SIPERS 2019_Tanah Dan Ruang Untuk Rakyat

TANAH DAN RUANG UNTUK RAKYAT TRANSFORMASI DIGITAL KEMENTERIAN ATR/BPN MENUJU ERA 4.0





TIM REDAKSI 4 kumpulan Siaran Pers

KATA PENGANTAR Menteri ATR/KEPALA BPN KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Buku Tanah dan Ruang untuk Rakyat: Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN Menuju Era 4.0. Buku ini disusun dalam konteks menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Adapun kegiatannya, meliputi program yang terdapat di seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang dikelompokkan dengan subtema sebagai berikut: 1. Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus; 2. Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah; 3. Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; 4. Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan; 6. Pencegahan dan Penanganan Sengketa Konflik; 7. Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani); dan 8. Transformasi Digital, Modernisasi Layanan Pertanahan. Dalam rangka menghadapi era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, di tahun 2019 Kementerian ATR/BPN telah mewujudkan Kantor Pertanahan modern dengan memberikan produk pertanahan dan tata ruang berbasis elektronik. Hal ini juga sejalan dengan Visi Kementerian ATR/BPN di Tahun 2025 yaitu menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang yang berstandar dunia. Buku Tanah dan Ruang untuk Rakyat: Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN Menuju Era 4.0 juga ditujukan sebagai salah satu bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung semangat keterbukaan informasi yang menjadi pilar penting dalam negara demokratis. Diharapkan dengan terbitnya Buku Tanah dan Ruang untuk Rakyat: Transformasi Digital Kementerian ATR/BPN Menuju Era 4.0, seluruh pembaca dapat memahami produk yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di Tahun 2019. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A. Djalil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 5

DaftarIsi KUMPULAN Siaran Pers ILUSTRASI KATA PENGANTAR MENTERI ATR/KEPALA BPN DAFTAR ISI 7-176 BAB 1 : RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS 177-265 BAB 2 : PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH 266-308 BAB 3 : PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG 309-414 BAB 4 : REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 415-441 BAB 5 : PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN 442-464 BAB 6 : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA KONFLIK 465-499 BAB 7 : PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS (WILAYAH BEBAS KORUPSI & WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI) 500-563 BAB 8 : TRANSFORMASI DIGITAL, MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN ILUSTRASI 6 kumpulan Siaran Pers

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7

JANUARI APRESIASI KANTOR PERTANAHAN BERPRESTASI, KANWIL BPN JAWA TENGAH BERIKAN PENGHARGAAN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 05 Januari 2019 S emarang - Dalam rangka mengapresiasi kinerja 1.216.779 dapat terealisasikan sebanyak 1.280.630 bidang, Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah, Kantor Peta Bidang Tanah dari target 1.486.727 bidang dapat Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) terealisasikan sebanyak 1.532.722 bidang. Sedangkan target Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan anggaran dapat terserap sebanyak 94,73%. “Meskipun tidak kepada Kantor Pertanahan Berprestasi tahun 2018. terserap seluruhnya, namun penyerapan anggaran tersebut Penganugerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Aula tercatat sebagai satuan kerja dengan realisasi anggaran Sentosa, Gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, tertinggi di Indonesia,” ungkap Jonahar. Semarang, Jumat malam, (04/01). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam sambutannya Terdapat 31 kriteria penghargaan yang ditetapkan oleh Kanwil mengapresiasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kantor BPN Provinsi Jawa Tengah. Kriteria tersebut di antaranya Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, karena capaiannya telah adalah capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis melampaui target yang telah ditetapkan. Lengkap (PTSL), capaian program Redistribusi Tanah, capaian Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan “Ini kinerja yang baik. Saya bangga dan terima kasih, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), Penyerapan Anggaran, kinerja seperti yang harus kita jaga sehingga kita dapat pencanangan Zona Integritas, dan lain-lain. menyertipikatkan tanah sebanyak mungkin dan secepat mungki., Sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah Dari kriteria tersebut, Kantor Pertanahan yang memperoleh di Indonesia dapat terdaftar seluruhnya,” ujar Sofyan A. Djalil. juara umum kinerja terbaik pertama adalah Kantor Pertanahan (RO/NA) Kabupaten Grobogan, kinerja terbaik kedua adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dan kinerja terbaik ketiga adalah Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga berkesempatan menandatangani prasasti peresmian gedung baru Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini capaian PTSL Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Sertipikat Tanah dari target 8 kumpulan Siaran Pers

JANUARI Terima Penghargaan Kinerja Terbaik, Kiat Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang Menjalankan PSN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 05 Januari 2019 Semarang - Kantor Pertanahan Kabupaten kepada pegawai bahwa semua harus turun ke lapangan dan Grobogan dan Kantor Pertanahan Kabupaten ada pengawasan,” ungkapnya. Semarang adalah Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh penghargaan Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten kinerja terbaik pertama dan kedua. Penghargaan Semarang, Sepyo Achanto yang merupakan juara kinerja tersebut diberikan secara langsung oleh Kepala Kantor terbaik ke-2 mengucapkan terima kasih kepada Kepala Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar, di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang telah Sentosa, Gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, memberikan bimbingan sehingga Kantor Pertanahan Semarang, Jumat malam, (04/01). Kabupaten Semarang dapat melampaui target yang telah ditetapkan. “Baik itu PTSL, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Penghargaan yang diterima tersebut tentunya adalah buah Tanah, Pelayanan Rutin, Pembangunan Zona Integritas, dari pengorbanan Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten IP4T (Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Grobogan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Pemanfaatan Tanah), Lahan Pertanian Pangan yang telah giat untuk menyukseskan program strategis Berkelanjutan (LP2B), Pengadaan Tanah dan penyelesaian nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan masalah pertanahan baik yang skala kecil maupun besar,” Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayahnya. ungkap Sepyo Achanto. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Hartoyo Sepyo Achanto mengatakan bahwa dalam pelaksanaan yang merupakan juara umum kinerja terbaik pertama kegiatan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran Semarang, ia dihadapkan pada volume kerja yang tinggi Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terpenting adalah namun ketersediaan SDM tidak mencukupi. Untuk itu harus semangat dalam bekerja. “Kita tanamkan pada diri pihaknya menekankan pembagian tugas dan penanggung kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah bagian jawab yang jelas sesuai tupoksi Eselon 4 masing-masing. dari ibadah dan bisa berguna untuk masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Hartoyo. “Misalkan untuk PTSL diberikan pembagian tugas yang jelas, semua penanggung jawab wajib menjadikan data Hartoyo mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil dashboard PTSL sebagai pedoman utama, dashboard PTSL menyertipikatkan tanah masyarakat Grobogan sebanyak dan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) 55.150 bidang tanah pada tahun 2018. “Tahun ini target saya pantau langsung dengan anggota tim Seksi Hubungan PTSL kita terbanyak se-Jawa Tengah, kita akan gandeng Hukum Pertanahan dan para admin KKP. Sehingga saya perangkat desa dan kita harapkan tahun ini fokusnya adalah dapat memantau secara realtime perkembangannya dan Kriteria 1 dan Kriteria 4,” imbuhnya. apabila terdapat kendala dapat diatasi secara cepat,” ungkap Sepyo Achanto. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pertanahan Kabupaten Lebih lanjut Sepyo Achanto mengatakan bahwa hal yang Grobogan tidak memenuhi syarat karena dari jumlah beban tidak kalah penting untuk menjamin kelancaran seluruh kerja dan jumlah SDM tidak seimbang. “Namun demikian kegiatan haruslah berkoordinasi dengan baik bersama dengan jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 50 dan pihak Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan dan Kepolisian. Pegawai Tidak Tetap sejumlah 38 kita tetap semangat, kita “Termasuk kami minta bantuan BABINSA sesuai petunjuk berikan insentif dengan bayaran berbasis kinerja, rewardnya Bapak Kakanwil untuk mengatasi minimnya SDM dalam dengan capaian kinerjanya, dan kita memberikan motivasi pengumpulan data yuridis,” pungkasnya. (RO/NA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 9

januari Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Mengambil Sumpah 51 Pegawai Negeri Sipil Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 17 Januari 2019 J akarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria “Kementerian ATR/BPN saat ini terus memberikan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kemudahan pelayanan di bidang pertanahan dan penataan (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto, mengambil ruang, agar masyarakat dapat merasakan ketenteraman sumpah 51 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan dan kemakmuran dalam kehidupanya. Untuk itu menjadi Kementerian ATR/BPN di Aula Prona lantai 7 tugas Saudara-saudari untuk membantu dan berperan aktif Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/01). menjadi bagian di dalamnya guna mewujudkan lembaga yang maju dan modern,” pungkas Himawan Arief Sugoto. “Selamat kepada saudara-saudari yang telah diangkat (AM/LS) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ujar Himawan Arief Sugoto. PNS yang diangkat dan diambil sumpah atau janji merupakan hasil seleksi Penerimaan CPNS tahun 2017 dengan total formasi sejumlah 1.613 dan yang diterima 1.281 orang. Sedangkan jumlah yang diambil sumpah atau janji di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Pusat pada hari ini sebanyak 51 orang. “Saudara-saudari telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, pastikan untuk segera beradaptasi dengan baik, untuk bekerja sebaik- baiknya penuh rasa tanggung jawab, menyumbang segala ilmu dan tenaga sesuai kompetensi yang dimiliki,” pesan Himawan Arief Sugoto. CPNS yang diangkat menjadi PNS telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelantikan dalam bentuk Pelatihan Dasar (LATSAR) CPNS. LATSAR dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integrasi moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 10 kumpulan Siaran Pers

JANUARI Saatnya Terapkan Sertifikasi Kompetensi Tanggal Renstra, Organisasi dan 18 Januari 2019 Kantor Layanan Khusus J akarta - Seiring dengan penyiapan tenaga juru semua teman-teman Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan ukur ASN dan swasta dalam rangka melaksanakan di Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia,” tambah Agus Program Strategis Nasional di bidang pertanahan, Wahyudi. perlu dipikirkan adanya standardisasi profesi juru ukur kadastral. Standardisasi tersebut dilakukan Sementara itu, Sumaryono yang mewakili BIG menyambut baik melalui sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh kegiatan penyusunan SKKNI Survei Kadastral dan menyatakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi oleh Badan bahwa sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan bagi Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hal ini sejalan dengan lapangan kerja. Saat ini BIG juga sedang melakukan kaji ulang program Pemerintah yang akan fokus pada pembangunan penyetaraan kompetensi agar sertifikasi kompetensi dapat SDM agar mampu menghadapi Revolusi Industri 4.0. diakui oleh semua instansi dalam rangka menerapkan One Certificate Policy. Sementara itu, Sekolah Tinggi Pertanahan Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan melalui Nasional mulai tahun ajaran 2019 ini juga akan menerapkan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar yang mempunyai sertifikasi kompetensi dan mendirikan LSP tipe P1 untuk tugas pembinaan tenaga juru ukur, pada Kamis, (17/01) menjamin lulusan STPN kompeten di bidangnya, menurut Eko mengadakan rapat awal pembahasan Standar Kompetensi Budi Wahyono mewakili Ketua STPN. Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Survei Kadastral di ruang Rapat Museum Ditjen Infrastruktur Keagrariaan Jl. “Survei Kadastral hanya ada di Kementerian ATR/BPN Kuningan Barat I/1 Jakarta Selatan, dipimpin langsung oleh karena itu kami mengusulkan agar standarisasi kompetensi Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Agus Wahyudi. dirumuskan dengan SKK Khusus Survei Kadastral sehingga Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Standarisasi prosesnya bisa lebih cepat dan cukup disahkan oleh Dirjen,” dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Informasi ucap Harto Widodo mewakili Pengurus MASKI. Geospasial (BIG), Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Biro “Ke depan, juru ukur ASN juga harus melalui uji kompetensi Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, dan sehingga mempunyai kemampuan yang cukup agar pada Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. saat mensupervisi pekerjaan pihak ketiga, setidaknya setara kompetensinya. Kami sudah merumuskan jabatan fungsional “Tahun anggaran 2019 ini setidaknya ada 5 (lima) kegiatan baru dan dalam proses pengesahan oleh Kementerian prioritas pada Direkorat kami yang terkait langsung dengan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pembangunan, pengembangan dan pembinaan SDM yaitu yaitu Penata Kadastral dan Asisten Penata Kadastral,” ujar penyusunan SKKNI Survei Kadastral, Pembinaan Teknis Utari mewakili Biro Organisasi dan Kepegawaian. (HP/TM/NA) juru ukur ASN dan Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) di 33 provinsi, kegiatan vokasi di 8 provinsi, pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional survei pemetaan bekerja sama dengan BIG untuk 40 orang dari seluruh Indonesia serta ujian lisensi calon Surveyor Kadaster Berlisensi bagi 3.000 orang,” ujar Agus Wahyudi. “Seluruh program tersebut menunjukkan komitmen Direktorat kami untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas juru ukur agar kualitas hasil pekerjaannya, misalnya pengukuran dan pemetaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dipertanggungjawabkan. Tentu saja hal ini akan berjalan sesuai harapan dengan adanya dukungan 11Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

januari Kementerian ATR/BPN Tandatangani Kesepakatan Bersama dengan SKK Migas dan Dewan Da’wah Islamiyah Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 28 Januari 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga saat ini sedang giat Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional menyertipikatkan tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia. (BPN) berkomitmen untuk terus membantu Menurut Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa hal ini menyelesaikan penyertipikatan tanah-tanah sudah ditargetkan oleh Presiden agar seluruh tanah wakaf diseluruh Indonesia. Tidak hanya tanah milik disertipikatkan di seluruh Indonesia. masyarakat, namun juga tanah milik instansi dan lembaga. “Ini sudah menjadi tugas utama kami agar menyertipikatkan Hal tersebut diterjemahkan melalui penandatanganan tanah wakaf di seluruh Indonesia. Dalam 2 tahun ini juga, kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian ATR/BPN kami sudah menerbitkan jutaan sertipikat,” kata Sofyan A. dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Djalil. Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Dewan Da’wah Indonesia di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Senin (28/01). Sofyan A. Djalil menambahkan bahwa dalam 3 tahun terakhir Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 16 juta Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. bidang tanah, yang sebagian besar telah berhasil diterbitkan Djalil mengatakan bahwa saat ini Indonesia seharusnya sertipikatnya. “Kini kami lebih baik,” ujar Sofyan A. Djalil. bisa selangkah lebih maju, apabila banyak permasalahan dapat diselesaikan. “Dikarenakan banyak masalah yang Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Atok Urrahman tidak terselesaikan, maka banyak program pemerintah yang mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran tidak jalan,” ujar Sofyan A. Djalil. dalam menyukseskan kegiatan pengadaan tanah. “Pada kesempatan ini izinkan kami memberikan penghargaan Sofyan A. Djalil mengibaratkan bahwa masalah tersebut kepada Ibu Arie Yuriwin, selaku Dirjen Pengadaan seperti benang kusut yang sulit diuraikan. “Termasuk Tanah, karena banyak membantu kami menyelesaikan pertanahan,” ungkap Sofyan A. Djalil. permasalahan terkait pengadaan tanah,” ujar Atok Urrohman. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah kini sedang berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri ini. Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Da’wah Menurut Sofyan A. Djalil, dalam pertanahan, Kementerian Islamiyah, Mohammad Siddik mengatakan bahwa peran ATR/BPN telah berhasil mengimplementasikan UU Nomor 2 Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan program Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan penyertipikatan tanah sangat di nanti oleh masyarakat. Kepentingan Umum. “Untuk itu, saya minta bantuan Kementerian ATR/BPN agar menyelesaikan pensertipikatan tanah-tanah wakaf,” kata “Kontrak pembangunan jalan tol, sudah dimulai sejak Mohammad Siddik. tahun 2003. Namun, karena banyak permasalahan terkait pembebasan lahan, proyek-proyek tersebut sulit untuk Selain menandatangani MoU tersebut, Menteri ATR/Kepala dilaksanakan,” ujar Sofyan A. Djalil. Ia melanjutkan, BPN membuka Rapat Kerja Terbatas, yang diikuti oleh berkat pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2012, kini proyek Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, serta Kepala pembangunan jalan tol sudah banyak yang rampung. Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (RH) 12 kumpulan Siaran Pers

februari Percepatan Penyertipikatan Tanah, Wujud MoU Kementerian ATR/BPN bersama Badan Usaha Milik Negara Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 05 Februari 2019 J akarta – Upaya Pemerintah menyelesaikan kepemilikan tanah menjadi hak milik atas nama Perseroan. penyertipikatan tanah di seluruh Indonesia Dan ini untuk meningkatkan nilai ekonomi dan memberi semakin dipercepat seiring dengan adanya jaminan kepastian hukum, terima kasih kepada Kementeran berbagai permasalahan terkait aset dan ATR/BPN,” tutur Direktur Utama BRI Suprajarto. pengadaan tanah. Tidak hanya tanah milik masyarakat, tapi juga tanah milik instansi dan lembaga. Perjanjian Kerja Sama Kementerian ATR/BPN dengan BRI ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah memudahkan Kementerian ATR/BPN bersama Pertamina menandatangani masyarakat memperoleh akses perbankan. Jadi ketika Nota Kesepahaman atau MoU di bidang penyertipikatan masyarakat ingin mengagunkan sertipikat tanahnya di hak atas tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan bank untuk memperoleh modal untuk membangun usaha, pengadaan tanah di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (5/2). prosesnya menjadi lebih mudah dan lancer. (TM/NA/RH) “Permasalahan terkait dengan penguasaan pihak lain atas tanah aset BUMN dan alas hak yang tidak lengkap sebagai dasar penerbitan hak atas tanahnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pedoman bagi pelaksana sebagai rujukan dalam pelaksanaan sertipikasi aset tersebut,” ungkap Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Kerja sama dengan Pertamina di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum, sehingga permasalahan yang terkait dengan pengadaan tanah difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah yang berlaku. “Alhamdulilah saat ini dukungan dari Kementerian ATR/ BPN dalam menangani percepatan penyertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengadaan tanah di Indonesia sudah luar biasa,” ungkap Direktur Manajemen Aset PT Pertamina M. Haryo Yunianto. Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BRI dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan penanganan permasalahan aset dan agunan berupa tanah. “Terbitnya Surat Keputusan tentang Status hak kepemilikan tanah dengan status hak milik bagi bank milik negara, menjadi peluang bagi BRI untuk dapat tingkatkan status 13Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

februari Presiden Joko Widodo Resmi Membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 06 Februari 2019 J akarta - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Dalam hal pertanahan Joko Widodo meminta agar pelayanan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terus ditingkatkan dan segera bertransformasi ke dalam Kementerian ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, sistem pelayanan prima berbasis digital dan bebas dari Rabu (6/2). Rakernas ini akan berlangsung dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). tanggal 6 s.d. 8 Februari 2019. “Layanan pertanahan harus bisa diakses oleh masyarakat Rapat Kerja Nasional dengan tema “Transformasi Kementerian dari mana saja sehingga kantor-kantor pertanahan tidak lagi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Menuju padat dengan masyarakat yang antri.” ucap Joko Widodo. Era Digital” kali ini diikuti oleh Pejabat struktural di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Demikian juga terhadap layanan tata ruang, Kementerian Nasional, yang seluruhnya berjumlah 902 orang. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar mampu mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk Dalam laporannya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan sesegera mungkin menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang, bahwa untuk mencapai target yang diberikan Presiden maka khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi akan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat keunggulan ekonomi, lokasi Program Strategis Nasional dan setempat melalui kegiatan PTSL Partisipatif. “Kegiatan ini daerah rawan bencana. diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi warga desa setempat”, kata Menteri ATR/Kepala BPN. “Penguatan perencanaan tata ruang sebagai payung hukum pembangunan ini sangat penting agar percepatan Di samping mengejar target PTSL, pelayanan Kementerian pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional segera ATR/BPN juga dikedepankan, hal ini bisa dibuktikan pada dapat dilakukan akselerasi untuk mengejar posisi negara kita tahun 2018 terdapat 3 Kantor Pertanahan Kabupaten/ menjadi negara yang sangat diperhitungkan,” jelas Presiden Kota mendapatkan status zona integritas. Ketiga Kantor Joko Widodo. (TM/LS/RO/RH/AM) Pertanahan tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I serta Kantor Pertanahan Kota Langsa. Dalam konteks transformasi menuju era digital, Kementerian ATR/BPN mulai melakukan transformasi tata kelola kerja di bidang pertanahan secara gradual ke dalam sistem pelayanan berbasis digital. “Kami berencana untuk menggunakan sertipikat tanah satu lembar dengan barcode/hologram sehingga mampu meredam peluang terjadinya penerbitan sertipikat palsu,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam sambutannya Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan beberapa pesan terhadap pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang. 14 kumpulan Siaran Pers

februari Ingin Mengulang Kesuksesan di 2018, Kementerian ATR/BPN Tetapkan Rencana Aksi 2019 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 07 Februari 2019 J akarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun kantor pertanahan wajib membangun zona (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah integritas.” Ujar Sunraizal. berhasil mencapai target pengukuran, pemetaan dan pendaftaran di tahun 2018. Lebih lanjut Sunraizal menambahkan hal tersebut dilakukan agar memicu capaian hingga titik optimal, “Mencapai target sejumlah 9.378.496 bidang tanah atau dalam rangka memacu akselerasi kualitas layanan sebesar 134% dari target yang ditetapkan,” kata Sekretaris profesionalisme aparat dan peningkatan kualitas fasilitas Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, dan ruang layanan publik. saat menyampaikan pemaparan tentang Evaluasi Capaian Kinerja 2018 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (6/2). Pencapaian pembangunan zona integritas di Kementerian ATR/BPN dengan ditetapkannya 3 kantor pertanahan Ia juga menambahkan bahwa beberapa kantor pertanahan sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi. dapat menyelesaikan target 2018, namun perlu dilakukan “Ketiga Satker tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota perbaikan kualitas. Sehingga ada beberapa hal yang perlu Bandung, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor diperhatikan dalam pelaksanaan program strategis pada Pertanahan Kota Langsa,” kata Sunraizal. tahun 2019. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi rangkaian kegiatan Pertama adalah kolaborasi dan konsolidasi pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2019 yang program strategis 2019 antar direktorat jenderal. dilaksanakan pada tanggal 6-8 Februari 2019. (TA) Berikutnya, percepatan dan peningkatan kualitas output dan outcome. “Dari hasil kinerja 2019 yang akuntabel mulai dari level Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat,” jelas Himawan Arief Sugoto. Terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL. “Dengan melakukan pengembangan kota lengkap di 38 kantor pertanahan dalam kegiatan PTSL di tahun 2019,” kata Himawan Arief Sugoto. Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal, menyampaikan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. “Setiap satuan kerja, baik kantor wilayah 15Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

februari 7 Ditjen Kementerian ATR/BPN Sampaikan Renaksi Tahun 2019 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 07 Februari 2019 R encana Aksi (Renaksi) tahun 2019 juga Bidang Penataan Agraria mendapat target 750.000 bidang disampaikan oleh 7 Direktorat Jenderal (Ditjen) untuk pelaksanaan Reforma Agraria. “Untuk itu, saya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ meminta bantuan Ditjen Infrastruktur Keagrariaan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Rapat melakukan percepatan pengukuran pada awal tahun ini Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Shangri-La, karena hal ini bertujuan menindaklanjuti hasil pelepasan Jakarta, Rabu (6/2). kawasan hutan,” kata Dirjen Penataan Agraria, Muhammad Ikhsan. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdullah Kamarzuki menyampaikan bahwa “Rencana Tata Ruang (RTR) agar Muhammad Ikhsan juga menyampaikan agar setiap Kepala menjadi pedoman dalam pemberian izin pemanfaatan Bidang di Kantor Wilayah BPN Provinsi wajib menyusun ruang, dan menjadi pertimbangan dalam pemberian izin perencanaan awal. “Sehingga kegiatan penataan agraria sektoral lainnya,” kata Dirjen Tata Ruang. dapat berjalan bersama dengan PTSL dan dapat selesai sesuai dengan rencana,” katanya. Dalam pemaparannya, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, R. Adi Darmawan mengatakan bahwa kegiatan pembuatan Ditjen Pengadaan Tanah menargetkan penyertipikatan peta dasar pertanahan agar dapat menjadi perhatian tanah-tanah Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2019 tersendiri dan disikapi secara serius. “Karena pembuatan ini sebanyak 6.787 bidang di 34 Provinsi. “Selain itu, pada peta dasar berada dibawah kewenangan Badan Informasi tahun 2019, Direktorat BMN Ditjen Kekayaan Negara akan Geospasial, sehingga secara langsung maupun tidak menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan. langsung berpengaruh pada pembuatan peta dasar,” kata Penyertipikatan tanah-tanah BMN,” kata Dirjen Pengadaan Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, R. Adi Darmawan. Tanah, Arie Yuriwin. Selain itu ia mengungkapkan bahwa Pendaftaran Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) wajib dilakukan Tanah (PPRPT), Budi Situmorang menyampaikan bahwa secara sistematis. “Serta menggunakan peta kerja dan sasaran Ditjen PPRPT ada dua. “Tertib tata ruang dan tertib melaksanakan quality control atas pekerjaan,” kata R. Adi pemanfaatan hak atas tanah,” kata Budi Situmorang. Darmawan. Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan (HHK), Djamaluddin, dan Tanah, RB. Agus Widjayanto mendorong agar setiap mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL, Dirjen Kantor Pertanahan menggunakan aplikasi Sengketa, Konflik HHK dengan Dirjen Infrastruktur Keagrariaan ibarat sisi dan Perkara (SKP). “Dan perlu melakukan sinkronisasi mata uang. “Terlihat dari pengumpulan aspek yuridis dengan antara aplikasi SKP dengan data manual,” ujarnya. pengukuran bidang tanah berbeda,” kata Djamaluddin. “Selain itu, membuat kriteria kasus, dengan pembuatan Djamaluddin menyampaikan bahwa untuk pengumpulan K1, K2, serta K3 untuk klarifikasi kasus sedang, berat dan data yuridis, pada akhir tahun juga melampaui target yang ringan,” tambah RB. Agus Widjayanto. (RH) ditetapkan. 16 kumpulan Siaran Pers

februari Rakernas 2019 Resmi Ditutup, Menteri ATR/Kepala BPN Apresiasi Seluruh Jajaran Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 08 Februari 2019 J akarta - Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Rakernas 2019 ini ditutup dengan pemberian award yang diselenggarakan pada 6-8 Februari bidang pertanahan Kementerian Agraria dan Tata 2019 resmi ditutup, dengan mengusung tema Ruang/ Badan Pertanahan Nasional kepada seluruh “Transformasi Kementerian Agraria dan Tata Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah. Ada 20 kategori Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional award yang diberikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala (BPN) Menuju Era Digital” di Hotel Shangri-La, Jakarta, BPN, Sofyan A. DJalil. Jumat (8/2). Diharapkan award tersebut dapat menambah semangat Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN, Sofyan A. jajaran Kementerian ATR/BPN dalam berinovasi dan Djalil mengapresiasi diselenggarakannya Rakernas bekerja. “Untuk memotivasi serta mendorong agar tahun ini. Untuk pertama kalinya pembukaan Rakernas berbuat yang lebih baik,” kata Sofyan A. Djalil. dilaksanakan di Istana Negara. “Presiden menyadari, BPN jauh lebih baik. Sehingga mengapresiasi dengan Lebih lanjut, ia menyampaikan penghargaan dan ucapan mengadakan pembukaan di Istana Presiden,” ujar terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh Sofyan A. Djalil. jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di seluruh tanah air. “ Terima kasih Meski begitu, ia mengungkapkan masih banyak yang atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini dalam harus dibenahi untuk di tahun selanjutnya. Indonesia menyukseskan Program Strategis,” ujar Sofyan A. Djalil. kuat tetapi kita terantai, dan tugas kita adalah melepaskan rantai Indonesia ini. “Rantainya karena tidak ada sertipikat. Sehingga mereka terpaksa menggunakan rentenir. Orang Indonesia sangat memiliki jiwa swasta, anak-anak Indonesia itu sangat kreatif, orang-orang kecil itu bertahan sangat luar biasa. Tapi selama ini mereka terantai dan mereka berusaha,” kata Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan kuantitas kita telah melebihi ekspektasi tapi kualitas harus lebih baik lagi. “Tolong kualitas kita perhatikan dan semoga lebih baik lagi di tahun selanjutnya,” ujar Sofyan A. Djalil. Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN, sesuai dengan bidangnya untuk melepaskan rantai tersebut. 17Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Renstra, Organisasi dan februari Kantor Layanan Khusus Mewujudkan PPAT Yang Profesional dan Berintegritas Tanggal 09 Februari 2019 J akarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil, mengambil sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) Periode Tahun 2019 - 2022 di hotel Shangri-La, Jakarta (8/2). “Selamat kepada Saudara-Saudari yang telah dilantik sebagai Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah periode 2019 - 2022,” ujar Sofyan A. Djalil. Pembentukan majelis ini merupakan salah satu pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. “Dengan terbentuknya Majelis ini diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT di daerah-daerah,” kata Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN menghimbau, dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT bukan hanya untuk memberikan sanksi tegas kepada PPAT yang melakukan pelanggaran. “Bukan hanya menindak PPAT yang melanggar tetapi juga untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas, dan mampu melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan kode etik profesi dan ketentuan yang berlaku,” pungkas Sofyan A. Djalil. (TA/AM/LS) 18 kumpulan Siaran Pers

februari Wahidin Halim: Kerja Keras BPN Luar Biasa! Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 14 Februari 2019 H al tersebut diungkapkan Gubernur Provinsi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, dalam Banten, Wahidin Halim pada saat memimpin kesempatan yang sama menyampaikan strategi untuk Apel Kesiapan Pendaftaran Tanah Sistematis menyiapkan PTSL 2019. “Kami siap PTSL 2019, kami bagi Lengkap dan Reforma Agraria Tahun Anggaran tim masing-masing yang Program PTSL dan Rutin, agar 2019 di Lingkungan Kantor Wilayah Badan tidak campur aduk,” ungkap Ady Muchtadi. Pertanahan Nasional Provinsi Banten (14/2). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Teguh “Masyarakat Banten mengucapkan terima kasih atas Wieyana menambahkan bahwa jajarannya akan terus kerja keras saudara sekalian, selamat untuk keberhasilan bekerja sama dengan Forkominda untuk sukseskan PTSL. selama ini, dan tingkatkan terus, sukses untuk melayani “Tahun ini kami dapat target 60.000 Peta Bidang Tanah masyarakat,”tambah Wahidin Halim. dan redistribusi tanah 10.000 naik 5 kali lipat dari tahun kemarin, Kami akan terus turun ke bawah untuk konsolidasi Sebelumnya diperkirakan terdapat 3.928.010 bidang tanah, koordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, PTSL ini dengan proses optimalisasi target PTSL di tahun 2018 yaitu kerja bersama,” ungkap Teguh Wieyana. 457.375 bidang terpetakan. Sampai dengan akhir tahun 2018 telah terdaftar sebanyak 2.323.086 bidang (59%) Hari ini berkumpul sekitar 1.000 orang Panitia Ajudikasi bidang tanah sehingga masih terdapat 1.604.924 bidang PTSL dan Satuan Tugas Yuridis PTSL di lingkungan Kanwil (41%) bidang tanah yang harus diselesaikan. BPN Provinsi Banten untuk menandatangani sumpah. Dalam kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi M. Girard, salah satu Anggota Satgas Yuridis Kantor Banten, Andi Tenri Abeng mengungkapkan bahwa Apel Pertanahan Kabupaten Tangerang ditemui seusai acara ini dilaksanakan untuk menyatakan keseriusan seluruh menyatakan siap untuk mendukung program PTSL. “Kami aparatur Badan Pertanahan Nasional untuk mengerjakan siap allout, doakan kami semua sehat-sehat, “ ucapnya. PTSL 2019. “Target kami tahun ini 272.610 bidang tanah, dengan apel ini kami menyatakan bahwa kami Kesiapan jajaran Kantor Pertanahan, dukungan Pemerintah siap melaksanakan PTSL 2019 dengan dukungan penuh Daerah, PPAT sebagai mitra BPN juga ikut serta Pemerintah Daerah, serta para stakeholder,” ujarnya. menyukseskan PTSL 2019 ini. “Kami sediakan 20.000 patok untuk masyarakat Kabupaten Tangerang,” ungkap Ketua “Dengan konsistensi jajaran Kementerian ATR/BPN kami Pengda IPPAT Kabupaten Tangerang, M.Johar. targetkan pada tahun 2023 seluruh bidang tanah di wilayah Provinsi Banten telah tersertipikatkan,” jelas Kepala Kantor PTSL dan Redistribusi Tanah merupakan bagian dari Wilayah BPN Provinsi Banten. Reforma Agraria, program besar pemerintah untuk kesejahteraanmasyarakatmelaluipertanahan.Kementerian Selain dihadiri oleh satuan tugas fisik dan yuridis kantor ATR/BPN tidak dapat bekerja sendiri, dukungan dari seluruh pertanahan se-Provinsi Banten, apel ini juga dihadiri oleh stakeholder mutlak diperlukan demi tercapainya tujuan Forkominda se-Provinsi Banten Raya, Pengurus Daerah program ini. (WN/LS) IPPAT serta Stakeholder terkait. 19Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

februari Diklat PIM IV untuk Cetak Pemimpin Perubahan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 15 Februari 2019 C ikeas - Pendekatan baru dilakukan dalam Dari sini yang mau kita rangsang adalah bagaimana metode pelaksanaan Pendidikan dan perubahan itu bisa dilakukan untuk level manapun, level Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV (Diklat PIM kampung atau level besar sekalipun perubahan bisa IV) untuk Pejabat Eselon IV atau Pejabat dilakukan. Saya berharap peserta diklat ini bisa melihat Pengawas di lingkungan Kementerian Agraria perubahan itu,” ujar Virgo Eresta Jaya. dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2019. Sebanyak 40 orang peserta dari seluruh Menurut Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN Indonesia, dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil saat ini banyak negara sedang bergerak cepat menuju konsepsi gagasan inovasi proyek perubahan yang telah transformasi era digital. “Jika kita tidak bergerak cepat, dikirimkan sebagai syarat mengikuti Diklat. maka Indonesia akan ketinggalan. Untuk itu, kita harus bekerja keras,” ujarnya baru-baru ini. Diklat PIM IV tersebut bertujuan untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang punya nilai-nilai kebangsaan Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi dan dan inisiatif tinggi untuk melakukan perubahan. Selain kapabilitas sumber daya manusia diperlukan pendidikan itu, para peserta Diklat nantinya diharapkan dapat dan pelatihan yang lebih masif dan efektif, seperti berinovasi dan berkolaborasi dengan pemangku melalui metode e-learning. Metode ini dilakukan untuk kepentingan lain, demi membangun budaya perubahan membiasakan peserta sehingga bisa melihat perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. dimana-mana. “Peserta dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif dan Diklat PIM IV Tahun 2019 dibuka pada tanggal 11 punya awareness, sehingga bisa melakukan perubahan Februari 2019 dan akan berlangsung hingga pertengahan terhadap lingkungannya,” jelas Virgo Eresta Jaya selaku Juni 2019 dengan metode on-off. Peserta Diklat dalam Kepala Pusdiklat Kementerian ATR/BPN saat ditemui di periode tertentu melakukan pembelajaran di Pusdiklat ruang kerjanya, Kamis (14/02). Hal yang baru lain dan Cikeas, dan di periode lainnya kembali ke tempat tugas ingin ditekankan, yaitu kesungguhan dan kemampuan masing-masing untuk merancang proyek perubahan. peserta diklat mengkomunikasikan rancangan proyek (NA/RI) perubahan yang diajukannya. Salah satu materi Diklat yang harus diikuti para peserta adalah kegiatan visitasi. Peserta Diklat dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing mengunjungi Kampung Warna Warni Bebas Rokok, Penas Tanggul RT 015/ RW 02, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan Museum Kesejarahan Jakarta (Kota Tua). “Kemarin saya mengusulkan Kampung Warna-Warni bebas asap rokok, termasuk Kota Tua. Kalau di Kota Tua sekarang beda dengan Kota Tua yang dulu. Sekarang semua orang nyaman di situ, tempatnya bagus untuk selfie, begitu juga Kampung Warna-Warni bebas rokok. 20 kumpulan Siaran Pers

februari Kolaborasi 2 Kementerian Hasilkan SKB Siap Kerja Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 21 Februari 2019 P adang - Untuk memenuhi kebutuhan Surveyor membenarkan bahwa pada (21/02), dilakukan ujian lisensi secara Kadaster Berlisensi (SKB) yang dibutuhkan pada bersamaan di Provinsi Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan lalu Program Strategis Nasional (PSN) di bidang akan menyusul Provinsi Jambi Minggu depan (28/02) di Kota pertanahan, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Jambi. “Hingga akhir bulan ini, kami akan melaksanakan beberapa Lengkap(PTSL),RedistribusiTanah,PengadaanTanah program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber untuk Pembangunan dan lain-lain, kembali Direktorat Jenderal daya manusia. Selain ujian lisensi di 3 (tiga) provinsi, kami juga Infrastruktur Keagrariaan melaksanakan ujian lisensi di beberapa akan memulai kegiatan Pelatihan Bidang Survei dan Pemetaan provinsi yang masih membutuhkannya. Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelatihan tersebut akan berlangsung selama “Pesertaujianhariinisebagianbesaradalahhasilkolaborasiantara 3 (tiga) bulan, yaitu 1 (satu) bulan tatap muka di kelas dan 2 (dua) Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Ketenagakerjaan bulan praktik kerja lapangan di Kantor Pertanahan. Pelatihan akan yang sudah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan dimulai Senin (25/02) di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi praktiklapangandiKantorPertanahandalamwilayahBPNProvinsi Sulawesi Tenggara,” kata Agus Wahyudi. Sumatra Barat,” kata Mohamad Tohir, Kepala Bagian Tata Usaha mewakiliKepalaKantorWilayahBPNProvinsiSumatraBaratketika “Selanjutnya pada saat yang bersamaan (25/02), kami juga akan membuka ujian calon SKB di Aula Kantor Wilayah BPN (21/02). menugaskan tim dari Direktorat Jenderal Keagrariaan mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi pejabat dan petugas ukur di “Sudah beberapa angkatan yang kami kerja samakan sejak tahun lingkungan Infrastruktur Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi 2017 yang lalu, dan lulusannya sangat fungsional serta mendapat Gorontalo yang pelaksanaannya di Kota Gorontalo,” tutup Agus apresiasi dari Kepala Kantor yang memanfaatkan jasa mereka,” Agus Wahyudi. tambah Mohamad Tohir yang didampingi oleh Rivaldi, Kepala Dalam usaha mendukung program pemerintah untuk Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar. menuntaskan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui program PTSL, Kementerian ATR/BPN akan terus merekrut calon Dari Makassar dilaporkan bahwa ujian lisensi dibuka oleh SKB, melakukan pelatihan-pelatihan dan mengembangkannya. Zahirullah, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan mewakili Untuk efisiensi anggaran Pemerintah, pelaksanaan pelatihan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan yang maupunpengembangannyadilakukandenganberkolaborasiantar sedang melaksanakan kunjungan kerja ke kantor-kantor Kementerian/Lembaga maupun dengan Pemerintah Daerah serta pertanahan. “Kami sangat senang karena akan bertambah jumlah dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. (HP/TM) SKB di Provinsi kami. Untuk mengantisipasi pemanfaatan SKB secara optimal Kepala Kantor Wilayah sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 269/SE-73.IP.01.02/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Tentang Pemanfaatan Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kegiatan Swakelola,” ungkap Zahirullah yang didampingi oleh Andi Bakti, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Sementara itu, Agus Wahyudi, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar yang dihubungi oleh tim Humas melalui telepon 21Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

februari Ketua Panja RUU Pertanahan: Jika Ada yang Menentang Bank Tanah Maka Belum Memahami Arah Masa Depan Pembangunan Indonesia Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 22 Februari 2019 K etua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang- pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang undang (RUU) Pertanahan Herman Khaeron mendukung ketertiban penggunaan dan pemanfaatan mengatakan bahwa jika ada yang menentang tata ruang dan tanah menuju Ekonomi Berkeadilan, 4. terbentuknya Bank Tanah maka sesungguhnya Perubahan dan Penambahan Jangka Waktu Hak Guna Ia tidak mengerti arti penting masa depan Bangunan guna mendukung Perumahan berbasis Vertikal, pembangunan Indonesia. Demikian diungkapkannya saat 5. Pembentukan Bank Tanah untuk penyediaan tanah membuka acara Focus Group Discussion yang mengangkat untuk kepentingan umum, 6. Pelaksanaan Reforma Agraria, tema “Mengkritisi RUU Pertanahan” di Fakultas Hukum 7. Pembentukan Peradilan Pertanahan dan Penegakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (21/2). Hukum, 8 Kepastian hapusnya hak-hak lama (eigendom) dan penerapan hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan Herman mengatakan bahwa prinsip keberadaan bank tanah (Rechtverwerking), 9. Pendaftaran Hak atas Ruang di bawah tersebut ialah untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah- dan di atas tanah, serta perairan (marine cadastral), dan tanah yang ada. 10. Pelibatan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam bidang pertanahan. Sehingga, tidak ada lagi tanah menganggur yang tidak digunakan dan diterlantarkan. “Bank tanah nanti bisa Hadir juga pada kesempatan tersebut Guru Besar mengatur, tanah yang diterlantarkan akan diambil oleh Bank Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Maria Tanah dan dapat digunakan untuk kepentingan Rakyat,” ujar S.W. Soemardjono, S.H., M.C.L., MPA, Dekan Fakultas Herman. Hukum UGM, Para Anggota Panja RUU Pertanahan, Sekretaris Jenderal DPR RI, Dirjen Pengadaan Tanah untuk Terkait RUU Pertanahan Herman mengatakan bahwa Kepentingan Umum, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pemanfaatan Tanah dan Ruang, Kepala Biro Hukum dan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria harus dilengkapi Humas Kementerian ATR/BPN, Ketua STPN, Kepala Kanwil dengan peraturan yang lebih spesialis yang mengatur BPN Provinsi DIY, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa perkembangan pertanahan saat ini. “Sehingga harus segera Tengah (RO/AM). dituntaskan karena banyak persoalan dan pertanyaan terkait permasalahan pertanahan yang harus dijawab,” imbuhnya. Sementara itu pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa setidaknya ada 10 poin krusial yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Pertanahan yaitu 1. One Map Policy for Single Land Registration System, 2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju sistem positif, 3. Pengendalian penguasaan, 22 kumpulan Siaran Pers

februari Bandung Karate Club Selenggarakan Pengukuhan Ketua Umum dan Ujian Kenaikan Tingkat Dojo Khusus Kementerian ATR/BPN Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 24 Februari 2019 J akarta - Dengan tujuan untuk membina setiap anggota menjadi Insan Beladiri yang Mandiri serta memahami makna hidup dan kehidupan, Bandung Karate Club (BKC) menyelenggarakan Ujian Kenaikan Tingkat di Dojo Khusus Kementerian ATR/BPN, Minggu (24/02). Ujian Kenaikan Tingkat dibuka langsung oleh Dirjen Kemudian Iwa Rahadian Arsanata, selaku Pengadeg BKC Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan berkesempatan untuk menanggapi langsung permohonan Tanah, R.B. Agus Widjajanto, S.H., M.H., yang sekaligus R.B. Agus Widjayanto yang meminta dukungan secara selaku Penanggung Jawab Dojo Khusus Kementerian penuh selama masa jabatannya kepada BKC. “Kita punya ATR/BPN dan dihadiri oleh Pengadeg (Pendiri Perguruan) seorang kebanggaan yang dari nol sejak jadi ketua Bekasi, BKC, Iwa Rahadian Arsanata beserta Lima Utama dan Para lalu jadi ketua Jawa Barat, hingga Jawa Barat jadi juara Pelatih dari BKC. umum kenapa tidak mengukuhkan Kang Agus sebagai kehormatan dan kebanggaan kita semua sebagai ketua Dalam sambutannya, R.B. Agus Widjayanto mengatakan umum,” ungkap Iwa Rahadian Arsanata. bahwa Ujian Kenaikan Tingkat diadakan 6 (enam) bulan sekali dan kegiatan kali ini diikuti oleh 60 karateka, di mana Iwa juga mengatakan bahwa selama masa jabatannya 40 karateka di antaranya adalah pemegang sabuk kuning berlangsung, akan ada 4 (empat) orang yang akan yang akan naik ke tingkat sabuk hijau dan 20 karateka membantu dalam melaksanakan tugas kesehariannya, lainnya merupakan pemegang sabuk hijau yang akan naik yaitu Ketua I Bidang Pembinaan, Budi Kusumah; Ketua II ke tingkat sabuk biru. Bidang Organisasi, Ugan; Ketua III Bidang Dana dan Usaha, Wiwiet; Ketua IV Bidang Hukum Pengawasan, Ranto. “Kang “Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Ujian Agus dan Kelembagaan di Kementerian ATR/BPN ini tidak Kenaikan Tingkat, kiranya ini kali kedua kita melaksanakan usah khawatir karna ada 4 orang yang akan menyertai atau ujian kenaikan tingkat setelah 6 bulan yg lalu, dari sabuk melaksanakan tugas harian di sini,” kata Iwa Rahadian dasar putih ke kuning,” ujar R.B. Agus Widjayanto Arsanata. Lebih lanjut, R.B. Agus Widjayanto menambahkan bahwa Sehubungan dengan program kejuaraan antar dojo, Iwa ke depannya akan ada program untuk kejuaraan antar dojo mengingatkan kepada para anggota agar bersiap-siap untuk yang rencana diadakan bulan Maret. “Tujuannya untuk menghadapi Kejuaraan Nasional Antar Dojo di Tangerang silaturahmi antar dojo juga untuk mengembangkan potensi pada tahun 2020. (LS) diri daripada peserta,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, R.B. Agus Widjayanto dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Perguruan Bandung Karate Club masa bakti hingga tahun 2024. “Saya yakin dengan bantuan teman-teman di BKC, Lima Utama dan semua pengurus yang ada saya kira keseharian nanti akan tetap berjalan, mohon dukungannya secara penuh,” ucap R.B. Agus Widjayanto 23Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Kick-Off Meeting Kegiatan Kontraktual Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 2019 Renstra, Organisasi dan J akarta - Diperlukan inovasi dan terobosan Kantor Layanan Khusus dalam rangka mewujudkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai institusi Tanggal pengelola pertanahan dan tata ruang 01 Maret 2019 berstandar dunia. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT), Budi Situmorang, dalam pembukaan acara Kick-Off Meeting dan penandatanganan kontrak Kegiatan Kontraktual Direktorat Jenderal PPRPT Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dilaksanakan Jumat, (01/03) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Menurut Budi Situmorang, kontribusi berupa inovasi-inovasi baru, khususnya yang berasal dari penyedia jasa (konsultan), sangat diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PPRPT dan guna menyongsong era digital di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Lebih lanjut, Budi Situmorang juga menyampaikan bahwa konsultan harus dapat bekerjasama secara baik dengan tim supervisi agar pelaksanaan kegiatan kontraktual di lingkungan Direktorat Jenderal PPRPT pada TA 2019 dapat berjalan dengan optimal. “Saya berharap konsultan dapat menganggap tim supervisi sebagai mitra agar pelaksanaan pekerjaan kontraktual pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan optimal,” ujar Budi Situmorang. Selain itu, Budi Situmorang juga menekankan pentingnya konsultan untuk memperhatikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan. “Saya mengingatkan agar konsultan dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak,” tambah Budi Situmorang. Acara Kick-Off Meeting tersebut merupakan persiapan pelaksanaan kegiatan kontraktual di Direktorat Jenderal PPRPT TA 2019. Acara ini dihadiri oleh seluruh konsultan yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan kontraktual di lingkungan Direktorat Jenderal PPRPT serta seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PPRPT. (MFH) 24 kumpulan Siaran Pers

maret Kantor Baru Semangat Baru Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 03 Maret 2019 M edan - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Dalam Peresmian tersebut juga dilaksanakan peletakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), batu pertama pembangunan Masjid Kantor Wilayah BPN Sofyan A. Djalil meresmikan beberapa Kantor Provinsi Sumatra Utara. (AM) di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Minggu (03/03). Kantor yang diresmikan tersebut yakni Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Utara, Kantor Pertanahan Kota Medan, Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi serta Kantor Pertanahan Kota Sibolga. Dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa kantor itu adalah cerminan layanan publik. “Kantor sekarang bukan hanya kantor tapi pelayanan publik harus lebih baik dan isinya juga baik,” ungkap Sofyan A. Djalil. “Tema kita BPN kini lebih baik, tahun kemarin kita sudah baik. Tahun ini kita harus lebih baik,” tambah Sofyan A.Djalil. Dalam kesempatan ini juga Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa Kementerian mempunyai target besar yang harus dilaksanakan. “Tahun 2018 kemarin target kita tercapai sebanyak 7 juta sertipikat untuk tahun ini target kita 9 juta sertipikat dan target kita pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia ini telah terdaftar,” tambah Sofyan A. Djalil. “Dengan sertipikat bisa menjamin kepastian hukum dan dapat menjadi pondasi modal ekonomi masyarakat,” pungkas Sofyan A. Djalil. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Bambang Priono juga mengungkapkan bahwa Kantor baru ini cerminan kualitas pelayanan. “Semangat keterbukaan, kepastian dan metode kerja yang terang-benderang, kami harapkan dapat terwakili dari bentuk gedung yang transparan ini,” ungkap Bambang Priono. 25Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Menteri ATR/Kepala BPN Resmi Membuka Rapat Kerja Daerah di Sumatera Utara Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 04 Maret 2019 M edan- Menteri Agraria dan Tata Ruang Dalam kesempatan ini Menteri ATR/BPN juga (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional menekankan bahwa tidak hanya kuantitas, namun juga (BPN), Sofyan A. Djalil membuka Rapat kualitas pekerjaan. “Kualitas dalam pembuatan sertipikat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah sangat penting, jangan sampai meninggalkan masalah, Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dalam memasukkan Nomor Induk Kependudukan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) di Hotel JW Marriot, misalnya, harus sangat hati-hati,” pungkas Sofyan A. Kota Medan (03/03). Djalil. (AM) Rakerda ini berlangsung dari tanggal 3 s.d 5 Maret 2019, dengan tema “Transformasi Kantor Wilayah BPN Sumatra Utara Menuju Era Digital.” “Hadir di hadapan Bapak 349 orang pejabat struktural BPN dari seluruh Sumatra Utara, tiga hari ke depan kami akan mendiskusikan cara bekerja yang lebih efisien demi percepatan penuntasan target dan menyegarkan cara pikir sebagaimana yang seringkali Bapak tanamkan kepada kami semua,” ungkap Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara Bambang Priono dalam laporannya. Dalam kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa BPN telah bertransformasi menjadi lebih baik. “Alhamdulillah sekarang BPN kini lebih baik, patut kita syukuri bagian dari apresiasi pemerintah atas capaian kerja baik kita semua,” ujar Sofyan A. Djalil. “Tahun ini kita akan terus melanjutkan PTSL yang sudah merupakan program komitmen pemerintah, Insya Allah kita targetkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar,” tambah Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa PTSL telah menjadi program unggulan. “PTSL ini sudah mencapai momentum seperti bola salju, semakin lama semakin besar bergulir dan semoga mudah, mudah-mudahan target kita dapat kita capai,” ungkap Sofyan A. Djalil. 26 kumpulan Siaran Pers

maret ZNT Untuk Rujukan Harga Tanah di Jawa Tengah Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 07 Maret 2019 S emarang - Dalam rangka memberikan Menurutnya, zonasi ini menjadi penting agar kita tahu kepastian harga tanah kepada masyarakat di nilai tanah yang sesungguhnya berapa. “Ini bentuk Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Badan transparansi dan yang paling penting adalah potensi Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa kenaikan BPHTB yang dapat meningkatkan PAD Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Tengah,” ujar Ganjar Pranowo. Jawa Tengah sepakat menggunakan Zona Nilai Tanah dalam menentukan rujukan harga tanah di seluruh Pada kesempatan tersebut Kanwil BPN Provinsi Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kanwil Dirjen Pajak Jawa KesepakatantersebutditandaidenganPenandatanganan Tengah I dan II. Nota kesepahaman tersebut mengatur Kesepakatan Bersama antara Kepala Kanwil BPN di antaranya mengenai pemanfaatan data pertanahan Provinsi Jawa Tengah Jonahar dengan Gubernur Jawa dan perpajakan, serta percepatan pengurusan dan Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradika Bhakti Praja, sertipikasi hak atas tanah aset Dirjen Pajak di Provinsi Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Rabu (06/03). Jawa Tengah. (RO/TA) Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan tersebut mengatakan keuntungan menggunakan Zona Nilai Tanah (ZNT) selain memberikan kepastian harga tanah juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui peningkatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Jonahar mengatakan bahwa ZNT menggunakan pendekatan penilaian massal dan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya, dinilai cukup ideal untuk dijadikan rujukan dalam penentuan harga tanah. “Kami perkirakan Perolehan BPHTB dapat meningkat 105% dengan menggunakan Zona Nilai Tanah,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah menyambut baik penandatanganan kesepakatan ini. 27Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Momentum Perbaiki Layanan Pertanahan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 11 Maret 2019 B ekasi - Kementerian Agraria dan Tata Ruang digunakan untuk Masjid At-Taqwa, maka saya mengajak (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) pengurus masjid agar bermusyawarah untuk membangun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden loket pelayanan yang baru, yang direncanakan dibangun di (Perpres) Nomor 17 Tahun 2015 dan Perpres lantai 1,” ungkap Deni Santo. Nomor 20 Tahun 2015, yang tujuan utamanya melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang agraria, Berkat musyawarah tersebut, akhirnya loket pelayanan pertanahan dan tata ruang. yang baru dapat dibangun. “Kini kami memiliki 19 loket layanan yang memiliki fungsi sebagai loket pengaduan Seiring berjalannya waktu, Kementerian ATR/BPN terus dan informasi, loket pendaftaran berkas, loket penyerahan melakukan perbaikan serta pembenahan dalam pelayanan produk, serta loket pembayaran,” ujar Deni Santo. pertanahan. #ATRBPNKiniLebihBaik menjadi pesan kunci lewat penggunaan tagar/hashtag untuk mengenalkan Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah kepada masyarakat bahwa kini Kementerian ATR/BPN BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama, mengatakan sudah lebih baik dibanding sebelumnya. bahwa pembangunan loket pelayanan ini merupakan upaya Kantor Pertanahan menyerap aspirasi masyarakat sekitar. Untuk mendukung perbaikan pelayanan pertanahan, “Tentunya didasari semangat untuk menjadi lebih baik,” ujar sebagian besar Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota juga Yusuf Purnama. sudah banyak melakukan perbaikan pelayanan pertanahan, salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Yusuf Purnama mengimbau masyarakat agar melalui peresmian loket layanan pertanahan. memanfaatkan layanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. “Saya pastikan bahwa masyarakat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Deni Santo, akan mendapatkan layanan yang optimal karena Kantor mengatakan bahwa adanya loket pelayanan pertanahan Pertanahan ini sudah memenuhi standar kantor pelayanan yang baru ini merupakan momentum untuk melakukan publik,” kata Yusuf Purnama. perbaikan layanan pertanahan. Deni Santo mengisahkan bahwa sebelumnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Peresmian Loket Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten hanya punya 8 loket, yang letaknya di lantai 2. Bekasi dilaksanakan Senin, 11 Maret 2019. (RH/LS). “Dahulu loket pelayanan pertanahan kami ada di lantai 2 dengan luas 50 m2. Saat itu layanan di Kantor Pertanahan belum seramai sekarang. Kurang lebih 2.000-3.000 berkas. Namun, seiring bertambah banyaknya permohonan, ruang pelayanan tersebut dirasa sangat kurang,” kata Deni Santo. Hal tersebut membuat Deni Santo mengajak seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk membuat pembaruan loket pelayanan. “Karena dahulu, di lantai 1 28 kumpulan Siaran Pers

maret Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional, Menuju Transformasi Organisasi Maju dan Modern Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 12 Maret 2019 Dengan berkembangnya teknologi saat ini Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pusat Pengembangan disertai dengan tuntutan yang besar terhadap Sumber Daya Manusia (PPSDM). “Dikarenakan layanan pertanahan, Kementerian Agraria perubahan tersebut maka dilakukan pelantikan terhadap dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan (ATR/BPN) terus mengembangkan SDM yang Pengawas yang akan menduduki jabatan baru di berkualitas sehingga menuju transformasi organisasi PPSDM,” kata Sofyan A. Djalil. maju dan modern. Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan Sejalan dengan tema Rakernas 2019 “Transformasi tugas PPSDM memiliki tugas dan fungsi yang lebih Kementerian ATR/BPN menuju era digital” selaras luas “Untuk itu diharapkan para pejabat yang dipercaya dengan era revolusi industri 4.0 seperti keterbukaan mengemban tugas di PPSDM agar terus melakukan informasi, era post truth, mediamorposis. Untuk itu inovasi dalam rangka mengembangkan SDM yang pengembangan SDM menjadi hal yang penting dan berkualitas,” tegas Sofyan A. Djalil. harus segera dilaksanakan. Dengan demikian akan tercipta transformasi organisasi Saat ini Kementerian ATR/BPN sudah jauh lebih baik yang maju dan modern. Sehingga dapat meningkatkan tetapi masih perlu perbaikan dan percepatan. Untuk itu kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. kepada para pejabat yang hari ini dilantik diharapkan (TA/AM) dapat memberikan performa terbaik dalam bekerja. “Juga dapat memberikan nilai tambah untuk kemajuan Kementerian ATR/BPN,” terang Sofyan A. Djalil, dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional, di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa, (12/3). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil melantik 32 Pejabat Struktural dan Fungsional terdiri dari 1 orang Pejabat Fungsional Ahli Utama, 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 22 orang Pejabat Administrator dan 8 orang Pejabat Pengawas. Dalam Kesempatan yang sama sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri ATR/Kepala BPN maka terdapat perubahan Pusat 29Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Pendaftaran Tanah Adalah Kewajiban Negara Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 13 Maret 2019 J akarta - Pemerintah Indonesia, khususnya Menteri ATR/Kepala BPN juga menambahkan contoh atas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan capaian program Konsolidasi Tanah dari tanah yang tidak Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya tertata, kemudian menjadi kawasan yg bagus. “Misalnya melakukan pemerataan pembangunan, di Denpasar ada banyak sekali kawasan-kawasan pengurangan kesenjangan, penanggulangan perkampungan yang asri yang merupakan hasil dari kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja mulai dari konsolidasi tanah,” tambahnya. perkotaan hingga perdesaan melalui Reforma Agraria, yang di dalamnya termasuk program Pendaftaran Tanah Sofyan A. Djalil juga mengungkapkan bahwa Kementerian Sistematis Lengkap (PTSL) dan program Konsolidasi Tanah. ATR/BPN sudah mempunyai model untuk menjalankan program Konsolidasi tanah. “Kemudian juga kalau kita “Pendaftaran tanah adalah kewajiban negara dan semua mendapatkan tanah bekas HGU terlantar yang diduduki oleh tanah wajib didaftarkan,” ujar Sofyan A. Djalil, saat masyarakat kita konsolidasikan dengan cara penggunaan wawancara dengan Yokata News, Selasa (12/03). Menurut tanah yang dilengkapi dengan prasarana jalan, irigasi, Menteri ATR/Kepala BPN, pernyataan tersebut didasari oleh fasilitas lingkungan serta fasilitas penunjang lainnya yang Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar diperlukan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN. Pokok-Pokok Agraria. Untuk diketahui, manfaat yang dapat dirasakan langsung Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan oleh masyarakat peserta program Konsolidasi Tanah bahwa target program PTSL tahun 2017 sebesar 5 juta, kita adalah meningkatnya kualitas lingkungan tempat berhasil mengeluarkan 5,4 juta produk. Tahun 2018 target tinggalnya, terbukanya akses tanah pada jalan, tersedianya 7 juta, kita bisa mengeluarkan 9,3 juta produk. Insyaallah tanah bagi pembangunan fasilitas umum/fasilitas sosial, ditahun 2019 ini target 9 juta, mudah-mudahan kita bisa serta peningkatan harga tanah pada lokasi tersebut. mengeluarkan 10-12 juta produk PTSL. Selain itu tentunya masyarakat peserta konsolidasi tanah mendapatkan jaminan kepastian hukum status kepemilikan Di samping itu, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat tanahnya. (LS/TM) Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria mempunyai tugas melaksanakan program Konsolidasi Tanah. Hasil dari KonsolidasiTanahdapatdimanfaatkanuntukpembangunan prasarana dan sarana sosial, ekonomi, budaya serta utilitas. Selain itu, adanya jaminan kepastian hukum atas bidang tanah hasil penataan melalui Konsolidasi Tanah menjadi tolok ukur pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan tertib tata ruang untuk kehidupan yang lebih baik merupakan nilai tambah dari konsolidasi tanah. “Konsolidasi tanah selama ini tetap berjalan, tetapi tidak sebanyak yang kita harapkan karena kita tidak bisa kerjakan sendiri,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. 30 kumpulan Siaran Pers

maret Kementerian ATR/BPN Targetkan 3.000 SKB Tahun 2019 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 14 Maret 2019 J akarta – Pemerintah melalui Kementerian ATR/ Namun demikian seorang surveyor harus berhati-hati BPN menargetkan akan mendaftarkan dan dalam melakukan pekerjaannya, karena dia memegang menerbitkan 9 Juta bidang sertipikat hak atas tanggung jawab penuh atas hasil data pengukuran tanah untuk memberikan kepastian hukum di lapangan” kata Jaya saat memberikan penjelasan terhadap tanahnya. Seluruh bidang tanah yang kepada peserta ujian. ada di Indonesia, sebanyak 126 juta bidang diharapkan sudah harus selesai didaftarkan pada tahun 2025. “Sekarang kita sedang merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Survei Untuk melaksanakan pendaftaran dan penerbitan Kadastral yang diharapkan akan di-launching oleh sertipikat bidang sesuai target pada tahun ini, dibutuhkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan pada sumber daya manusia yang tidak sedikit. Setidaknya bulan Agustus mendatang. Minggu depan kita akan 9.000 juru ukur untuk melakukan pengukurannya saja mulai FGD I dan dilanjutkan dengan Pra Konvensi dan mengingat jumlah juru ukur Aparatur Sipil Negara (ASN) Konvensi dengan melibatkan beberapa pemangku terbatas, maka dibuka kesempatan bagi masyarakat kepentingan seperti Direktorat Jenderal Hubungan profesi Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) untuk Hukum, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, berperan mendukung program Kementerian ATR/BPN. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Badan Informasi Geospasial, “Tahun ini akan kita terima sebanyak 3.000 SKB untuk Kementerian Ketenagakerjaan, Akademisi, Asosiasi menambah juru ukur ASN maupun SKB yang sudah ada” Profesi dan lain-lain. kata Agus Wahyudi, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Kementerian ATR/BPN saat membuka ujian Dengan demikian, maka tahun depan sebelum ujian lisensi bagi 735 Orang calon SKB di Aula YTKI, Jalan lisensi seperti hari ini, calon SKB diharuskan lulus uji Gatot Soebroto, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut kompetensi sesuai SKKNI Survei Kadastral yang akan didukung penuh oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI ditetapkan” tutup Agus Wahyudi. (HP/NA) Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya menyampaikan arahan kepada peserta ujian. “Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia diharapkan selesai hingga tahun 2025, khusus untuk DKI Jakarta ditargetkan selesai tahun ini juga, selanjutnya akan ada kegiatan pemeliharaan data pertanahan. Teman-teman SKB sebagai mitra BPN tidak hanya mengerjakan kegiatan pengumpulan data fisik. Peluang profesi ini akan terus terbuka lebar. 31Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Tanah Tidak Bersertipikat, Sengketa Tanah Dapat Menyeruak Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 14 Maret 2019 P angkal Pinang - Belum bersertipikat, hati-hati Presiden mengatakan bahwa setiap dirinya pergi ke daerah di tanah anda diakui oleh orang lain. Sebuah kiasan seluruh Tanah Air, keluhannya adalah sengketa tanah di mana- yang tentunya dapat dijadikan rujukan bagi yang mana. Ada masyarakat dengan masyarakat, ada masyarakat beranggapan bahwa sertipikat tanah itu tidak dengan perusahaan, ada masyarakat dengan pemerintah, ada penting. anak dengan bapaknya. “Itu karena kita semua tidak pegang tanda bukti hukum hak atas tanah yang namanya sertipikat,” Sertipikat tanah tentunya bukan hanya sebuah lembaran kertas ujar Presiden. yang tidak bermakna. Ada sebuah kepastian hukum yang terkandung di dalamnya. Kepastian hukum hak atas tanah Lebih lanjut Presiden berpesan agar para penerima sertipikat karena di dalam sebuah lembaran itu terdapat surat ukur, nama bisa menjaga sertipikatnya dengan baik. Ia minta kepada para pemilik, nomor identifikasi bidang, luas tanah, dan koordinat penerima agar menghitung dan mengkalkulasi dengan cermat yang unik sehingga benar-benar memberikan kepastian hukum jika ingin menggunakan sertipikatnya sebagai agunan untuk hak atas tanah. Kepastian akan pemilik dan bidang tanah yang memperoleh modal usaha melalui perbankan. dimilikinya. “Kalau misalnya dapat Rp300 juta, gunakan seluruhnya untuk Atas dasar itulah mengapa hari ini Presiden Jokowi kembali modal usaha, modal kerja, modal investasi. Jangan dipakai menyerahkan sertipikat hak atas tanah secara langsung kepada untuk kebutuhan konsumtif,” pesan Presiden. (RO/AM) Masyarakat Provinsi Bangka Belitung di Gelanggang Olahraga Sahabudin, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (14/03). Sertipikat yang Presiden serahkan merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN). Sertipikat diberikan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang sebanyak 1.000 buah, Kabupaten Bangka sebanyak 1.000 buah dan Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 500 buah. Kepala negara mengatakan bahwa sampai dengan tahun 2016, baru sebanyak 46 juta bidang tanah yang terdaftar di Kantor Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut dikarenakan setiap tahunnya hanya ditargetkan 500 ribu bidang. Padahal di seluruh Indonesia diperkirakan terdapat 126 juta bidang tanah. Itu artinya membutuhkan waktu kurang lebih 160 tahun untuk dapat mendaftarkan tanah seluruh Indonesia. “Mau Bapak/Ibu nunggu 160 tahun? Kalau mau saya kasih sepeda,” ujar Kepala negara yang disambut gelak tawa penerima sertipikat tanah. 32 kumpulan Siaran Pers

maret Kunjungi Pidie, Menteri ATR/Kepala BPN Bagikan 27 Sertipikat Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 15 Maret 2019 P idie - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Bupati Pidie mengatakan target PTSL di Kabupaten Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pidie meningkat dari tahun lalu. “Tahun lalu, target PTSL Sofyan A. Djalil melaksanakan kunjungan di Kabupaten Pidie sebanyak 7.500 bidang, namun kerja ke Provinsi Aceh. Dalam kunjungannya tahun ini targetnya naik 13.000 bidang,” pungkas Roni tersebut, dia berkesempatan menyerahkan Ahmad. (RH). 27 sertipikat tanah kepada masyarakat di Pendopo Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (13/03). Dua puluh tujuh sertipikat tanah yang dibagikan tersebut berasal dari 1 (satu) Sertipikat Hak Pakai, 10 (sepuluh) sertipikat wakaf, 14 (empat belas) sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta 2 (dua) sertipikat untuk Usaha Kecil Mikro (UKM). Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa sertipikat tanah sangat penting sekali karena memberikan kepastian hukum atas para pemilik tanah. “Konflik tanah yang terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang tidak punya sertipikat tanah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Karena kondisi tersebut, Presiden RI, Joko Widodo sudah memerintahkan Kementerian ATR/BPN agar mempercepat penyertipikatan tanah milik masyarakat. “Melalui PTSL, kami berhasil mendaftarkan 5,4 juta bidang tanah pada tahun 2017, mendaftarkan 9,3 juta bidang tanah pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 ini, target kami mendaftarkan 9 juta bidang, tetapi kami optimistis bisa mendaftarkan 10-11 juta bidang,” kata Sofyan A. Djalil. Pada kesempatan yang sama, Bupati Pidie, Roni Ahmad mengapresiasi hasil kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam pelaksanaan PTSL. “PTSL sejatinya memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat di Kabupaten Pidie. Hal ini juga menekan sengketa- sengketa tanah,” kata Roni Ahmad. 33Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Semangat Selesaikan RUU Pertanahan Tahun Ini Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 16 Maret 2019 Denpasar - Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) harus dibuatkan payung hukum yang lebih jelas. Sehingga Nomor 5 Tahun 1960 yang berlaku saat ini dinilai masyarakat bisa merasakan ada kepastian hukum tentang hal tidaklagimengakomodirkondisiyangsudahbanyak yang berkaitan dengan pertanahan, itu kenapa DPR berinisiatif berubah di masyarakat, UUPA harus dilengkapi mengajukan usul tentang RUU Pertanahan ini, mudah- dengan peraturan yang lebih spesialis atau spesifik mudahan bisa diselesaikan pada periode DPR 2014-2019,” mengenai perkembangan pertanahan saat ini. Hal ini guna ujar Ketua Komisi II Zainudin Amali. terciptanya keseimbangan tata guna tanah sehingga dapat dinikmati secara baik dan optimal oleh masyarakat maupun Pelaksanaan FGD RUU Pertanahan di Bali ini sebagai rangkaian negara. kegiatan yang telah dilakukan di beberapa tempat dan terakhir di Yogyakarta ketika sebelumnya sudah dilakukan dibanyak “Target Pemerintah saat ini, menghasilkan Rancangan tempat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dan Undang-Undang Pertanahan yang bisa menjawab tantangan menyatukan pandangan dari para pemangku kepentingan, permasalahan pertanahan dan tata ruang kedepan. Fungsi akademisi dari Lembaga Swadaya Masyarakat, para pelaku Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan bidang pertanahan dan dari instansi terkait di pemerintahan Nasional (ATR/BPN) baru sebagai administrator di bidang pusat dan daerah. pertanahan dan tata ruang, yang akan kita dorong ke depan ATR/BPN bisa sebagai regulator tanah, ruang, dan Diharapkan masukan ini akan memperkaya materi yang administrator,” ujar Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto dibahas dalam pembahasan RUU pertanahan, saat ini pada acara Forum Group Discussion (FGD) Rancangan tahapan RUU Pertanahan sudah memasuki perumusan dan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di Hotel Grand Inna, Bali, sinkronisasi. Jumat (15/03). Memang sangat diperlukan kedetailan dan pembahasan Himawan Arief Sugoto menambahkan ada beberapa yang yang mendalam mengenai RUU Pertanahan ini agar bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Pertanahan, menjawab seluruh persoalan dan kekhawatiran masyarakat di antaranya One Map Policy for Single Land Registration mengenai pertanahan dan tata ruang. Hal itu berguna untuk System, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meminimalisir munculnya masalah di masa depan. (NA/TA) menuju sistem positif, pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang mendukung ketertiban penggunaan, pemanfaatan tata ruang dan tanah menuju Ekonomi Berkeadilan, perubahan dan penambahan jangka waktu Hak Guna Bangunan untuk mendukung perumahan berbasis vertikal, pembentukan Bank Tanah untuk penyediaan tanah untuk kepentingan umum, pelaksanaan Reforma Agraria, keadilan hukum pertanahan bagi masyarakat hukum adat serta Pembentukan Peradilan Pertanahan dan Penegakan Hukum. “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kepentingan agar hal berkaitan dengan masalah pertanahan yang sudah begitu banyak di luar jangkauan undang-undang yang ada, 34 kumpulan Siaran Pers

maret Menteri ATR/Kepala BPN: Jangan Merasa Bisa tapi Bisa Merasa! Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 18 Maret 2019 B ogor - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ “Selain solutif, negeri ini butuh orang orang inovatif yang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) berpikir out of the box, bekerja cepat, ke depan negara Sofyan A. Djalil, mengawali kegiatan di minggu yang cepat akan jadi pemenang,” tambah Menteri ATR/ ini dengan Memberikan Ministry Lecture Kepala BPN. kepada peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Mengakhiri Minister Lecture Menteri ATR/Kepala BPN (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas Udik (18/03). berpesan untuk selalu menjaga diri dalam bekerja. “Jaga integritas, anda-anda ini masih muda, jangan sampai Perjalanan ke PPSDM Kementerian ATR/BPN Cikeas Udik layu sebelum berkembang,” pungkas Sofyan A. Djalil. ditempuh dengan waktu kurang lebih 50 menit melalui tol Jagorawi dari Kementerian ATR/BPN Kebayoran Diklat PIM IV ini dilaksanakan untuk mencetak Baru, Jakarta Selatan. Waktu yang tidak terlalu lama pemimpin-pemimpin bangsa yang punya nilai-nilai untuk Jakarta dengan segala rupa kemacetannya. kebangsaan, yang punya inisiatif untuk melakukan perubahan. Selain itu juga merangsang calon pemimpin Tiba di kompleks seluas 10 hektare ini, Menteri ATR/ untuk berfikir kreatif dan inovatif sehingga mereka selalu Kepala BPN disambut oleh Sekretaris Jenderal peduli terhadap lingkungannya, lingkungan mereka Kementerian ATR/BPN, Direktur Jenderal Hubungan akan baik dari lingkungan kerjanya maupun organisasi Hukum Keagrariaan, Direktur Jenderal Penanganan kerjanya. Tentunya tidak kalah penting adalah mencetak Masalah Agraria, Penataan Ruang dan Tanah, serta pemimpin yang menjaga NKRI sehingga menjadi negara Kepala PPSDM, Virgo Eresta Jaya. yang maju, negara yang besar baik secara kebudayaan maupun perekonomian. (WN/AM) “Di hadapan Bapak ada 40 peserta diklat PIM IV berasal baik dari pusat maupun daerah yang berada di sini untuk dididik untuk memenuhi kompetensi manajerial,” ungkap Kepala PPSDM, Virgo Eresta Jaya. Menteri ATR/Kepala BPN mengawali lecture dengan memberikan motivasi kepada seluruh peserta Diklat. “Kerja bagus saja, saat ini kita menggunakan penilaian berbasis kinerja, jangan takut yang jauh dari api nggak kebagian hangatnya,” kata Sofyan A. Djalil. “Jangan pernah merasa bisa tapi bisa merasa, sehingga kita bisa merasakan, mengidentifikasi apa-apa yang menjadi masalah dan mencari solusinya,” ungkap Sofyan A. Djalil. 35Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Selamat, Direktorat Jenderal Penataan Agraria Capai Target Redistribusi Tanah 2018! Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 19 Maret 2019 B ogor-SekretarisJenderalKementerianAgrariadanTata bisa mendeteksi penyelesaian target dengan online,” ungkap Ruang/Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Muhammad Ikhsan. Sugoto, membuka Rapat Kerja Teknis Penataan Agraria Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Novotel Bogor “Kamitelahmelakukanperubahan-perubahanyangmendasaragar Golf Resort & Convention Center, Senin (18/03). peraturan terkait Izin Lokasi, pertimbangan teknis pertanahan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Sekretaris Jenderal menyampaikan apresiasi dengan capaian zaman,” tambah Muhammad Ikhsan. Direktorat Jenderal Penataan Agraria di tahun 2018. “Selamat, Penataan Agraria berhasil terbitkan 283.236 bidang di tahun Rapat Kerja Teknis ini diikuti oleh 119 orang yang terdiri dari Pejabat 2018, atau naik lebih dari 1.000% dari tahun sebelumnya,” ungkap Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 64 Himawan Arief Sugoto. pejabat struktural dan pejabat fungsional umum di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria serta 31 orang Kepala Bidang “Tahun 2019 pemerintah meningkatkan target redistribusi tanah Penataan Pertanahan. menjadi 750.000 bidang dan Kementerian ATR/BPN optimistis mencapai target yang diberikan,” tambah Himawan Arief Sugoto. Yannis Harryzon Dethan, Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah salah satu peserta Dalam kesempatan ini, Sekjen menyampaikan bahwa saat ini menyambut baik rakernis ini. “Pasca bencana Palu Donggala, kami Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, melalui Pusdatin dan LP2B telah membentuk PMO (Project dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Pasca bencana, kita petakan ManagementOffice)yangberjenjangmulaidariKantah,Kanwildan 200.000bidang,denganRapatKerjainikamimendapatkanpetunjuk Kantor Pusat yang berfungsi untuk memonitor Program Strategis. teknis dalam rangka menuju era digital. Apabila hasil program yang “Dengan Dashboard ini, PTSL, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, telah kami laksanakan tersebut telah berbentuk digital baik peta dan Penanganan Sengketa dan Perkara dapat dipantau langsung maupun data tekstual siapapun yang membutuhkan bisa dapat oleh pimpinan, sehingga apabila ada masalah dapat segera menggunakannya baik itu untuk pendaftaran tanah, redistribusi dicarikan solusinya,” pungkas Sekretaris Jenderal. tanah, maupun perencanaan pembangunan,” ungkap Yannis Harryzon Dethan. Sementara itu Direktur Jenderal Penataan Agraria, Muhammad Ikhsan ditemui dalam kesempatan yang sama menyampaikan Senada dengan itu, peserta dari Kantor Wilayah BPN Provinsi bahwa dengan Rapat Kerja Teknis, Dirjen Penataan Agraria ini, Jawa Timur Barkah Yoelianto, juga menyatakan hal yang sama. optimistis target reforma agraria dapat tercapai. “Rapat Kerja ini mengundang narasumber yang terkait langsung dengan pekerjaan kami di daerah, penjelasan dari para narasumber “Hari ini kami melakukan rapat kerja teknis Penataan Agraria membuat hal-hal yang selama ini kurang jelas dan menghambat kita mengambil tema, Percepatan Pelaksanaan Reforma pekerjaan dapat mendapatkan titik terang,” pungkas Barkah Agraria Menyongsong Era Digital Kementerian ATR/BPN. Yoelianto. Kenapa seperti ini? Karena mulai tahun ini kita bergerak kepada kantor modern yang berskala internasional, sehingga Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria ini dengan demikian dari jajaran kami penataan agraria akan bertujuan untuk membangun koordinasi yang baik antara pusat segera bersinergi mengikuti petunjuk dan pedoman yang dan daerah, dalam rangka menyiapkan pelaksanaan kegiatan diberikan Bapak Menteri, kita sudah meluncurkan SIGRA, yaitu penataan agraria Tahun 2019 di Indonesia untuk menyongsong Sistem Informasi Geografis Reforma Agraria sehingga kita era digital. (WN/AM) 36 kumpulan Siaran Pers

maret PPAT adalah Mitra Kerja BPN! Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 21 Maret 2019 J akarta - Hari ini, adalah hari yang ditunggu- Para calon PPAT mempunyai beberapa kewajiban lain tunggu oleh calon Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah menerima SK pengangkatan hari ini. “Pertama, (PPAT). Bertempat di Aula Buya Hamka Masjid dalam jangka waktu tiga bulan dari tanggal SK calon PPAT Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, wajib melapor ke Kantor Pertanahan Kab/Kota secara mereka dijadwalkan menerima Surat Keputusan langsung, kemudian yang kedua mengajukan permohonan (SK) Pengangkatan PPAT yang merupakan pintu masuk pelantikan, yang ketiga mengangkat sumpah di hadapan perjalanan profesi mereka sebagai Pejabat Pembuat Akta Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota dan disaksikan 2 (dua) Tanah, Kamis (21/03). orang,” pesan Erna Sriyatmi. Mewakili Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Para calon PPAT ini setelah dilantik pada masing-masing Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, wilayah kerja akan melaksanakan sebagian tugas Ratmono mengatakan bahwa hubungan Kementerian pendaftaran tanah. Profesi PPAT ini oleh masyarakat Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan disamakan dengan Profesi Notaris, karena seringkali Nasional (BPN) dan PPAT adalah mitra kerja. “Apabila ada seseorang merangkap dua profesi ini, dan memang oleh permasalahan selesaikan internal,” pesan Ratmono. Undang-Undang diperbolehkan. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik “Kita pedomani Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT, Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris diangkat dan di sudah dibentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT pada bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi semua jenjang, maka jaga etika, bekerjalah dengan baik Manusia sedangkan PPAT sebagai pejabat umum yang sesuai ketentuan,” tambah Ratmono. diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Kepala Subdirektorat PPAT, Inyo Cancer Hetarie dalam Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diangkat dan diawasi kesempatan ini menyampaikan bahwa pengangkatan ini oleh Kementerian ATR/BPN. (WN/AM) adalah kali kedua di tahun 2019. “Sampai dengan tahun 2018 terdapat 17.337 orang PPAT, hari ini diserahkan 600 SK PPAT, jumlah pengangkatan sampai dengan Maret 2019 ini adalah 1.124 orang PPAT,” papar Inyo Cancer Hetarie. Selain menerima SK, dalam kesempatan ini para calon PPAT juga mendapatkan pembekalan teknis dari Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Erna Sriyatmi. “Pembekalan teknis ini penting untuk memberikan pemahaman akan hal- hal teknis yang tidak didapatkan secara teoritis di bangku kuliah yang penting sekali dalam melaksanakan tugas sebagai PPAT nanti,” terang Erna Sriyatmi. 37Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Perencanaan Target PNBP Tahun 2020 Menuju Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Nasional Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 21 Maret 2019 Yogyakarta - Sehubungan dengan agenda Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas penyusunan perencanaan program dan kegiatan dan Kementerian Keuangan terkait rencana pembangunan, di serta koordinasi Perencanaan Penerimaan Negara mana ada perubahan mendasar terkait pembangunan berbasis Bukan Pajak di Tahun 2020, Kementerian Agraria wilayah dengan koridor pertumbuhan dan pemerataan,” ujar dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Ahmad Makmuri. (BPN) melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Data Perencanaan dan Kerja Sama serta Penyusunan Target Penerimaan Negara Di hari sebelumnya, materi yang berkaitan dengan Kebijakan Bukan Pajak (PNBP) 2020 selama 5 hari di Hotel Grand Inna Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Malioboro, Yogyakarta, mulai dari tanggal 19 hingga 23 Maret (RKP) 2020 disampaikan oleh Aswicaksana selaku Kepala 2019. Subdirektorat Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Di hari ketiga kegiatan berlangsung, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Dalam paparannya, Aswicaksana mengimbau agar seluruh Nasional, Himawan Arief Sugoto, memberikan pengarahan satuan kerja baik dari Pusat, Kanwil dan Kantah dapat dalam perencanaan program dan anggaran Kementerian memprioritaskan wilayah mana yang bisa mendorong ATR/BPN. Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal berharap pertumbuhan dan pemerataan karena Pembangunan wilayah seluruh peserta dapat meningkatkan PNBP 10 kali lipat dengan menjadi basis dalam penyusunan Prioritas RKP 2020. “Hal ini cara melakukan kolaborasi mekanisme dengan institusi lain dikarenakan anggaran di Indonesia yang terbatas,” ujarnya. termasuk swasta untuk memberikan data pertanahan maupun pemanfaatan ruang, karena data yg didapat bisa menjadi Lebihlanjut,KuwatWaluyoselakuKepalaSeksiAnggaranBidang sumber pendapatan PNBP itu sendiri. Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang IV Kementerian Keuangan RI menambahkan materi tentang Penyusunan “Dengan melakukan kolaborasi dan migrasi kepada layanan Belanja dengan Sumber Dana PNBP Tahun 2020. Arah dan yang berbasis digital atau online, jangan berpikir seolah-olah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2020 tetap diarahkan untuk pendapatan PNBP turun, karena dari hasil survei yang ada, mencapai tujuan pembangunan nasional dengan memperkuat beberapa negara di Eropa Timur yang sudah menjalankan Efektivitas dan Efisiensi Belanja (value for money). sistem ini, PNBP mereka bisa naik 4-5 kali lipat per tahun,” jelas Himawan Arief Sugoto. “Tahun 2020 memang kecenderungan Pemerintah akan memperkuat kualitas SDM, akan ada pendidikan dan Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata pelatihan advokasi yang sudah dimulai dari tahun 2019, untuk Usaha dan Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan pembangunan infrastruktur akan diimbangi oleh peningkatan Pelaporan di Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia SDM itu sendiri,” tutur Kuwat Waluyo. dan Kepala Bagian Program dan Hukum di lingkungan Inspektorat Jenderal hingga Direktorat Jenderal yang berjumlah Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja baik 240 peserta. dari Pusat, Kanwil, Kantah dapat meningkatkan kualitas data terhadap rancangan target dan distribusinya, sekaligus dapat Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Program dan mengintegrasi proses perencanaan secara Top Down dan Penganggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama Ahmad Bottom Up yang mengacu pada prinsip Tematik, Holistik, Makmuri sekaligus Ketua Panitia Pelaksana juga melaporkan Integrasi dan Spasial (THIS) dan Konsep RKP 2020 berbasis beberapa hal terkait jalannya kegiatan tersebut. “Selama kewilayahan, serta penerapan prinsip Value For Money. (LS/NR) kegiatan berlangsung peserta sudah mendapatkan materi dari 38 kumpulan Siaran Pers

maret Komitmen Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah: Selesaikan Program PTSL 2019 dengan Kualitas Terbaik di Tanggal 09-09-2019 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 22 Maret 2019 Y ogyakarta - Kegiatan Rapat Kerja Wilayah Tahun 2019 Untuk diketahui, Analisis Management yang dimaksud adalah yang diselenggarakan Kantor Wilayah BPN Provinsi menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait PTSL. Analisis Jawa Tengah, resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal, Man dilihat dari segi Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Himawan Arief Sugoto pada Kamis (21/03). pelaksanaan PTSL. Analisis Money yaitu mengoptimalkan dan mencari sumber anggaran untuk mendukung pelaksanaan PTSL. Rapat Kerja yang mengusung tema “Implementasi Hasil Analisis Methode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat Rakernas dan Strategi Penyelesaian PTSL Kualitas Terbaik pada memahami objek yang menjadi sasaran dalam kegiatan PTSL. Tanggal 09-09-2019” diselenggarakan selama 3 hari, mulai dari Terakhir Analisis Material yang merupakan target akhir dalam tanggal 19 s.d 21 Maret 2019 di Griya Persada Convention Hotel penyelesaian pelaksanaan PTSL. & Resort, Yogyakarta. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal, Himawan Penutupan kegiatan tersebut didahului dengan sambutan dari Arief Sugoto memberikan pengarahan sekaligus menutup Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Jonahar. kegiatan Rapat Kerja Wilayah Tahun 2019. Dalam arahannya, Dalam sambutannya, Jonahar menyampaikan bahwa telah Sekretaris Jenderal mengimbau kepada seluruh peserta agar sepakat dengan rekan kerja di lingkungan Kantor Wilayah menjaga kualitas kerja yang selama ini dibangun. “Karena kita BPN Provinsi Jawa Tengah untuk merubah target kerja harian, lebih menghargai kualitas daripada serapan anggaran dan jangan sehingga target PTSL 2019 yang telah ditentukan bisa tercapai. menciptakan masalah di belakang,” ujar Himawan Arief Sugoto. “Insya Allah Jawa Tengah tidak ada yang lebih dari 09-09-2019 sudah selesai 100% dengan kualitas terbaik,” ucap Jonahar Sekretaris Jenderal berharap supaya program penilaian berbasis dengan penuh semangat. kinerja bisa memacu suatu kinerja dan semangat kerja untuk menghasilkan prestasi dan meningkatkan kredibilitas yang Selanjutnya, Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan tersebut, Sigit menurutnya, saat ini sudah terasa baik dengan apresiasi yang Rachmawan Adhi, yang juga selaku Kepala Bidang Infrastruktur baik dari Presiden RI, sesama Instansi Pemerintahan maupun Pertanahan, melaporkan beberapa hasil Rapat Kerja Wilayah yang masyarakat luas untuk dipertahankan. diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Tak lupa, Himawan mengungkapkan rasa terima kasih atas dedikasi dan keseriusan dalam membahas dan merencanakan “Target PTSL di tahun 2019 ini sejumlah 1.575.000 Peta Bidang target PTSL, dan berpesan agar tidak melupakan target lain yang Tanah (PBT) terdaftar dan akan mengeluarkan sedikitnya tidak kalah penting dan harus diselesaikan dalam kurun waktu 1.254.400 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT), Provinsi Jawa yangtidaklama.“Janganlupatarget-targetlainsepertiPengadaan Tengah telah menetapkan penyelesaian PTSL dengan kualitas Tanah, Sengketa Tanah, Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah, terbaik pada tanggal 09-09-2019, untuk itu kami mempedomani Reforma Agraria, dan sebagainya bahkan Tata Ruang juga mulai petunjuk teknis PTSL tahun 2019,” ungkap Sigit Rachmawan. sekarang harus diperhatikan,” tegasnya. Guna mencapai target penyelesaian PTSL pada tanggal 09-09- “Sekali lagi selamat buat rekan-rekan semua. Mari kita songsong 2019, Sigit Rachmawan juga menjelaskan beberapa pendekatan 2019, semoga sukses untuk Jawa Tengah dan sukses juga untuk analisis yang digunakan, yang bisa disebut dengan analisis 5M, Kementerian ATR/BPN. Untuk itu Rapat Kerja Wilayah Tahun yaitu Management, Man, Money, Methode dan Material. 2019 ini resmi saya tutup!” tutup Sekretaris Jenderal. (LS/NR) 39Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Buka Rakornas IPPAT, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Jelaskan Perbedaan PPAT Dulu dan Sekarang Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 22 Maret 2019 Denpasar - Berbicara mengenai profesi Pejabat itu proses pengukuran maupun sosialisasinya. “Ini sangat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tentu tidak dapat baik, saya harap PPAT di daerah lain juga ikut aktif dalam dipisahkan dari akta otentik terkait perbuatan menyukseskan PTSL. Karena dengan banyaknya sertipikat hukum tertentu tentang hak atas tanah atau hak yang terbit akan memberikan peluang bagi PPAT dengan milik atas satuan rumah susun yang dibuatnya. kemungkinan besar kegiatan lanjutan pembuatan akta, baik PPAT adalah suatu profesi yang terhormat, PPAT merupakan itu jual beli, pembagian harta bersama dan pembuatan akta kepanjangan tangan dari institusi negara yaitu Kementerian lainnya akan semakin meningkat,” ujar Djamaluddin. (RO) ATR/BPN yang diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat khususnya di bidang pertanahan. Menjadi seorang PPAT saat ini dituntut menjadi semakin profesional, karena pengawasan dilakukan oleh internal dan juga melibatkan Kementerian ATR/BPN yang ditegaskan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Kinerja PPAT diawasi oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Jika terbukti tidak profesional dan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan serta kode etik sanksinya berat, bahkan dapat dicabut izinnya dan diberhentikan. “Oleh karena itu para anggota IPPAT harus terus meningkatkan profesionalisme diri, agar bisa memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar Djamaluddin, Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Hukum Keagrariaan saat mewakili Menteri ATR/Kepala BPN pada acara Up Grading dan Rakornas Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Tahun 2019 yang digelar di Agung Room, Grand Inna Bali Beach Hotel, Kamis (21/03). Lebih lanjut Dirjen Hubungan Hukum mengapresiasi anggota IPPAT di daerah yang telah berinisiatif membantu proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), baik 40 kumpulan Siaran Pers

maret Rakor Penyiapan Data LP2B dan Perjanjian Kerja Sama BPN dan Pemprov Kalbar Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 22 Maret 2019 P ontianak - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Hortikultura Provinsi Kalbar seluas 302.052 Ha, sedangkan (Kanwil BPN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No. 339/KEP- melaksanakan Rapat Koordinasi Awal Penyiapan Data 23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional, Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk Provinsi Kalimantan Barat seluas 155.818 ha. Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kegiatan itu turut hadir Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang sekaligus melakukan Adanya rapat koordinasi awal ini diharap dapat menyamakan persepsi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dalam hal kegiatan inventarisasi dan identifikasi Lahan Baku Sawah dengan Kanwil BPN Provinsi Kalbar tentang kegiatan pemetaan, yang pada akhirnya diharap dapat mewujudkan kepastian data luasan penyertipikatan tanah, fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah aset Lahan Baku Sawah Provinsi Kalimantan Barat. pemerintah dan dukungan pelaksanaan program strategis pertanahan hak atas tanah masyarakat bina penerima tanah. Dalam kesempatan itu, ia menambahkan, bahwa Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki peran dalam menjaga dan melindungi Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat Samad Soemarga, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yaitu dengan kegiatan Risalah menjelaskan ada dua momen penting dilakukan. Pertama, Rapat Pertimbangan Teknis Pertanahan berkaitan dengan Izin Perubahan Koordinasi Awal Penyiapan Data Kawasan LP2B Provinsi Kalimantan Penggunaan Tanah. Barat. Kedua, penandatanganan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kantor Wilayah BPN Di mana setiap pemohon yang ingin merubah perubahan penggunaan Provinsi Kalimantan Barat Tentang Segala Kegiatan Pertanahan. tanah yang awalnya berupa Pertanian (sawah/tegalan/ladang) ke non pertanian (perumahan) tidak disetujui/ditolak jika Rencana “Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka percepatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kotanya menyebutkan itu sebagai sertipikasi tanah khususnya aset pemerintah provinsi yang ada di Pertanian. “Juga sebaliknya kita setujui bila penggunaan tanahnya Kalimantan Barat dan yang terpenting adalah untuk menghilangkan selain Pertanian seperti Permukiman/Perdagangan dan Jasa atau Non konflik/permasalahan berkaitan dengan penguasaan aset tersebut,” Pertanian Lainnya,” ungkapnya. kata Dr. A. Samad Soemarga, usai penandatanganan perjanjian kerja sama di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Rabu (21/03). Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan berkaitan dengan Izin Perubahan Penggunaan Tanah ini tekendala dengan belum adanya Jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat sampai pada hari ini aturan di tingkatan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah sudah menerbitkan Sertipikat aset Pemprov sebanyak 795 bidang berkaitan dengan Izin Perubahan Penggunaan Tanahnya. termasuk yang diserahkan tanggal 21 Maret 2019. Karena Kanwil BPN Provinsi hanya memberi Risalah Pertimbangan Pada penandatanganan PKS terdapat 530 bidang aset Pemrov yang teknis pertanahan berkaitan dengan Izin Perubahan Penggunaan akan diselesaikan. Terdiri dari 399 bidang Permohonan Sertipikat baru TanahdanharusnyaditindaklanjutidenganizinPerubahanPenggunaan dan 131 bidang Permohonan Balik Nama. Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga alih fungsi lahan pertanian/sawah dapat lebih dikendalikan. “Kami berharap Bupati/ Diharapkanbersama,dalamjangkawaktukurangdarilimatahunKanwil Walikota dapat menerbitkan aturan berkaitan dengan Izin Perubahan BPN Provinsi Kalimantan Barat dapat menyelesaikan seluruhnya baik Penggunaan Tanah tersebut baik berupa Peraturan Daerah maupun Permohonan Sertipikat baru maupun balik nama dengan dukungan Peraturan Wali Kota/Bupati,” katanya. Gubernur beserta Jajaran. Selain itu, ia menyampaikan bahwa Kanwil BPN Provinsi Kalbar juga Selain itu yang tidak kalah penting yaitu yang berkaitan dengan LP2B di telah menyertipikatkan Lahan Pertanian berupa Sawah/Tegalan/ Kalimantan Barat. Bahwa terdapat perbedaan Luas Lahan Baku Sawah Ladang di seluruh Kalimantan Barat baik melalui swadaya masyarakat di Kalimantan Barat berdasarkan data dari Dinas Pertanian Pangan maupun Program Stategis Nasional yang dibiayai oleh APBN seperti Pendaftaran Tanah Sistematis atau PTSL, Konsolidasi Tanah, Transmigrasi dan juga Program Redistribusi Tanah. (IZA/PK/TM) 41Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Inspektur Jenderal: Jaga Integritas, Tanggung Jawab dan Tingkatkan Profesionalisme! Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 25 Maret 2019 J akarta-Sebagian besar masyarakat mengetahui Pelantikan Pejabat Fungsional Auditor ini adalah kali pertama Kantor Pusat Kementerian Agraria dan Tata Ruang langsung diadakan oleh Inspektorat Jenderal. Merupakan (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berada salah satu upaya kementerian untuk menambah jumlah di jalan Sisingamangara Nomor 2, Kebayoran Baru, auditor di kementerian ATR/BPN. Saat ini inspektorat Jenderal Jakarta Selatan. Tidak banyak yang tahu bahwa Kementerian ATR/BPN mempunyai 29 Auditor. Terdiri dari, 2 terdapat pula Kantor Kementerian ATR/BPN di Jl. Kuningan orang Auditor Pelaksana Lanjutan, 2 Auditor Pratama, 18 orang Barat, Jl. Agus Salim 58, Jakarta Pusat dan di Cikeas Udik. Auditor Muda dan 7 orang Auditor Madya. Siang tadi bertempat di Operation Room lantai 4 Inspektorat “Idealnya dengan 400 hingga 500 satuan kerja seperti di Jenderal Kementerian ATR/BPN, Jl. Agus Salim 58 Jakarta Kementerian kita ini minimal jumlah auditor adalah 75 orang, Pusat, I Gusti Made Sastrawan dan Setyo Anggraini dilantik saat ini kita hanya punya 29 orang. Mengatasi itu, Inspektur sebagai Auditor Madya oleh Inspektur Jenderal Kementerian Jenderal mulai merekrut pegawai baru yang memenuhi syarat ATR/BPN, Sunraizal, (25/3). dan mempunyai itikad baik akan kami proses menjadi auditor dan saya juga akan bekerja sama dengan BPKP untuk BKO, Selain dua orang tersebut, Agus Subiantoro juga dilantik menjadi memperbantukan sementara auditornya agar inspektorat kita Auditor Muda melalui jalur inpassing. Melalui jalur ini, Pejabat ini mendekati ideal,” ungkap Sunraizal. Struktural yang mempunyai kompetensi, kualifikasi, serta kinerja tertentu dapat beralih menjadi pejabat fungsional. Sebelumnya, Auditor Inspektorat Jenderal ini adalah auditor internal Agus Subiantoro menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata pemerintah. Mereka memegang peranan yang sangat penting Usaha-Inspektorat Wilayah II. dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara, Tata Pemerintahan Yang Baik Inspektur Jenderal berpesan kepada seluruh pejabat fungsional Dan Profesional Serta Disiplin Aparatur Sipil Negara. Fungsi auditor yang dilantik untuk tetap menjaga integritas dan terus yang sangat krusial dalam mengawal perjalanan program- meningkatkan kapabilitas. “Jaga integritas, harus semakin program kementerian ATR/BPN yang mempunyai tujuan utama profesional, kapabilitasnya ditingkatkan, supaya tugas mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. (WN/AM) Inspektorat sebagai pengawal program kementerian berjalan dengan baik, kita mengawal kegiatan yang begitu besar seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang semakin besar targetnya, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Pengendalian dan Penataan Ruang serta penegakan SOP,” pesan Sunraizal. “Visi ATR/BPN 2025 yaitu menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berstandar dunia, tentunya para Auditor ini sebagai pejabat pengawas akan mempunyai peran yang besar, tidak hanya dalam penindakan namun juga pencegahan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas, serta Unit Pengendali Gratifikasi,” sambung Sunraizal. 42 kumpulan Siaran Pers

maret Kementerian ATR/BPN Gandeng BPJS Guna Perlindungan Keselamatan Bekerja Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 28 Maret 2019 J akarta - Mendengar kata asuransi, tentu terpikir di sekitar 17.000 orang PPNPN yang akan diikutkan dalam pikiran kita adalah ada jaminan terhadap sesuatu program BPJS Ketenagakerjaan. Ini dilakukan dalam rangka yang kita miliki. Di masa sekarang ini, bukan hanya memberikan perlindungan kepada petugas terutama juru barang maupun aset yang dilindungi asuransi, ukur. “Tidak sedikit juru ukur kita yang turun ke lapangan namun juga jiwa. Hal ini dilakukan mengingat dan menemui risiko keselamatan kerja. Untuk itu kita ingin risiko yang dihadapi dalam melaksanakan suatu aktivitas memberikan manfaat atau perlindungan kepada mereka,” atau pekerjaan. kata Sekretaris Jenderal. Sebagai lembaga atau badan yang diberikan mandat Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN hanya memberikan oleh negara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan suatu lembaga non- Negeri (PPNPN). Kementerian yang mengurus jaminan sosial, umumnya kesehatan, seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengucapkan dikarenakan pegawai atau tenaga kerja merupakan sarana terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh utama untuk mencapai suatu target kerja yang sudah Kementerian ATR/BPN dalam memastikan perlindungan ditetapkan. terhadap PPNPN. “Penandatanganan ini juga memastikan akan menambah kepesertaan dari sektor PPNPN, yang saat Menyadari pentingnya keselamatan kerja, Kementerian ini pesertanya sudah mencapai 1,5 juta orang,” kata Agus Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional Susanto. (BPN) menggandeng BPJS guna memberikan perlindungan dalam bekerja. Hal ini dituangkan dalam penandatanganan BPJS Ketenagakerjaan ini akan mulai efektif pada bulan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri April 2019. (RH/AF/LS) ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dengan Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto dengan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis di Aula PTSL, Jakarta, Rabu (27/03). Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa perjanjian ini merupakan bukti perhatian dari negara terhadap tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). “Ini merupakan kewajiban negara untuk memperhatikan seluruh pegawai non Aparatur Sipil Negara,” ujar Sofyan A. Djalil. Dalam konferensi pers dengan wartawan, Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa ada 43Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Kualitas PPAT Meningkat, Pelayanan Masyarakat Semakin Cepat Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 28 Maret 2019 J akarta - Dalam upaya meningkatkan kemampuan Sebagai informasi, peserta kegiatan ini sebanyak 238 orang dan pengetahuan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terdiri dari Calon PPAT yang sudah lulus ujian, yang (PPAT) di bidang pertanahan, Kementerian Agraria sudah melaksanakan jabatan PPAT selama 10 tahun ke atas, dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional yang akan mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT, (BPN) melalui Direktorat Jenderal Hubungan Hukum yang menjadi anggota Majelis Pengawas PPAT Wilayah Keagrariaan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas (MPPW) atau yang menjadi anggota Majelis Pengawas PPAT PPAT Gelombang I Tahun 2019 yang diselenggarakan mulai Daerah (MPPD) dan/atau PPAT yang diusulkan menjadi dari tanggal 27 hingga 29 Maret 2019 di Hotel Royal Kuningan, anggota MPPD oleh Pengurus Daerah IPPAT, serta yang akan Jakarta. mengajukan perpanjangan masa jabatan PPAT sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal, Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Himawan Arief Sugoto yang juga didampingi Direktur Jenderal Cara Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali HubunganHukumKeagrariaan,Djamaluddin,DirekturJenderal dan Perpanjangan Masa Jabatan PPAT. Infrastruktur Keagrariaan, R. Muhammad Adi Darmawan, serta Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Inyo Cancer Hetarie, Kepala Subdirektorat PPAT yang juga Ruang dan Tanah, R.B. Agus Widjayanto. selaku Ketua Panitia berkesempatan untuk melaporkan hal terkait kegiatan tersebut. Dalam laporannya, Inyo Cancer Dalam sambutannya, Himawan Arief Sugoto mengajak seluruh Hetarie menyampaikan beberapa tujuan dari kegiatan mitra PPAT untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih Peningkatan Kualitas PPAT. cepat dan lebih baik. Hal ini dikarenakan program-program strategis pemerintah dalam rangka percepatan legalisasi “Selain untuk menghasilkan PPAT yang berkualitas dan asset targetnya terus meningkat setiap tahunnya. profesionalsertameningkatkankemampuandanpengetahuan seseorang di bidang pertanahan, kegiatan ini juga dapat “Kalau kita bandingkan 4 tahun yang lalu dengan saat ini, meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam melayani program-program strategis pemerintah tidak seberat saat ini, masyarakat, meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dulu dalam 1 tahun kita hanya menerbitkan pendaftaran tanah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga maksimal 800 ribu, sedangkan sekarang bisa 10 kali lipat dari pembinaan dan pengawasan administrasi keagrariaan/ itu,” ujar Sekretaris Jenderal. pertanahan, dan pelaksanaan jabatan PPAT,” ucap Inyo Cancer Hetarie. Dalam rangka transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital, ke depannya layanan akan berevolusi dan semakin Dengan dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Kualitas dituntut untuk mengikuti perkembangan yaitu dengan PPAT diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk cara memberikan layanan online. “Dalam hal ini tentunya mendukung terciptanya PPAT yang berkualitas, layanan PPAT harus meningkatkan layanan dengan membuat akta kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih baik serta elektronik, yang dalam waktu dekat akan kita coba di 7 (tujuh) tetap menjaga hubungan baik antar mitra, yaitu sama-sama Kantor Pertanahan, 5 (lima) kantor di DKI Jakarta, serta Kantor memberikan manfaat untuk kebaikan semua stakeholder. (LS) Pertanahan Surabaya I dan Surabaya II,” ungkap Sekretaris Jenderal. 44 kumpulan Siaran Pers

maret Tutup Rakerda Wilayah Jabar, Sekjen Ingatkan Visi ATR/BPN Tahun 2025 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 29 Maret 2019 B andung - Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Wilayah juga mengucapkan terima kasih karena kontribusi signifikan Jawa Barat resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal dari Jawa Barat terhadap pelaksanaan program PTSL,” kata Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Himawan Arief Sugoto. Pertanahan Nasional (BPN), Himawan Arief Sugoto di Hotel Papandayan, Bandung, Jawa Barat, Jumat Pada tahap triwulan pertama, progres pelaksanaan PTSL di (29/03). Provinsi Jawa Barat masih akan terus ditingkatkan. Menurut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal mengingatkan Purnama hal ini akan berubah pada triwulan kedua, yang bahwa Kementerian ATR/BPN mempunyai visi pada tahun akan dimulai pada bulan April nanti. “Pada triwulan pertama, 2025, yakni “Terwujudnya Kementerian ATR/BPN Menjadi Kepala Kantor Pertanahan sudah berusaha maksimal. Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Memasuki April kita akan ngabret. Ngabret itu dalam Bahasa Dunia”. “Hal ini nantinya akan diperkuat dengan proyeksi Sunda artinya lari kencang,” kata Yusuf Purnama. yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mencapai visi tersebut,” kata Sekretaris Jenderal. Rakerda Provinsi Jawa Barat ini berlangsung dari tanggal 28 sampai 29 Maret 2019 dengan tema “Jabar Siap Tujuh hal yang menjadi proyeksi Kementerian ATR/BPN pada Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan dan Program tahun 2025 nanti, yakni 1) mendaftarkan seluruh bidang Strategis Nasional yang Berintegritas Menuju Era Digital tanah; 2) mewujudkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); ATR/BPN yang Maju dan Modern.” 3) meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi standar dunia; 4) menjadi pusat informasi pertanahan dan Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat tata ruang berbasis teknologi informasi dengan inovasi dan Jenderal (Sesditjen) Tata Ruang, Budi Suryanto, Kepala kolaborasi; 5) mewujudkan Kantor Layanan Modern dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama, memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang Kepala Bidang di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi secara elektronik; 6) meningkatkan Pendapatan Negara Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bukan Pajak (PNBP) 10 kali dengan layanan informasi se-Jawa Barat, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan negara; Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Kepala 7) memberlakukan stelsel positif untuk mengatasi kerugian Seksi bidang teknis terkait di Kantor Pertanahan Kabupaten/ masyarakat akibat sengketa pertanahan. Kota se-Jawa Barat. (RH/LS) Terkait dengan proyeksi tersebut, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa saat ini bukan zamannya lagi negara maju mengalahkan negara tertinggal atau negara adidaya mengalahkan negara yang sedang berkembang. “Tetapi kini waktunya negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat,” kata Sekretaris Jenderal. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal juga mengapresiasi hasil kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Provinsi Jawa Barat. “Tahun lalu kita berhasil mendaftarkan 9,3 juta bidang tanah dari target 7 juta bidang. Ini sangat baik. Saya 45Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

maret Kementerian ATR/BPN Terus Mempercepat Penyertipikatan Tanah untuk Rakyat Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 30 Maret 2019 J akarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Selain itu dalam upaya mendukung program Reforma Agraria, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN fokus melaksanakan PTSL untuk (ATR/BPN) terus berusaha untuk mempercepat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah yang penyertipikatan tanah sehingga target 2025 dapat dimiliki masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan tercapai yaitu seluruh tanah di Indonesia terdaftar. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (GR/TA) Tanah yang sudah bersertipikat juga dapat menghindari pemiliknya dari permasalahan konflik dan sengketa tanah. Seperti yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah telah mencanangkan program percepatan Pendaftaran Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Percepatan penyertipikatan tanah dalam rangka terdaftarnya seluruh bidang tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Masyarakat harus cepat mendaftarkan tanahnya dan diberikan kepemilikan. Akan menjadi masalah jika Anda memiliki tanah, tidak dihuni dan dibiarkan kosong, nantinya akan diakui orang dan akan menjadi masalah,” ujar Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/ Kepala BPN pada saat wawancara dengan Tempo, Jumat (29/03). Sofyan A. Djalil menegaskan dengan adanya pendaftaran tanah maka akan bisa dibedakan mana tanah masyarakat, negara, instansi, Pemda DKI dan lainnya. “Selama ini banyak terjadi aset pemerintah hilang, lalu tanah masyarakat yang diakui atau diambil orang lain. Bahkan Pemda DKI membeli tanahnya sendiri dikarenakan ketidakjelasaan,” lanjut Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan untuk menghindari permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah, Kementerian ATR/BPN terus giat melakukan kegiatan Reforma Agraria. Untuk diketahui Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. “Untuk Penataan Aset ada dua program, pertama Legalisasi Aset kemudian Redistribusi Tanah,” ujar Sofyan A. Djalil. 46 kumpulan Siaran Pers

APRIL Peningkatan Kualitas Pelayanan Untuk Percepatan Pembangunan Nasional Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 01 April 2019 P apua - Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Lebih lanjut Arius Yambe mengharapkan agar seluruh ASN Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. dan Non ASN dapat bekerja lebih keras dan giat lagi. “Saya Djalil, membuka Rapat Kerja Monitoring dan berharap di 2019 akan lebih baik lagi pencapaian kinerja Evaluasi Kerja Serta Penyerapan Anggaran kami,” ungkap Arius Yambe. Triwulan I TA. 2019 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Papua, dan Kantor Pertanahan Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Kerja Serta Penyerapan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua di Hotel Horex, Kabupaten Anggaran Triwulan I TA. 2019 dilaksanakan sampai dengan Jayapura, Senin (01/04). tanggal 3 April 2019. Rapat Kerja tersebut diikuti oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, Pemerintah terus Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua serta Kantor Pertanahan berupaya dalam mengurangi ketimpangan dan kesenjangan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. (TA/LS/MS) yang terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat pencapaian target di tahun 2025 yaitu seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Hal tersebut sangat bergantung pada peningkatan kualitas pelayanan. Sulit bagi Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan pembangunan nasional tanpa adanya peningkatan kualitas pelayanan. “Peningkatan kualitas pelayanan sangat penting sekali, dengan begitu akan cepat terwujudnya pembangunan nasional,” ujar Sofyan A. Djalil. Sofyan A. Djalil mengimbau kepada seluruh peserta Rapat Kerja untuk selalu berinovasi dalam bekerja. “Saat ini Kementerian ATR/BPN sudah jauh lebih baik, tetapi ASN yang sudah ada untuk diberikan kesempatan, berikan tantangan pada mereka agar mampu berinovasi sehingga nantinya kualitas pelayanan akan ada peningkatan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Arius Yambe mengatakan, jika saat ini Papua sudah jauh lebih baik jikadibandingkandengantahun2017.“Kamiberharapdengan adanya acara Rapat Kerja ini, dapat menjadi evaluasi bagi kita dan memang salah satu kendala yang dihadapi adalah bagaimana menggerakkan teman-teman di daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat,” kata Arius Yambe. 47Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

april Peresmian Kantor Baru, Upaya Kantor Pertanahan Kota Jayapura Dalam Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 01 April 2019 J ayapura - Dalam upaya melakukan perbaikan dan Tak lupa, Roy pun berterima kasih kepada Menteri ATR/Kepala pembenahan pada pelayanan di bidang pertanahan BPN yang telah memberikan alokasi pembangunan sehingga serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat terwujudnya gedung dengan kapasitas yang cukup besar KementerianAgrariadanTataRuang/BadanPertanahan ini. “Dengan kapasitas gedung yang cukup besar ini, diharapkan Nasional (ATR/BPN) terus bebenah diri. Salah satunya dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di seperti yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura. bidang pertanahan,” ucapnya. Dengan peresmian gedung kantor baru, diharapkan dapat Pemerintah Daerah Kota Jayapura yang memiliki hubungan meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dan Kementerian kemitraan dengan Kantor Pertanahan Kota Jayapura terus saling ATR/BPN kedepannya bisa menjadi lebih baik. Seperti moto mendukung dalam menyukseskan program-program Pemerintah #ATRBPNKiniLebihBaik yang menjadi pesan kunci lewat Daerah khususnya dalam pelayanan publik di bidang pertanahan. penggunaantagaruntukmengenalkankepada masyarakatbahwa Sekretaris Daerah, Frans Pekey menyampaikan harapannya kini Kementerian ATR/BPN sudah lebih baik. kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua agar terus meningkatkan kemitraan untuk melayani masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Jayapura diresmikan langsung oleh Menurutnya, Kota Jayapura merupakan barometer untuk tanah Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada hari Senin (01/04). Papua dalam berbagai bidang, teristimewa dalam pelayanan Kantor baru tersebut beralamat di Jalan Baru Kotaraja, Kota publik di bidang pertanahan. “Semoga semua mitra termasuk Jayapura, Papua. Notaris, PPAT dapat bersinergi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” ujar Frans Pekey. Acara peresmian juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengimbau kepada Sekertaris Daerah Kota Jayapura, Wakapolres Kota Jayapura, seluruh Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, khususnya Pejabat Administrasi dan Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang akan menempati kantor BPN Provinsi Papua serta Notaris dan PPAT. baru untuk menjadikan kantornya sebagai sarana melayani masyarakat lebih baik lagi. Dengan pelayanan yang baik maka Kegiatan ini dimulai dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah pelayanan seperti pendaftaran tanah dapat segera diselesaikan. BPN Provinsi Papua. Dalam sambutannya, Arius Yambe berharap pembangunan kantor baru ini dapat menjadi contoh untuk Kantor “Mari kita jadikan kantor ini sebagai sarana untuk melayani Pertanahan di Kabupaten/Kota lainnya di tanah Papua. masyarakat lebih baik lagi, mudah-mudahan Kota Jayapura ini seluruh tanahnya terdaftar dalam waktu yang tidak terlalu lama “Masih ada di beberapa kantor, ruang gerak pegawai terbatas dan dan masyarakat dapat memanfaatkan sertipikat yang diberikan adanya loket yang terpisah karena pembagiannya belum baik. pemerintah untuk tujuan-tujuan yang produktif,” tegas Sofyan A. Diharapkan ke depannya juga akan segera ikut berubah,” tutur Djalil. Arius Yambe. “Selamat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Dilanjutkan dengan laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota mudah-mudahan masyarakat bisa merasakan bahwa ini bentuk Jayapura, Roy E.F. Wayoi yang menjelaskan tentang tahapan pelayanan baru. Saya sering mengatakan seperti ini untuk dalam pembangunan kantor seluas 500 m2. “Di awal dengan semangat teman-teman semua, “Ini Kantor BPN baru, Ini Baru membeli tanah seluas 2.500 m2, lalu pembangunan kantor BPN!” tutupnya dengan semangat. (LS/TA/MS) seluas 500 m2, pembangunan pagar seluas 2.500 m2, hingga pembangunan gedung arsip seluas 200 m2,” jelas Roy E.F. Wayoi. 48 kumpulan Siaran Pers

APRIL Sekretaris Jenderal: SDM Kita Harus Memiliki Kompetensi, Integritas dan Profesionalisme Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 03 April 2019 C ikeas - Sebanyak 277 peserta Calon Pegawai di lapangan menjadi sebuah tantangan maka bagunlah Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Angkatan motivasi kredibilitas dan yang paling penting harus memiliki I sampai dengan Angkatan VII Kementerian Knowledge, skill dan atitude yang baik,” pungkas Himawan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Arief Sugoto. Nasional (ATR/BPN) Tahun 2019 mengikuti Diklat Pelatihan Dasar. Pelatihan ini berlangsung dari Tujuan Pelatihan Dasar CPNS ini untuk membentuk tanggal 2 April hingga 21 Juni 2019 bertempat di Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional yang karakternya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dibentuk oleh sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar Kementerian ATR/BPN Cikeas, Jawa Barat (02/04). PNS, kedudukan peran PNS dalam NKRI, serta habituasi. (AM/AF) Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, membuka sekaligus memberikan arahan pada pembukaan kegiatan tersebut. “Saat ini Kementerian ATR/ BPN melaksanakan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah dan redistribusi tanah sebagai bagian dari implementasi reforma Agraria,” ujar Himawan Arief Sugoto. “Untuk menyelesaikan tugas tersebut maka dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal yang mempunyai kompetensi, integritas dan profesionalisme,” tambah Himawan Arief Sugoto. Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa keberadaansumberdayaaparaturyangmemilikikompetensi tinggi serta profesional merupakan modal bagi lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif. Sekretaris Jenderal mengharapkan diklat pelatihan dasar CPNS ini dapat menyiapkan sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi, integritas dan profesional di Kementerian ATR/BPN. Mengakhiri sambutannya, Himawan Arief Sugoto berpesan kepada CPNS Kementerian ATR/BPN. “Kalian harus memiliki motivasi yang kuat untuk menghadapi situasi dan kendala 49Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

april Sekretaris Jenderal: Tanpa Dukungan Internal yang Kuat, Program Prioritas Nasional Tidak Akan Berjalan Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus Tanggal 13 April 2019 J akarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria serta kearsipan yang dilakukan oleh Biro Umum dan Tata Usaha dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Pimpinan. BPN), Himawan Arief Sugoto membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Yulia Jaya Nirmawati selaku Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan (TUP) di Hotel Pimpinan dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (12/04). yang dilakukan merupakan kegiatan di belakang layar, salah satunya seperti melayani customer internal. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Pokja Pencegahan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Letkol CPM Endang Agustian, “Pada saat kebutuhan yang diinginkan oleh customer terhambat Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, Sugeng Suparwoto, Kepala itu luar biasa dampak dan efeknya. Untuk menghindari hal Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan, Yulia Jaya Nirmawati, tersebut kami memberikan pelatihan khusus pada FGD hari ini para Kepala Bagian serta jajaran pegawai di lingkungan Biro dengan tema Peningkatan Kapasitas Pegawai Biro Umum dan Umum dan Tata Usaha Pimpinan. Tata Usaha Pimpinan serta Sosialisasi Pencegahan SABER pungli dan Pembangunan Zona Integritas,” ujar Yulia Jaya Seperti diketahui, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang Nirmawati. menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program PTSL pemerintah memberikan jaminan Kegiatan ini merupakan suatu langkah dalam pencanangan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Zona Integritas yang ditindaklanjuti dengan pembangunan unit Dalam hal ini, terdapat proses manajemen dan proses bisnis kerja pelayanan publik, yakni memberikan fasilitas yang lebih operasional. Proses ini didukung oleh sebuah proses internal, baik dan semangat melayani kepuasan publik. Materi yang yaitu bagian untuk memastikan kelancaran dari semua pegawai diberikan selama kegiatan FGD berlangsung adalah motivasi ataupun penguat koordinasi. kepemimpinan, reformasi birokrasi, zona integritas, dan sosialisasi saber pungli. (AF/LS) “ Kita saat ini menyadari bahwa institusi kita sedang melakukan sebuah transformasi paradigma dimana kita harus berubah. Tentu kita harus merubah dari seluruh aspek, contohnya mulai dari pelayanan paling dasar,” ujar Himawan Arief Sugoto. Sekretaris Jenderal juga berkeinginan untuk membuat suatu standar pelayanan yang nantinya akan diduplikasi kepada satuan kerja wilayah masing-masing. “Kita di kantor pusat bertugas menyusun standard service level agreement atau bentuk pelayanan yang paling pas, tidak hanya membuat standar bangunan gedung tetapi juga bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat, memberikan tempat, bertegur sapa, itu semuanya merupakan bagian dari pelayanan,” tambahnya. Untuk mendukung program prioritas nasional yang ada di Kementerian ATR/BPN terdapat juga pelaksanaan penyiapan pengelolaan sarana, prasarana, layanan pengadaan, pemeliharaan fasilitas kantor, dan urusan tata usaha persuratan 50 kumpulan Siaran Pers