SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

februari Selesaikan PTSL Dengan Cepat Untuk Kurangi Sengketa Tanah peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 26 Februari 2019 T angerang - Saat ini, permasalahan menjadi kewenangan ATR/BPN, sedang untuk pidana pertanahan di Indonesia masih cukup menjadi wewenang kepolisian,” kata R.B. Agus tinggi. Hal ini dikarenakan baru 50 persen Widjayanto. tanah di Indonesia yang terdaftar. “Untuk inilah kami mempercepat pendaftaran Program pemberantasan mafia tanah ini sudah berjalan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis sejak tahun lalu dan diharapkan dapat memberikan efek Lengkap,” kata Dirjen Penanganan Masalah Agraria, yang signifikan terhadap pemberantasan mafia tanah Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjayanto, serta penyelesaian sengketa pertanahan. “Saya kira ke saat memberikan keterangan kepada wartawan usai depannya tidak ada lagi mafia tanah sehingga dapat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Kanwil BPN menjamin kelancaran program PTSL,” ujar R.B. Agus Provinsi Banten Tahun 2019 dan Rapat Koordinasi Tim Widjayanto. Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Hotel Novotel, Tangerang, Banten, Selasa (26/2). Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah BPN Menurut R.B. Agus Widjayanto, saat ini sengketa yang Provinsi Banten, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terjadi dikarenakan persoalan yang menjadi dasar- di wilayah Provinsi Banten, Kepolisian Daerah Provinsi dasar untuk membuat sertipikat tanah yang masih Banten serta Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya beraneka ragam. “Ada girik, ada garapan, ada segala (RH/RI). macam. Kondisi yang seperti ini menyebabkan rawan sengketa. Kalau ada itikad baik, maka sengketanya bisa selesai. Tapi, ada juga yang dibuat-buat,” kata R.B. Agus Widjayanto. Menurut R.B. Agus Widjayanto, hal ini yang mendasari Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan PTSL secara cepat. “Jika PTSL bisa kita selesaikan, maka akan mengurangi sengketa dan mencegah adanya orang-orang yang bermain-main dengan tanah,” ujar R.B. Agus Widjayanto. Sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia juga disebabkan oleh merajalelanya mafia tanah. Untuk itu, menurut R.B. Agus Widjayanto, Kementerian ATR/BPN telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian RI (Polri). “Kalau ada orang membuat yang tidak benar, dengan tanda petik disebut mafia, akan kita berantas. Untuk urusan administratif 201Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm februari Menteri ATR/Kepala BPN Bagikan Sertipikat di Kabupaten Pidie Jaya Tanggal 27 Februari 2019 A ceh - Sebanyak 3.843 sertipikat tanah diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A.Djalil kepada masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh (27/02). Sertipikat tanah yang diserahkan tersebut terdiri dari Sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2.750 bidang, Sertipikat Tanah Wakaf 81 bidang, Sertipikat Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya 15 bidang, dan Sertipikat Redistribusi Tanah 997 bidang. “Target kita tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia telah terdaftar. Pada tahun 2018 kemarin target kita sebanyak 7 juta sertipikat telah tercapai, untuk tahun ini kita ditargetkan sebanyak 9 juta sertipikat,” ujar Sofyan A. Djalil. “Dengan adanya sertipikat ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kita harapkan masyarakat bisa meningkatkan modal usaha,” tambah Sofyan A. Djalil. “Perasaan saya gembira dan terharu karena saya sudah dapat sertipikat ini, semoga ke depan pemerintah lebih baik lagi, “ ungkap Tengku Abdul Rahman (72) salah satu warga penerima sertipikat. Dalam kesempatan yang sama Menteri ATR/Kepala BPN juga meresmikan Gedung Baru Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya. (AM) 202 kumpulan Siaran Pers

maret Tanah Bersertipikat, Masyarakat Dapat Manfaat peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 01 Maret 2019 G orontalo-Penyertipikatantanah-tanahwakaf Sertipikat tanah wakaf diberikan untuk tanah wakaf dan rumah peribadatan keagamaan sangat yang penggunaannya dapat berupa masjid atau aset penting karena masjid dan rumah ibadah tanah lembaga keagamaan Islam. Bagi lembaga lain merupakan aset bagi umat beragama. keagamaan selain Islam, dapat diberikan sertipikat Hak Walau keberadaannya tidak bisa dipisahkan Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) serta Hak Pakai yang dari kehidupan beragama di Indonesia, namun pada dipergunakan sebagai tempat ibadah atau aset tanah kenyataannya, tidak sedikit juga masjid yang terkena lembaga keagamaan lainnya. (RH/LS) polemik sengketa pertanahan. Sebagai Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengeluarkan Instruksi Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1/INS/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia. Di Provinsi Gorontalo, tanah wakaf yang telah disertipikatkan pada tahun 2018 sebanyak 55 bidang dan hingga tahun 2019 ini telah diterbitkan 794 sertipikat tanah dengan luas 741.046 m2. “Setiap saya datang ke daerah, yang saya dengar adalah sengketa tanah. Maka dari itu, perlu adanya sertipikat tanah, agar tidak dipermasalahkan karena sebagai bukti hak hukum. Untuk itu, kita percepat sertipikasi agar tidak lagi terdengar sengketa tanah wakaf,” ujar Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan sambutan pada penyerahan sertipikat wakaf di Masjid Baiturrahman, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Jumat (01/03). Pada kegiatan tersebut, dibagikan 34 sertipikat tanah wakaf kepada nazir yang berasal dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, serta Kabupaten Pohuwato. 203Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm maret Tanah Ponpes Tertua di Gorontalo Sekarang Bersertipikat Wakaf Tanggal 01 Maret 2019 G orontalo - Burhanuddin Umar (70), seorang nazir dari Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Alhuda, merasa senang sekali karena Pondok Pesantren (Ponpes) yang ia kelola mendapat sertipikat wakaf dari Presiden RI, Joko Widodo. Burhanuddin Umar mengungkapkan bahwa Ponpes Alhuda mendapat wakaf dari anggota masyarakat berupa tanah seluas 291 m2 pada tahun lalu. “Ponpes Alhuda memiliki bangunan 2 lantai yang saat ini menampung 1.200 orang santri,” ujar Burhanuddin Umar. Ponpes Alhuda merupakan Ponpes tertua yang ada di Provinsi Gorontalo, yang berdiri dari tahun 1929. “Usianya sudah mencapai 90 tahun,” kata Burhanuddin Umar. Lebih lanjut, usai mendapat tanah wakaf pada tahun lalu, Burhanuddin Umar mengungkapkan bahwa ia langsung datang ke Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk mengurus sertipikat tanah wakaf. “Sekarang cepat pak jadinya. Sudah begitu, informasi yang diberikan sangat jelas. Saya juga tidak dipusingkan dengan berbagai macam biaya. Pokoknya buat sertipikatnya sangat mudah dan gampang pak,” kata Burhanuddin kepada Tim Humas Kementerian ATR/BPN. Burhanuddin Umar menjawab secara tegas ketika kami bertanya seberapa penting menurut Bapak sertipikat tanah wakaf tersebut. “Penting, Pak. Sangat penting, bagi Ponpes Alhuda karena ini berarti menjamin hak hukum tanah kami. Kalau tidak bersertipikat, rawan sengketa,” ujar nazir berusia 70 tahun tersebut. Burhanuddin Umar merupakan salah satu dari 12 orang perwakilan nazir yang mendapat sertipikat tanah wakaf di Masjid Baiturrahman, Kabupaten Gorontalo, Jumat (01/03). (RH/LS) 204 kumpulan Siaran Pers

maret 2.001 Sertipikat Tanah Dibagikan di Kendari peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 02 Maret 2019 K endari - Setelah membagikan sertipikat Kementerian ATR/BPN jumlah bidang tanah yang tanah di Cilacap minggu lalu dan sertipikat bersertipikat meningkat tajam di seluruh Indonesia. tanah wakaf di Gorontalo Jumat lalu, kini Harapannya, tahun 2025 seluruh bidang tanah di Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Republik ini bisa terdaftar semua. membagikan 2.001 sertipikat tanah di Gor Pemuda Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu Dengan terdaftarnya bidang tanah, kesejahteraan (02/03). Kegiatan penyerahan sertipikat ini sebelumnya masyarakat dipastikan meningkat dan kondisi didahului dengan pencanangan tanda batas atau patok perekonomian bisa merata dari sabang sampai Marauke. secara simbolis yang dilaksanakan di Kelurahan Bende, Karena selain sebagai bukti hukum, sertipikat tanah juga Kecamatan Kadia, Kota Kendari. bisa mengantarkan akses permodalan bagi masyarakat yang ingin bangun usaha dan peran BPHTB juga akan Penerima sertipikat berasal dari 12 kabupaten/kota yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). merupakan hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pertanian. Penerima sertipikat Salah seorang warga penerima sertipikat tanah bernama tanah kebanyakan berasal dari tiga daerah, yakni Kota La Ode Husein yang berprofesi sebagai petani mengaku Kendari 1.125 sertipikat, Konawe 501 dan Konawe senang mendapatkan sertipikat di bidang tanahnya Selatan (Konsel) 375 sertipikat. yang seluas 8.754 m2 di Kabupaten Muna Barat. “Saya berterima kasih kepada Presiden dan Kementerian “Setiap saya ke daerah yang sering saya dengar dari ATR/BPN karena selama 10 tahun mengelola tanah masyarakat adalah masalah sengketa atau konflik tanah perkebunan kelapa ini belum juga dapat sertipikat. baik dari individu, pemerintah maupun perusahaan, hal Tapi dengan program Pemerintah sekarang saya dapat itu terjadi karena tidak adanya sertipikat tanah. Kita sertipikat gratis,” ujarnya. usahakan percepat pendaftaran tanah di Indonesia untuk minimalisir semua masalah pertanahan itu,” ujar Di Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan terdapat Presiden Jokowi. 1.882.500 bidang tanah dan telah terdaftarkan sebanyak 907.319 bidang tanah, sedangkan di Kota Kendari Sertipikat tanah, menjadi salah satu bukti hak hukum diperkirakan terdapat 118.650 bidang tanah, dan yang kepemilikan atas tanah yang sangat penting dimiliki sudah terdaftar sebanyak 92.382 bidang tanah dan masyarakat. Mengingat, masih banyaknya terjadi yang belum terdaftar sebanyak 26.270 bidang tanah. sengketa dan konflik pertanahan akibat banyak bidang Ditargetkan, seluruh bidang tanah di Kota Kendari dan di tanah yang belum terdaftar di seluruh Indonesia, seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara akan terdaftar pada membuat Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN tahun 2025. (RO/NA) melaksanakan Percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL. Terbukti, dengan adanya program PTSL ini dan target yang diberikan Presiden Jokowi setiap tahunnya kepada 205Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm maret Presiden Jokowi Canangkan Pemasangan Tanda Batas Tanah di Sulawesi Tenggara Tanggal 02 Maret 2019 K endari-Pemasangantandabatasadalahsalah satu syarat dalam proses penyertipikatan tanah, namun demikian masih banyak masyarakat yang belum memasang tanda batas tanah, sehingga menyebabkan proses pengukuran tanah membutuhkan waktu lebih lama. Untuk itu sebelum menyerahkan Sertipikat tanah di Kendari siang ini, Sabtu (02/03) Presiden Joko Widodo mencanangkan pemasangan tanda batas tanah di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Presiden mengatakan pemasangan tanda batas ini penting, sehingga dapat mempercepat dan memudahkan petugas BPN dalam proses pengukuran. “Dengan pemasangan tanda batas tanah, penyertipikatan tanah di seluruh provinsi di Indonesia dapat dipercepat lagi,” ungkapnya. Selain ingin mencanangkan tanda batas tanah, Presiden juga ingin melihat bagaimana proses pengukuran tanah di lapangan. “Ternyata sekarang teknologinya sudah baik, langsung bisa tahu koordinat di lapangan, tidak seperti dulu, dan sekarang setahun kita bisa mengukur 9 juta lebih, dan harapannya penyertipikatan tanah dapat dipercepat lagi,” ujar Kepala Negara. Seperti diketahui proses penyertipikatan tanah yang dilaksanakan selalu melebihi target yang diberikan tahun 2017 dari target 5 juta dapat didaftarkan tanah sebanyak 5,4 juta, tahun 2018 dari target 7 juta dapat didaftarkan tanah sebanyak 9 juta. (RO/NA) 206 kumpulan Siaran Pers

maret Tanah Terlantar Eks HGB Seluas 29,3 Ha Kembali Menjadi Tanah Negara peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 06 Maret 2019 S emarang - Kementerian Agraria dan Tata Bank Tanah ini nantinya akan menampung tanah Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/ bekas tanah terlantar, tanah pelepasan kawasan hutan, BPN)terusberupayamengurangiketimpangan maupun tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan lainnya. penguasaan dan pemilikan tanah, salah satunya adalah dengan penertiban dan “Kemudian tanah yang ditampung tersebut dapat pendayagunaan tanah-tanah terlantar, baik tanah didistribusikan kepada masyarakat, untuk tanah objek bersertipikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna reforma agraria, untuk kepentingan Pemerintah atau Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya. sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan. Sekjen mengatakan bahwa sesuai dengan Rencana Tata Di Kota Semarang, Kementerian ATR/BPN atas nama Ruang, tanah ini berada di kawasan kuning yakni untuk negara telah menguasai tanah seluas 29,3 hektare, perumahan, ini dapat dimanfaatkan untuk perumahan tanah tersebut merupakan bagian dari HGB atas nama TNI, POLRI, dan PNS yang belum memiliki rumah. “ PT Tanah Mas Duaja. Tanah yang berada di Kelurahan Untuk sementara kita tanami dulu, agar tidak longsor Rowosari, Kecamatan Tembalang ini adalah tanah dan lebih sejuk. Daerah ini akan semakin hijau dan sehat, terlantar yang tidak dimanfaatkan dan kemudian diambil serta baik untuk kita semua,” imbuhnya. alih oleh Kementerian ATR/BPN yang digunakan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Sementara itu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar yang ditemui di sela-sela acara “Ini adalah bentuk penegakan peraturan yang mengatakan bahwa pihaknya selain di Semarang juga dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN. Tanah telah membagikan sebagian tanah HGU terlantar seluas terlantar yang tidak dimanfaatkan dengan baik harus 60 hektare kepada 400 orang di Pemalang melalui kita ambil dan digunakan untuk Tanah Cadangan Umum program redistribusi tanah. “Kemudian di Pekalongan Negara,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ seluas 17 hektare tanah HGU terlantar juga diserahkan BPN Himawan Arief Sugoto dalam sambutannya pada kepada POLRI yang ke depannya akan digunakan untuk Acara Penanaman Pohon di Tanah Terindikasi Terlantar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Polisi,” pungkasnya. tersebut, Semarang, Rabu (06/03). (RO/TA) Namun demikian, lanjut Sekjen, tidak seluruh tanah diambil alih. Ia mengatakan bahwa prinsipnya kita juga memberikan kesempatan kepada pemilik tanah tersebut untuk mengoptimalisasi dan memanfaatkan tanahnya. “Maka setelah dilakukan musyawarah, disepakatilah 29,3 hektare diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN,” katanya. Lebih lanjut Sekjen mengatakan bahwa ke depan Kementerian ATR/BPN akan membentuk Bank Tanah. 207Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Gandeng Seluruh Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah untuk Sukseskan PTSL kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 07 Maret 2019 S emarang - Ingin mengulang kesuksesan Bapak/Ibu tahun lalu kita dapat melebihi target PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu mencapai 105,5%,” ujar Jonahar. (PTSL) pada tahun 2018, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Jawa Tengah menggandeng seluruh Bupati Arief Sugoto mengapresiasi pencapaian program dan Walikota di Jawa Tengah untuk menyukseskan PTSL yang telah melebihi target. “Terima kasih untuk PTSL. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dukungan semua pihak sehingga program PTSL dapat nota kesepahaman antara para Kepala Kantor tercapai melebihi target di Provinsi Jawa Tengah,” kata Pertanahan Kabupaten/Kota dengan para Bupati dan Himawan Arief Sugoto saat memberikan sambutan. Walikota di seluruh Jawa Tengah. Himawan menambahkan Kementerian ATR/BPN juga “Mohon dibantu agar program PTSL lebih sukses harus melakukan pembenahan. “Pembenahan akan lagi dari tahun lalu, target kita lebih besar tahun ini, terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang jadi bantuan dari para Kepala Daerah sangat kami lebih baik dan mempermudah pemberian informasi harapkan,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi baik di pertanahan maupun di tata ruang. Sehingga Jawa Tengah Jonahar dalam sambutanya pada acara mempermudah masyarakat,” pesannya. penandatanganan nota kesepahaman di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Dengan begitu, komitmen Kementerian ATR/BPN untuk Semarang, Rabu (06/03). menyertipikatkan seluruh tanah-tanah di Indonesia dapat berjalan lancar. Sehingga dapat memberikan Pada kesempatan yang sama, juga diselenggarakan jaminan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan pimpinan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (RO/TA) Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Tengah. Nota kesepahaman tersebut, dalam rangka penyertipikatan tanah-tanah aset maupun wakaf Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang akan diakomodasi menggunakan anggaran PTSL. Jonahar mengatakan, pada tahun 2018 jajarannya dapat menyelesaikan penerbitan sertipikat tanah sebanyak 1.255.000 bidang dan penerbitan peta bidang sebanyak 1.550.000 bidang. Pada tahun 2019 ini, peta bidang yang ditargetkan sebanyak 1.575.000 bidang dan penerbitan sertipikat sebanyak 1.285.000 bidang. “Dengan bantuan 208 kumpulan Siaran Pers

maret Bagikan 23 Sertipikat Tanah, Menteri ATR/Kepala BPN: Sertipikat Tanah Ciptakan Financial Inclusion peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 14 Maret 2019 B anda Aceh - Tahun ini, Kementerian Agraria Selain itu juga, Menteri ATR/BPN mengatakan bahwa dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan tanah wakaf jadi perhatian utama Presiden RI, Joko Nasional (BPN) memiliki target mendaftarkan Widodo. “Waktu beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, 9 juta bidang tanah, yang salah satu tujuannya ia melihat ada sebuah masjid di Jakarta, yang umatnya agar masyarakat dapat mendapat sertipikat banyak dan ramai sekali waktu salat Jumat. Namun, tanah. tidak punya sertipikat, sehingga digugat oleh ahli waris,” ungkap Sofyan A. Djalil. “Jika sudah punya sertipikat tanah, masyarakat tidak usah lagi datang ke rentenir,” kata Menteri ATR/Kepala “Oleh sebab itu, Presiden meminta agar penyertipikatan BPN, Sofyan A. Djalil saat memberikan sambutan tanah-tanah wakaf agar dapat selesai tahun 2025,” usai memberikan 23 sertipikat tanah kepada instansi tambah Sofyan A. Djalil. pemerintah dan nazir masjid di Kantor Wali Kota Banda Aceh, Rabu (13/03). Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman berharap bahwa ke depannya antara Pemerintah Kota Banda Aceh Menurut Sofyan A. Djalil, dengan memiliki sertipikat dengan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh semakin tanah, masyarakat akan memiliki akses ke bank atau bersinergi dan target Pendaftaran Tanah Sistematis financial inclusion. “Namun, jika nanti diagunkan Lengkap (PTSL) di wilayah Banda Aceh ditambah untuk ke bank, hendaknya digunakan untuk hal-hal yang mencapai kota lengkap pada tahun 2020. produktif. Sehingga modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan untuk beli mobil, “Jika sudah terdaftar seluruhnya, akan berimbas pada karena jika tidak bisa melunasi kreditnya, akan jadi kredit penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan macet, sehingga nanti sertipikatnya disita oleh bank pemasukan ke daerah,” kata Wali Kota Banda Aceh. (RH) dan mobilnya diambil oleh dealer,” imbau Menteri ATR/ Kepala BPN. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengakui bahwa belum semua masyarakat Indonesia memiliki sertipikat tanah. Menurutnya, hingga tahun 2016, BPN baru menerbitkan 46 juta bidang tanah. “Untuk itu, Presiden minta agar segera dipercepat mendaftarkan tanah di Indonesia. Alhamdullilah, Kementerian ATR/BPN mampu mendaftarkan 5,3 juta bidang tanah pada tahun 2017; 9,3 juta bidang tanah pada tahun 2018. Untuk tahun ini saya optimistis kami mampu mendaftarkan 10-11 juta bidang tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. 209Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Menteri ATR/Kepala BPN Bagikan 65 Sertipikat Tanah di Aceh Besar kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 14 Maret 2019 A ceh Besar - Sebelum tahun 2017, jumlah Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali mengucapkan terima bidang tanah di Indonesia yang terdaftar kasih atas manfaat yang diberikan melalui program baru 46 juta bidang, dari 126 juta bidang PTSL. “Lewat PTSL, banyak masyarakat yang punya tanah di Indonesia yang bisa didaftarkan. sertipikat tanah, sehingga mengurangi sengketa tanah,” Masih sedikitnya tanah yang terdaftar, ujar Bupati Aceh Besar. membuat tanah milik masyarakat menjadi rawan terkena sengketa tanah. Sebanyak 65 sertipikat tanah dibagikan terdiri dari 9 sertipikat Hak Pakai, 15 sertipikat wakaf serta 51 “Harga tanah yang terus naik membuat banyak terjadi sertipikat hasil program PTSL. (RH) sengketa tanah, karena banyak tanah yang belum terdaftar,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil usai menyerahkan 65 sertipikat tanah kepada 12 orang perwakilan masyarakat di Pendopo Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (13/03). Sebelumnya, kata Sofyan A. Djalil, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya menerbitkan 500.000 sampai 1 juta sertipikat tanah per tahun, sehingga dibutuhkan 120 tahun untuk mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia. “Oleh karena itu, Presiden meminta percepatan sertipikasi tanah milik masyarakat,” kata Menteri ATR/ Kepala BPN. Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna mempercepat pendaftaran tanah diseluruh Indonesia. “Melalui PTSL, kami mampu mendaftarkan 5,4 juta bidang tanah pada tahun 2017, 9,3 juta bidang tanah pada tahun 2018, dan untuk tahun ini kami optimistis mendaftarkan 10-11 juta bidang tanah dari target 9 juta bidang,” ujar Sofyan A. Djalil. “Target utama kami, seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya pada tahun 2025,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN. 210 kumpulan Siaran Pers

maret Menteri ATR/ BPN Serahkan 23 Bidang Sertikat Tanah di Kota Banda Aceh peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 14 Maret 2019 B anda Aceh - Melayani untuk mengabdi terus Banda Aceh, 1 (satu) Sertipikat Hak Pakai kepada dilakukan jajaran Kementerian ATR/ BPN, Pemerintah RI Cq. Kementerian Agama RI, 4 (empat) tepat (13/03) di Balai Kota Banda Aceh, Kantor Sertipikat Hak Pakai ke Pemerintah Gampong Rukoh, 4 Pertanahan Kota Banda Aceh menyerahkan (empat) Sertipikat Hak Pakai ke Pemerintah Gampong sertifikat tanah. Hadir dalam acara tersebut, Geuceu Komplek, 5 (lima) Sertipikat Wakaf ke Gampong Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, Kepala Kantor Batoh dan 1 Sertipikat Wakaf ke Lambhuk. Wilayah BPN Provinsi, Walikota Banda Aceh berserta Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Sedangkan dalam sambutannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN menyampaikan, “Pemerintahan Dalam sambutannya Wali Kota Banda Aceh H. Aminullah Jokowi-JK sangat concern dalam pemenuhan untuk Usman, S.E., Ak., MM., menyampaikan, “Alhamdulillah terwujudnya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. kami atas nama jajaran pemerintah Walikota Banda Oleh karenanya program PTSL, tidak hanya menjaga tapi Aceh sungguh merasa bersyukur, bahwa semenjak saya akan kami tuntaskan sebagai upaya melayani rakyat,” dilantik sebagai Wali Kota, baru Pak Menteri ATR yang ucapnya. menyapa Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya. Tidak hanya itu, yang semula Dana Desa Rp197 triliun “Kami mengharapkan, kerjasama Pendaftaran Tanah di tahun 2019, ke depan akan terus ditingkatkan, Sistematis Lengkap (PTSL) antara BPN dan Pemkot bahkan secara khusus mengenai 12,7 juta hektare Banda Aceh dapat terus terjaga. Perlu kami informasikan kawasan hutan, Pemerintah akan menyerahkan kepada bahwa, selama lebih kurang 10 tahun ini, Pemkot Banda masyarakat untuk dikelola masyarakat adat, koperasi Aceh melakukan sewa menyewa dengan PT Kereta Api dan lain sebagainya, sebagai upaya meningkatkan Indonesia sehingga membebani APBK. Oleh karenanya ketersediaan pangan dan pertumbuhan ekonomi, Pemkot mengharapkan untuk memfasilitasinya.” harap sehingga dapat mengurangi urbanisasi. Selain itu juga Wali Kota Banda Aceh. kami berkomitmen akan selektif memberikan HGU kepada para Perusaahan berbadan hukum, ujarnya. Usai penyampaian sambutan dari Wali Kota, dilanjutkan (ANR) penyerahan 8 (delapan) Sertifikat Hak Pakai ke Pemkot 211Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret 7.501 Sertipikat Tanah Dibagikan di Aceh Timur kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 15 Maret 2019 A ceh Timur - Sebanyak 7.501 sertipikat tanah dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh sehingga mencegah sengketa tanah. Selain itu, dapat Timur, Jumat (15/03). Dalam kesempatan juga menciptakan financial inclusion, yakni memberikan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang akses ke perbankan,” kata Sofyan A. Djalil. (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil menyerahkan 10 (sepuluh) Pentingnya sertipikat tanah juga disetujui oleh Bupati sertipikat tanah kepada perwakilan masyarakat. Aceh Timur, Hasballah M. Thaib, terutama terkait sertipikat wakaf. “Di Aceh Timur ini banyak sekali Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Aceh Timur, masjid. Di antaranya ada konflik antara pewakaf dengan Hasballah M. Thaib, unsur Musyawarah Pimpinan penerima wakaf. Karena ketika meninggal ahli waris Daerah (Muspida), serta 200 orang masyarakat menggugat penerima wakaf karena tidak ada bukti sah penerima sertipikat tanah yang berasal dari Kabupaten tanah tersebut sudah diwakafkan. Untuk hal ini, saya Aceh Timur. mengucapkan terima kasih telah menyertipikatkan tanah milik masyarakat serta tanah wakaf,” ujar Bupati Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Aceh Timur. penyertipikatan tanah merupakan program strategis nasional. “Hal ini sudah diperintahkan Presiden RI, Joko Dari 7.501 sertipikat yang dibagikan kepada masyarakat, Widodo kepada Kementerian ATR/BPN,” kata Sofyan A. di antaranya berasal sebanyak 45 sertipikat berasal dari Djalil. tanah wakaf, sebanyak 29 sertipikat merupakan hak pakai Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sebanyak Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa hingga saat 5.535 sertipikat merupakan hasil program Pendaftaran ini masih ada 80 juta bidang yang belum bersertipikat. Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, sebanyak “Kantor Pertanahan selama ini hanya menerbitkan 418 sertipikat merupakan hasil program PTSL tahun 500.000 sampai 800.000 sertipikat tanah. Jika mengikuti 2019, dan sebanyak 1.474 merupakan hasil program pola ini, kita butuh 160 tahun untuk mendaftarkan Redistribusi Tanah. (RH) seluruh tanah di Indonesia,” kata Sofyan A. Djalil. Untuk itu, Presiden telah memerintahkan Kementerian ATR/BPN agar menerbitkan 5 juta sertipikat tanah pada tahun 2017, 7 juta sertipikat tanah pada tahun 2018, dan 9 juta bidang tanah pada tahun 2019. “Alhamdullilah, target tersebut mampu dijawab oleh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk tahun 2019 ini, kami optimis mampu mendaftarkan 10-11 juta bidang,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa sertipikat tanah sangat penting. “Sertipikat tanah 212 kumpulan Siaran Pers

maret Komitmen Pemerintah Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 20 Maret 2019 M alang - Kementerian Agraria dan Tata pendidikan seperti pesantren dan lainnya, maupun Ruang/Badan Pertanahan Nasional tempat pemakaman. Meski demikian, tak banyak tanah (ATR/BPN) menyerahkan 12 (dua belas) wakaf yang di atasnya sudah berdiri bangunan itu sertipikat tanah wakaf yang berasal memiliki sertipikat atau jaminan kepastian hukum atas dari Kota Batu, Kabupaten Malang dan tanah yang dimiliki. Hal ini yang menjadikannya digugat Kabupaten Gresik di Universitas Negeri Malang, Rabu oleh banyak pihak. (20/03). Tanah wakaf yang telah disertipikatkan itu digunakan untuk pembangunan musala, masjid, dan “Ada beberapa kejadian di wilayah Indonesia, jadi ada tempat pendidikan seperti madrasah dan Taman keluarga yang sebelumnya mewakafkan tanahnya Pendidikan Alquran. untuk tempat ibadah, nah pada suatu ketika nilai tanah yang telah diwakafkan itu jadi tinggi kemudian pihak Dalam upaya penyelesaian sengketa dan konflik keluarga itu meminta tanahnya kembali. Hal ini yang kita pertanahan wakaf, Kementerian ATR/BPN melakukan tidak inginkan terjadi, maka itu perlu dilindungi dengan legalisasi aset tanah wakaf berupa sertipikasi tanah sertipikat tanah,” ujar Djamaludin. melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jadi, mulai saat ini setiap individu, yayasan Djamaluddin mengajak masyarakat untuk segera atau organisasi yang ingin mengajukan sertipikasi menyertipikatkan tanah wakafnya tanpa ragu karena tanah wakaf akan dimudahkan prosesnya oleh Kantor prosesnya sekarang mudah dan cepat. Terlebih lagi, Pertanahan (Kantah) di setiap kabupaten/kota seluruh tanah wakaf sebenarnya mempunyai nilai ekonomi Indonesia. tinggi apabila dikembangkan dengan baik, karena peran akan membantu dalam pengembangan ekonomi. “Kementerian ATR/BPN harus melayani masyarakat Indonesia mengenai aset tanahnya, apakah itu aset “Tanah yang diwakafkan biasanya diperuntukkan untuk yang dimiliki pemerintah, swasta, lembaga, maupun tempatibadah,pendidikanmaupunsosial,tapiwakafjuga yayasan. Hal ini dalam rangka percepatan pendaftaran bisa dilakukan untuk tanah berupa hak guna usaha, hak tanah untuk minimalisir konflik pertanahan. Maka dari pakai atau hak milik. Selain membantu kegiatan sosial itu, kami menyambut baik kerja sama yang ditawarkan bisa juga membantu mengembangkan perekonomian dari Nahdatul Ulama (NU) yang ingin menyertipikatkan bangsa, misal mewakafkan perkebunan yang produktif aset tanah wakafnya, sebagai Pemerintah kami akan dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar. bantu,” ujar Direktur Jenderal Hubungan Hukum Jadi meningkatkan perekonomian itu bukan hanya Keagrariaan, Djamaluddin saat menghadiri acara melalui akses permodalan dengan diagunkan ke bank, Strategi Pembelajaran Pendidikan Aswaja dan Ke NU-an tapi bisa berupa tanah wakaf. Tapi perlu diingat, tanah Era 4.0 dan Masyarakat 5.0 dalam Menyongsong 1 Abad wakaf hukumnya mutlak atau tidak bisa dijaminkan ke Nahdatul Ulama. bank,” ujar Djamaluddin. (GR/NA) Tanah wakaf biasanya digunakan untuk tempat ibadah, seperti masjid, musala, gereja, wihara, yayasan 213Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Terkabul Doa Masyarakat Bogor, Pendaftaran Tanah Kini Lebih Mudah kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 21 Maret 2019 B ogor - Sulitnya mengurus sertipikat tanah dirasakan tanah, pihaknya akan merealisasikan sebanyak 11 juta bidang oleh masyarakat luas, bagaimana nasibnya ketika tanah di seluruh Indonesia pada tahun ini. tanah atau aset berharga yang dimilikinya tidak bersertipikat, dan tanah dapat dirampas oleh pihak Isu tanah sangat strategis, karena di atas tanah berdiri yang tidak bertanggung jawab. infrastruktur yang bisa terhambat pembangunannya jika permasalahan pertanahan belum dikelola dengan baik. Selain Salah satunya adalah Hengki (54) warga Bogor Selatan yang itu di atas tanah hiduplah manusia dengan berbagai strata dan mengatakan bahwa jika tidak ada program Pendaftaran Tanah komunitas, sehingga kepastian hukum hak atas tanah dapat Sistematis Lengkap (PTSL) mungkin tanah yang ia miliki selama menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang rodanya dapat bergerak 29 tahun belum bersertipikat sampai saat ini. setelah menerima sertipikat. Hal tersebut diutarakannya lantaran ia beranggapan bahwa Pada sambutannya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mengurus sertipikat itu mahal dan lama, selain itu minimnya di seluruh Indonesia itu seharusnya ada 126 juta sertipikat yang informasi membuatnya enggan untuk mengurusnya. “Dengan harus dipegang oleh masyarakat, tapi pada tahun 2016 kita baru program ini kami sangat terbantu, petugas aktif turun ke rumah mengeluarkan 46 juta bidang tanah yang bersertipikat. “Artinya kami, sehingga kami jadi lebih mudah, saya bahagia sudah apa? Masih kurang 80 juta yang belum pegang sertipikat,” ujar punya kepastian sekarang, rencana mau saya wariskan untuk Presiden. anak cucu,” ujarnya. Presiden mengungkapkan bahwa biasanya setiap tahun Hengki termasuk salah satu dari 5.000 peserta yang berbahagia pemerintah hanya mendaftarkan tanah sebanyak 500 ribu menerima sertipikat, dimana 4.000 berasal dari Kota Bogor dan bidang tanah, yang artinya untuk bisa mendaftarkan tanah 1.000 berasal dari Kabupaten Bogor, hadir langsung berkumpul sebanyak 80 juta membutuh waktu 160 tahun lagi. “Mau Bapak/ ramai-ramai dari jam 7 pagi, bergegas berangkat subuh untuk Ibu menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertipikat menerima langsung sertipikat tanah hak miliknya dari Presiden tanah? Kalo mau, maju ke depan saya beri sepeda,” ujarnya Joko Widodo di Lapangan Bogor Nirwana Residence (BNR), yang disambut gelak tawa masyarakat penerima sertipikat. Kamis (21/03). Belum terdaftarnya tanah seluruh Indonesia menyebabkan Satu hal yang sangat didambakan oleh masyarakat luas adalah terjadinya sengketa tanah di mana-mana. Presiden kepastian, kepastian akan kepemilikan tanah. Hidup ini serba menceritakan bahwa setiap dirinya pergi ke kampung, ke desa di tidak pasti, tetapi kepastian hidup akan lebih baik bila sertipikat daerah-daerah manapun baik di Jawa, di Sumatra, Kalimantan, tanah sudah di tangan. Penyerahan sertipikat tanah ini bagian NTT, NTB, Bali, Papua semuanya mengeluhkan sengketa tanah. dari rencana penyelesaian pendaftaran tanah di Kota Bogor. “Kenapa itu terjadi? Karena masyarakat tidak pegang tanda “Insya allah 100% tanah di Kota Bogor akan terdaftar seluruhnya bukti hak atas tanah yang kita miliki yang namanya sertipikat,” pada tahun ini, sementara untuk Kabupaten Bogor karena imbuhnya. wilayahnya luas akan terdaftar seluruhnya pada tahun 2025,” ucap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Pada kesempatan yang berbahagia tersebut tak lupa Presiden Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil dalam laporannya pada juga berpesan kepada para penerima Sertipikat Tanah yang acara penyerahaan sertipikat tanah tersebut. akan mengagunkan sertipikatnya di Bank untuk memperoleh modal usaha agar menghitung dan mengkalkulasi dengan Memperhatikan keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam cermat. “Jangan sampai sertipikat yang sudah diserahkan ini Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) selama dua hilang karena uang agunan yang diterima digunakan untuk tahun ini yang selalu melampaui target, Menteri ATR/Kepala kebutuhan konsumtif,” pungkasnya. (TM/RO/RI/AF) BPN optimistis dengan target PTSL sebanyak 9 juta bidang 214 kumpulan Siaran Pers

maret Cegah Sengketa Tanah, Kementerian ATR/BPN Serahkan 20.000 Sertipikat Tanah di Batam peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 30 Maret 2019 B atam - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ namun baru 46 juta bidang tanah yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat tahun 2016. Dulu pendaftaran tanah targetnya hanya ini gencar membagikan sertipikat hak atas 500 ribu setahun, sehingga dibutuhkan 160 tahun tanah di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. lagi untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mengatasi “Dengan percepatan yang dilakukan, seluruh Indonesia persoalan sengketa tanah yang kerap terjadi. akan selesai pendaftaran tanahnya pada tahun 2025,” imbuhnya. Untuk itu pada hari Sabtu (30/03), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyerahkan sertipikat hak atas Ia menambahkan bahwa kegiatan PTSL ini tak hanya tanah kepada 20.000 warga Batam di Lapangan Batam menyasar sertipikat tanah untuk rakyat, namun juga Center, Alun-alun Kota Batam. menyasar pada tanah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid, pesantren, gereja, wihara Sertipikat yang diserahkan adalah hasil dari Program dan tanah keagamaan lainnya. Oleh sebab itu sejak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kantor tahun lalu kita juga menggenjot penerbitan sertipikat Pertanahan Kota Batam tahun 2018 yang tersebar di 12 tanah yang digunakan untuk kegiatan agama. “Sudah kecamatan. “Ditargetkan pada tahun ini seluruh tanah di puluhan ribu tanah [untuk kegiatan] keagamaan kita Kota Batam lengkap seluruhnya terdaftar,” ujar Menteri daftarkan,” ujarnya. ATR/Kepala BPN pada acara tersebut. Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan Mengenakansetelanbatikberwarnaabu-abu,didampingi bahwa selain bermanfaat untuk mencegah sengketa, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Wali Kota sertipikat tanah juga dapat dimanfaatkan untuk Batam Muhammad Rudi, Menteri ATR/Kepala BPN memperoleh modal dalam rangka meningkatkan berjalan dari Kantor Wali Kota Batam menuju tempat kesejahteraan keluarga. Namun Menteri ATR/Kepala acara. Sambil berjalan menuju tempat acara di tengah BPN juga mengingatkan agar pinjaman tersebut hanya hujan rintik-rintik, ia menyalami dan berswafoto dengan digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan masyarakat penerima sertipikat. bermanfaat dalam mengembangkan usaha. Dalam acara yang berbahagia tersebut, Menteri ATR/ Dan yang paling penting ia berpesan kepada masyarakat Kepala BPN mengungkapkan bahwa gencarnya untuk menghindari pinjaman pada rentenir. Mengingat pemberian sertipikat tanah tak lepas dari keresahan rentenir memungut bunga pinjaman yang sangat besar Presiden Jokowi yang kerap mendengar persoalan dan akan memberatkan masyarakat. sengketa tanah. Bukan hanya di Jakarta, melainkan juga di berbagai wilayah di Indonesia. “Oleh sebab itu Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah Presiden memerintahkan untuk mengeluarkan sertipikat menyiapkan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) yang tanah secepat mungkin dan sebanyak mungkin,” ujarnya. memiliki bunga rendah yaitu 7 persen per tahun. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan seharusnya di “Kalo Bapak/Ibu pinjam uang Rp10 juta maka bunganya Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang terdaftar, hanya sekitar Rp70 ribu sebulan,” pungkasnya. (RO) 215Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

april Komitmen Cegah Sengketa Tanah, Kementerian ATR/BPN Serahkan Ribuan Sertipikat Tanah Wakaf kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 10 April 2019 S ukabumi - Pemerintah melalui Kementerian Agraria Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan sertipikat tanah BPN) semakin serius dalam mencegah kasus sengketa wakaf secara simbolis kepada 12 perwakilan penerima sertipikat tanah peribadatan seperti Masjid, Musala, Madrasah, wakaf dilanjut dengan memberikan sambutan. Pondok Pesantren, Pemakaman hingga rumah ibadah lainnya. Hal ini dibuktikan melalui Penyertipikatan Tanah Wakaf atau Dalam sambutannya, Menko Maritim memuji kinerja jajaran tempat peribadatan lainnya di seluruh Indonesia melalui program Kementerian ATR/BPN karena telah menyelesaikan 1.507 sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dalam waktu 2 minggu. “Kita dukung terus kinerja Kementerian ATR/BPN sesuai arahan Pak Presiden untuk menjalankan program Sebanyak 1.507 sertipikat tanah wakaf diserahkan kepada Nazir di bidang pertanahan yang sudah bertahun-tahun belum beres atau pengurus lembaga keagamaan di Gedung Al-Masthuriyah diurus padahal dampaknya ke puluhan juta rakyat Indonesia,” ajak Islamic Foundation, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. (10/04). “Saya terkaget-kaget begitu Pak Sofyan Djalil masuk di lingkungan Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Kementerian ATR/BPN bisa menghasilkan sekian ratus ribu Ulum, S.E. menyatakan bahwa komunitas pengelola pendidikan sertipikat di seluruh Indonesia yang sebelumnya juga sudah keagamaan selama ini mengalami sedikit kendala di saat ingin diperintahkan tapi belum optimal juga jalannya.” tambahnya. mengajukan bantuan seperti beasiswa dan lain hal kepada pemerintah baik tingkat kabupaten/kota atau pusat, karena Pemerintah berharap sertipikat yang sudah diterima oleh seluruh adanya persyaratan tertentu yaitu tanahnya harus bersertipikat dan peserta penerima sertipikat tanah rakyat maupun wakaf agar dapat berstatus wakaf. “Tapi Alhamdulillah dengan adanya pembagian dijaga sebaik mungkin dan dapat bermanfaat dalam membangun sertipikat tanah wakaf di Jawa Barat dan daerah lain yang saya tahu usaha dengan bentuk modal agunan dari bank. dari berbagai media menunjukkan Pak Presiden beserta Pemerintah peduli terhadap rakyat, masyarakat dan agama,” tegasnya. Ditemui seusai acara, Aceng Lukman Buchori yang akrab disapa Lukman salah satu Nazir dari ribuan Nazir lainnya mengaku Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam laporannya menerima dua sertipikat sekaligus. “Alhamdulillah saya dapat mengungkapkan jumlah sertipikat tanah wakaf yang telah terbit di sertipikat untuk Masjid Jami’ Al-mualla dan Majlis Ta’lim Al-mualla Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2019. “Sampai saat ini yang beralamat di Jl. Cihelang Hilir, RT 01 RW 08, Cihelang Tonggoh, ada 23.730 bidang tanah yang sertipikat tanahnya sudah selesai di Cibadak, Kabupaten Sukabumi dengan luas keseluruhan kurang Jawa Barat dan hari ini telah diserahkan sebanyak 1,507 sertipikat,” lebih 700 m² dengan proses yang sangat cepat yaitu 1 minggu,” ungkap Sofyan A. Djalil. ucap Lukman. Seperti yang telah diketahui, manfaat dari adanya sertipikat Di sisi lain, Jajuli sebagai Ketua RW 02, Desa Sukaresmi, Kecamatan tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum sehingga dapat Cisaat, Kabupaten Sukabumi juga berkesempatan mengurus mencegah terjadinya sengketa tanah yang selama ini terjadi di sertipikat tanah wakaf dalam bentuk Tempat Pemakaman Umum Indonesia dan juga sebagai akses ke perbankan untuk ajukan modal (TPU) yang memiliki luas tanah 507 m². “Pengurusannya hanya 1 usaha. Maka dari itu, target PTSL setiap tahunnya terus ditingkatkan minggu, dengan tahapan pertama Kades infokan bahwa akan ada sehingga di tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar. pengurusan sertipikat tanah wakaf umum, lalu saya mengajukan ke Kades, setelah itu saya hanya tunggu juru ukur datang,” jelas Jajuli. “Tahun 2017 target 5 juta dan berhasil mengeluarkan seluruh produk PTSL mencapai 5,4 juta. Tahun 2018 kita berhasil keluarkan 9,3 juta. Sebagai informasi, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau Tahun ini Insyaallah paling sedikit 11 juta bisa kita selesaikan, dan badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia paling lama tahun yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama- 2025,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN. lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya. (GR/LS) 216 kumpulan Siaran Pers

april Puluhan Tahun Tunggu Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Wilayah Kawasan Hutan peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 25 April 2019 P ontianak - Masyarakat Kalimantan Barat saat ini sudah prosesnya mudah, dan cepat. Jika ada berkas yang kurang, petugas aktif bisa bernafas lega, setelah penantian panjang menunggu memberitahukannya sehingga dapat dengan cepat ia lengkapi. “Petugas kepastian hukum hak atas tanah selama puluhan tahun, Rabu BPN dari Bengkayang menginap di Desa kami untuk memudahkan (24/04) masyarakat Kalimantan Barat menerima Sertipikat pelayanan. Bilamana masyarakat kurang berkasnya, petugas BPN malam- Tanah miliknya sebagai bukti pengakuan negara terhadap pun siap melayani,” ungkapnya. tanah yang mereka miliki. Sertipikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sementara itu pada kesempatan yang berbahagia tersebut Menteri ATR/ (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil di Lapangan Rumah Radakng, Jalan Sutan Kepala BPN dalam sambutannya mengatakan program penyertipikatan Syahrir, Kota Pontianak. tanah ini merupakan bagian dari program strategis nasional dan akan terus dilaksanakan secepat mungkin dan sebanyak mungkin. Pada kesempatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 5.300 Sertipikat Tanah dari total 41.247 Sertipikat Tanah. Sertipikat tersebut terdiri “Secara nasional tahun ini kita targetnya 9 juta, mudah-mudahan kita bisa dari hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak lampaui target tersebut sampai 11 juta hingga 12 juta. Tahun 2018 kita 14.001 bidang dan dari program Redistribusi Tanah sebanyak 27.246 targetkan 7 juta kita berhasil mencapai 9 juta dan kami yakini pada tahun bidang. Sisa sertipikat yang belum diserahkan akan secepat mungkin 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar,” tegas Sofyan A. Djalil didistribusikan kepada masyarakat penerima sertipikat tanah, sehingga apabila dibutuhkan dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan Ia mengatakan di Bali seluruh kawasan Provinsinya akan terdaftar kesejahteraan keluarga. seluruhnya pada tahun ini, kemudian juga Magelang, Solo dan DKI Jakarta tahun ini akan segera lengkap terdaftar juga. Jika melihat dari jumlah Sertipikat tanah yang diserahkan adalah mayoritas berasal dari program Redistribusi Tanah pelepasan kawasan hutan. Apresiasi Dukungan Pemda dan Pemangku Kepentingan Terkait di Tanah pelepasan kawasan hutan tersebut tersebar di 14 Kabupaten di Kalimantan Barat dalam Menyukseskan Pendaftaran Tanah Provinsi Kalimatan Barat yang dilepaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang kemudian oleh Kementerian ATR/BPN KendatitidaksepertiBalidanDKIJakartayangtanahnyaterdaftarseluruhnya disertipikatkan melalui program redistribusi tanah. pada tahun ini, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat dalam empat tahun terakhir di bawah kepemimpinan Samad Soemarga Kegiatanpenyerahansertipikatinimendapatsambutanbaikdarimasyarakat, terus melakukan kemajuan yaitu mampu menyertipikatkan tanah sebanyak salah satunya adalah Edi Saputra yang tinggal di Desa Ujungpandang 540.224 bidang tanah. Keberhasilan pencapaian ini juga adalah berkat Kabupaten Kapuas Hulu. Ia rela menempuh perjalanan panjang melalui kerja sama yang baik antara jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat darat dan laut selama 10 jam dari desanya menuju Pontianak, hanya untuk dengan jajaran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait di menjemput kepastian hukum hak atas tanah miliknya yang sudah sejak Provinsi Kalimantan Barat. lahir ia tempati bersama orang tuanya yang saat ini sudah tiada. Oleh sebab itu, dalam rangka mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah Hal serupa juga diakui Muhammad Miftahul Khoiri warga Desa Gelantung, dan pemangku kepentingan terkait maka pada kesempatan tersebut Kanwil Kabupaten Bengkayang yang mengaku sangat bersyukur sekali. Karena BPN Provinsi Kalimantan Barat juga menyerahkan piagam penghargaaan ada pelepasan kawasan hutan, tanahnya kemudian dapat bersertipikat. Kini kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait atas tanahnya menjadi jelas miliknya. Namun yang lebih menguntungkan lagi, dukungannya selama ini dalam menyukseskan pendaftaran tanah di ia bisa memperbesar usaha keluarganya lewat “menyekolahkan” sertipikat wilayahnya. Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait tersebut tanah ke bank dan koperasi. adalah Pemerintah Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, PT Muhammad Miftahul Khoiri mengaku tak banyak pinjaman uang yang Pelindo II (Persero) Cabang Pontianak, dan PT Aneka Tambang Tbk. digunakan. Hanya sekadar untuk membeli tanaman karet yang akan ditanam di kebunnya. “Usaha saya karet pak, sekarang sudah berjalan Selain menyerahkan Sertipikat tanah untuk rakyat dan piagam penghargaan, dengan baik, sertipikat ini mau diagunkan untuk menambah tanaman karet pada kesempatan ini Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat juga di kebun saya,” katanya. menyerahkan 122 Sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Terkait pembiayaan sertipikat, Miftahul Khoiri mengaku bahwa Sertipikat Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan 1 Aset Kementerian Pekerjaan tanah yang ia terima tidak gratis sepenuhnya. Ia masih mengeluarkan biaya Umum dan Perumahan Rakyat yang juga diserahkan oleh Menteri ATR/ sebesar Rp 250 ribu untuk biaya pengurusan berkas yang dilakukan pihak Kepala BPN kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. desa dan juga biaya patok serta materai. “Tapi menurut saya masih wajar, (RO/WN). saya senang karena memperoleh kepastian waktu penyelesaian sertipikat,” ujarnya. Kemudian ia mengatakan pengurusan sertipikat tanah miliknya ini 217Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

mei Peningkatan SDM, Upaya Tercapainya Target PTSL kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 08 Mei 2019 M anado – Dalam meminimalisasi permasalahan Freddy mengucapkan terima kasih kepada jajaran Direktorat pertanahan dan mencegah sengketa tanah, Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang telah mengabulkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan permohonan dalam menambah SDM bidang pengukuran di Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun provinsi Sulawesi Utara. Beliau juga menyampaikan ucapan ini menargetkan 9 juta bidang tanah disertipikasi selamat menunaikan Ibadah Puasa dan mohon maaf lahir dan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bathin kepada seluruh hadirin yang akan menunaikan ibadah (PTSL). Tahun lalu, Program Strategis Nasional tersebut puasa. mempunyai target 7 juta bidang tanah dan telah berhasil dilaksanakan melalui pengukuran dan pemetaan sebanyak 9,3 Pada saat bersamaan, di ruang sidang Ketua Sekolah Tinggi juta bidang tanah (133% dari target yang ditetapkan). Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Agus Wahyudi beserta timnya dan Seiring dengan itu, Kementerian ATR/BPN juga terus dihadiri oleh akademisi STPN serta asosiasi profesi (ISI, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APSPIG dan MASKI) mengadakan Focus Group Discussion aparaturnya, maupun masyarakat yang dilibatkan seperti juru (FGD) untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional ukur berlisensi agar pencapaian target yang besar itu dapat Indonesia (SKKNI) bidang Kadastral. Perumusan yang sudah terjamin kualitasnya. Peningkatan kualitas SDM tersebut dimulai beberapa waktu lalu dan diharapkan rampung pada juga disiapkan untuk melakukan modernisasi kantor dengan bulanAgustus,akandiberlakukansecaraNasionaldanmenjadi penggunaan sistem elektronik. Upaya modernisasi dilakukan acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam menguji dengan mengoptimalkan e-office pada setiap kegiatan kompetensi warga masyarakat yang berminat menjadi juru pertanahan dan akan membangun penggunaan e-filing ukur berlisensi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. system dan e-certificate yang didukung oleh SDM yang ahli dan terampil. “Baik lulusan Pelatihan Bidang Survei seperti yang berlangsung di Sulawesi Utara dan 7 (tujuh) provinsi lainnya “Kalian harus terus menerus memacu diri belajar dan belajar yang diselenggarakan pada tahun ini dan 15 provinsi pada lagi, jangan berpuas diri dengan pelatihan hanya 35 hari ini. tahun lalu, lulusan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Mumpung masih muda, BPN membutuhkan keterampilan Ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja maupun lulusan kalian untuk turut membantu agar PTSL berhasil dengan Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Geomatika yang tersebar baik,” ujar Freddy Kolintama, Kepala Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia, akan masuk dalam kategori level 2 (dua) Provinsi Sulawesi Utara didampingi oleh Janny Danny Assa, yaitu Asisten Surveyor Kadaster (ASK) Pratama,” ujar Agus Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan saat menutup secara Wahyudi. resmi kegiatan Pelatihan Bidang Survei dan Pemetaan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah, Sabtu (04/05) di Hotel “Sedangkan lulusan D1 STPN dan D2/D3 bidang survei dan Whizz Prime Manado. pemetaan masuk kategori level 3 disebut ASK Madya serta level 4 ASK Utama yaitu ASK yang sudah berpengalaman. Hal Pada kesempatan tersebut, Freddy mengatakan bahwa Kanwil ini selaras dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia BPN Provinsi Sulawesi Utara sedang menyiapkan diri untuk (KKNI) yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 8 Tahun melaksanakan Pendaftaran Tanah Pulau Terluar Lengkap di 2012,” tambah Agus Wahyudi. (HP) pulau-pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. “Ada pulau Marore, Kawaluso dan pulau Lipang di Kabupaten Sangihe yang menjadi prioritas kita agar warga kita di sana memiliki kepastian hak atas tanahnya,” sahut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara. 218 kumpulan Siaran Pers

mei Demi Tercapainya Target PTSL 2019, Kementerian ATR/BPN Kebut Penyelesaian Peta Dasar Pertanahan peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 25 Mei 2019 S ertipikat tanah merupakan muara dari Dalam pembuatan PDP, Kementerian ATR/BPN bekerja kegiatan pendaftaran tanah. Apabila ada yang sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa belum tahu, pendaftaran dimulai dari proses Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial pengukuran serta pembuatan peta. Peta (BIG) dalam hal akuisisi dan pengolahan data Citra merupakan gambaran dari suatu wilayah, Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). yang didalamnya memuat skala, legenda serta identitas lainnya. Tugas pembuatan peta pertanahan menjadi “Ketersediaan CSRT, berdasarkan raw data dari LAPAN, salah satu tugas utama Kementerian Agraria dan Tata mencakup 51,17 juta hektar atau 79,55 persen,” kata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Agus Wahyudi. Dalam business process Kementerian ATR/BPN, Berdasarkan data dari Direktorat Pengukuran dan mengenal dua jenis peta, yakni peta dasar pertanahan Pemetaan Dasar, area yang belum tersedia CSRT (PDP) serta peta tematik pertanahan. Contoh peta LAPAN seluas 13,15 juta hektare atau 20,45%. tematik dapat dijumpai didalam sertipikat tanah yang Dalam pernyataannya, Agus Wahyudi mengutarakan anda miliki berupa peta bidang tanah. Namun, PDP tentu pemenuhan kekurangan data CSRT ini tidak dapat banyak yang belum mendengar apalagi mengetahuinya. dilakukan secara business as usual. “Untuk memenuhi 13 juta hektar, dalam 3 tahun harus dilakukan pemetaan Peta dasar pertanahan merupakan suatu peta yang 4 juta hektare per tahun secara proaktif. Ini tidak menjadi dasar untuk membuat peta tematik pertanahan, mungkin dapat dicapai jika kita menunggu akuisisi CSRT yang temanya lebih dari 20 jenis. Artinya peta tematik ini oleh LAPAN,” ujar Agus Wahyudi. bisa dibuat jika sudah tersedia peta dasar pertanahan. Menurut Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Menurut Agus Wahyudi, untuk memenuhi target cakupan Agus Wahyudi, peta dasar pertanahan merupakan base PDP tersebut dapat dilakukan dengan pemotretan udara map dalam konsep One Map Policy nya Kementerian menggunakan pesawat udara berawak atau nir awak. ATR/BPN. “Peta dasar pertanahan merupakan bagian dari kebijakan satu petanya Kementerian ATR/BPN. Penyelesaian PDP sudah menjadi hal yang tidak bisa Untuk itu, ini menjadi dasar dalam kegiatan pemetaan ditawar lagi demi mendukung suksesnya PTSL. “Kami kita,” kata Agus Wahyudi. menargetkanpenyelesaianPDPdapatselesaipadatahun 2022, guna mendukung target PTSL yang ditargetkan Agus Wahyudi mengungkapkan bahwa pembuatan selesai pada tahun 2025,” ujar Agus Wahyudi. (RH/TA) PDP, hingga akhir tahun 2018 sudah mencapai 49,05%. Menurutnya persentase itu sudah mencakup 31,54 juta hektare luas wilayah daratan non kawasan hutan di seluruh Indonesia, yang merupakan wilayah kerja BPN. “Kami merencanakan pada tahun 2019 ini ada tambahan cakupan sebanyak 3,8 juta hektar atau sebesar 4,8 persen,” kata Agus Wahyudi. 219Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni Di Bangli Presiden Bagikan Sertipikat Tanah kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 14 Juni 2019 B angli - Kabupaten Bangli merupakan satu- Mendengar hal tersebut, Presiden RI berpesan agar satunya Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dipikirkan betul-betul sebelum mengajukan pinjaman yang tidak memiliki garis pantai. Namun ke bank. “Saat mau meminjam ke bank, kita harus tahu keberadaan Gunung Batur menjadi berkah modal tersebut digunakan untuk apa. Harus dihitung tersendiri bagi masyarakat di Kabupaten betul-betul, jangan sampai berat mengangsur,” pesan bagian utara Pulau Bali ini. Presiden. Kendati hujan, masyarakat Bangli dan seluruh Provinsi Proses urus sertipikatnya juga mudah, sebagaimana Bali mendapat berkah tambahan. Bagaimana tidak, disampaikan Ngurah Hadi, salah satu masyarakat yang mereka mendapat 4.816 sertipikat tanah yang naik ke panggung bahwa melalui Pendaftaran Tanah diserahkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikat tanahnya jadi “Sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanah. dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan. Dengan memegang sertipikat tanah tidak ada yang mengklaim tanah kita,” ujar Joko Widodo. “Prosesnya cepat. Kami diminta mengumpulkan data diri, habis itu mendaftar. Lalu petugas datang untuk Presiden mengakui, dalam kunjungan kerjanya ke mengukur tanah saya, ada sidang. Lalu habis itu daerah, ia sering menerima keluhan mengenai sengketa sertipikat tanah jadi,” ujar Ngurah Adi. tanah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum menerima sertipikat tanah. “Untuk itu, saya minta Mendengar laporan itu, Presiden terlihat puas. “Cepat sertipikasi ini agar dipercepat,” kata Presiden. juga jadi sertipikatnya. Ini berbeda dengan dahulu. Dahulu bikin sertipikat tanah lama. Bisa tahunan. Selain hal tersebut, Presiden Joko Widodo tidak Namun, kini beda. Ini semua berkat kerja keras jajaran menampik bahwa masyarakat Indonesia senang Kementerian ATR/BPN,” kata Presiden disambut dengan mengagunkan sertipikat tanahnya. Ia hanya berpesan tepuk tangan masyarakat. agar berhati-hati dalam mengagunkan sertipikat tanah. “Gunakan untuk hal-hal produktif,” kata Presiden. Dalam laporannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini jumlah tanah di Berkah pembagian sertipikat dirasakan juga oleh Provinsi Bali yang belum bersertipikat sebanyak 147.000 Dewa Agung, anggota masyarakat Desa Taman Bali, bidang tanah. “Provinsi Bali akan terdaftar seluruhnya Kabupaten Bangli. Kapan lagi berada di satu panggung pada tahun 2019 ini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. dan beraudiensi dengan Presiden RI. Presiden membagikan 4.816 sertipikat tanah di Di hadapan Presiden RI, beberapa Menteri yang hadir, Lapangan Kilobar, Desa Taman Bali, Kabupaten Bangli, dan anggota masyarakat, Dewa Agung mengungkapkan Jumat (14/06). Pada kegiatan tersebut hadir 3.000 bahwa sertipikatnya akan diagunkan ke bank BRI orang yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan usulan kredit Rp25 juta. “Saya akan gunakan di Provinsi Bali. (RH/TA/LS) untuk membangun usaha jamu serta katering,” kata Dewa Agung. 220 kumpulan Siaran Pers

juni Program PTSL Bantu Percepat Warga Peroleh Sertipikat Tanah peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 20 Juni 2019 G resik - Warga Gresik menilai program pemerintah baru mengeluarkan 46 juta. Berarti masih Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap kurang 80 juta bidang tanah yang belum bersertipikat. (PTSL) mempercepat masyarakat untuk punya sertipikat tanah. Hal tersebut “Berarti Bapak dan Ibu sekalian yang pegang sertipikat diungkapkan oleh Ilmiah (32), seorang Ibu hari ini sangat beruntung. Alhamdulillah,” ujarnya di muda warga Desa Kulo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten depan 3.200 warga Gresik yang menerima sertipikat Gresik, yang datang membawa anak semata wayangnya tanah. menjemput kepastian hukum hak atas tanahnya. Presiden berkisah jika dulu setahun hanya dikeluarkan Ilmiah adalah salah satu dari 3.200 masyarakat yang 500.000 sertipikat. Berarti kalau masih kurang 80 juta, datang menerima sertipikat yang diserahkan langsung itu artinya dibutuhkan waktu 160 tahun lagi baru selesai oleh Presiden RI Joko Widodo, di Gelanggang Olahraga proses penerbitan sertipikat. “Siapa yang mau dapat Tridharma Petrokimia, Gresik, Kamis (20/06). sertipikat 160 tahun lagi? Silahkan maju saya beri sepeda. Maju tapi menunggu 160 tahun sertipikatnya, Ilmiah mengatakan bahwa sudah sejak lama ia mau ndak?” tanya Presiden yang disambut riuh tawa mendambakan dapat memiliki sertipikat atas bidang penerima sertipikat. tanah yang ia miliki. Namun karena berita yang beredar selama ini bahwa pengurusan sertipikat lama dan Sebagai informasi, saat ini di Gresik diperkirakan biayanya mahal, kemudian ia mengurungkan niatnya terdapat kurang lebih 775.514 bidang tanah. Dari jumlah untuk mengurus sertipikat tanah. tersebut sebanyak 341.606 sudah terdaftar dan memiliki sertipikat. Sisanya pemerintah menargetkan pada tahun Namun anggapan itu berubah setelah petugas dari 2024 seluruh bidang tanah di Gresik akan terdaftar desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik datang seluruhnya. (RO/AF). menyertipikatkan tanahnya melalui program PTSL. “Sekitar bulan Januari tanah saya didaftarkan, kemudian hari ini saya sudah menerima sertipikat. Prosesnya cepat, pihak BPN sangat aktif dalam mengumpulkan berkas, sehingga berkas yang belum lengkap dapat segera dilengkapi,” ucapnya. Ilmiah sangat bersyukur menerima sertipikat ini, kini ia menjadi tenang karena selain kepemilikan tanahnya menjadi jelas dan bisa diagunkan ke bank, sertipikat tanah juga dapat menjamin masa depan anaknya kelak. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan di seluruh tanah air, seharusnya ada 126 juta sertipikat. Tapi di akhir 2016, 221Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni Pelatihan Juru Ukur Berlisensi untuk Memastikan Kecukupan dan Kompetensi kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 22 Juni 2019 S urabaya – Mendukung terwujudnya Pendaftaran ketersediaan juru ukur berlisensi untuk memastikan Tanah yang Berstelsel Positif, maka diperlukan kecukupan jumlah juru ukur dalam melaksanakan tugas sistem pendaftaran tanah yang memberikan pengukuran bidang-bidang tanah program PTSL maupun jaminan kepastian hukum hak atas tanah. program strategis lainnya. Kami juga sedang menyiapkan Salah satu jaminan kepastian hukum tersebut standarisasi profesi juru ukur berbasis SKKNI (Standar terkait dengan letak/posisi, bentuk dan luas bidang tanah Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang sekarang yang diukur dan dipetakan oleh juru ukur yang kompeten. sedang dalam tahapan verifikasi oleh para pemangku Pemerintah menargetkan tahun 2025 seluruh bidang tanah kepentingan,” tutup Agus Wahyudi. sudah harus terdaftar agar dapat mewujudkan Pendaftaran Tanah Stelsel Positif. “Agar terjamin kecukupan petugas ukur yang akan mengerjakan program strategis nasional dibidang Saat ini bidang tanah yang sudah terdaftar baru mencapai pertanahan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan 56 juta bidang dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih datang, kami telah minta kepada Bapak Dirjen Infrastruktur 70 juta bidang yang belum terdaftar yang harus diselesaikan Keagrariaan agar di Kanwil Jawa Timur diadakan lagi hingga tahun 2025. Diperlukan percepatan pendaftaran Pelatihan seperti ini dan Alhamdulillah disetujui, kami tanah dengan target yang semakin meningkat setiap tahun menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dirjen beserta melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). jajarannya karena telah mengadakan Pelatihan untuk kedua Dengan meningkatnya volume kegiatan pendaftaran kalinya di Jawa Timur. Tahun lalu, seperti tahun ini juga kami tanah maka kebutuhan jumlah petugas ukur juga semakin mendapat kuota 50 (lima puluh) orang putra putri Jawa meningkat. Solusi yang ditempuh adalah melalui rekrutmen Timur berkesempatan menjadi Surveyor Kadaster Berlisensi juru ukur non ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diberi di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Kepala Kantor lisensi melalui proses ujian untuk melakukan pengukuran Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala kadastral yang disebut Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) Bidang Infrastruktur Pertanahan, Ketut Giri Melaya saat yang diangkat oleh Menteri dan dilantik oleh Kepala Kantor memberikan sambutan pembukaan acara. “Anak-anak saya Wilayah. itu sekarang tersebar di seluruh Kantor Pertanahan dalam wilayah Kanwil BPN Jawa Timur dan eksis membantu PTSL, “Kebutuhan 3.000 SKB pertahun belum dapat dipenuhi oleh Redis maupun pengukuran bidang tanah untuk keperluan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang hanya pengadaan tanah dan lain-lain,” tutup Ketut Giri. meluluskan 400 orang calon SKB pertahun. Pemenuhan potensi SDM calon SKB dilakukan melalui kerja sama Sementara itu Ketua Panitia Pelaksanaan Pelatihan pada dengan berbagai K/L dan pemangku kepentingan lainnya,” tahun anggaran 2019 ini, Herjon Panggabean mengatakan kata Agus Wahyudi, Direktur Pengukuran dan Pemetaan bahwa pada tahun ini dianggarkan Pelatihan untuk 400 orang Dasar saat membuka Pelatihan Bidang Survey dan calonSKBdi8(delapan)Provinsidanyangsudahdilaksanakan Pemetaan Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di untuk 300 orang di 6 (enam) provinsi. Dilanjutkan hari ini Hotel Narita, Surabaya (18/06). 1 (satu) provinsi lagi sedang dimulai yakni di Jawa Timur (18/6) dan 1 (satu) lagi akan dimulai minggu depan (25/6) “Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Samarinda, Kalimantan Timur masing-masing sebanyak menginisiasi program vokasi untuk penyediaan petugas 50 (lima puluh) orang, maka dengan demikian hingga paruh ukur non ASN di Kementerian ATR/BPN melalui Pelatihan ini. waktu tahun ini sudah dapat diselesaikan semua Pelatihan di Kami terus mengevaluasi, mengkalkulasi dan menganalisis 8 (delapan) provinsi. (HP/NA) 222 kumpulan Siaran Pers

juni Kanwil BPN Provinsi Jambi Tanda Tangani MoU dengan Gubernur dan Wali Kota Jambi peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 22 Juni 2019 J ambi - Beni Hermawan, Kepala Kantor Wilayah Pimpinan KPK RI, Alexander Marwata dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi sambutannya menyampaikan sangat mendukung Jambi melakukan Penandatanganan Nota atas langkah kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Jambi Jambi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi dan dan Wali Kota Jambi dalam rangka kerja sama Kejaksaan Tinggi Jambi, selain itu ia meminta Bupati/ di bidang pertanahan di Ruang Pola Kantor Gubernur Wali Kota untuk memetakan potensi-potensi daerah Jambi, Kamis (20/6). Hal itu dilakukan dengan harapan yang bisa meningkatkan PAD dan kepada Kepala Daerah dapat memperkuat komitmen bersama dalam upaya agar segera menyertipikatkan aset-aset Pemerintah menyelesaikan pendaftaran tanah aset daerah. Daerah. Tujuannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena dengan adanya sertipikat Saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi sedang berupaya memberikan jaminan kepastian hukum. melakukan tertib administrasi terhadap barang milik daerah yang dimiliki sebagai bukti hukum yang sah, “Kami berharap ada realisasi dari penandatanganan salah satunya dengan melakukan sertipikasi tanah MoU ini, jangan hanya sebatas seremonial saja. Kami milik Pemerintah Provinsi Jambi. Seperti yang disadari, akan lakukan monitoring secara berkala, untuk melihat pemanfaatan barang milik daerah khususnya tanah tindak lanjut dari MoU ini,” ujar Alexander. memberikan potensi yang luar biasa bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pemanfaatan aset tanah di Provinsi Jambi belum dilaksanakan optimal, namun dengan adanya kejelasan akan status tanah, sengketa dan konflik pertanahan bisa dihindari. “Kita tentu sering mendengar atau mengalami sendiri bahwa gugatan hingga pendudukan fisik dan lain sebagainya yang terjadi terhadap aset barang milik daerah dan penyelesaian sengketa kadangkala menjadi sangat rumit karena masing-masing pihak memiliki bukti hukum sendiri yang kadangkala dengan kekuatan hukum yang sama,” ujar Fachrori Umar, Gubernur Jambi. Fachrori menyampaikan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman tentang Kerja sama di Bidang Pertanahan ini dengan menerapkan kebijakan di masing-masing daerah baik tingkat kabupaten maupun provinsi yang bisa mendukung pendapatan dan penertiban barang milik daerah utamanya yang berupa tanah. 223Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni Libatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Percepat PTSL kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 25 Juni 2019 P endaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Lalu apa peran Kantor Pertanahan maupun SKB dalam kegiatan merupakan program kerja Kementerian Agraria ini? Menurut Kasubdit pengukuran kadastral Donnie, Kantor dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Pertanahan maupun SKB tetap melaksanakan tugas yang (BPN), yang bertujuan mempercepat pendaftaran terkait dan mengumpulkan data yuridis. “Kantor Pertanahan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian maupun SKB memberikan supervisi dalam kegiatan yang ATR/BPN telah melampaui target yang telah ditetapkan dilakukan oleh Puldatan,” ucapnya. yaitu mendaftarkan 5,2 juta bidang tanah pada tahun 2017 dan 9,3 juta bidang tanah pada tahun 2018. Untuk tahun ini, Lebih lanjut, Pemetaan Partisipatif dilakukan oleh dua pihak. Kementerian ATR/BPN ditargetkan mendaftarkan 9 juta bidang Untuk pihak pertama Kantor Pertanahan, yang mendapat target tanah, sehingga perlu dilakukan terobosan untuk mencapai 650.000 bidang. Pihak kedua, SKB mendapat target 350.000 target tersebut. bidang. “Untuk kegiatan partisipatif yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa dan untuk yang dilakukan Berpikir tanpa mengikuti pola (out of the box) acap kali oleh SKB dilaksanakan di Sumatra Selatan, Riau, Jambi serta dikatakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil kepada seluruh Pulau Kalimantan,” ungkapnya. jajaran Kementerian ATR/BPN mengingat beban kerja yang dihadapi sangat berat. Berbagai terobosan dilakukan dalam Dalam kegiatan partisipatif ini, Kementerian ATR/BPN PTSL, dimulai dengan mengenalkan klaster 1 hingga klaster 4, tidak sendiri. Bank Dunia (World Bank) juga turut berperan pemangkasan waktu pengumuman penerbitan sertipikat tanah, didalamnya. Kasubdit Pengukuran Kadaster, Donnie menggandeng Surveyor Kadaster Berlisensi serta yang terbaru berpendapat terdapat perbedaan sistem yang dilakukan oleh mengenalkan pemetaan partisipatif. Kementerian ATR/BPN maupun Bank Dunia. “Bank Dunia lebih aware dengan persiapannya. Mereka punya tim safe-guard, “Pemetaan partisipatif merupakan rangkaian dari kegiatan artinya seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). PTSL. Ini sudah sesuai dengan arahan Menteri ATR/Kepala Ada analisisnya. Selain itu, data fisik dan data yuridis dilakukan BPN. Pak Menteri menghendaki pelibatan masyarakat oleh pihak ketiga,” katanya. dalam kegiatan PTSL,” ujar Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengukuran Kadastral, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Terdapat 7 Provinsi yang menjadi pilot project kegiatan yang Kadastral, Donnie Erwan Brilianto. didanai oleh Bank Dunia, yakni Provinsi Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat Inti dari kegiatan ini adalah melibatkan partisipasi masyarakat serta Kalimantan Tengah. dalam kegiatan PTSL. Ia mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini masyarakat dilibatkan sebagai Pengumpul Data Yenny Siswanto, Communications Specialist Project Pertanahan (Puldatan). “Dalam penyuluhan kami menunjuk, Management Unit (PMU), mengatakan Bank Dunia maksimal 10 orang sebagai Puldatan. Dua orang biasanya menginginkan PTSL yang lebih berkualitas. “Proyek Partisipasi sebagai koordinator, umumnya Kepala Desa/RT, unsur Masyarakat akan menggunakan pengetahuan instutisional keamanan setempat. Yang 8 orang lagi sebagai pelaksana di terkemuka Bank Dunia tentang penguasaan dan administrasi lapangan,” ujarnya. tanah, serta data layanan geospasial, yang berasal dari beberapa dekade proyek land reform dan administrasi yang didanai Bank Puldatan ini bertugas mengumpulkan data pertanahan milik Dunia secara global,” ujarnya. masyarakat serta menunjukkan batas-batas bidang tanah. “Puldatan ini sangat membantu dalam pengumpulan data Sebagai informasi, kegiatan PTSL partisipasi masyarakat ini diuji pertanahan dan penunjukkan batas bidang. Selama ini, dua coba pada tahun lalu di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung hal tersebut yang kerap kali menghambat pelaksanaan PTSL,” dan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. (RH/TA). tambahnya. 224 kumpulan Siaran Pers

juni Akhir Semester I Capaian PTSL Kanwil BPN Jabar Mencapai 51,21% peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 27 Juni 2019 B andung - Pada akhir semester I tahun 2019 Atas capaian ini secara khusus Yusuf Purnama ini, Capaian Pendaftaran Tanah Sistematis mengapresiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lengkap (PTSL) Kantor Wilayah BPN Provinsi Purwakarta yang sejak awal melaksanakan perencanaan Jawa Barat telah mencapai 51,21% dan dengan matang, yang memberikan pelajaran kepada kita dipastikan diakhir juni akan mencapai 53%. bagaimana menentukan dan memetakan wilayah mana yang memudahkan dan menguntungkan kita dalam Tahun 2019 Target SHAT sejumlah 962.400 Bidang pelaksanaan PTSL. dengan realisasi 579.808 (51,21%) dan Target PBT sejumlah 1.205.000 Bidang dengan Realisasi terukur “Saya harap teman-teman yang lain tahun 2020 seperti sejumlah 938.107 (77,85%). itu, meskipun itu tidak mudah, kata kuncinya hanya satu yaitu jika perencanaannya bagus maka hasilnya akan Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) bagus juga,” imbuhnya. BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama pada saat menyampaikan sambutannya pada acara Rapat Pada kesempatan tersebut Yusuf Purnama juga Kerja Daerah Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang meminta kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa dilaksanakan di Hotel De Java, Bandung, Rabu (26/06). Barat untuk mengevaluasi seluruh Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB). “Bagi KJSKB yang tidak Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri ATR/ profesional dan bermasalah agar diberikan sanksi atau Kepala BPN Sofyan A. Djalil, usai bertindak menjadi tindakan sesuai mekanisme yang ada,” tegasnya. pembicara dalam acara kuliah umum di Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Sespim Pada akhir sambutannya Yusuf Purnama optimis jajaran Polri). Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan capaian PTSL ini. “Kami yakin akhir bulan Juli capaian Rapat Kerja Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 26 akan mencapai lebih dari 60%,” pungkasnya. (RO/AM) s.d. 28 Juni 2019 mengangkat tema “Jabar Ngabret Siap Menuntaskan Program Strategis Nasional tahun 2019”. Acara tersebut dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari para Kepala Bidang, seluruh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Infrastruktur Keagrariaan dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Yusuf Purnama lebih lanjut mengatakan bahwa secara umum capaian akhir semester 1 ini dapat dikatakan lebih cepat dari tahun lalu, dimana tahun lalu sekitar bulan ini baru 23% yang direalisasikan. “Secara umum saya bangga dengan prestasi dan capaian ini,” ujar mantan Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten. 225Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juni Menteri ATR/Kepala BPN Minta Kepala Kantor Turun ke Lapangan Memantau Pelaksanaan PTSL kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 27 Juni 2019 B andung-TargetPendaftaranTanahSistematis menyukseskan PTSL. “Saya harap pekerjaan PTSL ini Lengkap (PTSL) terus meningkat setiap jangan dilihat sebatas tugas semata, tapi lihat sebagai tahunnya. Untuk itu dibutuhkan tenaga dan amal ibadah yang kita kerjakan. Jangan-jangan dengan komitmen yang lebih dari jajaran Kementerian Bapak memberikan kemudahan masyarakat mengurus Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan sertipikat tanah maka rezeki atau pahalanya dilancarkan Nasional (ATR/BPN) khususnya Kepala Kantor dan dimudahkan,” candanya yang disambut riuh tawa Pertanahan untuk menyukseskan kegiatan ini. peserta Rakerda. (RO/AM) Pada kesempatan memberikan sambutan di acara Rapat Kerja Daerah Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Hotel De Java, Bandung, Rabu (26/06) Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan pelaksanaan PTSL tentu tidak mudah. Namun demikian untuk menjamin kualitas yang baik dengan target kuantitas yang besar Menteri ATR/Kepala BPN meminta agar para Kepala Kantor Pertanahan untuk sering turun ke lapangan memastikan bahwa pelaksanaan PTSL dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kualitas yang baik. Menteri ATR/Kepala BPN menceritakan dulu ia lama bekerja di perusahaan kebun bernama Socfin, ia sempat bertanya kepada direkturnya mengapa produktivitas kebunnya sangat baik, kemudian oleh direkturnya dijawab bahwa untuk meningkatkan produktivitas kebun itu ternyata kuncinya ada di “betis.” “Artinya direktur harus sering turun ke lapangan, minimal selama 6 (enam) bulan, dan jika ditemukan di kebunnya ada sarang laba-laba, maka penanggung jawab kebun akan diganti, bahkan dicopot. Hal tersebut cukup efektif untuk meningkatkan produktivitas kebun,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Untuk itu Sofyan A. Djalil mengatakan contoh seperti ini harus ditiru oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 226 kumpulan Siaran Pers

juli Perlu Peran Pemda untuk Gerakkan Pemberdayaan Masyarakat peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 19 Juli 2019 M alang - Reforma Agraria menjadi solusi Reforma Agraria (GTRA), yang diketuai oleh Gubernur. atas ketimpangan penguasaan tanah di Kegiatan pendampingan ini berupa bimbingan teknis Indonesia. Pernyataan tersebut dikuatkan serta pemberian akses ke permodalan kepada dengan fakta bahwa di dalam Reforma masyarakat,” ujar Ratmono. Agraria dikenal juga aset reform dan akses reform. Pelaksanaan aset reform dapat dilihat Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini diibaratkan melalui kegiatan legalisasi aset yang saat ini dilakukan. Ratmono seperti tunas daun. “Untuk dapat bertumbuh, Dalam program kerja Jokowi-JK, legalisasi aset sudah tunas ini harus diberi pupuk secara baik dan rutin. Sama disinggung melalui pendaftaran 9 juta bidang tanah seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu peran masyarakat. pendampingan dari Pemda setempat agar hasilnya dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Ratmono. (RH) Lalu, bagaimana sesudah masyarakat menerima hasil dari legalisasi, yang berupa sertipikat tanah tersebut? Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) kini sangat giat melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dapat disebut juga access reform. Mengapa? Karena Kementerian ATR/BPN memfasilitasi pemberian akses pada perekonomian formal untuk masyarakat pemegang sertipikat tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Ratmono mengatakan bahwa untuk menggerakkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan juga peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaannya. “Jika hanya Kementerian ATR/BPN yang aktif tanpa dukungan Pemda, maka kegiatan pemberdayaan tidak berjalan. Karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri,” ujar Ratmono saat memberikan pemaparan pada Forum Komunikasi Bakohumas di Hotel Ijen Suites, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (17/07). Lebih lanjut, Ratmono mengungkapkan bahwa dalam rangka melakukan pengembangan usaha masyarakat, perlu dilakukan pendampingan. Pendampingan ini dilakukan oleh Pemda. “Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, di tingkat Provinsi telah dibentuk Gugus Tugas 227Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

juli Kunjungi Pulau Samosir, Presiden RI Bagikan 1.000 Sertipikat Tanah Untuk Rakyat kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 30 Juli 2019 S amosir - Dalam melakukan kunjungan kerja di Presiden RI terkait pelaksanaan program Pendaftaran Provinsi Sumatra Utara, Pulau Vulkanik yang Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga progres yang membentuk satu Kabupaten di tengah-tengah telah dicapai di Provinsi Sumatra Utara khususnya di Danau Toba yakni Pulau Samosir menjadi Kabupaten Samosir. salah satu lokasi yang dituju oleh Presiden RI Joko Widodo. Kali ini, Jokowi yang didampingi Ibu “Dapat kami laporkan bahwa di Provinsi Sumatra Utara Negara Iriana, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman diperkirakan terdapat 3.952.954 bidang tanah. Bidang Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan tanah yang sudah terdaftar 1.931.067 bidang (49%) dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono, Menteri 2.021.887 bidang tanah (51%) belum terdaftar. Pada Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Tahun 2019 Provinsi Sumatra Utara mendapatkan target Arief Yahya, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko penyelesaian PTSL sebanyak 233.133 bidang, Tahun berkesempatan untuk membagikan sertipikat tanah 2025 seluruh bidang di Provinsi Sumatra Utara sudah untuk rakyat. terdaftar. Progres sampai dengan saat ini (bulan Juli), Provinsi Sumatra Utara telah menyelesaikan kegiatan Setibanya di Lapangan Ambarita yang berada di PTSLsebanyak54.411bidang,”ungkapBudiSitumorang. Kabupaten Samosir, Selasa (30/07), Jokowi beserta rombongan disambut oleh Gubernur Provinsi Sumatra “Adapun untuk Kabupaten Samosir diperkirakan terdapat Utara Edy Rahmayadi, Direktur Jenderal Pengendalian, 264.995 bidang tanah. Bidang yang sudah terdaftar Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen 10.397 bidang, bidang belum terdaftar 254.598 bidang. PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pada Tahun 2019 Kabupaten Samosir mendapat target Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang, PTSL sebanyak 5.000 bidang, dan Tahun 2025 seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara bidang Kabupaten Samosir sudah terdaftar,” tambahnya. Bambang Priyono dan juga gemuruh suara dari 1.000 masyarakat penerima sertipikat yang tentunya sedang Menanggapi pesan masyarakat yang disampaikan berbahagia. oleh Gubernur, Presiden RI Joko Widodo berpesan agar masyarakat yang ingin mengagunkan sertipikatnya ke Edy Rahmayadi selaku tuan rumah memberikan kata banksupayadigunakanuntukhal-halproduktif.“Gunakan sambutanselamatdatangdenganmenyampaikanpesan pinjaman yang diberikan oleh bank untuk modal kerja, dari masyarakat di Provinsi Sumatra Utara. “Dengan modal usaha dan modal investasi,” tegas Jokowi. diterimanya sertipikat ini, kami merasa telah diberikan keadilan karena tanah yang selama ini ditempati oleh Sebagai informasi, sertipikat tanah dibagikan secara saudara sekalian di sini telah memiliki kepastian hukum simbolis kepada 15 orang perwakilan yang berasal dari hak atas tanahnya dan juga memiliki manfaat dari 7 (tujuh) Kabupaten se-Provinsi Sumut yaitu Kabupaten kepastian tersebut,” kata Gubernur Provinsi Sumatra Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Utara. Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir dan tuan rumah Kabupaten Selanjutnya,DirjenPPRPTBudiSitumorangyangmewakili Samosir. (LS/AF) Menteri ATR/Kepala BPN memberikan laporan kepada 228 kumpulan Siaran Pers

agustus Banyak Pihak yang Terlibat Demi Kesuksesan PTSL peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 15 Agustus 2019 S idoarjo - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Himawan Arief Sugoto mengungkapkan bahwa saat ini atau PTSL merupakan program pemerintah ada dua hal besar yang sedang dikejar oleh Kementerian untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di ATR/BPN. “Kami sedang membangun sistem untuk seluruh Indonesia. Program PTSL merupakan mendukung layanan pertanahan berbasis elektronik, di jawaban atas amanat Undang-Undang Pokok samping itu juga Kementerian ATR/BPN bersama DPR RI Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebutkan sedang mengupayakan Rancangan Undang-Undang (RUU) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah Pertanahan. RUU ini nantinya akan memberikan keadilan diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik kepada para pemilik tanah,” ujar Himawan Arief Sugoto. Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kontribusi semua pihak. Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Sidoarjo, Syaiful Ilah mengatakan bahwa PTSL merupakan program “Sukses PTSL tidak hanya karena Kementerian Agraria pertanahan yang memberikan rasa kondusif kepada dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional masyarakat yang memiliki tanah. “Pada prinsipnya, PTSL (BPN). Semua pihak terlibat. DPR RI juga berperan dalam ini memang memberikan kepastian hukum terutama penyusunan anggarannya serta mendukung pelaksanaan terhadap pemilik tanah. Sertipikat tanah yang dipegang PTSL di daerah. Lalu ada Kepala Daerah bersama Forum sekarang merupakan buktinya. PTSL juga menciptakan Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang berperan tertib administrasi dalam bidang pertanahan,” kata Bupati dalam kebijakan yang mendukung program PTSL. Kabupaten Sidoarjo. Contohnya melakukan pengawasan dan pengawalan dalam pra-sertipikasinya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto usai bahwa DPR RI memang concern terhadap program- menyerahkan sertipikat tanah kepada 12 orang perwakilan program pemerintah terutama yang menyangkut hak-hak masyarakat di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten masyarakat. “Sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN Sidoarjo, Rabu (14/08). mampu menyertipikatkan 5 juta bidang tanah. Lalu, pada tahun 2018 Kementerian ATR/BPN sanggup menyelesaikan Pelaksanaan PTSL akan lebih lancar lagi jika masyarakat target 7 juta bidang tanah. Masih berlanjut sampai tahun juga terlibat. Sekjen mengatakan bahwa pelibatan 2019 ini dan tahun depan 2020 kabarnya 10 juta bidang masyarakat dapat dilakukan dalam pelaksanaan PTSL. akan didaftarkan. Semuanya bisa berhasil karena ada “Masyarakat dapat berperan dalam kegiatan pengumpulan dukungan dari DPR RI,” ungkap Zainudin Amali. data fisiknya yakni penunjukan batas bidang tanah serta pengumpulan data yuridis,” kata Himawan Arief Sugoto. Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heri Santoso mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur mendapat Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto juga berpesan agar yang target PTSL besar pada tahun ini. “Seluruh bidang tanah di menerima sertipikat tanah dapat menjaganya dengan baik. Provinsi Jawa Timur jumlahnya 19 juta bidang. Yang sudah “Sertipikat tanah merupakan bukti hukum atas kepemilikan kami daftarkan 9 juta bidang. Untuk Kabupaten Sidoarjo tanah. Ini harus dijaga dengan baik. Selain itu, mengapa sendiri target PTSL nya 50.000 bidang dan yang sudah kami beri plastik? Karena jika kena air tidak rusak dan saya selesai 30.000 bidang,” ujar Heri Santoso. (RH/LS) minta agar difotokopi. Maksudnya apabila hilang dapat dengan mudah diurus kembali,” kata Sekjen. 229Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di NTT kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 17 Agustus 2019 P embinaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan (Pertimbangan Teknis) cukup dapat menggunakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Perda RTRW yang masih berlaku.” (PTSL) yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (15/08) ini dihadiri Acara Pembinaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah Badan PTSL ini dihadiri langsung oleh Tim Pembina III Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT, berikut 22 Monitoring dan Evaluasi antara lain Direktur Jenderal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang ada di Tata Ruang, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Provinsi NTT. Budi Suryanto, dan Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II, Brigjen. Pol. Hary Sudwijanto. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau progres penyelesaian kegiatan PTSL di Provinsi NTT yang Tim Pembina III Monitoring dan Evaluasi PTSL sementara ini masuk dalam daftar peringkat 8 (delapan) beranggotakan Direktur Jenderal Tata Ruang, Sekretaris program PTSL Nasional. PTSL merupakan kegiatan Direktorat jenderal tata Ruang, Direktur Pengukuran pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan dan Pemetaan Dasar, Direktur Pengendalian dan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran Pemanatauan Pertanahan, Direktur Sengketa dan Konflik tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/ Tanah dan Ruang Wilayah II ini dikukuhkan dengan SK kelurahan atau nama lainnya yang setingkat. Juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 213/SK-OT.01/ termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah IV/2019 tentang Pejabat Pembina Pelaksanaan Tugas yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan dan Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang- dan Kantor Pertanahan. bidang tanahnya. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Tata Ruang selaku Ketua Tim Pembina III Wilayah Riau, NTT, dan Sulawesi Tengah, Abdul Kamarzuki menyampaikan, “BPN harus melihat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang berlaku sebelum menerbitkan hak tanah (Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan). Jika kesulitan memperoleh dokumen Perda RTRW Kabupaten/Kota, informasi dapat diunduh di GIS Taru.” Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Direktur Jenderal Tata Ruang juga menambahkan, “Dalam penerbitan Pertek 230 kumpulan Siaran Pers

agustus Setelah 26 Tahun Penantian Panjang, Masyarakat Kabupaten Kupang Peroleh Sertipikat Redistribusi Tanah peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 21 Agustus 2019 K upang - Masyarakat Kabupaten Kupang kini “Tanah tersebut dimanfaatkan untuk Hak Pengelolaan dapat bernafas lega, setelah 26 tahun penantian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas ± 2.232 panjang menunggu kepastian hukum hak atas Ha (60%) sedangkan seluas ± 1.488 Ha (40%) dialokasikan tanahnya, hari ini Rabu (21/8) bertempat di untuk program Redistribusi Tanah dan telah diterbitkan Kantor Bupati Kupang, Presiden Joko Widodo 2.244 sertipikat untuk masyarakat,” ujar Sofyan A. Djalil. menyerahkan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui sertipikat tanah hasil redistribusi tanah. Korinus Masneno, Bupati Kupang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah karena telah diberikan Menjadi suatu hal yang istimewa karena tanah tersebut kepastian kepemilikan tanah bagi masyarakat kabupaten berasal dari tanah terlantar yang selama ini dimiliki kupang dengan diterbitkannya sertipikat tanah bagi tanah PT Panggung Guna Ganda Semesta (PT PGGS) dan bekas HGU. “Terima kasih juga atas diberikannya tanah sekarang telah diberikan kepada masyarakat sebagai bukti produksi garam bagi rakyat Kabupaten Kupang untuk pengakuan negara terhadap tanah yang mereka miliki. tanah yang selama ini ditelantarkan kurang lebih 26 tahun,” Tanah tersebut terletak di Desa Oebelo, Bipolo, Nunkurus, ujarnya. (RO/NA/AM). Babudan Merdeka, Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Sertipikat tanah adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki, di dalamnya ada keterangan pemilik jadi tidak ada lagi yang namanya sengketa dan konflik tanah. Untuk itu, mohon dijaga sertipikatnya dan gunakan untuk hal yang produktif,” ujar Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia setelah menyerahkan sertipikat tanah untuk rakyat. Selain menyerahkan sertipikat tanah hasil redistribusi tanah, Presiden juga menyerahkan sertipikat tanah hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 1.000 Sertipikat, dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk Pemerintah Daerah 5 Sertipikat. Pada kesempatan yang sama, dalam laporannya Sofyan A. Djalil mengatakan pelaksanaan Reforma Agraria, yaitu untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan mendayagunakan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, pada lokasi bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT PGGS seluas 3.720 Ha di Kabupaten Kupang telah ditetapkan menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan Tanah Terlantar. 231Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Presiden Menyerahkan 3.800 Sertipikat Tanah di Purworejo kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 30 Agustus 2019 P urworejo - Presiden RI, Joko Widodo menyerahkan meminjam 50 juta rupiah pak ke bank untuk mengembangkan 3.800 sertipikat tanah di Gelanggang Olahraga usaha saya,” kata Tri Nurul Hayati kepada Presiden. (GOR) W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (29/08). Pada Tri Nurul Hayati mengungkapkan bahwa ia bersama suaminya kesempatan tersebut Presiden RI menyerahkan menjual sepatu kerja keliling dari kantor ke kantor. secara langsung kepada 12 orang perwakilan masyarakat. Lebihlanjut,menurutPresiden,masyarakatharusmengalkulasi Hadir dalam acara tersebut Ibu negara, Iriana Joko Widodo, denganmatangapabilainginmenjaminkansertipikattanahnya beberapa Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Provinsi Jawa ke bank. Kemudian ia bertanya kepada Tri Nurul Hayati yakni Tengah, Bupati Kabupaten Purworejo, Direktur Jenderal uang 50 juta rupiah tersebut akan digunakan untuk apa. “Saya (Dirjen) Infrastruktur Keagrariaan, Kepala Kantor Wilayah BPN gunakan untuk membeli mobil pak, tapi mobil ini saya gunakan Provinsi Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk mendukung usaha jual sepatu tadi,” jawab Tri Nurul (Forkopimda) Kabupaten Purworejo dan tamu undangan Hayati kepada Presiden. lainnya. Presiden pun mengangguk. Ia sependapat dengan Tri Nurul Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa kegiatan Hayati. Menurutnya perencanaan Tri Nurul Hayati sudah tepat. penyerahan sertipikat tanah ini bukanlah kegiatan seremonial “Saya setuju dengan hal ini. Beli mobil untuk dukung mobilitas belaka. “Untuk itu mau saya hitung, coba diangkat tinggi-tinggi usaha. Tapi saya ingatkan kembali, jangan untuk muter-muter sertipikatnya. Jangan diturunkan dahulu,” kata Joko Widodo. kampung,” pesan Presiden. “Satu, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, delapan sembilan, Usai berdialog dengan Presiden, Tri Nurul Hayati berhasil sepuluh, sebelas, dua belas, seribu, tiga ribu delapan ratus. menyebutkan 5 (Lima) Sila dalam Pancasila sehingga Benar. Yang hadir 3.800 orang. Ini membuktikan semua mendapat sepeda serta foto tanda kenang-kenangan dari masyarakat yang hadir dapat sertipikat semua,” kata Presiden. Presiden. (RH/WN/TA/AM). Kepada masyarakat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sertipikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah. Menurutnya, jika sudah punya sertipikat tanah masyarakat tidak perlu panik, karena berarti sudah memiliki bukti hukum. “Jika sudah pegang yang namanya sertipikat, tidak ada yang mengaku-aku tanah kita,” kata Presiden. Presiden menambahkan bahwa selain memberikan kepastian hukum, sertipikat tanah juga bisa memberikan modal usaha ataupun memperoleh tambahan modal usaha. Namun, hendaknya dihitung secara matang. Pada kesempatan tersebut juga, Presiden berinteraksi dengan masyarakat. Tri Nurul Hayati, salah seorang penerima sertipikat tanah mengatakan kepada Presiden bahwa ia ingin mengagunkan sertipikat tanahnya ke bank. “Saya ingin 232 kumpulan Siaran Pers

agustus Masyarakat Dapat Sertipikat Tanah, Gubernur Jateng: Terima Kasih ATR/BPN peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 30 Agustus 2019 P urworejo - Program Pendaftaran Tanah terutama aset milik Pemerintah Provinsi. “Beberapa Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan aset, berupa tanah, milik Pemerintah Provinsi berhasil program percepatan penyertipikatan tanah- kami ambil kembali. Ini semua berkat kerjasama tanah milik masyarakat. Tujuan dari program dengan Kantor Pertanahan setempat, sehingga aset- ini yakni memberikan kepastian hukum hak aset tersebut berhasil kami peroleh. Terima kasih,” kata atas tanah. Gubernur. (RH/WN/TA/AM). Selain itu, program ini juga menciptakan harmoni antar instansi pemerintah. Contohnya di Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi kerjasama yang tercipta antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah setempat sehingga masyarakat mendapat haknya. “Terima kasih Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN),” demikian ucapan Ganjar Pranowo di depan Presiden RI, Joko Widodo saat memberikan sambutan selamat datang di Gedung W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (29/08). Makna terima kasih Gubernur sangat dalam, karena baginya dengan memiliki sertipikat tanah, berarti mendongkrak pemasukan dari sektor pajak. Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pemasukan melalui Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan atau BPHTB terus naik. “Untuk BPHTB pada tahun 2017 diperoleh 1,3 triliun rupiah dan pada tahun 2018 naik menjadi 1,4 triliun rupiahdan hingga Bulan Agustus tahun ini sudah mencapai 4.3 triliun rupiah, sedangkan untuk Hak Tanggungan (HT) tahun 2017 sebesar 74,9 triliun rupiah. Tahun 2018 memperoleh 83,9 triliun rupiah, dan hingga bulan Agustus 2019 ini sudah mencapai 52,3 triliun rupiah,” ungkap Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa sertipikat tanah juga sangat membantu memberikan rasa aman, 233Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

agustus Tahun 2023, Seluruh Bidang Tanah Di Jateng Direncanakan Terdaftar kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 30 Agustus 2019 P urworejo - Percepatan penyertipikatan tanah terbit, caranya? Itu terserah Menteri ATR/Kepala BPN beserta menjadi salah satu perhatian khusus di jajarannya,” kata Presiden. pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini dikarenakan sertipikat tanah mempunyai fungsi penting terkait Melalui percepatan penyertipikatan tanah-tanah milik kepemilikan tanah. Presiden RI, Joko Widodo masyarakat diharapkan akan mengurangi sengketa dan tidak pernah lelah mengingatkan kepada jajaran Kementerian konflik pertanahan. “Setiap saya ke daerah selalu saya Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional dengar keluhan mengenai sengketa dan konflik tanah. Apa agar terus bekerja maksimal untuk mewujudkan kepastian hak sebab? Karena masyarakat tidak punya sertipikat tanah. Ini atas tanah milik masyarakat. menyebabkan ketidakpastian hukum,” kata Presiden. (RH/ WN/TA/AM). Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu Provinsi yang mendapat target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terbesar, selain Jawa Barat dan Jawa Timur. Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Keagrariaan, R. Adi Darmawan mengungkapkan bahwa jumlah seluruh bidang tanah di wilayah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 21.782.201 bidang. “Untuk bidang tanah yang sudah terdaftar sebanyak 12.587.745 bidang atau 57,79 persen dan sebanyak 9.194.456 bidang yang belum terdaftar,” kata R. Adi Darmawan saat membacakan Laporan sebelum penyerahan sertipikat tanah di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo, Kamis (29/08). Kabupaten Purworejo memiliki jumlah bidang tanah 1.004.641 bidang. Kabupaten yang memiliki moto Purworejo yang berirama ini memiliki bidang tanah yang sudah terdaftar sebanyak 364.380 bidang dan yang belum terdaftar 640.261 bidang. R. Adi Darmawan mengungkapkan bahwa tahun 2019 ini Kabupaten Purworejo memiliki target peta bidang sebanyak 60.000 bidang. “Adapun hingga Bulan Agustus ini telah terbit 83.357 bidang,” kata R. Adi Darmawan. “Untuk itu direncanakan pada tahun 2023 seluruh tanah di Provinsi Jawa Tengah sudah terdaftar seluruhnya,” kata R. Adi Darmawan Presiden RI, Joko Widodo mengatakan memang saat ini Kementerian ATR/BPN sedang menggenjot penyertipikatan tanah. Joko Widodo mengungkapkan bahwa biasanya Kantor Pertanahan dalam setahun hanya menerbitkan 500.000 bidang. “Tapi mulai tahun 2017, target penyertipikatan tanah meningkat. Tahun ini, saya minta 9 juta sertipikat tanah harus 234 kumpulan Siaran Pers

agustus Presiden Bagikan 5.000 Sertipikat Tanah di Magelang peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 31 Agustus 2019 M agelang - Sebanyak 5.000 masyarakat yang berasal dari wilayah Kabupaten Magelang mendatangi Stadion Gemilang untuk menerima 5.000 sertipikat tanah. Mereka menerima sertipikat tanah tersebut dari Presiden RI, Joko Widodo pada Jumat (30/08). Usai menyerahkan sertipikat tanah tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah memang sedang gencar mendaftarkan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini butuh kerja keras karena hingga tahun ini baru sekitar 46 juta bidang tanah yang bersertipikat. “Luas wilayah Indonesia seluruhnya 126 juta bidang. Yang bersertipikat baru 46 juta bidang saja. Untuk itu saya sudah minta agar penyertipikatan tanah milik masyarakat dipercepat,” kata Presiden. Hingga tahun 2015, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan 500 ribu hingga 1 juta sertipikat tanah. Menurut Presiden jika hal ini masih dilakukan, maka perlu 160 tahun agar seluruh tanah di Indonesia terdaftar seluruhnya. “Mau tidak? Jika ada yang mau kita menunggu 160 tahun agar tanah kita bersertipikat seluruhnya, maju ke depan. Nanti saya beri sepeda,” canda Joko Widodo, yang disambut gelak tawa masyarakat. Presiden menambahkan bahwa sertipikat tanah itu Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan penting untuk menghindari sengketa pertanahan. bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah akan terdaftar “Sengketa pertanahan terjadi karena banyak rakyat kita seluruhnya pada tahun 2025. “Namun, pada tahun 2023 tidak pegang sertipikat tanahnya,” kata Presiden. bisa terdaftar seluruhnya jika ada kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Sofyan A. Djalil. Untuk itu, Presiden sudah memerintahkan agar Penyerahan sertipikat tanah ini dihadiri oleh Ibu Negara, Kementerian ATR/BPN agar meningkatkan target Iriana Joko Widodo, beberapa Menteri Kabinet Indonesia penyertipikatan tanah. “Untuk tahun ini saja, targetnya 9 Kerja, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kabupaten juta sertipikat tanah diterbitkan. Tapi, saya tahu Kantor Magelang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pertanahan di seluruh Indonesia kerja sampai malam, (Forkopimda) Kabupaten Magelang. (RH/WN/AM/TA) Sabtu Minggu pun masuk. Tidak apa-apa. Melayani masyarakat memang seperti itu,” kata Presiden. 235Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Jika Ingin Pinjam ke Bank, Presiden Minta Buat Perencanaan Matang kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 02 September 2019 M agelang - Sertipikat tanah merupakan Mendengar jawaban Gatot, Presiden melontarkan bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki pujian. “Ini harus dicontoh. Ada perencanaan matang seseorang. Jika seseorang memiliki tanah dan dihitung dengan benar,” puji Presiden. yang sudah bersertipikat, maka bolehlah orang tersebut tenang karena tanahnya Presiden berpesan bahwa jika mendapat pinjaman dari sudah legal di mata hukum. Selain hal tersebut, sertipikat bank agar digunakan untuk hal yang produktif. “Jangan tanah juga bisa digunakan untuk meminjam ke bank. untuk membeli kendaraan bermotor. Gunakan untuk modal usaha,” kata Joko Widodo. (RH/WN/AM/TA). Pinjam ke bank, ini yang disorot oleh Presiden RI, Joko Widodo. Ia kembali berpesan agar sebelum meminjam, dibuat perencanaan yang matang dan dihitung. “Pinjam ke bank itu sama saja berhutang. Sebelum meminjam perlu dihitung secara matang. Jangan meminjam ke bank apabila tidak yakin mampu mengembalikannya,” ujar Presiden. Seperti biasa, Presiden mengundang perwakilan masyarakat untuk berdialog dengan nya. Gatot, salah seorang warga masyarakat yang berasal dari Dusun Candi Kulon, Kabupaten Magelang, mengatakan kepada Presiden bahwa ia akan meminjam ke bank. “Saya mau pinjam Rp50 juta, Pak. Untuk modal usaha,” kata Gatot kepada Presiden. “Kalau dapat Rp50 juta, saya mau beli sapi, Pak,” sambung Gatot. “Beli sapi? Berapa ekor?” kata Presiden. “Saya beli 2 ekor pak, harganya Rp40 juta. Lalu, untuk pakan sapi harganya Rp10 juta,” jawab Gatot. “Lalu cara mengembalikan pinjaman tersebut bagaimana?” tanya Presiden lagi. “Saya mengembalikan modal tersebut dengan jangka waktu 9 bulan, Pak. Jika sapi-sapi tersebut saya jual kembali seharga Rp25 juta per ekor, maka saya dapat keuntungan Rp5 juta, Pak,” jawab Gatot. 236 kumpulan Siaran Pers

september Presiden Jokowi Bagikan 3.000 Sertipikat di Pontianak peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 05 September 2019 P ontianak - Presiden Jokowi membagikan menambahkan bahwa nantinya tidak ada negara kuat 3.000 sertipikat tanah di Rumah Radang, dan negara lemah, adanya negara cepat dan negara Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis lambat. “Jangan sampai kita ketinggalan. Untuk itu, (05/09). Presiden membagikan secara tidak ada lagi kerja lambat,” tegas Presiden. langsung kepada 14 orang perwakilan anggota masyarakat yang berasal dari Kabupaten/Kota Kerja secara cepat memang terus dikatakan oleh se-Kalimantan Barat. Presiden. Apalagi menyangkut sertipikat tanah, yang merupakan hak masyarakat pemilik tanah. Bagi Hadir dalam acara tersebut beberapa Menteri Kabinet Presiden, konflik dan sengketa kerap muncul di daerah Kerja, Gubernur Kalimantan Barat, Forum Komunikasi serta banyaknya aduan mengenai hal itu disebabkan Pimpinan Daerah (Forkompimda), jajaran Kantor Wilayah oleh tidak adanya bukti hukum dalam menguasai tanah. BPN Provinsi Kalimantan Barat, para Kepala Kantor “Setiap datang ke kampung-kampung, banyak sekali Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. aduan mengenai sengketa tanah. Ini terjadi karena masyarakat tidak pegang sertipikat. Oleh karena itu, ini Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa harus kita kerjakan secara cepat,” ujar Presiden. Indonesia memiliki wilayah yang luas. “Jumlah luas tanah diseluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote berjumlah bahwa Kalimantan Barat memiliki luas tanah 3,4 juta 126 juta bidang. Yang baru bersertipikat sejumlah 46 bidang. Ia menambahkan bahwa baru 1,7 juta bidang juta bidang tanah,” ungkap Presiden. tanah di wilayah Kalimantan Barat yang sudah terdaftar. “Sisanya akan kita selesaikan paling lambat tahun 2025,” Menurut Presiden, hal ini dikarenakan selama ini kata Sofyan A. Djalil. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan 500.000 Sebanyak 3.000 sertipikat tanah yang diserahkan hingga 1 juta sertipikat tanah hingga tahun 2015. “Jika pada hari ini berasal dari program Redistribusi Tanah sepeti ini terus, Indonesia harus menunggu 160 tahun sebanyak 1.500 bidang, yang berasal dari Kabupaten untuk terdaftar seluruhnya,” ujar Presiden. Sanggau, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Berdasarkan kondisi tersebut, Presiden meminta kepada Bengkayang, serta Kabupaten Sintang dengan luas Menteri ATR/Kepala BPN agar menerbitkan 5 juta 14.483.051 m2. Sedangkan 1.500 bidang lainnya berasal sertipikat tanah pada tahun 2017. “Hasilnya sertipikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang terbit 5 juta lebih. Lalu, saya minta lagi tahun 2018 (PTSL) yang berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se- agar terbit 7 juta sertipikat. Bisa dilakukan. Hasilnya Kalimantan Barat. “Dari 1.500 bidang hasil program bahkan melebihi target, lalu tahun ini saya minta agar 9 PTSL, 300 bidang merupakan program transmigrasi,” juta sertipikat terbit,” kata Presiden. ujar Sofyan A. Djalil, menutup laporannya. (RH/RO/AF). Lebih lanjut, Presiden meminta agar setiap jajaran Kementerian ATR/BPN dapat bekerja secara cepat. Ia 237Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

september Jokowi Serahkan 3000 Sertipikat Tanah di Kota Jamu, Sukoharjo kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 07 September 2019 S ukoharjo - Seusai melakukan serangkaian Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil melaporkan kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan kepada Presiden Jokowi bahwa khusus di Kabupaten Barat, Presiden RI Joko Widodo bertolak Sukoharjo diperkirakan terdapat 490.544 bidang tanah ke Provinsi Jawa Tengah. Sudah menjadi dan sudah terdaftar hingga Agustus 2019 sebanyak infomasi umum bahwa Jokowi berasal dari 488.895 bidang tanah, belum terdaftar hanya 1.649 Provinsi ini. Sebagai bagian dari daerah kelahiran bidang tanah. Presiden, Jawa Tengah semakin membuat bangga pasalnya dari 1.583.000 target Pendaftaran Tanah “Untuk sisa bidang tanah yang belum terdaftar akan Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini sudah lebih dari diselesaikan tahun ini dan Kabupaten Sukoharjo akan 50% terselesaikan yaitu 995.926 bidang tanah terdaftar. terdaftar seluruhnya tahun 2020,” ucap Sofyan A. Djalil. Pada kesempatan kali ini, Kabupaten Sukoharjo yang Untuk diketahui, di Provinsi Jawa Tengah diperkirakan terkenal dengan sebutan Kota Jamu, menjadi tujuan terdapat 21.782.201 bidang tanah. Bidang tanah yang penyerahan sertipikat hak atas tanah untuk rakyat. sudah terdaftar sebanyak 12.587.745 bidang (57,79%) Sebanyak 3.000 sertipikat tanah langsung diserahkan dan 9.194.456 bidang tanah (42,21%) belum terdaftar. oleh Jokowi secara simbolis kepada 12 perwakilan (LS/WN/NA) penerima sertipikat hasil dari program PTSL. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas kinerjanya melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, “Keberhasilan program PTSL yang telah melampaui target dari saya tetapkan tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,“ ujar Jokowi pada saat menyerahkan sertipikat tanah untuk rakyat di GOR Pandawa, Kabupaten Sukoharjo, Jumat (06/09). Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa untuk mengurangi sengketa konflik pertanahan seluruh bidang tanah di Indonesia harus didaftarkan dalam kurun waktu yang cepat. “Untuk itu BPN saya targetkan tahun ini 9 juta sertipikat dan jajaran Kementerian ATR/BPN sudah bekerja sangat cepat, terutama yang berada di kantor pertanahan yang rela kerja lembur sampai larut malam,” tambahnya. 238 kumpulan Siaran Pers

oktober 3.000 Sertipikat Tanah Dibagikan di Maluku Tengah peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 19 Oktober 2019 M aluku Tengah - Sebanyak 3.000 sertipikat Kabupaten Maluku Tengah. “Untuk 100 sertipikat tanah dibagikan kepada masyarakat tanah merupakan hasil dari Kantor Pertanahan Seram di Lapangan Nusantara, Kota Masohi, Bagian Barat dan juga 100 sisanya berasal dari Kantor Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Pertanahan. Seram Bagian Timur,” tegas Kakanwil BPN Maluku, Kamis (16/10). Sertipikat Provinsi Maluku. (RH/LS). tanah tersebut dibagikan kepada 12 orang perwakilan masyarakat oleh Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan, Bahrunsyah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Tuasikal Abua, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se-Kabupaten Maluku Tengah, serta 3.000 orang masyarakat yang berasal dari Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam sambutannya, Bahrunsyah menyampaikan bahwa masyarakat yang menerima sertipikat tanah hendaknya bersyukur karena dari sisi legalitas, tanah mereka sudah sah dimata hukum. “Sertipikat tanah merupakan alat bukti otentik dimata hukum. Karena itu, haruslah disimpan dengan baik,” kata Bahrunsyah. Bahrunsyah menambahkan bahwa dengan memiliki sertipikat tanah, proses peralihan maupun pewarisan akan menjadi lebih mudah. Namun, kendati memiliki sertipikat tanah, jangan mudah mengalihkan kepemilikan tanah tersebut dengan pihak lain. “Hendaknya dimanfaatkan untuk memulai usaha, dengan cara mengagunkan ke bank. Tetapi, Saya minta agar dihitung secara cermat dan teliti,” ujar Staf Ahli. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku, Oloan Sitorus, dalam laporannya menjelaskan bahwa dari 3.000 sertipikat tanah yang dibagikan pada hari ini , 2.800 sertipikat tanah merupakan hasil dari Kantor Pertanahan 239Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Kanwil BPN Provinsi Banten Optimistis Selesaikan PTSL pada 2023 kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 19 Oktober 2019 P andeglang - Kementerian Agraria dan Tata Selain menyerahkan sertipikat tanah, Direktur Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Konsolidasi Tanah yang didampingi oleh Kepala Kantor BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Wilayah BPN Provinsi Banten juga menyerahkan bantuan Banten kembali menyerahkan sertipikat tanah kepada para korban tsunami Banten yang masih tinggal untuk rakyat. Sertipikat yang diserahkan di Hunian Sementara (Huntara). Kegiatan bakti sosial ini sebanyak 881 bidang yang dibagikan di Desa Mekarsari, merupakan salah satu rangkaian dari Hari Agraria dan Kecamatan Patimban, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Tata Ruang (Hantaru) Nasional 2019. Banten. Andi Tenri Abeng selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Penyerahan sertipikat ini terdiri dari sertipikat PTSL Provinsi Banten melaporkan bahwa di Provinsi Banten sebanyak 245 bidang, sertipikat redistribusi tanah diperkirakan terdapat 4.093.700 bidang tanah. Bidang sebanyak 630 bidang, sertipikat wakaf sebanyak tanah yang sudah terdaftar 2.781.422 bidang (67,94%) 3 bidang dan sertipikat Badan Milik Negara (BMN) dan 1.312.278 bidang tanah (32,06%) belum terdaftar. sebanyak 3 bidang. “Ini merupakan bagian dari program Kementerian ATR/BPN dalam rangka melakukan “Kami targetkan pada tahun 2023 seluruh bidang tanah sertipikasi bidang tanah yang ada di tanah air kita ini,” Provinsi Banten sudah terdaftar,” ujar Andi Tenri Abeng. ujar Direktur Konsolidasi Tanah, Doni J. Widiantono (AF/RO) ketika menghadiri sekaligus menyerahkan sertipikat tanah secara simbolis kepada 12 orang perwakilan di Kampung Reforma Agraria, Desa Mekarsari, Kecamatan Patimban, Kabupaten Pandeglang pada Kamis (17/10). “Yang sudah Bapak Ibu miliki ini merupakan bukti kepemilikan yang terkuat menurut Undang-Undang. Ini adalah hak milik Bapak Ibu sekalian” ujar Doni J. Widiantono. Direktur Konsolidasi Tanah mengatakan bahwa program sertipikasi maupun redistribusi tanah ini bertujuan setidaknya untuk mengurangi ketimpangan- ketimpangan yang ada. “Diharapkan dengan adanya kepemilikan ini Bapak Ibu sekalian bisa lebih sejahtera. Paling tidak sertipikat yang Bapak Ibu pegang ini jika dibutuhkan dapat diagunkan untuk memperoleh modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tambahnya. 240 kumpulan Siaran Pers

oktober peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem PTSL 2019 di Maluku Rampung Dilaksanakan pada Bulan Agustus pendaftaran tanah Tanggal 19 Oktober 2019 M aluku - Kabupaten Maluku Tengah - Presiden RI, Joko Widodo memahami bahwa persoalan sengketa pertanahan diakibatkan tidak adanya bukti kuat atas tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Atas dasar tersebut, Presiden menginstruksikan agar dilakukan percepatan pendaftaran atas seluruh tanah di wilayah Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Produk dari PTSL sendiri tidak hanya menerbitkan sertipikat tanah saja tapi juga menghasilkan Peta Bidang Tanah (PBT). Sebagai wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, pelaksanaan program PTSL di Provinsi Maluku menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Oloan Sitorus, Kepala Kantor (Kakanwil) Wilayah BPN Provinsi Maluku mengatakan target PTSL tahun 2019 untuk Provinsi Maluku sebanyak 66.900 bidang tanah. “Dimana untuk PBT sebanyak 40.000 bidang dan Sertipikat Hak Atas Tanah 26.900 bidang,” kata Oloan Sitorus. Kakanwil Provinsi Maluku mengungkapkan bahwa program PTSL di wilayahnya sudah rampung sejak 9 Agustus 2019. “Menurut catatan Pusat Data dan Informasi Pertanahan (Pusdatin) per tanggal 30 September 2019, bahwa realisasi Kluster 1 (K1) sebanyak 29.113 bidang, K2 sebanyak 1 bidang, K3.1 sebanyak 486 bidang, K3.3 sebanyak 18.615 bidang serta K4 sebanyak 2.495 bidang, sehingga total K1+K2+K3+K4 sebanyak 50.710 bidang. Untuk persentase PBT 102,70 persen dan SHAT 99,96 persen,” ungkapnya. Hasil tersebut membuat jajaran Kanwil BPN Provinsi Maluku optimis mampu mendaftarkan tanah-tanah di wilayahnya yang ditargetkan selesai pada tahun 2023. (RH/LS). 241Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

oktober Kementerian ATR/BPN Bersama Kementerian Pertanian Sepakat Perbaiki Data Luas Lahan Baku Sawah kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 31 Oktober 2019 J akarta - Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Syahrul Yasin Limpo juga mengatakan untuk data yang Djalil, bersama dengan Menteri Pertanian, sudah ada dan clear katakanlah data hijau tidak perlu Syahrul Yasin Limpo, melakukan pertemuan dipertanyakan lagi karena sudah satu persepsi, ada data di Kantor Kementerian Agraria dan Tata kuning, kalau ini membutuhkan verifikasi dengan citra Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ satelit juga bisa diberlakukan, tapi untuk data merah BPN) untuk berkoordinasi mengenai data Lahan Baku dibutuhkan turun ke lapangan. Sawah yang sebelumnya terjadi perbedaan data antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, dan “Oleh karena itu akan ada empat institusi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Kini keduanya sepakat Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, BPS untuk memperbaiki datanya dan terus memverifikasi dan BIG yang turun ke lapangan melakukan pendataan. data yang dikeluarkan melalui Ketetapan Menteri ATR/ Sehingga bisa terlihat betul kalau metodologinya Kepala BPN RI No 339/2018 tanggal 8 Oktober 2018 lalu. sudah sama. Tanggal 1 Desember 2019 ini sudah bisa diumumkan data yang ditanda tangan Pak Menteri ATR/ “Koordinasi yang kita lakukan ini untuk menyamakan Kepala BPN dan itu yang kita pakai, InsyaAllah negara ini data tentang lahan baku sawah yang beberapa waktu akan punya satu data tentang pertanian,” ujarnya. (NA) lalu ada perbedaan data yang dipublish BPS dengan perspektif Kementerian Pertanian,“ ujar Sofyan A. Djalil saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10). Sofyan A. Djalil menambahkan bahwa sekarang pemerintah sudah melakukan verifikasi di 20 provinsi yang merupakan penghasil beras utama atau lumbung padi Nasional. “Itu sudah diverifikasi dan sudah ada data yang disepakati bersama antara BPS, BIG, Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN, tapi karena masih hitung-hitungan akhir mudah-mudahan tanggal 1 Desember 2019 bisa kita keluarkan angka finalnya atau data koreksi dari data yang sudah dipublish sebelumnya,” tambahnya. Syahrul Yasin Limpo mengatakan sekarang pemerintah sudah menyatu, data yang digunakan adalah hasil dari citra satelit dengan resolusi yang sama. “Sebelumnya kan terjadinya perbedaan data dikarenakan kita menggunakan pencitraan satelit yang berbeda hingga akhirnya terjadi bias,” ucapnya. 242 kumpulan Siaran Pers

november Dukung Penuh PTSL, Pemkab Cilacap Bebaskan BPHTB peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 08 November 2019 C ilacap - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap memberikan dukungan penuh terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten II Sekda Kabupaten Cilacap, Wasi Ariyadi saat menyerahkan sertipikat tanah hasil program PTSL kepada 200 penerima sertipikat tanah yang di bagikan di Desa Brani, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (06/10). “Atas nama Pemkab Cilacap kami sangat menyambut baik program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN, dimana untuk daerah dilaksanakan langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam program PTSL,” ucap Wasi Ariyadi. Menurutnya, program PTSL sangat membantu Pemerintah Daerah khususnya Pemkab Cilacap dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Program ini sangat membantu Pemda untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah masyarakat,” ujar Wasi Ariyadi. Lebih lanjut, untuk menyelesaikan target PTSL perlu “Secara regulasi Pemkab Cilacap menerbitkan Peraturan adanya koordinasi yang baik, mulai dari Kantor Pertanahan Bupati yakni Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 tentang setempat, Pemerintah Daerah hingga stakeholder terkait. Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan PTSL Bagi Masyarakat “Selama ini memang yang pasti koordinasi antara Pemkab, di Kabupaten Cilacap yang kemudian diperbaharui dengan Kantah dengan seluruh stakeholder di daerah seperti Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019,” ungkap Wasi Camat, Kades hingga Lurah kita kumpulkan agar program Riyadi. PTSL ini berjalan dengan baik, kondusif dan lancar,” kata Wasi Riyadi. “Dalam rangka untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PTSL, Bupati Dalam perjalanannya, program PTSL tentu memiliki memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah hambatan. Mulai dari sengketa, konflik, batas kepemilikan, dan Bangunan (BPHTB) yang seharusnya dipungut dari pungutan liar hingga pembiayaan yang dirasa memberatkan proses peralihan hak atas tanah sebagai insentif dari masyarakat. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Cilacap,” pungkasnya. (LS/RO) Pemkab terhadap program PTSL maka Pemkab Cilacap menerbitkan Peraturan Bupati. 243Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Usaha Melakukan Pendaftaran Aset Tanah Milik BUMN kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 13 November 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang pertanahan BUMN. “Keinginan ini juga harus didukung oleh (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus BUMN. BUMN harus proaktif, serta Kantor Pertanahan harus berupaya menciptakan kepastian hukum atas bekerja sama dengan BUMN di daerah dalam mendaftarkan tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah. Selain serta menertibkan aset-aset mereka,” kata Menteri ATR/ mendaftarkan tanah-tanah milik masyarakat, Kepala BPN. Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan pendaftaran tanah milik Kementerian/Lembaga serta Badan Usaha Milik Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri II Kementerian Negara (BUMN). BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengapresiasi peran Kementerian ATR/BPN dalam mendaftarkan aset-aset Usaha untuk mendaftarkan tanah-tanah milik BUMN tanah milik BUMN. “Kementerian ATR/BPN banyak berperan dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dalam menerbitkan sertipikat tanah terutama untuk aset antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Perusahaan kami berupa tanah. Selain itu, banyak membantu kami dalam Listrik Negara (PLN) Persero, PT Bank Negara Indonesia menyelesaikan sengketa pertanahan yang melibatkan aset (BNI) Persero Tbk dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tanah BUMN,” kata Wakil Menteri II Kementerian BUMN. Persero. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dengan Direktur Utama (Dirut) Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja PT BNI (Persero) Tbk, Ahmad Baiquni, Plt. Dirut PT PLN Sama ini merupakan bagian rangkaian Rapat Kerja Terbatas (Persero), Sripeni Inten Cahyani dan Dirut PT KAI (Persero), (Rakertas) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung dari Edi Sukmoro. tanggal 12-14 November 2019 yang diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Selain itu, dilakukan juga Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana di lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan PT BNI (Persero) Tbk. Kementerian ATR/BPN. Rapat ini diikuti pula oleh Kepala Penandatanganan PerjanjianKerjaSamatersebut dilakukan Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, serta beberapa oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (Tim Humas) Arief Sugoto dan Direktur Hubungan Kelembagaan PT BNI (Persero) Tbk, Adi Sulistyowati. Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan membantu melakukan penertiban aset-aset tanah milik BUMN. Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya aset-aset tanah BUMN saja yang tidak tertib. “Aset tanah milik Kementerian/Lembaga maupun TNI juga tidak tertib,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN meminta kepada jajarannya agar dapat membuat database terkait aset-aset tanah milik BUMN. Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa nantinya melalui komputer, kita bisa mengakses data 244 kumpulan Siaran Pers

november 2.156 Sertipikat Tanah Dibagikan Di Kepatihan Yogyakarta peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 15 November 2019 Yogyakarta - Sebanyak 2.156 sertipikat Pada kesempatan tersebut juga diserahkan Petunjuk Teknis tanah dibagikan di Bangsal Kepatihan, yang (Juknis) Penatagunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten merupakan Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta. Yogyakarta dan sertipikat tanah hak milik atas nama Sertipikat tanah tersebut diserahkan langsung Pemerintah Daerah (Pemda) Ngayogyakartohadiningrat. oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil Juknis tersebut diserahkan oleh Sofyan A. Djalil kepada Wakil kepada 10 orang perwakilan masyarakat yang berasal dari Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta, Paku Alaman X. “Juknis Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, Jumat ini bermanfaat untuk menata tanah di wilayah Kesultanan (15/11). dan Kadipaten di wilayah Yogyakarta. Sebetulnya memang melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I Kegiatan penyerahan sertipikat tanah ini dihadiri Yogyakarta sudah mengatur tentang pertanahan di wilayah oleh Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta, Sri Sultan ini,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Hamengkubowono X, Wakil Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta, Paku Alaman X, Kepala Kantor Wilayah BPN Sultan Hamengkubowono X mengatakan bahwa Provinsi D.I. Yogyakarta, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan penguasaan dan kepemilikan tanah merupakan faktor Nasional (STPN), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ sentral dalam bidang agraria. “Untuk itu, perlu diatur Kota se-Provinsi D.I. Yogyakarta, serta Pejabat Pemerintah secara jujur mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah. Provinsi D.I. Yogyakarta. Untuk itu, Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menerbitkan juknis dan Usai menyerahkan sertipikat tanah, Sofyan A. Djalil memberikan bukti hak berupa sertipikat tanah kepada mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN menargetkan masyarakat,” kata Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta. bahwa tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar seluruhnya. Untuk itu, ia terus mengingatkan Sebanyak 2.156 sertipikat tanah yang dibagikan tersebut jajarannya agar terus mempercepat pendaftaran tanah merupakan hasil program PTSL tahun 2019. (RH/LS). di seluruh Indonesia. “Untuk Pulau Jawa, saya harapkan bisa lebih cepat terdaftar. Saat ini, ada beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang sudah terdaftar seluruhnya di Pulau Jawa, contohnya Magelang, Surakarta, dan untuk di luar Jawa ada Pulau Bali,” kata Sofyan A. Djalil. Pendaftaran tanah diperlukan segera karena akan memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat. “Ada sertipikat tanah akan menekan konflik pertanahan. Selain itu, memberikan akses ke perbankan. Apalagi kini Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedang rendah bunganya, 7 persen. Oleh karena itu, Bapak/Ibu penerima sertipikat, saya minta agar dijaga betul sertipikatnya. Lalu, apabila mau diagunkan ke perbankan, agar dihitung baik-baik. Jangan sampai sertipikat tanah ini diambil bank dikarenakan kita tidak mampu membayar bunganya,” kata Sofyan A. Djalil. 245Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

november Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Data dan Informasi LP2B kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 15 November 2019 J akarta - Jumlah populasi dunia yang terus yg membutuhkan. Dengan begitu akan mempermudah berkembang nyatanya tidak berbanding lurus proses LP2B sehingga lebih akurat,” ujar Virgo Eresta Jaya. dengan meningkatnya produksi pangan. Konsekuensinya, manusia di masa depan Virgo Eresta Jaya mengajak seluruh peserta yang hadir menghadapi ancaman kelaparan, terlebih jika dalam acara sosialisasi untuk lebih serius dalam menjaga persoalan ini tidak kunjung diselesaikan. LP2B dan diharapkan peserta dari daerah memiliki inovasi untuk kemajuan tersebut. “Kita membutuhkan masukan dari Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal para peserta sehingga tinggal bagaimana data itu dapat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dikolaborasikan untuk memiliki data LP2B dan saya yakin (PPRPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki pangan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Budi Situmorang yang yang tangguh,” kata Virgo Eresta Jaya. membuka acara “Sosialisasi Data dan Informasi Lahan Acara yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Royal Kuningan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” di Hotel Royal Kuningan, pada tanggal 14-16 November 2019 ini diikuti oleh peserta Jakarta (14/11). dari 15 Kantor Wilayah BPN dan 278 Kantor Pertanahan dan bertujuan demi mewujudkan kedaulatan dan ketahanan Lebih lanjut Budi Situmorang menjelaskan bahwa pangan nasional. (TA) kesuksesan LP2B harus ada bantuan dari berbagai kalangan salah satunya melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin). “Pusdatin bukan hanya menyediakan data saja tetapi juga untuk menyatukan semua data yang beragam sehingga akan mempermudah proses Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sehingga dapat juga membantu proses pengendaliannya,” kata Dirjen PPRPT. Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusdatin dan LP2B Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengatakan bahwa yang menjadi salah satu kendala LP2B selama ini adalah data yang ada masih berbeda-beda dan itu masih akan terus bertambah jika tidak dirumuskan. “Harusnya kita memiliki satu data sehingga dapat menjadi rujukan semua 246 kumpulan Siaran Pers

november Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 22 November 2019 M anado - Salah satu persoalan mendasar Masukan yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN pada mengenai pertanahan di Indonesia adalah saat itu kemudian dirumuskan menjadi Peraturan baru mengenai lemahnya pengakuan dan yang saat ini sudah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri perlindungan hukum masyarakat adat atas ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara tanah. Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan ditetapkannya Peraturan tersebut, maka Permasalahan hak masyarakat adat atas tanah diberi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 tahun 2016 perhatian khusus oleh penyusun UU Nomor 5 Tahun 1960 sudah dianggap tidak berlaku lagi. tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pada waktu itu, penyusun UUPA menggantikan konsepsi “Namun demikian meskipun sudah ditetapkan, dalam domein verklaring yang diterapkan oleh penguasa kolonial sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, kami juga membuka Belanda dengan konsepsi Hak Menguasai Negara yang ruang diskusi sehingga pengelola tanah adat dapat benar- diambil dari konsepsi hak ulayat pada masyarakat hukum benar memberikan manfaat untuk masyarakat adat,” ungkap adat. Keberadaan hak ulayat pun diakui di dalam UUPA Bahrunsyah Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang (Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3). Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Sosialisasi Tanah Adat Seiring dengan perkembangan zaman, dilakukan di Daerah, yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula, penyesuaian regulasi melalui Peraturan Menteri (Permen) Manado, Rabu Malam (20/11). Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Bahrunsyah lebih lanjut mengatakan bahwa saat ini Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang kemudian dalam Pemerintah dan Komisi II DPR RI telah sepakat untuk perjalananannya diubah menjadi Peraturan Menteri Agraria melanjutkan RUU Pertanahan. Masukan dari diskusi yang dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ dilaksanakan, juga menjadi bahan pertimbangan dalam BPN) Nomor 9 Tahun 2015 dan diubah kembali melalui penyusunan RUU Pertanahan yang salah satunya akan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat. tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala Dalam Kawasan Tertentu. Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara yang juga berkesempatan membuka acara mengatakan bahwa Dua peraturan terakhir ini kemudian mendapat tanggapan dengan adanya sosialisasi ini, dapat membuka wawasan dari akademisi dan praktisi. Pada tahun 2018 yang lalu, terutama untuk melihat dan mengkaji lebih dalam Kementerian ATR/BPN melaksanakan Sosialisasi tentang pengelolaan tanah adat di Sulawesi Utara. Tanah Adat Ulayat di Daerah yang dilaksanakan di Kota Padang, Denpasar dan Makassar. Tujuan dilaksanakan Turut hadir pada pembukaan acara tersebut Kepala Kantor sosialisasi tersebut adalah selain untuk menyosialisasikan Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor peraturan yang saat itu berjalan juga untuk mendapatkan Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kantor Wilayah masukan dari berbagai pemangku kepentingan diantaranya BPN Provinsi Papua Barat, Wakil Bupati Minahasa Tenggara akademisi, tokoh adat di daerah, termasuk aparatur Staf Ahli Walikota Manado, perwakilan Walikota dan Bupati pemerintah daerah yang membidangi pengelolaan tanah dari Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. adat, dalam rangka melakukan revisi terhadap peraturan yang ada. 247Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember 3.000 Sertipikat PTSL Diserahkan di Kota Daeng kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 02 Desember 2019 M akassar - Pemerintah semakin mendorong Pada kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Selatan, kesadaran semua pihak bahwa sertipikat Nurdin Abdullah mengapresiasi kerja keras yang selama itu penting, baik itu untuk legalitas atas ini telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam bidang tanah ataupun dalam investasi pelaksanaan pendaftaran tanah. “Program PTSL dengan dunia usaha. Oleh karena itu Presiden RI target 9 juta ternyata kini telah diselesaikan 11 juta. Saya Joko Widodo terus menggalakkan sertipikasi tanah sebagai atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi hal salah satu Proyek Strategis Nasional. Kementerian Agraria tersebut,” kata Nurdin Abdullah. dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, menyerahkan 3.000 sertipikat hasil Program Strategis Dadang Suhendi mengatakan keberhasilan ini merupakan Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kerja keras bersama seluruh yang terlibat di dalamnya. di Lapangan Indoor Telkom, Makassar, Sulawesi Selatan, Hasil ini juga hendaknya dapat menjadi acuan daerah Senin (02/12). lainnya sehingga program PTSL dapat berjalan lancar, dan tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftarkan. “Presiden Joko Widodo selalu menginstruksikan Kementerian ATR/BPN untuk cepat dalam penyelesaian Salah satu penerima sertipikat tanah, M. Asis Sitabang sertipikat tanah. Saya mewakili Menteri ATR/Kepala BPN (73) dari Kabupaten Maros menyampaikan terima kasih mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan dan optimistis karena tanah yang 20 tahun telah dimiliki akhirnya memiliki seluruh tanah di Indonesia akan terdaftarkan tahun 2025,” sertipikat. “Saya sangat lega akhirnya telah tersertipikatkan ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan tanah milik saya ini. Nantinya sertipikat ini akan menjadi Arief Sugoto yang dalam hal ini mewakili Menteri ATR/ warisan kepada anak dan cucu,” kata M. Asis Sitabang, Kepala BPN. ketika ditemui dalam kerumunan penerima sertipikat tanah. (TA/AF) Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa diharapkan selain mempunyai kepastian hukum, dengan adanya sertipikat diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu legalisasi juga diharapkan dapat mengurangi sengketa pertanahan di seluruh Indonesia pada umumnya dan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya. Sertipikat tanah diserahkan langsung oleh Himawan Arief Sugoto didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Dadang Suhendi kepada 24 orang perwakilan penerima sertipikat di kota yang dikenal dengan sebutan Kota Daeng. Hingga saat ini, Sulawesi Selatan telah menyelesaikan 92.390 bidang tanah (90,99%) dari target sebesar 101.540 bidang. 248 kumpulan Siaran Pers

desember Jamin Kesejahteraan Masyarakat, 2.000 Sertipikat Tanah Dibagikan di Sumatra Utara peningkatan kualitas ptsl, peningkatan kualitas data dan pengembangan sistem pendaftaran tanah Tanggal 06 Desember 2019 Deli Serdang - Setelah di Makassar beberapa 2.000 sertipikat yang dibagikan terdiri dari Kabupaten Deli hari lalu, kini giliran Kota Medan lebih tepatnya Serdang yaitu 5 (lima) Sertipikat Instansi Pemerintah, 995 di Kabupaten Deli Serdang yang menjadi tuan Sertipikat dari Program PTSL, 500 Sertipikat dari Program rumah penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat. Redistribusi Tanah. Sedangkan Kabupaten Serdang Bedagai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan sebanyak 2 (dua) Sertipikat wakaf, 2 (dua) Sertipikat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah Instansi Pemerintah, 56 Sertipikat dari Program Redistribusi BPN Provinsi Sumatra Utara menyerahkan 2.000 sertipikat Tanah, 440 Sertipikat Program PTSL. tanah untuk rakyat di Halaman Puri Tri Adiguna PTPN II Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Utara (05/12). Provinsi Sumatra Utara Bambang Priono, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut Pembagian sertipikat tanah tersebut dihadiri oleh Staf Ahli berkontribusi selama ini dalam program PTSL sehingga Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Masyarakat Adat dan dapat berjalan dengan sukses. “Tidak satu pun sertipikat Hak Kemasyarakatan Bahrunsyah, Kepala Kantor Wilayah BPN Atas Tanah diserahkan kepada masing-masing masyarakat Provinsi Sumatra Utara, beberapa Kepala Kantor Pertanahan yang memiliki tanah, jika tidak karena dukungan dan kerja Kabupaten/Kota se- Sumatra Utara, Wakil Bupati Kabupaten sama yang baik. Mulai dari di Kanwil, Kantah, Pemerintah Deli Serdang, Bupati Kabupaten Serdang Bedagai serta Daerah serta masyarakat itu sendiri,” kata Bambang Priono. tamu undangan lainnya. Kementerian ATR/BPN akan terus memberikan pelayanan Usai menyerahkan sertipikat tanah, Menteri ATR/Kepala terbaik kepada masyarakat untuk mengurangi konflik BPN yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Menteri ATR/ pertanahan dan sengketa lahan. Kementerian ATR/BPN Kepala BPN Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan juga akan mendorong masyarakat untuk efektivitas lahan Bahrunsyah, mengatakan bahwa dengan adanya sertipikat yang dimiliki dan memberikan program pemberdayaan ini masyarakat akan terbebas dari sengketa tanah dan masyarakat yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya. memberikan bantuan modal usaha. (TA/LS) Lebihlanjut,Bahrunsyahmenjelaskansertipikatbukanhanya menjamin kepastian hukum hak atas tanah saja, dengan adanya sertipikat tanah juga menjamin kesejahteraan pada masyarakat. “Ini harus menjadi perhatian khusus kepada seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya pelayanan yang bagus pada masyarakat pun dapat membuat masyarakat sejahtera. Sehingga pelayanan di Kanwil atau Kantah harus terus dibenahi,” ujar Bahrunsyah. Warga penerima sertipikat berasal dari 2 (dua) Kabupaten di Sumatra Utara, terdiri dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang. Terpilih 20 orang yang menerima langsung sertipikat tanah oleh Bahrunsyah sebagai simbolis. Warga terlihat sangat antusias dengan pembagian sertipikat ini. 249Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

desember Sertipikat Dibagi, Masyarakat Sejahtera kpeuanilintRgKakseaandntsapattetnoanrkrdda,uaaLafnaOltiypratearagnsanagnpaentitnsmasl,bKnaapashienhungidsanaungsnskiasttaenm Tanggal 06 Desember 2019 S alatiga - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala aktif masyarakat juga ada pemberian Akses Reform dari Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Swasta/Swadaya,” A. Djalil pada kali ini berkesempatan untuk ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi Jateng. menyerahkan 330 sertipikat konsolidasi tanah yang terdiri dari 314 bidang hak milik dan 16 Wali Kota Salatiga, Yulianto menceritakan kesuksesan bidang hak pakai atas nama Pemerintah Kota Salatiga. dari sertipikasi konsolidasi tanah di Desa Kauman Kidul. “Sekarang masyarakat Desa Kauman Kidul bisa melihat “Konsolidasi tanah bukanlah hal yang mudah sawah yang sejuk sambil olahraga di pinggir jalan. Terlihat pelaksanaannya, ini harus didukung oleh kesadaran juga setiap hari Minggu banyak orang yang berjualan masyarakat yang tinggi akan konsep ke depan yang makanan. Hal tersebut otomatis akan meningkatkan memandang penataan kota sangatlah penting,” ujar Sofyan perekonomian mereka,” cerita Yulianto. A. Djalil dalam sambutannya setelah memberikan sertipikat kepada 9 (sembilan) orang perwakilan penerima di Rumah Keberhasilan ini terlihat pula dari cerita salah satu penerima Dinas Wali Kota Salatiga, Jumat (06/12). sertipikat, Sudarto (47) yang berprofesi sebagai wiraswasta. “Saya senang sekarang bisa kerja sampingan dengan Di dalam konsolidasi tanah memang ada tanah masyarakat berjualan nasi pecel di pinggir jalan hasil konsolidasi tanah,” yang disumbangkan untuk kepentingan umum, seperti ujarnya dengan senyuman bahagia. (AF/AM) halnya untuk pelebaran jalan dan diharapkan dengan konsolidasi tanah, bidang-bidang tanah akan tertata dengan rapi. “Kalian harus percaya bahwa dengan sebagian tanah disumbangkan untuk jalan, jalan menjadi lebar dan bidang tertata, akses menjadi mudah, harga jual pun akan semakin meningkat berkali-kali lipat. Tantangan ini semua tidak luput dari koordinasi dan dukungan pemerintah Kota Salatiga yang baik,” ujar Sofyan A. Djalil. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jateng, Jonahar mengatakan bahwa program konsolidasi tanah di Kota Salatiga ini salah satunya adalah penataan Agro Wisata di Kelurahan Kauman Kidul dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi pertanian, pengairan, wisata dan kondisi alam sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. “Program ini merupakan bentuk nyata dari Reforma Agraria yang melibatkan berbagai unsur, yakni selain partisipasi 250 kumpulan Siaran Pers