SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

JANUARI Menuju Kantor Modern, Tahun ini Kementerian ATR/BPN Akan Terapkan E-Office Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 05 Januari 2019 Salah satu program reformasi birokrasi adalah pengelolaan arsip pertanahan yang modern dalam bentuk Aplikasi penerapan E-Government, dimana aplikasi E-Office adalah E-Office. Oleh sebab itu Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil produk dari  E-Government  yang bertujuan untuk akan menerapkan penggunaan  E-Office  pada tahun ini. Demikian mendukung kegiatan administrasi perkantoran. Di diungkapkannya saat memberikan sambutan pada acara Indonesia E-Office saat ini lebih banyak digunakan oleh tasyakuran pencapaian kinerja tahun 2018 di Aula Sentosa Kantor kalangan swasta, untuk di kalangan pemerintahan  E-Office baru Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jumat malam saja dikembangkan pemanfaatannya. (04/01). Sistem manual yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah “Semua arsip pertanahan akan kita scanning dan dimasukkan dianggap tidak efektif dan efisien karena membutuhkan waktu ke dalam sebuah aplikasi  E-Office,  sehingga lebih mudah dalam dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen. Masalah penyimpanan dan pencariannya,” ungkap Sofyan A. Djalil. lainnya dalam sistem manual adalah penyimpanan dokumen yang membutuhkan banyak ruangan di kantor yang menjadikan ruangan Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini adalah eranya digital kantor menjadi semakin sempit dan berantakan. Sementara itu termasuk pengelolaan dokumen terlebih lagi arsip pertanahan, dalam hal pencarian dokumen juga sulit apabila dokumen tersebut dengan penggunaan  E-Office  Kementerian ATR/BPN nantinya tidak disimpan dengan teratur. sudah tidak menyimpan arsip pertanahan dalam bentuk fisik kertas. “Semuanya sudah digital, arsip fisik kita serahkan saja kepada Hal tersebut juga dialami oleh Kementerian ATR/BPN yang dengan pemilik tanah untuk merawatnya, seperti kepolisian yang sudah target pendaftaran tanah sedemikian besar juga akan menghasilkan tidak lagi menyimpan faktur kendaraan,” ujar Sofyan A. Djalil. dokumen arsip pertanahan yang banyak pula sehingga diperlukan Terkait capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sofyan mengungkapkan kebahagiaanya dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah bekerja keras sehingga capaian pendaftaran tanah dapat jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Ia mengatakan bahwa ucapan terima kasih juga diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo atas kinerja kita. “Presiden sangat senang dan bangga bahwa kita telah menunjukkan kinerja yang begitu bagus, ini menunjukkan bahwa orang BPN memang hebat-hebat,” ungkapnya. Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan tahun ini akan menggunakan aplikasi yang memudahkan dalam PTSL yaitu Smart PTSL. “Saya berharap dengan teknologi dan Aplikasi yang modern, kerja kita semakin efektif dan efisien sehingga capaian tahun ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan seperti tahun 2018 bahkan lebih,” pungkas Sofyan A. Djalil. (RO/NA) 501Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JANUARI Paket Hemat APBN Untuk Pembangunan Arsip Modern Ala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 11 Januari 2019 T anggamus - Dalam rangka mendukung digunakan untuk membeli komputer, alat scan, dan  Global program  E-Office  Kementerian Agraria dan Tata Navigation Satelite System Real Time Kinematik (GNSS-RTK). Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus “Dari Kantor Pertanahan hanya mengimplementasikan melaksanakan digitalisasi arsip pertanahan. Arsip teknologi yang sudah disiapkan oleh Pusat Data Informasi yang di digitalisasi adalah warkah, buku tanah dan surat ukur. Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdain & LP2B), sehingga tidak terlalu membebani APBN, dan “Saya targetkan digitalisasi arsip pertanahan di Kantor hal tersebut sudah menjadi kegiatan rutin dalam pelaksanaan Pertanahan Kabupaten Tanggamus akan diselesaikan tahun kegiatan pertanahan di Kabupaten Tanggamus,” ungkapnya. ini,” ujar Sudarman Harja Saputra Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus saat ditemui Tim Humas Kementerian Lebih lanjut Sudarman Harja Saputra mengatakan bahwa jajaran ATR/BPN di Kantornya, Kamis (10/01). Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus memiliki rasa ketakutan yang tinggi terhadap kerusakan bahkan kehilangan arsip pertanahan. Sudarman Harja Saputra mengatakan bahwa digitalisasi Dengan rasa ketakutan tersebut digitalisasi arsip pertanahan menjadi ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2017 sejak ia menjabat sesuatu yang harus dilakukan oleh Kantor Pertanahan. “Kumpulan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus. orang takut yang dulu, saat ini sudah menjadi orang yang pemberani Ia mengatakan bahwa dari 484.784 arsip pertanahan, dan siap melakukan perubahan,” imbuhnya. pihaknya sudah menyelesaikan digitalisasi sebanyak 219.468 arsip pertanahan yang juga sudah tersimpan Sudarman Harja Saputra berharap dengan adanya digitalisasi dalam data center Kementerian ATR/BPN di Cikeas, dan arsip pertanahan pihaknya dapat meningkatkan pelayanan sisanya masih terdapat 265.316 arsip pertanahan yang pertanahan, karena semakin mudah dalam pencarian warkah harus diselesaikan. “Saat ini kami memiliki kemampuan tanah, surat ukur, maupun buku tanah. “Dan kami siap mendigitalisasi arsip pertanahan sebanyak 1.200 per menyambut Era Digital melalui E-Office yang dilaksanakan oleh hari, selama 1 bulan dengan jam kerja 20 hari kami dapat Kementerian ATR/BPN,” pungkasnya. (RO) melakukan digitalisasi arsip sebanyak 24.000 arsip, jadi sudah jelas dalam jangka 11 bulan ke depan kami dapat selesaikan digitalisasi arsip seluruhnya,” jelasnya. Sudarman Harja Saputra melanjutkan bahwa strategi yang dilakukan adalah menggunakan tenaga magang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam proses inventarisasi arsip pertanahan, kemudian dilanjutkan dengan proses scaning dan mengunggah arsip tersebut ke  data center  Kementerian ATR/ BPN oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk peralatan lanjut, pihaknya menggunakan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta yang 502 Kumpulan Siaran Pers

JANUARI Wujudkan Kementerian ATR/BPN Maju dan Modern Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 17 Januari 2019 Surabaya - Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih memberikan kepastian hukum dan memberikan kesejahteraan dan berwibawa atau good governance merupakan bagi masyarakat,” ungkap Hary Sudwijanto. prioritas utama yang dilakukan untuk menegakkan citra dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Sementara itu Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, terhadap kinerja Pemerintah yang sampai saat Pemanfaatan Tanah dan Ruang (Dirjen VII), RB Agus Widjayanto ini masih dianggap rendah. Dalam upaya membangun  good menegaskan bahwa Ditjen tujuh masih memiliki pola pikir governance  itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan yang berorientasi pada penanganan masalah saja bukan pada Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap wujudkan pemerintahan penyelesaian masalah. yang maju dan modern. “Dalam penyelesaian masalah sengketa tanah harus bisa Tuntas, “Dalam upaya mewujudkan Kementerian ATR/BPN yang maju Tegas, Terukur. Sebagaimana ini menjadi pedoman Ditjen VII,” dan modern, kita harus menghadapi beberapa tantangan ujar RB Agus Widjayanto. baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kinerja karena rakyat menunggu,” ujar Direktur Melihat hal tersebut Direktur Sengketa dan Konflik Tanah Sengketa Konflik Tanah dan Ruang Wilayah Dua Brigjen Pol. dan Ruang Wilayah II mengajak seluruh jajaran Kementerian Hary Sudwijanto pada Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun ATR/BPN untuk terus tingkatkan tiga kecerdasan yang 2018 dan Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2019 bidang dimiliki. Pertama kecerdasan intelektual diharapkan semua Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor terus meningkatkan kemampuan dengan menguasai aturan Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur, Rabu-Kamis, (16-17/01) perundang-undangan dan penguasaan IT sebagai instrumen di Hotel Wyndham Surabaya. yang dapat melancarkan pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat dan hal lain sebagai landasan menangani Hary Sudwijanto mengatakan beberapa tantangan yang masalah yang dihadapi. Kedua Kecerdasan Emosional harus dihadapi pegawai Kementerian ATR/BPN dari bidang dengan menjaga hubungan baik dengan semua lapisan internal antara lain, tradisi, beban masa lalu, pengaduan masyarakat sehingga tidak ada yang tersakiti, dan ketiga masyarakat yang terus meningkat, tunggakan perkara, Kecerdasan Spiritual di mana setiap kegiatan yang dilakukan mal administrasi, konspirasi makelar, mafia tanah, dan selalu didasarkan pada sikap takut pada Tuhan. lainnya. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dari bidang eksternal antara lain, dampak kejahatan Selain itu, jajaran Kementerian ATR/BPN perlu menjaga kode etik konvensional, lingkungan, ekonomi, korupsi yang beberapa dan kedisiplinan, menjaga standar mutu atas hasil kerja individu hasil kejahatannya disamarkan ke bisnis properti yang maupun lembaga, serta memuliakan profesi yang dijalankan berhubungan dengan pengurusan kepemilikan tanah. setiap pegawai Kementerian ATR/BPN agar mau melestarikan, menjaga institusi, mengembangkan dan memperhatikan “Masyarakat mengharapkan Kementerian ATR/BPN harus anggota satu sama lain untuk tumbuhkan jiwa korsa yang baik bersikap obyektif/tidak memihak, proporsional, prosedural, dalam memajukan Kementerian ATR/BPN. Hal ini akan membuat cepat, tepat, tegas, tuntas, terukur dengan tetap memperhatikan Kementerian ATR/BPN semakin dikenal karena memiliki jati diri prinsip teliti dan hati-hati sehingga produk yang dihasilkan dapat dan semakin dicintai masyarakat. (NA) 503Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

FEBRUARI Transformasi Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 06 Februari 2019 Jakarta - Transformasi Kementerian Agraria dan Tata sehingga dapat mendaftarkan sekitar 9,3 juta bidang tanah Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2018. Menuju Era Digital menjadi tema besar dari Rapat Terkait pelaksanaan Reforma Agraria di tahun 2018 jika Kerja Nasional Tahun 2019, yang diselenggarakan di dibanding dengan tahun 2017, pencapaiannya meningkat Hotel Shangri-La, Jakarta, tanggal 6-8 Februari 2019. signifikan. Sofyan A. Djalil menjelaskan Redistribusi tanah Menurut Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN saat ini agar dilaksanakan secara akuntabel. Sehingga mudah banyak negara sedang bergerak cepat menuju transformasi diaudit dan transparan pelaksanaannya. era digital. “Jika kita tidak bergerak cepat, maka Indonesia Dalam manajemen organisasi, Kementerian ATR/BPN akan akan ketinggalan. Untuk itu, kita harus bekerja keras,” melaksanakan sistem penilaian berbasis kinerja. Sistem ujarnya. penilaian ini akan menjadi dasar mutasi, promosi serta Sofyan A. Djalil menjabarkan bahwa visi Kementerian ATR/ rotasi pegawai. BPN tahun 2025 adalah Terwujudnya Kementerian ATR/ Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN telah menginstruksikan BPN Menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata untuk melakukan perbaikan finish proses serta struktur Ruang yang berstandar dunia. “Untuk menuju ke sana, kita organisasi. “Contohnya struktur organisasi Kantor akan menerapkan 7 pilar,” ujar Sofyan A. Djalil. Pertanahan di Jakarta Timur sama dengan Kantor Ketujuh pilar tersebut, yaitu (1) Seluruh tanah di Indonesia Pertanahan di Papua padahal memiliki beban kerja yang harus didaftarkan; (2) Memaksimalkan Rencana Detail berbeda. Ini akan kita kaji serta perbaiki strukturnya,” kata Tata Ruang (RDTR); (3) Peningkatan Sumber daya manusia Sofyan A. Djalil. menuju birokrasi berstandar dunia; (4) Kementerian ATR/ Dalam pelayanan pertanahan juga dilakukan beberapa BPN harus menjadi pusat informasi pertanahan dan tata terobosan yakni akan melakukan digitalisasi warkah, ruang; (5) Mewujudkan Kantor Pertanahan modern dengan meluncurkan layanan online terkait hak tanggungan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis dan roya, serta penyiapan sertipikat tanah 1 lembar. elektronik; (6) Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Kementerian ATR/BPN akan mengutamakan kepuasan Pajak (PNBP) 10 kali dengan layanan informasi pertanahan masyarakat serta menerapkan Zona Integritas di seluruh sebagai basis penerimaan negara; (7) Memberlakukan kantor pertanahan. stelsel positif atau asuransi pertananahan untuk mengatasi Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengingatkan kerugian masyarakat akibat sengketa pertanahan. terkait persoalan tata ruang. Tata ruang penting “Kementerian ATR/BPN makin hari makin baik. Banyak dilaksanakan untuk menata ruang yang tepat dan masyarakat yang memuji kinerja kita, maka dari itu tahun baik diterapkan suatu daerah, tata ruang juga penting 2019 ini Kementerian ATR/BPN akan melakukan banyak bagi investasi maupun online single subsmission, dan perbaikan,” kata Sofyan A. Djalil. juga mitigasi bencana pada daerah yang rawan, dasar Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelaksanaan itu dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Sofyan A. Djalil mengakui bahwa setelah tahun 2017, melalui RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang harus ada Kementerian ATR/BPN terus melakukan banyak terobosan dan dimiliki seluruh daerah. (RH/TM/NA) 504 Kumpulan Siaran Pers

FEBRUARI Perkembangan Teknologi Pengaruhi Kebiasaan Masyarakat Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 07 Februari 2019 J akarta - Perkembangan teknologi dapat menghindari hal tersebut, kita harus mulai beradaptasi mempengaruhi kebiasaan masyarakat. terhadap teknologi digital,” kata Rhenald Kasali. Demikian kata Rhenald Kasali saat memberikan materi pada Rapat Kerja Lebih lanjut, Rhenald Kasali juga menjelaskan mengenai Nasional (Rakernas) Kementerian Agraria disruption. “Menurut Clayton Christensen, disruption dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional adalah inovasi yang mengakibatkan cara-cara lama (BPN) di Hotel Shangri- La, Rabu (6/2). berakhir. Berdasarkan pendapat tersebut, orang yang memiliki disruption akan membuat sesuatu yang baru, Rhenald Kasali mencontohkan bahwa dengan sehingga yang lama akan ketinggalan relevansi serta perkembangan informasi, perbankan mulai banyak zaman,” kata Rhenald Kasali. ditinggalkan. “Di Amerika Serikat berkembang FinTech,” kata Rhenald Kasali. Berkembangnya FinTech dapat Contoh paling sederhana adalah Gojek. Menurut Rhenald Kasali, menjaga informasi keuangan, karena lebih aman. pendiri Gojek, Nadiem Makarim, mendirikan Gojek didasari karena kesemrawutan usaha ojek. “Artinya Gojek berkembang “Jika seseorang ingin mencuri, sangat sulit, karena dengan atas permintaan dari masyarakat itu sendiri,” ujar Rhenald Kasali. FinTech, keuangan seseorang dilindungi dengan data-data,” ujar Rhenald Kasali. Fenomena berkembangnya Gojek memang diikuti dengan penggunaan teknologi yang pesat dalam kehidupan Dengan berkembangnya teknologi, dapat menciptakan masyarakat sehingga dapat mengubah mindset setiap pekerjaan baru, namun juga dapat membuat punah orang. “Mindset yang harus dimiliki pada abad ke-21 pekerjaan yang dilakukan secara konvensional. “Untuk ini adalah eksplorasi yang serba baru, pola pikir bisnis , orkestrasi sumber daya, serta start up,” ujar Rhenald Kasali. Rapat Kerja Nasional Kementerian. ATR/BPN dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2019, yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (RH) 505Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

FEBRUARI Digitalisasi Data Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Siap Sambut Era Digital Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 11 Februari 2019 Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan pekerjaan baru, namun juga dapat membuat punah Teknologi yang semakin pesat dewasa ini pekerjaan yang dilakukan secara konvensional. telah berdampak pada perubahan-perubahan “karena ke depannya pelayanan pertanahan mendasar yang membawa Bangsa Indonesia dilaksanakan tanpa harus bertatap muka, untuk itu menuju paradigma baru memasuki era kita harus mulai beradaptasi terhadap kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan teknologi digital,” ujarnya. berkembangnya teknologi yang ada saat ini disertai dengan tuntutan yang besar terhadap layanan Joko Heriyadi mengungkapkan bahwa saat ini berbagai pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ negara di dunia berlomba-lomba dalam kemajuan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memahami teknologi, mereka bertransformasi bergerak cepat digitalisasi data pertanahan menjadi hal yang penting menuju era digital, jika kita tidak bisa mengimbangi dan harus segera dilaksanakan. langkah cepat mereka, maka Indonesia tentunya akan tertinggal dari bangsa lain. “Untuk itu marilah kita tetap Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat semangat dalam kerja keras kita dan siap mendukung Atas Tanah, Ir. Joko Heriyadi, M.M mengatakan bahwa transformasi menuju era digital,” pungkasnya. (RO/AM). digitalisasi ini diharapkan akan menghasilkan data pertanahan yang akurat, transparan dan aman. “Sehingga proses pelayanan pertanahan yang bersifat elektronik, online, real time, dan akurat nantinya akan sangat memudahkan masyarakat dalam berinvestasi,” ujarnya saat membuka acara Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Informasi Aplikasi Kegiatan Kantor Pertanahan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (11/2). Sosialisasi dan Evalusi ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 13 Februari 2019, sementara untuk tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2019. Untuk tahap pertama ini dihadiri sebanyak 490 orang peserta yang merupakan Administrator Komputerisasi Kegiatan Kantor Pertanahan yang berasal dari Kantor Wilayah BPN Provinsi di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Lebih lanjut Joko Heriyadi mengatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi dapat menciptakan 506 Kumpulan Siaran Pers

FEBRUARI 63 Sertipikat Tanah Wakaf Dibagikan di Kantah Kota Langsa Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 14 Februari 2019 L angsa - Sebanyak 63 sertipikat tanah wakaf dibagikan langsung kepada 16 orang perwakilan masyarakat Kota Langsa, di Kantor Pertanahan Kota Langsa. Sertipikat tersebut 6 orang perwakilan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, serta dibagikan langsung kepada nazir tanah wakaf yang 20 orang perwakilan masyarakat Kabupaten Aceh Timur. berasal dari Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, serta Kabupaten Aceh Timur. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meminta kepada Kementerian ATR/BPN agar Seperti yang kita ketahui, wakaf adalah perbuatan hukum wakif mempercepat penyertipikatan tanah wakaf di seluruh Indonesia. untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda “Targetnya 2023 atau 2024 seluruh tanah wakaf di Indonesia miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka sudah memiliki sertipikat,” ujar Sofyan A. Djalil usai menyerahkan waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan sertipikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Langsa, ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang berdasarkan syariat Provinsi Aceh, Rabu (13/2). Islam. Harta benda ini bisa berupa tanah. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini banyak Sertipikat tanah wakaf diberikan untuk tanah wakaf yang sengketa pertanahan yang melibatkan tanah-tanah wakaf. “Di penggunaannya dapat berupa masjid atau aset tanah lembaga Jakarta ada masjid yang digugat oleh cucunya pemberi wakaf. keagamaan Islam. Bagi lembaga keagamaan selain islam, dapat Hal ini dikarenakan, zaman dulu, tanah wakaf tidak ada bukti diberikan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak kepemilikan yang sah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Pakai yang dipergunakan sebagai tempat ibadah atau aset tanah lembaga keagamaan lainnya. Harga tanah yang terus naik mengakibatkan banyak tanah wakaf digugat oleh ahli waris pemberi wakaf tersebut. “Memang di Aceh, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan tanah wakaf belum bermasalah, karena mungkin harga tanah Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil berkesempatan menyerahkan masih murah. Namun, di tempat lain hal ini menjadi masalah, karena harga tanah di sana mahal,” kata Sofyan A. Djalil. “Untuk itu Presiden sudah meminta agar penyertipikatan tanah wakaf dan tempat peribadatan lainnya agar dipercepat,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. (RH). 507Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

FEBRUARI Kementerian ATR/BPN Siap Menuju Era Digitalisasi Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 21 Februari 2019 J akarta - Guna menuju era transformasi Digitalisasi ini diharapkan akan menghasilkan data digital, Kementerian Agraria dan Tata yang akurat dan aman. Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) melaksanakan sosialisasi dan Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 528 orang evaluasi dengan tema “Sosialisasi dan administrator aplikasi Komputerisasi Kantor Evaluasi Sistem Informasi Aplikasi Kegiatan Kantor Pertanahan (KKP) Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Pertanahan” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kabupaten/Kota, yakni Jawa Timur, Kalimantan Rabu (20/2). Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Dengan berkembangnya teknologi saat ini disertai Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, NTT, dengan tuntutan yang besar terhadap layanan NTB, Papua, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi pertanahan, Kementerian ATR/BPN memahami Barat, Papua Barat serta peserta dari lingkungan digitalisasi data pertanahan menjadi hal yang penting Kementerian ATR/BPN dan Sekolah Tinggi dan harus segera dilaksanakan. Pertanahan Nasional (STPN).(TA/RH) Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan Arief Sugoto dalam kesempatan ini menyatakan bahwa saat ini masyarakat sudah mengarah ke era digital. “Kita harus melakukan kemudahan kegiatan ke masyarakat. Maka dibuatlah pelayanan berbasis online. Karena tuntutan masyarakat yang sudah mengarah ke era digital,” ujar Himawan Arief Sugoto. Lebih lanjut, Sekjen mengatakan bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN tidak bisa menolak adanya perkembangan teknologi. Maka untuk membangun perkembangan, salah satunya dengan membangun kualitas SDM. “Kita harus mengantisipasi terhadap perubahan yang terjadi. Tidak ada yang menyangka jika dulu tata ruang digabung dengan pertanahan. Maka dari itu di sini kita harus mengantisipasi terhadap perubahan yang terjadi. Jika kita menggunakan cara kerja yang lama maka kita akan terlewatkan,” kata Himawan Arief Sugoto. 508 Kumpulan Siaran Pers

MARET Gebrakan dari Papua Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak Canangkan Zona Integritas Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 04 Maret 2019 F akfak - Di tengah giat pembangunan yang dapat dijadikan sebagai standar pencanangan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agraria Zona Integritas adalah sebelumnya pelayanan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masyarakat dilakukan secara manual, namun saat (ATR/BPN), Kantor Pertanahan Kabupaten ini semuanya serba online sehingga sulit untuk Fakfak mencanangkan Zona Integritas melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. yang berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah “Dulu kita pakai manual, sekarang kita tidak pakai Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih manual lagi,” terang Warsito. Melayani (WBBM) dalam rangka upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan Dikatakan Warsito, dengan adanya pelayanan online kualitas pelayanan publik. maka pihaknya optimistis mampu memantau sendiri dan juga siap untuk dipantau oleh lembaga lain Pencanangan tersebut pertama kali dilaksanakan seperti aparat penegak hukum atau para pewarta. oleh jajaran Kementerian ATR/BPN di tanah Dia juga berharap agar ke depan Kantor Pertanahan Papua Barat. Ini bermula dengan pembacaan dan Kabupaten Fakfak mampu melayani masyarakat penandatanganan bersama Pakta Integritas, yang dengan baik dan benar sesuai prosedur hukum dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang berlaku. “Biasakan diri hijrah dari tempat yang Fakfak Warsito yang diikuti oleh semua Pegawai gelap ke tempat terang, ubah pelayanan dari manual Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai ke pelayanan yang luar biasa sekarang ini yaitu Negeri di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten pelayanan online, cepat dan tepat,” pesan Warsito. Fakfak. Seperti diketahui, saat ini Kementerian ATR/BPN Pembacaan pakta integritas dan pencanangan terus berupaya untuk meningkatkan Reformasi Zona Integritas ini juga disaksikan dan dihadiri oleh Birokrasi melalui pembentukan Zona Integritas pada Sekretaris Daerah maupun Musyawarah Pimpinan unit satuan kerja. Terbukti pada tahun 2018 sudah Daerah. ada satuan kerja yang memperoleh predikat ZI yaitu Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kantor Pertanahan Tidak kalah dengan Kantor Pertanahan di Pulau Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Langsa. Jawa, Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak dibawah pimpinan Warsito mengatakan bahwa tidak semua Dengan pencanangan Zona Integritas di wilayah Instansi Vertikal/BUMN/BUMD bahkan Otonom bisa Papua Barat yang diawali oleh Kantor Pertanahan mencanangkan Zona Integritas di lingkungannya Kabupaten Fakfak, diharapkan seluruh satuan kerja masing-masing, pasalnya pencanangan tersebut di lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat bergerak memiliki kualifikasi serta syarat tertentu, salah satu maju untuk mewujudkan Zona Integritas. (RO) 509Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MARET Mudahkan Pengendalian Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Melalui Aplikasi PATROL-TARU Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 06 Maret 2019 Medan - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ disederhanakan dan memberikan wadah partisipasi kepada Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan ruang di Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Kota Medan. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah Ruang dan Penguasaan Tanah bersama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pemerintah Kota Medan meluncurkan aplikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, sekaligus memantau Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (PATROL-TARU) di Hotel proses dari pengaduan pelanggaran tersebut hingga Santika Premiere Dyandra Medan, Selasa (05/03). proses penindakan yang dikenakan. “Ini (PATROL-TARU, red) menjadi salah satu langkah yang kita lakukan dalam Hadir dalam peresmian ini Direktur Jenderal Pengendalian memasuki era digital pengendalian pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang untuk menciptakan tertib tata ruang,” kata Budi Situmorang. beserta jajaran, Wali Kota Medan beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), akademisi, Dalam kesempatan ini Budi Situmorang juga menjelaskan praktisi, serta pelaku usaha di Kota Medan. bahwa aplikasi PATROL-TARU ini telah dikembangkan dari tahun 2018 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dalam sambutannya 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan mengungkapkan bahwa lemahnya pemantauan dari Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata pemerintah Kota Medan dalam pengendalian pemanfaatan Cara Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang.  ruang ini karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, terlebih begitu banyak pelanggaran yang terjadi di dalam Melalui peluncuran aplikasi ini, Kota Medan berhasil menjadi wilayah administrasi Kota Medan.  kota percontohan pertama (pilot project) di Indonesia untuk sistem informasi ini. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Namun begitu, dengan adanya sistem informasi yang diberi pesatnya pertumbuhan Kota Medan dan potensi pelanggaran nama PATROL-TARU ini, pemerintah Kota Medan terbantu dalam pemanfaatan ruang yang turut meningkat apabila tidak pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan masyarakat diawasi dengan baik.  Kota Medan lebih mudah untuk mengetahui aturan tata ruang pada lokasi yang ingin dibangun dan ikut serta melaporkan “Saat ini, aplikasi PATROL-TARU akan terus dikembangkan pelanggaran pemanfaatan ruang pada dinas berwenang jika oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Direktorat ditemukan bangunan yang melanggar tata ruang. Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, nantinya secara operasional akan PATROL-TARU menyajikan informasi tata ruang yang diberikan dan digunakan oleh Pemerintah Kota Medan,” mengacu pada Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2015 tambah Budi Situmorang. tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dan Peraturan Wali Kota “Sistem informasi ini diyakini mampu mengangkat performa Medan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Ketentuan Tambahan, kami melalui terciptanya layanan publik yang lebih bermutu Ketentuan Teknis, dan Standar Teknis Rencana Detail Tata dan efisien,” tutup Dzulmi Eldin. Bagi masyarakat yang ingin Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.  mengetahui informasi tata ruang seperti peruntukan ruang dan ingin melaporkan bangunan yang terindikasi melanggar Dengan adanya PATROL-TARU Kota Medan, proses tata ruang, dapat mengakses aplikasi PATROL-TARU pada memperoleh informasi mengenai tata ruang lebih alamat situs: patroltaru.pemkomedan.go.id. (DVI) 510 Kumpulan Siaran Pers

MARET Jalan Panjang Pemenuhan Standar Kompetensi Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 26 Maret 2019 Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ FGD ini menghadirkan perwakilan 4 pilar pemangku Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus berupaya kepentingan SKKNI seperti dari Dunia Usaha Dunia melakukan pembinaan sumber daya manusia dan Industri (DUDI), asosiasi profesi (ISI, APSPIG dan transformasi tata kelola di bidang tata ruang dan MASKI), akademisi dan satuan kerja terkait di lingkungan pertanahan secara bertahap untuk menunjang Kementerian ATR/BPN. pelayanan berbasis digital. Pada tahun anggaran 2019 ini, Kementerian ATR/BPN akan fokus pada penyiapan regulasi Setelah penyampaian materi, peserta dibagi menjadi 3 (tiga) dan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola kelompok diskusi yaitu pengumpulan data fisik, pengumpulan kerja berbasis digital di era revolusi industri 4.0. data yuridis dan tata laksana pendaftaran tanah dan manajerial. Hasil diskusi kelumpok tersebut menghasilkan 74 Pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan tentu saja (tujuh puluh empat) Unit Kompetensi (UK). tidak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian. Namun juga sumber daya manusia yang menjadi mitra UK hasil FGD ini nantinya akan dilakukan pemaketan sesuai Kementerian, seperti Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) dengan pekerjaan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri yang telah mendukung Kementerian dalam mencapai target ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2016 tentang SKB dan program strategis nasional di bidang pertanahan. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Dalam upaya meningkatkan kompetensi kerja yang mencakup Nomor 33 Tahun 2016. aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka Direktorat Pengukuran dan “Dalam pemaketan kompetensi yang akan diatur dalam Pemetaan Dasar Ditjen Infrastruktur Keagrariaan mengadakan jenjang kualifikasi KKNI, kami juga sudah mengantisipasi Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Kompetensi revisi Peraturan Menteri ATR/Kepa BPN Nomor 33 Tahun 2016 Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kadastral pada tanggal 20-22 maupun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun Maret 2019, di Hotel Grandhika, Jakarta. 2017, misalnya dengan mengatur kompetensi untuk seorang drafter, asisten surveyor non lisensi, manajer proyek dan lain- “Kami berharap pada pertengahan tahun ini sudah dapat lain,” tutup Agus Wahyudi. diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) Kadastral dan Dalam kesempatan yang sama, Herjon C.M. Panggabean, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI Kadastral. Kepala Subdirektorat Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor Tentu saja harapan ini akan dapat kita capai dengan dukungan menyampaikan bahwa hasil FGD ini bukanlah final. “Hasil FGD penuhdariseluruhpemangkukepentinganyanghariitutelahhadir ini masih harus diverifikasi oleh tim verifikator internal, setelah memenuhi undangan FGD kami,” kata Agus Wahyudi Direktur lolos verifikasi baru diuji di forum Pra-Konversi. Setelah Pra- Pengukuran dan Pemetaan Dasar di hadapan peserta FGD. Konversi akan dilakukan verifikasi eksternal oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan terakhir akan diuji akhir di forum konversi “Jika hari ini sudah ada 29 Kementerian/Lembaga di tingkat sebelum ditetapkan dan diterapkan di lapangan. Semua forum Nasional yang telah memiliki SKKNI, Insya Allah Kementerian yang disebutkan tadi harus melibatkan seluruh pemangku ATR/BPN akan segera memiliki SKKNI,” tambah Agus Wahyudi. kepentingan,” ungkap Herjon C. M. Panggabean. (HP/TM) 511Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MARET Pemanfaatan Kekuatan Sistem Informasi Geospasial Oleh Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 28 Maret 2019 Jakarta - Perkembangan teknologi informasi dan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang komunikasi (TIK) telah mendekatkan masyarakat berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dengan data dan informasi geospasial. Ketika dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. seseorang mengacu pada data geospasial, mereka sering mendeskripsikan data terkait Dalam kesempatan yang sama Director Geospatial alamat (alamat, titik minat, kode pos, dan lain-lain). Deloitted Consulting Paul Bigg Wither, menambahkan tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan data Dengan menyadari pentingnya perkembangan teknologi geospasial ialah metodologi, format, dan standar yang menuju era digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang berbeda-beda. “Ketidakseragaman ini bisa menimbulkan (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama perbedaan pemahaman dan penafsiran antarpihak,” dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait kata Paul Bigg Wither. penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di bidang Paul Bigg Wither melanjutkan, dibutuhkan standar lainnya agraria, pertanahan dan tata ruang. jangan hanya mengandalkan standar geospasial saja. “Perlu ada standar lain selain data geospasial. Salah “Kerja sama ini diharapkan akan memberikan manfaat satunya tidak bisa berjalan tanpa dukungan Sumber Daya bagi kemajuan bangsa dan sangat bermanfaat untuk Manusia (SDM) yang memadai,” ungkapnya. memberikan informasi kepada berbagai kepentingan,” terang Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, dalam Diharapkan dengan program kerja sama berbagai pihak sambutannya pada acara Workshop Harnessing the tersebut akan menyelesaikan target besar Kementerian power of Geospasial Information System to Support Policy ATR/BPN untuk segera mendaftarkan bidang tanah di Development and Delivery of Goverment Program, Hotel seluruh Indonesia. (TA/RH/LS) Fairmont, Jakarta, Rabu, (28/03). Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Z. Abidin, dalam sambutannya menyebutkan sangat senang dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam sektor agraria dan tata ruang. “Kementerian ATR/ BPN saat ini memiliki target dunia untuk percepatan sertifikasi sehingga kami sangat senang bila dapat membantu di sektor agraria dan tata ruang,” ujar Hasanuddin Z. Abidin. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, definisi geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan 512 Kumpulan Siaran Pers

APRIL Provinsi Bali Menuju Provinsi yang Tanahnya Terdaftar Lengkap Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 05 April 2019 Bali - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah strategis pemerintah ini diharapkan dapat memberikan BPN Provinsi Bali resmi ditutup oleh Sekretaris akses pinjaman dari bank bagi masyarakat yang ingin Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang meningkatkan modal usahanya. Jika tidak, masyarakat dapat (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyimpan sertipikat yang dimilikinya yang dikemudian hari Himawan Arief Sugoto yang didampingi Kepala dapat diwariskan ke anak cucu. Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (05/04). Triwulan pertama, progres pelaksanaan PTSL di Provinsi Bali masih akan terus ditingkatkan. Menurut Kepala Kantor Bali kian dekat menuju provinsi pertama yang seluruh bidang Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya hal ini akan berubah tanahnya terdaftar di tahun 2019. Kabar baik untuk Provinsi pada triwulan kedua, yang akan dimulai pada bulan April. yang masuk dalam 10 besar destinasi pariwisata dunia, “Pada triwulan pertama, Kepala Kantor Pertanahan sudah karena ini akan membuka peluang kerja sama strategis dan berusaha maksimal. Memasuki April kita perbaiki lagi untuk mempermudah Ease of Doing Business (EODB). Badung dan Denpasar sudah lebih baik,” ujar Kakanwil Bali. Diketahui bersama bahwa Indonesia berada di peringkat 6 Rakerda Provinsi Bali ini berlangsung dari tanggal 4 sampai dari 10 negara anggota ASEAN dalam pelaksanaan EODB, 5 April 2019 dengan tema Evaluasi Kinerja Rutin dan PTSL “Kita harus menjadi Institusi pengelola Pertanahan dan Tata triwulan 1. Rakerda diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Ruang berstandar dunia. Hal ini nantinya akan diperkuat Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. dengan proyeksi yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mencapai visi tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Selepas penutupan Rakerda triwulan pertama Kanwil BPN Provinsi Bali selanjutnya Sekretaris Jenderal juga Menilik balik ke Rakernas 6 Februari 2019 lalu yang dibuka oleh berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Presiden RI Joko Widodo, dimana pesan yang disampaikan Denpasar. Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali pun adalah transformasi, transformasi menuju era digital dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Sudarman Harja 4.0. Ini tentunya tidak terelakan dan menuntut agar jajaran Saputra, menuju Kantah Kota Denpasar untuk melihat dan Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pelayanan, meninjau langsung pelaksanaan digitalisasi arsip pertanahan dalam hal ini pelayanan pertanahan dari hulu ke hilir. dalam rangka transformasi menuju pelayanan digital. Terdapat 9 kabupaten/kota yang dirampungkan pendaftaran Bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada yang tanahnya diantaranya: Kota Denpasar, Kabupaten Badung, difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Kantor Pertanahan Kota Denpasar saat ini pada tahap Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, awal tengah melakukan ploting sertipikat lama yang belum Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Buleleng. terpetakan dengan jumlah sebanyak 39.000 sertipikat. Ploting yang dilakukan ini menggunakan peta dasar foto Bidang tanah yang terdaftar di seluruh Indonesia ini pada udara Ground Sampling Distance (GSD) 5 cm yang kemudian ujungnya adalah sertipikat tanah dan kerap dikenal sebagai dalam proses pendataanya akan melibatkan partisipasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program Kelurahan (Banjar) yang ada di Kota Denpasar. (TM/RO) 513Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MEI Partisipasi BPN dalam Perayaan Hari Buruh di Kabupaten Bekasi Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 02 Mei 2019 Dalam rangka memperingati Hari Buruh, Polres Kabupaten Banyak masyarakat yang antusias mengikuti pelayanan one Bekasi berinisiatif untuk mengadakan kegiatan dengan day service. Salah satunya adalah Slamet seorang karyawan tema Mayday is A Creative Day. Kegiatan ini merupakan PT Chang Chun DPN Chemical Industri. “Biasanya saya cara kreatif dari Polres setempat dalam rangka mengurus langsung di Kantor Pertanahan selesai selama 7 memberikan pelayanan  one day service  kepada warga hari bahkan 2 minggu, tetapi di sini 1 hari langsung selesai,” Kabupaten Bekasi. Perayaan Hari Buruh ini dipusatkan di Central ujar Slamet. Park Meikarta, Kabupaten Bekasi, Rabu (01/05). Masyarakat yang datang di acara ini berharap Banyak instansi yang melakukan pelayan publik secara gratis agar pelayanan  one day service  ini terus pada kegiatan ini, salah satunya adalah Kantor Pertanahan berlanjut untuk ke depannya. Karena ini sangat Kabupaten Bekasi. Beragam pelayanan yang diberikan oleh menguntungkan bagi para karyawan kalangan bawah. Kantah Kabupaten Bekasi, yaitu: Pengecekan Sertipikat, Penghapusan Hak Tanggungan (Roya), Peningkatan Hak Ditemui di tempat yang sama, Kapolres Metro Bekasi Tanah (Luas <600 m2). Kombes, Candra Sukma Kumaro mengatakan dengan adanya kegiatan ini ingin menciptakan sesuatu yang Nurhadi Putra selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten bermanfaat bagi para buruh. “Hari buruh tidak lagi sesuatu Bekasi mengatakan bahwa pelayanan yang diadakan yang menakutkan dengan melakukan aksi demo. Dengan pada kegiatan  May Day  ini dilakukan untuk meningkatkan tema May Day is A Creative Day ini kita manfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat khususnya buruh dalam memberikan hal-hal positif bagi para buruh,” ujar Candra. upaya memangkas waktu pengurusan sertipikat tanah menjadi lebih efisien dan efektif. “Semua pelayanan ini kita Sebanyak 20.000 lebih buruh yang datang di acara  May berikan untuk semua buruh di Kabupaten Bekasi secara Day dari 12 serikat pekerja. Selain pelayanan yang diberikan gratis dan hari ini juga selesai,” ujar Nurhadi. oleh berbagai instansi, terdapat juga panggung hiburan yang bisa dinikmati oleh para buruh yang datang di acara  May Dari target awal 20 sertipikat, hingga akhir kegiatan Kantor Day. (AF/LS) Pertanahan Kabupaten Bekasi berhasil menyerahkan lebih dari 30 sertipikat yang diserahkan secara simbolis kepada 3 (tiga) orang pemohon oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. “Tadi kami baru saja menyerahkan 3 (tiga) sertipikat untuk masyarakat yang tanahnya masih berstatus HGB dan sekarang sudah menjadi Hak Milik,” sahut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Lanjutnya, dengan adanya kegiatan ini juga dapat memberikan keuntungan bagi para buruh karena apabila harus mendatangi Kantor Pertanahan di hari kerja, otomatis akan kehilangan penghasilan dalam 1 (satu) hari. “Sedangkan di hari ini, di hari libur dan hari buruh mereka bisa mengurus sertipikat mereka karena adanya kegiatan ini,” tambah Nurhadi Putra. 514 Kumpulan Siaran Pers

MEI SIMASBRO, Era Digitalisasi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan efisiensi dan efektif sehingga masyarakat diberikan kemudahan dan kecepatan,” jelas Wartomo. Untuk diketahui, Sistem Informasi Pertanahan  Broadcast  (SIMASBRO) merupakan sistem Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan informasi pertanahan masyarakat  broadcast  melalui SMS atau aplikasi WhatsApp yang berguna memberikan informasi terkait berkas yang didaftarkan. Informasi tersebut berupa informasi pendaftaran berkas, informasi berkas yang tertunda karena kekurangan kelengkapan dokumen berkas, dan informasi produk berkas yang sudah selesai. Tanggal Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah 11 Mei 2019 BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng mengatakan bahwa SIMASBRO merupakan langkah yang inovatif. “Ini T angerang Selatan - Seiring semakin merupakan suatu langkah yang cukup inovatif yang dibuat berkembangnya teknologi saat ini disertai oleh Tangerang Selatan, mengingat Tangerang Selatan dengan tuntutan yang besar terhadap layanan juga mencanangkan Zona Integritas (ZI) secara eksternal pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata di awal tahun ini. Untuk mewujudkan capaian prestasi Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ di ZI itu yang paling utama adalah peningkatan kualitas BPN) terus melakukan transformasi menuju era digital. pelayanan publik, yang salah satunya melalui hal inovatif Sejalan dengan tema Rakernas pada bulan Februari yang memudahkan masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng. 2019 yang lalu, yaitu Transformasi Kementerian ATR/ BPN Menuju Era Digital. Untuk itu pengembangan Andi Tenri Abeng menambahkan, manfaat dari digitalisasi menjadi hal yang penting dan harus segera SIMASBRO bagi masyarakat adalah memberikan dilaksanakan. kepastian kepada masyarakat bahwa berkas sudah benar di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memberikan informasi elektronik secara langsung melakukan transformasi salah satunya dengan sistem kepada pemohon apabila ada kekurangan dokumen pelayanan yang berbasis  online. “Kita akan melakukan terhadap berkas yang dimohon serta memberikan sampai tahun 2025 yaitu mengubah sistem arsip secara kepastian kepada pemohon apabila berkas sudah selesai digital,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria untuk melakukan pengambilan produk hasil berkas. dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam sambutannya pada  Launching  Sistem Informasi Hadir pula Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Pertanahan Masyarakat  Broadcast  (SIMASBRO), Jumat Diany, yang menyatakan bahwa diharapkan dengan (10/05) di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, adanya SIMASBRO ini dapat membuat transparansi di Provinsi Banten. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sehingga masyarakat bisa cepat mengetahui kapan pelayanan bisa Himawan Arief Sugoto juga mengungkapkan bahwa selesai. “SIMASBRO menjadi sebuah inovasi dari Kantor memang tidak mudah karena banyaknya dokumen dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Dan tentunya dari warkah. Tetapi diharapkan ke depannya semua dapat inovasi ini yang akan merasakan adalah masyarakat didigitalisasikan. “Untuk SIMASBRO ini dapat memberikan Tangerang Selatan yang menggunakan dan memanfaatkan informasi secara terbuka dan merupakan contoh yang baik pelayanan tersebut,” kata Airin Rachmi Diany. bahwa setiap pelayanan, masyarakat wajib mengetahui prosesnya. Kalau dulu banyak masyarakat saat mengurus Selain acara peresmian SIMASBRO, dilakukan pula sertipikat di BPN itu tidak pernah mengetahui status dan penyerahan hasil Pengadaan Tanah Jalan Tol Kunciran progress. Sehingga dengan adanya SIMASBRO ini hal - Serpong kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan tersebut tidak akan terjadi lagi. Dan kita harus memberikan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pejabat Pembuat apresiasi kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Komitmen Pimpinan Serpong yang dilakukan oleh Kepala Selatan,” ungkap Himawan Arief Sugoto. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan selaku Ketua Pelaksana serta Pejabat Pembuat Komitmen Tol Kunciran Dalam kesempatan ini Kepala Kantor Pertanahan Kota - Serpong. Jalan Tol Kunciran - Serpong sepanjang 11,2 km Tangerang Selatan Wartomo, menjelaskan bahwa merupakan bagian dari Tol JORR II yang menghubungkan SIMASBRO akan memberikan kemudahan dan kecepatan Bandara Soekarno-Hatta hingga Cibitung. Tol ini terletak bagi masyarakat. “Pada saat mendaftar dengan di dua wilayah, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang menggunakan nomor telepon, maka masyarakat akan Selatan yang melalui 5 kecamatan dan 10 kelurahan. mendapatkan laporan disetiap perkembangan dari berkas yang dimasukan ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Dalam acara yang diadakan di Kantor Pertanahan Selatan. SIMASBRO membuat pelayanan menjadi lebih Kota Tangerang Selatan, turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten, Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kota Tangerang Selatan, jajaran Kementerian PUPR, para Camat dan Lurah Kota Tangerang Selatan, serta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. (TA/RH/RL) 515Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JULI GNSS RTK, Inovasi Alat Ukur Dalam Percepatan PTSL Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 03 Juli 2019 Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pada saat pengukuran, sehingga pengukuran dapat lebih cepat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen pengolahannya. untuk mempercepat pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada kesempatan yang sama Adkhoni Mardianto dari Kantah sehingga seluruh tanah di Indonesia terdaftar pada Cilacap, yang merupakan salah satu peserta pelatihan tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut Kementerian ATR/ mengatakan sangat terbantu dengan diadakannya penyerahan BPN melakukan berbagai upaya, mulai dari penerimaan juru dan pelatihan alat ukur ini “[Dengan] pembagian dan pelatihan ukur berlisensi hingga pelatihan-pelatihan terus diadakan. alat ukur ini saya merasa sangat terbantu, karena ini merupakan alat baru sehingga bisa menambah ilmu. Diharapkan ke Untuk mendukung program PTSL tersebut, Direktorat Jenderal depannya semua berjalan lancar dan juga semua targetnya Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN menyerahkan dapat terpenuhi,” ujar Adkhoni Mardianto. sebanyak 1.662 alat ukur Global Navigation Satelite System Real- Time Kinematic (GNSS RTK) pada 550 Satuan Kerja (Satker) Dengan diadakannya pembagian dan pelatihan alat ukur meliputi Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan ini diharapkan semua peserta dapat menggunakan dan Kabupaten/Kota, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di memanfaatkannya sebaik mungkin, sehingga alat ukur ini dapat Mercure Convention Center, Jakarta Utara, Selasa (02/07). digunakan untuk mendukung pekerjaan lapangan khususnya pengukuran PTSL. (TA) Selain penyerahan alat ukur GNSS RTK, di hari yang sama juga dilaksanakan pelatihan juru ukur. “Ini merupakan pelatihan ke-4 yang dilaksanakan dan Dirjen IK sudah menyediakan peralatan untuk menunjang PTSL sejauh ini sebanyak 7.000 unit GNSS RTK,” ujar Sekertaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Ir. Embun Sari, M.Si. Embun Sari menambahkan jika di daerah masih membutuhkan sekitar 1.000 unit. Diharapkan dengan adanya optimalisasi dari pengadaan tahun ini bisa diperoleh kembali 1.000 unit sehingga total menjadi 8.000 unit. “Dengan total pengadaan 8.000 unit cukup untuk menunjang PTSL sampai dengan target 2025. Sehingga ke depannya tinggal perbaikan dan perawatan alat tersebut serta disiapkan anggaran untuk perawatan,” lanjut Embun Sari. GNSS RTK merupakan produk dari teknologi pengukuran terkini yang dapat memproses sinyal dari berbagai satelit navigasi dan menghasilkan posisi teliti dengan fraksi milimeter. Kepastian letak dan batas teliti dan akurat ini akan menjadi pendukung dalam membangun kepastian hak atas tanah. Selain itu sifatnya yang real time dapat menghasilkan titik koordinat langsung 516 Kumpulan Siaran Pers

JULI Enam Kementerian Tandatangani MoU Terkait Beneficial Ownership Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 04 Juli 2019 Jakarta - Enam Kementerian menandatangani transparansi keuangan perlu selalu ditingkatkan. Memorandum of Understanding (MoU) “Tujuannya agar menjadi soko guru pertumbuhan mengenai penguatan dan pemanfaatan basis perekonomian Indonesia. Beneficial Ownership akan data pemilik manfaat (beneficial ownership) di menimbulkan dunia usaha yang lebih baik,” kata Wakil Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (03/07). Ketua KPK. Hadir dalam penandatanganan tersebut Menteri Agraria Dari sisi pertanahan, beneficial ownership akan menjadi dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan salah satu solusi mengatasi sengketa pertanahan. Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, Menteri Hukum dan “Banyak sengketa terjadi karena orang tidak men- Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna H. Laoly, Menteri disclose. Ada tanah A d iatas nama B. Kemudian, bagi Keuangan, Sri Mulyani, perwakilan Kementerian BPN, diakui yang tertulis didalam sertipikat. Ketika ingin Pertanian, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber beralih hak dari A, muncul lagi klaim dari pihak lain,” Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan Kementerian ungkap Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN. Koperasi dan UKM. Hadir juga Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif. Seperti Menteri Keuangan, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengapresiasi penandatanganan MoU hari ini. MoU ini merupakan langkah awal Pemerintah untuk “Kita berharap tercipta transparansi serta membuat mewujudkan transparansi serta memberikan kepastian penyelenggaraan pemerintah di Indonesia menjadi lebih hukum bagi pelaku usaha dan investor. “Ditetapkannya baik,” kata Sofyan A. Djalil. (RH/TA). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme membuat setiap Kementerian harus bekerja sama. MoU ini merupakan langkah awal pemerintah untuk mewujudkan transparansi,” ujar Yasonna H. Laoly. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyambut baik atas kesepakatan ini. “Adanya MoU ini akan melengkapi data- data yang selama ini kami miliki. Beneficial Ownership juga akan memperkuat data yang kami miliki,” kata Menteri Keuangan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengimbau agar sistem 517Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JULI Kementerian ATR/BPN Siapkan Aplikasi Monitoring Kasus Pertanahan Online Transformasi Digital, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Modernisasi Layanan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) VII atau Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah sedang Tanggal memasifkan monitoring kasus pertanahan 09 Juli 2019 berbasis digital atau online melalui Aplikasi Justisia (Jaringan Untuk Sistem Aplikasi Sengketa di Indonesia). Hal ini sebagai upaya memantau kasus pertanahan Guna memperlancar pemanfaatan aplikasi itu, Ditjen VII yang dilakukan secara daring, berupa pemantauan atas mengadakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Kegiatan SKP pertanahan yang dilakukan dengan mengggunakan Peningkatan Kualitas Admin Aplikasi SKP (Sengketa, media komunikasi yang terhubung dalam suatu sitem Konflik, dan Perkara) yang bertema Pemantapan dalam keadaan yang real time secara online. Aplikasi Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Pengelolaan dan Penanganan SKP bertujuan untuk Pelaporan Berbasis Data Digital. mengumpulkan, mengolah, mengkaji, menganalisa seluruh data SKP di Kantor Pertanahan. Kegunaannya Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memantapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di bidang SKP penanganan dan penyelesaian SKP, menyelesaikan kasus dan memberikan peringatan dini terhadap bidang atau pertanahan melalui jalan damai (amicable solution), kawasan yang sedang terjadi sengketa dan konflik juga melakukan verifikasi dan validasi data SKP pertanahan, dan menginformasikan semua bidang tanah yang sedang untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi berperkara di pengadilan. oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. “Saya butuh keterlibatan dari Kepala Bidang (Kabid “Kita di Direktorat Jenderal VII sudah siapkan aplikasi Penanganan Masalah Pertanahan. Mungkin selama ini sengketa, konflik, dan perkara atau yang diberi nama Justisia aplikasi itu hanya diserahkan pada admin saja dan admin (Jaringan Untuk Sistem Aplikasi Sengketa di Indonesia). tidak tahu bagaimana mengisi kolom tipologi sengketa Aplikasinya sudah ada lumayan lama, sekitar 3 tahun sudah itu seperti apa dan pokok masalah seperti apa. Ini perlu disiapkan oleh Pusdatin tapi pemanfaatannya ini yang masih perhatian para Kabid dan Kepala Kantor Wilayah,” ujarnya. memprihatinkan. Oleh karena itu kita dorong rekan-rekan di daerah untuk memanfaatkan aplikasi ini, apalagi kegiatan ini Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal yang turut sejalan dengan Kementerian ATR/BPN yang sedang gencar hadir pada Rakernis menyambut baik adanya aplikasi menuju era digitalisasi,” ungkap RB Agus Widjayanto, Direktur ini. “Sekarang semuanya serba digital artinya program Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang transformasi yang Bapak Presiden sampaikan di istana dan Tanah saat memberikan sambutan pada pembukaan dan Pak Menteri sampaikan saat Rakernas tahun lalu Rapat Kerja Teknis di Hotel Ciputra, Jakarta (08/07). cukup tersosialisasi semangatnya. Ini sesuatu yang bagus dan positif, karena kita percaya bahwa era digital sudah Aplikasi Justisia berbeda dengan KKP (Komputerisasi ada di sekitar kita, yaitu Kementerian ATR/BPN,” ujarnya. Kegiatan Pertanahan) pada umumnya karena menggunakan data kualitatif tapi tetap bisa dikonversi menjadi data Rakernis ini dihadiri oleh jajaran Kementerian ATR/BPN kuantitatif. Maka dari itu, dengan adanya Kegiatan tingkat pusat, Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Peningkatan Kualitas Admin Aplikasi SKP ini output-nya Pengendalian Pertanahan serta Kepala Seksi Sengketa diharapkan sudah bisa terisi atau terentri seluruhnya dengan dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN 450 kabupaten/kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan serta Kepala “Yang terjadi hari ini kita masih menghubungi teman-teman di Subseksi Penanganan SKP Pertanahan Kepala Kantor daerah untuk menghimpun resume dari kasus-kasus itu dan Pertanahan seluruh Indonesia, serta seluruh admin kemudian kita perbaiki lagi, budaya ini yang harus kita ubah. aplikasi SKP baik tingkat Kanwil BPN maupun Kantor Aplikasi ini sangat kita butuhkan dengan keaktifan teman-teman Pertanahan. (NA/TA/RH) di daerah untuk segera menjawab pertanyaan-pertanyaan berapa jumlah sengketa, perkara, berapa yang sudah diselesaikan atau belum diselesaikan, dan berapa perkara yang dimenangkan atau ditolak,” tambah RB Agus Widjayanto.  Ditjen VII yang berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN menyiapkan satu sistem atau aplikasi pengelolaan daftar isian dan pelaporan SKP yang terintegrasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian ATR/ BPN. Seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan SKP wajib melaksanakan Geo KKP Sengketa Konflik dan Perkara serta melaksanakan pelaporan secara komputerisasi. 518 Kumpulan Siaran Pers

JULI Inovasi Terbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan di Provinsi Bali Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 10 Juli 2019 B ali - Penyelenggaraan pelayanan publik yang Sama dengan Kabupaten Karangasem, Kepala dirasa belum mampu memenuhi tuntutan Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten masyarakat di era ini, mengisyaratkan Bangli, Putu Sujasma mengatakan bahwa dulu bahwa penting bagi seluruh institusi pelayanan sertipikat Roya di Kantah Kabupaten Bangli penyelenggara pelayanan publik termasuk ini sudah melaksanakan Standar Prosedur Operasi Kantor Pertanahan (Kantah) yang berada di Provinsi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) dari 5 hari menjadi Bali untuk melaksanakan serangkaian strategi guna 3 hari. “Kemudian sekarang dari 3 hari, kita laksanakan meningkatkan kualitas pelayanannya.  lagi 1 hari bisa selesai. Masyarakat datang langsung hari itu dan bisa langsung mengambil sertipikat untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Roya,” terang Putu Sujasma.  Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian melakukan evaluasi pelayanan pertanahan Harapan ke depan tentunya semoga kepercayaan di beberapa Kantah di Provinsi Bali, yaitu di Kabupaten masyarakat atas pelayanan Kementerian ATR/BPN Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem dalam bidang pertanahan terus meningkat. Adapun pada hari Selasa (09/07). tujuan diadakannya evaluasi pelayanan pertanahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Evaluasi tersebut merupakan bagian dari penilaian Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia yang mengacu Reformasi Birokrasi sebagai bentuk upaya untuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good Pelayanan Publik. (AF) governance). Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, masing-masing Kantah memiliki inovasi tersendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Salah satunya Kabupaten Karangasem dengan inovasi barunya yaitu LASER (Layanan Seratus Menit Roya). Selain itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Bawarta menargetkan di tahun 2019 ini Kabupaten Karangasem menuju Kabupaten lengkap. “Kami ada MoU dengan Universitas Diponegoro (UNDIP) untuk pelaksanaan pemetaannya, untuk menuju Kabupaten lengkap sebanyak 25.000 bidang,” ujar Bawarta. Lebih lanjut, Bawarta mengatakan bahwa dalam pelaksanaan PTSL, tim langsung terjun ke desa melalui banjar per banjar. “Di sanalah kami akan mengadakan pendataan pemberkasan setelah dilaksanakan pengukuran,” tambahnya.  519Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JULI Sambut Peluang Perang Dagang Amerika-RRT, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajarannya Percepat Selesaikan Permasalahan Pertanahan Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 10 Juli 2019 J akarta - Indonesia dinilai berpeluang “Kita harus siap menangkap peluang ini, dengan besar untuk memperoleh keuntungan dari menyediakan tanah yang  clean and clear  sehingga adanya perang dagang yang saat ini tengah siap untuk investasi,” imbuh Menteri Agraria dan terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Rakyat Tiongkok (RRT). (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil pada saat membuka acara Rapat Kerja Terbatas 2019 Kementerian ATR/ Perang dagang yang terjadi tersebut menjadi BPN di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (10/07). keuntungan bagi Indonesia karena perusahaan yang ada di RRT memilih memindahkan lokasi Sofyan A. Djalil mengatakan jangan sampai investor usahanya ke luar RRT, termasuk ke Indonesia untuk yang mau investasi di Indonesia terkendala lahan menghindari pajak ekspor yang besar ke Amerika. dan takut berinvestasi karena tanahnya bermasalah. Untuk itu terkait penyelesaian sengketa Sofyan A. Djalil meminta para jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mengedepankan prinsip mediasi dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Ia menceritakan bahwa sudah banyak tanah sengketa yang berhasil diselesaikan dengan menggunakan prinsip mediasi, seperti sengketa tanah di Karawang antara Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dengan PT Pertiwi Lestari. “Sengketa tanah ini, Alhamdulillah kita selesaikan dengan prinsip mediasi yang mengedepankan win-win solution,” ujarnya. Sofyan A. Djalil menambahkan, penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan alternatif untuk menghindari mekanisme peradilan yang membutuhkan waktu karena harus melalui proses hukum. Walaupun tidak semua sengketa bisa dimediasi, tapi masih ada sebagian yang bisa dilakukan dengan mediasi. “Kita harus menjadikan kantor kita good office, yang memiliki mediator yang baik, dan dapat dengan efektif dan efisien menyelesaikan sengketa pertanahan,” tandasnya. (RO/RH/AM/LS/NA/TA). 520 Kumpulan Siaran Pers

JULI Wujudkan Transformasi Era Digital, 34 Kantor Pertanahan Deklarasikan Pelayanan Elektronik Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 12 Juli 2019 Jakarta - Kementerian Agrarial dan Tata Ruang/ Deklarasi pelayanan elektronik ini mendapat sambutan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baik dari Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, terus berbenah mewujudkan Institusi yang bahkan beliau mengatakan bagi jajaran Kementerian maju, modern dan berkelas dunia. Tuntutan ATR/BPN yang berprestasi akan diprioritaskan untuk zaman dengan populasi penduduk Indonesia studi banding ke luar negeri. “Dalam perbaikan pelayanan sebanyak 262 juta jiwa, dan pengguna internet 132,7 Kereta Api bahkan kondektur diajak untuk studi banding, juta jiwa mengharuskan pelayanan pertanahan sudah mereka pergi ke Perancis, Jepang, Cina, kenapa kita bertransformasi dari berbasis manual menuju digital. tidak? Ternyata dengan studi banding mereka dapat   cepat menyerap ilmu dan saat ini pelayanan Kereta Api Menjawab perubahan zaman tersebut, pada saat sudah banyak berubah,” tandasnya. penutupan Rapat Kerja Terbatas 2019 yang dilaksanakan   di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (12/07) sebanyak 34 Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengingatkan kepada Kantor Pertanahan deklarasikan pelayanan elektronik. para Kepala Kantor Pertanahan agar memanfaatkan Pelayanan elektronik yang dicanangkan terdiri dari layanan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru saja elektronik hak tanggungan, layanan elektronik informasi diterima, karena mereka itu adalah orang-orang pintar pertanahan, dan modernisasi pelayanan permohonan yang bersaing sangat ketat dari pelamar 3,2 juta surat keputusan pemberian hak atas tanah.  yang diterima hanya 33 ribu jadi mereka adalah yang   terbaik dari yang terbaik. “Libatkan mereka bahkan “Sebagai konsekuensi dari komitmen ini kami dengan beri mereka tantangan, dan jangan lupa bekali mereka senantiasa akan meningkatkan kualitas data dalam dengan value yang baik, karena mereka adalah generasi layanan pertanahan untuk mencapai layanan berstandar penerus Kementerian ATR/BPN,” pungkasnya. dunia,” ujar Samsul Bahri Kepala Kantor Pertanahan   Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai perwakilan Sebagai informasi 34 Kantor Pertanahan yang Kepala Kantor Pertanahan yang membacakan Deklarasi mendeklarasikan pelayanan elektronik adalah Kantor Pelayanan Elektronik. Pertanahan Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota   Banjarmasin, Kota Manado, Kota Mataram, Kota Makassar, Sementara itu Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kab. mengatakan sebenarnya ada banyak Kepala Kantor yang Badung, Kota Denpasar, Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, mengusulkan untuk ikut deklarasi pada hari ini, namun Kota Sidoarjo, Kota Surabaya II, Kota Surabaya I, Kota setelah melakukan proses seleksi kita peroleh 34 Kantor Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Pertanahan yang benar-benar siap dan berkomitmen kuat Kota Semarang, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bandung, melaksanakan pelayanan elektronik ini. “Dengan deklarasi Kota Bandung, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, hari ini kita optimistis lima tahun ke depan Kementerian Kota Tangerang, Kota Surakarta, Kota Jakarta Barat, Kota ATR/BPN dapat menjadi  E-Office  Kantor yang modern,” Jakarta Pusat, Kota Batam, Kota Medan, Kabupaten Aceh ujar Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto. Timur, dan Kota Langsa. (RO/AM/NA/TA/AF) 521Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JULI Percepat Pelayanan Pertanahan dengan One Day Service Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 10 Juli 2019 R ejang Lebong - Tujuan utama dari Reformasi Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pada saat ini, Birokrasi adalah tata kelola pemerintahan terus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang baik (good governance) dan juga di seluruh Indonesia. Ini merupakan bentuk menuju arah menciptakan pembaharuan dan perubahan perbaikan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan melayani. Salah satu contohnya adalah melakukan inovasi pemerintahan. Untuk menuju tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik. yang baik, terdapat kriteria penilaian, salah satunya   adalah 8 (delapan) area perubahan.  Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong merupakan   unit kerja pelayanan publik di Kabupaten Rejang Lebong. Tugas dan fungsi kantor ini adalah memberikan pelayanan Sebagai informasi, 8 (delapan) area perubahan tersebut kepada masyarakat terkait administrasi pertanahan.    terdiri dari: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Saat ditemui tim Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, Krisno Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Kusdibyo mengatakan bahwa jajarannya sedang berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan kepada Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; masyarakat. “Untuk itu, mulai bulan Februari 2019 ini, kita me-launching layanan one day service. Tujuan dari layanan (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan ini untuk mempercepat pelayanan dan memberi pesan kepada masyarakat apabila mengurus langsung ke kantor Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan kami, hasilnya cepat dan tidak berbelit-belit,” kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong di kantornya, Publik; (8) Penguatan Pengawasan. Rejang Lebong, Bengkulu, Rabu (24/07).     Dari 8 (delapan) area perubahan tersebut, salah Krisno Kusdibyo mengungkapkan ada tiga layanan yang satu yang dirasa sangat penting adalah peningkatan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam one day. kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat diperlukan “Layanan yang kami berikan adalah layanan roya, layanan karena pelayanan publik merupakan hak masyarakat balik nama, serta pengecekan sertipikat tanah. Semoga serta kewajiban dari unit kerja pemerintah untuk masyarakat mendapat manfaat masyarakat dari layanan melaksanakan hal itu.  one day service kami,” ujarnya.   Yiyin, salah seorang pegawai BUMN mengapresiasi layanan ini. Menurutnya inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Saya mengurus roya pak. Alhamdulillah cepat selesai dan tidak berbelit-belit. Ke depannya mungkin perlu disosialisasikan lebih maksimal kepada masyarakat,” kata Yiyin. (RH/LS). 522 Kumpulan Siaran Pers

AGUSTUS ASN Dalam Menghadapi Industri 4.0 Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 01 Agustus 2019 Arus revolusi industri 4.0 yang serba digital mensosialisasikan program kegiatan pemerintah di seperti saat ini tak bisa dibendung, termasuk bidang pertanahan dan tata ruang serta mendekatkan oleh para penyelenggara negara atau diri kepada kaum milineal yang juga merupakan ASN Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem atau muda di Kementerian/Lembaga. teknologi pelayanan publik ke depannya tak boleh lagi sebatas pertemuan fisik, namun pelayanan Dalam kesempatan yang sama Kepala Pusat bisa dilakukan dari manapun. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, menegaskan Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal jika sekarang ini ASN harus berani salah, harus jujur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat. “Di ASN Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto dalam banyak yang takut salah, pola pikir saya selama tidak acara Youth Forum Discussion di Brewerks Restaurant, salah maka akan saya lakukan, saya akan melakukan Senayan City, Jakarta, Rabu (31/07). apa saja selama tidak dilarang. Kita harus berlatih membuat keputusan yang cepat dan jangan takut salah,” Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto mengatakan dalam kata Virgo Eresta Jaya. forum diskusi tersebut, “Ini merupakan forum yang bagus, ASN muda inilah yang akan menjadi pemimpin Tambahnya, bahwa nantinya core business adalah ke depannya, bangunlah karier dengan bagus.” komunikasi. “Ke depannya bukan tidak mungkin core business kita adalah informasi, karena kita memiliki Youth forum seperti ini baru pertama kali dilaksanakan banyak data, mungkin ke depan dapat diklasifikasikan oleh Kementerian ATR/BPN dan merupakan inisiatif dari pangsa tanah yang digemari anak muda,” ungkap Virgo Bagian Hubungan Masyarakat. Sebagai upaya untuk Eresta Jaya. Hadir pula Annisa Dasuki, seorang jurnalis dan presenter tv yang juga moderator pada Debat Capres Kedua. Annisa sangat mengapresiasi dengan adanya forum diskusi ini. Ia menambahkan jika semua anak muda atau ASN muda harus tahu cara berbicara agar dapat didengar orang. “Semua orang dapat berbicara tapi tidak semua orang tahu cara berbicara. Tujuh puluh persen populasi di dunia takut berbicara di depan umum,” ujar Annisa Dasuki. Annisa Dasuki menjelaskan jika kunci ketika berbicara di depan umum adalah bukan bagaimana anda menampilkan data yang bagus akan tetapi bagaimana audience mengerti yang anda sampaikan. Forum diskusi tersebut dilaksanakan untuk menciptakan inovasi pada bangsa Indonesia khususnya para ASN milenial agar Indonesia menjadi lebih baik. (TA/AM) 523Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

AGUSTUS Tingkatkan Pelayanan Publik, Kantah Kota Ternate Ciptakan Layanan Unggulan GHASAK Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 01 Agustus 2019 T ernate - Saat ini, pelayanan publik telah GHASAK ini juga sebagai bentuk inovasi dari Zona menjadi isu yang semakin strategis karena Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik Birokrasi Bersih Melayani. Layanan GHASAK ini terdiri dari memiliki implikasi yang luas dalam berbagai empat layanan unggulan, yaitu pertama Layanan Gerakan aspek kehidupan. Selain itu, masyarakat Cepat (GERCEP), layanan ini untuk kegiatan pengecekan juga membutuhkan pelayanan yang cepat, sertipikat, sesuai Standar Operasional Perusahaan (SOP) tepat, aman, berkeadilan dan akuntabel. Menyadari hal waktu penyelesaian kegiatan pengecekan sertipikat itu, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Ternate melakukan adalah satu hari akan diselesaikan dalam waktu 30 menit. peningkatan pelayanan publik melalui layanan unggulan yang diberi nama Gercep, Hatam, Kamis Manis, dan Asik Kedua Layanan Hapus Hak Tanggungan Sejam (HATAM), (GHASAK). layanan ini untuk kegiatan Roya, sesuai SOP waktu penyelesaian adalah lima hari akan diselesaikan dalam “Sesuai dengan arahan dari Kepala Kantor Wilayah BPN satu jam. Ketiga Layanan Hari Kamis, Balik Nama Sehari Provinsi Maluku Utara di mana beliau menegaskan agar (KAMIS MANIS), layanan ini khusus dilaksanakan pada seluruh Kantah segera membuat inovasi sesuai dengan hari Kamis, yaitu layanan Balik Nama atau Peralihan Hak, kondisi daerahnya masing-masing. Kami merespon sesuai SOP waktu penyelesaiannya adalah lima hari akan arahan beliau dengan membuat layanan unggulan diselesaikan dalam waktu sehari. GHASAK, harapannya agar layanan ini dapat menjadi komitmen bersama dan dilaksanakan dengan penuh Keempat Layanan Antar Sertipikat (ASIK), layanan tanggung jawab oleh seluruh jajaran Kantah Kota ini mencakup seluruh jenis layanan yang menjadi Ternate,” ujar Achmad Ady Shufi Dahlan, Kepala Kantah kewenangan Kantor Pertanahan jika penyelesaian sebuah Kota Ternate saat Peluncuran Inovasi Pelayanan GHASAK layanan melebihi batas waktu, produk atau hasilnya akan di Kantah Kota Tarnate, Senin (29/07). diantarkan langsung ke rumah pemohon. Ini merupakan bentuk tanggung jawab Kantah Kota Ternate atas layanan yang melampaui batas waktu. “Yang membedakan layanan GHASAK ini dengan layanan- layanan serupa pada Kantah lainnya, adalah Layanan ASIK. Karena layanan ASIK merupakan bentuk tanggung jawab kami dengan memberi kompensasi kepada masyarakat. Jika penyelesaian sebuah layanan melebihi batas waktu, maka produk atau hasilnya akan diantarkan langsung ke rumah pemohon,” ujar Achmad Ady Shufi Dahlan. Dengan adanya inovasi layanan GHASAK ini, harapannya kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik bisa terpenuhi dan masyarakat juga bisa memiliki persepsi yang baik terhadap kualitas layanan yang diberikan dari Kementerian ATR/BPN. (NA/RO) 524 Kumpulan Siaran Pers

AGUSTUS Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Jawab Tantangan Revolusi Industri 4.0 Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 05 Agustus 2019 Jakarta - Belum lama ini tepatnya di bulan Juli, “Untuk itu kami buat survei indeks kepuasan masyarakat pada penutupan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) berbasis web dan pemohon bisa langsung mengisi survei di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mesin yang telah disediakan di lobi,” ujarnya. Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 34 Kantor Pertanahan mendeklarasikan pelayanan Lebih lanjut, untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 elektronik dalam rangka mewujudkan transformasi era digital Kantah Jakarta Utara juga telah memiliki Big Data Centre yang pada revolusi industri 4.0, salah satunya Kantor Pertanahan berfungsi untuk mengendalikan seluruh pelayanan digital, Kota Administrasi Jakarta Utara (Kantah Jakarta Utara) yang antara lain koneksi antara front office dengan ruang buku tanah. telah menyelenggarakan pelayanan digital dalam bentuk “Hal ini dimaksudkan agar setiap pelayanan yang membutuhkan North Jakarta on Digital Public Service. “Sistem loket digital buku tanah baik pelayanan online maupun pelayanan langsung harus dipadukan dengan manajemen loket di mana semua di loket maka pada setiap input pendaftaran akan langsung jenis loket memiliki fungsi yang sama yakni one stop service terkoneksi dengan ruang buku tanah di mana petugas akan dengan fasilitas aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan segera menyiapkan buku tanah sehingga dapat mempersingkat (KKP), web annouce dan mesin EDC (Electronic Data Capture), waktu pelayanan,” jelas Asnaedi. untuk pembayaran),” ungkap Asnaedi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara saat ditemui Selain itu, Big Data Centre juga menyelenggarakan aplikasi Tim Humas Kementerian ATR/BPN di ruang kantornya yang monitoring pekerjaan yang terkoneksi langsung dengan seluruh beralamat di Jl. Melur No.10, Rawa Badak Utara, Kecamatan pelaksana dari staf, Kepala Subseksi, Kepala Seksi sampai Koja, Kota Jakarta Utara. dengan Kepala Kantor. “Tujuannya agar seluruh pelaksana mengetahui beban kerja per orang secara real time, berapa yang Begitu memasuki lobi Kantah Jakarta Utara, pemohon akan berpotensi menjadi tunggakan dan berapa yang sudah menjadi langsung melihat kecanggihan dari mesin antrian yang sudah tunggakan, sehingga setiap saat masing-masing mengetahui terkoneksi dengan web announce yang bisa diakses dengan beban pekerjaannya dengan tujuan akhir adalah melaksanakan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, pelayanan cepat tanpa tunggakan,” ucap Asnaedi. dan loket online yang memiliki fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis dan modern. Selanjutnya, Big Data Centre juga mengendalikan Short “Hasil paling signifikan yang bisa dilihat saat ini loket kita Message Service (SMS) langsung ke pengguna layanan sudah sangat nyaman dan kondusif, dari segi jumlah antrian yang surat ukur dan SK pemberian haknya telah selesai, di loket yang dulunya panjang sekarang sudah tidak ada lagi sehingga tunggakan di loket penyerahan hasil layanan bisa antrian,” kata Asnaedi. diminimalisasi. Selain itu terdapat 3 jenis laporan yang juga dikelola di sini, yakni Pengaduan melalui aplikasi pengaduan Pada kesempatan yang sama, Asnaedi menunjukkan kepada LAPOR!, pengaduan online melalui media sosial serta Tim Humas Kementerian ATR/BPN mesin informasi berkas pengaduan yang langsung masuk melalui website www. yang dinamakan Kios K. “Mesin ini telah terkoneksi secara real kantahjakut.id/pengaduan yang bisa langsung diakses oleh time dengan sistem KKP yang berguna untuk pemohon dalam pemohon. Di ruang ini pula e-warkah dikelola sebagai wujud rangka mengetahui tahapan berkasnya dengan berbagai dari smart office Kantah Jakarta Utara. macam tools, di dalamnya memuat syarat dan ketentuan, biaya dan waktu penyelesaian di setiap jenis pelayanan dan Di akhir pertemuan antara Kepala Kantor Pertanahan Kota informasi berkas permohonan,” jelasnya. Administrasi Jakarta Utara dengan Tim Humas Kementerian ATR/BPN, Asnaedi mengatakan bahwa beberapa langkah Asnaedi mengatakan bahwa semua bentuk pelayanan yang telah dilakukan merupakan upaya peningkatan kinerja berujung pada peningkatan kualitas pelayanan dan mutu, Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan tetapi menurutnya lebih baik berorientasi kepada proses dan menjadi lebih cepat, efisien dan transparan menuju pelayanan progres dalam membangun hal tersebut maka dari situ akan kelas dunia. “Maka dari itu bekerjalah secara cepat dengan menghasilkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat. cara yang tepat,” pesan Asnaedi. (LS) 525Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

AGUSTUS Kantah Se-Provinsi Sumatra Utara Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Transformasi Digital, Tanggal Modernisasi Layanan Pertanahan 24 Agustus 2019 Medan - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk modernisasi pelayanan, Kantah ini memiliki sistem aplikasi memenuhi standar pelayanan publik, menjadi pelayanan elektronik yang bernama INTEL (Informasi Elektronik) perhatian serius Kementerian Agraria dan Tata dimana pemohon mengajukan permohonan pelayanan melalui Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). aplikasi INTEL kemudian secara otomatis si pemohon akan Standar tersebut mengacu pada ketentuan yang menerima pesan melalui Short Message Service (SMS) telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur bahwasanya pekerjaan sudah selesai dan bisa diambil di loket. Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). “Kami mencoba untuk berinovasi dalam pelayanan yang lebih Tidak mau ketinggalan, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi informatif sifatnya. Aplikasi ini kemarin sudah dicoba dan berhasil. Sumatra Utara sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Harapannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian ATR/BPN, terus berupaya meningkatkan kualitas supaya bisa lebih menjangkau keinginan masyarakat khususnya pelayanan publiknya. Perubahan menuju pelayanan yang lebih masyarakat Kabupaten Langkat,” sahut Indera Imanuddin selaku baik dalam kerangka Reformasi Birokrasi telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat. seluruh Kantor Pertanahan se-Sumatra Utara. Inovasi memang tidak hanya mengenai penggunaan aplikasi, Upaya perubahan yang dilakukan yaitu memberikan informasi dengan menciptakan dan menyajikan hal-hal yang berbeda pelayanan seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin juga merupakan bagian dari inovasi. Seperti halnya di Kantah memperoleh pelayanan, perlakuan yang baik dari petugas Kabupaten Tanjung Balai. Kantah ini memang cukup jauh pelayanan, membuka akses pengaduan dan penginformasian dari pusat Kota Medan, meskipun Kantah ini terlihat kecil hasil tindak lanjut pengaduan, membuat inovasi baru, serta bangunannya, tetapi ketika masuk sangat terasa nyaman sekali. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ruangannya yang bersih dan terang membuat orang betah Dalam rangka verifikasi lapangan oleh Tim RB Kementerian untuk sering berkunjung ke kantor ini. Petugas keamanannya ATR/BPN di empat Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil pun selalu tersenyum dan melayani setiap orang yang datang, BPN Provinsi Sumatera Utara, dapat diketahui bahwa perbaikan serta para petugas loket yang tegas dan sigap menjawab setiap budaya kerja dan perbaikan pelayanan publik sehingga lebih pertanyaan yang diajukan oleh pemohon. pro aktif melayani, sudah dilakukan. Ada yang berbeda dari Kantah Kabupaten Tanjung Balai ini, Sebagai salah satu Kantor Pertanahan (Kantah) yang dikunjungi, bahwa setiap permohonan yang dikenakan Bea Perolehan perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan dibebaskan dari Deli Serdang menarik untuk diketahui. Dengan luas kantor yang kewajibanya dalam pembayaran pajak artinya nihil, 0 rupiah. cukup besar yang ditunjang dengan fasilitas pelayanan yang lengkap, kultur kerja di kantor ini sangat menarik untuk ditiru. Di “BPHTB terhadap PTSL kami berkoordinasi dengan pemerintah mana Kantah ini mewajibkan semua pegawainya untuk selalu kota di mana pemerintah kota sangat setuju dengan program melakukan rutinitas upacara pagi setiap harinya. Selain itu, PTSL. Jadi masyarakat sangat terbantu dalam hal ini terutama pada jam kerja semua alat komunikasi dikumpulkan dalam satu peserta PTSL,” ujar Kepala Kantah Kabupaten Tanjung Balai, M. loker. “Saya melakukan ini karena untuk meningkatkan kinerja Ridwan usai melakukan evaluasi pelayanan publik. para pegawai agar lebih disiplin dalam bekerja,” ujar Hiskia Simarmata, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Masyarakat pun mengapresiasi perubahan yang telah dilakukan. “Saya sering ke sini. Di sini pelayanannya cepat, petugas loketnya “Jangan Lelah Menjadi Orang Baik” itulah moto dari Kantor pun cantik dan ramah-ramah,” ujar Ganda, masyarakat yang Pertanahan ini. Pelayanan yang diberikan pun dilakukan sedang mengurus sertipikat di Kantah Kabupaten Deli Serdang. sepenuh hati dengan mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada Hasil verifikasi lapangan atas pelayanan di Kantah masyarakat. “Kami selalu mengedepankan bagaimana supaya di wilayah Provinsi Sumatra Utara secara garis besar masyarakat itu senang berurusan dengan BPN,” tambahnya. menunjukkan bahwa sistem pelayanan semakin baik. Sehingga, masyarakat yang datang merasa senang dan Lain cerita dengan Kantah Kabupaten Deli Serdang, Kantah puas. Harapannya ke depan adalah semua pelayanan Kabupaten Langkat dengan luas kantor yang tidak sebesar yang ada di setiap Kantah di Provinsi Sumatra Utara terus Kantah Kabupaten Deli Serdang namun untuk membangun melakukan perubahan dan inovasi baru. (AF) 526 Kumpulan Siaran Pers

AGUSTUS Kantor Pertanahan Kota Denpasar Siap Mulai Layanan Elektronik Tanggal Transformasi Digital, 31 Agustus 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Denpasar – Memasuki perkembangan dunia yang Diyakininya, digitalisasi layanan pertanahan ini juga akan penuh dengan teknologi tinggi di berbagai bidang, mencegah praktik korupsi. “Dengan teknologi informasi tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Electronic maka pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi government atau digitalisasi dalam pemerintahan, koruptif bisa diminimalkan,” imbuhnya. menjadi pilihan untuk dilaksanakan dan terus- menerus dikembangkan. Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Sudarman menambahkan bahwa Bahkan belum lama ini Presiden Joko Widodo juga telah kegiatan sosialisasi hari Ini adalah komitmen bersama Kantor berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan Digital Pertanahan dengan PPAT dan Perbankan untuk mewujudkan Melayani (Dilan). Keadaan tersebut mendapat perhatian dari kemudahan berusaha melalui layanan pertanahan yang maju Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan dan modern. Ia menargetkan bahwa tidak hanya layanan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil yang kemudian sebagai HT dan ZNT kedepan layanan pertanahan lainnya seperti tahap awal dalam rangka menuju pelayanan pertanahan pengecekan sertipikat, perubahan hak, dan penghapusan berbasis elektronik pihaknya telah mengeluarkan Peraturan hak tanggungan (roya) yang merupakan layanan pertanahan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019 tentang terbanyak juga akan elektronik. Kendati demikian Sudarman Pelayanan Hak Tanggungan (HT) Terintegrasi Elektronik. menyadari untuk menuju kesana kuncinya adalah bagaimana membuat data pertanahan itu valid, baik buku tanah, Surat Peraturan Menteri tersebut kemudian ditindaklanjuti Ukur Tekstual, dan Petanya. “Jika komponen besar itu valid dengan penandatanganan deklarasi pelayanan elektronik berarti layanan apapun bisa kita lakukan,” imbuhnya. oleh 34 Kepala Kantor Pertanahan pada Rapat Kerja Terbatas Kementerian ATR/BPN yang dilaksanakan pada Sudarman sangat bersyukur karena saat ini tersedia anggaran bulan Juli 2019 yang lalu. di Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk manajemen arsip modern, di mana seluruh data pertanahan didigitalkan, sehingga Salah satunya adalah Kantor Pertanahan Kota Kantor Pertanahan tidak lagi dipenuhi oleh arsip-arsip. Denpasar dimana saat ini sudah akan melaksanakan pelayanan pertanahan. Pada tahap awal yang “Dengan HT Elektronik ini siapa pun pembuat dokumen ia dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi berkewajiban menyimpan dan memelihara dokumen. Kantor kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pihak Pertanahan tidak lagi menyimpan warkah HT, melainkan Perbankan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Hotel perbankan dan PPAT selaku pembuat dokumen yang Harris Denpasar, Rabu (28/8), yang dihadiri oleh 200 menyimpan dan merawatnya,” imbuh Sudarman. PPAT dan 30 Perbankan di Kota Denpasar. Pelayanan yang dilaksanakan tidak hanya Hak Tanggungan (HT) Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan baik dari Ketua Elektronik namun Kantor Pertanahan Kota Denpasar Pengurus Daerah Ikatan PPAT Kota Denpasar Paramita menambahkan satu layanan yaitu Zona Nilai Tanah Rutmi. Ia mengatakan layanan elektronik ini membantu kami (ZNT) Elektronik. mempercepat pelayanan. “Mungkin pada tahap awal kami akan sedikit beradaptasi, tapi jika semua sudah berjalan kami Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Rudi Rubijaya yakin proses akan lebih cepat,” katanya. yang berkesempatann hadir pada acara tersebut mendukung penuh kegiatan Pelatihan Pelayanan Selain PPAT pihak perbankan juga menyambut baik yaitu Pertanahan Hak Tanggungan elektronik apalagi kegiatan Sukma Kepala Cabang Kota Denpasar Bank Rakyat Indonesia ini adalah inisiasi dari PPAT sebagai Mitra BPN yang (BRI). Ia mengatakan setelah belajar sistemnya terkait HT juga di dukung penuh oleh 15 Bank di Wilayah Denpasar. Elektronik ini sangat membantu karena prosesnya lebih cepat, “Provinsi Bali khususnya Kantah Kota Denpasar dari segi biaya lebih transparan karena biaya Penerimaan dipastikan siap melaksanakan pelayanan HT dan ZNT Negara Bukan Pajak (PNBP) langsung setor ke BPN, dan elektronik dan Kanwil akan mengawal ketat agar Program dari segi aplikasinya saya lihat user friendly sehingga mudah tersebut dapat berjalan dengan baik¸” ujar Rudi Rubijaya. pengoperasiannya. (RO) 527Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Tetapkan “Badung Lengkap Benar Tahun 2019” Transformasi Digital, Tanggal Modernisasi Layanan Pertanahan 02 September 2019 Denpasar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ melakukan penyisiran tanah-tanah yang belum terpetakan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam peta pendaftaran tanah, bahkan juga menyisir tanah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan yang sudah terpetakan namun dalam peta masih tumpang pertanahan, di era revolusi industri 4.0 moto tindih dengan bidang bersebelahan,” ujar I Made Daging. “ATRBPN Maju dan Modern” adalah sebuah cita-cita besar yang harus segera diwujudkan dengan Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala bertransformasi ke dalam sistem pelayanan pertanahan Pemerintahan Kabupaten Badung I Gusti Agung yang berbasis digital. mengatakan koordinasi dan sinergitas dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sungguh luar biasa. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Rudi Rubijaya “Untuk membantu PTSL kita menyediakan 84 tenaga dalam paparanya saat menjadi pembicara dalam acara pendamping dengan keahlian Teknologi Informasi, Sosisalisasi Reforma Agraria yang diselenggarakan di biayanya di tanggung Pemerintah Kabupaten dengan Hotel Prime Plaza, Sanur, Rabu (29/08) mengatakan dalam upah minimum Rp2,7 juta,” ujarnya. cita-citanya menuju sistem pelayanan pertanahan berbasis digital tentunya dibutuhkan upaya yaitu yang paling I Gusti Agung lebih lanjut mengatakan selain tenaga mendasar adalah penyediaan peta lengkap pendaftaran pendamping Pemerintah Kabupaten juga menyiapkan tanah. Ia menjelaskan bahwa salah satunya adalah Peta Kerja di setiap banjar/desa dalam bentuk software Kabupaten Badung di Provinsi Bali yang berkomitmen pada dan hardware yang memudahkan Kantor Pertanahan tahun 2019 ini mencanangkan “Kabupaten Badung Lengkap melengkapi peta pedaftaran tanah yang belum lengkap. Benar.” “Artinya tidak hanya lengkap tapi benar sebenar- “Harapan kami dengan begitu Badung Lengkap Benar benarnya bidang tanah terpetakan dan ada sertipikatnya,” Tahun 2019 dapat terwujud,” pungkasnya. (RO) jelas Rudi Rubijaya. Sementara itu pada kesempatan yang sama saat ditemui disela-sela acara tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung I Made Daging mengatakan untuk menuju Kabupaten Badung Lengkap Benar pada tahun 2019 yang terpenting adalah komitmen bersama dan koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan Badung dengan Pemerintah Kabupaten Badung. I Made Daging mengatakan tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah mungkin akan sulit, karena dukungan dari Pemerintah Daerah ini luar biasa, di Badung yang sangat mengerti akan riwayat tanah adalah Perbekel. “Atas perintah Bupati mereka membantu kami untuk melakukan Inventarisasi Pemanfaatan, Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah (IP4T) sekaligus juga memetakan batas bidang tanah masyarakat,” imbuhnya. I Made Daging melanjutkan pada tahap awal yang kami lakukan adalah melakukan IP4T di wilayah Kuta, dan Kuta Selatan karena memang di daerah tersebut nilai tanahnya paling tinggi dan menjadi daerah investasi karena memang daerah destinasi wisata. “Perbekel membantu kami 528 Kumpulan Siaran Pers

SEPTEMBER Orkestrasi Layanan Pertanahan Terpadu, ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik Tanggal Transformasi Digital, 31 September 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Jakarta - Kementerian ATR/BPN meluncurkan kerja sama yang baik antar stakeholder. layanan pertanahan berbasis digital atau elektronik   yang tujuannya untuk memudahkan pengurusan “Para stakeholders nantinya bisa melakukan sistem ini pertanahan sehingga cita-cita untuk meningkatkan di tempatnya masing-masing. Harapan kami tidak ada Peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease Of Doing lagi mobilitas orang karena layanannya sudah elektronik. Business (EoDB) di Indonesia dapat terpenuhi. Mendukung Pelayanan juga akan lebih cepat dan mudah,” kata Sekretaris hal itu, sebanyak 42 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. ditunjuk sebagai Lokasi Pilot Project Layanan Informasi   Pertanahan secara Elektronik. Layanan pertanahan yang terintegrasi elektronik bertujuan   dapat memudahkan pengurusan soal pertanahan kepada “Dengan melakukan soft launching pada hari ini, kita bisa pengusaha. Salah satu komponen dalam mewujudkan mulai memperbaiki EoDB yang terus menjadi perhatian. kemudahan berinvestasi EoDB adalah sektor pertanahan yang Sekarang ini yang paling mahal adalah biaya registrasi properti terus dilakukan perbaikan. Maka dari itu diperlukan kantor di Indonesia yang menghadang kita terus ke peringkat yang pertanahan modern yang memberikan layanan pertanahan lebih baik dalam EoDB,” ujar Sofyan A. Djalil dalam peluncuran dan tata ruang secara elektronik. layanan elektronik pertanahan Kementerian ATR/BPN di   Jakarta, Rabu (04/09). Dalam peluncuran ini, layanan pertanahan yang terintegrasi   secara elektronik, terdiri dari Layanan Elektronik Hak Berdasarkan indeks kemudahan berusaha Survei Bank Dunia Tanggungan/HT-el (Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, setiap tahun di 190 negara, tahun 2019, Indeks nasional Cessie, Subrogasi), Layanan Elektronik Informasi Pertanahan, peringkat 73 dan Registering Property peringkat 100. Sedangkan Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran di Asia Tenggara Indonesia menempati peringkat ke-6. Tanah (SKPT) dan Pengecekan serta Modernisasi Layanan   Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. Suyus Windayana, Direktur Jenderal Hubungan Hukum   Keagrariaan mengatakan yang menyebabkan Indonesia Dalam Layanan Elektronik Hak Tanggungan/HT-el berada di peringkat itu karena dari sisi transaksi yang (Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie dan Subrogasi) cukup lumayan tinggi dan dokumen-dokumen yang dikelola Kementerian ATR/BPN akan bermitra dengan PPAT dan Bank. semuanya masih dalam bentuk manual, serta belum semua Di mana Pemohon hanya datang ke Bank untuk pengajuan bidang tanah terdaftar.  berkas HT nya, kemudian sistem yang akan menjalankan   berkasnya secara otomatis untuk diproses oleh Bank, PPAT “Maka dari itu, tantangan ini harus dijawab melalui Pengelolaan serta Kantor Pertanahan. Proses ini akan selesai dalam data pertanahan (dokumen, peta tematik dan atributnya) jangka waktu 7 hari. dengan volume, variety dan velocity dan implementasi   layanan pertanahan secara full elektronik agar semakin Salah satu penerapan Layanan Terintegrasi Secara Elektronik singkat, cepat dan murah, lalu mendaftarkan seluruh bidang adalah dengan digital signature (tanda tangan elektronik) tanah di Indonesia, melakukan layanan rutin dan Keterbukaan dalam layanan pertanahan. Tanda Tangan Elektronik informasi,” ungkap Suyus Windayana. dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan atau   pengesahan suatu Dokumen Elektronik Pertanahan dalam Beberapa indikator dalam EoDB, yaitu mengurus IMB, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian. Sehingga mendaftarkan kepemilikan tanah, memperoleh kredit hingga nantinya akan membuat kinerja kita menjadi lebih mudah, membayar pajak yang memerlukan peran dari stakeholder ringan dan cepat. Seperti kemudahan dalam mengakses terkait seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), perbankan dokumen, menghemat waktu, paperless, serta dapat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, perlu adanya mengurangi resiko kehilangan data/dokumen. (NA/LS/AM) 529Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Alumni STPN Ciptakan Inovasi GNSS RTK Hemat Baterai Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 05 September 2019 Yogyakarta - Reza Abdullah, Anang Dewantoro pengambilan data di lapangan dan baterai sudah tersimpan dan Hasnim Taulani, merupakan alumni Sekolah internal receiver, sehingga bila dalam keadaan penting saat Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) tahun 2018 digunakan di lapangan dan baterai sudah mau habis bisa yang kini diperbantukan di Pusat Data dan melakukan pengecasan menggunakan powerbank.  Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan   Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN, SMART TB 5 ini merupakan hasil riset yang memakan mereka berhasil menciptakan inovasi alat ukur pertanahan waktu selama 15 bulan, dilakukan oleh Reza beserta yang hemat baterai karena bisa digunakan dalam jangka kawan-kawannya dengan dibantu oleh Keluarga Alumni waktu hingga dua hari. Alat ini diciptakan dengan harapan Perguruan Tinggi Agraria (KAPTI AGRARIA) dan STPN serta dapat membantu proses pengukuran dan pengambilan telah melalui konsultasi dengan beberapa pakar. Material data di lapangan agar jauh lebih optimal. yang digunakan untuk membuat alat ukur ini berasal dari   dalam negeri semua, kecuali GPS dan motherboard yang “Kami ingin alat ini bisa membantu dalam pengadaan masih import dari Spanyol dengan total modal produksi GNSS RTK yang masih minim, sehingga bisa membantu keseluruhannya Rp25 juta per unit. mempercepat proses pengukuran tanah yang salah satunya   untuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap “Salah satu vendor di Barcelona, Spanyol sangat tertarik (PTSL),” ujar Reza saat di temui tim Humas usai acara dengan produk kami dan mengundang studi banding hasil wisuda STPN, di Gedung STPN, Yogyakarta, Selasa (03/09). RTK yang kami rakit untuk diuji coba di vendor penyedia   motherboard dan GPS receiver ini. Semoga bisa dilakukan Inovasi alat ukur atau GNSS-RTK ini diberi nama SMART kerja sama,” pungkas Reza. (RO/NA/WN) TB5 Tipe T1. Memiliki beberapa spesifikasi antara lain: Dual Frequency and Support NTRIP CORS, Jangkauan Radio kurang lebih 1 KM, Controller APP SMART-RTK, GPS, Glonas, Baidu RTK Radio, Channel:184.   Dijelaskan oleh Reza, perbandingan SMART TB5 dengan merek lain, yaitu dari segi baterainya yang tahan lama, akurasi yang sudah mencapai 95% dan biayanya yang terjangkau, “Kita sudah bandingkan dari RTK SMART TBS dengan RTK lain yang digunakan pada umumnya oleh surveyor di Kementerian ATR/BPN maupun pihak ke 3 dengan pengukuran terestris langsung menggunakan pita ukur, hasil perbandingannya 95% datanya sama, jadi dari segi ketelitian sudah masuk kaidah kadastral di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.   Reza menambahkan kelebihan lainnya yaitu daya baterai yang berdasarkan hasil uji coba, untuk sekali pengecasan bisa tahan untuk digunakan sampai 2 hari. Sehingga penggunaan baterai bisa dimaksimalkan untuk 530 Kumpulan Siaran Pers

SEPTEMBER Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Permudah Masyarakat, Kantah Kota Metro Laksanakan Kegiatan ODSA Tanggal 16 September 2019 Metro - Setelah sukses melaksanakan kegiatan One Day Service Afternoon (ODSA) di Perumahan Jurai Siwo, kini Kantor Pertanahan Kota Metro kembali membuka layanan satu hari atau ODSA di lingkungan Perumahan PNS Yosomulyo, Kelurahan Yosomulyo, Metro Timur, Lampung, Kamis (12/09). Jenis layanan utama yang ditawarkan dalam kegiatan ini, yaitu Penghapusan Hak Tanggungan (ROYA) dan Perubahan Hak Atas Tanah.   Respon dan antusias masyarakat terhadap kegiatan ini cukup baik, mengingat banyaknya kendala yang terjadi pada masyarakat perumahan yang tidak punya banyak waktu untuk mengurus masalah pertanahan, maka dari itu Kantah Kota Metro membuat inovasi dengan mendekati masyarakat untuk mempermudah segala proses pelayanan. Pendaftaran layanan, dimulai pukul 15.00-18.00 WIB, dan proses layanannya bisa langsung diselesaikan di hari yang sama.    Hartono, salah seorang masyarakat yang telah menjalankan layanan Proses Perubahan Hak, mendapatkan manfaat dan kemudahan yang luar biasa dari kegiatan ini. “Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan dari Kantor Pertanahan Kota Metro ini, saya mendapatkan kemudahan dan penghematan dari segi biaya dan waktu. Saya sangat terbantu,” ungkapnya.   Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hesti, yang juga telah menjalankan layanan Proses Perubahan Hak. “Dengan diadakannya One Day Service ini sangat membantu sekali dan mempermudah masyarakat dalam mengurus peningkatan hak. Terima kasih atas pelayanan One Day Service ini, semoga dapat dipertahankan ke depannya dan dapat ditingkatkan lagi karena ini merupakan program yang sangat bagus,” ucapnya.   Ada beberapa pihak yang terlibat dalam ODSA kali ini di antaranya BNI Kantor Cabang Kota Metro dan UKM Binaan Kantah Kota Metro. (NA) 531Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Langkah Kantah Tangsel Persiapkan Diri Menuju Layanan HT-el Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 19 September 2019 T angerang Selatan - Tanggal 4 September 2019 dari mereka masih memeriksa dengan berkas-berkas tapi ada lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ juga yang sudah menggunakan sistem aplikasi. Untuk menuju Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan layanan HT-el, setiap pegawai harus kita ubah mindset nya, agar A. Djalil telah melakukan soft launching terkait bisa mengaplikasikan sistem HT-el tersebut,” ujarnya. layanan pertanahan Hak Tanggungan Elektronik   (HT-el) di Hotel Shangri-la, Jakarta. Namun, Mujahidin Ma’ruf optimistis bahwa setiap jajaran Kantor   Pertanahan yang ia pimpin saat ini mampu mengaplikasikan Soft launching tersebut merupakan bukti serius dari layanan tersebut. “Saya pikir ini tidak sulit karena sebenarnya Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan kepada Kementerian kita sudah menggunakan layanan semi elektronik masyarakat. Walaupun baru satu layanan yang akan dilakukan yakni Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP),” kata Plt. Kepala secara elektronik, tapi layanan ini nantinya diharapkan akan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. menjadi pemantik untuk munculnya layanan pertanahan   elektronik lainnya. Layanan HT-el ini nantinya akan memberikan manfaat kepada   masyarakat, terutama yang mengurus layanan hak tanggungan. Kementerian ATR/BPN telah menentukan 42 Kantor Pertanahan “Harapan saya ke depan juga nantinya pelayanan elektronik Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai pilot project dalam nantinya tidak Hak Tanggungan saja tapi juga peralihan hak, pelaksanaan layanan HT-el. Mendengar instruksi tersebut, roya, cessie, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), serta membuat setiap Kantor Pertanahan yang ditunjuk bersiap Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT). Ini bisa diproses secara diri guna implementasi layanan pertanahan secara terpadu elektronik. Sementara ini memang baru HT-el, karena bisa berbasis elektronik. memberi effort di dalam masyarakat. Kita harus menggunakan   teknologi informasi guna menyederhanakan pelayanan kita di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, merupakan salah Kantor Pertanahan,” ujar Mujahiddin Ma’ruf. (RH/AM/RN) satu dari 42 Kantor Pertanahan yang ditunjuk menjadi pilot project, berkomitmen untuk mempersiapkan hal ini. “Saat ini sedang kami melakukan scan buku tanah dan warkah,” kata Plt. Kepala Kantor Kota Tangerang Selatan, Mujahiddin Ma’ruf.   Sebanyak 900.000 dokumen pertanahan, berupa 400.000 buku tanah dan 500.000 warkah tanah, dipindai menjadi salinan digital guna membangun pangkalan data pertanahan. Pekerjaan ini sudah dimulai sejak 18 Agustus hingga 21 November 2019.   Ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam mempersiapkan layanan HT-el. “Ini bentuk usaha kami dalam membentuk pangkalan data pertanahan. Harapan ke depannya akan terdiri dari data tekstual dan data grafikal. Ini harus diverifikasi dan finalisasi dan harus yakin bahwa data ini sudah valid antara fisiknya dan data elektroniknya,” ujar Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.   Jika pangkalan data sudah siap, maka langkah selanjutnya mempersiapkan sumber daya manusianya. Mujahiddin Ma’ruf mengungkapkan bahwa selama ini sebagian besar pegawai di kantornya masih bekerja secara semi manual. “Sebagian 532 Kumpulan Siaran Pers

SEPTEMBER Launching HT-el, Kantah Kota Banjarmasin Menuju Era 4.0 Tanggal Transformasi Digital, 20 September 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan B anjarmasin - Menghadapi tantangan Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Yuniar kemajuan zaman di era digital saat ini, Hikmat Ginanjar, dalam acara peluncuran Layanan maka perlu diubah cara pandang terkait Elektronik Hak Tanggungan (HT-el), di Kantor BPN surat-menyurat. Dari cara manual ke arah Kota Banjarmasin, Banjarmasin (19/09). yang lebih praktis berbasis digital guna efektif dan efisien secara daring. Yaitu dengan Lebih lanjut Ginanjar menjelaskan jika dibutuhkan Layanan Elektronik Hak Tanggungan (HT-el). komitmen yang besar untuk melakukan sebuah perubahan yang besar. “Suka tidak suka mau tidak “Ini merupakan amanah dari Pak Menteri, karena mau harus dilakukan, Kantor Pertanahan (Kantah) kita sudah memasuki era 4.0. Perubahan yang Kota Banjarmasin, merupakan salah satu dari 42 mengikuti zaman harus terus dilakukan. Tujuan Kantor Pertanahan yang juga ditunjuk menjadi pilot aplikasi ini untuk mengurangi keberadaan arsip, project. Tetapi semua Kantah Provinsi Kalimantan serta menghindari pungutan tidak resmi,” ujar Selatan harus juga mempersiapkan diri,” tambah Ginanjar. Kepala Kantor BPN Kota Banjarmasin Darman Hutasoit, menegaskan meskipun pendaftaran secara daring masih sangat rendah hanya 15% tetapi upaya terus dilakukan salah satunya dengan pembuatan pelayanan tiga hari (Pelita). “Pelita ini dibuat untuk memacu teman-teman Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menggunakan layanan itu. Peralihan hak selama 3 hari jika dilakukan secara daring, tetapi kalau masih manual maka 5 hari,” kata Darman Hutasoit. Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Didik, menjelaskan pelayanan HT-el ini dirancang untuk kemudahan. “Di mana Pemohon hanya datang ke Bank untuk pengajuan berkas HT nya, kemudian sistem yang akan menjalankan berkasnya secara otomatis untuk diproses oleh Bank, PPAT serta Kantor Pertanahan. Proses ini akan selesai dalam jangka waktu 7 hari,” jelasnya. Acara launching HT-el yang dilaksanakan di Kantah Kota Banjarmasin ini, dihadiri pula oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan Bank serta beberapa PPAT. (TA/TM/FRC) 533Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Kiat Inovasi Pelayanan Pertanahan ala Kota Banjarmasin Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 23 September 2019 Banjarmasin - Cuaca diwarnai kabut asap program seloka etnik, permasalahan tersebut harus yang padat tidak menghalangi kunjungan dapat terselesaikan,” imbuh Hutasoit. Tim Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Hutasoit mengatakan banyak permasalahan yang terjadi BPN) untuk melakukan wawancara dengan di Kantah Kota Banjarmasin, sehingga mengharuskan Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, untuk menerapkan inovasi. Kuncinya adalah jangan panik Darman Hutasoit. Lokasi wawancara berada di Kantor memikirkan masalah itu dan berfokuslah untuk mencari Pertanahan (Kantah) Kota Banjarmasin, sekitar Pasar solusi. Berfokus pada masalah hanya membuang-buang Terapung yang merupakan lokasi iklan tv swasta yang waktu. Sebaliknya, mencurahkan fokus pada solusi atau hits pada zamannya, tahun 1990, Banjarmasin (20/09). inovasi mendorong untuk segera bertindak, menyelesaikan masalah itu, bukan hanya meratapinya. (TM/TA/FRC) Layanan pertanahan di Kantah Kota Banjarmasin merupakan panutan atau model layanan yang dapat jadi contoh di kantah lain di Kalimantan Selatan (Kalsel), karena terobosan inovasi pelayanannya. Pelita online menjadi inovasi pelayanan, untuk mempercepat proses entry data. “Kami memiliki pelita online, dengan harapan para pemohon dapat memasukkan/entry data sendiri. Jadi dia datang hanya menyerahkan berkasnya,” tegas Hutasoit. Hal tersebut dibuat untuk mendorong kemudahan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tanpa terkecuali masyarakat yang juga merasakan dampak positifnya. “Ini merupakan langkah untuk efisiensi waktu. Jika hal tersebut berjalan maka masyarakat pun akan puas dengan pelayanan yang diberikan,” ujarnya. Selain layanan pelita, ada juga inovasi pelayanan yang disebut seloka etnik. Tidak kalah dengan pelita online, seloka etnik yang merupakan program internal tingkat nasional ini dapat memastikan berapa jumlah buku tanah yang terbit. “Administrasi kita itu tidak begitu rapi, tidak disiplin. Sehingga buku tanah ada di mana-mana dan bahkan ada yang tidak terbit. Nah maka dari itu dengan adanya 534 Kumpulan Siaran Pers

SEPTEMBER HANTARU 2019: Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modern Tanggal akan terus ditambah sehingga motto Kementerian ATR/BPN Transformasi Digital, 24 September 2019 kini lebih baik akan benar-benar terwujud. Sementara itu dalam Modernisasi Layanan Pertanahan hal penataan ruang, Kementerian ATR/BPN terus mendorong Jakarta - Selasa (24/09), Penyelenggaraan pertanahan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Rencana Tata dan tata ruang di Indonesia tak terasa sudah 5 tahun Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memasuki babak baru sejak meleburnya pertanahan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para dan tata ruang dalam Kementerian Agraria dan Tata investor dalam berusaha, dan terus mengembangkan layanan Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada online bidang tata ruang dengan nama GISTARU (Geographic tahun 2014 silam. Sinergi ini juga ditandai dengan peringatan Information System Tata Ruang). Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2019 (HANTARU 2019) yang dibuka pada 24 September 2019 bertepatan dengan Hari Untuk itu maka pada tahun 2019 ini Hari Agraria dan Tata Agraria dan akan ditutup pada 8 November 2019 bertepatan Ruang diperingati dengan tema “ATR/BPN Menuju Penataan dengan Hari Tata Ruang. Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modern”. Tema besar ini di-breakdown menjadi Sejarah Hari Agraria yang diperingati setiap tanggal 24 kegiatan-kegiatan produktif, yang tidak hanya melibatkan September, bermula dari ditetapkannya Undang-Undang pegawai Kementerian ATR/BPN namun juga masyarakat Nomor 5 Tahun 1960 atau dikenal sebagai Undang-Undang serta stakeholder terkait. Setiap tahunnya Kementerian Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar hukum pengaturan ATR/BPN laksanakan Bulan Bhakti HANTARU, yang akan pertanahan di Indonesia. Sementara Hari Tata Ruang yang dibuka sesaat setelah Upacara Peringatan HANTARU pada diperingati setiap tanggal 8 November merupakan adaptasi tanggal 24 September 2019. Upacara tidak hanya dilakukan lokal dari World Town Planning Day yang diperingati oleh 35 di Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN di Jakarta namun negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. juga di seluruh Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dengan Inspektur Upacara Setelah 5 tahun bersinergi membangun pertanahan dan tata masing-masing Kepala daerah. ruang, sudah banyak hal yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajarannya dari Sabang hingga Salah satu kegiatan HANTARU 2019 adalah Talkshow Merauke-Talaut sampai dengan Rote. Kerja keras seluruh di beberapa wilayah, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, jajaran Kementerian ATR/BPN telah membuahkan hasil nyata. Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis untuk menyosialisasikan mengenai Peluang dan Tantangan Lengkap (PTSL) sejak ditetapkan pada tahun 2016 berhasil PTSL, Reforma Agraria dan juga Layanan Pertanahan dilaksanakan dengan baik, target yang diberikan oleh Presiden Elektronik. Dalam talkshow tersebut menghadirkan Menteri Joko Widodo selalu dapat terlampaui. Selain itu Program ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil sebagai Narasumber dengan unggulan lain seperti Reforma Agraria, percepatan tata ruang, peserta Jajaran Kementerian ATR/BPN dan Stakeholder pengadaan tanah, pengendalian ruang dan penanganan terkait seperti aparat penegak hukum, kementerian/lembaga sengketa pertanahan juga menunjukkan kemajuan yang tidak terkait, jajaran pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Akta dapat dipandang sebelah mata. Seluruh hasil kerja tentu saja Tanah (PPAT), dan Perbankan. tidak lepas dari kerja kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah serta institusi terkait lainnya. Jajaran Kementerian ATR/BPN berupaya terus berbagi, baik dengan masyarakat sekitar maupun dengan lingkungan. Sementara itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada HANTARU 2019 kali ini tidak hanya diperingati dengan gegap masyarakat secara cepat dan transparan, Kementerian ATR/ gempita, namun juga dilaksanakan pula kegiatan bhakti sosial BPN saat ini telah menggagas Program transformasi digital. seperti donor darah, santunan anak yatim serta penanaman Dimana layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat Pohon Akasia Mangium di Teluk Jambe, Jawa Barat. secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan. Saat ini 4 (empat) layanan Selain Talkshow dan kegiatan bhakti sosial, HANTARU 2019 elektronik meliputi: Hak Tanggungan, layanan informasi, Zona juga diisi dengan pekan olahraga yang akan diikuti oleh jajaran Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan informasi pegawai Kementerian ATR/BPN. Tidak hanya sekedar lomba, bidang tanah sudah mulai bisa diakses. Layanan elektronik namun pekan olahraga ini adalah salah satu kampanye hidup seimbang, tidak hanya bekerja keras-seluruh jajaran juga harus tetap berolahraga. Pekan olahraga ini akan dibuka pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan olah raga yang dipertandingkan antara lain tenis meja, futsal, catur, bola voli, karate serta beberapa cabang olahraga popular lainnya. Sebagai penutup HANTARU 2019 akan diadakan Jalan Sehat yang dilaksanakan di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Jl. Akses Tol Cimanggis-Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kegiatan pekan olahraga ini selain untuk menempa fisik juga meningkatkan kebersamaan, solidaritas serta kerjasama antar pegawai Kementerian ATR/BPN, yang secara tidak langsung akan berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada institusi ini. Selamat HANTARU 2019, kerja nyata kita semua ditunggu oleh Bangsa dan Negara. (WN/RO). 535Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Hantaru Tahun 2019 Momentum Menuju Organisasi Modern Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 24 September 2019 Jakarta - Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional diakses oleh masyarakat dari mana saja dan kapan saja (Hantaru) merupakan hari yang sangat penting sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” kata bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Menteri ATR/Kepala BPN. (ATR)/Badan Pertanahan Nasional. Hantaru selalu diperingati setiap tanggal 24 September, Selain HT-el, layanan elektronik yang sudah mulai bisa yang merupakan juga hari lahirnya Undang-Undang diakses yakni layanan informasi pertanahan, Zona Nilai Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.  Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah   (SKPT) serta informasi bidang tanah. “Layanan elektronik Menginjak 59 tahun UUPA, Hantaru tahun ini dijadikan akan terus ditambah sehingga motto Kementerian ATR/ momentum menuju organisasi yang modern. Untuk itu BPN kini lebih baik akan benar-benar terwujud,” kata tema yang diangkat adalah ATR/BPN Menuju Penataan Sofyan A. Djalil. Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian   Hukum dan Modern. “Tema Hantaru tahun 2019 agar Selain pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga dapat menjadi pengingat dan penyemangat kita semua terus mendorong pemerintah daerah untuk segera dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara modern serta menjamin kepastian hukum,” dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Hal ini kita kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat lakukan guna mendukung terciptanya kepastian hukum memberikan pengarahan pada upacara Hantaru tahun bagi masyarakat dan para investor dalam berusaha. Kita 2019 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (24/09). juga terus mengembangkan Geographic Information   System Tata Ruang (GIS TARU). Ini merupakan aplikasi Sepanjang tahun 2018 hingga September 2019 ini, online tata ruang, yang diharapkan dapat memberikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap informasi kepada masyarakat terkait RDTR maupun (PTSL) terus mendapat tanggapan positif dari RTRW,” ujar Sofyan A. Djalil. masyarakat. “Selain itu, kegiatan Reforma Agraria,   percepatan tata ruang, pengadaan tanah, pengendalian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan juga menjadi ruang dan penanganan sengketa pertanahan juga perhatian dalam Upacara Hantaru tahun ini. Sofyan A. Djalil mendapat kemajuan yang cukup menggembirakan,” mengungkapkan bahwa RUU ini akan menyempurnakan kata Sofyan A. Djalil. aturan pertanahan yang sudah ada. “Selain itu, RUU   Pertanahan dapat menjadi payung hukum bagi layanan Atas kerja tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN pertanahan yang maju dan modern,” kata Sofyan A. Djalil.  memberikan apresiasi terhadap kinerja Kantor Wilayah   BPN Provinsi serta setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/ Mengakhiri sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Kota guna menyukseskan program tersebut. mengucapkan rasa terima kasih karena Gubernur   dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia yang telah Selain itu, pada 4 September 2019, Kementerian ATR/ membantu terlaksananya program dan kegiatan BPN telah melakukan soft launching layanan Hak Kementerian ATR/BPN. “Saya mengucapkan selamat Tanggungan Elektronik (HT-el). Hal ini merupakan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional kepada seluruh langkah awal untuk memberikan pelayanan prima jajaran Kementerian ATR/BPN,” pungkas Sofyan A. Djalil. kepada masyarakat. “Layanan elektronik ini dapat (RH/RO/NA/LS/AZ/AF) 536 Kumpulan Siaran Pers

SEPTEMBER Jawa Tengah Menuju Provinsi Lengkap Tahun 2023 Tanggal Transformasi Digital, 30 September 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Magelang – Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah menambahkan untuk terus bekerja Jawa Tengah melaksanakan Rapat Kerja dengan teliti. “Tolong Check and Re-check dan jaga Daerah Tahun 2019 di Hotel Grand Artos, betul kualitas karena dengan informasi pertanahan Magelang, Jawa Tengah, Jumat (27/09). yang valid diharapkan seluruh pelayanan pertanahan Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan dapat mengarah menuju pelayanan elektronik sehingga Jawa Tengah Provinsi Lengkap tahun 2023 serta dapat mewujudkan Kantor dengan Pelayanan Maju dan mendukung Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Modern,” ungkap R. Adi Darmawan. “maju dan modern.” Pada kesempatan yang sama hadir pula R.B. Agus Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Widjayanto, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Arief Sugoto dalam sambutannya mengungkapkan Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah. R.B. Agus bawa seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk terus Widjayanto menambahkan terkait kegiatan PTSL meningkatkan kualitas layanan pertanahan. “Kita harus dan pelayanan pertanahan di Jawa Tengah untuk terus serius dalam aspek kualitas produk pertanahan memperhatikan penanganan sengketa pertanahan. yang dikeluarkan,” ujar Himawan Arief Sugoto. “Mengimbau kepada seluruh Kantor pertanahan untuk menginput sengketa konflik pertanahan yang ada di “Sekarang semua produk kita harus berbasis digital daerahnya sehingga sengketa konflik di Indonesia dapat dan menjamin akuntabilitas data hasil pekerjaan terpetakan dan kita bisa menangapi dengan tepat,” Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) karena tambah R.B.Agus Widjayanto. data Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) digunakan sebagai dasar untuk menyajikan informasi pertanahan Pelaksanaan Acara Rapat Kerja daerah di Lingkungan dengan kondisi terkini kepada Presiden, BPK, Pemda, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 dan lembaga lain,“ tambah Himawan Arief Sugoto. ini berlangsung pada 25 sampai dengan 27 September 2019 dengan Tema “Jawa Tengah Menuju Provinsi Senada dengan hal itu Direktur Jenderal Infrastruktur Lengkap Tahun 2023.” Peserta kegiatan ini sebanyak Keagrariaan, R. Adi Darmawan selaku Pembina Wilayah 250 orang yang terdiri dari Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Umum Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. (AM) 537Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

OKTOBER Layanan Elektronik Permudah PPAT Dalam Bekerja Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 01 Oktober 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata undangan, dan.pembinaan dan pengawasan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ administrasi keagrariaan/pertanahan, dan pelaksanaan BPN) melalui Direktorat Jenderal Hubungan jabatan PPAT. (AF/AM) Hukum Keagrariaan (HHK) melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gelombang IV Tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (30/09). Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal HHK, Suyus Windayana berharap dapat menciptakan PPAT yang profesional. “Di zaman yang modern dan serba elektronik ini, saya berharap kita dapat meningkatkan kualitas PPAT yang profesional,” ujar Suyus Windayana dalam pembukaan acara Peningkatan Kualitas PPAT. Kementerian ATR/BPN beberapa minggu lalu telah meluncurkan layanan elektronik yang salah satunya dapat memudahkan PPAT dalam bekerja. “Karena setiap tahun dokumen-dokumen akta tanah akan bertambah banyak, kita tidak bisa seperti ini terus. Kita harus membuat data elektroniknya, agar nanti dengan jejak digital apa yang kita lakukan sekarang mungkin anak cucu kita itu tahu untuk ke depannya,” tambah Direktur Jenderal HHK.  Dalam rangka mewujudkan PPAT yang berkualitas dan profesional, dilakukan proses seleksi dengan transparan dan akuntabel melalui ujian PPAT dengan mekanisme Computer Based Test (CBT) dengan proses pendaftaran secara online. Tujuan kegiatan Peningkatan Kualitas PPAT ini adalah untuk menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan PPAT di bidang pertanahan, meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam rangka pelayanan pertanahan, meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 538 Kumpulan Siaran Pers

OKTOBER Sekretaris Jenderal : Misi Utama Tahun Ini Adalah Menjadikan DKI Jakarta Lengkap Terdaftar dan Siap Menjadi Kantor Berbasis Elektronik Tanggal Transformasi Digital, 04 Oktober 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan P elaksanaan program strategis nasional yang secara sporadis atau sistematis dengan tujuan menuju dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan kantor lengkap,” ucapnya. Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) salah satunya adalah Pendaftaran “Tentunya tidak kalah penting untuk meningkatkan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Khusus di peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam Provinsi DKI Jakarta target penyelesaian PTSL di tahun melaksanakan pemetaan partisipatif,” tambah Sekretaris 2019 terdaftar lengkap. Hal ini merupakan salah satu Jenderal. langkah perbaikan bagi pelaksanaan Ease of Doing Business (EoDB) tahun 2020 di DKI Jakarta. Di samping menjadikan DKI Jakarta lengkap terdaftar, misi utama yang harus dilakukan Kantor Pertanahan di “PTSL harus kita selesaikan secara lengkap dan valid, lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta karena DKI Jakarta merupakan barometer untuk EoDB di adalah siap menjadikan setiap kantor pertanahan Indonesia. EoDB tidak ternilai kalau tidak terwujud kota berbasis elektronik. “Oleh sebab itu, Kantor Pertanahan lengkap,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN wajib memvalidasi seluruh data tekstual dan spasial Himawan Arief Sugoto saat membuka Rakerda di Menara dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP),” Peninsula Hotel, Jakarta, Kamis (03/10). kata Himawan Arief Sugoto. Jumlah bidang terdaftar di DKI Jakarta sampai saat ini Jaya selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 88%, sehingga tersisa 12% yang harus melaporkan bahwa bidang tanah yang belum terdaftar terpetakan hingga akhir tahun ini. Untuk itu, Sekretaris merupakan sisa dari kegiatan pendaftaran tanah di Jenderal Kementerian ATR/BPN menentukan arah tahun sebelumnya yang masih memiliki beberapa kebijakan bagi pelaksanaan PTSL menuju kota lengkap. permasalahan. “Untuk itu kami melakukan inventarisasi “Perencanaan PTSL harus berbasis data spasial sehingga dan identifikasi dengan cara jemput bola dari rumah dari awal sudah dapat ditentukan metode pekerjaan kerumah yang dilakukan bersama petugas Fisik, Yuridis dan perangkat RT/RW,” ungkap Jaya. Jaya menambahkan strategi lain yang dilakukan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah di DKI Jakarta yaitu mempercepat penyelesaian K3 dengan mengumumkan daftar nama K3 pada masyarakat dan mempercepat penyelesaian K4 dengan membentuk tim spasial untuk melakukan _Graphic Index Mapping_ (GIM) dan _Plotting_ pada peta serta membentuk tim tekstual untuk melakukan Inventarisasi Buku Tanah dan Surat Ukur Analog, Entry/ Validasi/Integrasi Buku Tanah dan Surat Ukur. “Terkait dengan layanan elektronik, dengan adanya Kelurahan lengkap di DKI Jakarta maka sudah dilaksanakan 4 layanan elektronik yaitu Hak Tanggungan (HT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Roya dan Zona Nilai Tanah (ZNT),” ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (LS/RH) 539Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

OKTOBER Cegah Korupsi Melalui Layanan Host to Host BPHTB di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 09 Oktober 2019 K ubu Raya - Korupsi di Indonesia kian menutup peluang terjadinya kecurangan atau tindakan semakin memprihatinkan. Media massa koruptif lainnya. tidak henti memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengatakan bahwa pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berkomitmen dengan pejabat publik tersebut. Langkah-langkah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas pemberantasan korupsi terus dilakukan, yang salah dalam berbagai aspek. “Ini merupakan bentuk komitmen satunya melalui layanan host to host Bea Perolehan bersama dan diwujudkan dengan penandatanganan MoU Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Layanan ini dan Perjanjian kerja sama oleh Pemerintah Kab/Kota se- dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Kantor Kalimantan Barat,” kata Muda Mahendrawan. Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.  Layanan ini diharapkan dapat mempercepat, “Host to host antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempermudah, serta menyederhanakan proses dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan melalui pemanfaatan secara maksimal, jaringan Barat merupakan layanan terintegrasi antara dua teknologi informasi atau by online system. Sehingga instansi. Dalam rangka memberikan pelayanan secara masyarakat akan   sangat terbantu dengan adanya daring yang bertujuan untuk menekan kemungkinan layanan host to host BPHTB.  kebocoran atau kecurangan,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Sigit Wahyudi, Host to host BPHTB ini nantinya akan muncul semacam dalam acara peluncuran host to host yang bersamaan notifikasi yg menunjukkan bahwa BPHTB yg di lampirkan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) di pada saat pendaftaran SK Hak atau proses Balik Nama Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat, beberapa sudah terverifikasi atau belum. Dengan begitu masyarakat waktu lalu. tidak perlu lagi mendatangi kantor pertanahan. Lebih lanjut, Sigit Wahyudi menjelaskan tujuan Layanan yang dikerjakan penuh secara sistem oleh pelayanan ini adalah untuk meningkatkan mutu Pusdatin ini, merupakan tindak lanjut MoU dan perjanjian BPHTB itu sendiri ke masyarakat dan mengoptimalkan kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah pendapatan BPHTB yang menjadi pendapatan asli Daerah se-Kalimantan Barat di Kantor Gubernur pada daerah. Demi percepatan pembangunan, serta tanggal 25 April 2019 yang disaksikan oleh Gubernur, Pimpinan KPK, Kejati dan Kapolda Kalbar. (TA) 540 Kumpulan Siaran Pers

OKTOBER Inovasi baru Pemerintah Melalui Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam PTSL Tanggal Transformasi Digital, 12 Oktober 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Palangka Raya - Pemerintah saat ini sedang bersinergi desa dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dalam Percepatan Program Reforma Agraria. Hal itu diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator perlu dilakukan untuk mempercepat Pendaftaran sekaligus pelaksana dalam pengumpulan data fisik dan Tanah melalui peningkatan keterlibatan masyarakat data yuridis. Selain itu, empat metode baru PTSL yang dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikenalkan dalam program ini antara lain: Pertama General (PTSL), meningkatkan implementasi Sistem Administrasi PTSL Method, Participatory Mapping PTSL Method,  Pertanahan Modern berbasis elektronik, dan meningkatkan  Community Driven (CD) PTSL Method, Collaborative Mapping kapasitas dan pengelolaan administrasi pertanahan. (CO) PTSL Method. “Di Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan (IK) saat Kegiatan dalam program ini, seperti Safeguards sesuai namanya, ini ada proyek Percepatan Program Reforma Agraria, salah merupakan upaya perlindungan dengan mengidentifikasi risiko satu program besarnya yaitu peningkatan keterlibatan dari aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Kegiatan lainnya, masyarakat dalam PTSL. Kami yakin masyarakat sendiri lebih Feedback Grievance Redress Mechanism atau Mekanisme tahu mengenai batas wilayah dan kondisi masyarakatnya,” Penanganan Pengaduan dan Keluhan adalah unsur dalam ujar Sekretaris Direktorat Jenderal IK, Dony Erwan Brilianto Project Management yang bertujuan masyarakat dalam proyek pada acara Konsultasi Publik Percepatan Reforma Agraria, di menyadari hak mereka dan menangani aduan dan keluhan Palangka Raya, Rabu (10/10). secara efektif tepat waktu. Salah satu program terobosan pemerintah dalam rangka Melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan percepatan Reforma Agraria, yaitu melalui Partisipasi Bank Dunia di 7 provinsi; Kalimantan Tengah, Kalimantan Masyarakat dalam proses PTSL. Masyarakat dinilai mempunyai Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, peranan penting dalam program PTSL, karena tidak hanya Sumatra Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga tahun sebagai objek tetapi sebagai subjek/pelaku utama dalam 2024, diharapkan dapat mewujudkan tercapainya Reforma percepatan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat menjadi Agraria dengan tepat melalui Partisipasi Masyarakat dalam kunci percepatan implementasi PTSL di lapangan.  proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menerapkan Pengamanan Sosial dan Lingkungan, dan melibatkan Program ini pun kemudian diberi nama Pendaftaran Tanah segenap pemangku kepentingan dalam mendukung Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat atau Kebijakan Satu Peta. (NA/RH) disingkat PTSL+PM. Salah satu pembeda dan nilai tambah PTSL+PM dibanding PTSL biasa, yaitu Partisipasi Masyarakat secara langsung melalui Pengumpulan Data Pertanahan (PULDATAN), terdapat empat Metode Baru PTSL, terdapat kegiatan Environmental and Social Management Framework (ESMF), serta Feedback Grievance Redress Mechanism (FGRM). “PTSL+PM menjadi penting karena masyarakat akan lebih sadar pentingnya tenure security, selain itu sebagai langkah memasyarakatkan kegiatan pemetaan, memberikan skill pengukuran dan pemetaan pada PULDATAN, serta dapat dilaksanakan penetapan batas indikatif desa dan pembuatan peta tematik desa,” tambah Dony Erwan Brilianto. PULDATAN merupakan kelompok masyarakat terdiri minimal 10 orang berasal dari berbagai unsur masyarakat 541Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

OKTOBER Meningkatkan Kualitas Data Pertanahan Melalui Layanan Elektronik Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 15 Oktober 2019 Jakarta - Target dan capaian sertipikasi tanah layanan di Kantor Pertanahan adalah layanan derivatif,” masyarakat melalui program Pendaftaran tambahnya. Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang . dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Lebih lanjut, Suyus Windayana mengungkapkan road Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ map pelayanan elektronik dimulai dari launching HT- BPN) meningkat lebih dari 5 kali lipat pada tahun 2017. el dan verifikasi data PPAT di tahun 2019, dilanjutkan Dari yang sebelumnya hanya menghasilkan 1.168.095 dengan peralihan hak elektronik dan penerbitan bidang tanah yang terdaftar, di tahun 2017 Kementerian sertipikat elektronik di tahun 2021 hingga seluruh ATR/BPN berhasil mengeluarkan lebih kurangnya 5,4 pelayanan pertanahan berbentuk elektronik di tahun juta produk PTSL dan terus meningkat setiap tahunnya. 2025. “Kalau semua layanan sudah berbentuk elektronik, . kualitas data pertanahan juga akan semakin baik,” ucap Dari target 135 juta bidang tanah terdaftar di tahun 2025, Dirjen HHK. hingga saat ini sedikitnya terdapat 67 juta bidang tanah . sudah terdaftar dan bersertipikat. Oleh sebab itu, masih Perlu diketahui, manfaat dari layanan secara ada 68 juta bidang tanah lagi yang harus diselesaikan elektronik itu sendiri adalah meningkatkan keamanan oleh Kementerian ATR/BPN. dan menjamin kepastian hak, relokasi sumber . daya manusia hingga 25% untuk pelayanan HT di “Kementerian ATR/BPN perlu lebih cepat lagi dalam Kantor Pertanahan, sistem Pemerintahan berbasis pencapaian target, sehingga pada tahun 2025 seluruhnya elektronik, Reformasi Birokrasi dalam mendukung dapat mencapai 100%,” ujar Direktur Jenderal Hubungan Zona Integritas, meningkatkan kemudahan berusaha Hukum Keagrariaan, Suyus Windayana saat membuka (EoDB) dan yang terpenting menghilangkan dokumen kegiatan Sinkronisasi Aset dan Akses Reforma Agraria analog seperti warkah. (LS) serta Evaluasi Layanan Hak Tanggungan Elektronik di Aston Kartika Grogol Hotel, Jakarta, Kamis (10/10). . Suyus Windayana mengatakan target tersebut akan tercapai apabila didukung oleh administrasi pertanahan yang baik. “Karena salah satu tantangan administrasi pertanahan di Indonesia adalah lambatnya transformasi dari kertas ke digital,” ujarnya. . Dalam paparannya ia menyebutkan sekitar 70% populasi penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap layanan administrasi pertanahan yang terjangkau. “Untuk itu, kita harus segera melakukan modernisasi layanan pertanahan ke dunia digital, tahun ini dimulai dengan adanya layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el),” kata Suyus Windayana. . “Peluang modernisasi itu sendiri sebenarnya ada di layanan pertanahan, karena di luar dari PTSL 80% 542 Kumpulan Siaran Pers

OKTOBER Partisipasi Aktif Masyarakat DALAM PERCEPATAN PTSL Tanggal Transformasi Digital, 16 Oktober 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Jambi - Kesuksesan Kementerian Agraria dan Sebagai informasi, Puldatan terdiri atas minimal 10 orang Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ dari berbagai unsur masyarakat desa. Mereka diberikan BPN) melaksanakan program Pendaftaran pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator, Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tak lepas sekaligus pelaksana dalam pengumpulan data fisik dan dari partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat data yuridis. Puldatan yang terpilih memiliki beberapa yang mempunyai peranan penting dalam program PTSL kriteria, antara lain mengerti dan mampu menjelaskan tersebut tidak hanya berlaku sebagai objek, tetapi juga kepada masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah. sebagai subjek atau pelaku utama dalam percepatan pelaksanaannya. Salah satu Puldatan di Kota Jambi, Sudomo Manurung, menyampaikan bahwa keberadaan Puldatan akan Lima juta, tujuh juta hingga sembilan juta bidang menghentikan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tanah merupakan target yang harus diselesaikan PTSL. “Puldatan ini sangat membantu dalam setiap tahunnya. Berbagai terobosan terus dilakukan pengumpulan data pertanahan dan penunjukkan batas agar target dapat diselesaikan, salah satunya melalui bidang. Selama ini, dua hal tersebut kerap menghambat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis pelaksanaan PTSL,” kata Sudomo Manurung. Partisipasi Masyarakat atau disingkat PTSL+PM. “Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan PTSL Ia menambahkan bahwa selama pelaksanaan dilakukan agar mempercepat pendaftaran tanah,” ujar PTSL+PM, pengumpulan data tidak selalu berjalan Kepala Subdirektorat Pengukuran Kadastral, Norman lancar. Seringkali mereka mendapatkan penolakan Subowo, pada acara Konsultasi Publik Percepatan dari masyarakat sekitar, tapi hal itu tidak menyurutkan Reforma Agraria di Jambi, Selasa (15/10). semangat para Puldatan. Mereka selalu belajar dari penolakan masyarakat sekitar karena hambatan muncul Lebih lanjut Norman Subowo menjelaskan bahwa untuk membangun bukan menghancurkan. bentuk keterlibatan masyarakat itu sebagai Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Puldatan bertugas Melalui bantuan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan mengumpulkan data pertanahan milik masyarakat serta percepatan pelaksanaan reforma agraria terus menunjukkan batas-batas bidang tanah. dilakukan, sehingga target PTSL 2025 dapat tercapai. Dengan dilakukannya percepatan pelaksanaan reforma agraria, akan dapat menghindari adanya permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah. (TA) 543Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

OKTOBER Kementerian ATR/BPN Targetkan Seluruh Pelayanan Pertanahan Digital pada Tahun 2025 Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 31 Oktober 2019 Jakarta - Sejalan dengan era digitalisasi dan Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Presiden Revolusi Industri 4.0 banyak negara telah juga menargetkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk menerapkan digitalisasi dalam pemerintahannya. menyelesaikan konflik agraria, jika mendengar konflik Tujuannya untuk membangkitkan produktivitas agraria maka yang terjadi adalah sengketa antara tetangga dan efisiensi serta menghidupkan akuntabilitas dengan tetangga, masyarakat dengan perusahaan, mesin kelembagaan negara. Teknologi yang berkembang masyarakat dengan pemerintah, dan lain sebagainya. “Itu sangat pesat mengharuskan semua pelayanan publik juga menjadi kepedulian dari Presiden, Presiden inginkan sudah bertransformasi dari berbasis manual menuju digital. saya dan kantor ini menyelesaikan masalah itu,” imbuhnya. Salah satunya adalah pelayanan pertanahan. Tuntutan itu lantas membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Sofyan A. Djalil mengatakan pihaknya sudah memiliki road Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah diri map, arah ke mana Kementerian ATR/BPN akan mulai menciptakan sebuah layanan pertanahan yang efektif dan bekerja, dari sekarang sampai tahun 2025. Untuk itu lanjut efisien sehingga memudahkan masyarakat. Sofyan A. Djalil pihaknya perlu Undang-Undang Pertanahan, karena banyak tujuan baik yang kantor ini ingin capai, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil saat ditemui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang ada saat ini oleh Tim TV One di ruangan kerjanya, Kamis (31/10) belum memadai, oleh sebab itu banyak sekali hal yang tidak mengatakan bahwa saat ini dari sekitar 57 pelayanan diantisipasi yang kemudian sekarang terjadi. pertanahan kita sudah mulai pelayanan digital pada 4 layanan pertanahan yaitu pendaftaran hak tanggungan, Sofyan A. Djalil menambahkan UUPA masa transisinya peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditor panjang, terdapat hak-hak lama, hak barat, girik dan penghapusan hak tanggungan. Sofyan A. Djalil akibatnya karena tidak ada yang kontrol kemudian mengatakan 4 layanan tersebut telah dilaksanakan di bermunculan mafia tanah yang memanipulasi dokumen 42 Kantor Pertanahan sebagai pilot project. “Hasilnya palsu, mengeklaim tanah sehingga terjadi sengketa. “Ini bagus dapat mengurangi antrian masyarakat di Kantor harus diselesaikan oleh Undang-Undang baru di mana Pertanahan mencapai 30%-40%, karena orang tidak hak lama dimatikan sehingga nanti akan lebih mudah perlu antri dengan layanan elektronik,” ujarnya. yang belum bersertipikat maka dianggap tanah negara, haknya kita selesaikan sesuai dengan peraturan yang Karena keberhasilan itu lanjut Sofyan A. Djalil pihaknya baru,” pungkasnya (RO/LS). akan menambah jenis layanan pertanahan yang akan menggunakan platform digital. “Awal tahun nanti akan kita tambah lagi, sehingga saya harap pada tahun 2025 seluruh pelayanan pertanahan dapat digital,” ungkapnya. Layanan digital ini juga dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap instansi menerapkan “Dilan” atau Digital Melayani. Sebab bagaimanapun, salah satu komponen dalam mewujudkan kemudahan berinvestasi EoDB adalah sektor pertanahan. Maka dari itu diperlukan Kantor Pertanahan modern yang memberikan layanan pertanahan dan tata ruang dengan mudah dan cepat. 544 Kumpulan Siaran Pers

NOVEMBER HT-el Dibuat, Uang Negara Dihemat Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 03 November 2019 Makassar - Pada berbagai kesempatan, tanggungan yang dulunya dicetak Kementerian kini Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil tidak lagi,” ungkap Kamaruddin, Kepala Seksi Hubungan menyatakan bahwa digitalisasi layanan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah salah satu amanah Presiden RI Joko saat ditemui di kantornya di bilangan Tamalatte, Kota Widodo. Layanan berbasis elektronik ini Makassar (01/11).  bertujuan untuk memudahkan berinvestasi (EoDB) serta efisiensi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/7Badan Sampai saat ini sudah ada 9 (sembilan) HT-el yang Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mencanangkan diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, pelaksanaan layanan digital, salah satunya adalah Hak senilai Rp79 Miliar. Nilai sebesar itu digawangi Tanggungan Elektronik (HT-el) pada September lalu.  oleh 3 (tiga) orang pegawai saja. “Pada tahap awal pelaksanaan Hak tanggungan elektronik ini hanya Sertipikat HT-el ini bentuknya hanya satu lembar dibutuhkan 3 orang petugas, satu orang di Kantor yang dicetak oleh bank. “Dengan HT-el, blangko hak Pertanahan, satu orang di PPAT, dan satu orang di bank. Petugas di Kantor Pertanahan bertugas memvalidasi dokumen yang diupload oleh PPAT,” tambah pria yang biasa dipanggil Kama ini. Senada dengan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Andi Bhakti menyatakan bahwa HT-el ini adalah terobosan yang sangat baik. “Mengurangi interaksi dengan masyarakat, tanda tangan pun elektronik, ini penting agar tidak ada dugaan kecurangan,” ujar Andi.  Pelaksanaan HT-el juga didukung oleh PPAT. Farida Said, PPAT Wilayah Kerja Kota Makassar gembira dengan dilaksanakannya HT-el ini. “Dengan HT-el ini, memasang hak tanggungan bisa cepat dan pasti, saya mendukung sekali,” ungkapnya. Bisa dibayangkan apabila seluruh kantor pertanahan di Indonesia melaksanakan HT-el ini, berapa banyak uang yang dihemat negara untuk mencetak blangko HT-el. Belum lagi penghematan untuk belanja pegawai. Luar biasa bukan! (WN) 545Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Kementerian ATR/BPN Targetkan Tahun 2020, 10 Kota di Indonesia Lengkap Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 05 November 2019 B ali - Kementerian ATR/BPN kian gencar “Waktu itu saya dan Pak Menteri ATR/Kepala BPN mengundang melaksanakan program Pendaftaran Tanah 26 direktur utama bank-bank besar yang ada di Indonesia, Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia, mereka mengatakan siap bersinergi. Tapi masih ada kepala hal itu demi terciptanya kota lengkap di mana kantor pertanahan yang mengatakan Hak Tanggungan berjalan seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan maksimal pada Rp1 miliar saja, di atas itu layanannya manual. terpetakan, ini akan membuka peluang kerja sama strategis Kemudian Pak Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan mempermudah Ease of Doing Business (EODB). (HHK) mengatakan kalau tahun 2020 itu tidak ada layanan   manual Hak Tanggungan, lalu mengenai kesiapan PPAT yang “Menteri ATR/Kepala BPN menargetkan tahun 2020 minimal 10 mengendalikannya nanti, yaitu bank untuk menggunakan kota di Indonesia lengkap, salah satunya yang ingin diplot, yaitu layanan elektronik,” tegas Himawan Arief Sugoto. Kota Denpasar. Target kita adalah membuat kota lengkap untuk   yang destinasi investasinya tinggi,” ujar Himawan Arief Sugoto, Himawan Arief Sugoto mengatakan Presiden Republik Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN saat memberi Indonesia sangat mengapresiasi dan menghargai layanan HT-el arahan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Nusa Dua, Bali, ini. HT-el menjadi salah satu layanan pertanahan yang paling Senin (04/11). sederhana untuk digitalisasi makanya akan diterapkan secara   nasional di kantor pertanahan seluruh Indonesia. Kota lainnya yang mengajukan diri untuk menjadi kota   lengkap, antara lain: Jakarta mengusulkan lima kota, Jawa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya Timur mengusulkan dua kota, Jawa Tengah mengusulkan mengatakan, Rakerda ini dilaksanakan dalam rangka Kota Solo, dari Bali direkomendasikan Kota Denpasar, dan mengevaluasi dan menyusun strategi menuju pencanangan terakhir Batam.  Bali lengkap di tahun 2019 dan untuk percepatan program   strategis nasional. “Di Provinsi Bali sudah dua kantor yang Himawan Arief Sugoto menambahkan, kalau ada daerah lain melaksanakan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) dan kami yang mau mendaftar misalnya sampai 20 kota/kabupaten mencanangkan awal Januari 2020, sembilan kantor pertanahan boleh saja, tapi harus sudah siap. “Kita akan prioritaskan kota di Bali sudah menerapkan layanan pertanahan elektronik. Kami mana yang akan kita dukung, karena sejak Indonesia merdeka juga sedang berusaha mempercepat perbaikan data-data belum ada satupun kota lengkap,” tambahnya. pertanahan sehingga dalam waktu depan data-data kita sudah   menjadi makin baik dan juga bisa berkontribusi pada target Program PTSL akan tetap menjadi program yang diprioritaskan nasional Kementerian ATR/BPN,” ujarnya. (NA/TA). pelaksanaannya, karena jika seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar maka akan membantu dalam perencanaan pembangunan secara nasional ke depan. “Berdasarkan referensi dari berbagai negara, hampir seluruh negara maju itu sudah selesai pendaftaran tanahnya, karena tidak mungkin negara maju bisa melakukan perencanaan pembangunan secara nasional kalau seluruh peta bidang tanah yang produktif belum terpetakan,” ungkap Himawan Arief Sugoto.   Dengan lengkapnya suatu kota yang sudah terdaftar dan terpetakan, perencanaan mengenai kebijakan satu peta lebih mudah, perencanaan terhadap memilih area destinasi wisata dan area investasi akan dimaksimalkan jadi lebih baik, konsep tata ruang dan Rencana Detail Tata Ruang akan diubah menjadi lebih tidak kaku, data kadaster perbidangnya bisa menjadi lebih kuat. Jadi untuk nilai tanah per bidang yang akan menetapkan harga tanah itu dilihat dari tata ruangnya. 546 Kumpulan Siaran Pers

NOVEMBER Selenggarakan ATR/BPN Goes to Campus, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan Pelayanan HT-el Tanggal Transformasi Digital, 06 November 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Padang - Menyambut era industri 4.0, Kementerian ATR/BPN harus berkolaborasi terkait pajak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD). Setiap transaksi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan elektronik dapat diinformasikan kepada BKD, sehingga transformasi layanan pertanahan. Salah satu apabila sudah beralih, maka BKD dapat mengetahuinya. transformasi yang dilakukan yaitu dengan “Peran kolaboratif BPN dengan instansi yang lain seperti meluncurkan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el).  BKD dan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dalam membangun sistem layanan elektronik. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan 4.0 harus dibangun dengan kolaborasi, BPN tidak bisa kepastian hukum, pun sama halnya dengan layanan yang berdiri sendiri,” tambahnya.  berbasis elektronik juga harus menjamin terciptanya kepastian hukum. Sehingga masyarakat dapat merasakan Lebih lanjut Dwi menjelaskan tujuan dari HT-el ini adalah kemudahan dalam menjamin kepastian hak atas tanahnya.  memenuhi asas keterbukaan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sehingga jaminan Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengaturan ketepatan waktu tidak lagi menjadi permasalahan. Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, dan PPAT, Dwi Purnama saat menjadi narasumber pada acara ATR/BPN Goes To Tafdil Husni selaku Rektor Universitas Andalas (UNAND) Campus dengan tema Transformasi Layanan Pertanahan di memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Kementerian ATR/BPN dalam Menyambut Era Industri 4.0 ATR/BPN atas terselenggaranya acara ATR/BPN Goes dengan Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik di Gedung To Campus di UNAND. “Terima kasih kepada seluruh Convention Hall, Universitas Andalas, Padang, Rabu (06/11). jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah menjadikan UNAND ini sebagai tempat untuk bersosialisasi terkait “Kita menuju Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan Zona transformasi pelayanan pertanahan di era digital karena Integritas, kita akan mendigitalisasi semua dokumen dengan persoalan tanah ini sangat penting dan melibatkan membuat HT-el, sehingga akan mudah menerapkan industri banyak pihak,” sahutnya. (AF) 4.0 dengan catatan semua data terkoneksikan,” ujar Direktur Pengaturan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, dan PPAT. Dwi Purnama mengatakan bahwa dalam proses layanan HT-el yang penggunanya adalah Bank dan PPAT, 547Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Gertak Wiro Sableng, Inovasi Percepatan PTSL di Kabupaten Cilacap Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 07 November 2019 C ilacap - Sesuai visi menyelesaikan pendaftaran   Yuli Mardiyono menambahkan, Kabupaten Cilacap tanah di tahun 2025, Kementerian Agraria dan memiliki target PTSL terbanyak di seluruh Indonesia Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ pada tahun 2020 yaitu 212.640 bidang tanah. Dengan BPN) terus melakukan percepatan dalam jumlah target kurang lebih 212 yang identik dengan salah melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis satu tokoh fiksi yang terkenal di Pulau Jawa khususnya Lengkap (PTSL) dengan berbagai macam metode. Salah Jawa Tengah, maka agar lebih diingat, gerakan pasang satunya seperti yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan patok serentak diberi nama Gertak Wiro Sableng. (Kantah) Kabupaten Cilacap. “Untuk memenuhi target 2020, kami sudah mulai tahap   penyuluhan dan pemasangan patok dari sekarang. Sebagai kabupaten terluas di JawaTengah dengan luas 225.361 Dengan Gertak Wiro Sableng, sampai saat ini sudah hektare, Kabupaten Cilacap memiliki 1.179.000 bidang tanah terpasang patok di 43.000 bidang tanah,” tambahnya. yang berada di 24 kecamatan dan 284 desa. Untuk diketahui,   hingga saat ini bidang tanah yang sudah terdaftar sebanyak Lebih lanjut, Yuli Mardiyono mengatakan bahwa untuk 373.000 bidang tanah, masih tersisa 806.000 bidang tanah. menyelesaikan 212.640 bidang tanah, maka harus diberikan Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan target. “Saya targetkan bulan Desember sudah terpasang sesuai target waktu yang telah ditentukan. patok sebanyak 100.000 bidang tanah sehingga sudah   menyelesaikan setengah dari target yang diberikan. Untuk “Alhamdulillah tahun ini kami sudah selesaikan pendaftaran pengolahan data, sinkronisasi antara fisik dengan yuridis tanahnya 100% di tanggal 09-09-19, dengan hasil 50.000 bidang diperkirakan selesai bulan Februari sehingga sertipikatnya tanah untuk SHAT dan 76.000 bidang tanah untuk PBT. Sampai bisa kita distribusikan di bulan Maret,” ungkapnya. saat ini, kami sedang melakukan penyelesaian fisik yaitu kita   harus melakukan _scanning_ warkah, SU (Surat Ukur), buku “Itulah harapan kami dan saya optimistis bahwa Kabupaten tanah, dan sebagainya sehingga sebelum 2020 kami sudah Cilacap mampu dan bisa memenuhi target yang diberikan siap bagikan sertipikatnya ke 23 desa,” ucap Kepala Kantah setiap tahunnya,” pungkasnya optimistis. (LS/RO) Kabupaten Cilacap Yuli Mardiyono saat ditemui Tim Humas Kementerian ATR/BPN di kantornya, Cilacap, Rabu (06/11).   Yuli Mardiyono mengungkapkan strategi yang digunakan untuk percepatan pendaftaran tanah adalah dengan gerakan pasang patok serentak yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat yang disingkat Gertak. “Khusus untuk lokasi yang terbuka seperti persawahan dan tergenang saat musim hujan kita harus punya inovasi, maka saya putuskan semua teman-teman untuk langkah pertama melakukan gerakan pasang patok serentak yaitu Gertak,” ujar Yuli Mardiyono.   Selain percepatan, menurutnya metode ini sangat efektif karena dinilai membantu saat musim hujan tiba. “Daerah terbuka kita utamakan dulu untuk mengantisipasi musim hujan, setelah patoknya terpasang kita foto menggunakan metode fotogrametris untuk menentukan batasan bidang tanahnya. Jadi, saat tergenang air tidak kehilangan bidang- bidang tanah yang telah terukur sebelumnya,” jelasnya. 548 Kumpulan Siaran Pers

NOVEMBER Kementerian ATR/BPN Apresiasi Kinerja pada Aplikasi SKMPP, SMART dan e-Monev Bappenas Tanggal Transformasi Digital, 15 November 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Jakarta - Peranan Sistem Kendali Mutu Program SKMPP Terbaik yang diapresiasikan kepada Kantor Wilayah Pertanahan (SKMPP) dalam optimalisasi kinerja (Kanwil) BPN Provinsi Bali, Kanwil Provinsi Jawa Timur, dan program kegiatan strategis di Lingkungan Kementerian Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk kategori Operator Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional SKMPP Terbaik, diapresiasikan kepada Son Wicaksana Arif, (ATR/BPN) adalah untuk melakukan monitoring dan Yeny Ike Anggraeny, Kartika Sari, Muslimah Muftiaturrahmah, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program-program dan Muhamad Roni. Untuk kategori Kasubbag PEP Paling Kementerian ATR/BPN agar dapat berjalan sesuai rencana Aktif, diapresiasikan kepada Emiliana Lahe, Mokhamad dan tujuan. Untuk itu dalam rangka mengevaluasi dan Surianto, dan Wiji Sri Ningsih. meningkatkan kinerja pengelolaan SKMPP, Biro Perencanaan   dan Kerja Sama memberikan apresiasi kepada satuan kerja Untuk kategori Satuan Kerja Nilai Kinerja SMART Terbaik, Kementerian ATR/BPN di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. diapresiasikan kepada Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Apresiasi tersebut juga diberikan kepada operator SKMPP yang Deli Serdang, Kantah Kabupaten Langkat, Kantah Kabupaten telah melaksanakan tugas dengan baik. Tapanuli Utara, Kantah Kabupaten Barru, dan Kantah Kabupaten   Luwu Timur. Untuk kategori Provinsi Terbaik Nilai Rata-Rata Kinerja “Peran serta teman-teman operator SKMPP adalah sebagai SMART DJA, diapresiasikan kepada Kanwil Provinsi Sumatra tulang punggung di dalam kantor. Pada lima tahun ke depan Utara, Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kanwil Provinsi Kementerian ATR/BPN akan menjadi institusi yang mengelola Lampung. Terakhir untuk kategori Pelaporan e-Monev Bappenas pertanahan dan tata ruang secara akuntabel, kredibel dan Terbaik, diapresiasikan kepada Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, berstandar dunia. Di sini teman-teman operator SKMPP akan Kanwil Provinsi Bali, dan Kanwil Provinsi Papua. mempunyai peranan penting karena memegang data-data   elektronik, karena itu sebenarnya semua pantas mendapatkan “Selamat kepada teman-teman yang diberikan apresiasi baik apresiasi ini,” ujar Gabriel Triwibawa, Kepala Biro Perencanaan apresiasi yang berupa kasat mata yang dipanggil dalam enam dan Kerja Sama saat memberikan arahan pada acara  kegiatan kategori tadi, maupun apresiasi yang tidak kasat mata yang Konsultasi Teknis Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, diberikan kepada kalian semua yang hadir pada acara ini dan Agaria dan Tata Ruang, Kamis (14/11) di Mercure Hotel untuk yang tidak menang semoga bisa lebih terpacu,” ungkap Convention Center, Jakarta. Gabriel Triwibawa.     Daftar apresiasi terhadap kinerja pada aplikasi SKMPP, Gabriel Triwibawa menambahkan, ke depan sedang SMART dan e-Monev Bappenas tahun 2019 terbagi dalam dipersiapkan sistem pelaporan dengan berbagai aplikasi yang enam kategori, yaitu kategori Provinsi dengan Pelaporan nantinya akan diintegrasi dengan SKMPP sehingga pada tahun ke depan ini sudah harus digunakan dengan baik dan maksimal oleh semua satker Kementerian ATR/BPN. “Kalau tidak digunakan, apa yang kita kerjakan selama ini tidak terekam dalam aplikasi ini,” tambahnya. (NA) 549Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Mewujudkan Data Tanah Instansi Pemerintah yang Akurat & Mutakhir Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 19 November 2019 J akarta - Dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan Tanah dan Kasi Pengadaan Tanah di ketersediaan basis data tanah instansi  Kantor Pertanahan Kab/Kota di Lingkungan Kanwil BPN pemerintah  yang akurat dan mutakhir, di 18 Provinsi.(AM) Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah mengadakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) di Hotel Gran  Mahakam, Jakarta, Senin (18/11). “Acara ini dalam rangka membangun database aset- aset tanah instansi pemerintah kemudian yang kedua yang sudah kita diterbitkan haknya tentunya juga harus kita evaluasi apakah sudah sesuai dengan keperuntukan pengunaannya,” ungkap Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin ketika membuka kegiatan ini. Lebih lanjut Arie Yuriwin mengatakan bahwa inventarisasi ini sangat penting. “Kita dalam prinsipnya daftar hasil dari evaluasi inventarisasi tanah pemerintah ini sangat bermanfaat kepada instansi terkait, apakah tanah-tanah itu dipakai sesuai dengan peruntukan pengunaannya, apakah ada penguasaan oleh masyarakat ataupun ada sengketa dengan pihak ketiga atau masyarakat,” ujarnya. “Tentunya tujuan kita adalah penertiban semua aset sehingga fungsi Rancangan Peraturan Menteri diharapkan bisa bermanfaat baik untuk masing-masing Kementerian/Lembaga dan penyelesaian sengketa konfliknya dan untuk acara ini  tentunya kita harapkan mendapatkan output yang baik terkait  pengelolaan pertanahan khususnya aset-aset Kementerian/ Lembaga,” pungkas Arie Yuriwin    Kegiatan ini  berlangsung selama dua hari, tanggal 18-19 November yang diikuti oleh  70 peserta dengan rincian sebanyak 43 jajaran pejabat Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan 27 orang pejabat struktural  yakni terdiri dari Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Tanah, Kepala Seksi (Kasi) 550 Kumpulan Siaran Pers