SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

NOVEMBER Menjawab Tantangan Era 4.0 Melalui Forum Ilmiah Kementerian ATR/BPN Tanggal Transformasi Digital, 26 November 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Jakarta - Di era 4.0 saat ini, administrasi dalam _improvement_ yang bisa dilakukan untuk kemajuan pemerintahan menghadapi beragam tantangan Kementerian ATR/BPN. “Puslitbang harus menjadi dan perlu adanya terobosan. Tantangan tersebut mata dan telinga kementerian untuk perbaikan sistem. termasuk lahirnya era digital yang mendorong Sistem kita memang sudah baik, tetapi masih banyak ekspektasi akan keterbukaan, kecepatan, dan kekurangannya. Sehingga diharapkan dengan adanya akurasi layanan publik yang diberikan pemerintah. ide-ide melalui forum ilmiah ini dapat memajukan Dalam menghadapi hal tersebut, Kementerian Agraria Kementerian ATR/BPN,” kata Sofyan A. Djalil. dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) menjawab tantangan dengan dilaksanakannya   Fondasi pertanahan yang telah dibangun sejauh ini, Forum Ilmiah dengan tema Administrasi Pertanahan tentunya akan memperkokoh pendaftaran tanah di dan Tata Ruang Indonesia Menuju Modern, Digital, dan berbagai wilayah penjuru tanah air menuju Indonesia Terpercaya.  lengkap tahun 2024 dan mungkin sekaligus diharapkan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menghadiri bisa bebas sengketa (complete land registration and sekaligus membuka acara Forum Ilmiah yang zero dispute). “Kita harus terus menerus melakukan diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan pendaftaran tanpa henti yang juga secara bersamaan Pengembangan (Puslitbang) Kementerian ATR/BPN. menata, membenahi dan membangun sistem yang “Tema ini sangat kontekstual karena arah dan tujuan handal,” lanjut Sofyan A. Djalil.  yang kita tetapkan adalah menuju lembaga berkelas dunia. Untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan persiapan   Diharapkan Kementerian ATR/BPN tetap bekerja yang sangat serius dan cermat,” ujar Sofyan A. Djalil keras memperkuat data pertanahan dan tata ruang saat membuka acara di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, yang mengikuti era industri 4.0 saat ini. Ke depannya Selasa (26/11). jika semua data pertanahan kita sudah lengkap, maka Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menjelaskan jika riset ilmiah lembaga pertanahan mungkin hanya di bawah sistem ini diseriuskan dan diaplikasikan, maka ada banyak informasi pertanahan saja. Untuk itu penyajian data yang menjadi syarat mutlak bagi era industri 4.0 harus memegang prinsip data yang Complete, Accurate, Reliable and Integrated.   Pada kesempatan yang sama, Makmur A. Siboro, Plh. Kepala Puslitbang dan juga selaku Ketua Forum Ilmiah menyampaikan bahwa terdapat 42 karya abstrak ilmiah untuk diseleksi kembali dan nantinya akan menghasilkan 5 karya ilmiah topik mengenai Pertanahan dan 5 topik Tata Ruang. “Sumbangan pemikiran atau ide-ide terbaik melalui karya tulis ilmiah akan memberikan perkembangan bagi pembangunan Indonesia,” ungkap Makmur A. Siboro. Forum ilmiah ini merupakan suatu forum keilmuan dan akademis yang diselenggarakan sekali dua tahun sejak tahun 2015. Diharapkan dengan adanya forum ilmiah ini akan ada masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran serta gagasan-gagasan yang kreatif (out of the box). Namun tetap dalam koridor regulasi yang mendukung untuk menuju Kementerian ATR/BPN maju dan modern. (TA/AF) 551Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

NOVEMBER Digitalisasi Dokumen Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Lakukan Kajian Teknis Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 27 November 2019 Jakarta - Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia  “Ketika nanti semua dokumen pertanahan sudah berbasis digital, kearsipan yang selama ini hanya berkutat pada kertas- kita harus punya rencana ke depan lagi akan diapakan dokumen kertas kini juga tak ketinggalan telah memanfaatkan ini. Kita harus terus menerus berinovasi agar Kementerian kita ini teknologi sebagai alat untuk mengolah, mengakses, menjadi instansi maju dan modern,” tambahnya.  dan penyebaran serta pelestarian arsip.  Diharapkan, kegiatan Kajian Teknis ini dapat menjadi acuan bagi   Bersamaan dengan itu, Kementerian Agraria dan Tata program besar transformasi digital melalui proses digitalisasi Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki dokumen pertanahan, sehingga transformasi digital yang program besar terkait transformasi menuju pelayanan digital berdasar ketentuan hukum yang berlaku dan modern dapat melalui penataan arsip secara modern dan pemanfaatan terlaksana secara efektif dan efisien. “Saya berharap agar arsip elektronik. Kementerian ATR/BPN melalui Biro Umum peserta dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik- dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan Kajian Teknis baiknya,” tutup Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Digitalisasi Dokumen Pertanahan di Marc Hotel Passer Baroe, (AF/TA). Jakarta, Selasa (26/11).  “Saya mengapresiasi kegiatan ini, karena ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting pada era sekarang. Dimana Kementerian ATR/BPN sedang dalam masa transformasi menuju era digital. Sehingga inisiasi untuk membuat kajian akan menjadi panduan kita untuk tindakan ke depannya dalam mendigitalisasikan dokumen pertanahan,” ujar Nurhadi Putra selaku Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan saat membuka acara.  Lebih lanjut, Nurhadi Putra mengatakan bahwa kondisi kantor pertanahan saat ini masih menyimpan dan mengatur data warkah secara manual. “Ada beberapa kantor pertanahan yang sudah mendigitalisasikan dokumen warkah, tetapi belum semuanya. Oleh karena itu, upaya Kementerian ATR/ BPN sesuai arahan pimpinan pada saat Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) adalah membuat road map transformasi dari tahun 2020 hingga 2024,” ungkapnya.   Dalam mengawali road map ini, perlu adanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Strandar Operasional Prosedur (SOP) sehingga proses yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Di tahun 2019 sudah cukup banyak warkah yang sudah di digitalisasi. Tahun 2020 adalah titik awal bagi Kementerian ATR/BPN untuk menuju era digital dan pada tahun 2024 harapannya adalah semua dokumen sudah dalam bentuk digital dan tidak ada lagi pengelolaan manual.  552 Kumpulan Siaran Pers

NOVEMBER Pelatihan Analisis Risiko Berbasis Aplikasi Kobo Tanggal Transformasi Digital, 20 November 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Bogor - Pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di Guna menunjang hal tersebut dalam pelaksanaan PTSL Indonesia saat ini masih terus berlangsung. Kementerian partisipasi masyarakat, Kementerian ATR/BPN, melalui Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Infrastruktur Keagrariaan Nasional (BPN), sebagai pemangku mandat tersebut, menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) dalam melakukan terus melakukan terobosan guna mendaftarkan seluruh Analisis Risiko melalui aplikasi Kobo di Hotel Alana, Sentul, tanah di Wilayah Republik Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Bogor pada tanggal 26-29 November 2019. Kegiatan pelatihan Sistematis Lengkap (PTSL) saat ini sedang gencar dilaksanakan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari 21 peserta oleh seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. daerah, 5 PAS, serta Tim PMU. Saat pembukaan, Sekretaris   Ditjen Infrastruktur Keagrariaan, Dony Erwan Brilianto Dalam kegiatan percepatan pelaksanaan PTSL, Kementerian mengatakan bahwa pelatihan ini diselenggarakan guna ATR/BPN bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank). memudahkan dokumentasi dan mengantisipasi jumlah desa Pelaksanaan PTSL melalui kerja sama dengan Bank Dunia yang besar karena adanya peningkatan menjadi 1,3 juta bidang. ini melibatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk “Luasan 1,3 juta bidang mencakup 62 Kabupaten di 7 Provinsi Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Selain itu, dalam pada fase III tahun 2020,” ujar Sekretaris Ditjen Infrastruktur PTSL partisipasi masyarakat juga dikenal istilah safeguard. Keagrariaan. Yang dimaksud safeguard adalah bentuk quality control dalam   pelaksanaan PTSL partisipasi masyarakat, di mana unsurnya Lebih lanjut, Dony Erwan Brilianto mengungkapkan bahwa antara lain analisis risiko.  pelatihan ini dipandu oleh seorang IT Programmer, Jati   Purnomo. “Peserta dibekali dengan pengenalan dasar aplikasi Aplikasi Kobo merupakan aplikasi yang digunakan untuk Kobo dari pembuatan akun hingga melakukan analisis risiko mengumpulkan informasi dengan waktu yang singkat. Aplikasi Environmental and Social Management Framework (ESMF). ini nantinya akan digunakan oleh Kepala Seksi di lingkungan Analisis ini dimulai dari pengembangan form, pengumpulan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Public Awareness data dan analisis hasil serta implementasi dalam penggunaan Specialist (PAS), Project Management Unit (PMU), Konsultan aplikasi dalam proses analisis resiko,” kata Sekretaris Ditjen IT Programmer untuk memantau resiko yang muncul dalam Infrastruktur Keagrariaan. pelaksanaan PTSL partisipasi masyarakat.   Pelatihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kapasitas setiap jajaran peserta. “Selain itu setiap peserta dapat menyelesaikan Formulir Digital ESMF Berbasis Kobo, menyusun rencana kerja dan mengajarkan ilmu yang didapat kepada rekan kerja di Kantor Pertanahan,” kata Dony Erwan Brilianto. (RH) 553Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Aplikasi Survey Tanahku, Inovasi Percepatan Pendaftaran Tanah Dalam Satu Genggaman Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 04 Desember 2019 Jakarta - Untuk mencapai arah kebijakan Kementerian batas bidang tanah. Semua dalam satu genggaman!” tambah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional R. Muhammad Adi Darmawan. (ATR/BPN) yaitu mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel Lebih lanjut, R. Muhammad Adi Darmawan mengungkapkan positif, harus dilakukan peningkatan kualitas pada bahwa aplikasi Survey Tanahku merupakan murni karya anak setiap tahapan dan hasil dari kegiatan tersebut. Oleh karena bangsa, tentunya dengan kualitas setara dengan Netherland itu, Kementerian ATR/BPN perlu melakukan terobosan dan Kadaster yang pernah digunakan dalam pilot project di inovasi baru dalam rangka pelayanan pertanahan yang modern Kabupaten Tanggamus dan Grobogan. “Dengan kolaborasi dan memudahkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.  antara Direktrorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dan   Pusdatin dalam pengembangan aplikasi ini, Survey Tanahku Melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan (Ditjen memiliki harga yang lebih ekonomis yaitu 5% dari harga IK) khususnya Direktrorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral aplikasi tersebut,” ungkapnya. yang berkolaborasi dengan Pusat Data dan Informasi   Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menyambut baik Berkelanjutan (Pusdatin), saat ini Kementerian ATR/BPN inovasi yang terus dilakukan di Kementerian ATR/BPN, ia melakukan inovasi di bidang teknologi untuk mempercepat berharap dengan inovasi ini bisa menyelesaikan banyak dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program Pendaftaran masalah. “Saya senang sekali atas inovasi yang dilakukan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). teman-teman di Kementerian ATR/BPN, bahkan yang disebut   kualitas setara dengan Netherland Kadaster tapi harganya “Dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas cuma sekitar 5%, itu menandakan orang di Indonesia luar pelaksanaan PTSL, serta mempermudah partisipasi biasa kreatif,” ucapnya dengan bangga. masyarakat dalam membantu pengumpulan data   pertanahan (fisik dan yuridis), maka di tahun 2019 ini Sebelum membuka kegiatan ini, Sofyan A. Djalil berpesan kami telah menyelesaikan pembangunan aplikasi mobile kepada 250 peserta yang hadir untuk selalu menjaga kualitas untuk pengumpulan data pertanahan dengan nama Survey dari setiap pekerjaan yang dilakukan. “Aplikasi ini akan Tanahku,” ujar Dirjen IK, R. Muhammad Adi Dharmawan saat kita gunakan secara masif di tahun 2020, untuk itu tolong memberikan laporan kepada Menteri ATR/Kepala BPN pada kuasai betul teknologi ini. Tetapi, yang terpenting adalah pembukaan Workshop Inovasi Teknologi Dalam Rangka PTSL bagaimana attitude dalam menggunakannya. Jangan sampai Berbasis Partisipasi Masyarakat Menggunakan Aplikasi menggampangkan masalah dan selalu jaga kualitas kerja kita Survey Tanahku, yang diselenggarakan di Hotel Mercure demi memberikan hasil yang paling optimum,” pesan Menteri Ancol, Jakarta, Selasa (03/12). ATR/Kepala BPN. (LS/AF)   Pada kesempatan yang sama, Dirjen IK menjelaskan cara pengoperasian aplikasi Survey Tanahku secara singkat, padat dan jelas. “Aplikasi ini digunakan untuk pengambilan data fisik dari berbagai sumber, dengan pengamatan posisi menggunakan GNSS RTK yang terhubung melalui bluetooth, dengan tampilan Geo KKP pada aplikasi dapat dipastikan bidang tanah baru tidak akan tumpang tindih dengan bidang lainnya. Survey Tanahku juga digunakan untuk mengambil data pertanahan lainnya seperti sidik jari petunjuk batas dan kontradiktur delimitasi dan terkoneksi dengan data Dukcapil untuk memastikan identitas pemegang hak,” jelasnya.   “Dalam rangka partisipasi masyarakat, aplikasi Survey Tanahku juga dapat dilakukan masyarakat untuk melakukan identifikasi 554 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Pertama di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Launching BPN Mitra Desa di Kabupaten Bantul Tanggal Transformasi Digital, 06 Desember 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Bantul - Pertama di Indonesia, Kementerian ATR/BPN BPN Mitra Desa ini cara pemerintah daerah untuk menggerakkan melalui Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bantul partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi meluncurkan program BPN Mitra Desa sebagai salah pertanahan di tingkat desa, untuk mendukung Program Strategis satu langkah sinergitas urusan pertanahan antara Nasional terutama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antara Pemerintah Desa dengan Kantah Kabupaten Bantul. lain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Diharapkan program berbasis teknologi informasi ini dapat Agraria, penyelesaian sengketa dan konflik agraria serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang mendukung untuk menuju kabupeten/kota lengkap. Sebab selama secara modern dan berkepastian hukum. ini masih ada keterbatasan data-data mengenai tanah yang belum   terdaftar diharapkan dengan adanya BPN Mitra Desa ini bisa Peluncuran program BPN Mitra Desa ini diawali dengan penekanan mengupdate data bidang-bidang yang belum terdaftar agar BPN tombol oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, bisa merencanakan bidang yang akan diterbitkan sertipikat. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta   Tri Wibisono, Kepala Kantah Kabupaten Bantul Iskandar Subagya, “Dalam rangka transformasi digitalisasi layanan pertanahan yang Bupati Bantul Suharsono serta beberapa lurah desa di Bangsal saat ini sedang berjalan di Kementerian ATR/BPN, kami ingin Rumah Dinas Bupati Bantul, Rabu (04/12). menularkan pemanfaatan teknologi ini juga ke pemerintah desa   sebagai mitra kerja kami untuk kembali mempublikasikannya “Program BPN Mitra Desa ini sebagai inisiatif pemerintah dalam ke masyarakat. Masyarakat diajak untuk bisa menyelesaikan memanfaatkan teknologi informasi agar masyarakat terbantu permasalahan yang ada di daerahnya sendiri khususnya desa,” agar memenuhi kebutuhannya sendiri dan secara tidak sadar ini ungkap Tri Wibisono. juga membantu pemerintah, misalnya dalam mendapatkan data,”   ujar Surya Tjandra. Tri Wibisono menambahkan pada program BPN Mitra Desa ini   ada empat aplikasi yang akan disharing ke pemerintah desa Surya Tjandra menambahkan Program BPN Mitra Desa ini perlu dan masyarakat di antaranya: aplikasi SIAP (Sistem Informasi diapresiasi karena merupakan inovasi pertama di Indonesia dari PTSL) untuk memudahkan dalam pembuatan berkas yuridis; Kabupaten Bantul, “Kita coba lihat apakah bisa diterapkan di aplikasi SANTRI (Sistem Aplikasi Entri Data Teintegrasi) untuk seluruh Indonesia? Harusnya bisa. Memang sudah ada upaya- memudahkan yuridis kegiatan PTSL yang dikombinasikan upaya lain, tapi seperti BPN Mitra Desa yang turun langsung dengan geotagging bidang tanah; Aplikasi Sentuh Tanahku; pelaksanaanya ya di sini,” tambahnya. dan Bidang Tanah Online.     Di kesempatan yang sama, Tri Wibisono mengatakan program Di sisi lain, Suharsono mengatakan apresiasinya atas sinergi antara desa dan BPN, “Saya harap segala permasalahan pertanahan yang ada di masyarakat yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengurusan sertipikat dapat kita atasi bersama sehingga terjadi akselerasi pad prosesnya dan terciptanya kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat,” ucapnya. (NA/RH) 555Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Aplikasi SIGTORA Hadir, Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Berbasis Sistem Informasi Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 08 Desember 2019 Y ogyakarta - Kementerian ATR/BPN melalui Dasar dibuatnya aplikasi SIGTORA karena belum Direktorat Jenderal Penataan Agraria tersusunnya database TORA sehingga perlunya meluncurkan aplikasi SIGTORA (Sistem manajemen data TORA yang terintegrasi dan informatif Informasi Geografis Tanah Objek Reforma untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan dan Agraria) sebagai bentuk transparansi sekaligus pelaporan Reforma Agraria di seluruh Indonesia. memudahkan pelaksanaan Reforma Agraria yang   sejatinya melibatkan banyak orang dari berbagai elemen Aplikasi SIGTORA ini terdiri dari tampilan berbasis situs masyarakat. Peluncuran aplikasi SIGTORA ini diawali yang menampilkan data atau informasi hasil pelaksanaan dengan penekanan tombol oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Reforma Agraria berupa peta dan infografis, yang terdiri Kepala BPN Surya Tjandra, Kepala Kantor Wilayah BPN dari peta dasar, data atau informasi sebaran TORA, hasil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Wibisono, dan analisa TORA (kelayakan, arahan program dan potensi Direktur Landreform Sudaryanto. komoditas), data atau informasi hasil pelaksanaan   Reforma Agraria (realisasi redistribusi tanah tahun 2015- “Kalau bicara soal TORA itu biasanya orang fokus 2018), kisah-kisah sukses pelaksanaan Reforma Agraria, membahas dua hal, yaitu objek dan subjek dan aplikasi dan alat untuk pemutakhiran data TORA di daerah.  ini mau menjawab itu. Objek dan subjek TORA ini   sebenarnya bisa dicari walaupun sulit tapi bisa kita Kemudian tampilan berbasis mobile dalam rangka temukan. Aplikasi ini akan membantu di luar yang pengambilan dan pengolahan data P4T dan data TORA sudah ditetapkan oleh pemerintah atau dilaporkan oleh yang dilakukan di lapangan secara realtime, yang Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani menampilkan sebaran TORA, fungsi measurement dan Indonesia (SPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, geotagging, penggambaran bidang tanah, input data maupun Kantor Staf Presiden,” ujar Wakil Menteri ATR/ TORA dan P4T, serta dashboard P4T dan data TORA Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat memberikan seluruh Indonesia. SIGTORA dapat diakses melalui pengarahan usai peluncuran aplikasi SIGTORA di The https://sigtora.atrbpn.go.id (NA/RH) Phoenix Hotel Yogyakarta, beberapa waktu lalu.   Surya Tjandra menambahkan aplikasi ini betul-betul mengajak masyarakat untuk terlibat, jadi mereka bisa menguji apakah wilayahnya masuk sebagai TORA dan berkesempatan mendapat redistribusi, serta menerima pemanfaatan lahan dan mendapat dukungan pemerintah yang disebut Reforma Agraria khususnya redistribusi tanah.   Senada dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Direktur Landreform menyatakan bahwa aplikasi SIGTORA ini mewadahi objek TORA baik itu dari kawasan hutan, tanah terlantar, Hak Guna Usaha habis, dan dari sumber lainnya. “Dengan adanya SIGTORA diharapkan semua objek-objek itu bisa terwadahi sehingga akan mudah mengeksekusinya kita akan lihat seperti apa kondisinya SIGTORA itu,” ujar Sudaryanto, Direktur Landreform. 556 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Layanan Pertanahan Ramai, Kementerian ATR/BPN Akan Digitalkan Seluruh Layanan Pertanahan Tanggal Transformasi Digital, 12 Desember 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Jakarta - Masuk di jajaran Kabinet periode kedua layanan BPN sudah berbasis IT sehingga bisa menjadi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kantor berkelas dunia,” tandasnya.  Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat Sofyan A. Djalil langsung tancap gas. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perubahan ke arah Ada sejumlah perbaikan yang akan ia terapkan digital ini ternyata mendapat sambutan baik dari di Kementerian ATR/BPN, salah satunya mengenai masyarakat. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan publik di Kantor Pertanahan. dari BPS menunjukkan hasil yang baik. “Sehingga kami menerima predikat Zona Integritas Wilayah Bebas “Saya kasihan pelayanan di Kantor Pertanahan itu ramai Korupsi untuk 7 kantor Pertanahan oleh Kementerian seperti di kantor-kantor tertentu. Ada orang yang jual beli PAN-RB kemarin, Selasa (10/12),” ungkapnya. tanah, Sertipikat hilang, ada yang tidak tahu tanahnya di mana tanya BPN, ada permohonan Hak Tanggungan Tak hanya pelayanan publik, Sofyan A. Djalil juga sampai sengketa waris pun lapornya ke BPN. Kalau menargetkan seluruh tanah di Indonesia terdaftar semua harus ke Kantor Pertanahan maka tidak cukup pada 2025. Bukan cuma soal tanah, bahkan seluruh waktunya. Untuk itu kita akan buka layanan digital,” jelas kepemilikan sawah pun akan dicatat seluruhnya.  Sofyan A. Djalil pada acara Media Gathering di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Rabu (11/12). “Kementerian ATR/BPN terus memperbaiki diri, terus meningkatkan pelayanan. Kita mempunyai rencana Dengan layanan digital ini, menurut Sofyan A. Djalil, akan jangka panjang terukur, tahun 2025 seluruh tanah memudahkan masyarakat, sehingga tidak perlu datang terdaftar,” jelas Sofyan A. Djalil. ke Kantor Pertanahan. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal “Saat ini kita sudah terapkan untuk 4 layanan Hak Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa Kementerian Tanggungan Elektronik di 42 Kantor Pertanahan. ATR/BPN memiliki target yang ambisius, yaitu akan Hasilnya bagus, ini akan ditambah lagi sampai seluruh mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia pada tahun Kantor Pertanahan di Indonesia dapat menerapkan 2025. Target itu mungkin diwujudkan jika melihat pelayanan digital. Roadmap kami pada tahun 2024 tren target yang diberikan terus terlampaui. Untuk itu, lanjut Himawan Arief Sugoto, jika seluruh tanah sudah terdaftar maka Kementerian ATR/BPN memiliki Big Data. “Dengan begitu wacana untuk pegawai dapat kerja di rumah sebetulnya bisa dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025,” imbuhnya. (RO) 557Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Keterbukaan Informasi Wujudkan ATR/BPN yang Modern dan Informatif Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 17 Desember 2019 Jakarta - Revolusi industri 4.0 telah memberikan menjadi salah satu terwujudnya Kementerian yang modern dampak terhadap beragam aspek kehidupan, dan informatif, sehingga dapat berstandar kelas dunia. termasuk kinerja suatu instansi Pemerintahan. Maka saya imbau untuk seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Agar tetap berjalan relevan, instansi pemerintahan Pertanahan BPN untuk segera mengaktifkan website dan pun dipandang harus melakukan transformasi portalnya karena melalui itu informasi juga dapat dengan digital. Hal ini yang juga dilakukan oleh Kementerian Agraria cepat disebarluaskan kepada masyarakat khususnya di dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), daerah,” ungkap Yulia Jaya Nirmawati. yang secara konsisten mendukung transformasi digital. Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga “Kita sudah memiliki roadmap untuk bertransformasi Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis dalam menuju Kementerian ATR/BPN berstandar kelas dunia. penyampaian materi menjelaskan bahwa, Kementerian Di mana kita harus bertransformasi ke era digital dan ATR/BPN harus modern dan informatif. Salah satu yang bisa mengurangi pemakaian kertas, dimulai dengan berkas dilakukan di daerah yaitu dengan menggali isu lokal atau warkah kemudian tanda tangan elektronik. Hal tersebut di daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. dilakukan sebagai salah satu cara menuju Kementerian “Juga harus ada standardisasi dan aktivasi akun media berkelas dunia,” kata Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data sosial di setiap kantor wilayah maupun Kantor Pertanahan Dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian BPN di daerah, seperti menyamakan nama akun sosial Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN pada acara media,” kata Harison Mocodompis. Sosialisasi Website Kementerian ATR/BPN 2019, di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, (16/12). Acara dengan tema “Mewujudkan Website dan Portal Daerah Kementerian ATR/BPN yang Modern & Informatif Lebih lanjut Virgo Eresta Jaya menjelaskan, keterbukaan Dalam Mendukung Transformasi Digital” dilaksanakan informasi serta komunikasi publik merupakan hal yang pada tanggal 16 s.d. 18 Desember 2019, yang diikuti tak kalah pentingnya dalam proses menuju Kementerian oleh 237 admin website yang merupakan representasi berkelas dunia. “Keterbukaan informasi dan komunikasi dari 237 Kabupaten/Kota. Dengan harapan agar publik dapat dilakukan melalui website yang juga harus setiap kantor Kementerian ATR/BPN di daerah dapat dikelola dengan baik dan benar. Admin website ini dapat menjadi garda terdepan dalam menyiarkan kegiatan menjadi corong dari Kementerian ATR/BPN, dengan serta komunikasi publik dari Kementerian ATR/ menyampaikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat BPN. Sehingga Kementerian ATR/BPN dapat menjadi bagi masyarakat,” ujar Virgo Eresta Jaya. kementerian berkelas dunia. (TA/LS) Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarkat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa keterbukaan informasi itu sangat penting mengingat program kerja di Kementerian ATR/ BPN yang begitu strategis terkait dengan tanah dan ruang Indonesia. Karena juga menyangkut hajat hidup banyak orang, sehingga setiap informasi perlu disebarluaskan kepada masyarakat. “Kita harus aktif dalam merespon informasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Komunikasi publik yang menggunakan media bertujuan untuk memberikan outcome kepada masyarakat. Dengan keterbukaan informasi dapat 558 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Kementerian ATR/BPN Akan Kembangkan Sistem Informasi Pertanahan Modern Tanggal Transformasi Digital, 18 Desember 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Jakarta - Pemerintah akan mengembangkan ruangan di Kantor Kementerian ATR/BPN, dan dokumen Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Modern ini sifatnya sangat penting terutama jika terjadi masalah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pertanahan, maka dari itu perlu adanya data base digital,” pertanahan secara elektronik dan memudahkan ungkap Himawan Arief Sugoto saat menghadiri Market para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Sounding Proyek KPBU di Gedung Badan Koordinasi Pengembangan SIP Modern ini, akan dilakukan melalui Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Selasa (17/12). skema Kerja Sama antara Pemerintah dengan Badan   Usaha (KPBU) dan yang menjadi Penanggung Jawab Himawan Arief Sugoto menambahkan karena data Proyek Kerja Sama (PJPK) ini, yaitu Kementerian Agraria properti dan pertanahan di Indonesia sudah semakin dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). banyak maka dari itu diperlukan sistem informasi yang terbaru dan memadai seperti SIP Modern ini. “Karena ke Pengembangan SIP Modern ini menjadi salah satu depan, Kementerian ATR/BPN akan menjadi pengelola langkah transformasi layanan pertanahan secara digital big data pertanahan dan tata ruang di Indonesia, orang- melalui smart device baik website maupun mobile orang yang butuh data akan sangat bergantung pada apps serta dukungan infrastruktur teknologi terkini kita,” imbuhnya. yang diharapkan dapat mendukung program prioritas   nasional untuk mewujudkan target program Percepatan Adapun cakupan proyek KPBU ini meliputi pengembangan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL), yaitu mendaftarkan aplikasi exististing sistem informasi pertanahan modern, tanah di Indonesia mencapai 100% hingga tahun 2025 pemeliharaan sistem informasi pertanahan modern, dan Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pengembangan modul tambahan sistem informasi untuk menjamin kepastian lisensi. pertanahan modern, digitalisasi dan validasi data tekstual   serta adjustment data spasial, pengadaan perangkat “Dengan adanya target PTSL tersebut dapat dipastikan keras (hardware), aktivitas pendukung, serta menyediakan jumlah dokumen akan terus bertambah. Saat ini saja sumber daya untuk aktivitas operasional. dokumen warkah sudah memenuhi dan menyita banyak   Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Perencanaan Modal BKPM Ikmal Lukman mengatakan pembangunan hard infrastructure seperti jalan dan bangunan pendukung dan lainnya diharapkan dapat meningkatkan investasi sekaligus menjadi stimulus untuk usaha baru. SIP Modern hadir sebagai soft infrastructure guna mendukung kelancaran program hard infrastructure dan juga akan mendorong indeks kemudahan berusaha, terutama dari sisi registrasi properti (registering property).   “Kami sangat mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pengembangan SIP modern ini, dengan skema KPBU, kita maksimalkan keunggulan dan keterlibatan pihak swasta dalam memanfaatkan teknologi dan memberikan pelayanan. Layanan pertanahan secara digital diyakini akan memudahkan kemudahan berusaha, khususnya pada aspek kenaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB), “ ujar Ikmal Lukman. (NA/AF) 559Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Tingkatkan Keterampilan dan Tingkah Laku Pegawai Demi Terwujudnya Institusi yang Maju dan Modern Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 18 Desember 2019 Jakarta - Dalam rangka menuju institusi yang memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, juga maju dan modern, diperlukan antara lain senantiasa untuk memperhatikan ketentuan peraturan terwujudnya standar kompetensi Sumber perundangan, taat asas dan tepat waktu agar hasil Daya Manusia (SDM) yang profesional menuju yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan tidak birokrasi berstandar dunia. Dalam hal ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari. diharapkan para pegawai  Kementerian Agraria dan Tata   Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian standar keilmuan dan keterampilan sesuai dengan tugas Informasi Publik Biro Hubungan Masyarakat, Adhi pokok dan fungsinya masing-masing. Maskawan menyampaikan tujuan diadakannya   kegiatan ini adalah untuk meningkatkan SDM di Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal lingkungan Kementerian ATR/BPN terutama yang Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam terkait dengan keterampilan dan tingkah laku juga pembukaan acara _In House Training (Stand Out from pengetahuan. “Ke depannya diharapkan dapat the Crowd)_ bersama John Robert Powers Indonesia meningkatkan kinerja di lingkungan sehari-hari,” yang diselenggarakan oleh Biro Hubungan Masyarakat ungkap Kepala Bagian Informasi Publik. (AF/NA) Kementerian ATR/BPN di GranDhika Hotel, Jakarta, Selasa (17/12).    Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengatakan humas dalam suatu instansi memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting. “Fungsi dari humas ini sangat penting sekali. Di mana mereka harus membangun persepsi terhadap publik, membuat jaringan yang luas ke masyarakat luar dan juga berkolaborasi dengan instansi lain untuk saling bertukar informasi,” ujar Himawan Arief Sugoto.   Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menambahkan bahwa di dalam Biro Hubungan Masyarakat terdapat juga Bagian Protokol yang memiliki peran penting, karena sebagai ujung tombak koordinasi kegiatan pimpinan baik dengan pihak internal maupun eksternal. “Protokol diharapkan memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik sehingga banyaknya kegiatan pimpinan dapat terselenggara dengan baik,” tambahnya.   Di akhir sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN mengharapkan dengan adanya kegiatan ini, peserta dapat menghayati tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, sehingga apapun yang dilakukan dapat 560 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Transformasi Menuju Era Digital, Sekretaris Jenderal: Ini Komitmen Bersama Tanggal Transformasi Digital, 19 Desember 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Jakarta - Dalam hal pendaftaran tanah, hingga saat baru terkait modernisasi tata kelola dan sistem kearsipan ini pemerintah melalui Kementerian Agraria dan yang mengedepankan konsep e-government. “Sistem arsip Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ juga merupakan aspek yang sangat penting karena sejauh BPN) telah rampung menyelesaikan kurang lebih ini banyak sekali hal-hal yang saat ini menjadi perhatian 62 juta bidang tanah terdaftar dan ditargetkan di contohnya seperti sengketa kasus pertanahan yang tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia bersangkutan dengan warkah, dan sebagainya. Kalau sudah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis digital base, hal seperti itu akan minim terjadi,” ucapnya. Lengkap (PTSL). Dengan demikian, akan semakin banyak   dokumen pertanahan yang diproduksi oleh Kementerian “Hal tersebut juga merupakan spirit awal dicanangkannya ATR/BPN hingga Kantor Pertanahan yang berada di transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital. Kabupaten/Kota. Dengan menuju satu sistem digital base dan nantinya   direfleksikan ke dalam pelayanan-pelayanan pertanahan,” “Program PTSL ini baiknya kita sudah menuju sistem tambah Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN. digital base jadi tidak perlu menggunakan kertas, terlebih   lagi setelah Undang-undang Pertanahan disahkan yang Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto mengungkapkan bahwa digunakan adalah data digital,” ujar Sekretaris Jenderal setelah terdaftarnya bidang tanah di seluruh Indonesia, masa Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat depan Kementerian ATR/BPN adalah sebagai pengelola membuka kegiatan Kajian Teknis Digitalisasi Dokumen big data dan informasi pertanahan. Untuk itu, perlu adanya Pertanahan yang diadakan di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa dukungan dari seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN. (17/12). “Tantangan kita ke depan juga bagaimana membuat budaya   SDM kita mau bertransformasi menjadi digital talent. Dan ini Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa dalam rangka merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Kementerian transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital, ATR/BPN,” ungkapnya. maka dalam lima tahun ke depan akan dibuat regulasi   Pada kesempatan yang sama, Rina Dwi Astuti selaku ketua pelaksana kegiatan sekaligus Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN melaporkan bahwa seluruh satuan kerja menyetujui adanya digitalisasi dokumen pertanahan. Sebagai tahap awal, akan dilaksanakan di 7 Provinsi sebagai pilot project, diantaranya Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi.   “Dengan dilakukannya kajian teknis ini diharapkan dapat menghasilkan suatu perumusan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dapat masukan dari peserta yang berasal dari masing- masing satuan kerja. Sehingga bisa mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN, menuju penataan ruang serta pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum dan modern,” tutur Rina Dwi Astuti. (LS/AF) 561Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

DESEMBER Inovasi Pertanahan itu harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan Tanggal 20 Desember 2019 Yogyakarta - Jika kita berbicara mengenai produk aplikasi itu sendiri namun belum sepenuhnya inovasi, maka yang terlintas di pikiran kita mentransformasikan kebutuhan masyarakat pengguna adalah perubahan yang dapat merubah cara layanan kita,” ujar Surya Tjandra, saat memberikan kita bekerja sehingga menjadi lebih efektif dan footnote speech, Kamis (19/12). efisien. Namun, apakah inovasi pertanahan   tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada Surya Tjandra menjelaskan kenapa Google dan masyarakat selaku pengguna layanan Kementerian Facebook menjadi layanan yang paling dipakai di dunia. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Karena Facebook dan Google menjadikan penggunanya (ATR/BPN)? Untuk memperjelas hal tersebut, Sekolah merasa menjadi lebih bernilai. Kedua perusahaan Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menyelenggarakan tersebut, bisa membaca perilaku penggunanya. Dengan Talkshow dan Pameran Inovasi 2019 dengan tema begitu, semakin sering aplikasinya digunakan maka Menuju E Service Bidang Agraria, Tata Ruang dan aplikasi itu akan semakin pintar. “Untuk itu aplikasi yang Pertanahan menuju Kantor Pertanahan Modern. saat ini dikembangkan di Kementerian ATR/BPN harus   memperhatikan hal tersebut,” pesan Surya Tjandra. Bertempat di Pendopo STPN, ada 13 stand yang   mengikuti pameran inovasi. Sembilan stand dari pihak Kementerian ATR/BPN sangat bisa berhasil, karena swasta yang memamerkan teknologi pengukuran merupakan satu-satunya lembaga yang mengurus tanah terbaru, tiga stand dari Kantor Pertanahan yang pertanahan. Kementerian ini punya informasi bidang per memamerkan inovasi pelayanan pertanahan yaitu bidang tanah, informasi kepemilikan, sampai informasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Kota Solo, nilai tanah. “Dengan informasi yang kita miliki tersebut, dan Kabupaten Pandeglang, serta 1 stand dari STPN maka kita dapat memprediksi masa depan, bahkan kita yang memamerkan jurnal-jurnal terbaru hasil penelitian dapat membuat masa depan,” pungkasnya. (RO/TA) mahasiswa STPN.   Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh STPN untuk menampilkan inovasi pertanahan, menggali ilmu-ilmu baru sekaligus juga mempertahankan akreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, diharapkan pula dapat mencetuskan terobosan-terobosan baru, serta memantik seluruh Kantor Pertanahan untuk dapat bersinergi sehingga memberikan manfaat dan kontribusi nyata untuk Kementerian ATR/BPN.    Dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan, bahwa ada aplikasi sebagai bentuk inovasi di Kementerian ATR/ BPN. Namun ia menilai bahwa banyak aplikasi tersebut belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat “Karena yang saya lihat aplikasi itu baru mentransformasikan 562 Kumpulan Siaran Pers

DESEMBER Manfaatkan Teknologi, Pertama Kalinya Ujian PPNPN Dengan Metode CBT Tanggal Transformasi Digital, 30 Desember 2019 Modernisasi Layanan Pertanahan Cikeas - Menjadi lembaga yang Maju dan Modern selaku Kepala PPSDM saat diwawancarai Tim Humas sesuai dengan tagline yang dikedepankan Kementerian ATR/BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dibutuhkan  “Metode CBT dilakukan supaya proses seleksi lebih objektif, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, transparan sekaligus menghindari praktek Korupsi, Kolusi berkualitas, profesional dan kompeten serta didukung oleh dan Nepotisme (KKN),” tutur Deni Santo. kemajuan teknologi yang memadai. Oleh sebab itu, Pusat   Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), melalui Dalam menyelesaikan Projek Strategis Nasional yang teknologi yang dimiliki, sudah sangat siap menyaring dan dilaksanakan Kementerian ATR/BPN khususnya di Provinsi mengembangkan potensi SDM sesuai dengan visi dari Banten, peran dari PPNPN dirasa sangat membantu Aparatur Kementerian ATR/BPN. Sipil Negara (ASN) yang bertugas, untuk itu Kantor Wilayah   BPN Provinsi Banten membuka pendaftaran secara masif. Atas inisiasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten serta “Tercatat sebanyak 5.482 pendaftar yang telah melakukan kolaborasi yang dilakukan dengan PPSDM dan Biro Organisasi pendaftaran secara _online._ Dari pendaftar yang masuk, dan Kepegawaian, maka dilaksanakan ujian tertulis dengan peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebanyak metode _Computer Based Test (CBT)_ dalam penerimaan 2.267 peserta yang berhak mengikuti ujian,” ucap Kepala Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang Kanwil BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng. diselenggarakan di Gedung PPSDM Kementerian ATR/BPN,   Cikeas, Minggu (29/12). Selanjutnya, akan dilaksanakan _Virtual Assessment_ bagi   peserta yang lulus ujian CBT hingga tersaring sebanyak 530 “Ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan seleksi PPNPN yang akan ditempatkan di seluruh lingkungan Kanwil PPNPN dengan metode CBT dan juga sebagai momentum BPN Provinsi Banten. “Dengan jumlah peserta yang masif, yang baik untuk menyaring SDM yang unggul dalam maka kami manfaatkan teknologi yang dimiliki PPSDM dalam mendukung capaian kinerja Kementerian ATR/BPN, melakukan percepatan proses seleksi. Untuk itu, dengan khususnya di Provinsi Banten. Untuk itu, ujian dilakukan pengalaman yang sudah dilakukan sebelumnya oleh PPSDM secara transparan dan profesional,” ujar Deni Santo dalam melakukan tes berbasis _online,_ maka kami percayakan kepada PPSDM untuk menemukan SDM yang unggul dengan standar yang ditentukan oleh Biro Orpeg,” kata Andi Tenri Abeng.   Untuk diketahui, _Virtual Assessment_ merupakan proses penilaian kompetensi untuk mengidentifikasi kompetensi yang ada dengan menggunakan lebih dari satu metode yaitu intelegensia spasial, potensi diri serta kemampuan manajerial yang di dalamnya meliputi sosial kultural dan teknis. Di samping itu, peserta dapat mengikuti ujian hanya dengan menggunakan komputer atau laptop dan bisa dilakukan di mana saja.   “Dengan memiliki fasilitas yang mendukung teknologi seperti ini, artinya PPSDM siap menjadi tempat pelaksanaan seleksi ujian berbasis _online,_ baik itu ASN maupun PPNPN bagi seluruh satuan kerja contohnya dengan menggunakan keunggulan _Virtual Assessment_ yang dapat diakses hingga Papua. Dan yang terpenting dapat menyaring pegawai yang berkualitas, profesional, maju dan modern,” pungkas Andi Tenri Abeng. (LS/NA) 563Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional





BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 309Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional