LHPS SEMESTER II NTB

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY NO KDSATKER NMSATKER PAGU REALISASI % 2.758.908.000 34 603870 MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SUMBAWA KAB. SUMBAWA 2.758.449.070 99,98% 205.215.000 197.870.533 96,42% 35 635005 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA 1.862.237.000 99,86% 4.894.335.000 1.859.589.016 97,01% 36 664077 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA BARAT 7.338.068.000 4.747.993.413 98,26% 7.210.223.578 82,39% 37 664078 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA BARAT 398.443.000 2.243.190.000 328.276.612 38 664079 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA BARAT 64.269.776.000 15.528.230.000 39 664080 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUMBAWA BARAT 7.488.708.000 8.545.507.000 40 675467 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SUMBAWA BARAT KAB. SUMBAWA BA 6.489.786.000 2.212.886.708 98,65% 88.079.041.000 62.050.039.678 96,55% 41 498651 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTB 46.633.150.000 15.441.110.976 99,44% 1.623.311.000 99,68% 42 429326 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SUMBAWA 1.679.341.000 7.464.717.521 96,22% 2.204.924.000 8.222.239.821 43 668601 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SUMBAWA BARAT 4.016.466.000 4.711.401.000 44 432181 KANTOR PERTANAHAN KAB. SUMBAWA 671.416.684.000 45 667016 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT 6.064.138.648 93,44% 93.055.706.001 105,65% 46 644946 POLRES SUMBAWA 48.094.239.639 103,13% 47 665400 POLRES SUMBAWA BARAT 1.613.445.558 99,39% 1.675.080.668 99,75% 48 418324 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA 49 689838 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT 50 437350 STASIUN METEOROLOGI SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN 2.083.132.119 94,48% 3.900.016.892 97,10% 51 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 4.548.443.686 96,54% 52 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 576.195.599.917 85,82% 53 403664 KPPN SUMBAWA BESAR PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat DAK Fisik : Rp 173.372.214.864 DAK Fisik : Rp 100.322.746.867 DAK Non Fisik : Rp 83.893.758.858 DAK Non Fisik : Rp 24.382.767.867 Dana Desa : Rp 143.284.775.700 Dana Desa : Rp 50.939.336.400 Total : Rp 400.550.749.422 Total : Rp 175.644.851.134

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY SARANA PRASARANA

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY SARANA PRASARANA 10

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY SARANA PRASARANA 11

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY SARANA PRASARANA 12

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY SARANA PRASARANA Pada akhir tahun 2022, KPPN Sumbawa Besar telah menyelesaikan proses Kegiatan Perencanaan Pembuatan Gedung Baru KPPN Sumbawa Besar, awal Tahun 2023 telah dilakukan pembongkaran gedung KPPN Sumbawa Besar. Proses Pembongkaran direncanakan selesai pada akhir Januari 2023 yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses Kegiatan Konstruksi Gedung Baru KPPN Sumbawa Besar yang diperkirakan dimulai pada bulan Februari 2023. Selama Proses Pembongkaran Gedung dan Pembangunan Gedung Baru berlangsung, KPPN Sumbawa Besar melakukan sewa gedung sebagai Kantor Sementara. Gedung Sementara KPPN Sumbawa Besar tersebut beralamat di Jl. Garuda Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 84312 . Kontrak sewa gedung bangunan dilaksanakan selama 1 Tahun dan Gedung baru KPPN Sumbawa Besar diperkirakan selesai paling lambat awal November 2023. 13

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY KINERJA KPPN SUMBAWA BESAR PENGELOLAAN KONTRAK Jika dilihat dari tahun ke tahun, pendaftaran data kontrak semakin menurun. salah satu penyebab hal ini adalah himbauan dari KPPN Sumbawa Besar agar pengadaan yang memiliki nilai dibawah 50 Juta tidak perlu didaftarkan ke KPPN untuk meminimalisir keterlambatan penyampaian kontrak. Hal ini sangat efektif mengurangi keterlambatan data kontrak yang disampaikan satker ke KPPN dengan hasil Kontrak yang terlambat disampaikan oleh satker menurun setiap tahunnya. Dari data diatas dapat dilihat pada tahun 2022, jumlah keterlambatan penyampaian data kontrak lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian keterlambatan penyampaian data kontrak pada triwulan I, yang merupakan satu-satunya triwulan yang memiliki keterlambatan pada tahun 2022, melebihi keterlambatan di tahun sebelumnya. Keterlambatan tersebut hanya disebabkan oleh 2 Satker yaitu Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) dan Polres Sumbawa Barat. Pada tahun 2023, akan diberikan himbauan secara intensif kepada seluruh satker pada triwulan I agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian data kontrak. selain itu perhatian khusus akan diberikan kepada satker Pelaksana Jalan Nasional disebabkan satker tersebut memiliki pendaftaran data kontrak tertinggi ke KPPN baik dari segi Data Kontrak 135 Data Kontrak dan keterlambatan penyampaian data kontrak sebanayak 20 Kasus. 14

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY KINERJA KPPN SUMBAWA BESAR PENERBITAN SP2D Dapat dilihat pada tabel, bahwa setiap tahunnya, Dana yang disalurkan setiapnyatahunnya oleh KPPN Sumbawa Besar terus meningkat. pada tahun 2022 KPPN SumbawaBesar telah menyalurkan dana sebesar Rp 1,072 Trilyun. Sejalan dengan peningkatan tersebut, bebankerja KPPN Sumbawa Besar juga semakinmeningkat. hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah SP2D yang diterbitkan KPPN dari 2020 s.d. 2022. Sebanyak 10.492 SP2D telah diterbitkan pada tahun 2022. Jika dilahat pada grakk disebelah kiri, pada tahun 2020 s.d. 2022 pencairan tertinggi selalu terjadi pada Triwulan III sedangkan pencairan terendah selalu terjadi pada Triwulan I. pada tahun 2023 KPPN Sumbawa Besar akan berupaya untuk ternyadi penyaluran yang merata pada setiap triwulan. Walau pencairan APBN yang dilakukan KPPN Sumbawa Besar telah lebih banyak dilakukan pada Triwulan III. Namun penerbitan SP2D masih menumpuk pada akhir tahun yang dibuktikan dengan penerbitan SP2D pada Triwulan IV pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 jauh lebih banyak dibandingkan Triwulan sebelumnya, terutama pada Triwulan I yang memiliki penerbitan paling sedikit. Pada tahun 2023 KPPN Sumbawa Besar akan berupaya untuk memaksimalkan penerbitan SP2D pada Semester I agar tidak terjadi penumpukan penerbitan SP2D pada akhir tahun. 15

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY KINERJA KPPN SUMBAWA BESAR PENOLAKAN SPM Penolakan PMRT pada KPPN Sumbawa Besar sepanjang Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 mengalami penurunan. Dapat dilihat pada data diatas bahwa pada Tahun 2021 dan 2022 penolakan subsantif PMRT paling banyak terjadi pada Triwulan IV yang merupakan Triwulan dengan beban kerja terbanyak. Tidak terdapat penolakan subtantif yang terjadi pada KPPN Sumbawa Besar selama Tahun 2021 dan 2022. Hal ini membuktikan bahwa edukasi yang dilakukan KPPN Sumbawa Besar telah berhasil menekan angka penolakan SPM baik Penolakan Formal maupun Penolakan Subtantif. Pada tahun 2023 edukasi terhadap satker akan terus ditingkatkan sehingga penolakan PMRT kedepannya akan terus berkurang. 16

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY KINERJA KPPN SUMBAWA BESAR RETUR SP2D Retur yang terjadi KPPN Sumbawa Besar menurun setiap tahunnnya jika dibandingkan dari tahun ke tahun. KPPN Sumbawa Besar meningkat cukup signikkan. Di tahun 2023 diharapkan dapat menjaga kinjerjanya atau bahkan meningkatkan kinerja dengan tidak terjadi retur SP2D. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah memvalidasi setiap rekening penerima dengan menggunakan OMSPAN atau mobile banking. Selain itu juga dapat melakukan konkrmasi dengan pihak perbankan untuk mengkonkrmasi apakah rekening tersebut benar dan aktif. Perhatian khusus akan diberikan pada Kantor Kementerian Agama yang memiliki total retur 2020 s.d. 2022 sebanayak 23 retur dan selalu mengalami retur pada Triwulan I. 17

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY KINERJA KPPN SUMBAWA BESAR INDIKATOR kINERJA PA Terdapat perubahan penilaian indicator kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2022. Tahun 2021 tedapat 13 komponen, sedangkan 2022 hanya terdapat 8 komponen penilaian. Komponen IKPA yang mengalami penurunan adalah Deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran. 6 Komponen lainnya mengalami peningkatan. Penurunan nilai untuk komponen penyerapan anggaran dikarena perubahan target penyerapan yang dibagi menjadi target per jenis belanja setiap triwulannya. Sedangkan pada 2021, target penyerapan tidak ditentukan perjenis belanja, hanya ditentukan pertriwulan. Deviasi Halaman III DIPA pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan satker banyak terjadi revisi tingkat eselon I atau revisi DJA, sehingga satker tidak dapat melakukan revisi Halaman III DIPA yang diajukan pada tingkal Kanwil DJPb. Untuk Komponen Capaian Output, akan knal pada tanggal 13 Januari 2023, saat ini sedang dilakukan koordinasi untuk dapat menaikkan Capaian Output satuan kerja 18

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY KINERJA KPPN SUMBAWA BESAR PELAKSANAAN DIGIPAY Transaksi digipay pada satker lingkup KPPN Sumbawa Besar di tahun 2022 meningkat cukup signikkan dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini terjadi salah satunya karena dorongan dari pemerintah untuk mengubah metode transaski dari semula secara konvensional menjadi cashless, salah satunya dengan menggunakan Digipay yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu satker juga mulai antusias untuk beralih menggunakan non tunai dalam bertransaksi. Dengan dikembangkannya Satu Digipay dan implementasinya di tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan transaksi nontunai untuk belanja pemerintah pusat yang menggunakan uang persediaan. 19

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY IKPA KPPN Pelaksanaan IKPA KPPN Sumbawa Besar pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Hal ini dikarenakan apda Triwulan III Tahun 2022 KPPN Sumbawa Besar tidak mendapat nilai maksimal pada indikator \"Penyerapan Anggaran\" karena pagu belanja modal yang masuk pada bulan September 2022 WBK KPPN Sumbawa Besar pada Tahun 2020 berhasil meraih predikat kantor Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB. Hal ini menegaska Pelayanan yang diberikan oleh KPPN Sumbawsa Besar bebas dari segala bentuk tindak pidana korupsi. Pada Tahun 2022 KPPN Sumbawa Besar juga telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Keberlangsungan WBK dengan hasil KPPN Sumbawa Besar telah berhasil melaksanakan WBK secara berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 SMM ISO Sebagai Upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada para stakeholder, KPPN Sumbawa Besar melaksanakan Uji Resertikkasi ISO pada tahun 2021 bersama beberapa KPPN lainnya mewakili Ditjen Perbendaharaan dan seluruh KPPN di Indonesia. KPPN Sumbawa Besar berhasil lolos uji resertikkasi SMM ISO 9001:2015 bersama KPPNlainnya dan berlaku hingga Tahun 2024 20

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY CAPAIAN IKU KEMENKEU-WIDE IKU Kemenkeu-Wide merupakan IKU yang dicascading Kepada Menteri Keuangan. Pada KPPN Sumbawa Besar terdapat 2 IKU Kemenkeu-Wide KPPN Sumbawa Besar pada tahun 2022 meraih Nilai 96,15 untuk IKU \"Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L. Nilai tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dan 2021. Pelaksanaan IKU \"Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN\" pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. hal ini desebabkan oleh adanya pagu belanja modal yang masuk pada akhir triwulan III, sehingga indikator penyerapan anggaran menjadi tidak sempurna diakibatkan pencairan yang tidak sempat untuk dilaksanakan. KEMENKEU-ONE IKU Kemenkeu merupakan IKU yang dicascading Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pada KPPN Sumbawa Besar terdapat 1 IKU Kemenkeu-One IKU \"Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun 2022 memperoleh Nilai 99,56. Nilai tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan Tahun 2021 sebesar 99,54, Namun lebih rendah jika dibandingkan dengan perolehan Tahun 2020.

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY CAPAIAN IKU KEMENKEU-TWO IKU Kemenkeu-Two merupakan IKU yang dicascading Kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB. Pada KPPN Sumbawa Besar terdapat 3 IKU Kemenkeu-Two Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal tersebut membuat target dan capaian IKU \"Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI\" sangat penting untuk dicapai sehingga raihan maksimal diperoleh oleh KPPN Sumbawa Besar pada Tahun 2020 s.d. 2022. Pada Tahun 2022 terdapat penururnan IKU \"Persentase Akurasi Perencanaan Kas\" yang pada tahun sebelumnya memperoleh nilai 100. Hal tersebut terjadi karena kesalahan RPD yang diajukan oleh satker \"KPPN Sumbawa Besar Penyalur TKDD\". Memitigasi hal tersebut KPPN Sumbawa Besar telah melakukan himbauan agar satker melakukan pencatatan RPD Bulanan Otomatis pada Aplikasi SAKTI untuk menghindari perbedaan antara nominal pada SPM dan RPD yang diajukan oleh satker. Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA IKU \"Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA\" merupakan IKU baru yang muncul pada Tahun 2022 sehingga tidak dapat dilakuka perbandingan dengan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 KPPN Sumbawa Besar memiliki capaian Maksimal dengan Indeks 4 dari target 3,25 pada IKU ini.

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY CAPAIAN IKU KEMENKEU-THREE IKU Kemenke- merupakan IKU yang dicascading Kepada Kepala KPPN Sumbawa pada KPPN Besar. Pada KPPN Sumbawa Besar terdapat 14 IKU Kemenkeu-Three Sumbawa Besar. Nama IKU 2021 2022 Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN 94,89 96,55 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN 4,77 4,91 Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu 100% 100% Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat 92,38 94,48 perbendaharaan N/A 102,64% Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas 100% 99,99% Indeks Implementasi Digipay N/A 4 Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker 100% 100% Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu 100% 100% Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization 85,63 88,13 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 98,61 99,04 Nilai rata – rata hard competency pegawai 92 97 Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB 91,5 94,40 Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan N/A -

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY CAPAIAN IKU NKO 2022 NKO merupakan jumlah dari nilai keseluruhan capaian IKU unit yang terkait, dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Raihan NKO KPPN Sumbawa Besar setiap tahunnya dapat dilihat pada grakk dibawah ini. Dapat dilihat KPPN Sumbawa Besar pada Tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signikkan. Hal ini disebabkan oleh banyakformulasi IKU yang berubah dibandingkan dengan Tahun 2018. Namun demikian KPPN Sumbawa Besar dapat terus memperbaikiKinerjanya sehingga pada Tahun 2022, KPPN Sumbawa Besar berhasil memperoleh nilai NKO sebesar 109,01. Peningkatan kinerja ini akan dipertahankan pada tahun 2023 sehingga akan memperoleh output yang lebih baik.

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY INOVASI KAMSUDA KAMSUDA merupakan Inovasi KPPN Sumbawa Besar yang ciptakan untuk menginformasikan bagaimana perkembangan ekonomi di Kabupaten Sumbawa dan bagaimana pelaksanaan kskal di daerah melalui pelaksanaan APBN ataupun melalui APBD. Pada KAMSUDA ini disajikan bagaimana kondisi ekonomi di daerah yang dilihat dari indikator makro ekonomi, indikator kesejahteraan, kinerja APBN, dan kinerja APBD di Kabupaten Sumbawa SAMAWA SAMAWA (Satu Menit Wawasan Kode MOPENING Etik) merupakan kegiatan penginformasian tentang pengamalan kode etik dan kode perilaku pegawai yang meliputi Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. MOPENING (Monitoring Peningkatan KompetensiPegawai) bertujuan memudahkan monitoring terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh para pelaksana pada KPPN Sumbawa Besar.Diharapkan dengan kemudahan palaksanaan monitoring pad MOPENING ini para pejabat dapat menentukan pegawaimanayang harus mendapatkan prioritas pembelajar maupunpembelajaran apa yang diperkirakan harus dimiliki oleh para pelaksana. 25

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY INOVASI 101PRISMA 101-PRISMA atau Pengelolaan Manajemen KPPN Sumbawa Besar adalah aplikasi yang digunakan dalam manajemen risiko di internal KPPN Sumbawa Besar. 101ONLINE Aplikasi 101ONLINE merupakan aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan layanan terhadap pihak eksternal KPPN Sumbawa Besar terutama terkait persuratan, ASSIK 101 ASSIK (Aplikasi Informasi untuk Satuan Kerja) merupakan media informasi layanan pada KPPN Sumbawa Besar. Pada ASSIK ini, tersedia jenis- jenis layanan yang tersedia di KPPN Sumbawa Besar beserta persyaratan dan petunjuk teknis dalam layanan. 101SALAM 101-SALAM merupakan website yang digunakan dalam survei kepuasan atas layanan KPPN Sumbawa Besar yang berasal dari konsultasi dan kegiatan eksternalserta merupakan saluran pengaduan KPPN Sumbawa Besar. 26

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY PRESTASI KUALITAS PENGAMANAN BMN Satuan Kerja Terbaik Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022 pada Kategori Kualitas Pengamanan BMN dengan jumlah BMN strategis sampai dengan 500 NUP yang dinilai berdasarkan kelengkapan bukti pengamanan BMN baik secara administrasi, hukum dan ksik PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KPPN Sumbawa Besar mendapat juara ketiga terkaait Akselerasi Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Lingkup Kanwil DJPb dan KPPN Tahun 2022 27

KPPN Sumbawa Besar INDONESIAN TREASURY PRESTASI LK TINGKAT UAKPA UAKPB KPPN Sumbawa Besar LK TINGKAT UAKPA UAKPB meraih peringkat kedua pada IKU Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA dan UAKPB) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB 2021. KPPN Sumbawa Besar mendapat juara kedua terkaait pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal. 28

KPPN SUMBAWA BESAR INDONESIAN TREASURY



KPPN Selong INDONESIAN TREASURY Foto : Bendungan Batujai Lombok Tengah GAMBARAN 01.UMUM 2

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY Visi Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inisiatif, dan Berkeadilan”. Misi • Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah; • Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel; • Mewujudkan pelaporan pertanggung jawaban APBN yang akurat dan tepat waktu; Kebijakan Mutu Layanan SANTUN Simpel • Amanah • Nyaman • Transparan • Unggul • Nyata Motto Layanan SIGAP Semangat Integritas Tingkatkan Pelayanan 3

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY Maklumat Layanan Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. JANJI LAYANAN No Layanan Persyaratan Penyelesaian 1 Penerbitan Surat Perintah Surat Perintah Membayar 1 (satu) jam sejak ADK SPM Dana (SP2D) (SPM) dan ADK beserta masuk ke SPAN, dengan dokumen pendukung prasyarat kondisi sebagai berikut: 2 Penerbitan Surat sesuai jenis SPM, yang Pengesahan Hibah disampaikan secara a. Jenis SPM adalah SPM Langsung (SPHL) DAN langsung, maupun UP/GUP/TUP; Surat Pengesahan disampaikan secara Pengembalian Pendapatan elektronik oleh satuan b. ADK SPM masuk ke SPAN pukul Hibah Langsung (SP3HL) kerja. 08.00 s.d 12.00 waktu setempat; Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung c. Tidak saat load pekerjaan KPPN (SP2HL)/Surat Perintah sedang tinggi; Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah d. Tidak termasuk SPM dengan Langsung (SP4HL) yang penerima >100; disampaikan secara langsung oleh satuan kerja e. Data supplier, Kontrak, beserta dokumen dan/atau RPD sudah masuk pendukungnya, maupun dalam SPAN;dan yang disampaikan secara elektronik. f. Tidak dalam keadaan force majeure. SPM LS Non Gaji adalah termasuk SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, dan SPM Pengembalian Pendapatan. 1 (satu) hari kerja 4

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY No Layanan Persyaratan Penyelesaian 3 Pengesahan atas Dokumen Memo Pencatatan Hibah 1 (satu) hari kerja Surat Perintah Pengesahan Langsung Barang, Jasa, Pendapatan Hibah Surat Berharga (MPHL-BJS) Langsung Bentuk yang disampaikan oleh Barang/Jasa/Surat satuan kerja beserta Berharga (SP3HL BJS) dan dokumen pendukungnya. Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung 4 Pendaftaran Kontrak ADK Kontrak beserta 1 (satu) hari kerja. Data Kontrak Tahunan/Tahun Jamak beserta kelengkapannya yang diterima setelah pukul 15.00 yang disampaikan oleh waktu setempat, NRK diterbitkan satuan kerja secara pada hari berikutnya. langsung melalui FO maupun dikirimkan secara elektronik. 5 Pengesahan Surat Surat Keterangan Paling lambat 1 (satu) hari kerja Keterangan Penghentian Penghentian Pembayaran sejak SKPP diterima dengan Pembayaran (SKPP) (SKPP) dari satuan kerja. lengkap dan benar. 6 Persetujuan/ Penolakan Surat Permintaan 1 (satu) hari kerja Permintaan TUP pada KPPN Persetujuan TUP 7 Rekonsiliasi Laporan ADK beserta dokumen Proses rekonsiliasi dilaksanakan Keuangan Tingkat Satuan kelengkapan rekonsiliasi mulai tanggal 3 sampai dengan Kerja yang telah diunggah secara elektronik tanggal 14 setiap bulan atau hari kerja sebelumnya apabila tanggal 14 bertepatan dengan hari libur, atau sesuai periode rekonsiliasi yang ditentukan oleh kantor pusat. Pelaksanaan analisis hasil rekonsiliasi sampai dengan penerbitan BAR maksimal 1 hari kerja apabila hasil rekonsiliasi sudah sama. 8 Penyelesaian Retur SP2D 1. Surat Ralat/Perbaikan a. Jika dokumen kelengkapan Rekening dari satuan retur diterima sebelum pukul kerja 12.00, SP2D Retur terbit pada 2. Surat Pernyataan H+0; Tanggung Jawab Mutlak b. Jika dokumen kelengkapan (SPTJM) retur diterima setelah pukul 3. Rekening koran terbaru 12.00, SP2D Retur terbit pada 4. Surat Permohonan H+1. Perubahan Data Supplier 9 Penerbitan Nota Konfirmasi ADK Konfirmasi atau bukti Maksimal 1 (satu) jam Penerimaan Negara setoran penerimaan negara 5

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY No Layanan Persyaratan Penyelesaian 10 Persetujuan Pembukaan 1. Surat Permohonan Paling lambat 5 (lima) hari kerja Rekening Persetujuan Pembukaan sejak Surat Permohonan Rekening Persetujuan Pembukaan Rekening 11 Penerbitan Surat diterima dengan lengkap dan Keterangan Telah 2. Surat Kuasa benar Dibukukan (SKTB) 3. Data elektronik melalui Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak 12 Pendaftaran Rencana aplikasi yang disediakan Surat Permintaan Penerbitan Penarikan Dana (RPD) oleh DJPB SKTB diterima dengan benar dari Harian satuan kerja Surat Permintaan Penerbitan SKTB yang 1 (satu) hari kerja disampaikan oleh satuan kerja beserta dokumen pendukungnya ADK RPD Harian tingkat satuan kerja atau pemutakhirannya dari Petugas Satker yang disampaikan secara langsung atau melalui e- mail. 6

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY SEJARAH KPPN SELONG Letak geografis Kabupaten Lombok Timur yang cukup jauh dari lokasi KPPN Mataram dan mengingat Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah terpadat penduduknya di Provinsi NTB, maka keberadaan KPPN Selong sangat diperlukan untuk lebih mendekatkan diri dengan satuan kerja/mitra kerja dan masyarakat luas yang dilayaninya. Dengan maksud untuk mendekatkan lokasi kantor pelayanan yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan masyarakat penerima layanan (satuan kerja), maka dibukalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Selong (KPKN) dan saat ini menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong untuk melayani pembayaran dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-90/A/2002 tanggal 10 Juli 2002. Pada tahun 2004, untuk lebih meningkatkan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel serta sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi maka berdasar- kan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 dan 203/KMK.01/2004, KPKN Selong berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong. Hal ini merupakan konsekuensi pelaksanaan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara dengan diterbitkannya (tiga) paket UU yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara. Pada tahun 2008, Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta penyempurnaan terhadap organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2008 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe B mengalami perubahan tipe menjadi Tipe A2, termasuk KPPN Selong. 7

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY SEJARAH KPPN SELONG 10 JULI 2002 Dibukalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Selong (KPKN) 23 JUNI 2004 2 OKTOBER 2012 Terbit Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 dan 203/KMK.01/2004 tentang perubahan nama KPKN Selong menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong atau yang disingkat KPPN Selong KPPN Selong ditetapkan menjadi KPPN Percontohan dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP- 163/PB/2012. DESEMBER 2019 KPPN Selong dinyatakan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) OKTOBER 2020 Dinyatakan lulus Audit Surveillance ISO 9001:2015 yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland FEBRUARI 2021 Sebagai unit kerja dalam rangka penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 8

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY ARAH KEBIJAKAN KPPN SELONG Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, berikut arah kebijakan yang dimiliki oleh KPPN Selong: 1. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas; Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat. 2. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah: a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. 3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien adalah: a. Organisasi dan SDM yang optimal. b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bemilai tambah. d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal. 9

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY PERAN STRATEGIS KPPN SELONG DI DAERAH Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong dalam mengemban tugas dan fungsinya sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah memiliki peran strategis dalam rangka penatausahaan dan penyaluran dana yang bersumber dari APBN yang meliputi, Kabupaten Lombok Timur. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Selong juga berperan serta dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui penyaluran dana APBN, ikut berperan serta dalam meningkatkan roda perekonomian daerah mitra kerjanya. Peran KPPN diselaraskan dengan visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inisiatif, dan Berkeadilan”. Bila dilihat dari visinya KPPN mempunyai peran sebagai bagian dari fungsi perbendaharaan. Sebagai bagian dari fungsi perbendaharaan paling tidak mempunyai tiga fungsi, yaitu Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Kas, serta Akuntansi dan Pelaporan. Dalam fungsi pelaksanaan anggaran, KPPN melakukan penyaluran dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Saat ini dan ke depan fungsi ini dapat berkembang menjadi standardisasi dan bimbingan teknis pembuatan komitmen dan pembayaran pada satuan kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, dan analisis belanja pemerintah. Dalam fungsi pengelolaan kas, KPPN melakukan pembebanan pencairan dana pada rekening kas negara dan penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Saat ini dan ke depan, fungsi ini dapat berkembang ke arah cash disbursement monitoring (menyediakan informasi penarikan kas untuk pencairan dana satker, ketika pencairan dana satker harus dikaitkan dengan rencana penarikannya), bimbingan teknis rencana penarikan kas satker, monitoring dan analisis arus dana Kuasa BUN tingkat regional, serta analisis sistem penatausahaan penerimaan negara. Dalam fungsi akuntansi dan pelaporan, KPPN melakukan akuntansi atas transaksi APBN dan menyusun Laporan Keuangan Kuasa BUN, serta melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan satker. Saat ini dan ke depan, fungsi ini dapat berkembang ke arah analisis penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS), analisis penyempurnaan sistem akuntansi dengan sistem Akrual, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, 10

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY dan perluasan analisis atas laporan keuangan di wilayahnya khususnya wilayah Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2022, KPPN Selong menyalurkan dana transfer ke daerah yaitu DAK Fisik dan Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur. Peran ini sangat strategis mengingat dana ini digunakan untuk pembangunan fisik di berbagai bidang di Kabupaten Lombok Timur. Dana Desa digunakan untuk mempercepat pembangunan di desa. Sementara untuk pengembangan Unit Mikro di daerah, KPPN berkewajiban melakukan monitoring dan rekonsiliasi penyaluran Kredit Usaha Mikro yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pendampingan Pembuatan Penghasilan PPNPN melalui aplikasi PPNPN Evaluasi dan Koordinasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Lombok Timur 11

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY Penyebaran Virus Zona Integritas kepada Balai Latihan Kerja Kampanye Publik Antikorupsi dan Penyebaran Virus Zona Integritas kepada masyarakat umum 12

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY TUGAS KPPN SELONG Berdasarkan PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Selong mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. FUNGSI KPPN SELONG Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Selong mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang- undangan; 2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; 3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN; 4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan; 5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara; 6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang; 7. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara; 8. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara; 9. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 10. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal; 11. Pelaksanaan manajemen mutu layanan; 12. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management); 13. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembinaan Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative); 14. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara; 13

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY 15. Pengelola rencana penarikan dana; 16. Pengelolaan rekening pemerintah; 17. Pelaksanaan fasilitas Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; 18. Pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk)penerimaan Negara; 19. Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja; 20. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program; 21. Pelaksanaan kehumasan dan layanan keterbukaan Informasi Publik (KIP); 22. Pelaksanaan administrasi KPPN Selong 14

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY Foto : Bukit Selong Sembalun Lombok Timur ORGANISASI DAN 02WILAYAH KERJA . 15

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA KPPN SELONG Pegawai KPPN Selong menurut Jenjang Jumlah Pegawai KPPN Selong Tahun 2022 Pendidikan Tahun 2022 Jumlah (orang) 6 4 3 2 D I D III S1 S2 Pegawai KPPN Selong menurut Gender 15 Pegawai Tahun 2022 Pegawai KPPN Selong menurut kelahiran 47% Tahun 2022 53% Jumlah (orang) 9 33 Laki-Laki Perempuan Pegawai KPPN Selong menurut Jabatan Tahun 2022 Generasi Z Generasi X Generasi Y Jumlah (Orang) 9 4 11 Pelaksana Fungsional Eselon IV Eselon III 16

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY STRUKTUR ORGANISASI KPPN SELONG 17

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY SUBBAGIAN UMUM 18

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY SEKSI PENCAIRAN DANA DAN MANAJEMEN SATKER SEKSI BANK SEKSI VERIFIKASI, AKUNTANSI, DAN KEPATUHAN INTERNAL 19

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY SARANA DAN PRASARANA KPPN SELONG` Gedung Kantor Pos Satpam Ruang Kepala Kantor Musholla Area Stakeholder Lounge Area Receptionist Ruang Rapat Ruang Laktasi Poliklinik Mini TLC Loker Pegawai Area Customer Service 20

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY Ruang Kepala Kantor Musholla Ruang Rapat Ruang Laktasi Aula Poliklinik 21 Ruang Arsip

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY Pojok Baca Area Zoom Meeting Lapangan Loker Pegawai Kotak Saran/Pengaduan Kotak Kepuasan 22

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY SARANA DAN PRASARANA BERBASIS PUG 23

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY WILAYAH KERJA/ PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PAGU KPPN SELONG 24

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY KINERJA 03.Foto : Pantai Labuhan Haji Lombok Timur 25

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY PETA STRATEGIS KPPN SELONG TAHUN 2022 NILAI KINERJA ORGANISASI KPPN SELONG 108,54 109,37% % 2020 2021 ▲ Terjadi kenaikan 0.83% dibandikan tahun sebelumnya 26

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY TARGET DAN REALISASI IKU KPPN SELONG Kode Indikator Kinerja Utama Target SS/ 2019 IKU 2017 2018 2020 2021 2022 I Pengelolaan treasury yang akuntabel 89 89 1a-CP 94 95 Nilai kinerja pelaksanaan - - 88 88 1b-N anggaran K/L 93 94 94 Nilai kualitas LK Kuasa BUN 93 KPPN II Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 2a-N Indeks kepuasan satker 4,12 4,52 4,53 4,55 4,64 4,65 terhadap layanan KPPN III Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel 3a-N Persentase penyelesaian - - 99,40% 99,40% 99,40% 99,40% SP2D secara tepat waktu IV Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan 4a-CP Persentase tingkat - - 86% 100% 100% 100% implementasi Aplikasi SAKTI - 85 4b-N Persentase tingkat - - - 30% 90% implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan Tingkat efektivitas edukasi di 85 86 87 87,5 88,5 4c-N bidang pengelolaan perbendaharaan V Pengelolaan kas yang optimal 5a-CP Persentase akurasi - - - 80% 82% 83% perencanaan kas KPPN 5b-N Indeks efektivitas - - - 3 3,15 3,15 pengelolaan pengeluaran kas VI Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien 27

KPPN Selong INDONESIAN TREASURY Kode Indikator Kinerja Utama 2017 2018 Target 2020 2021 2022 SS/ - 2019 90 90 IKU Nilai kinerja penyaluran Dana - - 3 Transfer ke Daerah dan Dana 70 75 80 6a-CP Desa 6b-N Indeks implementasi Digipay -- - 6c-N Tingkat partisipasi pelaporan - - - - 89 90 data capaian output satker VII Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel 7a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan 97% 98% 98,10% 98,10% 98,10% 3,25 Rekonsiliasi Tingkat UAKPA 7b-N Persentase LPJ Bendahara 96% 97% 97,5% 98% 98% 98,5% yang andal dan tepat waktu VIII Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem 8a-N kolaboratif 8b-N 8c-N Nilai kualitas pengelolaan 79 81 83 83 84 84,5 kinerja berbasis Strategy - - 75 80 83 85 Focused Organization 78 Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Nilai rata–rata hard 75 77 77 77 78 competency pegawai IX Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal 9a-CP Persentase kualitas 95% 95% 95% 95% 95,5% 95,5% pelaksanaan anggaran KPPN - - - - - - 9b-N Nilai kualitas LK tingkat 81 82 83 UAKPA dan UAKPB 9c-N Tingkat kualitas pengelolaan - 100% 100% BMN KINERJA KPPN SELONG Tahun 2022, wilayah kerja KPPN Selong adalah seluruh satuan kerja di Kabupaten Lombok Timur dengan luas 1.601 km2 dengan rincian sebagai berikut: 28