, setelah kemarin WBK, saat ini bersiap Citraland Surabaya, Senin (20/05). menuju WBBM,” ungkap Muslim Faizi. Pada kegiatan yang dirangkai dengan pemberian Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi santunan anak yatim dan buka puasa bersama Jawa Timur, secara simbolis menyematkan Pin WBBM ini, terdapat 77 laporan harta kekayaan yang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Pin disampaikan. Terdiri dari 7 LHKPN dan 70 LHKASN. tersebut sebagai penanda bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I telah siap menjadi Kantor Pertanahan dengan status Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. (WN/AM). 477Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JUNI Delapan Area Perubahan Menuju Reformasi Birokrasi Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 18 Juni 2019 Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bobot 40%. “Kalau komponen pengungkitnya bekerja baik (good governance) dan juga merupakan dengan baik, maka komponen hasil akan baik juga,” ujar upaya dalam melakukan pembaharuan Heri Mulianto selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata dan perubahan mendasar terhadap sistem Laksana yang ditemui di sela-sela kegiatan pengumpulan penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi. aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia khususnya Heri Mulianto menambahkan bahwa komponen hasil di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ ditunjang oleh survei kepuasan masyarakat internal Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang sudah maupun eksternal. “Internal misalnya bagaimana kita berjalan selama 6 tahun belakangan. Untuk menuju tata melihat kelembagaan kita dari pola karir, pembagian tugas, kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa kriteria dll. Sedangkan eksternal misalnya kepuasan masyarakat penilaian salah satunya adalah 8 (delapan) area perubahan terhadap pelayanan pertanahan di masing-masing Kantor yang termasuk di dalam komponen pengungkit. Pertanahan,” tambahnya. Ditemui di sela-sela kegiatan penajaman rencana aksi serta Indeks RB menjadi bagian dari penghargaan pemerintah data dukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi terhadap Kementerian/Lembaga, salah satunya dalam Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan di Aula Prona lantai 7, bentuk tunjangan kinerja. Namun dalam pelaksanaan Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin (17/06), Ninik Mariyanti Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN selaku Tenaga Ahli Menteri sekaligus Assesor Internal tidak semata-mata mengarah kepada kenaikan tunjangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian kinerja tetapi juga dimanfaatkan untuk merubah budaya ATR/BPN mengungkapkan 8 area perubahan yang terdiri dari: kerja sesuai dengan 8 area perubahan yang terdapat dalam (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang- penilaian pada komponen pengungkit. undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen Sebagai informasi, dalam tiga tahun terakhir selalu ada SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan peningkatan pada data capaian Indeks RB, pada tahun 2015 Kualitas Pelayanan Publik; (8) Penguatan Pengawasan. indeks RB 64,13 terjadi kenaikan di tahun 2016 menjadi 64,25 (0,12%). Di tahun berikutnya 2017 indeks RB meningkat “Area penguatan pengawasan salah satunya yang terpenting menjadi 64,55 (0,30%). Di tahun 2018 peningkatan indeks RB karena suatu organisasi akan berhasil dengan baik apabila secara drastis hingga 68,25 (3,70%) dengan menghasilkan pengawasan internalnya tinggi, mulai dari pengawasan penghargaan kenaikan tukin dari 60% menjadi 70%. masalah gratifikasi, sistem pelaporan terhadap pegawai yang berbuat korupsi, hingga pengawasan masalah “Namun demikian Menteri ATR/Kepala BPN terus berharap pengaduan masyarakat,” tutur Ninik Mariyanti. agar jajaran di Kementerian ATR/BPN bisa berbuat lebih banyak lagi agar mencapai tunjangan kinerja 80% sehingga Lebih lanjut, tata cara dan mekanisme penilaian yang juga indeks penilaian harus di atas 75 dengan cara mendongkrak disebut dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang terdiri komponen pengungkit dan komponen hasil,” ucap Heri dari dua komponen penilaian yaitu komponen pengungkit Mulianto. (LS/RH/TM) 478 Kumpulan Siaran Pers

JUNI Enam Tahun Berturut-Turut, Kementerian ATR/BPN Memperoleh Opini WTP dari BPK Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 18 Juni 2019 Jakarta - Di tengah target program prioritas “Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan “mencari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan salah”. Auditor yang datang mengonfirmasi kebenaran, Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang semakin bahwa apa yang dilakukan Kementerian/Lembaga tersebut meningkat setiap tahunnya, tak menyurutkan sudah benar atau tidak, dan lakukan uji kebenaran. Bila salah jajaran Kementerian ATR/BPN untuk menyusun diberitahu di mana kesalahannya,” tegas Anggota III BPK. dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dengan capaian standar tertinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan WTP merupakan opini terbaik sebagai bentuk keberhasilan diperolehnya kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan (WTP) dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi ATR/BPN tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. “Capaian ini, tidak Republik Indonesia (BPK RI). lepas dari komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari hasil pemeriksaan Penghargaan Opini WTP yang secara konsisten enam Tim BPK RI selama ini,” ujar Sekretaris Jenderal Himawan tahun berturut-turut diterima Kementerian ATR/BPN kali ini Arief Sugoto saat ditemui Tim Humas Kementerian ATR/BPN. diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil di Auditorium Ia mengatakan bahwa karena tindak lanjut temuan BPK RI, Jakarta, Senin (17/06). Turut hadir mendampingi yang dilaksanakan tersebut, Kementerian ATR/BPN Menteri ATR/Kepala BPN yaitu Sekretaris Jenderal Himawan termasuk dalam tujuh Kementerian/Lembaga yang terbaik Arief Sugoto, Inspektur Jenderal Sunraizal, dan Kepala Biro menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK RI. “Untuk itu saya Perencanaan dan Kerja Sama Gabriel Triwibawa. ucapkan selamat kepada seluruh rekan-rekan dan terima kasih, kepada semua para pejabat, dan juga staf yang telah Dalam sambutannya Anggota III BPK RI menyatakan terus menerus meningkatkan dan memperbaiki kinerja serta bahwa BPK RI sangat mengapresiasi Kementerian/ governance Kementerian yang kita cintai ini, harapannya Lembaga yang mengalami perbaikan dalam hal kita dapat terus memberikan nilai tambah kepada seluruh akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat dilihat stakeholders yang kita layani,” tandasnya. bahwa dari 38 Kementerian/Lembaga 37 diantaranya sudah menerima predikat WTP, dan tidak ada satupun Sementara itu pada kesempatan yang sama, Inspektur Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Tidak Jenderal mengatakan bahwa WTP yang enam tahun berturut- Memberikan Pendapat (disclaimer) pada tahun 2018. turut ini dapat terwujud karena semua unsur baik di Biro Keuangan, Unit Kerja di daerah dan Inspektorat Jenderal telah memahami apa saja yang harus dilakukan pada saat audit yang dilaksanakan oleh BPK RI. “Hal-hal apa saja yang dinilai oleh BPK RI pada saat audit dapat kita penuhi,” ujarnya. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama yang juga bertindak sebagai Kepala Biro Keuangan Ir. Gabriel Triwibawa yang ditemui seusai acara mengatakan, bahwa ini adalah sebuah tantangan bagi siapapun yang berada di Biro Keuangan. Jangan sampai sistem yang dibangun tidak berjalan, semua unit sudah bekerja dengan sistem sehingga dapat mewujudkan WTP 6 (enam) tahun berturut-turut. “Komitmen ke depan harus mempertahankan WTP,” pungkasnya. (RO/AF). 479Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JUNI Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Lakukan Deklarasi/Pencanangan Zona Integritas Eksternal Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 26 Juni 2019 Jakarta - Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta merupakan langkah awal keberhasilan suatu negara untuk Utara merupakan penggagas Zona Integritas (ZI) mencapai tujuan pembangunan nasionalnya,” kata Kepala dan Reformasi Birokrasi pertama di Provinsi DKI Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Jakarta. Tema yang diusung adalah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Eksternal menuju Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Kota Administrasi Jakarta Utara Asnaedi, mengatakan bahwa Melayani (WBBM). Hal tersebut dideklarasikan dengan dengan transformasi era revolusi industri 4.0 ini Kantor ditandatanganinya pakta integritas oleh Kantor Pertanahan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara akan mengikuti Kota Administrasi Jakarta Utara. ke arah era tersebut. “Ini semuanya serba IT, boleh dilihat nanti di lingkungan kita itu Internet of things sudah masuk, datanya Pembangunan Zona Integritas merupakan bagian dari sudah masuk, termasuk juga ada beberapa artificial intilligence program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh setiap yang kita sudah bisa pakai. Jadi benar-benar pelayanannya kita Kementerian/Lembaga. Termasuk Kementerian Agraria dan sudah digital,” ujar Asnaedi. Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang terus bebenah diri dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut Asnaedi memberikan informasi, bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara juga turut Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah serta dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam hal membuat satu pelayanan yang dinamakan North Jakarta on ini mencanangkan Deklarasi/Pencanangan Zona Integritas Digital Public Service Pelayanan ini sudah berbasis digital Eksternal. mulai dari pengambilan nomor antrian sampai dengan penyelesaian pekerjaan menggunakan teknologi informasi Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN mengatakan yang lebih bagus. bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang paling “Sebelum adanya Zona Integritas pun kami sudah optimal mulai dari keramahan, fasilitas serta ketepatan waktu. melaksanakan ini. Perbaikan pelayanan, percepatan pelayanan, “Diharuskan membangun sarana pengaduan. Menyediakan transparansi, reformasi birokrasi, dari beberapa area perubahan tempat untuk masyarakat dapat melapor dan bukan hanya kita sudah laksanakan semua. Dengan adanya pencanangan dilaporkan saja, harus segera ditanggapi,” ujar Sunraizal saat Zona Integritas ini kita hanya mengadministrasikan untuk memberikan sambutan pada kegiatan Deklarasi/Pencanangan merangkum kegiatan-kegiatan ini menjadi lebih mudah,” Zona Integritas Eksternal Kantor Pertanahan Kota Administrasi tambah Asnaedi. Jakarta Utara dengan tagline Smart Integrity, Rabu (26/06). Untuk diketahui, zona integritas adalah predikat yang diberikan Sunraizal juga mengatakan terkait hal ketepatan waktu yang kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya menurutnya masih banyak ditemukan pelaksanaan pelayanan mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari melewati batas waktu yang ditentukan. “Kalau waktu yang Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ditentukan 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dilewat 1-2 hari itu masih melalui reformasi birokrasi. Tujuan diadakannya kegiatan ini wajar. Tetapi banyak pelayanan lebih dari 1 hingga 2 tahun. Hal diharapkan bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada ini sangat membuat masyarakat tidak puas,” lanjut Sunraizal. masyarakat. Hadir pula Jaya selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Dalam acara yang diadakan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara Jakarta menambahkan bahwa peningkatan pelayanan publik dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Wali Kota merupakan salah satu sasaran target pencapaian reformasi Administrasi Jakarta Utara, Ketua Satgas Saber Pungli RI, para birokrasi yang dilakukan melalui upaya pembangunan Zona Tenaga Ahli Menteri Kementerian ATR/BPN, Bupati Kepulauan Integritas. “Dengan adanya peningkatan pelayanan publik Seribu, dan Kapolres Jakarta Utara. (AF/TA/TM) 480 Kumpulan Siaran Pers

JULI Reformasi Birokrasi Harus Dari Dalam Hati! Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 01 Juli 2019 Jakarta - Reformasi berdasarkan Kamus Besar Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bahasa Indonesia edisi V diartikan sebagai Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang Tanah dengan narasumber Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat BPN, Ninik Maryanti. Diharapkan dengan adanya sosialisasi atau agama. Pada bidang pemerintahan kita ini seluruh jajaran Ditjen VII dapat mengetahui hal-hal mengenal Istilah Reformasi Birokrasi, yang pada dasarnya yang harus dilakukan dan harus dihindari dalam rangka adalah penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan yang bersih dan baik (clean and good governance) di mana dapat dipertanggungjawabkan. pelayanan prima kepada masyarakat adalah fokus utamanya. Dalam kesempatan ini Ninik Maryanti menyebutkan bahwa Reformasi birokrasi ini adalah proses berkesinambungan, Reformasi Birokrasi ini memerlukan komitmen penuh dari bukan proyek sehari semalam. Kementerian Agraria dan pimpinan tertinggi dan seluruh jajarannya. “Reformasi Birokrasi Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini harus dari dalam hati, bersihkan dulu hati kita, jika hati kita dan seluruh jajaran sebagai salah satu penyelenggara sudah jujur maka di manapun kita akan mempunyai integritas,” layanan publik juga terus menggalakkannya. ujar mantan Inspektur Wilayah pada Kementerian ATR/BPN ini. “Reformasi Birokrasi adalah suatu keniscayaan untuk Sebagai informasi, dewasa ini kita kenal terminologi kita semua, ini adalah tekad kementerian agar birokrasi Zona Integritas, yang tak lain adalah mini Reformasi menjadi lebih akuntabel dan lebih dipercaya, Ditjen VII Birokrasi. Jika Reformasi Birokrasi dilaksanakan di tingkat harus juga melaksanakannya,” ujar Direktur Jenderal Kementerian dan Eselon I, sedangkan Zona Integritas Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan dilaksanakan pada tingkat Eselon II dan III. Tahun lalu, di Tanah, R. B. Agus Widjayanto dalam kegiatan Sosialisasi lingkungan Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Surabaya I, Kantor Pertanahan Kota Bandung serta Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Pertanahan Kota Langsa meraih predikat Wilayah Bebas Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah di Aula Prona Lt. 7 Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (01/07). dan Reformasi Birokrasi. Tahun ini terdapat 28 kantor Pertanahan yang diusulkan berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (WN/TA) 481Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JULI Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang Terapkan Zona Integritas Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 26 JUli 2019 Kepahiang - Pelayanan publik merupakan salah mereka membawa senjata tajam,” ungkapnya. satu pelayanan utama yang diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Kunci suksesnya pelayanan publik, salah satunya adalah Nasional (BPN) kepada masyarakat, melalui Kantor adanya informasi yang disampaikan ke masyarakat. Pertanahan Kabupaten/Kota. Untuk meningkatkan “Informasi merupakan hak masyarakat. Oleh sebab itu, kepuasan masyarakat atas pelayanan tersebut, perbaikan kami melepas sekat loket tersebut agar masyarakat bisa pelayanan terus dilakukan oleh seluruh Kantor Pertanahan. berinteraksi langsung dengan petugas loket kami,” ujar Mulai dari Kantor Pertanahan yang berada di kota-kota besar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang. hingga Kantor Pertanahan hasil daerah pemekaran, salah satunya Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Sarana dan prasarana kantor ini juga sedang dilengkapi. Achmad Mustafid mengakui bahwa sarana dan prasarana Sebagai kantor yang melayani masyarakat di bidang yang dimiliki kantornya belumlah lengkap. “Untuk sarana pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dan prasarana kantor ini memang masih minim, tapi kami terus melakukan pembenahan dalam kegiatan pelayanan mencoba memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik. Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten masyarakat,” katanya. Kepahiang, Achmad Mustafid pihaknya telah diusulkan untuk menjadi Kantor Pertanahan yang menerapkan Riswan, masyarakat dari Desa Padang Lebat memuji Zona Integritas. “Ada tiga Kantor Pertanahan yang ada keramahan dari petugas pelayanan di Kantor Pertanahan di Provinsi Bengkulu yang diusulkan oleh Kanwil BPN Kabupaten Kepahiang. “Saya baru saja meminta informasi Provinsi Bengkulu untuk menjadi kantor yang menerapkan untuk membuat sertipikat tanah. Kesan saya pelayanannya Zona Integritas, salah satunya Kantor kami,” kata Kepala sudah baik, petugasnya tidak pelit informasi sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang. sangat jelas apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sertipikat. Ke depan saya harap kantor ini tidak bosan Achmad Mustafid mengungkapkan bahwa kantornya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada sedang berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas masyarakat,” kata Riswan. (RH/LS). pelayanan. “Ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk menerapkan Zona Integritas. Pertama, dari sisi sumber daya manusia, saya instruksikan agar lebih optimal dalam melayani masyarakat. Petugas loket saya minta agar selalu murah senyum, sehingga masyarakat yang marah-marah, tidak lama marahnya,” kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang. Achmad Mustafid juga membenahi loket pelayanan pertanahan di kantornya. Menurut penuturannya, tahun lalu loket di kantor yang ia pimpin masih ada sekat. “Tahun lalu, loket kami masih ada sekatnya. Alasan kami karena keamanan. Soalnya ada masyarakat yang komplain dan 482 Kumpulan Siaran Pers

JULI Kantah Kota Bengkulu Tingkatkan Pelayanan Menuju Kantor Zona Integritas Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 30 Juli 2019 Bengkulu - Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menuju hal tersebut. “Langkah pertama yang dilakukan merupakan unit kerja di wilayah Kotamadya Bengkulu adalah memisahkan front office dengan back office. Artinya yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan adalah menutup kemungkinan pemohon menemui petugas masyarakat di bidang pertanahan. Pelayanan yang maupun pejabat dalam rangka mengurus tanah. Kami juga diberikan berupa pembuatan sertipikat tanah pertama memakai pintu finger print artinya hanya petugas dan pejabat kali, pemeliharaan data pertanahan, mediasi kasus pertanahan yang berwenang terhadap kegiatan di back office dan front serta pengadaan tanah. office,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.     Mengingat tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan Publikasi kepada masyarakat juga dilakukan Kantor Pertanahan pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui Provinsi Bengkulu mengusulkan 3 (tiga) Kantor Pertanahan bahwa kantor ini sedang menuju WBK dan WBBM. “Kami di wilayahnya untuk menjadi Kantor berzona integritas, salah memasang banner terkait zona integritas supaya masyarakat satunya Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.  tahu bahwa kantor ini sedang menuju bebas korupsi,” kata   Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Adam Hawadi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu   menuturkan bahwa zona integritas merupakan bentuk Pemohon yang datang pada siang itu lumayan ramai. Hilda, komitmen antara pimpinan Kantor Pertanahan dengan masyarakat yang mengunjungi Kantor Pertanahan Kota jajarannya. “Tujuan dari komitmen ini adalah mewujudkan Bengkulu mengapresiasi layanan yang diberikan kantor Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi tersebut. “Saya mengurus balik nama sertipikat tanah. Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, Alhamdulilah lancar, walau sempat bolak-balik karena pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan kekurangan berkas,” kata Hilda. publik,” katanya saat di temui Tim Humas Kementerian   Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Jumlah pegawai di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu terdiri Nasional (BPN) di kantornya, Rabu (24/07). dari 36  orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 42  orang   Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). (RH/LS). Lebih lanjut, usulan agar menjadi kantor berzona integritas membuat Adam Hawadi menerapkan beberapa langkah 483Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

AGUSTUS Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Institusi Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 01Agustus 2019 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Kedua dengan membangun Zona Integritas. Pada tahun 2018 Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota (ATR/BPN) terus digencarkan demi terwujudnya Institusi Langsa telah meraih WBK dan pada tahun 2019 terdapat usulan Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang yang berstandar 38 (tiga puluh delapan) kantor pertanahan menuju WBK/WBBM. dunia. Telah disadari, Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun sumber daya aparatur Ketiga, menerapkan layanan secara elektronik, pada Rapat negara yang profesional dan mencapai good gorvernance. Kerja Terbatas kemarin telah dilaksanakan deklarasi layanan elektronik 34 (tiga puluh empat) Kantor Pertanahan, untuk “Saat ini sedang komit untuk melakukan sebuah perubahan layanan hak tanggungan, informasi pertanahan dan modernisasi menuju institusi yang berstandar dunia. Kita sangat serius dalam pelayanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas melakukan perubahan, walaupun target PTSL yang cukup besar tanah. Penerapan ini juga sejalan dengan dikeluarkannya dan masif tapi kita terus melakukan upaya perbaikan baik dari segi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2019 pelayanan publik, tata kelola, peningkatan sumber daya manusia tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik. dan lain sebagainya,” ujar Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal, saat memberikan pengarahan pada acara Survei Hasil Keempat, penguatan akuntabilitas. Opini Badan Pemeriksa Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN di Aula Keuangan sampai dengan tahun 2018 Kementerian ATR/BPN Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (31/07). telah memperoleh WTP selama 6 tahun berturut-turut. Kementerian ATR/BPN melalui pendampingan Kementerian Kelima dengan kebijakan pertanahan dengan harapan RUU Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pertanahan bisa disahkan pada tahun 2019, lalu menerapkan (Kemenpan RB) terus berbenah melaksanakan Reformasi _single land administration policy,_ dan Pendaftaran Tanah Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas. Salah satu sasaran Sistematis Lengkap (PTSL) menuju stelsel positif. strategis Kementerian ATR/BPN adalah membangun tata kelola kelembagaan serta pelayanan yang kompetitif dan berstandar Kementerian ATR/BPN memperoleh peningkatan Nilai Indeks kepemerintahan yang baik. Kepuasan Masyarakat dari Kemenpan RB pada tahun 2018 dari 5,91 Menjadi 8,20. (NA/RH) “Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian ATR/ BPN fokus pada delapan area perubahan, kualitas pelayanan publik dan pembangunan zona integritas. Terkait dengan hasil penilaian RB yang dilakukan oleh Kemenpan RB, dari tahun ke tahun Kementerian ATR/BPN mengalami peningkatan. Terakhir nilainya 68,25, sehingga kita sebenarnya sudah berhak mengajukan tukin sebesar 70% tapi kemarin arahan Pak Menteri ATR/Kepala BPN kita akselerasi lagi pelaksanaan RB dengan target nilai tahun ini mencapai 75%. Harapannya kita bisa mengajukan tukin sebesar 80%,” ujar Gunawan Muhammad selaku Ketua Tim Pokja Evaluasi RB Kementerian ATR/BPN. Beberapa hal yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam rangka Reformasi Birokrasi, yaitu pertama dengan menerapkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penilaian kinerja berbasis _key performance indicator_ dan penetapan standar kompetensi jabatan. 484 Kumpulan Siaran Pers

AGUSTUS Kantor Wilayah BPN dan 12 Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Selatan Deklarasikan Zona Integritas Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 01 Agustus 2019 Banjarmasin - Pembangunan Zona Integritas Provinsi Kalimantan serta Kantor Pertanahan Kabupaten/ merupakan bagian dari program Reformasi Kota se-Kalimantan Selatan dalam rangka kerja sama di Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian bidang pertanahan,” ujar Yuniar Hikmat Ginanjar, Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Nasional (ATR/BPN). Dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dan 12 (dua belas) Kantor Yuniar Hikmat Ginanjar juga mengungkapkan bahwa kerja Pertanahan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kalimantan sama di bidang pertanahan, khususnya pada kegiatan Selatan, melaksanakan Deklarasi Ekternal Pembangunan percepatan sertipikasi Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Selatan, pemanfaatan data peta Zona Nilai Tanah, Birokrasi Bersih Melayani. Percepatan Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta Penanganan Permasalahan Aset Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, Tanah Pemerintah Daerah. menjelaskan bahwa dengan dilaksanakannya deklarasi pembangunan Zona Integritas ini diharapkan pelayanan Dalam kesempatan yang sama, penasehat KPK Budi pertanahan kepada masyarakat semakin baik. “Diharapkan Santosa menyampaikan jika kegiatan ini sangat perlu ke depannya pelayanan kepada masyarakat akan semakin dilaksanakan, karena merupakan salah satu implementasi membaik lagi,” kata Sunraizal, di Gedung Auditorium K.H. Fungsi Pencegahan KPK. “Mendorong ASN dapat melayani Idham Chalid Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi masyarakat dengan baik dan menghindari Korupsi,” ungkap Kalimantan Selatan, Selasa (30/07). Budi Santosa. Selain acara Deklarasi Ekternal Pembangunan Zona Acara yang dilaksanakan di Komplek Perkantoran Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, dihadiri Birokrasi Bersih Melayani, dilakukan pula Penandatanganan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kesepakatan Bersama Bidang Pertanahan antara Kantor Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Kementerian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. ATR/BPN, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Forkopimda (Forum “Deklarasi bertujuan sebagai pedoman antara Pemerintah Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan Daerah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta jajaran pegawai di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan. (TA) 485Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

AGUSTUS Inovasi SICAKEP 2.0 Menuju Birokrasi 4.0 Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 09 Agustus 2019 Jakarta - Di samping fokus terhadap pembangunan peningkatan kualitas layanan di bidang kepegawaian. pemerataan infrastruktur, pemerintah juga sedang berfokus kepada pengembangan Sumber Daya “Saya berharap sistem pelayanan aplikasi SICAKEP ini bisa Manusia (SDM) yang dirasa harus mampu menjadi sistem aplikasi pelayanan yang bertansformasi ke menghadapi dan memanfaatkan peluang dari arah pelayanan digital. Layanilah _customer_ anda dengan perubahan dunia dan perkembangan teknologi yang berubah baik dan profesional,” pesan Himawan Arief Sugoto pada akhir dengan begitu cepatnya. sambutannya. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pada kesempatan yang sama, Trias Wiriahadi selaku Ketua Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Panitia melaporkan bahwa jumlah peserta yang mengikuti BPN), Himawan Arief Sugoto dalam pembukaan acara acara ini sebanyak 170 orang. “Peserta rapat kali ini berasal dari Rapat Teknis Kepegawaian dengan tema “Pelayanan Digital Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Daerah PNS Menuju Birokrasi 4.0,” yang diselenggarakan oleh Biro serta rekan-rekan dari BPJS Ketenagakerjaan,” lapornya. Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Kementerian ATR/BPN di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (07/08). Dalam acara ini diselenggarakan juga serah terima secara simbolis antara Kementerian ATR/BPN dengan BPJS “Sesuai dengan arahan Menteri pada saat Rakernas, di mana Ketenagakerjaan sebanyak 17.000 orang Pegawai Pemerintah salah satu strategi untuk melakukan sebuah perubahan Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kementerian ATR/BPN transformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN adalah dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. memiliki kualitas SDM yang profesional dan berstandar kelas dunia,” sahut Himawan Arief Sugoto. Tujuan diadakannya kegiatan teknis kepegawaian ini adalah untuk memahami dan melaksanakan kebijakan manajemen Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto mengharapkan kepada PNS di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta menyamakan seluruh pengelola SDM di Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun persepsi dan pemahaman dan kebijakan di bidang organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan dan kepegawaian. (AF/TA) ketaatan terhadap pengelolaan dan efektivitas manajemen SDM, sehingga profesionalisme pegawai sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi secara bertahap akan segera terwujud. “Bagi seluruh ASN di Kementerian ATR/BPN harus terus antisipatif dan proaktif terhadap tantangan dan kesempatan yang ada demi mencapai tujuan organisasi,” tambahnya. Tahun 2018, Biro Orpeg yang digagas oleh Sekretaris Jenderal sudah meluncurkan Sistem Cek Alur Berkas Kepegawaian (SICAKEP) 1.0 khususnya untuk layanan pangkat dan pensiun. Pada kesempatan ini juga, Himawan Arief Sugoto menggagas kembali peluncuran layanan online di bidang kepegawaian, SICAKEP 2.0 sebagai langkah awal dan bentuk transformasi menuju birokrasi era revolusi industri 4.0 di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sebagai bagian dan wujud dari 486 Kumpulan Siaran Pers

AGUSTUS Bukti Keseriusan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian RI Dalam Memberantas Mafia Tanah Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 09 Agustus 2019 Jakarta - Pencegahan dan pemberantasan mafia Salah satu maksud kunjungan Menteri ATR/ tanah merupakan tugas penting dari Kementerian Kepala BPN Sofyan A. Djalil ke Kapolda Metro Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono adalah untuk Nasional (ATR/BPN) dengan Kepolisian Republik mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh penyidik Indonesia. Karenanya, hal tersebut tertulis Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang telah Jaya yang belakangan ini telah berhasil membekuk disepakati dan ditandatangani sejak Maret 2018 lalu. sejumlah pelaku penipuan penjualan rumah dengan menggadaikan sertipikat pemilik. Sebagai bentuk implementasi dari keseriusan kerja sama yang dilakukan keduanya, kasus sengketa tanah yang “Saya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak disebabkan oleh mafia tanah terus terungkap ke permukaan. Kapolda dan jajarannya yang telah menangkap mafia tanah Terbukti selama tahun 2019, sedikitnya terdapat 61 kasus yang kali ini menggunakan modus memalsukan sertipikat target mafia tanah di seluruh Indonesia. “Oleh sebab itu, hari orang lain untuk menipu, Alhamdulillah pelaku sudah ditindak ini para mafia tanah harus pikirkan tindakannya berulang kali tegas oleh pihak kepolisian,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. sebelum melakukan aksinya,” tegas Sofyan A. Djalil pada saat melakukan pertemuan dengan Kapolda Metro Jaya Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Irjen Pol Gatot Eddy Pramono di Gedung Promoter Polda praktik-praktik mafia tanah yang selama ini terjadi bisa Metro Jaya, Kamis (08/08). dihindari dengan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat berupa sertipikat tanah. Untuk diketahui, kewenangan yang dilakukan oleh “Dalam hal ini Pak Presiden memerintahkan kami Kementerian ATR/BPN pada pencegahan dan untuk percepatan pendaftaran tanah melalui program pemberantasan mafia tanah adalah dalam urusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan administratif termasuk di dalamnya kepastian sumber mengeluarkan sertipikat sebanyak mungkin hingga data, sedangkan untuk penentuan pidana atau perdatanya nanti di tahun 2025 ditargetkan seluruh bidang tanah menjadi kewenangan pihak kepolisian. “Kalau ada mafia di Indonesia terdaftar,” imbuhnya. tanah yang memalsukan dokumen dan lain- lain, sebaiknya kita laporkan ke pihak kepolisian. Selanjutnya polisi akan Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen menindak tegas para pelakunya,” kata Sofyan A. Djalil. Pol Gatot Eddy Pramono menjelaskan bahwa kegiatan pemberantasan mafia tanah akan terus ditingkatkan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Di samping itu, tidak adanya mafia tanah di masa yang akan datang akan menambah kepercayaan investor untuk datang berinvestasi di Indonesia. “Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mengungkap dan menghabiskan semua mafia tanah yang ada, dengan begitu kepercayaan investor untuk datang ke Indonesia akan semakin bertambah. Pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat,” jelas Gatot Eddy Pramono. (LS) 487Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

AGUSTUS Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Good Governance Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 12 Agustus 2019 Jakarta - Terwujudnya Kementerian Agraria dan Tata Seperti yang sudah diketahui bersama, di tahun 2018 sudah Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi ada 3 (tiga) Satuan Kerja (satker) yang mendapat predikat Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang yang WBK yaitu Kota Langsa, Kota Bandung dan Kota Surabaya 1. berstandar dunia merupakan Visi dari Kementerian Dengan diusulkannya 38 satker di tahun ini, maka diharapkan ATR/BPN di tahun 2025. Untuk menuju ke sana, perlu akan menghasilkan lebih dari 3 satker yang mendapat predikat dibangunnya trust atau kepercayaan kepada masyarakat luas, serupa. “Harapannya ini menjadi pilot project untuk seluruh salah satunya dengan cara mewujudkan tata kelola pemerintahan satker sehingga satker lain tergugah untuk melakukan RB. Jadi yang baik (good governance). pelayanan prima kepada masyarakat bisa diwujudkan karena outcome utamanya adalah masyarakat yang akan menikmati Melalui Zona Integritas (ZI) yang merupakan miniatur pelayanan prima kita,” kata Hermawan. dari Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik bisa dilaksanakan di seluruh Lebih lanjut, Hermawan mengatakan dengan banyaknya daerah di Indonesia dengan berpedoman kepada Peraturan upaya yang sudah dilakukan oleh Kantor Pusat ke tingkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi di bawahnya seperti kampanye informasi terkait RB melalui Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Humas, Bimbingan Teknis, Focus Group Discussion (FGD), Perubahan Atas Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Pembinaan dan Pengawasan, maka saat ini Kementerian ATR/ Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman BPN sangat optimistis akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari “Jadi dari seluruh komponen yang ada di Pusat, semuanya harus Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menularkan RB ke jenjang di bawahnya. Artinya, semua kegiatan (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. kita harus bernafaskan pada RB. Sehingga kami optimistis 38 satker yang diusulkan saat ini bisa lolos 100% untuk mendapat “Ada parameter pengukuran yang sudah ditentukan secara baku predikat WBK,” ujarnya dengan optimistis. oleh Kemenpan RB yaitu melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang diwujudkan melalui 2 (dua) hal komponen pengungkit Pada kesempatan yang sama, Kasubbid Analisis Perumusan dan hasil. Komponen pengungkit untuk Kantor Pertanahan ada Kebijakan Akuntabilitas Aparatur Canggih Hangga Wicaksono 6 (enam) area perubahan sebagai bentuk wujud perubahan yang hadir sebagai evaluator dari Kemenpan RB pada kegiatan di semua elemen, kemudian setelah 6 (enam) area ini sudah ini melihat beberapa faktor utama yang harus dimiliki masing- melaksanakan RB diharapkan hasilnya berbanding lurus dengan masing satker. “Akan ada beberapa hal yang akan kita lihat. apa yang menjadi cita-cita dari Kementerian ATR/BPN,” ucap Pertama komitmen, kedua bagaimana pemahaman mereka Hermawan selaku Kepala Bagian Program dan Hukum di Satuan tentang ZI, ketiga dari hasil pemahaman itu kita lihat bagaimana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN saat ditemui tingkat upaya yang dilakukan masing-masing satker untuk pada kegiatan Desk Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan mewujudkan ZI,” ungkapnya. WBBM yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat (09/08). Canggih Hangga Wicaksono menambahkan bahwa sudah ada beberapa satker yang memungkinkan untuk mendapatkan Sebagai informasi, komponen pengungkit merupakan predikat WBK dan WBBM secara bersamaan, tetapi untuk menuju komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran WBBM satker harus berkomitmen untuk menerapkan WBK hasil pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Enam area dengan pemahaman dan upaya yang sudah dikukan. “Dengan perubahan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan begitu satker ATR/BPN di tiap daerah diharapkan akan turut andil Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan pelayanan prima juga dapat terwujud,” tutur Canggih Hangga Kualitas Pelayanan Publik. Wicaksono. (LS/NA) 488 Kumpulan Siaran Pers

SEPTEMBER Reformasi Budaya Kerja Dengan 8 Area Perubahan Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 10 September 2019 Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN tentang standar kompetensi jabatan bagi Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seluruh jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, laksanakan Reformasi Birokrasi (RB) sebagai sesuai 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. langkah strategis untuk membangun sumber daya aparatur negara yang profesional dan Delapan area perubahan terdiri dari: (1) Manajemen mencapai good gorvernance. Hal ini dilakukan demi Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang- terwujudnya Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; Ruang yang berstandar dunia. (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas “Kita sedang menyusun penilaian hal-hal baru untuk Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (8) meningkatan kegiatan yang dilakukan pada area Penguatan Pengawasan. perubahan baik dari sisi manajemen perubahannya, organisasinya, tata laksananya, serta peraturan Indeks RB dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perundang-undangannya,” ujar Heri Mulianto selaku lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak semata-mata Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada mengarah kepada kenaikan tunjangan kinerja tetapi acara Verifikasi Lapang Penilaian Mandiri Pelaksanaan juga dimanfaatkan untuk mengubah budaya kerja sesuai Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Aula Prona Gedung dengan 8 (delapan) area perubahan yang terdapat dalam Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (09/09). penilaian pada komponen pengungkit. (TA) Heri Mulianto lebih lanjut menjelaskan, contoh dari peningkatan pelayanan publik dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), seperti diresmikannya layanan elektronik, adanya Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang pedoman penilaian kinerja PNS Kementerian ATR/BPN, serta ditetapkannya Keputusan Menteri ATR/ 489Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan WTP 5 Tahun berturut-turut dan Anugerah BMN Awards 2019 dari Kemenkeu Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 12 September 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Agust Yulian mengatakan penghargaan ini tidak Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan bisa didapatkan tanpa adanya komitmen dari menerima Penghargaan Opini Wajar tanpa seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN untuk Pengecualian (WTP) atas keberhasilannya selalu berakuntabilitas, karena pada dasarnya menyusun dan menyajikan laporan keuangan semua aktivitas di K/L itu ujungnya harus bisa di selama lima tahun berturut-turut pada periode 2014- pertanggungjawabkan, “Kunci pertanggungjawaban itu 2018 dan Anugerah Barang Milik Negara (BMN) Awards salah satunya adalah laporan keuangan sehingga ini 2019, atas kerja sama sertipikasi tanah milik pemerintah yang harus ditanamkan,” tambahnya. di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Kementerian ATR/BPN saat ini sedang gencar Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri mencanangkan Reformasi Birokasi yang dimana salah Keuangan, Sri Mulyani kepada Kepala Biro Keuangan satu komponennya adalah akuntabilitas yang diwujudkan dan BMN Kementerian ATR/BPN, Agust Yulian mewakili dalam bentuk opini laporan keuangan, “Jadi kalau Kementerian ATR/BPN dalam acara Rakernas Akuntansi kita mau dibilang organisasi yang sudah menerapkan dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2019, di reformasi birokrasi dan laporan keuangannya sudah Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/09) yang juga WTP, itu berarti tata kelola keuangan kita sudah sesuai dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dan dengan standar,” ujarnya. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Himawan Arief Sugoto. Terakhir, Agust Yulian mengungkapkan rasa terima “Kami ingin menyampaikan penghargaan dan kasihnya kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang rasa terima kasih kepada K/L karena selama 15 sudah bekerja keras dan memberikan hasil kinerja yang tahun ini kita terus berupaya menciptakan tata luar biasa. Ini sebagai modal awal untuk berikhtiar di kelola dan pengelolaan keuangan negara secara kemudian hari. (NA/LS) jauh lebih baik. Selain itu saya ingin memberikan apresiasi BMN kepada K/L yang telah menggunakan atau  utilisasi  melaporkan, dan mengamankan BMN kita,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sementara itu, Agust Yulian sebagai perwakilan dari Kementerian ATR/BPN yang menerima penghargaan itu mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang membanggakan tersebut. “Alhamdulillah kita dapat apresiasi, walaupun sebenarnya penghargaan WTP ini udah enam kali didapatkan, insyaAllah akan terus dipertahankan. Tantangan ke depan makin tinggi, penghargaan ini hanya kita nikmati sebentar besok kita sudah kerja keras dan mulai dari nol lagi,” ujarnya. 490 Kumpulan Siaran Pers

SEPTEMBER Kementerian ATR/BPN Terus Tingkatkan Reformasi Birokrasi Melalui Survei Internal Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 16 September 2019 Jakarta - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) bagi instansi diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Pemerintah adalah sebuah keharusan. Dengan RB, tata Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini menggunakan kelola Pemerintahan menjadi lebih akuntabel, efektif, sistem online, dan berfokus pada dua indikator yaitu terkait integritas efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas. organisasi dan integritas jabatan. Pelaksanaan RB di instansi pemerintah dapat dilihat melalui perolehan indeks RB yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Terkait integritas organisasi poin penilaiannya adalah Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). bagaimana budaya organisasi dan antikorupsi, akan dilihat bagaimana budaya pengelolaan kerja, pengelolaan SDM, Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata pengelolaan anggaran, dan kesesuaian perintah atasan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. dengan norma atau aturan yang ada. Selain itu terkait Djalil dalam sambutannya pada acara Survei Integritas Organisasi integritas jabatan mengenai tugas dan fungsi dari responden, dan Integritas Jabatan (Survei Internal) serta Pelaksanaan Evaluasi indikator keberhasilan juga menjadi poin penilaian yang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan akan menghasilkan indeks sebagai dasar penyusunan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian ATR/BPN tahun 2019, di Hotel rekomendasi. Ambhara, Jakarta, Senin (16/09). Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Sofyan A. Djalil lebih lanjut menyampaikan, jika pelayanan yang Aparatur dan Masyarakat KemenPAN RB Agus Uji, dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN kini mengalami peningkatan mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang terus melakukan yang lebih baik. “Bayangkan kita yang dulunya mengeluarkan usaha nyata untuk meningkatkan RB. Salah satunya dengan sertipikat tanah tidak lebih dari satu juta, sekarang bahkan sudah bisa dikenalkannya 4 (empat) layanan elektronik oleh Kementerian sampai 9 juta bahkan melebihi target yang ditetapkan oleh Presiden. ATR/BPN, sehingga masyarakat dapat dilayani dengan cepat Saya ucapkan terima kasih pada seluruh insan Kementerian ATR/ dan baik. BPN, yang telah bekerja keras bahkan pada hari Sabtu dan Minggu,” ujar Sofyan A. Djalil. “Kami telah melakukan evaluasi selama 2 (dua) tahun ini. Diharapkan informasi yang diberikan adalah bagaimana Pelaksanaan survei internal reformasi birokrasi diikuti 100 responden implementasi RB yang telah dilakukan di unit-unit supaya dari berbagai unit kerja Kementerian ATR/BPN. Kegiatan yang dipersiapkan. Metodenya secara umum yaitu mencocokkan antara dokumen yang ada dengan yang terjadi di lapangan,” terang Agus Uji, yang juga selaku Ketua Tim Penilai RB. Agus Uji menjelaskan, 3 (tiga) hal yang harus menjadi perhatian bagi Kementerian ATR/BPN adalah komitmen pimpinan dan jajaran dari Kementerian ATR/BPN, harus sering diingatkan mengenai visi dan misi dari Kementerian ATR/ BPN dan yang terpenting penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada manajemen kinerja. Menurutnya, pengaruh TIK sangat besar karena akan membentuk budaya kerja. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kinerja pegawai dapat dimonitor setiap saat. (TA/AM) 491Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

OKTOBER Perkuat Sistem Merit ASN, Kementerian ATR/BPN Siap Menuju Talent Pool Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 17 Oktober 2019 Cikeas - Perubahan era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 misalnya tanggung jawab, kerja sama, loyalitas, dan terakhir tes menuntut kesiapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ substantif,” ucap Deni Santo. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengelola   sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan modern. Nanti setelah dinyatakan lulus dari rangkaian tes ini, peserta Penerapan Manajemen talenta ASN melalui penguatan akan masuk dalam talent pool dan kemudian akan diserahkan sistem merit sebagai salah satu kebijakan manajemen ASN yang pada tim penilai kinerja yang terdiri dari Pejabat Tinggi Madya. berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja untuk menuju “Jadi nanti sistemnya seperti ini, misalnya ada jabatan yang talent pool menjadi hal yang penting dan sangat dibutuhkan. kosong membutuhkan 50 orang kemudian yang masuk talent   pool 100 orang, maka dari 100 itu akan dipilih 50 orang, nanti Menyadari hal itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengeluarkan setelah itu diserahkan ke Menteri, kalau Menteri ada pilihan lain, Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Tata Cara Seleksi akan diajukan dari sisa 50 tadi,” tambah Dalu Agung Darmawan. Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.   Hal ini bertujuan untuk mendukung reformasi birokrasi dalam Dalu Agung Darmawan menambahkan bahwa yang tidak masuk tata laksana maupun penataan sumber daya manusia yang sebagai pejabat, berpeluang masuk dalam _talent pool_ selama transparan, akuntabel, dan berkeadilan. satu tahun. Setelah satu tahun tidak terpilih dalam jabatan   jenjang administrator akan diuji kembali dan bagi peserta yang “Berdasarkan Kepmen tersebut, hari ini kami mengadakan belum masuk _talent pool_ atau yang belum mengikuti tes sama uji kompetensi bagi calon pejabat administrator yang diikuti sekali, terbuka banyak kesempatan karena akan dilakukan tes oleh 433 orang. Ini sebagai salah satu instrumen untuk secara berkala, tiap 3-6 bulan, sehingga secara bertahap bisa mengetahui kesiapan para calon yang akan menduduki jabatan didapatkan ukuran untuk menentukan karir seseorang.  administrator dilihat dari kompetensi dan kinerja,” ujar Dalu   Agung Darmawan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian saat Ke depannya, akan disiapkan instrumen tes yang sifatnya virtual menghadiri Uji Kompetensi Calon Pejabat Administrator, di Pusat assessment untuk menyeleksi pejabat Eselon IV atau pengawas, Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Cikeas, Bogor, dan akan diterapkan tahun ini. Kemungkinan pelaksanaan Rabu (16/10). tesnya secara online dan akan dilaksanakan di masing-masing   Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan sistem yang disiapkan dari Senada dengan Dalu Agung Darmawan, Deni Santo Kepala Pusat PPSDM. (NA) PPSDM mengatakan bahwa uji kompetensi merupakan salah satu dari rangkaian proses seleksi calon pejabat administrator, di mana pada prosesnya, dimulai dari seleksi administrasi untuk melihat rekam jejak dan profil peserta, setelah dinyatakan lulus, peserta harus mengikuti tahap kedua yaitu uji kompetensi, terakhir penulisan makalah dan wawancara terkait dengan bidang tugas atau visi. Dalam rangkaian ini ASN dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital.   “Uji kompetensi melalui tes yang dilakukan secara daring dengan Computer Assisted Test (CAT) ini pertama kali dilakukan dalam menyeleksi pejabat administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN fungsinya untuk mengetahui gambaran potensi individu ASN. Dalam uji kompetensi dibagi dalam tiga soal, yaitu soal psikotes untuk mengukur kemampuan dasar IQ, soal potensi diri untuk mengukur kompetensi dan soft skill seseorang 492 Kumpulan Siaran Pers

OKTOBER Menjalin Kerja Sama Dalam Bidang SDM Antar K/L, Menuju Indonesia yang Lebih Maju Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 31 Oktober 2019 Jakarta - Kemajuan sebuah negara bukan hanya Melalui MoU ini, komitmen bersama Kemenkeu dan terletak dari sumber daya alam yang dimiliki, 32 K/L diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas melainkan juga seberapa unggul Sumber Daya dan kualitas pengelolaan serta pengamanan keuangan Manusia (SDM). Dalam hal ini Kementerian negara, baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan maupun pengawasan pada seluruh instansi pemerintah. penandatanganan nota kesepahaman penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN tahun Tahun ini lulusan PKN STAN yang akan memulai tugasnya 2019, melalui Program Kemenkeu Leaders Factory, ke di berbagai K/L merupakan lulusan program Diploma I 32 Kementerian/Lembaga (K/L).  Kebendaharaan Negara, Diploma III Manajemen Aset, dan Diploma III Akuntansi dengan total sebanyak 622 Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto mengatakan orang lulusan. Para lulusan tersebut akan menduduki lulusan dari PKN STAN yang berasal dari seluruh jabatan di bidang pengelolaan keuangan negara, antara Indonesia ini dapat membangun kebersamaan sebagai lain sebagai auditor, pengelola keuangan, verifikator duta-duta persatuan. “Kami menitipkan anak-anak kami, keuangan dan pengadministrasi keuangan. (TA/LS) di manapun mereka berkarya di Indonesia, tujuannya adalah bersama-sama kita membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju sebagaimana harapan Bapak Presiden dan para pemimpin kita,” ujar Hadiyanto di Aula Mezzanine Gedung Djuanda 1 Kemenkeu, Jakarta (31/10). Penandatanganan ini dilakukan bersama para Sekretaris Jenderal/Utama/Wakil Ketua KASN/Jaksa Agung Muda, dari 32 K/L yang memperoleh alokasi lulusan PKN STAN di tahun ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. 493Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian ATR/BPN Ikuti Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 20 November 2019 J akarta - Bagi Kementerian Agraria dan Tata Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, mewakili Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (BPN), pelayanan publik merupakan unsur Usai menerima penghargaan, Kepala Bagian Organisasi yang paling utama. Kegiatan pelayanan publik dan Tata Laksana mengungkapkan harapannya agar di Kantor-kantor Pertanahan hingga saat ini ke depan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  terus terus mendapat perhatian dari masyarakat dan institusi melakukan inovasi serta meningkatkan kualitas penegak hukum. Bahkan Menteri ATR/Kepala BPN, pelayanan, sehingga pelayanan pada seluruh Kantor dalam beberapa kesempatan, turun langsung melihat Pertanahan dapat memenuhi standar pelayanan yang kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan. telah ditetapkan Pemerintah.     Menyadari pentingnya pelayanan publik tersebut, Mari terus tingkatkan kualitas serta kinerja pelayanan Kementerian ATR/BPN kemudian melalui Tim Evaluasi publik di bidang pertanahan guna menuju ATR/BPN yang Penilaian Kinerja Pelayanan Publik turut berpartisipasi maju dan modern. (RH) dalam kegiatan penilaian kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).    Berdasarkan hasil Tim Evaluasi Penilaian Kinerja Pelayanan Publik ATR/BPN, Kementerian ATR/BPN mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai perwakilan, di mana sebelumnya Pelaksanaan  penilaian kinerja pelayanan publik juga telah dimulai di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia, untuk kemudian penilaian diusulkan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN dengan usulan berdasarkan tipologi pelayanan masing-masing Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.   Hasil penilaian oleh Tim Kementerian PANRB boleh dikatakan sangat memuaskan. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara memperoleh nilai di atas rata-rata Kementerian/Lembaga yang dinilai. Untuk itu atas prestasi yang ditorehkan, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan penghargaan dari KemenPANRB, yang diserahkan pada Acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Unit Pelayanan Publik Dibawah Binaan Kementerian/ Lembaga pada hari Selasa (19/11).   Penghargaan tersebut diterima oleh Heri Mulianto selaku 494 Kumpulan Siaran Pers

NOVEMBER Membangun Sistem Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 28 November 2019 Tanjung Pinang - Sebagai organisasi publik, Kementerian Era revolusi industri 4.0 adalah bagian dari perkembangan zaman  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tidak dapat terbendung lagi. “Sistem teknologi digital dalam (ATR/BPN) dituntut untuk membangun sistem hal pelayanan akan mengurangi tatap muka atau pertemuan fisik, pelayanan publik yang terbuka dan mudah diakses sehingga celah transaksi korupsi bisa diminimalkan,” ungkap oleh masyarakat. Tujuannya antara lain untuk Asnawati. memudahkan pengurusan pertanahan serta meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business Asnawati menambahkan dengan ditetapkannya Peraturan (EODB). Dalam rangka menunjang hal tersebut, Kantor Wilayah Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 Tentang BPN Provinsi Kepulauan Riau mengadakan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sekaligus Launching membuat pelayanan hak tanggungan menjadi efektif dan Zona Nilai Tanah (ZNT) Online serta Surat Keterangan Pendaftaran efisien. “Dengan begitu asas keterbukaan, ketepatan waktu, Tanah ( SKPT) Online di CK Tanjung Pinang Hotel & Convention kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam rangka Centre, Rabu (27/11).  pelayanan publik dapat terpenuhi,” imbuhnya.  Kegiatan ini diikuti kurang lebih sebanyak 130 peserta yang Jalan menuju layanan elektronik telah diawali Kementerian ATR/ terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Riau, BPN pada awal bulan September lalu. Telah ditunjuk  sebanyak Kepala Seksi Bidang Hubungan Hukum se-Provinsi Kepulauan 42 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia sebagai Lokasi Pilot Riau, Ketua IPPAT Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Pimpinan Project Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.  Ada pun Cabang Perbankan Provinsi Kepulauan Riau, Majelis Pembina dan penunjukan Kantor Pertanahan ini karena dinilai sebagai Kabupaten/ Pengawas PPAT Wilayah dan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kota yang memiliki kesiapan data dan sistem, serta menjadi wilayah Perwakilan Wali Kota Batam, Kepala Dispenda Kota Batam, Ketua yang memiliki banyak transaksi atau inklusi keuangan. REI Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan Ombudsman Prov. Kepri serta PPAT se-Provinsi Kepulauan Riau. “Harapan kami tentu masyarakat akan merasa terbantu dengan kemudahan-kemudahan yang dilakukan ini dan saya harap Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Asnawati masyarakat akan lebih familier terkait layanan elektronik seiring pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa layanan dengan berkembangnya teknologi dan  layanan pertanahan online ke depan merupakan suatu keniscayaan. Ia mengatakan berbasis digital atau elektronik ini. Tujuannya untuk memudahkan pengurusan pertanahan, sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien,” pungkas Asnawati. Sementara itu dalam kesempatan yang sama hadir pula Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pusdatin dan LP2B Suwandi Prasetyo yang juga selaku narasumber terkait Implementasi HT elektronik. Pada kesempatan tersebut ia mengimbau agar seluruh upaya digitalisasi dapat dilakukan dengan teliti dan hati-hati terutama dalam hal memvalidasi buku tanah dan juga memploting. “Jangan sampai sertipikat diplot di tempat yang salah, karena hal tersebut akan berakibat pada kualitas layanan HT elektronik,” pesan Suwandi Prasetyo. (AM) 495Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Peringati HUT KORPRI ke-48, Presiden RI Amanatkan Anggota KORPRI untuk Lakukan Reformasi Berkelanjutan Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 29 November 2019 Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Untuk menghadapi perubahan dan persaingan itu, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Presiden RI Joko Widodo menyampaikan tidak boleh melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang takut. Jadi harus menghadapi persaingan itu dengan cara- Tahun (HUT) ke-48 Korps Pegawai Republik cara baru, dan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, Indonesia (KORPRI), di halaman kantor pusat kreativitas dan inovasi adalah kunci. Cara-cara lama yang Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Jumat (29/11). monoton, yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi. Indonesia harus bisa lebih cepat dan lebih baik Pada upacara kali ini, Bahrunsyah, Staf Ahli Bidang dibandingkan dengan negara lain. Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan bertindak sebagai Pembina Upacara, yang diikuti peserta upacara yang Karena itu, Presiden RI mengajak seluruh anggota KORPRI terdiri dari Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, para untuk mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi secara berkelanjutan. Tidak ada lagi pola pikir lama, kerja Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas linear, dan kerja rutinitas. Birokrasi harus berubah. Kita serta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang kompak harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat mengenakan seragam KORPRI berwarna biru. beradaptasi dengan perubahan.  Upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih “Selain itu, seluruh anggota KORPRI diminta untuk diiringi lagu Indonesia Raya, diikuti oleh peserta upacara terus melakukan pergerakan, mencari terobosan dan tanpa terkecuali, dan dilanjutkan pembacaan teks Pancasila melakukan inovasi. Pelayanan yang ruwet, berbelit- serta pembacaan Pembukaan UUD 1945 juga Panca belit dan yang menyulitkan rakyat, harus dipangkas. Prasetya KORPRI, diakhiri menyanyikan Mars KORPRI. Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi,” ujar Bahrunsyah menutup pembacaan amanat Presiden Di kesempatan yang sama, Bahrunsyah membacakan RI. (NA/AM) amanat Presiden RI Joko Widodo selaku Penasihat Nasional KORPRI. “Pertama, Presiden menyampaikan selamat HUT ke- Dipakai Bersama 48 untuk seluruh anggota KORPRI dan apresiasi khususnya pada anggota KORPRI yang bertugas di pelosok negeri, pulau- pulau terdepan, di kawasan perbatasan dan wilayah-wilayah terisolir. Mereka adalah abdi negara yang menjalankan tugas penuh dedikasi dan pengabdian yang luar biasa untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Bahrunsyah. Dalam amanat itu, Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan bahwa saat ini, kita berada di dunia yang perubahannya cepat dan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Revolusi industri jilid ke-4 telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi tapi juga dalam cara mengelola pemerintahan. 496 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Canangkan Zona Integritas, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Ingin Mewujudkan Pelayanan yang Paling Optimal Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 03 Desember 2019 Makassar - Pencanangan komitmen Zona Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat juga Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas mengetahui hak-hak yang mereka terima. Bahwa di Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dalam pelayanan masyarakat pertanahan ada yang dan Melayani (WBBM) terus dilakukan oleh namanya beban masyarakat pemohon dan ada juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ beban dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tingkat Kantor khususnya untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Wilayah (Kanwil) Provinsi hingga Kantor Pertanahan Lengkap (PTSL). (Kantah) Kabupaten/Kota. Pada kesempatan kali ini,   bersamaan dengan penyerahan sertipikat tanah untuk “Jika masih ada pelayanan dalam PTSL yang dipungut rakyat, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan biaya itu adalah biaya-biaya yang harus disiapkan dari melakukan pencanangan ZI yang dilakukan di Lapangan masyarakat, seperti penyiapan dokumen, pengadaan Indoor Telkom, Makassar, Sulawesi Selatan (02/12). patok dan materai,” kata Inspektur Jenderal.     Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/ yang turut hadir pada kegiatan ini menginstruksikan BPN mengharapkan pencanangan ZI ini tidak selesai kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi pada acara seremonial pencanangannya saja. “Pak Selatan untuk membangun ZI yang dimulai dengan Kakanwil dan jajaran perlu membangun tahapan- membuat perencanaan kegiatan fisik ataupun dari tahapan ZI sampai akhirnya nanti terwujud pelayanan segi anggaran. “Membangun ZI sebenarnya tidak yang paling optimal,” ungkapnya di akhir sambutan.   hanya dilakukan pencanangan saja,” ucapnya ketika   memberikan sambutan terkait pencanangan ZI. Pada kesempatan yang sama, Dadang Suhendi   selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan “Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kanwil mengatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan BPN Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun ZI yang optimal, Sulawesi Selatan memiliki istilah dimulai dengan membuat perencanaan kegiatan fisik sendiri untuk menyelesaikan program strategis ataupun dari segi anggaran. Setelah pencanangan ini nasional, yaitu GRATIS TUNTAS. GRATIS berarti kami harapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat,” Gerakan Tertib Data Yuridis dan TUNTAS, Tertib tambah Sunraizal. untuk Tanda Batas. “Strategi ini dilakukan dalam rangka percepatan program strategis nasional, yang telah direncanakan bersama dengan Pak Bupati dan Wali Kota di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Dadang Suhendi.    Program GRATIS TUNTAS ini sangat diapresiasi oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN karena menurutnya dengan program ini bisa menjadi modal di dalam layanan pertanahan karena ada gerakan pengumpulan data  juga penunjukan tanda batas. (AF/TA) 497Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Bentuk Agen Perubahan, Kementerian ATR/BPN Ingin Ciptakan Budaya Organisasi Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 10 Desember 2019 Jakarta - Sebagai salah satu upaya untuk mendukung perubahan adalah sesuatu yang akan terjadi dan pasti pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan terjadi karena institusi terus berubah seiring mengikuti Kementerian ATR/BPN, saat ini telah dibentuk zaman. “Maka dari itu kita harus lakukan perbaikan dan kelompok kerja (pokja) Manajemen Perubahan yang bertransformasi,” katanya. beranggotakan 213 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Agen Perubahan (Agent of Change) yang dipilih dari Di sisi lain, acara Bimbingan Teknis ini juga dihadiri oleh tiap-tiap satuan kerja. Agen Perubahan tersebut diharapkan Inspektur Jenderal dan beberapa Direktur Jenderal di dapat dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas lingkungan Kementerian ATR/BPN yang didapuk sebagai maupun kinerjanya yang tinggi, serta nantinya dapat berperan panutan Agen Perubahan, sehingga diminta untuk sebagai panutan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. memaparkan pengalamannya dalam melakukan perubahan dan membangun budaya organisasi di setiap satkernya. Untuk memberikan penguatan kualitias Agen Perubahan tersebut, sekaligus untuk menemukan nilai-nilai budaya Bimbingan Teknis Agen Perubahan ini akan diakhiri dengan organisasi, Kementerian ATR/BPN mengadakan Bimbingan kunjungan kesembilan lokasi sebagai studi banding untuk Teknis Agen Perubahan di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin, melihat budaya organisasi yang ada di perusahaan maupun (09/12). Maksud diadakannya kegiatan Bimbingan Teknis instansi pemerintahan yang sudah terlebih dahulu mulai ini, sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam menerapkannya. Diharapkan dampak positif ke depan dari pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi pelaksanaan Bimbingan Teknis ini, dapat terbangun Budaya presentasi yang merupakan simulasi atau exercise dari materi Organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang sesuai kegiatan yang berguna untuk mempercepat dan memperkuat dengan perkembangan zaman di Era Revolusi Industri 4.0. terjadinya perubahan pada Kementerian ATR/BPN. Budaya organisasi yang positif menjadi acuan baru bagi agen perubahan untuk dapat ditiru dan disebarluaskan kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra yang ASN lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sehingga berkesempatan membuka kegiatan tersebut mengatakan instansi ini dapat semakin berkembang, maju dan adaptif salah satu upaya perubahan di lingkungan organisasi adalah menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat serta menjawab memperbaiki model hubungan antara atasan dan bawahan. tantangan perkembangan zaman. (NA) “Organisasi yang baik, bisa menciptakan kebebasan antara atasan dengan bawahan untuk saling bebas berpendapat,” ungkapnya. Selanjutnya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang hadir untuk memberikan pengarahan pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN kini sudah lebih baik. “Kementerian ATR/BPN dalam 2-3 tahun terakhir ini sudah banyak berubah ke arah lebih baik meski belum sepenuhnya baik. Kita sudah bergerak, hanya perlu dipercepat. Maka dari itu, teman-teman ini akan menjadi Agent of Change, sesuai dengan minat masing-masing, mari kita lakukan perubahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Sofyan A. Djalil. Sementara itu, Himawan Arief Sugoto selaku Sekretaris Jenderal mengingatkan para peserta kegitan bahwa 498 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Tujuh Satuan Kerja Kementerian ATR/BPN Peroleh Penghargaan Zona Integritas WBK Tahun 2019 Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (WBK-WBBM) Tanggal 11 Desember 2019 J akarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dan yang terakhir Amin menyerahkan Penghargaan Zona Integritas adalah Imam Nawawi memperoleh penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian pelopor perubahan   Zona Integritas saat menjadi Kepala Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Tiga orang ini oleh Birokrasi kepada tujuh satuan kerja (satker) Kementerian PANRB dianggap sebagai tokoh perubahan yang Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (10/12).  mempelopori Zona Integritas di Satker mereka terdahulu. WBK adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja Untuk mendapatkan penghargaan WBK ini memang yang memenuhi sebagian besar program Manajemen tidaklah mudah. “Kita sudah mencanangkan Zona Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Integritas di banyak satker, dan tahun ini kita mengusulkan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan 38 satker tapi yang lolos ambang batas untuk diverifikasi Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. nasional hanya 14 satker dan yang lolos hingga tahap akhir hanya 7 satker ini, sebenarnya yang nyaris-nyaris “Sangat senang sekali mendapat penghargaan ini karena lolos juga banyak,” kata Sunraizal. seperti yang kita tahu selama ini image kantor kita kan penuh dengan pungutan liar, lambat dan lain sebagainya. Sunraizal kemudian mengungkapkan Kementerian ATR/BPN Saat dicanangkan ada yang tidak percaya bahwa kita bisa kini sudah harus berubah, “Saatnya seluruh insan dan satker memperoleh predikat WBK karena mereka melihat kondisi di Kementerian ATR/BPN memberikan layanan terbaiknya yang ada selama ini, tapi kita bisa membuktikan,” ujar pada masyarakat sehingga ke depan menjadikan seluruh Sunraizal, Inspektur Jendral Kementerian ATR/BPN saat satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk mendapat menghadiri acara tersebut bersama dengan Menteri ATR/ predikat WBK bahkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Sekretaris Jenderal Himawan (WBBM),” tutup Sunraizal. Arief Sugoto dan jajaran Kementerian ATR/BPN lainnya. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Tujuh satker di Kementerian ATR/BPN yang menjadi pelopor Hubungan Hukum Keagrariaan yang menerima penghargaan perubahan sehingga mendapat penghargaan WBK itu, antara WBK atas jabatannya terdahulu sebagai Kepala Kantor lain Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Asnaedi menceritakan kiat- Pertanahan Kabupaten Semarang, Kantor Pertanahan Kota kiatnya bersama jajaran dalam membangun zona integritas. Pekanbaru, Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor “Jika kita sudah berani mencanangkan Zona Integritas itu Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, Kantor Pertanahan berarti kita sudah bisa ikhlas dalam memberikan pelayanan, Kabupaten Gresik, dan Kantor Pertanahan Kota Metro. rendah hati, responsif, selalu berbuat lebih baik, selalu ada perubahan, dan memberikan nilai tambah di setiap layanan Selain penyerahan Predikat WBK, Kementerian PANRB juga itu,” ungkapnya. menyerahkan penghargaan kepada pelopor perubahan Zona Integritas kepada tiga orang. Mereka adalah pelopor Selain itu, Asnaedi menambahkan dalam membangun ZI pembangunan Zona Integritas di Kementerian ATR/BPN diperlukan inovasi lebih dalam memberikan pelayanan, salah yang artinya karena kepemimpinan, dedikasi dan komitmen satunya dengan digitalisasi karena dengan begitu, pelayanan tiga orang inilah Satker di Kementerian ATR/BPN saat ini akan makin cepat, sederhana, transparan. bertambah memiliki predikat WBK. Orang-orang tersebut adalah Asnaedi Sittaka memperoleh penghargaan sebagai Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala pelopor perubahan Zona Integritas saat menjadi Kepala BPN Surya Tjandra menyampaikan bahwa perbaikan organisasi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, harus dilakukan secara internal terlebih dahulu. “Untuk memulai kemudian Sepyo Achanto memperoleh penghargaan sebagai pelayanan kepada masyarakat, kita harus benahi diri sendiri pelopor perubahan Zona Integritas saat menjadi Kepala terlebih dahulu,” kata Surya Tjandra. (NA/RO) 499Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan 500 Kumpulan Siaran Pers