SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

DESEMBER Sukseskan Reforma Agraria, Sertipikat Redistribusi Tanah Diserahkan di Aceh Jaya Tanggal Reforma Agraria 11 Desember 2019 dan Pemberdayaan Masyarakat Calang - Menata persoalan agraria merupakan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 berjumlah 1000 bidang. salah satu komitmen yang harus dilakukan oleh Redistribusi tanah di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 pemerintah. Hal tersebut dapat dimulai melalui berlokasi di 6 Desa dalam 4 Kecamatan. Yang diserahkan sertipikasi tanah. Kementerian Agraria dan Tata secara simbolis kepada 8 orang penerima sertipikat Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) redistribusi tanah.  melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh membagikan sertipikat redistribusi tanah, di Calang, Kabupaten Aceh Kementerian ATR/BPN tanpa kenal lelah terus Jaya, Selasa (10/12). mendukung Nawa Cita presiden, khususnya di program sertipikat tanah untuk masyarakat. Sehingga diharapkan Salah satu wujud dari kesuksesan program Reforma target yang dimiliki Kementerian ATR/BPN, seluruh tanah Agraria yaitu melalui pembagian sertipikat tanah kepada di Indonesia akan terdaftarkan pada 2025 akan semakin masyarakat. “Semoga sertipikat tanah yang masyarakat mudah terwujud. (TA/AM) terima pada hari ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta memberikan kepastian hukum,” ujar Bahrunsyah. Lebih lanjut Bahrunsyah menjelaskan jika bukan hanya memberikan kepastian hukum saja, tanah yang telah bersertipikat dapat mendorong masyarakat dalam efektivitas tanah yang dimiliki serta memberikan program pemberdayaan masyarakat yang bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan modal usaha. Sebagai informasi, keseriusan pemerintah melaksanakan penataan agraria juga telah ditegaskan dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018 lalu. Terbitnya peraturan ini merupakan wujud Pemerintah untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Aceh Agustyarsyah, mengucapkan terima kasih berkat kerja sama semua pihak maka Kantah Aceh Jaya dapat menjadi peringkat pertama dalam pensertipikatan redistribusi tanah di Provinsi Aceh. “Tapi tugasnya belum berhenti, kita harus gotong royong agar provinsi Aceh seluruh tanahnya dapat terdaftarkan. Masih ada target 40.000 bidang di tahun 2020 dan saya optimis dapat tercapai,” kata Agustyarsyah.  Kesuksesan program reforma agraria khususnya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, dibuktikan melalui realisasi redistribusi tanah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 berjumlah 972 bidang dengan target redistribusi tanah 401Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Kanwil BPN Provinsi Sulteng Serahkan Sertipikat Redistribusi dan Hasil IP4T di Provinsi Sulteng Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat Tanggal 12 Desember 2019 Palu - Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah Lebih lanjut, Staf Khusus Gubernur Sulawesi Tengah, Ihwan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi menyampaikan bahwa kegiatan redistribusi tanah dapat Tengah, melaksanakan Penyerahan Sertipikat memberikan kepastian hukum dan jaminan atas bidang- Redistribusi Tanah dan Ekspose Hasil Kegiatan bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau badan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, hukum. “Diharapkan tanah yang telah bersertipikat ini dapat dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2019 di Hotel Santika memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemegang hak. Palu, 9 s.d 11 Desember 2019. Acara diawali sambutan oleh Sehingga lebih giat mengolah tanahnya dan bisa lebih produktif, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Doni serta kegiatan IP4T bermanfaat untuk internal dan eksternal. Janarto Widiantono, Direktur Jenderal Penataan Agraria yang Untuk internal yaitu sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan diwakili oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Inventarisasi kebijakan nasional, regional dan sektoral di bidang pertanahan,” dan Data Landreform Muh. Syukur, dan dibuka langsung oleh ujar Staf Khusus Gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Drs. Ihwan, Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah. Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah secara simbolis oleh Staf Khusus Gubernur “Dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria, saat ini Sulawesi Tengah kepada 10 orang penerima sertipikat dari telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. 2018 tentang Reforma Agraria. Inventarisasi Penguasaan, “Dengan pembagian sertipikat redistribusi tanah ini, diharapkan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah akan lebih memiliki merupakan bagian dari kegiatan Reforma Agraria,” ujar kepastian hukum dan meningkat kesejahteraannya. Kemudian Muh. Syukur saat memberikan sambutan mewakili Direktur dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Hasil Kegiatan IP4T Jenderal Penataan Agraria. secara simbolis kepada Pemerintah Kota Palu, Pemerintah Kabupaten Sigi, dan Pemerintah Kabupaten Donggala, hingga Muh. Syukur juga menambahkan bahwa Kegiatan Inventarisasi tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,” kata Ihwan. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk mendukung Selain itu, Ihwan juga menekankan kepada seluruh Organisasi pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Tengah untuk terjadi tanggal 28 September 2018 lalu. Evaluasi dan Ekspose berkoordinasi dengan jajaran BPN Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan IP4T ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam  menyusun program dan mengalokasikan anggaran untuk kondisi data dan informasi bidang tanah yang tersedia secara akses reform berupa pemberdayaan masyarakat pada lokasi komprehensif dan sistematis di Sulawesi Tengah khususnya di kegiatan Reforma Agraria di Sulawesi Tengah.(JW, MH, RA) Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah dalam laporannya menyampaikan bahwa pada tahun 2019, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah sejumlah 31.250 bidang yang tersebar di 12 kabupaten dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) sejumlah 305.744 bidang di 13 kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. “Salah satu targetnya adalah Kota Palu sebagai Kota IP4T lengkap telah terlaksana dengan jumlah 157.772 bidang,” kata Doni Janarto Widiantono. 402 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Kementerian ATR/BPN Bicara Mengenai Pentingnya Kolaborasi dan Pelaksanaan Reforma Agraria di Forum INLU Tanggal Reforma Agraria 12 Desember 2019 dan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta - Kedekatan antara Indonesia dengan Belanda tidak ada lagi ego sektoral. Hal penting lainnya adalah perlu terbentuk melalui histori yang panjang. Tidak adanya identifikasi solusi strategis yang berkelanjutan. bisa dipungkiri, sebagai negara jajahan Belanda, Indonesia mewarisi beberapa aspek yang dibentuk Di hari kedua penyelenggaraan INLU, hadir perwakilan dari oleh pemerintahan Belanda di masa lampau yang Kementerian ATR/BPN dan para praktisi Reforma Agraria hingga kini masih memiliki kesamaan di berbagai bidang di yang membahas tantangan dalam pelaksanaan Regorma antaranya aspek hukum dan keamanan antar kedua negara. Agraria di Indonesia. Adapun nama-nama bergengsi yang mengisi panel tersebut adalah Prof. DR. Budi Mulyanto Guru Hal itu lah yang melatarbelakangi terselenggaranya Besar Institut Pertanian Bogor, Dewi Kartika Sekretaris kegiatan Indonesia-Netherlands Security and Rule of Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Aditya Peneliti Law Update 2019 (INLU) yang diadakan di Erasmus dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Huis dan Universitas Atmajaya pada Rabu dan Kamis, ATR/BPN, Ahmad Nashih Luthfi pengajar di Sekolah Tinggi 11 s.d 12 Desember 2019. Kegiatan ini diorganisasi oleh Pertanahan Nasional dan Ayu Nadia Kepala Subbagian Nuffic Neso, sebuah organisasi nirlaba untuk kerja sama Kerja Sama Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Kerja Sama internasional. INLU merupakan wadah bagi para pembuat Kementerian ATR/BPN. Diskusi ini dimoderatori Makmur kebijakan, para ahli, para peneliti hingga praktisi hukum Siboro, Kepala Bidang Publikasi dan Perpustakaan dari Indonesia dan Belanda untuk berdiskusi mengenai Puslitbang Kementerian ATR/BPN. (LS) aspek dasar terkait hukum dan keamanan. Salah satunya terkait hukum pertanahan di Indonesia, yang mendasari pelaksanaan program Reforma Agraria yang menjadi Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan mendorong reforma agraria dan kepemilikan tanah. Di hari pertama kegiatan berlangsung, Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN Surya Tjandra berkesempatan menjadi narasumber yang memaparkan isu tentang pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan Reforma Agraria. “Untuk menyukseskan Reforma Agraria, dibutuhkan pendekatan kolaborasi, bekerja sama dengan multi stakeholder untuk mencapai tujuan dengan cara yang cepat,” ujar Surya Tjandra. “Stakeholder itu terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, LSM, pihak swasta, penegak hukum dan media,” tambahnya. Surya Tjandra mengatakan bahwa saat ini prioritas utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria salah satunya adalah dengan menyelesaikan sengketa dan konflik agraria. “Berdasarkan kepada perintah Presiden, konflik agraria adalah isu utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” katanya. Lebih lanjut, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa dalam penyelesaian sengketa dan konflik agraria seharusnya sudah 403Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Kisah Sukses Para Srikandi, Setelah Tanahnya Bersertipikat Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat Tanggal 14 Desember 2019 Banjarbaru - Sertipikat tanah merupakan Sedangkan Sardiah yang memiliki usaha kerupuk udang barang berharga dan penting bagi seluruh menjelaskan bahwa peminjaman modal dilakukan pada masyarakat. Hal ini dirasakan oleh Raudah tahun 2017 setelah ia memiliki usaha selama 5 tahun. “Modal (28) dan Sardiah (26), yang telah merasakan yang saya terima digunakan untuk membeli kapal tambahan manfaat dari sertipikat tanah yang sehingga hasil produksi semakin bertambah,” kata Sardiah. mereka terima melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertipikat tanahnya yang Kedua srikandi tangguh ini mengatakan bukan hanya telah terbit diagunkan untuk memperoleh modal modal uang saja dibutuhkan, tetapi juga tekad serta usaha kecil mereka. kegigihan yang kuat untuk mengembangkan usaha. Usaha yang awalnya kecil hingga kini menjadi lebih berkembang.  “Saya sangat terbantu dengan adanya program ini. Karena dengan adanya program pemberdayaan ini Ratmono, Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah usaha yang saya miliki, yaitu pengasapan ikan asin menjelaskan jika kegiatan Pendaftaran Tanah merupakan dapat berkembang hingga saat ini,” ujar Raudah bagian dari Reforma Agraria. Dalam Reforma Agraria saat ditemui usai memberikan testimoni pada dikenal asset reform serta access reform. Secara penyerahan sertipikat untuk Rakyat di Halaman langsung, Reforma Agraria dapat memberikan manfaat Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kota bagi masyarakat penerima sertipikat. Banjarbaru, Jumat (13/12). Sertipikat tanah dipandang sebagai suatu produk Raudah bercerita awal mula usahanya yang dulu hukum yang dapat memberikan kesejahteraan untuk belum dikemas, kini sudah bisa dikemas. Bukan hanya masyarakat. Setelah masyarakat menerima sertipikat itu saja, penghasilannya perbulan pun naik. Yang tanah tersebut, barulah program access reform. Hal sebelumnya berpenghasilan Rp 500.000/bulan, saat ini sangat perlu, agar membuka keran modal usaha ini setelah modalnya bertambah penghasilan saya bagi calon UMKM yang ingin memanfaatkan sertipikat menjadi Rp 2.000.000/bulan. mereka. (TA/AM) 404 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Cerita Lain di Balik Penyerahan Sertipikat Tanah di Jakarta Selatan Tanggal Reforma Agraria 15 Desember 2019 dan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta - Setiap acara penyerahan sertipikat, itu. Akhirnya, saya mendapatkan kabar dari Kelurahan pasti selalu ada kisah haru dari masyarakat. bahwa ada program PTSL bagi tanah yang belum Ceritanya macam-macam, salah satunya memiliki sertipikat.    Kemudian saya mengajukan dan adalah seorang ibu paru baya bernama Aliyah akhirnya diterima,” ungkapnya. (60) yang sejak lahir mendiami sebidang tanah dan baru bisa disertipikatkan ketika umurnya genap 60 Di Provinsi DKI Jakarta, terjalin Kolaborasi yang tahun di tahun 2019 ini. baik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi tersebut Ketika muda Aliyah adalah seorang instruktur senam dianggarkannya biaya Pra Sertipikasi Tanah dalam aerobik, namun fisiknya sekarang sudah tidak sekuat APBD DKI Jakarta. Sehingga biaya pembuatan sertipikat dulu. Karena waktu muda sering mengkonsumsi tanah melalaui Program Pendaftaran Tanah Siatematis suplemen mengakibatkan tulang belakangnya keropos, Lengkap, benar-benar gratis tanpa pungutan apapun. sehingga saat ini Aliyah tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda. Namun dengan keterbatasan “Kita harus sama-sama bersyukur masyarakat sudah fisiknya itu, tidak menyurutkan semangatnya untuk dapat sertipikat tanah ini yang merupakan hasil kerja datang ke kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (IPDN) menjemput kepastian hukum hak atas tanahnya sehingga semua biaya pelaksanaan PTSL ditanggung yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria oleh Pemerintah,” pungkas Saefullah Sekretaris Daerah dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang juga hadir pada kesempatan Nasional Surya Tjandra, Minggu (15/12). tersebut. (RO/NA/AM). Aliyah sangat bersyukur di tengah rintik hujan kota Jakarta, ia menerima Sertipikat Hak atas Tanah Miliknya. Sertipikat sebagai buah penantian panjang, dan kado terindah di penghujung 2019. “Sertipikat ini akan saya simpan, untuk masa depan anak cucu saya,” ungkap Aliyah dengan senyum mengembang. Ia mengatakan bahwa pengurusan sertipikat tanah miliknya ini prosesnya mudah, dan cepat. Jika ada berkas yang kurang petugas aktif memberitahunya sehingga dapat cepat ia lengkapi. Aliyah mengaku, selama ini ia sangat ingin mengurus sertipikat sebidang tanahnya. Namun lantaran tidak tahu prosesnya dan biayanya yang cukup tinggi, ia mengurungkan niatnya. Selain itu ia tak mampu menanggung biayanya, karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. “Sejak lama tanah ini ingin saya sertipikatkan, tapi karena biaya yang tinggi, maka saya urungkan niat 405Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Kisah Satpam yang Jadi Pengusaha Kos-Kosan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat Tanggal 16 Desember 2019 J akarta - Sebagian dari kita mungkin tidak dari pinjaman ke bank, saat ini saya sedang membangun percaya ketika mendengar kisah seorang empat kosan lagi,” ujarnya. satpam yang mampu membangun kos-   kosan dan kontrakan hingga sembilan Rencananya kos-kosan yang ia bangun itu akan disewa pintu sehingga menjadi aset yang hidup dengan harga satu juta rupiah perbulan dan untuk bagi anak cucunya kelak. Namun, hal itu dibuktikan kontrakan akan disewa dengan harga satu juta lima ratus oleh Ismail (40) pria paruh baya yang berprofesi rupiah sebulan. “Saya harap kos-kosan dan kontrakan saya sebagai satpam yang bertempat tinggal di Pejaten usahanya bisa lancar. Saya merasa perlu membangun Barat, Jakarta Selatan. kosan dan kontrakan ini karena saat ini banyak orang   yang butuh tempat tinggal di Jakarta dengan daerah yang Berawal dari informasi yang ia dengar dari RT dan RW dekat dengan perkantoran,” tutupnya. (NA/RO/AM) kalau ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerahnya, ia pun berinisiatif mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertipikat.    “Saat itu tanah saya yang seluas 122 meter persegi masih terdaftar dalam surat akta hibah, begitu mendengar ada program PTSL dan itu gratis saya langsung mengikutinya,” ungkap Ismail saat menghadiri acara Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (15/12).   Tak berlangsung lama dan diiringi dengan proses yang singkat, Ismail berhasil mendapatkan sertipikat tanahnya. “Alhamdulillah tanah saya kini sudah berharga, berkekuatan hukum dan diakui oleh Pemerintah,” ujarnya.   Setelah punya sertipikat tanah, Ismail pun akhirnya mempunyai mimpi, “Sertipikat tanah ini bisa untuk masa depan ketiga anak saya karena saya merasa tidak selamanya sehat untuk mencari nafkah lewat pekerjaan sebagai satpam ini,” katanya.   Berangkat dari ceritanya tersebut, ia akhirnya bertekad membuat sertipikat tanahnya manjadi aset yang hidup, Ismail pun mengagunkan sertipikat tanahnya ke bank dan berhasil memperoleh pinjaman 75 juta rupiah. “Sebelumnya saya hanya punya kontrakan tiga pintu dan kos-kosan dua pintu, dengan uang yang saya peroleh 406 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Lagi, Bukti Sertipikat Tanah Berikan Akses Permodalan Untuk Masyarakat Tanggal Reforma Agraria 19 Desember 2019 dan Pemberdayaan Masyarakat T arakan - Sertipikat tanah merupakan satu- bahwa sertipikat tanah dapat memberikan akses ke satunya bukti yang sah atas kepemilikan perbankan. “Dengan sertipikat tanah, masyarakat dapat tanah. Melalui sertipikat tanah, masyarakat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat atau boleh menjadi percaya diri atas kepemilikan KUR, yang bunganya tiap tahun sebesar 7 persen,” ujar tanah mereka. Selain itu, apabila memiliki Menteri ATR/Kepala BPN. sertipikat tanah, masyarakat akan mendapat akses ke   perbankan. Sofyan A. Djalil berpesan apabila mendapat pinjaman   dari bank, hendaknya dilakukan untuk hal-hal produktif. Makna pernyataan terakhir memang tidak mengada-ada. “Apabila mau meminjam ke bank, pikir dahulu. Hitung Sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari secara matang. Jangan untuk beli kendaraan bermotor. sertipikat tanah. Salah satunya adalah Yeni Agustina. Ia Gunakan untuk hal-hal yang produktif,” kata Menteri adalah seorang pengusaha, bersama suaminya. Mereka ATR/Kepala BPN. (RH/AM) berdua membuka usaha penyewaan sound system.    “Sound system merupakan passion dari suami saya. Dia juga mengerti dan mampu mereparasi sound system, apabila ada yang rusak. Alasan itu, akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha sewa menyewa sound system,” kata Yeni Agustina kepada Tim Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) di sela-sela kegiatan penyerahan sertipikat tanah di Gedung Tenis Tertutup, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (18/12).   Yeni Agustina melanjutkan bahwa usahanya sudah ia rintis dari tahun 2015 dengan modal awal Rp25 juta. “Awal memulai usaha ini, kami mendapat pinjaman dari bank sebanyak Rp25 juta. Pinjaman itu kami dapat berdasarkan surat penguasaan tanah yang kami punya,” kata Yeni Agustina.   Ia menuturkan bahwa modal tersebut hanya cukup ketika memulai usaha, namun masih butuh modal tambahan untuk membuat usaha berkembang. “Akhirnya, pada tahun 2018 kami mengikuti program pertanahan bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan, sehingga mendapat sertipikat tanah. Sertipikat tanah itu kini kami agunkan ke bank dan mendapat modal Rp100 juta,” ungkap Yeni Agustina.   Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, sesaat sebelum dimulainya pembagian sertipikat tanah, mengatakan 407Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Sadar Arti Penting Tanah, Milenial Ini Sertipikatkan Tanahnya Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat Tanggal 20 Desember 2019 J ambi - Sebagai milenial, kesadaran untuk “Terima kasih kepada seluruh jajaran di kelurahan, memiliki tanah sebagai bekal kehidupan kantor pertanahan dan seluruh pihak yang terkait masa tua dinilai masih rendah. Hal ini atas pembuatan sertipikat ini, dengan peran dan disebabkan oleh kemudahan akses dalam bimbingan dari mereka lah akhirnya saya punya segala aspek, sehingga para milenial lebih sertipikat tanah di usia yang masih muda ini,” memilih untuk konsumtif terhadap hal-hal yang ucapnya penuh rasa syukur. menurutnya menambah pengalaman melalui wisata dan semacamnya sehingga terancam tidak memiliki Banyak cara untuk para milenial mengumpulkan bekal properti dalam bentuk apapun. masa tuanya, misalnya  reksa dana, emas batangan, dan sebagainya. Tetapi, bagi Muchlis Novrian Tomi Hal itu disadari oleh Muchlis Novrian Tomi (27) mempunyai tanah dan dengan memiliki sertipikat yang merupakan salah seorang dari 12 (dua belas) tanah juga tidak kalah nilainya. Sebab, selain memiliki penerima sertipikat tanah secara simbolis yang kepastian hukum hak atas tanahnya, tanah bisa terus diserahkan oleh Gubernur Jambi di Balairung digunakan dalam jangka panjang. “Untuk saat ini Universitas Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi saya simpan dulu sertipikat ini, yang terpenting tanah Jambi pada Kamis (19/12). saya sudah ada kepastian hukumnya,” tutur pemuda berusia 27 tahun tersebut. Muchlis Novrian Tomi mengatakan bahwa tanah seluas 400 m² yang ia beli tahun lalu, disertipikatkan melalui Menurutnya, program pendaftaran tanah seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL atau Redistribusi Tanah harus terus dijalankan (PTSL) yang diketahuinya melalui kelurahan setempat. karena sangat menguntungkan bagi masyarakat di “Ketika diberi tahu sekitar bulan Juni, saya langsung Indonesia, khususnya bagi mereka yang memiliki bergegas daftarkan tanah saya untuk disertipikatkan. tanah tapi tidak bersertipikat. Dengan memiliki Alhamdulillah hanya dalam 2 bulan dan tidak dipungut sertipikat ini, ia berharap bisa memotivasi para biaya sepeser pun akhirnya sertipikat saya terbit di bulan milenial untuk mempunyai properti sebagai bekal Agustus,” katanya. masa tua. (LS) 408 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Menilik Perjuangan Sertipikasi Tanah di Kampung Tua Kota Batam Tanggal Reforma Agraria 21 Desember 2019 dan Pemberdayaan Masyarakat Batam - Masyarakat Kampung Tua akhirnya bisa Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan stakeholder berlega hati juga, perjuangan kepemilikan tanah lainnya, Pemerintah berhasil menerbitkan 1.406 bidang yang selama ini belum jelas keberadaan dan sertipikat tanah di tiga titik lokasi Kampung Tua, yaitu statusnya kini terjawab sudah. Pemerintah telah Tanjung Riau, Tanjung Gundap dan Sei Binti dari 37 titik mengeluarkan sertipikat tanah sebagai bukti lokasi Kampung Tua. hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat Kampung   Tua. Tak mudah memang dalam proses sertipikasi tanah Memby Untung Pratama Kepala Kantor Pertanahan ini mengingat selama ini status tanah di Kampung Tua Kota Batam mengatakan, sertipikasi tanah ini memang berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Pengusahaan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama (BP) Batam dengan kewajiban membayar Uang Wajib dari tiga titik lokasi tersebut. “Ke depannya kita masih Tahunan Otorita (UWTO). Sehingga, masyarakat yang punya tugas besar untuk 34 titik lainnya akan terus kurang lebih 240 tahun turun temurun tinggal di Kampung diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan Tua itu menuntut sertipikat Hak Milik. legalitas di kampung tua tentunya butuh bantuan dari   stakeholder terkait,” ungkapnya. “Setelah melalui proses yang sangat panjang dan   koordinasi kita dengan stakeholder lainnya, berdasarkan Memby Untung Pratama menambahkan untuk arahan Presiden Jokowi dan ditindaklanjuti kunjungan melaksanakan legalitas di Kampung Tua terutama di Menteri ATR/Kepala BPN pada 29 Maret 2019, 34 titik lokasi lainnya tersebut memerlukan sinergitas Pemerintah telah membentuk Tim Teknis Penyelesaian dari pemangku kepentingan lainnya dan regulasi yang Legalitas di Kampung Tua. Selanjutnya dilakukan kuat karena di lokasi-lokasi tersebut memiliki jenis indentifikasi dan verifikasi berkoordinasi dengan permasalahan yang berbeda. “Kampung Tua yang Kementerian/Lembaga terkait,” ujar Kepala Kantor kita identifikasi dan verifikasi adalah lokasi yang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Asnawati saat betul-betul clean and clear, tidak ada masalah dengan diwawancarai Tim Humas Kementerian ATR/BPN di kawasan hutan, HPL, sehingga nanti bisa membuat Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Jumat (20/12). kami yakin dan aman tidak ada hal yang berkaitan   dengan masalah hukum baik untuk masyarakat dan Kemudian Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau dan jajaran Kementerian ATR/BPN,” ujarnya. Kantor Pertanahan Kota Batam melakukan inventarisasi dan   pengukuran. “Kita menyikapi Kampung Tua yang notabene Seperti yang diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN di BP Batam itu hak yang diberikan adalah HPL artinya yang Sofyan A. Djalil saat menyerahkan sertipikat tanah untuk bisa diberikan adalah (Hak Guna Bangunan) HGB atau Hak rakyat di Universitas Batam, Kementerian ATR/BPN akan Pakai di atas HPL, sementara masyarakat menginginkan selesaikan 34 lokasi lainnya di Kampung Tua Kota Batam hak milik. Karena itu dicarikan payung hukumnya dan pada dua tahun ke depan, atau sekitar tahun 2022. dipelajari dengan meminta pendapat ahli hukum. Akhirnya   disepakati terhadap Kampung Tua yang clean and clear Mahfud, salah satu masyarakat penerima Sertipikat sepanjang itu tidak ada HPL yang terdaftar sebelumnya, Hak Milik di daerah Kampung Tua Tanjung Riau bisa lanjut disertipikasikan dengan rekomendasi dari BP mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Batam. Alhamdulillah ketika itu pihak Kantah Kota Batam seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, BP Batam dan intens komunikasinya,” ungkap Asnawati. Pemerintah Daerah yang telah menepati janjinya. “Saya   senang sekali mendapat sertipikat tanah ini, ketika Akhirnya, melalui kerja sama dan sinergitas yang kuat BPN datang untuk mengukur tanah saya merasa telah antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Pusat, menjadi orang yang beruntung,” ujarnya. (NA/AM) 409Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Kebahagiaan di Akhir Tahun, Terima Sertipikat Hasil Redistribusi Tanah Reforma Agraria Tanggal dan Pemberdayaan Masyarakat 23 Desember 2019 Garut - Keraguan masyarakat Kabupaten Garut dimilikinya,” tutur Sofyan A. Djalil pada acara Penyerahan khususnya di Kecamatan Cisurupan dalam Sertipikat Tanah Untuk Rakyat Program Reforma Agraria memiliki sertipikat tanah akhirnya terjawab. Melalui Kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Sukawargi, Melalui program Reforma Agraria, Pemerintah Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Senin (23/12). dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui “Oleh sebab itu sesuai dengan arahan Presiden, di tahun Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat meredistribusikan 2025 seluruh tanah sudah didaftarkan. Kami akan terus tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Harjasari melakukan identifikasi, dimana ada tanah HGU yang Selecta seluas 104 hektare kepada 480 subjek penerima terlantar dan tidak dimanfaatkan, kita akan redistribusikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). kepada masyarakat,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten sambutannya mengatakan, bahwa program Reforma Masduki yang turut hadir pada penyerahan sertipikat kali Agraria merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia ini mengatakan, bahwa penyertipikatan tanah merupakan dalam memperbaiki keadilan di bidang ekonomi terutama komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam penguasaan tanah. “Tujuannya adalah bagaimana ketimpangan kepemilikan tanah dan berharap dari tanah memberikan akses kepada rakyat terhadap tanah yang yang sudah diredistribusikan dapat menjadi tanah produktif. “Kami akan bekerja sama dengan Pemda dan Dinas terkait untuk kegiatan produksinya agar kesejahteraan petani meningkat. Saya berharap tanah yang sudah diberikan dapat dikelola bersama sehingga menjadi sumber kekuatan ekonomi rakyat,” ujar Teten Masduki Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama juga berkesempatan melaporkan pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat kepada para Menteri yang hadir dan seluruh penerima sertipikat redistribusi tanah. “Pada tahun 2019, Jawa Barat memperoleh target sertipikat redistribusi tanah sebanyak 25.500 bidang. Dari target tersebut, sampai saat ini capaian fisik sudah mencapai 96%,” ujar Yusuf Purnama. “Para penerima sertipikat redistribusi tanah ini merupakan para penggarap yang sudah puluhan tahun, sejak tahun 1991 memperjuangkan tanah garapannya untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanahnya, dan Alhamdulillah hari ini terealisasi,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan bahwa salah satu fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Masyarakat sangat bahagia dengan adanya legalitas tanah yang sekarang diberikan. Karena saat ini Jawa Barat sedang lari kencang, khususnya dalam bidang kesejahteraan ekonomi melalui UKM,” ucap Uu Ruzhanul Ulum. (LS/AF) 410 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Masyarakat Desa Sukawargi: Perjuangan Tanah Kami Selesai Tanggal Reforma Agraria 23 Desember 2019 dan Pemberdayaan Masyarakat Garut - Penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat di labu siam, cabe merah, singkong, pisang, jeruk california, serta Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten biji kopi. Sesuai dengan kondisi lingkungan desa yang sejuk, Garut merupakan salah satu hasil dari program aneka tanaman hortikultura inilah yang cocok dibudidayakan reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah. disana. “Hasil panen dari benih-benih tersebut biasanya kami Tanah di desa eks-HGU ini memiliki cerita menarik, jual ke pasar melalui kurir. Di sini kami menyebutnya bandar hingga menorehkan sejarah pada Senin (23/12). Akhirnya yang suka mengantarkan hasil panen ke tempat penampungan, warga desa di lereng Gunung Papandayan ini mendapatkan kemudian nanti dari sana disebarkan ke pasar-pasar,” tuturnya. sertipikat.     Harapan dari masyarakat setempat setelah mereka memiliki Kisah ini diceritakan oleh Parman (58) selaku ketua umum sertipikat tanah yaitu mendapatkan akses jalan yang mudah Kelompok Tani Selecta. “Dulu tahun 1991 kami sangat tersiksa untuk pengambilan dan pengantaran hasil panen. “Ini sangat sekali, perjuangan kami sangat besar untuk mempertahankan mempengaruhi karena kondisi jalan yang kurang baik. Bandar tanah ini. Dengan kerja sama yang kuat antar petani di Desa membawa hasil panen di motor agar tidak berjatuhan dan hasil Sukawargi, tanah ini berhasil kami pegang,” cerita Parman  panen kami tetap segar ketika sampai di pasar,” ungkapnya. dengan semangat.     Hadirnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Para petani di desa yang dapat ditempuh sekitar 1.5 jam perjalanan Teten Masduki juga memberikan kabar gembira bagi warga dengan mobil dari pusat kota Garut ini sempat mengunjungi Desa Sukawargi, ia berjanji akan membantu dalam segi pemangku kepentingan terkait, untuk mendapatkan pengakuan permodalan dan pemasarannya. mengenai tanah mereka yang ketika itu memang menjadi objek   konflik. “Lahan tomat kami pernah sampai dihancurkan, kami Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, tidak terima sampai akhirnya kami melaporkan ke stakeholder Yusuf Purnama beserta jajarannya juga sudah melakukan terkait dan kemudian ada anggota dari Serikat Tani Islam peninjauan langsung ke lokasi tanah garapan yang sudah Indonesia (STII) yang membantu,” tambahnya. disertipikatkan. Dari hasil tinjauan tersebut dilaporkan bahwa   tidak hanya dipergunakan untuk pertanian, namun juga STII merupakan kelompok serikat petani yang memiliki dilengkapi dengan fasum dan fasos sehingga masyarakat hubungan kerja sama dengan pemerintah setempat. Organisasi desa dapat lebih mudah mengembangkan perekonomian. kemasyarakatan ini yang kemudian membantu Kelompok Tani “Pelaksanaan redistribusi pada lokasi eks-HGU ini, kami tata Selecta sampai akhirnya didatangi oleh Kantor Pertanahan sedemikian dengan dilengkapi tanah untuk fasos dan fasum Kabupaten Garut dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat seperti jalan, dan lain-lain,” ucap Yusuf Purnama. (AF/LS) agar tanah eks-HGU yang mereka garap bisa disertipikatkan.    “Prosesnya sangat cepat sekali. Pengukuran dilakukan selama 3 hari, dan tidak sampai sebulan setelah itu sertipikat kami sudah jadi. Dan hari ini, pada tanggal 23 Desember 2019 adalah hari yang kami nantikan. Hari dimana legalitas hak atas tanah kami dapatkan dan perjuangan tanah kita selesai,” ucap Parman dengan wajah haru memandang sertipikat yang dipegang.   Langkah selanjutnya agar sertipikat yang dipegang oleh masyarakat Desa Sukawargi tidak disalahgunakan, sesuai dengan arahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, sertipikat yang sudah dibagikan, diserahkan dan disimpan oleh Pengurus Kelompok Tani Selecta.    Parman menceritakan macam benih tanaman yang digarap petani di Desa Sukawargi, antara lain: kentang, tomat, wortel, kol, 411Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Penantian 20 Tahun Masyarakat Senama Nenek, Berakhir Bahagia Reforma Agraria Tanggal dan Pemberdayaan Masyarakat 26 Desember 2019 K ampar - Kini masyarakat Desa Senama Nenek ditemui di tengah kerumunan masyarakat penerima dapat tersenyum bahagia, sengketa tanah sertipikat.  selama kurang lebih 20 tahun telah berakhir.   Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Hal senada juga disampaikan oleh Zulfita (39) yang 1.385 bidang kepada masyarakat Desa telah menetap puluhan tahun di Desa Senama Nenek, Senama Nenek, yang merupakan hasil dari penyelesaian dirinya kini pun ikut berbahagia. “Alhamdulillah bukan sengketa dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) hanya tanah tapi juga kami mendapat perkebunan. V, di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Perkebunan yang diberikan dapat kami manfaatkan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Kamis, (26/12). dan berharap dengan adanya ini maka perekonomian   kami akan membaik dan masyarakat sekitar menjadi Tak terkecuali Erda (52), mewakili masyarakat Desa sejahtera,” kata Zulfita. Senama Nenek yang kini merasa lega karena sengketa   sudah berakhir. “Perasaan saya sangat senang karena Direktur Utama PTPN V Jatmiko Krisna Santosa ini sudah sangat ditunggu-tunggu. Kepastian akan tanah menjelaskan, penyerahan sertipikat tersebut terlaksana kelahiran kami sudah sangat jelas. Semakin lega karena setelah PTPN V mengembalikan lahan tersebut kepada hari ini sertipikat sudah berada di tangan,” ujar Erda yang negara, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada bulan Juni 2019.  “Ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam menjalankan amanah pemerintah sebagai regulator maupun selaku pemegang saham perusahaan,” ujar Jatmiko Krisna Santosa.   Lebih lanjut Jatmiko Krisna Santosa mengatakan, PTPN V memahami bahwa kebijakan pemerintah tersebut ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Senama Nenek. Anak perusahaan Holding Perkebunan Negara tersebut juga membantu masyarakat dalam mendirikan Koperasi Nenek Eno Senama Nenek, yang akan mewadahi masyarakat penerima sertipikat ke depannya.    Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyampaikan pesan kepada masyarakat yang mendapat pengembalian lahan tersebut agar berkomitmen melaksanakan kesepakatan bersama, dengan tidak menjual lahan tersebut ke pihak lain sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian.    Sofyan A. Djalil menambahkan bukan hanya tanah yang dikembalikan, sebagai bonus perkebunan di atasnya pun diberikan. Sehingga diharapkan pemberian ini dapat bermanfaat kepada masyarakat khususnya di Desa Senama Nenek. (TA/AM) 412 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Sejahterakan Rakyat Berkonsep Kampung Reforma Agraria di Provinsi Banten Tanggal Reforma Agraria 26 Desember 2019 dan Pemberdayaan Masyarakat Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ ditemui, Ketua Kelompok Tani Dusun Wangun, H. Sangsang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui menyampaikan bahwa masyarakat bungah (senang, red.), Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria dengan program redistribusi tanah dari pemerintah. Hal melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) senada diungkapkan oleh Pulung Rahmat, Sekretaris Desa serta pembinaan pelaksanaan program Reforma Batukuwung. “Masyarakat menjadi tenang, tidak labil, Agraria (RA) dan kegiatan penataan pertanahan di daerah. karena memperoleh sertipikat tanah, sangat berterimakasih Salah satu daerah yang dipantau adalah Provinsi Banten. kepada pemerintah,” ucap Pulung Rahmat. Saat ditemui di kantornya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Harapan masyarakat Desa Batukuwung, khususnya BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng pada Jumat (20/12), Dusun Wangun, disampaikan oleh Pulung Rahmat, bahwa menyampaikan bahwa RA merupakan paduan dari penataan masyarakat membutuhkan dibangunnya jalan dusun aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). maupun jalan usaha tani. Selama ini, warga mengandalkan Untuk diketahui, di Provinsi Banten sedang dikembangkan jalan perkerasan yang hanya dapat dilalui sepeda motor. konsep Kampung Reforma Agraria sebagaimana yang sedang dilaksanakan di Kampung RA Desa Mekarsari, Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. “Pada Kanwil BPN Provinsi Banten, Antoni Selian, menyampaikan, lokasi ini kegiatan redistribusi tanah dipadukan dengan Pemerintah daerah seyogiayanya turut berkontribusi, hal penataan (melalui konsolidasi tanah) yang disertai dengan ini sejalan dengan Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada pemberian akses berupa pembangunan jalan dan rumah Gubernur KDH Provinsi di seluruh Indonesia, Nomor 590/4099/ oleh pemerintah daerah. Semua kegiatan terintegrasi, hal SJ tanggal 21 Mei 2019 hal Percepatan Pencapaian Target inilah yang menjadi inti dari RA,” ujar Andi Tenri Abeng. Program Prioritas Nasional Reforma Agraria. “Adapun isi surat tersebut adalah mendukung Peraturan Presiden No. 86 Tahun “Ke depan, konsep Kampung Reforma Agraria tersebut akan 2018 tentang Reforma Agraria dan meminta para Gubernur untuk dikembangkan ke lokasi-lokasi lain kegiatan redistribusi melaksanakan dukungan penataan aset dan penataan akses tanah, harapannya untuk mendorong kesejahteraan rakyat,” serta mengalokasikan anggaran kegiatan melalui Anggaran lanjut Andi Tenri Abeng menjelaskan. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Antoni Selian. Etna Salawati, Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Melalui kolaborasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Agraria, mengapresiasi upaya yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi maka upaya menyejahterakan rakyat berkonsep Kampung Banten. Ia menyarankan agar dapat meningkatkan fungsi dan Reforma Agraria optimis dapat dilaksanakan, baik di Banten peran Gugus Tugas RA (GTRA) provinsi maupun kabupaten yang maupun provinsi lainnya di Indonesia. sudah tebentuk. “Melalui GTRA, segala sesuatu permasalahan maupun sinkronisasi program dapat dikoordinasikan. RA bukan hanya urusan Kementerian ATR/BPN saja, pemerintah daerah juga merupakan pemangku kepentingan kunci dan memiliki peran penting,” jelas Etna Salawati. Sebagai informasi, target kegiatan redistribusi tanah tahun 2019 di Provinsi Banten adalah sebanyak 35.000 bidang. Tanah yang sudah terdistribusi yaitu sebanyak 5.000 bidang di Kab. Serang, 20.000 bidang di Kab. Lebak dan 10.000 bidang di Kab. Pandeglang. Tim Sekretariat Ditjen Penataan Agraria, menemui langsung petani penerima redistribusi tanah dan aparat desa di Kantor Desa Batukuwung, Kec. Padarincang, Kab. Serang. Ketika 413Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Pastikan Sent & Delivered, Manfaat Reforma Agraria dan Penataan Pertanahan di Jambi Sampai Kepada Masyarakat Reforma Agraria Tanggal dan Pemberdayaan Masyarakat 31 Desember 2019 Jambi - Waktu adalah rangkaian masa lalu, masa kini dan Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria bersama tim. masa yang akan datang. Tanpa terasa kita akan mengakhiri Lebih lanjut Etna menyampaikan, sampel Kantah yang dikunjungi tahun 2019 dan menyongsong lembaran penuh tantangan tim Setdijen Penataan Agraria adalah Kantah Kota Jambi dan tahun 2020. Akhir tahun selalu menjadi momen yang tepat Kantah Kab. Muaro Jambi serta Desa Danau Sarang Elang, Kec. untuk mengevaluasi segala sesuatu yang direncanakan Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi sebagai salah satu lokasi maupun hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Redistribusi Tanah tahun 2019.     Hal ini mendasari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Dadat Dariatna, Kepala Kanwil BPN Prov. Jambi, mengapresiasi, Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) “Terima kasih kepada Tim Setditjen Penataan Agraria, selain Penataan Agraria melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) melaksanakan monev kegiatan kesekretariatan juga sekaligus serta pembinaan program Reforma Agraria (RA) dan kegiatan program RA dan penataan pertanahan di Jambi.” Sebagai penataan pertanahan di daerah. Salah satu daerah yang dipantau informasi, Dadat Dariatna menyampaikan bahwa realisasi adalah Provinsi Jambi pada tanggal 26-28 Desember 2019. fisik kegiatan penataan pertanahan sudah mencapai 91,28 %.   Kegiatan dimaksud adalah Redistribusi Tanah 22.500 bidang, “Monev dilaksanakan dengan cara crosscheck data capaian Konsolidasi Tanah 100 bidang, Gugus Tugas Reforma Agraria program RA dan kegiatan penataan pertanahan di Kantor Wilayah 1 satuan pekerjaan, Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, (Kanwil) BPN Prov. Jambi dan kantor pertanahan (Kantah) sampel Penggunaan dan Pemanfaatan (IP4T). Selain itu, terdapat juga serta turun langsung ke lapangan,” ungkap Etna Salawati, Plt. kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (PGT), Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah, Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Data Pertanahan Wilayah Pesisir/Tertentu. Adapun kegiatan bidang lain, semisal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga saat ini sudah selesai 101,28 % dari target total 150.000 bidang.   Ketika masing-masing ditemui di kantornya, Akmal, selaku Kepala Kantah Kota Jambi dan Suharna selaku Kepala Kantah Kab. Muaro Jambi, menginformasikan bahwa pelaksanaan program RA dan penataan pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik.   Sebagai contoh, Desa Danau Sarang Elang, Kab. Muara Jambi, salah satu lokasi penerima kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2019 sebanyak 224 bidang. Kepala Desa, Purwanto, menyampaikan rasa bahagia campur haru, “Banyak manfaatnya, sekarang tanah bersertipikat dan masyarakat senang.”  Purwanto mengangkat buah durian dengan riang, seolah-olah hasil yang dipanen semakin ‘nikmat dan manis’ setelah tanah bersertipikat. Ada kelegaan, percaya diri dan rasa bangga terpancar dari kata-katanya.   Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah dalam urusan pertanahan, agraria dan tata ruang bagi masyarakat. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka ATR/BPN tidak hanya mengawal agar program RA dan kegiatan penataan pertanahan sampai atau sent, termasuk juga menjamin agar manfaat dan hasilnya nyata dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar sending  tapi juga making delivered.(AMP/MAS) 414 Kumpulan Siaran Pers

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan 415Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MARET Resmikan Tol Terpanjang di Indonesia, Jokowi: Tol Ini Cepat Karena Pembebasan Tanahnya Cepat Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 08 Maret 2019 Lampung - Presiden Joko Widodo didampingi pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepentingan umum serta pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Nasional dalam kesempatan yang sama mengatakan Djalil serta Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo bahwa keberhasilan pembebasan tanah ini adalah hasil meresmikan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di kerja bersama. “BPN tidak sendiri, keberhasilan pengadaan Lampung Selatan (08/03). tanah ini dengan bantuan penuh pemerintah daerah,” ujar Sofyan A. Djalil.  “Hari ini akan kita resmikan ruas jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan, sepanjang 143 km. Ini adalah babak Bambang Hendrawan, Kepala Kantor Wilayah BPN pertama yang kita resmikan,” ujar Presiden. Provinsi Lampung menyampaikan bahwa proses pengadaan tanah tol ini telah selesai. “Tanah masyarakat Jalan tol ini diinisiasi sejak tahun 2015 dan akan segera telah dibayarkan, yang masih bermasalah kita konsinyasi, dibuka oleh umum setelah diresmikan. “Tol ini cepat karena kendala pengadaan tanah ini sengketa pemilikan,” ujar pembebasan tanahnya cepat,” tegas Presiden. Bambang Hendrawan. Keberhasilan pembebasan tanah ini tentu saja tidak Pengadaan tanah tol ini menggunakan mekanisme Undang- terlepas dari kerja keras jajaran Kantor Pertanahan sebagai undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan peraturan ini, pengadaan tanah dapat terencana dengan baik sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan, namun tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Jalan tol ini membentang dari Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Gubernur Provinsi Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dalam sambutannya menyampaikan bahwa tol Bakauheni-Terbanggi Besar ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Lampung dan masyarakat Pulau Sumatra pada umumnya. “Lampung adalah pintu gerbang Pulau Sumatra, tol ini akan memperlancar alur logistik di Pulau Sumatra.” (WN/GR) 416 Kumpulan Siaran Pers

MARET Jajal MRT Jakarta, Menteri ATR/Kepala BPN: Kami Bangga Berkontribusi Sukseskan Pengadaan Tanah MRT Jakarta Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 13 Maret 2019 Suasana penuh keakraban terlihat di gerbong nomor dapat pindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi dua salah satu rangkaian kereta Moda Raya Terpadu menggunakan kendaraan umum seperti MRT. “Kemudian ini juga (MRT) Jakarta yang sedang bergerak menuju Stasiun mengubah budaya masyarakat, budaya antri, budaya tepat waktu Lebak Bulus. Sesekali terdengar gelak tawa di sela- dan budaya menjaga kebersihan,” ujar Sofyan A. Djalil. sela obrolan rombongan yang mengikuti rangkaian uji coba kereta tersebut. Sore itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Sementara itu Dirjen Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil kesuksesan pembangunan infrastruktur ini adalah buah dari berkesempatan mencoba MRT Jakarta, Selasa (12/03). pengadaan tanah, tanpa adanya pengadaan tanah yang berkualitas, mungkin MRT ini belum beroperasi saat ini. “Bahwa infrastruktur Berangkat dari Stasiun MRT Sisingamangaraja yang berada persis terbangun karena pengadaan tanah yang berkualitas,” pungkasnya. di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, kereta membawa Menteri ATR/Kepala BPN menuju Depo Stasiun Lebak Bulus. Di dalam Untuk informasi, berdasarkan data dari Kementerian ATR/ kereta, ia juga banyak bertanya kepada Direktur Utama MRT Jakarta, BPN pengadaan tanah untuk MRT Jakarta telah berhasil William Sabandar yang juga turut mendampingi rombongan dilaksanakan seluas kurang lebih 2,67 hektare. Salah satu proses Kementerian ATR/BPN. William juga menjelaskan jika Halte CSW dari Pengadaan Tanah yakni Penetapan Lokasi, sudah dimulai Transjakarta yang berada di atas jembatan MRT, rencananya akan sejak tahun 2013. Namun karena tidak tersedia anggaran dari terintegrasi dengan Stasiun MRT Sisingamangaraja. Pemerintah DKI Jakarta, maka pengadaan tanah tersebut terhenti dan baru dimulai kembali pada tahun 2016, dan selesai seluruhnya Perjalanan ke Lebak Bulus dari Stasiun Sisingamangaraja pada tahun 2017. (RO/AM/AL) melewati 7 stasiun, ditempuh selama 15 menit. Sementara, dari Stasiun Lebak Bulus menuju Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI) melewati 13 stasiun, ditempuh selama 30 menit. Menteri ATR/Kepala BPN mencoba MRT Jakarta didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto; Inspektur Jenderal, Sunraizal; Dirjen Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Dirjen Tata Ruang, Abdul Kamarzuki; Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Djamaluddin; Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang; dan Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjayanto. Dalam keterangan persnya di Stasiun Bundaran HI, Menteri ATR/ Kepala BPN menyatakan kebanggaannya ikut berkontribusi menyukseskan MRT Jakarta melalui pengadaan tanah. Ia mengatakan, MRT ini adalah salah satu karya infrastruktur yang dibuat pemerintah. Dengan adanya MRT, diharapkan masyarakat 417Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MARET Dokumen Perencanaan adalah Kunci Sukses Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 28 Maret 2019 Jakarta - Pengadaan Tanah adalah kunci dari suksesnya Jenderal Infrastruktur Keagrariaan R. Adi Dharmawan, dan sebuah pembangunan infrastruktur. Dengan tidak adanya Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Djamaluddin. pengadaan tanah yang berkualitas maka mustahil pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan Sofyan A. Djalil lebih lanjut mengatakan bahwa pengadaan tanah baik. Untuk menuju pengadaan tanah yang berkualitas yang dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN telah banyak pada tahap awal dibutuhkan sebuah dokumen perencanaan yang mendapat apresiasi dari semua kalangan termasuk oleh Presiden tersusun secara baik dan rinci, sehingga dapat menjadi pedoman RI Joko Widodo. Kendati demikian Menteri ATR/Kepala BPN ingin bagi panitia pengadaan tanah. praktik terbaik dalam proses pengadaan tanah tersebut dapat dibuatkan sebuah sistem yang terukur dan terstruktur, sehingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan dapat menjadi proses bisnis yang dapat dijadikan pedoman dan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa dokumen tidak tergantung pada seseorang. “Dengan Sistem yang terukur perencanaan adalah tahap awal bagi Kementerian ATR/BPN dalam dan terstruktur, orang boleh berganti, namun kualitas pekerjaan rangka mengidentifikasi permasalahan pengadaan tanah. “Karena tetap terjaga,” imbuh Sofyan A. Djalil. jika kita mengatahui gambaran proses pengadaan tanah sejak awal, jika terjadi permasalahan kita dapat menyelesaikan dengan baik,” Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa dengan adanya sistem ujarnya di hadapan para Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor kita semakin hari akan semakin maju. Jika ada yang salah dalam Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor sistem tersebut maka dapat kita perbaiki, dan jika ada yang Pertanahan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia saat membuka kurang dapat kita tingkatkan. Ia juga mengatakan dengan adanya acara Rapat Kerja Teknis Pengadaan Tanah yang mengangkat tema sistem kita dapat mudah sekali menolak intervensi politik. “Tranformasi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah menuju Era “Dalam iklim politik yang seperti sekarang maka intervensi politik Digital” di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (28/03). akan sangat keras tekanannya. Tapi jika kita punya sistem maka intervensi politik itu tidak akan menganggu sistem,” ungkapnya. Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Arie Sementara itu ditemui seusai acara, Dirjen Pengadaan Tanah Yuriwin, Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, Direktur Arie Yuriwin mengatakan memang dalam proses pengadaan tanah dokumen perencanaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan, ia mengatakan hasil evaluasi kita selama ini, masih ada dokumen perencanaan yang kurang sehingga dalam pelaksanaannya dokumen perencanaan jauh berbeda dengan hasil pelaksanaan. Maka dari itu lanjutnya penyusunan petunjuk teknis dokumen perencanaan akan menjadi agenda yang akan dibahas dalam Rapat Kerja Teknis kali ini, kita juga melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah melakukan penelitian mengenai proses pengadaan tanah di Indonesia sebelumnya. “Penelitian tersebut akan kita jadikan dasar dalam penyusunan pentunjuk teknis dokumen perencanaan dalam Rapat Kerja Teknis ini,” pungkasnya. (RO) 418 Kumpulan Siaran Pers

APRIL Gerak Cepat Pemerintah Dalam Pemulihan Pasca Bencana di Sentani Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 01 April 2019 Jayapura - Tiga area yang mengalami bencana banjir Penanggulangan Bencana, Kementerian Lingkungan Hidup yakni Pegunungan Cycloop, Danau Sentani dan dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Daerah Aliran Sungai Sentani Tami di Provinsi Papua Rakyat, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perencanaan harus dilestarikan. Pemerintah tentunya punya Pembangunan Nasional/BAPPENAS. andil besar dalam memulihkan kembali fungsi dan keindahan Kawasan Cagar Alam. Kesepakatan tersebut didukung pula oleh Pemerintah Daerah dan perwakilan dari masyarakat setempat yang terdiri dari Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga turut serta dan Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Kabupaten Keerom, bersepakat dalam melakukan pemulihan Kawasan Cagar Universitas Cendrawasih, PT. Freeport Indonesia, Dewan Alam melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Adan Suku Sentani, Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay, tentang Pemulihan Kawasan Cagar Alam Pegunungan Dewan Persekutuan Gereja-Gereja Papua, BP AM Sinode GKI Cycloop, Danau Sentani, Daerah Aliran Sungai Sentani Tami. di Tanah Papua, BP AM Sinode GIDI di Tanah Papua. Pemulihan tentunya berpedoman pada rencana tata ruang yang berlaku. Gubernur Provinsi Papua, Lucas Enembe melaporkan beberapa hal terkait bencana yang baru saja menimpa Maksud dan tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah kawasan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Dalam menyinergikan program dan pelaksanaan kegiatan para pihak laporannya, Lucas memaparkan jumlah kerusakan rumah, terkait dan sebagai pedoman bersama dalam mendukung ruko, hingga tempat ibadah akibat banjir bandang. Dia juga pelaksanaan kegiatan Pemulihan Kawasan Cagar Alam menyebutkan jumlah korban luka, korban meninggal, hingga Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, Daerah Aliran Sungai korban yang belum ditemukan. Sentani Tami secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang menjadi tanggung jawab pihak terkait. “Terdapat 112 orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang di Sentani. Sementara itu, 82 orang Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam menyinergikan hingga kini belum ditemukan. 917 orang dinyatakan luka-luka, program dan pelaksanaan kegiatan Kementerian ATR/BPN 8.008 orang mengungsi, serta 33.161 KK terdampak bencana yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan ini”, jelas Lucas. Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor Untuk diketahui, Ruang Lingkup Kementerian ATR/BPN dalam 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Nota Kesepakatan ini meliputi: koordinasi, sinkronisasi Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan program dan pelaksanaan pemulihan kawasan cagar alam Penataan Ruang. Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, Daerah Aliran Sungai Sentani Tami; perencanaan detail tata ruang dan instrumen Penandatanganan Nota Kesepakatan dilaksanakan pada pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Pegunungan Senin (01/04) di VIP Room Bandara Sentani, Papua dan Cycloop, Danau Sentani, Daerah Aliran Sungai Sentani Tami disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Nota Kesepakatan yang berwawasan lingkungan dan berbasis pengurangan ditandatangani oleh 16 pihak, di antaranya Badan Nasional risiko bencana. (LS/TA) 419Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

APRIL Pengadaan Tanah Selesai 100%, Gubernur Riau Apresiasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi Riau Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 10 April 2019 Pekanbaru - Pengadaan Tanah untuk Pekanbaru-Dumai dengan panjang 131,5 km yang sudah pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai rampung dilakukan,” ujar Gubernur Riau, Syamsuar. saat ini sudah selesai 100%. Penyelesaian pengadaan tanah sepanjang 131,5 km Lebih lanjut Gubernur Riau berharap, kinerja baik ini dapat itu  mendapat apresiasi Gubernur Riau ditingkatkan lagi, karena masih ada program strategis Syamsuar saat menyampaikan sambutan sekaligus nasional yang akan dilakukan di provinsi Riau. “Sekarang membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah ini juga lagi persiapan lokasi rel kereta api Pekanbaru- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Padang dengan panjang sekitar 240 km. Kemudian juga Pekanbaru, Kamis (4/4). persiapan lokasi rel kereta api Rantau Prapat, Labuhan Batu menuju Kota Dumai,” kata Gubernur Riau lagi Turut hadir pada kesempatan tersebut Inspektur berharap kinerja pada program ini juga akan berjalan baik. Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal dan seluruh Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. Kanwil BPN Provinsi Riau Lukman Hakim dalam sambutannya meminta dukungan dari Gubernur Riau “Saya sangat apresiasi untuk capaian program strategis dan Wali Kota/Bupati di Provinsi Riau serta DPRD untuk nasional yang sudah berjalan di Provinsi Riau. Salah satunya mengurangi biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yaitu jalan Tol Bangunan (BPHTB) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Jika memungkinkan pengenaannya nol rupiah,” pungkas Lukman Hakim. (RO) 420 Kumpulan Siaran Pers

APRIL Merajut Pengadaan Tanah Jalan Tol di Bumi Nyiur Melambai Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 27 April 2019 Manado - Selain di Pulau Jawa dengan Tol Trans sekarang yang lagi berproses pembebasan lahan bukan Jawa sepanjang 1.167 km, kini akan ada tol ganti rugi tapi kami menerjemahkan ke masyarakat ganti yang menyajikan pemandangan indah Sulawesi untung. Masyarakat diberikan ganti keuntungan yang cukup Utara (Sulut) atau yang dikenal dengan sebutan dengan harga yang sangat layak, sehingga kalau toh ada Bumi Nyiur Melambai, persisnya di ruas tol permasalahan dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Wali Manado-Bitung. Tol sepanjang 39.9 km tersebut, menjadi Kota Bitung, Maximiliaan Jonas Lomban. bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sulawesi. Kehadiran Tol pertama Sulut yang dikelilingi oleh pemandangan Gunung Dua Senanda dengan Wali Kota Bitung, Kepala Biro Administrasi Saudara, sungai dan pepohonan hijau ini akan memangkas Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Edwin waktu tempuh Manado ke Bitung dan sebaliknya dari saat ini L. Kindangen mengatakan jalan tol ini adalah Program sekitar 90-120 menit, menjadi sekitar 30 menit. Strategis Nasional. Awalnya masyarakat juga agak bingung karena selama ini hanya mendengar, melihat dan membaca Pembangunan jalan tol Manado-Bitung ini dibagi menjadi dua terkait informasi jalan tol di koran. Tetapi dengan sosialisasi tahap, yakni tahap 1 Manado-Airmadidi dan tahap 2 Airmadidi- langsung dari pemerintah, masyarakat memahami bahwa Bitung. Mendukung selesainya tol itu, Kementerian Agraria jalan tol itu sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus pembangunan di daerah Sulut. merampungkan pembebasan lahan yang saat ini progres tahap pelaksanaan pengadaan tanah dari 39.9 km untuk 0-25.5 km “Mereka sangat mendukung pelaksanaan ini. Hal itu pencapaian 99,89% dan untuk 25.5-39.9% pencapaian 90%. didukung dengan kesediaan aktif mereka melakukan pertemuan-pertemuan dengan tim dan diwujudkan dengan “Tahapan terakhir yang akan dikerjakan sampai dengan proses pelaksanaan pengadaan tanah dimana masyarakat bulan April atau Mei, kita usahakan supaya semua mendukung untuk melepaskan lahan mereka untuk bidang tanah yang sudah dilaksanakan pengukuran dan menunjuang proyek ini,” ujarnya. penilaian oleh pihak appraisal, untuk segera kita lakukan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi kerugian. Dari Deven Pesak (48) salah seorang masyarakat yang jumlah total sebanyak 2.251 bidang yang ada di dua sesi rumahnya terkena pembebasan lahan jalan tol mengatakan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera bisa awalnya bingung ketika ada program pemerintah ini. “Kami kita realisasikan penyelesaian pengadaan tanahnya,” ujar diberitahukan bahwa lokasi kami kena jalan tol, awalnya ada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut, Fredy Kolintama masyarakat yang bingung karena mau tinggal dimana nantinya, saat diwawancara Tim Humas Kementerian ATR/BPN di tapi setelah ada penjelasan dari yang terkait, masyarakat Kantornya, Manado, Jumat (26/04). dan saya merelakan. Selama kami dalam pengurusan pembebasan lahan dibantu oleh pemerintah, termasuk tanah Pada proses pengadaan tanah selalu mengedepankan yang belum ada suratnya dipermudah oleh Kantor Pertanahan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga pada saat pembayaran jalan tol tidak bermasalah. keseimbangan antara kepentingan pribadi dan umum, Saya pribadi sudah menerima uang ganti untung jalan tol dan serta pemberian ganti kerugian yang berkeadilan. Dalam sudah membeli rumah lagi yang sudah bersertipikat,” ujarnya. pelaksanaannya, selain melibatkan peran Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kota yang menjadi kunci pelaksanaan, Proyek ini diharapkan mendukung peningkatan lalu lintas peran serta masyarakat yang rela tanahnya diberikan untuk pada rute Manado–Bitung, membantu kelancaran arus pembangunan kepentingan umum ini juga sangat membantu. mudik, dan mendukung sektor wisata serta pertumbuhan ekonomi di Manado, Minahasa Utara dan Bitung. Jalan tol ini “Sesusah apapun persoalan pertanahan di Kota Bitung, juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi masyarakat akhirnya bisa mengerti bahwa pemerintah Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Internasional Bitung betul-betul menyejahterakan rakyatnya sehingga ketika yang akan dibangun. (NA/NR/GR/AM) 421Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

APRIL BPN Pastikan Percepatan Pembebasan Lahan KEK Bitung Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 28 April 2019 Manado - Pembagunan proyek Jalan tol Manado- operasionalisasi industri yang akan dibangun pada Bitung akan menjadi jalan akses utama ke kawasan ini. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung dan Pelabuhan Hubungan Internasional Bitung Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, Hendro Robertus yang akan dibangun. Sebelumnya KEK Bitung Motulo mengatakan selalu melaksanakan komunikasi ini telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko dengan pemerintah daerah termasuk dengan pihak pengelola Widodo di Bandara Sam Ratulangi Manado, pada 1 April dan investor yang sudah masuk di KEK Bitung. “Kami 2019. Pembangunan KEK Bitung ini dilaksanakan mengingat memberikan dukungan dan masukan supaya terkait dengan letaknya yang sangat strategis sebagai penghubung berbagai penyertipikatan segera diajukan permohonan di Kantor negara di Kawasan Asia Pasifik. Pertanahan Kota Bitung,” ujarnya. Mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata KEK Bitung akan diplot menjadi zona pengembangan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan industri, ekspor, dan logistik. Lewat pembangunan KEK dan percepatan pemenuhan kebutuhan terkait pertanahan dalam Jalan Tol Manado-Bitung ini maka pemerintah mencoba pembangunan KEK Bitung agar bisa terselesaikan dengan baik. melakukan pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur dan ini menjadi jawaban atas kebutuhan para investor “KEK Bitung berada di area seluas 534 hektare, dari di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara serta membuka keseluruhan area ini telah diterbitkan Surat Keputusan lapangan kerja baru. (SK) Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Menteri ATR/ Kepala BPN pada kawasan seluas 92,79 hektare,” ujar “Inti pengembangan bisnis di KEK Bitung yaitu pengolahan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut, Fredy Kolintama kelapa dan perikanan, logistik aneka industri. Jadi ada saat diwawancara Tim Humas Kementerian ATR/BPN di aneka industri seperti farmasi, tidak hanya terbatas pada Kantornya, Manado, Jumat (26/04). pengolahan kelapa dan perikanan. Kebutuhan untuk industri farmasi akan menggunakan bahan baku lokal seperti Kekuatan yang paling memungkinkan dalam terciptanya komoditas tanaman pala. Diharapkan yang dulunya kita KEK Bitung adalah pada tanah yang tersedia, karena hal selalu mengekspor atau mengirim ke luar negeri barang itu akan menunjang pembangunan infrastruktur untuk mentah, nantinya akan ada pengelolaan industri di dalam negeri, sehingga ada nilai tambah,” ujar Wali Kota Bitung, Maximiliaan Jonas Lomban. KEK Bitung merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk membuka jalur perdagangan yang terkoneksi langsung dengan jalur transportasi tidak hanya melalui darat namun juga melalui laut untuk mendukung efektivitas dan efisiensi perdagangan sekaligus pertumbuhan ekonomi. “Adanya KEK Bitung ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional karena dalam kegiatan KEK dan hak internasional akan menciptakan devisa, jadi kontribusi Kota Bitung terhadap negara ini jelas,” ujar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Edwin L. Kindangen. (NA/NR/GR/AM) 422 Kumpulan Siaran Pers

JUNI Kementerian ATR/BPN Tetapkan Pembebasan Lahan Kampung Tua di Batam Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 22 Juni 2019 Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan untuk Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan setelah kampung tua mengeluarkan lahan kampung tua di Kota Batam, dikeluarkan dari HPL BP Kawasan Batam, maka Wali Kota Kepulauan Riau, dari Hak Pengelolaan Lahan Badan yang berhak menetapkan siapa saja pemilik lahan disana. Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Batam untuk diserahkan kembali kepada “Untuk proses ini, saya menegaskan Wali Kota masyarakat menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. melakukan identifikasi kondisi di daerah tersebut sekaligus juga untuk melakukan penataan di kampung Lahan Kampung Tua yang akan dikeluarkan dari HPL BP tua. Nanti untuk pemeberian sertipikat hak milik kepada Batam seperti dijelaskan Menteri ATR/Kepala BPN (21/6) masyarakat akan dikeluarkan dalam bentuk Surat seluas 11.033.153 m2 tersebar di 9 kecamatan dan 18 Keputusan pak Wali Kota, untuk menetapkan siapa yang kelurahan untuk 37 titik di Kampung Tua. Berdasarkan berhak,” ujar Sofyan A. Djalil. pendataan yang telah disepakati bersama luasnya terbagi dalam 42.970 bidang yang dimiliki 21.180 kepala keluarga. Karateristik Batam sebagai kepulauan adalah adanya Hal ini akan ditargetkan selesai segera mungkin dengan sistem Free Trade Zone (FTZ) dalam Hak Pengelolaan waktu 3 sampai 5 bulan. (HPL) BP Batam. FTZ adalah sistem penghapusan tariff maupun bea cukai atas barang yang masuk ke Batam. “Daftar nominasi/daftar penerima kemudian akan dilakukan “Jika nantinya diberikan sertipikat hak milik, tanah di land konsolidasi sehingga Kampung Tua jangan sampai kampung tua harus dikeluarkan dari FTZ BP Batam. Ini menjadi kampung kumuh baru,” ujar Sofyan A. Djalil Menteri perlu didiskusikan kembali,” kata Sofyan A. Djalil. (RH/NA) ATR/Kepala BPN. Selanjutnya Pemerintah akan mengeluarkan kawasan hutan lindung yang berada di dalamnya seluas 298.232 m2 dan daerah penting cakupan bernilai strategis seluas 210.599 m2 semua tanah yang sudah menjadi fasilitas sosial dan fasilitas umum akan langsung diberikan sertipikat hak pakai atas nama pemerintah daerah. pemerintah kota akan diberikan hak pengelola kawasan Kampung Tua untuk merencanakan tata kota. Pemberian hak atas tanah merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, hal itu tidaklah mudah karena setiap daerah memiliki karakteristik bermacam-macam, Batam contohnya. Keberadaan BP Batam memberikan karakteristik masyarakat disana, utamanya pertanahan. Mayoritas masyarakat disana hidup di atas tanah dengan status Hak Pengelolaan (HPL), yang dimiliki oleh BP Batam. 423Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

JULI Kementerian ATR/BPN Siapkan Tanah untuk Hunian Tetap Relokasi Korban Bencana Sulteng Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 28 Juli 2019 Palu - Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan dan pemberian ganti rugi dapat dilakukan setelah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal penetapan lokasi. Namun adanya kendala anggaran, 28 September tahun lalu terkena bencana kami melaksanakan pembebasan tanah tanpa alam berupa gempa bumi dan likuifaksi. membayar ganti rugi atau nol rupiah,” ungkap Bencana tersebut telah merenggut nyawa dan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah saat ditemui harta benda masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.  Tim Humas Kementerian ATR/BPN, Senin (01/07). Usai bencana tersebut, Pemerintah melalui Skema penyediaan tanah untuk relokasi masyarakat Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang terdampak bencana likuifaksi menggunakan nol (Kemenkopolhukam) melakukan rekonstruksi dan rupiah. Artinya seluruh pemilik tanah menyerahkan rehabilitasi terhadap kondisi kehidupan masyarakat tanahnya secara sukarela untuk kemanusiaan. yang terkena dampak dari bencana tersebut. “Namun, dalam penyerahan tanah untuk pemutusan hubungan hukum pemegang hak berharap disaksikan Langkah utama yang dilakukan adalah memastikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala masyarakat yang menjadi korban bencana alam tersebut Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Tulus mendapat tempat tinggal melalui pembangunan hunian Susilo, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN tetap (huntap). Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Sebanyak 591,6 hektare tanah yang diserahkan Tengah, Andri Noviandri mengungkapkan bahwa pemilik tanah kepada Kanwil BPN Provinsi Sulawesi huntap dapat dibangun berkat proses pembebasan Tengah, melalui skema penyediaan tanah. 591,6 tanah di Desa Pombewe menggunakan mekanisme hektare tanah tersebut dialokasikan ke 4 (empat) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah lokasi yakni Kecamatan Tondo di Kota Palu sebanyak Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 150 hektare, Kelurahan Talise di Kota Palu sebanyak “Dalam Pasal 49 disebutkan bahwa pembangunan 38,6 hektare, Kelurahan Duyu di Kota Palu sebanyak 41 hektare serta Desa Pombewe - Olobuju di Kabupaten Sigi sebanyak 362 hektar. “Untuk penyediaan tanah di Desa Pombewe - Olobuju relatif aman karena Hak Guna Usaha yang melekat sebelumnya sudah habis. Tapi hak perdata masih ada. Itu sudah kami tindak lanjuti dengan pemutusan hubungan hukum kepercayaan sehingga bisa dilanjutkan dengan pembangunan huntapnya,” ujar Andri Noviandri. Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah menambahkan nantinya masyarakat yang tinggal di huntap akan mendapat sertipikat hak milik. (RH/AF) 424 Kumpulan Siaran Pers

AGUSTUS Standar Profesi Penilai Pertanahan Perlu Ditingkatkan dalam Proses Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 17 Agustus 2019 Jakarta - Nilai ganti rugi merupakan aspek yang sangat penting yang termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) bagi pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah maupun non PSN dengan terbatasnya Kantor Jasa Penilai untuk kepentingan umum. Nilai ganti kerugian berasal dari Publik (KJPP) saat ini dinilai belum maksimal dikarenakan hasil penilaian penilai yang ditetapkan oleh ketua pelaksana masih banyak ditemukan penilai pertanahan yang masih tidak pengadaan tanah. Penilai adalah penilai pertanahan yang punya pekerjaan dan tidak melaporkan ke sistem informasi mendapat izin dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Kementerian penilai pertanahan di sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (KKP). “Untuk menyiasati hal tersebut, para penilai tanah bisa Dalam melakukan tugasnya, penilai wajib melakukan penilaian secara mengambil peran penilaian dalam pelaksanaan pengadaan independen, profesional dan sesuai Standar Penilaian Indonesia. tanah ditahapan perencanaan. Hal ini bisa memberikan informasi kepada instansi yang memerlukan tanah dalam Pada prinsipnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah rangka perkiraan nilai tanah atau perkiraan nilai ganti ruginya,” pembebasan tanah yang bersifat memaksa. Di mana pemerintah jelas Arie Yuriwin. dapat membebaskan tanah dari pemiliknya dengan memberikan ganti rugi. Asas keadilan perlu ditekankan dalam proses ganti Saat ini instansi yang membutuhkan tanah belum melihat urgensi rugi, sehingga yang diberikan kepada pemilik tanah tidak boleh dari jasa penilai tanah. Hal ini terlihat dari kurang pahamnya mengakibatkan penurunan taraf hidup. Sebagai seorang penilai instansi terkait pada tata perencanaan maupun pelaksanaannya, pertanahan yang profesional, sudah pasti harus mengedepankan di samping itu juga belum memiliki acuan dalam menganggarkan nilai-nilai standar profesi yang terkandung dalam Undang-undang No. tarif dasar penilai sehingga tidak jarang pengadaan tanah 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk melebihi anggaran rugi yang telah disiapkan dan juga kesulitan Kepentingan Umum. dalam menilai ketika proyek pembangunan berada di luar jawa khususnya kawasan timur Indonesia. “Oleh sebab itu, kita akan “Di masa yang akan datang nanti, profesi penilai tanah akan lakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait mekanisme sangat dibutuhkan mengingat profesi ini sangat membantu peran jasa penilaiannya maupun dokumen perencanaan dan perkiraan pemerintah dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan nilai ganti rugi. Selain itu juga biaya operasional dari pendukung infrastuktur. Untuk itu saya harapkan dengan memperkuat standar dan standar biaya dari KJPP dirasa belum tersosialisasi dengan profesi dalam penilai tanah, maka semakin terhormat dan semakin baik,” ungkap Dirjen Pengadaan Tanah. dihargai profesi ini,” tambah Sofyan A. Djalil dalam sambutannya pada saat membuka kegiatan Sosialisasi/Kursus Singkat Penilai Dengan diselenggarakannya Sosialisasi/Kursus Singkat Penilai Pertanahan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pertanahan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada 88 Umum yang diselenggarakan oleh Direktorat Penilaian Tanah, KJPP dan 122 Penilai Pertanahan terhadap peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata yang berlaku pada proses pekerjaan penilaian dalam rangka Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (15/08) di pengadaan tanah untuk kepentingan umum. (LS/NA) Hotel Atlet Century, Jakarta. Sofyan A. Djalil menambahkan, terkadang dalam praktik berprofesi terdapat banyak kasus yang pada akhirnya para profesi ini berlindung di balik standar profesi. Selama berpegang pada standar profesi dan dapat dipertanggungjawabkan itu tidak akan menjadi masalah, “Dengan begitu saya menekankan agar para profesi penilai tanah ini untuk terus memperkuat standar profesi dengan cara mendisiplinkan, menekankan dan bersosialisasi supaya benar-benar memberikan penilaian tanah sesuai dengan standar profesi,” ucap Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Arie Yuriwin mengatakan bahwa jika melihat kondisi dari banyaknya proyek 425Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

AGUSTUS Peran Kementerian ATR/BPN Dalam Menyiapkan Pemindahan Ibu Kota Baru Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 18 Agustus 2019 Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ infrastruktur untuk ibu kota yang baru nanti. Menteri Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ATR/Kepala BPN mengatakan jika status tanah di ibu merupakan kementerian yang mengurusi hal- kota baru nanti tanah negara maka mudah melakukan hal yang berhubungan dengan pertanahan dan pembebasan tanahnya. “Jika statusnya tanah negara penataan ruang. Peran ini terus dilakukan guna maka biaya untuk pembebasan tanahnya sangat menjamin hak atas tanah milik masyarakat maupun kecil,” kata Sofyan A. Djalil. memuluskan kegiatan pembangunan infrastruktur. Terkait groundbreaking yang akan dilaksanakan Saat ini, wacana pemindahan ibu kota negara sedang pada tahun 2020, Sofyan A. Djalil mengatakan hal itu ramai diperbincangkan. Baik di ranah pemerintah tergantung dari koordinasi setiap pihak. “Kegiatan maupun di ruang publik. Sinyalemen pemindahan ibu pengadaan tanah perlu koordinasi dan dukungan semua kota juga diperkuat oleh pernyataan Presiden RI, Joko pihak. Jika ingin di-groundbreaking, kawasan calon ibu Widodo. Presiden mengatakan bahwa groundbreaking kota baru ini perlu dipersiapkan 2.000-3.000 hektare,” untuk menyiapkan ibu kota baru akan dimulai pada ujar Sofyan A. Djalil. tahun 2020. Ibu kota baru yang dipersiapkan saat ini merupakan Namun, seperti membangun rumah, pemindahan ibu ibu kota Indonesia untuk 1.000 tahun yang akan kota perlu didukung oleh fondasi yang kuat. Dalam datang, artinya harus dipersiapkan secara matang hal ini pertanahan dan tata ruang. “Untuk pemindahan sesuai dengan visi masa depan. Tidak terkecuali ibu kota, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan untuk penataan ruangnya. “Kualifikasi perancang penataan ruang dan pengadaan tanahnya,” ujar Menteri tata ruang akan kita cari yang terbaik yang sesuai ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat diwawancarai, dengan visi masa depan. Tidak harus tenaga impor, Jumat (16/08). kalau ada orang Indonesia lebih bagus tetapi yang paling penting adalah kolaborasi dengan konsultan- Pengadaan tanah merupakan salah satu hal yang konsultan internasional yang sudah berpengalaman paling penting dalam kegiatan pembangunan dalam hal pemindahan ibu kota,” terang Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam pemindahan ibu kota baru tidak jarang terjadi spekulasi tanah yang dilakukan investor yang menggunakan cara membeli tanah yang masih sangat murah harganya karena belum berkembang dengan harapan tahun-tahun berikutnya pertumbuhan di daerah tersebut akan berkembang dan memicu kenaikan harga tanah. Untuk itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar masyarakat tidak melakukan spekulasi tanah. “Jangan spekulasi tanah, karena spekulasi tanah tidak menciptakan nilai tambah dan akan kecewa karena kita usahakan seminimal mungkin pembebasan tanah,” imbau Sofyan A. Djail. (RH/LS) 426 Kumpulan Siaran Pers

AGUSTUS Antisipasi Spekulasi Tanah di Calon Ibu Kota Baru, Sofyan A. Djalil: Kita Akan Lakukan Land Freezing Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 27 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Di samping itu, perlu adanya penataan ruang untuk secara resmi telah mengumumkan lokasi desain Ibu kota baru yang akan dilakukan berbarengan Ibu kota baru setelah sebelumnya dilakukan dengan berjalannya pembangunan di Kalimantan Timur. kajian-kajian mendalam oleh beberapa “Insyaallah kita bisa memanage begitu nanti penetapan Kementerian yang terlibat termasuk di lokasi telah dikeluarkan maka kita akan lakukan proses dalamnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan _land freezing_ supaya jangan terjadi spekulasi tanah Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Lokasi yang selama ini ditempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya akhirnya Ibu kota negara tersebut,” tutup Menteri ATR/Kepala pada konferensi pers yang dilakukan pada hari Senin, BPN. (LS) 26 Agustus 2019 di Istana Negara, Presiden Jokowi dengan lugas mengungkapkan bahwa lokasi Ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. “Hasil kajian yang kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini menyimpulkan bahwa lokasi Ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ungkap Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menambahkan alasan kenapa dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi yang ideal. “Satu, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Terakhir kelima, telah tersedia tanah yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare,” tambahnya. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa dengan tersedianya tanah negara seluas 180.000 hektare, pekerjaan pengadaan tanah yang dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN akan relatif lebih mudah. “Masalah yang berkaitan dengan tanah akan kita amankan dan proses Pengadaan Tanah akan kita lakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,” ucap Sofyan A. Djalil. 427Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

AGUSTUS Pembangunan Ibu Kota di Kalimantan Dipastikan Tak Akan Merusak Kawasan Hutan Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal J akarta - Pembangunan ibu kota baru tidak 28 Agustus 2019 akan merusak kawasan hutan dan penataan kota akan dilakukan dengan lebih baik. Hal 428 Kumpulan Siaran Pers tersebut seiring dengan telah ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota baru Indonesia seluas 180 ribu hektare. “Banyak orang yang mengatakan, kalau melakukan pembangunan di sana khawatir hutan di Kalimantan akan rusak. Presiden mengatakan bahwa penataan kota ini harus ditata dengan bagus dan futuristik sehingga dapat menjadi Ibu Kota Indonesia yang indah,” ujar Sofyan A. Djalil di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (27/08). Sofyan A. Djalil menambahkan, pembangunan ibu kota baru akan berkonsep pada green city dan diharapkan akan menjadi kota yang indah karena hutannya lebat dan tanahnya luas. “Kalau di Jakarta sekarang ini mau bernafas susah,” tambahnya. Ibu kota baru tersebut akan dibangun dengan memberikan kenyamanan bagi penduduknya yang tinggal di sana. “Penduduknya nanti di sana bisa jogging di kawasan hutan dan tracking di kawasan hutan negara,” ujar Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, pemanfataan tanah untuk pembangunan ibu kota baru akan dilakukan secara bertahap. “Kita sedang melakukan pendekatan nanti kita akan mengambil 180.000 Ha perlu corenya dulu misalnya 3.000 Ha dari situ bisa diambil 1.000 Ha. Selanjutnya tahun depan 1.000 Ha lagi atau kapan dibutuhkan sehigga 180.000 Ha itu nanti semua menjadi kawasan ibu kota. Termasuk tadi misalnya taman nasional yang sekarang ini mungkin tidak dikelola dengan baik akan diperkuat masuk dalam wilayah ibu kota,” ungkapnya. (NA)

AGUSTUS Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan 90% TANAH di Ibu Kota Negara Baru adalah Tanah Negara Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 28 Agustus 2019 J akarta - Sehari setelah pengumuman resmi karena kepemilikan tanah,” ujarnya saat konferensi penetapan Ibu kota negara yang baru oleh pers mengenai penertiban tata ruang, di Gedung Presiden Joko Widodo, ramai beredar Kementerian ATR/BPN, Selasa (27/8). kabar bahwa terdapat kepemilikan tanah atas nama tertentu di lokasi Ibu kota Menteri ATR/Kepala BPN lebih lanjut menjelaskan, negara. Menanggapi berita tersebut Menteri Agraria proses pemanfaatan tanah di Ibu kota baru akan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menegaskan bahwa 90 akan digunakan seluas 180 ribu hektare, yang % tanah yang akan dijadikan Ibu kota di Provinsi utamanya pada tahap awal kita butuh 3.000 hektare. Kalimantan Timur adalah Tanah Negara. Sisanya selama posisi tanah itu belum dikerjakan untuk Ibu kota, maka dapat dimanfaatkan dulu, Kendati demikian Sofyan A. Djalil pun tidak sehingga tidak ada orang yang menyerobot dan menampik bahwa terdapat Hutan Tanaman Industri kepentingan ekonomi tetap jalan. “Tanah HTI (HTI) di kawasan yang akan dijadikan Ibu kota, misalnya, dimanfaatkan untuk kertas, kan ada soal siapa dan perusahaan apa saja yang HTI-nya manfaat ekonomi, namun suatu saat mau dijadikan terdampak belum dapat diinformasikan secara rinci taman atau kepentingan Ibu kota baru diambil,” karena saat ini tim masih melakukan Inventarisasi ungkapnya. Pemanfaatan, Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah (IP4T) terhadap tanah-tanah di Sementara itu terkait konektivitas dari dan menuju kawasan Ibu Kota tersebut. Ibu kota, Beliau mengatakan tentunya akan dilakukan proses pengadaan tanahnya¸untuk itu “Sepanjang yang saya tahu, tidak ada nama-nama dalam rangka menghindari spekulan tanah akan pejabat ataupun tokoh-tokoh besar dalam kepemilikan dilakukan kebijakan land freezing. “Kebijakan ini tanah, karena lebih dari 90% adalah tanah negara. Jadi akan diterapkan menunggu penetapan lokasi terkait jangan berpikir teori konspirasi dengan pemindahan pengadaan tanah untuk konektivitas Ibu kota baru,” ibu kota ada orang yang mendapat keuntungan pungkasnya. (RO/NA) 429Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Pengadaan Tanah Kembali Berkontribusi Dalam Proyek Strategis Nasional Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 02 September 2019 Bekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Cikarang Utara dengan luas tanah yang dibebaskan 62,0859 Pertanahan Nasional (BPN) merupakan Kementerian yang hektare,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, mempunyai peran dalam kegiatan pembangunan Proyek Nurhadi Putra. Strategis Nasional (PSN). Peran tersebut berupa kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.  Nurhadi Putra mengungkapkan bahwa dibalik kelancaran kegiatan pengadaan tanah tersebut, terdapat beberapa kendala. “Untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung merupakan salah satu membebaskan tanah guna pembangunan trase, ternyata melewati proyek strategis nasional yang sedang dikebut pembangunannya kawasan industri yang juga terdapat perusahaan-perusahaan oleh pemerintah. Apalagi Kereta Cepat Jakarta - Bandung akan penanaman modal asing, sehingga diperlukan penjelasan yg lebih sangat membantu kelancaran transportasi.  detil terkait pembangunan kereta cepat ini. Ada juga tanah yang . memang ada pemiliknya, namun tidak tinggal dilokasi tersebut Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kementerian ATR/ sehingga kesulitan dalam pengumpulan dokumen alas hak,” ujar BPN menunjukkan perannya. Dalam pembebasan tanah untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. proyek tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berhasil   melaksanakan tugas dengan lancar. “Alhamdulillah, dengan waktu Namun, semua kendala tersebut bisa diatasi berkat koordinasi yang tepat, kita berhasil menyelesaikan pembebasan tanah untuk Yang solid dengan semua pihak. kami bekerja sama dengan Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung,” ujar Direktur Pembinaan pihak camat, lurah maupun kepala desa (kades) untuk Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah, Isman Hadi saat mengatasi kendala tanah yang pemiliknya tidak tinggal di lokasi menghadiri Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Pembangunan kegiatan,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Hotel Ayola   Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (29/08). Pembiayaan untuk kegiatan pengadaan tanah merupakan hal   yang penting. Untuk itu, perlu pihak-pihak yang berkomitmen Keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran UU Nomor 2 dalam kegiatan tersebut. “Pembiayaan dalam kegiatan Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pengadaan tanah ini dibebankan kepada Pelaksana Pengadaan Kepentingan Umum. Isman Hadi mengungkapkan bahwa karena Tanah yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia,” kata Nurhadi adanya UU tersebut, semua kegiatan pengadaan tanah dapat Putra.  terselesaikan. “UU ini memang yang terbaik, yang kita punya.   Selain pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, kita juga Pada kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten berhasil melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Bekasi mendapat penghargaan dari PT Pilar Sinergi BUMN jalan tol di sejumlah daerah,” kata Direktur Pembinaan Pengadaan (PSBI) dan Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atas dan Penetapan Tanah Pemerintah. kesuksesan pengadaan tanah kereta cepat Jakarta Bandung.  Kegiatan pengadaan tanah untuk proyek ini sudah berjalan sejak Sebagai apresiasi kepada instansi yang berperan aktif tahun 2017, sesuai dengan penugasan yang tertuang dalam mendukung pelaksanaan pengadaan tanah untuk Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor 198/ pembangunan proyek kereta cepat, Kantor Pertanahan Kab Kep-32.15/X/2017 tertanggal 5 Oktober 2017. “Sesuai dengan Bekasi memberikan penghargaan kepada TP4D Kejaksaan Surat Penugasan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi, Bekasi mengerjakan pengadaan tanah di 15 Kelurahan/Desa yg Komando Distrik Militer (Kodim) 0509 Bekasi, Kejaksaan Negeri tersebar dalam 6 kecamatan, yakni Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang, Dinas Pertanian & Dinas Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Perumahan dan Pemukiman Kab Bekasi serta para camat/ Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Pusat, serta Kecamatan lurah/kades lokasi kegiatan. (RH) 430 Kumpulan Siaran Pers

SEPTEMBER Kementerian PUPR Apresiasi Kinerja Kementerian ATR/BPN Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 24 September 2019 J akarta - Dalam rangka memperingati Hari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengucapkan Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) selamat memperingati Hantaru sekaligus berterima Tahun 2019 yang mengambil tema Agraria kasih kepada Kementerian ATR/BPN khususnya kepada dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah yang diwakilkan Nasional (ATR/BPN) menuju penataan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin ruang dan pelayanan pertanahan yang berkepastian atas kerja samanya dalam pelaksanaan pengadaan hukum dan modern, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan jalan tol yang merupakan proyek strategis nasional. A. Djalil dalam acara Ramah Tamah bersama dengan   jajaran Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN “Kami di sini dalam pembuatan jalan tol mengucapkan mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kementerian terima kasih dan apresiasi kami atas kerjasama ATR/BPN baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah BPN bersama Kementerian ATR/BPN sampai perancangan Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/ semua pembangunan infrastruktur khususnya di bidang Kota. yang telah Kementerian PUPR kerjakan. Saat ini sudah   lebih dari 2.002 km jalan tol dan mudah-mudahan bisa “Sejauh ini Alhamdulillah berkat para pegawai beroperasi paling tidak 1.500 km,” tutur Menteri PUPR. BPN dengan kualitas yang bagus dapat bekerja   hingga mencapai target-target yang ditetapkan oleh Penghargaan ini diberikan kepada 13 orang pemerintah,” ujar Sofyan A. Djalil dalam sambutannya  perwakilan penerima yang diberikan langsung oleh di Aula Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Selasa Menteri PUPR yang didampingi oleh Menteri ATR/ (24/09). Kepala BPN dan Sekretaris Jenderal Kementerian   ATR/BPN. (AF/TA/LS) Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan bahwa di zaman modern ini seluruh sistem kerja yang dibuat juga harus berbasis digital. “Mulai tanggal 1 September kemarin kita mencoba menerapkan 4 service tentang layanan digital. 4 Pelayanan digital ini yaitu Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Zona Nilai Tanah (ZNT), Informasi Tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT),” kata Sofyan A. Djalil.   Dalam acara ini juga, Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada 94 Kantor yang terdiri dari Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, 15 Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan 78 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia atas kinerja dan kerja samanya dalam pelaksanaan pengadaan jalan tol. 431Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

SEPTEMBER Ganti Untung, Akhir dari Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 28 September 2019 Jakarta - Selain gencar melaksanakan program pendekatannya kepada masyarakat tidak ada air mata. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Karena masyarakat puas dengan ganti untung yang yang merupakan program strategis nasional, didapat,” kata Sunraizal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jaya selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI juga terus melakukan proses pengadaan tanah untuk Jakarta, menyampaikan komitmennya untuk terus pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum.  memberikan yang terbaik khususnya bagi kepentingan masyarakat umum. “Untuk pengadaan tanah di DKI Melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Adminstrasi Jakarta walaupun skala kecil tapi sulit. Maka saya Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara berterima kasih pada Kantah Kota Adminstrasi Jakarta yang berhasil melaksanakan tugas dengan lancar Timur dan Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah dalam penyelesaian pengadaan tanah jalan tol Sunter- bekerja sama demi menyukseskan ini,” ujar Jaya. Pulogebang. “Ini merupakan ganti untung, karena masyarakat dapat menerima dengan ikhlas demi Salah satu warga Cakung Barat yang terkena pengadaan kepentingan umum. Saya memberikan apresiasi pada tanah jalan tol Sunter-Pulogebang Haris Safrizal, yang kantah Kota Adminstrasi Jakarta Timur dan Kota hadir mengimbau agar masyarakat tidak perlu takut jika Administrasi Jakarta Utara karena telah menyelesaikan ada yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan masalah tanpa masalah,” ujar Inspektur Jenderal umum. “Jangan takut, akan diganti untung oleh pihak Kementerian ATR/BPN Sunraizal, pada acara _Closing Kementerian ATR/BPN serta pihak yang tekait. Kalau Ceremony_ penyelesaian pengadaan tanah jalan tol ada masalah coba konsultasikan ke pihak-pihak terkait, Sunter-Pulogebang, di Kantah Adminstrasi Jakarta pasti ada jalan keluar untuk menyukseskan proyek besar Timur, Kamis (26/9). ini,” ucap Haris Safrizal.  Leih lanjut Sunraizal mengharapkan, pengadaan tanah Haris Safrizal sudah mengikhlaskan tanahnya yang dilakukan ini dapat menjadi contoh bagi daerah dipergunakan untuk kepentingan umum. “Prosesnya yang lain. “Ini patut dijadikan contoh, bagaimana cara panjang dengan dinamika di lapangan namun bisa diselesaikan oleh petugas. Kita sangat bersyukur Alhamdulillah atas semua pekerjaan profesional dan pengayoman yang selama ini,” sebut Haris. Acara tersebut juga dibarengi dengan acara pelepasan hak masyarakat yang tergabung dalam Forwacaba (Forum Warga Cakung Barat). Serta disertai dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukuran atas keberhasilan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan tanah jalan Tol Sunter – Pulogebang. (TA/LS) 432 Kumpulan Siaran Pers

OKTOBER Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota di Balikpapan Tanggal Pengadaan Tanah 03 Oktober 2019 dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Balikpapan - Beberapa bulan terakhir ini, Provinsi kesenjangan ekonomi antar daerah. “Dalam kurun waktu Kalimantan Timur menjadi perhatian seluruh 35 tahun Indonesia merdeka, kita baru mengetahui bahwa bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan pemindahan terdapat kesenjangan antardaerah di Indonesia. Sebanyak ibu kota ke Provinsi tersebut. Tekad pemindahan hampir 80 persen, peningkatan ekonomi ada di wilayah ibu kota negara ini, membuat pemerintah tidak Indonesia bagian barat, utamanya di Pulau Jawa, sedangkan ingin salah jalan, terutama dari aspek perencanaan. sisanya tersebar di wilayah bagian tengah Indonesia serta   bagian timur,” kata Bambang Brodjonegoro. Tekad ini kemudian diwujudkan melalui diskusi publik lintas   kementerian atas inisiasi dari Kementerian Perencanaan Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemindahan ibu Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Badan Perencanaan kota negara bukan sekedar memindahkan fasilitas negara Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan tema Dialog saja. “Pemindahan ini harus menjadi katalis peningkatan Nasional Rancang Bangun dan Kesiapan Kalimantan Timur kualitas masyarakat Indonesia serta menjadi dasar Sebagai Ibu kota Negara di Hotel Novotel, Kota Balikpapan, kemajuan Bangsa Indonesia. Kita juga harus memiliki Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (02/10). konsep _Smart Metropolis_, yang dapat diartikan dapat   menjamin kemajuan bagi generasi mendatang,” kata Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Agraria dan Tata Menteri PUPR. Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN),   Sofyan A. Djalil, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Konektivitas transportasi juga menjadi hal yang dibahas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam pemindahan ibu kota baru. Menteri Perhubungan, Budi Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Karya Sumadi mengatakan bahwa sejatinya konektivitas Noor, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Abdul Gafur tersebut harus menjadi lompatan ke depan. “Menurut saya, Mas’ud, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, praktisi, konsep _smart city_ adalah suatu keniscayaan. Transportasi akademisi, dan unsur dinas terkait. dalam _smart city_ harus terjadi konektivitas antara wilayah   yang satu dengan wilayah yang lain. Untuk itu, transportasi Dalam diskusi tersebut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa daerah penyangga menuju ke ibu kota negara nantinya ini merupakan salah satu tahap dalam pemindahan ibu harus terintegrasi. Harapan ke depan dalam ibu kota baru kota negara. Peran utama Kementerian ATR/BPN dalam nanti, masyarakat dapat berjalan kaki serta menggunakan pemindahan ibu kota baru ini terkait dengan penataan angkutan umum,” kata Budi Karya Sumadi. tanah. “180.000 hektare yang disiapkan untuk ibu kota baru   status tanahnya mayoritas kawasan hutan. Nantinya akan Kegiatan diskusi ini berlangsung pada Selasa (01/10), sedangkan  kita lepaskan dan akan kita tentukan kegunaannya apabila Rabu (02/10) Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Menteri ATR/ kawasan tersebut sudah bukan kawasan hutan lagi,” ujar Kepala BPN mengunjungi lokasi ibu kota baru. (RH/LS). Menteri ATR/Kepala BPN.   Ia juga mengatakan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru nanti tidak akan merugikan masyarakat yang telah tinggal di daerah tersebut. “Tadi sudah saya katakan dalam penataan pertanahan tidak ada gusur-menggusur. Akan kita tata tanah masyarakat yang sudah ada di sini lebih dahulu,” kata Sofyan A. Djalil.   Tata ruang juga berperan penting dalam pemindahan ibu kota baru. Sofyan A. Djalil menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan . “Kolaborasi ini akan menjamin strategi penataan ruang yang dapat kita implementasikan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru nantinya,” kata Sofyan A. Djalil.   Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu upaya pemerataan serta mengurangi 433Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Pengadaan Tanah OKTOBER dan Pengembangan Ekonomi Menteri ATR/Kepala BPN Pertanahan Tinjau Pembangunan Jembatan Pulau Balang Tanggal 03 Oktober 2019 Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil meninjau pembangunan jembatan Pulau Balang, Rabu (02/10). Hadir dalam kunjungan tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Pembangunan jembatan Pulau Balang ini merupakan salah satu program pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka pengembangan jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Timur serta merupakan akses penghubung menuju ibu kota baru. Saat meninjau Jembatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa Pulau Balang merupakan kawasan yang dipergunakan untuk mendukung ibu kota baru. “Untuk itu, nanti akan dibuat Surat Keputusan (SK) segera dan ada pengumuman di sini bahwa tanah di pulau ini dikuasai oleh negara,” kata Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa tanah yang berada di Pulau Balang ini akan berupa tanah milik negara. “Wilayah Pulau Balang akan dijaga keasliannya, sehingga hanya negara yang berhak mengaturnya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/LS). 434 Kumpulan Siaran Pers

OKTOBER Pengembangan Terpadu Aset Kementerian ATR/BPN Tanggal Pengadaan Tanah 04 Oktober 2019 dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan mengacu Widodo telah menetapkan pemindahan Ibu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kota menjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Jika   kantor Kementerian ATR/BPN pindah ke Ibu Kota Dalam mempersiapkan pembangunan kawasan Ibu baru, maka kantor lama dapat dimanfaatkan Kota baru, ada beberapa tugas yang telah dilakukan untuk kepentingan lain. Maka dari itu Kementerian ATR/ dan diantisipasi oleh Kementerian ATR/BPN. Tugas BPN melakukan pengembangan terpadu aset tanah tersebut adalah melakukan inventarisasi bidang tanah dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan penilaian tanah, yang merupakan bagian dari dengan Badan Usaha (KPBU) dan merancang master penyusunan Keputusan Presiden (Perpres) tentang plan zona Pengembangan Berorientasi Transit (Transit Wilayah Strategis Nasional Indonesia. Kemudian, Oriented Development, TOD). membuat strategi untuk membangun dan menyiapkan   anggaran untuk pergerakan kantor pusat Kementerian “Sebelum ada wacana ibu kota baru memang ada rencana ATR/BPN ke Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. untuk mendukung program-program Pengembangan   Berorientasi Transit,” ujar Himawan Arief Sugoto, “Kami menyadari bahwa penganggaran adalah salah Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN pada acara satu masalah penting. Untuk mengatasi masalah ini, Forum Group Discussion Penyiapan Studi Pendahuluan ada beberapa model untuk strategi penganggaran yang tentang Peremajaan dan Pemanfaatan Aset Kementerian dapat diterapkan, misalnya: Kemitraan Pemerintah ATR/BPN, di Aula Prona, Jakarta, Kamis (03/10). Swasta atau disebut Public Private Partnership (PPP),   Pendanaan Swasta, dan campuran antara PPP dan Gedung Kementerian ATR/BPN terletak di posisi pendanaan swasta,” ujar Himawan Arief Sugoto. strategis yang bersebelahan dengan Stasiun MRT Asean   dan berada di zona kawasan, sehingga dapat menjadi Kementerian ATR/BPN berupaya untuk mendukung pusat penghubung antar area. Oleh karena itu, lokasi ini Pemerintah dalam hal “Pembiayaan Mandiri” untuk cocok untuk mendukung Program TOD. mempersiapkan Kantor Pusat ATR/BPN di Kalimantan   Timur. Upaya tersebut melalui Studi Awal Pembaruan Himawan Arief Sugoto menjelaskan, TOD merupakan Perkotaan, Pengembangan Berorientasi Transit (TOD) suatu konsep pembangunan transportasi yang bersinergi dan Program Pemanfaatan 3 (tiga) Bangunan Kantor dengan tata ruang guna mengakomodasi pertumbuhan Pusat di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Agus Salim dan baru dengan memperkuat lingkungan tempat tinggal. Jalan Kuningan Barat. (NA/AF) TOD dapat mengurangi mobilitas masyarakat atau orang menggunakan transportasi pribadi, sehingga masyarakat dapat mudah menggunakan sarana umum, berjalan ke stasiun, kemudian menggunakan transportasi publik.    “TOD ini menjadikan tren pembangunan kota-kota di dunia sehingga di situ akan lebih mudah mengurangi mobilitas orang. TOD ini sangat bagus. Kita berharap pemerintah DKI Jakarta bisa membuat RDTR lebih baik, lalu menerapkan insentif dan disinsentif yang baik,” ujarnya.   Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menegaskan karena keterbatasan dukungan keuangan pemerintah untuk melaksanakan proyek, Kementerian ATR/BPN mengambil inisiatif untuk membuka peluang Kemitraan Publik-Swasta. Menurutnya, ini juga bisa dilakukan optimalisasi, ditawarkan kalau skema konsepnya KPBU dalam penyediaan 435Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

OKTOBER Kunjungi Kota Palu, Menteri ATR/Kepala BPN Dampingi Wakil Presiden Tinjau Progres Pembangunan Hunian Tetap Bagi Korban Gempa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 07 Oktober 2019 P alu - Rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Menteri ATR/Kepala BPN saat diwawancarai disela- kondisi kehidupan masyarakat yang sela kunjungannya. terkena dampak gempa bumi yang terjadi   di Provinsi Sulawesi Tengah tahun lalu Tentunya pembangunan hunian tetap ini tidak terus menunjukkan kemajuan. Progres saat dilakukan oleh satu pihak, melainkan beberapa sekarang, sudah dalam tahap pembangunan. sponsor terkait yang peduli terhadap korban gempa   bumi, salah satunya Yayasan Buddha Tzu Chi. “Kita Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ bisa lihat bangunan yang dibuat oleh Buddha Tzu Chi Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah ini bagus sekali, cukup nyaman untuk dihuni,” tutur menyiapkan tanah untuk hunian tetap melalui skema Sofyan A. Djalil. pengadaan tanah. Kantor Wilayah BPN Provinsi   Sulawesi Tengah mengalokasikan tanah seluas 591,6 “Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada hektare di empat lokasi: Kelurahan Tondo di Kota Palu Yayasan Buddha Tzu Chi dan semua sponsor yg peduli sebanyak 150 hektare, Kelurahan Talise di Kota Palu terhadap pembangunan hunian tetapi ini,” tambahnya. sebanyak 38,6 hektare, Kelurahan Duyu di Kota Palu   sebanyak 41 hektare serta Desa Pombewe - Olobuju Lebih lanjut, fasilitas pendukung untuk para penghuni di Kabupaten Sigi sebanyak 362 hektare. yang nantinya berjumlah hingga 1.000 rumah juga   harus memadai. “Ke depannya juga akan dibangun Setibanya di Kota Palu, Menteri ATR/Kepala fasum dan fasos, yang terpenting sekolah dan rumah BPN Sofyan A. Djalil langsung meninjau progres ibadah. Karena tidak mungkin kalau 1.000 rumah tidak pembangunan hunian tetap yang dibangun untuk ada fasilitas di sekitarnya. Nanti akan kita bicarakan korban gempa bumi yang berada di Kelurahan Tondo, lagi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Pemerintah Kota Palu, Senin (07/10). Daerah untuk lokasi tepatnya,” ucap Sofyan A. Djalil.     “Alhamdulillah setelah 2 kali saya datang Pembangunan hunian tetap ini ditargetkan akan pembangunannya cepat sekali, dari target 1.000 rampung pada tahun 2020. “Oleh sebab itu, kita rumah sudah jadi kurang lebih 300 rumah berdiri harapkan bangunan ini bisa selesai pada waktu yang dalam waktu sebentar, seperti simsalabim,” ujar sesuai dengan harapan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.   Setelah meninjau lokasi di Kelurahan Tondo, Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan kunjungan kerjanya bersama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Wakil Presiden juga didampingi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Rombongan meninjau Kelurahan Talise dan Kelurahan Duyu serta Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagai fasilitas umum yang berada di Kota Palu. (LS) 436 Kumpulan Siaran Pers

NOVEMBER Industri Properti Mendorong Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tanggal Pengadaan Tanah 28 November 2019 dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Jakarta - Pemerintah terus berkomitmen untuk Developer. REI diakui dan menjadi stakeholders mempercepat pembangunan ekonomi maupun pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang infrastruktur secara lebih merata di seluruh untuk menyediakan rumah bagi rakyat Indonesia. tanah air. Salah satu yang dilakukan adalah   dengan membantu membangun real estat atau Pesta demokrasi organisasi yang diselenggarakan industri properti di Indonesia sehingga dapat tumbuh oleh Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia yang dan berkembang kembali, bahkan akan lebih tinggi dari merupakan perusahaan realestat tertua dan terbesar di pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia ini dilaksanakan pada tanggal 26-28 November   2019. Dilaksanakan juga penetapan program umum Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agraria organisasi, penilaian laporan pertanggungjawaban DPP, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan puncaknya memilih dan menetapkan Ketua Umum (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat menghadiri sekaligus DPP REI periode berikutnya. (TA/AF) membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) Real Estate Indonesia (REI) ke-16 di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta, (27/11).   Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa dalam industri realestat Kementerian ATR/BPN memiliki dua pilar yang berkaitan yaitu pertanahan dan tata ruang. “Untuk itu kita akan perbaiki sistem regulasinya sehingga dapat efisien, saya yakin dengan sistem regulasi pertanahan dan tata ruang yang efisien beberapa tahun kedepan pertumbuhan ekonomi akan menjadi jauh lebih baik,” kata Sofyan A. Djalil.   Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa perhelatan munas ini untuk menyusun kembali orientasi organisasi dalam tiga tahun ke depan. “Perhelatan munas merupakan event terbesar dan forum tertinggi organisasi REI, kegiatan ini sekaligus memilih pemimpin terbaik yang akan menahkodai REI untuk periode 2019 – 2022,” ujarnya.   Soelaeman Soemawinata menambahkan, Munas REI ke-16 tahun 2019 mengangkat tema “Menata Kembali Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung Program Pembangunan Perumahan Rakyat dan Bertumbuhnya Industri Properti”. Melalui tema tersebut REI mengharapkan pemerintah dapat menyusun dan menjamin adanya regulasi yang mendukung bertumbuhnya bisnis properti sehingga aktivitas industri properti dapat berjalan dengan lebih baik, tumbuh dengan positif dan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.   Sebagai informasi, REI merupakan asosiasi para pengembang perumahan yang sering disebut sebagai 437Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Tingkatkan EODB, Kementerian ATR/BPN Akan Lakukan Hal ini Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 28 November 2019 Jakarta - Belum lama ini World Bank baru saja “Penghapusan IMB-Amdal bukan berarti pemerintah merilis peringkat Kemudahan  Berusaha atau  Ease mengenyampingkan kualitas penataan ruang dan kelestarian Of Doing Business  (EODB).  pada situs  www. lingkungan. Pemerintah tengah menyusun Rencana Detail Tata doingbusiness.org. Kendati nilainya naik, secara Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. Apabila itu sudah ada di seluruh peringkat Indonesia mengalami penurunan yaitu Kabupaten/Kota di Indonesia, maka setiap wilayah akan jelas turun satu tingkat yang pada tahun 2018 berada di peringkat peruntukan ruangnya, dengan begitu tak lagi membutuhkan 72 sementara tahun 2019 berada di peringkat 73. Ini artinya pengajuan IMB-Amdal terkait investasi,” ujarnya. harapan Indonesia dapat naik menjadi peringkat 40 belum terwujud dengan optimal. Himawan menjelaskan informasi RDTR ini lengkap. Seperti koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan juga Kondisi ini tentunya bukan tanpa sebab. Belum naiknya peringkat ada, sehingga dengan adanya RDTR ini dapat menggantikan kemudahan usaha di Indonesia yaitu dikarenakan banyaknya IMB  karena terdapat kesamaan substansi yang diatur dalam duplikasi aturan hingga lambatnya proses perizinan masih menjadi kedua dokumen tersebut. kendala yang kerap dihadapi investor. Meski ada komitmen dari pemerintah untuk mempermudah proses perizinan usaha di Selain itu yang juga menjadi perhatian Kementerian ATR/ Indonesia, ternyata praktiknya masih belum optimal. BPN dalam rangka meningkatkan investasi adalah dengan pemberantasan mafia tanah. Himawan Arief Sugoto Menyadari hal tersebut, saat ini Pemerintah tengah menyusun mengatakan Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan peraturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di mana salah POLRI membentuk Tim Terpadu untuk memberantas mafia satu hal yang diatur adalah kemudahan berinvestasi yaitu tanah. Kewenangan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/ mempermudah perizinan. Sekretaris Jenderal Kementerian BPN pada pencegahan dan pemberantasan mafia tanah adalah ATR/BPN dalam kesempatannya menjadi narasumber pada dalam urusan administratif termasuk di dalamnya kepastian acara _Power Lunch_ yang diselenggarakan oleh CNBC sumber data. Sedangkan untuk penentuan pidana atau Indonesia, di Gedung Transmedia, Rabu (27/11) mengatakan perdatanya menjadi kewenangan pihak Kepolisian. Oleh karena bahwa saat ini dalam rangka memberikan kemudahan itu Kementerian ATR/BPN bersinergi, bekerja sama untuk berusaha, Kementerian ATR/BPN tengah mengkaji memberantas mafia tanah yang meresahkan masyarakat.  penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Di samping pemberantasan mafia tanah lanjut Himawan Arief Sugoto, saat ini Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan digitalisasi data-data pertanahan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung layanan pertanahan berbasis elektronik. Saat ini sudah ada 4 layanan, tahun 2020 akan ditambah lagi dan ditargetkan tahun 2024 seluruh pelayanan pertanahan dan tata ruang sudah elektronik seluruhnya.  “Dengan adanya digitalisasi pertanahan dan dengan data yang akurat ke depan praktek mafia tanah akan berkurang dengan sendirinya, karena dokumen pertanahan sudah tidak berbentuk fisik yang sulit untuk dipalsukan, tentu dengan security keamanan data yang tinggi,” pungkasnya. (RO) 438 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Tol Dibuka, Masyarakat Makin Sejahtera Tanggal Pengadaan Tanah 05 Desember 2019 dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Lampung Selatan - Jalan tol adalah salah satu terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri infrastruktur transportasi yang kini dibutuhkan Agraria dan Menteri PUPR,   Alhamdulillah masyarakat masyarakat. Dengan adanya jalan bebas bersyukur dan ekonomi masyarakat Lampung Selatan bisa hambatan ini pergerakan manusia, barang dan meningkat,” imbuh pria paruh baya ini.  jasa dapat dipercepat. Tentu saja hal tersebut . akan mempengaruhi laju roda perekonomian masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Penambahan laju gerak perekonomian akan membuka Ahmad Saleh Mardani yang   sekaligus ketua pengadaan kesempatan kerja bagi banyak orang yang secara tanah untuk kepentingan umum jalan tol Bakauheni- langsung akan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena Terbanggi Besar menceritakan   mekanisme pengadaan itu, pemerintah belakangan ini sangat gencar dalam tanah tol ini. “Jalan tol yang terbentang sepanjang 104 km membangun jalan tol. Salah satunya adalah proyek ini sudah dilaksanakan ganti rugi secara langsung   dan infrastruktur jalan tol   Trans Sumatra. Ruas pembukanya, diterima oleh masyarakat sekitar 97,5 %. Sisanya sudah yaitu Bakauheni-Terbanggi Besar telah diresmikan dikonsinyasikan di pengadilan dan saat ini berlangsung juga penggunaannya secara penuh pada 8 Maret 2019 lalu oleh proses penyertipikatan terhadap aset tanah yang sudah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. diganti rugi 719 bidang. Sisanya sedang kita tuntaskan . sampai dengan 2020. Untuk masyarakat yang telah Pembangunan tol pertama di Lampung ini tak luput menerima ganti rugi, harapan kami atas nama pemerintah dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk untuk dimanfaatkan nilai ganti rugi itu searif mungkin dan kepentingan umum. Di mana Kementerian Agraria dan Tata sebijaksana mungkin, buatlah akses permodalan usaha Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai dengan harapan ke depan masyarakat dapat mewujudkan andil besar di dalamnya. Kementerian ATR/BPN melalui kesejahteraan,” pesannya. Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan . bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tanahnya Bupati Lampung Selatan Nanang Hermanto mengungkapkan dilalui Tol yang rencananya akan membentang dari bahwa Tol baru ini sangat strategis perannya bagi Lampung hingga Aceh ini. Berpegang pada Undang-undang perekonomian Lampung. ”Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi sendiri merupakan pintu gerbang dari lintas Tol Sumatra Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta peraturan yang merupakan kekayaan sendiri bagi Lampung Selatan pelaksanaannya, payung hukum ini hadir agar pemerintah di mana   ada pengembangan wisata yang akan dibangun dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan oleh pemerintah pusat dan provinsi, ini akan menumbuhkan umum, dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, UMKM, UKM bertumbuh dengan adanya jalan tol ini, saya demokratis, dan adil. apresiasi BPN karena telah menyukseskan pengadaan . tanah kita,” pungkasnya. (AM) Hersansi (45)   salah seorang masyarakat yang terdampak pembebasan lahan jalan tol Trans Sumatra menyatakan gembira dengan pembebasan tanah ini. “Saya banyak terbantu dengan adanya ganti untung, uang yang saya peroleh saya gunakan untuk membeli kembali lahan dan membangun rumah,” ujar Hersansi kepada Tim Humas Kementerian ATR/BPN di Lampung, Selasa (03/12). . Selain terkait nilai materi penggantian tanah, Hersansi juga terbantu dengan kemudahan akses setelah terbangunnya tol yang melewati 65 Desa di Lampung Selatan ini. “Setelah adanya jalan tol ini dari Kalianda ke Bandar Lampung tadinya jarak tempuh satu setengah jam, sekarang bisa ditempuh dengan setengah jam saja,” tambahnya. . Ibrahim Raja Besar (55), tokoh masyarakat Lampung Selatan juga merasa sangat terbantu dengan adanya Tol ini. “Kami selaku masyarakat Lampung Selatan mengucapkan 439Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Presiden Joko Widodo Tinjau Calon Ibu Kota Negara Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Tanggal 18 Desember 2019 Balikpapan - Rencana pemindahan ibu kota negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Badan ke Provinsi Kalimantan Timur, saat ini  menjadi Pertanahan Nasional (BPN), mempunyai andil sangat buah bibir masyarakat di Indonesia. Nampaknya besar dalam kelangsungan perencanaan pemindahan hal tersebut sedang disiapkan serius oleh ibu kota negara (IKN) ini.  pemerintah. Terbukti, Selasa (17/12) Presiden   Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung lokasi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam calon ibu kota baru Indonesia tersebut yang berada di kesempatan peninjauan IKN mengungkapkan kepada kawasan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT ITCI, awak media bahwa Kementerian yang dipimpinnya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. tengah merampungkan inventarisasi penggunaan lahan . IKN. “Kementerian ATR/BPN sekarang sudah melakukan Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo perampungan proses inventarisasi Penguasaan, mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) melakukan finalisasi kebutuhan lahan. “Sudah di  pada lahan yang akan dibangun menjadi ibu kota putuskan luasan lahan untuk IKN  256.000 hektare yang negara,“ ujar Sofyan A. Djalil. akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. . Kemudian kawasan intinya ada 56.000 hektare dan Turut hadir dalam peninjauan IKN ini beberapa Menteri untuk kawasan pemerintahnya 5.600 hektare, kira-kira Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri Lingkungan titiknya ada di sini tapi istana ada dimana, kantor ini ada Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Dalam di mana yang menentukan arsitek dan urban planner,” Negeri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas ujar Presiden Joko Widodo. Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, dan . Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (AM) “Setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail  mungkin dalam waktu 6 bulan dan kita perkirakan pertengahan tahun 2020 pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai,” tambah Joko Widodo. . Sebagai institusi yang memegang mandat dalam pelaksanaan administrasi pertanahan di Indonesia, 440 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Pengadaan Tanah Bandara di Kulon Progo, Menumbuhkan Potensi Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan AeroCity Tanggal Pengadaan Tanah 21 Desember 2019 dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan Yogyakarta - Belum lama ini masyarakat Indonesia, Internasional Airport, sehingga lebih cepat dan menghemat dan khususnya masyarakat Yogyakarta dapat biaya,” imbuhnya dengan mantap. menikmati Bandara Baru Yogyakarta International   Airport. Setidaknya ada sekitar 34 penerbangan Sementara itu dalam kunjungannya ke Bandara dalam satu hari, dari dan menuju bandara ini. Melihat Yogyakarta International Airport yang masih dalam tahap sejarah pembangunan bandara ini, banyak cerita terutama penyempurnaan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN saat pengadaan tanahnya. Tidak sedikit warga yang menolak Surya Tjandra mengapresiasi proses pengadaan tanah pembangunan bandara ini, terutama saat proses pengadaan bandara ini. Proses pengadaan tanah sangat membutuhkan tanahnya ketika itu.  kolaborasi Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya   dan jajaran Kementerian ATR/BPN berhasil menjalani Salah satunya adalah Agus Pramono, penduduk Desa Glagah proses itu semua.  yang berkesempatan diwawancarai oleh Wakil Menteri . Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan “Mulai tampak potensi ekonomi, peluang baru telah kita Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra saat mengunjungi tempat bangun. Saya melihat di depan pas landasan pacu itu relokasi masyarakat terdampak pengadaan tanah Yogyakarta seberangnya laut dan itu ternyata 5 km panjangnya. Jadi jalan International Airport, di Desa Glagah, Jum’at (20/12).  latar bisa menjadi suatu objek wisata, ini bisa kita manfaatkan   untuk potensi ekonomi baru. Saya membayangkan kalau “Dahulu saya sempat menolak, namun pengadaan tanah di nanti ada jogging track, jalan sepeda, itu bisa sangat kaya sini dapat dikatakan ganti untung Pak, sehingga masyarakat manfaatnya. Mudah-mudahan juga akan ada pengaruh untuk dapat membeli tanah relokasi yang tidak mahal. Tidak hanya masyarakat,” ungkapnya. itu masyarakat juga menginvestasikan uangnya untuk membeli   sawah, dan sisa uangnya dapat digunakan untuk usaha lainnya, Surya Tjandra juga sangat mendukung dengan akan sehingga masyarakat dapat berdaya secara ekonomi,” ujar dibangunnya Aerocity. Ia mencontohkan Bandara Schipol di Agus Pramono kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Amsterdam Belanda yang dibangun di atas tanah reklamasi.   Tadinya di sana adalah rawa tempat pembuangan kapal Berdasarkan rencana, bandara di Kabupaten Kulon Progo bekas jadi seperti tempat sampah, namun sekarang menjadi ini akan menjadi Aerocity. Pengembangan konsep Aerocity bandara dan sekarang Schipol itu adalah kota. “Semoga berprinsip pada pengembangan kawasan metropolitan dengan pemahaman seperti itu impian membuat Aerocity yang berlokasi dan memanfaatkan potensi ekonomi dari dapat terwujud, dan dapat menjadi kota yang modern dan bandara sebagai pusatnya. Dalam kesempatan tersebut Budi lebih smart city. Bandara ini akan mendorong pertumbuhan Wiyono selaku Airport Duty Manager mengatakan, fungsi sekitarnya. Pemahaman yang menyeluruh terhadap potensi Aerocity sebagai penunjang bandar udara secara umum analisis dan yang sangat krusial mengenai leadership. adalah penyediaan hunian, hotel, tempat pertemuan, ritel, dan Semoga ada pihak yang mampu, memikirkannya dari pergudangan karena adanya pergerakan logistik. Namun, Budi perspektif itu,” pungkasnya. (RO/TA) menambahkan, jika pengembangannya skala besar ini bisa jadi sebuah kota tersendiri.   Untuk mendukung pengembangan Aerocity, saat ini telah dilaksanakan pengadaan tanah untuk rel kereta api yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Heru Atmono saat ditemui disela-sela kunjungan tersebut mengatakan, bahwa rel Kereta Api ini menghubungkan Stasiun Kedundang sampai Stasiun di Bandara. Panjang relnya sekitar lima kilometer yang membebaskan tanah sebanyak 419 bidang tanah di empat desa. “Saat ini sudah dalam tahap pelaksanaan, dan karena menggunakan anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), harus ada verifikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” ujarnya.   “Dengan adanya pembangunan jalur rel Kereta Api dari Kedundang sampai Bandara Yogyakarta International Airport, maka masyarakat yang dari Yogyakarta dan Purwokerto dapat langsung menggunakan Kereta Api menuju Yogyakarta 441Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik 442 Kumpulan Siaran Pers

JANUARI Dirjen VII Minta Kegiatan Pemberantasan Mafia Tanah Berjalan Awal Tahun Tanggal Reforma Agraria 15 Januari 2019 dan Pemberdayaan Masyarakat J akarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Menyambung pernyataannya tersebut, Hary Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Sudwijanto mengingatkan pentingnya persiapan Tanah dan Ruang atau disebut juga Dirjen terkait pembentukan tim, perencanaan kegiatan VII meminta kegiatan pemberantasan mafia serta pelaksanaannya. sudah mulai berjalan pada awal tahun ini. “Namun, yang paling penting adalah berkoordinasi “Bulan Maret nanti, para Kepala Bidang (Kabid) dengan Kepolisian daerah setempat,” ujar Hary Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Sudwijanto. Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menetapkan kasus yang menjadi prioritas untuk Selain pelaksanaan percepatan program sertipikasi diselesaikan,” ujar Dirjen VII, RB Agus Widjayanto tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis saat menutup Acara Evaluasi dan Verifikasi Data Lengkap, Reforma Agraria, serta pengadaan Sengketa Konflik dan Perkara di Aula Prona Lantai 7, tanah untuk program pembangunan infrastruktur, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kementerian ATR/BPN juga memprioritaskan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (14/01). penyelesaian kasus sengketa pertanahan dan pemberantasan mafia tanah. (RH/AM/LS/TA) Dalam sambutannya, kegiatan pemberantasan mafia tanah diharapkan dapat tuntas dalam waktu 10 bulan. “Saya harap pada bulan Agustus nanti, semua kasus, yang dijadikan target operasi, sudah kita selesaikan sehingga pada bulan Oktober-November dapat dilakukan monitoring serta evaluasi,” kata Dirjen VII. Penetapan target kerja seperti ini, menurut Dirjen VII, bertujuan agar membuat kerja seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN dapat fokus untuk memberantas praktek mafia tanah di daerahnya. “Yang menjadi prioritas adalah kasus yang sudah mendapat perhatian khusus dari mitra kerja Komisi II DPR RI,” katanya lagi. Pada kesempatan yang sama, Direktur Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II, Hary Sudwijanto mengatakan agar setiap jajaran Kabid di Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan mafia tanah. “Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni para Kabid V harus mempelajari betul kasus yang terjadi di daerah dan apakah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyelesaian rutin atau menjadi target operasi mafia tanah, lalu Kabid V juga perlu mempelajari secara benar mengenai target operasi yang telah ditetapkan tadi,” kata Hary Sudwijanto. 443Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MARET Penanganan Pengaduan Masyarakat: Introspeksi Diri Untuk Pelayanan Publik Lebih Baik Pencegahan dan Penanganan Tanggal Sengketa Konflik 04 Maret 2019 Bandung - Ketidakpuasan disebabkan adanya jarak Center tersebut berfungsi sebagai penerima pengaduan antara harapan dengan kenyataan. Tidak hanya karena masyarakat, monitoring pelayanan dan media center. Tim kenyataan ini “buruk” bisa jadi juga karena kurang Command Center ini terbagi menjadi dua kelompok kerja, tim informasi yang menyebabkan ketidaksamaan sudut pertama berfungsi menerima, mengelola dan memberikan solusi pandang. Ketidakpuasan ini adalah awal timbulnya terkait pengaduan masyarakat terhadap pelayanan di kantor “keluhan.” Dalam organisasi pelayanan publik dikenal dengan pertanahan, pengaduan terkait kinerja pegawai dan pengaduan terminologi Pengaduan Masyarakat. sengketa dan konflik pertanahan serta memberikan informasi pelayanan. Sedangkan tim kedua adalah Tim Media Center yang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan berfungsi sebagai bagian dari kehumasan dan memberikan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi yang bertanggung jawab informasi terkait rencana dan program kerja Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan tentu saja tidak Kota Bandung serta mengelola media sosial. terlepas dari itu. Tanah sangat esensial, banyak pihak yang berkepentingan. Kantor ini mempunyai aplikasi “Curhat BPN Kota.” Dengan aplikasi ini, seluruh pengaduan masyarakat melalui surat, datang Sesuai dengan perkembangan teknologi, berbagai macam media langsung, WhatsApp 082218761876, email dan bahkan melalui informasi telah diresmikan oleh Kementerian. Mulai dari situs media sosial dapat ditangani. resmi, aplikasi “Sentuh Tanahku”, sampai dengan media sosial yang marak digunakan oleh masyarakat di masa sekarang seperti “Semua alur pengaduan masyarakat mengenai pelayanan Instagram, Twitter hingga Facebook. Semua itu diharapkan Kantor Pertanahan Kota Bandung, berhenti di mana, semua dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi dapat dilihat dari portal berbasis website ini secara online, real- mengenai pertanahan ke seluruh lapisan masyarakat, yang time,” ujar Teddy Septiadi, Ketua Tim Command Center Kantor tidak hanya pasif namun juga interaktif. Agar ketidaksamaan Pertanahan Kota Bandung. pandangan antara masyarakat dan kementerian tersebut dapat diminimalkan. Command Center ini didukung penuh oleh Kepala Kantor Pertanahan. “Saya memberikan kewenangan penuh untuk Tidak hanya sebatas itu, lahirnya Peraturan Menteri ATR/Kepala mengelola aduan sesuai dengan SOP, dan diberikan kewenangan BPN Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan setara dengan kepala kantor untuk menyelesaikan semua di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan aduan masyarakat, sehingga dapat ditanggapi dan diselesaikan Petanahan Nasional merupakan bukti keseriusan Kementerian dengan baik dan sesegera mungkin,” ungkap Elijas B. Tjahajadi untuk menangani pengaduan masyarakat yang lebih beragam. ketika ditemui di kantornya, Jumat (01/03) lalu. Tidak kurang ada empat jenis pengaduan masyarakat yang Pengelolaan pengaduan masyarakat ala Kantor Pertanahan Kota ditujukan kepada kementerian, yaitu pelayanan pertanahan, Bandung ini tidak serta merta dilakukan. Harus diawali dengan pelayanan tata ruang, pelanggaran disiplin pegawai negeri perbaikan internal. “Kami lakukan FGD pengaduan masyarakat, sipil serta sengketa dan konflik pertanahan. Diharapkan kita undang stakeholder, bagaimana kita berubah apabila tidak dengan pengaturan pengaduan masyarakat tersebut, mengetahui potret diri,” ujar Elijas B. Tjahajadi. dapat diperoleh tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah mengetahui apa yang harus diperbaiki, persamaan persepsi pada peraturan juga harus ditegakkan. “Kami Sebagai instansi vertikal, kementerian ATR/BPN mempunyai terbitkan buku saku khusus pelayanan Kantor Pertanahan perpanjangan tangan. Kantor wilayah di tingkat provinsi dan Kantor Kota Bandung, kami sosialisasikan ke masyarakat dan Pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan di kabupaten/kota. stakeholder, agar semua mempunyai persepsi yang sama terhadap SOP sehingga tidak ada lagi berkas yang tertahan Masyarakat yang mengadu ke Kementerian adalah masyarakat karena beda interpretasi petugas terhadap peraturan,” yang merasa pengaduannya tidak tertangani di tingkat kantor pungkas Elijas. B. Tjahajadi. pertanahan. Ini sangat penting, karena semua berkas masuk dan diproses di tempat ini. Penanganan Pengaduan Masyarakat itu layaknya introspeksi diri untuk menjadi lebih baik. Perbaikan internal institusi dan Seperti yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota kesamaan pandangan untuk melayani masyarakat dengan baik Bandung yang telah membuat Tim Command Center. Command adalah kunci. (WN) 444 Kumpulan Siaran Pers

MARET Penyelesaian Masalah Pertanahan untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 20 Maret 2019 Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Selanjutnya Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ sengketa pertanahan harus segera diselesaikan. BPN) berkomitmen untuk terus membantu “Sehingga nantinya untuk target 2025 seluruh bidang menyelesaikan pendaftaran tanah di Indonesia. tanah terdaftar seluruhnya. Kalau sudah terdaftarkan Salah satunya dengan terus memprioritaskan maka sengketa tanah akan sangat berkurang. Jika Bapak penyelesaian permasalahan pertanahan. dan Ibu sudah membeli tanah dan disertipikatkan maka negara akan menjamin,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Seperti yang dilaksanakan hari ini, Menteri ATR/Kepala BPN beserta Direktur Jenderal Penanganan Masalah Menyambung pernyataan tersebut, Sofyan A. Djalil Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah serta Sekretaris mengingatkan pentingnya penyelesaian sengketa Jenderal menyaksikan Penandatanganan Akta tanah secepatnya. “Kita harus menyelesaikan Perdamaian antara PT Buana Makmur Indah dengan masalah sengketa. Tidak banyak masalah sengketa perwakilan warga Desa Wanasari, Desa Wanakerta tetapi menyelesaikan permasalahannya yang rumit. dan Desa Margamuya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Alhamdulillah saat ini makin banyak sengketa yang bisa Kabupaten Karawang di Aula PTSL, Selasa (19/03). diselesaikan,” tegas Sofyan A. Djalil. Penandatanganan Akta Perdamaian tersebut Selain memprioritaskan penyelesaian kasus sengketa dilatarbelakangi adanya permasalahan tumpang tindih pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga terus kepemilikan hak atas tanah terkait dengan kepemilikan melaksanakan percepatan program sertipikat tanah bidang tanah seluas ± 342 ha. melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, serta pengadaan tanah untuk Selanjutnya para pihak bermaksud untuk menyelesaikan program pembangunan infrastruktur. (TA/WN) permasalahan dan perselisihan tersebut secara menyeluruh, karenanya penguasaan dan kepemilikannya akan ditundukkan dan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani para pihak. Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyatakan permasalahan sengketa tanah harus diselesaikan agar adanya kepastian hukum. “Tujuan kami adalah bagaimana kita memfasilitasi sehingga tidak lagi terjadi sengketa. Kita ingin memiliki kepastian hukum di bidang pertanahan,” ujar Sofyan A. Djalil. 445Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MARET Kementerian ATR/BPN Koordinasi Dengan Komisi II untuk Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Pencegahan dan Penanganan Tanggal Sengketa Konflik 25 Maret 2019 Jakarta - Saat dibentuk melalui Peraturan Presiden Provinsi dan Kantah Kabupaten/Kota agar melakukan (Perpres) Nomor 17 dan Nomor 20 Tahun 2015, kajian, penelitian serta penyelesaiannya. Kami juga sudah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan meminta laporan penyelesaiannya,” ujar Dirjen VII. Pertanahan Nasional (BPN) mendapat mandat untuk melaksanakan pemerintahan di bidang Dalam penyelesaian masalah pertanahan juga, Kementerian agraria dan pertanahan. ATR/BPN juga memiliki mediasi, yang tujuan utamanya mencari win-win solution. “Dalam mediasi kita berusaha Hal ini juga dituangkan dalam Nawa Cita, di mana mencari yang terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus Pemerintah Jokowi-JK berjanji untuk mendistribusikan 9 pertanahan, sebelum masuk ke pengadilan,” kata Dirjen VII. juta hektare tanah kepada masyarakat. Untuk hal tersebut, Kementerian ATR/BPN sedang berusaha mewujudkannya Ahmad Reza Patria, Pimpinan Rapat Koordinasi dari Komisi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap II DPR RI, mengatakan bahwa Rapat ini adalah bentuk (PTSL), yang secara konsisten sudah dilaksanakan sejak perhatian dari wakil rakyat terhadap keluhan masyarakat tahun 2017. terkait masalah pertanahan. “Kami siap membantu melalui mediasi bersama pemerintah dengan masyarakat yang Kendati pendaftaran tanah sedang giat dilaksanakan, punya masalah pertanahan. Kita tidak mau masalah Kementerian ATR/BPN juga memberi perhatian yang sangat pertanahan ini akan menjadi bom waktu dikemudian hari,” besar terhadap permasalahan pertanahan yang terjadi di ujar Ahmad Reza Patria. Indonesia. Pada tahun 2018 saja, Kementerian ATR/BPN sudah berhasil menyelesaikan 480 kasus pertanahan. Ahmad Reza Patria juga mendorong kepada Kementerian ATR/BPN agar memetakan wilayah yang teridentifikasi Menyadari banyaknya permasalahan pertanahan, sebagai wilayah konflik. “Ini juga dapat ditetapkan dalam Kementerian ATR/BPN melakukan rapat koordinasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” pamungkas Ahmad Komisi II DPR RI. Tujuan hal ini adalah agar Komisi II DPR Reza Patria. (RH/LS) RI, sebagai wakil masyarakat di Parlemen, dapat menjadi mediator terhadap penyelesaian masalah pertanahan tersebut. Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah atau Ditjen VII juga telah banyak menerima 644 aduan masyarakat melalui Komisi II DPR RI. “Semuanya ditujukan kepada Kementerian ATR/ BPN cq. Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah agar ditangani lebih lanjut,” ujar RB Agus Widjayanto, Direktur Jenderal (Dirjen) VII, saat melakukan Rapat Koordinasi dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (25/03). Menurut Dirjen VII, untuk memudahkan pengaduan masyarakat tersebut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan. “Kami meminta Kanwil BPN 446 Kumpulan Siaran Pers

APRIL Kementerian ATR/BPN Siap Berantas Mafia Tanah Penghambat Perekonomian Indonesia Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik Tanggal 04 April 2019 Jakarta - Tidak perlu penelitian mendalam, semua masalah tanah ini, supaya tidak ada lagi yang berpikir akan akan sependapat bahwa tanah adalah elemen main-main soal tanah,” ujar Menteri yang telah menjabat terpenting dalam kehidupan. Pun demikian pada 5 pos Menteri pada kabinet yang berbeda ini. dengan perekonomian, di atas tanahlah semua Dalam kesempatan ini Sofyan A. Djalil juga berpesan komponennya dijalankan. Jika unsur tanah ini kepada seluruh peserta untuk serius menjalankan tugas tidak diamankan maka roda penggeraknya akan menemui menyelesaikan masalah mafia pertanahan ini. “Anggap hambatan. tugas memberantas mafia tanah ini adalah _Country call_ Salah satu penyebab terjadinya masalah pertanahan di , panggilan dari negeri yang kita cintai. Ini untuk anak cucu Indonesia adalah adanya mafia tanah. Ia memanfaatkan kita nanti, untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan,” kelangkaan tanah dan kealpaan pihak-pihak terkait tutup Sofyan A. Djalil. pertanahan untuk melanggengkan berbagai kepentingan. Kegiatan ini adalah tindak Lanjut MoU antara Kepolisian Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan RI dengan Kementerian ATR/BPN yang ditandatangani Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang pada Maret 2018 lalu. “Kegiatan ini adalah bentuk bertanggungjawab dalam administrasi pertanahan sangat sinergitas antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri,” atensi terhadap upaya pemberantasan mafia tanah ini. ungkap Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Kamis (04/04) Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Pemanfaatan Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjajanto Djalil membuka kegiatan Pra Operasi Pencegahan dalam Pengarahannya. dan Pemberantasan Mafia Tanah di Tahun 2019 yang “Kita akan menetapkan target operasi yang telah memenuhi dilaksanakan di Hotel Atlet Century Park, Jakarta. kriteria baik di pihak POLRI maupun di pihak Kementerian “Persoalan tanah di wilayah-wilayah industri sangat tinggi. ATR/BPN sehingga pada saat waktu operasi, semua kasus Mafia-mafia tanah membuat harga ketidakpastian hukum tersebut dapat diselesaikan,” tambah R. B. Agus Widjayanto. itu menjadi sangat mahal, biaya investasi menjadi tinggi, Kegiatan ini diikuti oleh 180 orang peserta, terdiri dari bayangkan betapa dampaknya masalah tanah ini untuk jajaran Kementerian ATR/BPN 73 orang, Bareskrim POLRI kemajuan perekonomian negara kita,” ujar Sofyan A. Djalil 6 orang, POLDA seluruh Indonesia 34 orang dan 67 orang dalam kesempatan ini. Kepala Bagian Penanganan Masalah, dan Pengendalian Permasalahan mafia tanah ini memang sangat meresahkan. Pertanahan serta Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Banyak dilaporkan permasalahan pembangunan dan juga Pengendalian Pertanahan, ungkap Ketua Panitia Kegiatan, kemasyarakatan dipicu ulah mafia tanah yang membuat Sitti Hafsiah. perkara tanah menjadi tak berujung pangkal. Kasus-Kasus Mafia Tanah yang akan ditetapkan menjadi “Coba bayangkan, apabila masalah tanah ini bisa di selesaikan, Target Operasi harus memenuhi kriteria tertentu. Dari negara kita akan sangat kondusif untuk investasi, pertumbuhan pihak POLRI, kasus yang ditetapkan harus mempunyai ekonomi akan lebih cepat sehingga akan menyerap tenaga bukti bahwa terdapat tindak pidana sehingga dapat P.21 kerja lebih banyak lagi,”, tambah Sofyan A. Djalil. (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan telah lengkap). “Oleh karenanya beri mafia tanah ini efek jera, tunjukkan Sedangkan dari pihak Kementerian ATR/BPN kasus tersebut bahwa pemerintah dan penegak hukum serius menangani harus memenuhi adanya catat administrasi sehingga dapat ditindaklanjuti dengan pembatalan, penolakan dan perbaikan administrasi pertanahan. (WN/AM) 447Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

APRIL Meminimalisasi Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Kaji Ulang Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Tanggal Sengketa Konflik 26 April 2019 Jakarta - Pembangunan infrastruktur dalam hal ini kami (pemerintah) bersama DPR sedang membahas ini yang diperuntukkan bagi kepentingan umum rancangan Undang-Undang Pertanahan. Jadi rancangan dilakukan dengan menggunakan tanah negara Undang-Undang Pertanahan diharapkan dapat menjadi dan tidak terlepas dari ketersediaan tanah. suatu kemajuan dalam pembangunan nasional Namun dengan bertambahnya kebutuhan akan nantinya”, ujar Himawan. tanah yang menyebabkan tanah semakin terbatas, hal inilah yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan untuk Pada kesempatan yang sama Aslan Noor selaku menggunakan tanah masyarakat yang telah dilekati ketua panitia dan Kepala Biro Hukum dan Hubungan dengan sesuatu hak atas tanah.  Masyarakat mengatakan bahwa agar dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat Tanah yang sudah dilekati dengan Hak Milik pada saat ini, maka UU No 20 Tahun 1961 perlu merupakan salah satu contoh kasus yang paling dikaji kembali. “Dalam hal ini tentunya berdasarkan sering menimbulkan konflik antara Pemerintah dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan masyarakat pemegang Hak Atas Tanah. “Pada saat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis,” ini banyak sekali perencanaan pembangunan yang kata Aslan Noor. terkendala dikarenakan terbatasnya ketersediaan tanah yang dapat dipergunakan oleh pemerintah Dengan hadirnya peserta sebanyak 150 orang, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional,” tentu Ketua Panitia berharap akan ada saran dan ujar Himawan Arief Sugoto. masukan dari kalangan akademisi maupun praktisi guna penyusunan konsep Naskah Akademik dan Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal rancangan revisi (pengganti/perubahan) Undang- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam sambutannya Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di pada pembukaan kegiatan Konsultasi Publik Mengenai Atasnya. Kajian Pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Peserta Konsultasi Publik berasal dari kalangan praktisi Benda-benda yang Ada di Atasnya, Rabu (24/4) di Hotel seperti Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Atlet Century, Jakarta. Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian, Kepala Himawan Arief Sugoto juga mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tersebut belum samping itu terdapat juga kalangan akademisi yang efektif dilaksanakan. “Seiring berjalannya perkembangan merupakan Dekan dan Dosen Fakultas Hukum dari 40 yang ada, saat ini kita juga telah memiliki Undang- universitas di Indonesia. Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar kita digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan memahami bahwa pencabutan hak atas tanah tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum,” jangan sampai menimbulkan kesewenang-wenangan sahut Himawan Arief Sugoto. oleh pemerintah tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai pemiliknya. Perlu diformulasikan Tambahnya, mengingat hal tersebut perlu dilakukan suatu upaya  win-win solution  baik bagi pemerintah kajian untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan dalam upaya menjalankan pembangunan maupun pembaruan pengaturan mengenai pencabutan hak atas bagi masyarakat agar tidak kehilangan haknya tanpa tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. “Pada saat diberikan ganti kerugian. (AF/LS/TA) 448 Kumpulan Siaran Pers

MEI Rapat Koordinasi dengan Tim PPKA KSP, Kementerian ATR/BPN Tegaskan Keseriusan Tangani Konflik Pertanahan Tanggal Pencegahan dan Penanganan 17 Mei 2019 Sengketa Konflik J akarta - Rupa-rupa kasus pertanahan, umumnya Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Aceh serta perwakilan disebut sengketa, konflik dan beberapa penyebutan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara serta lainnya. Kerapkali masing-masing sebutan tersebut Sulawesi Tengah yang memaparkan posisi kasus prioritas dimaknai sama, bahwa makna dari sebutan tersebut yang terjadi di masing-masing wilayahnya serta hal yang berbeda, banyak yang tidak mengetahuinya. telah dilaksanakan untuk menangani kasus tersebut. Paparan tersebut kemudian dilengkapi oleh data-data yang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan disampaikan oleh Tim PPKA KSP.  Nasional (ATR/BPN) mengenal 3 (tiga) terminologi kasus pertanahan, yaitu Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Dalam penyelesaian konflik ini, Usep Setiawan, Tenaga Ahli Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara Utama Kantor Staf Presiden menyarankan Kementerian orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang ATR/BPN konsisten melaksanakan Peraturan Presiden tidak berdampak luas. Perkara tanah diartikan sebagai Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. “Pedomani perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaian Peraturan Presiden Reforma Agraria, buka ruang dialog melalui lembaga peradilan. Sedangkan Konflik tanah sedikit dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak lain berbeda dengan sengketa tanah, namun mempunyai dampak yang terlibat, penyelesaian masalah ini terkait erat dengan yang luar biasa. Disebut konflik apabila permasalahan komunikasi,” ujar Usep Setiawan. tersebut mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Konflik inilah yang menjadi keributan besar dan ramai Ditemui dalam kesempatan yang sama, Suyus Windayana dibahas di media massa, karena melibatkan banyak pihak, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari masyarakat, korporasi dan tidak jarang melibatkan menyambut baik pertemuan seperti ini. “Perbanyak forum Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pemerintah seperti ini, dengan sharing seperti ini permasalahan dapat serta menimbulkan keresahan sosial, keamanan dan tentu terurai, diketahui inti masalahnya dan kemudian baru dicari saja kerugian ekonomi yang tidak sedikit. jalan keluarnya,” ujar Suyus Windayana. Oleh sebab itu, Pemerintah saat ini sangat fokus terhadap Sanggau Sebagai Percontohan Penyelesaian Konflik penanganan konflik pertanahan. “Presiden memberi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Yuliana perhatian khusus terhadap konflik-konflik pertanahan, dalam kesempatan ini menjelaskan penyelesaian salah satunya konflik dengan perkebunan,” ujar RB Agus permasalahan HGU 161/Sanggau. Pihaknya telah aktif Widjayanto, Direktur Jenderal Penanganan Masalah berkoordinasi dengan perusahaan pemilik eks HGU, lembaga Agraria dan Pemanfaatan Ruang pada pertemuan yang masyarakat setempat dan tentunya dengan Pemerintah diadakan Kementerian ATR/BPN dengan Tim Percepatan Daerah setempat untuk menyelesaikan masalah pertanahan Penyelesaian Kasus Agraria (PPKA) Kantor Staf Presiden di wilayahnya tersebut. “Kami melakukan redistribusi tanah (KSP) di Aula PTSL, Jl. Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta pada bidang-bidang tanah yang telah dilepaskan oleh Selatan, Kamis (16/5). perusahaan,” ungkap Yuliana. “Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden “Apabila ada bidang-bidang tanah lain yang sudah untuk melakukan percepatan penyelesaian masalah dikuasai masyarakat dan terindikasi di dalam HGU yang pertanahan. Selama kurun waktu 2016 hingga 2019 telah habis masa berlakunya tersebut, silakan melapor terdapat sekitar 300 kasus tanah yang dilaporkan ke KSP, kepada kami. Nanti akan kami koordinasikan bagaimana hari ini kita akan membahas 12 kasus di antaranya, yaitu menyelesaikannya,” tambah Yuliana. kasus yang paparan terdampaknya luas serta implikasi masyarakat yang terkena kasus besar,” ujar Jaleswari Usep Setiawan menyambut baik langkah yang dilakukan Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Yuliana ini. “Sanggau ini percontohan reforma agraria dan pada kesempatan yang sama. moratorium sawit, juga akan jadi percontohan penyelesaian konflik, terus lakukan komunikasi kepada masyarakat Dalam pertemuan ini hadir Kepala Kantor Wilayah BPN bagaimana progres penyelesaiannya,” pungkas Usep Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Setiawan. (WN/LS) 449Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

MEI Membahas Pentingnya Aspek Tenurial dalam Usaha Perkebunan, Kementerian ATR/BPN dan Pakar Kemukakan Pandangan tentang Data HGU Pencegahan dan Penanganan Tanggal Sengketa Konflik 31 Mei 2019 Desakan kepada Kementerian Agraria dan yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam (ATR/BPN) untuk membuka Data Hak Indonesia,” ungkapnya. Guna Usaha (HGU) belakangan ini menjadi perhatian beberapa kalangan. Sejumlah pihak Sadino juga meminta pemerintah tidak perlu membuka menilai Data HGU tidak transparan sehingga disinyalir data HGU perkebunan sawit seluruhnya karena rawan menyebabkan potensi munculnya kerugian negara disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung akibat korupsi yang dilakukan pada sektor ini. Desakan jawab. Di sisi lain, negara juga wajib melindungi banyak untuk membuka data soal HGU juga bukan tanpa kepentingan hukum lain terkait kerahasiaan pemerintah alasan. Mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam sektor investasi. (MA) nomor Register 121 K/TUN/2017. Salah satunya agar kepercayaan investor terhadap Menanggapi hal tersebut pada kesempatannya di dunia usaha tidak menurun karena selama ini HGU acara Focus Group Discussion dengan tema “Aspek juga dijaminkan. ”Jika semua data HGU dibuka, maka Tenurial dalam Pengelolaan Lahan untuk Perkebunan kepercayaan investor terhadap dunia usaha di Indonesia dan Hutan Tanaman Industri” yang diselenggarakan menjadi berkurang,” katanya. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Selasa (28/5) Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Untuk informasi berkaitan dengan Putusan MA Keagrariaan Ery Suwondo mengatakan data HGU dapat Nomor Register 121 K/TUN/2017, saat ini juga dibuka namun tidak secara luas diberikan kepada semua sudah keluar Putusan Tata Usaha Negara Provinsi kalangan masyarakat. Kalimantan Tengah Nomor Register 25/G/KI/2018/ PTUN.PLK yang menetapkan bahwa Kementerian “Informasi Data HGU tidak bisa sembarangan diberikan ATR/BPN tidak dapat memberikan Data HGU berupa kepada masyarakat karena sifatnya yang private 1. Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sehingga dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 sudah memperoleh HGU; 2. Peta (SHP) perusahaan Pasal 28 H, karena sifatnya tersebut maka harus orang Kelapa Sawit yang sudah memperoleh HGU, hal yang memiliki hubungan hukum dengan tanah HGU tersebut bukanlah tindakan yang sewenang-wenang tersebut yang dapat menerima informasi secara rinci, dan melanggar hukum, tetapi justru melaksanakan atau data HGU dapat dibuka jika ada kepentingan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku nasional yang ingin dilindungi,” ujarnya. yang melarang memberikan dokumen dimaksud, yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Senada dengan Ery Suwondo, Pakar Hukum Kehutanan tentang keterbukaan informasi publik, yaitu dalam dan Lingkungan Dr. Sadino mengatakan bahwa selama Pasal 6 ayat (3) Huruf (c) dan Pasal 17 Huruf h angka ini, banyak orang yang tidak bisa menerjemahkan (3); PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang yaitu Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Seolah-olah publik (4); Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan bisa dengan bebas dan leluasa mengetahui semua Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang informasi yang ada di Republik ini. Padahal, dalam Pasal Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 UU No 14/2008 terdapat beberapa informasi yang 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dalam dikecualikan. Pasal 44 ayat (1), Pasal 187, Pasal 191 dan Pasal 192 ayat (1), (3) dan ayat (4); dan Peraturan Kepala Badan “Aturan tersebut termasuk dalam Pasal 17 huruf (d) UU Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 No 14/2008 yang menyatakan bahwa informasi publik Tahun 2013 Pasal 12 Ayat (4) huruf i. (RO/AF) 450 Kumpulan Siaran Pers