LHPS SEMESTER II NTB

HASIL KU INDEKS KEPUASAN P SEMESTE No Kepentingan Ke (I) (I) (I) 12 (I) (I) total I (P 1 34 5 2 3 15 5,00 4 5 15 5,00 6 7 15 5,00 8 9 15 5,00 10 11 15 5,00 12 13 15 5,00 14 15 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 total I = Y 65,00 IKP = (T/5Y) x 100% IKP = 325 x 100% = 5 x 65

UESIONER PEGAWAI KPPN BIMA ER II 2022 epuasan Skor P) (P) (P) (P) (P) total P S=I x P 1 234 5 15 5,00 25,00 25,00 15 5,00 25,00 25,00 15 5,00 25,00 25,00 15 5,00 25,00 25,00 15 5,00 25,00 25,00 15 5,00 25,00 25,00 15 5,00 25,00 15 5,00 325,000 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 15 5,00 total S = T S=T 325 x 100% = 100% 325,00

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN KPPN Selong telah menyusun Dokumen Reviu - a. 1)Mengawal Evaluasi Belanja di Daerah Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I tahun 2022 dengan baik sesuai ND-368/KPN.2303/2022 hal Penyampaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022 , tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 195/PMK. 05/2018, rencana dan realisasi keuangan dan non keuangan sudah ditampilkan secara memadai 2) Kondisi Pengelolaan Keuangan Satker yang - Nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN sampai Nilai IKPA KPPN Selong s diukur dengan IKPA dengan bulan September 2022 per tanggal 4 BUN sudah terjadi peningk Oktober 2022 senilai 87,43 (Indikator Capaian semester sebelumnya, na output masih berjalan dan sudah mencapai terdapat bebrapa indikator 69,45) menjadi perhatian, di anta - Telah melakukan pemantauan progres Halaman III DIPA yang ha penyerapan satker (Tim terkait) dan dilakukan upaya atas peny berkoordinasi dengan satker untuk meningkatkan tersebut progres penyerapan belanja yang berkualitas. - Telah dilakukan Sosialisasi IKPA dan Revisi Halaman III DIPA bersama Kanwil DJPb NTB sesuai Undangan nomor UND-61/KPN. 2303/2022 pada tanggal 6 Juli 2022 - Telah dilakukan sosialisasi Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran yang dirangkaikan dengan kegiatan bimbingan teknis penggunaan Digital Payment-Marketplace (Digipay) sesuai UND - UND-74/KPN.2303/2022 yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2022 - Telah dilakukan Kegiatan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022 sesuai UND-79/KPN.2303/2022 b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC - SubBag 1) PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Seksi 2) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S- Seksi PDMS 23/PB/2021 tanggal 27 Januari 2021 hal Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran TA 2021 sebagai Kuasa - Dalam rangka meningkatkan kualitas IKPA Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- Seksi PDMS katan dari amun masih KPPN sebagai Kuasa BUN di daerah perlu 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis r yang perlu aranya Deviasi ditingkatkan koordinasi dan komunikasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan arus terus yelesaian hal dengan satker mitra kerja KPPN Selong Anggaran Belanja K/L antara lain terkait Pengesahan Revisi DIPA dari DJA yang berpengaruh pada proses revisi komponen halaman III DIPA. Setelah revisi Halaman III DIPA di setiap pertengahan bulan KPPN dapat melakukan monitoring atas progres realisasi satker (terutama satker dengan pagu besar). - Terkait Pengelolaan UP/TUP dihimbau agar satker mengurangi jumlah UP/TUP sehingga frekuensi pengajuan GUP akan lebih banyak dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai kualitas pengelolaan UP/TUP, dan saat satker mengajukan GUP mohon dilakukan perhitungan kesesuaian jumlah dan hari pengajuan. - Demikian juga terkait dengan nilai Capaian Output perlu dilakukan edukasi yang lebih intens tentang pengisian capaian output melalui aplikasi SAKTI-

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 1) Peningkatan kapasitas serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA KPPN Selong Berdasarkan monitoring p satker telah dibentuk. - Monev PA masih terd Telah dilakukan sosialisasi juknis Revisi Halaman hal yang belum maksimal III DIPA untuk triwulan III di bulan Juli 2022 Hal IIII DIPA, Penyerapan bersama Kanwil DJPb Provinsi NTB Pengisian Capaian Output Telah dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan bidang PPA I terkait Target Penyerapan Triwulan III tahun 2022 Telah dilakukan Kegiatan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 KPPN Selong telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan, antara lain : - Mendorong pendaftaran kompetensi pejabat perbendaharaan (PPK, PPSPM) dengan bersurat kepada satuan kerja sesuai S-184/KPN. 2303/2022 tgl 13 Juli 2022, serta Kegiatan Monev Implementasi SAKTI Tahun 2022 sesuai UND- 87/KPN.2303/2022 yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 PIC SubBag Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait Seksi pada: 1. Agar secara rutin melakukan monitoring 1) PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Seksi PDMS dapat beberapa melalui apl Monev PA dan langkah2 Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Deviasi Anggaran dan tindaklanjutnya, baik saat revisi maupun K/L. t saat proses realisasi 2) PER-4/PB/2021 tentang Juknis 2. Agar segera dikoordinasikan dengan Penilaian IKPA Tahun 2021 satker untuk mengisi output di OMSPAN, 3) S-2/PB/2021 tentang pengisian data 3. Agar dilaksanakan update capaian output bimtek/edukasi tentang IKPA kepada satuan kerja 4. Mendorong satker untuk melaksanakan realisasi anggaran sesuai perencanaan pada hal. III DIPA, terutama untuk satuan kerja dengan pagu dan rencana halaman III DIPA yang besar 5. Agar dilakukan pertemuan one on one meeting dengan satuan kerja-satuan kerja yang masuk dalam kelompok IKPA terendah 6. Untuk mewujudkan pelaksanaan IKPA yang berkualitas di tahun anggaran 2023 sejak awal tahun melakukan paket langkah- langkah persiapan pelaksanaan IKPA antara lain dengan evaluasi pelaksanaan IKPA di tahun 2022, kemudian KPPN dapat melakukan monitoring di awal triwulan atas rencana kerja satker yang memuat rencana penarikan dana dan rencana penyerapan anggaran Agar terus ditingkatkan pembinaaan - PMK 154 /PMK.05/2013 tentang Seksi PDMS kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan Pelaksanaan Piloting SPAN- PMK Satker untuk meningkatkan kualitas pejabat 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara perbendaharaan , kualitas pelaksanaan Penilaian Kompetensi bagi PPK dan anggaran dan pengelolaan keuangan satker PPSPM Satker Pengelola APBN , antara lain dengan melakukan koordinasi - Perdirjen Perbendaharaan No.PER- dengan mitra satuan kerja KPPN bagi 59/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis pejabat perbendaharaan agar memiliki Penilaian Kompetensi bagi PPK dan kompetensi standar dengan mengusulkan PPSPM Satker Pengelola APBN bagi pejabat perbendaharaan yang belum -PMK Nomorr 171/PMK.05/2021 tentang memiliki sertifikat untuk mengikuti Pelaksanaan Sistem SAKTI - refreshment pejabat perbendaharaan Perdirjen Perbendaharaan No. 58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SPAN

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 3. Mengawal implementasi simplifikasi pelaksanaan anggaran Pelaksanaan KKP telah sesuai dengan aturan 2 Pengelolaan Perbendaharaan dan berdasarkan uji sampling penggunaan a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah nominal UP satker KKP, telah sesuai dengan 1) Akurasi RPD Harian Satker proporsi UP yang ditetapkan. Berdasarkan data dari OMSPAN, dari total 27 satker dengan 25 satker wajib KKP, per tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 27 September telah diterbitkan KKP sejumlah 9 SP2D GU KKP dari Satker KPPN Selong, Balai Latihan Kerja Lombok Timur , Pengadilan Agama Selong. Penggunaan DIGIpay Pelaksanaan penggunaan DIGIpay sudah terjadi peningkatan dari semester lalu, yang sudah mendaftarkan admin 22 satker, yang sudah aktif 5 satker setiap bulannya dengan total 18 vendor. KPPN Selong sendiri sampai dengan bulan September 2022 sudah menggunakan digipay dengan jumlah transaksi Juli s.d September sebanyak 10 transaksi. Berdasarkan monitoring Aplikasi OMSPAN, - Deviasi RPD Harian Satker pada KPPN Selong dari bulan Juli s.d September 2022 adalah sebesar 0% atau dengan tingkat akurasi sempurna. b. Penatausahaan Pengeluaran Negara - Kepemilikan dan Penggunaan KIPS oleh satker Sudah tidak digunakan lagi. 2) Penyelesaian Tagihan

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag 1. Dengan menurunnya pandemi Covid-19 1) PMK-196/PMK.05/2018 tentang Tata Seksi Seksi PDMS diminta KPPN mendorong untuk Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP. penggunaan KKP dan belanja melalui 2) PMK-178/PMK.05/2018 tentang DIGIpay.KPPN Selong bisa memberikan Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 contoh penggunaan KKP dan DIGIpay tentang Tata Cara Pembayaran dalam selaku satker bersama-sama dengan Satker Rangka Pelaksanaan APBN yang sudah menggunakan KKP seperti PA 3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor Selong untuk KKP dan Lapas Kelas IIB PER-20/PB/2019 tentang Uji coba Selong untuk Digipay. penggunaan UP melalui marketplace 2.Komitmen yang perlu dibangun bersama dan Digital Payment pada Satker dengan satker untuk cashless dalam melakukan belanja dan melakukan perubahan yang lebih baik melalui sistem Digital. - 1) PMK Nomor 197/PMK.05/ 2017 Seksi PDMS - tentang Rencana Penarikan Dana, Seksi PDMS Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; 2) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-23/PB/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 3) Nota Dinas Direktur Pengelolan Kas Negara Nomor ND-147/PB.3/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 -

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan a) Jumlah Penolakan Substantif atas SPM Kesalahan/penolakan SPM formal maupun dalam satu periode pembinaan substantif Berdasarkan data monitor terdapat kesalahan/penola formal sebanyak 35 SPM yang terbit (1,79%) pada b Sep 2022 dengan rincian: SPM yang terbit (2,19%) Agustus: 7 SPM dari 618 (1,13%) September : 14 SPM dari terbit (2,02%) Tidak terdapat penolakan substantif pada Bulan Jul- 2022 b) Prosedur Penerbitan SP2D Berdasarkan uji sampling pelaksanaan SOP - c) Penyelesaian SP2D 1Jam penerbitan SP2D dan hasil interviu dengan d) Akurasi Penyaluran Dana SP2D pegawai, tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D. Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode - Januari s.d 30 September 2022, tidak terdapat SPM dengan penyelesaian menjadi SP2D berdurasi lebih 1 jam untuk bulan Juli s.d September Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode Seluruh retur telah diprose Juli s.d 29 September 2022, terdapat 1 retur sesuai aturan yang berlak SP2D, disebabkan oleh perbedaan nama pada rekening non himbara, dengan perincian: - Bulan Agustus: 1 retur SP2D dari 5.815 penerima

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag ring OMSPAN - KPPN agar secara konsisten dan secara PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Seksi akan SPM proaktif melakukan edukasi, kepada satker, Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Seksi PDMS dari 1.951 SPM misalnya melalui media sosial KPPN dan K/L. Seksi bulan Juli s.d 30 mendorong satker yang akan melakukan PDMS Juli: 14 dari 640 update data suplier diikuti dengan Seksi PDMS dan Seksi Bank melakukan OTP supplier terutama sampai Seksi SPM yang terbit proses disetujui oleh KPPN agar dapat PDMS terutama sebelum SPM diajukan. i 693 SPM yang - KPPN juga dapat memberikan warning kepada satuan kerja agar dipastikan setiap n SPM secara ada supplier baru untuk dilakukan OTP -September - KPPN juga dapat secara intens memonitoring ADK supplier yang masuk pada portalsakti sebelum proses pencairan SPM dilakukan di Aplikasi SPM - KPPN juga dapat melakukan seleksi proses SPM atas SPM yang memuat supplier baru, SPM dari satuan kerja dengan riwayat jumlah penolakan formal yang banyak, atau masih menunggu validasi rekening Agar dipertahankan 1) PMK-178/PMK.05 /2018 tentang Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2) KEP Ditjen Perbendaharaan Nomor: KEP-101/PB/2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN Agar dipertahankan PMK-178/PMK.05 /2018 tentang Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN tanggal 26 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran APBN es tepat waktu Agar ditingkatkan PER-58/PB/2013 atau Perdirjen terkait ku -Mendorong gerakan Zero retur dengan pengelolaan data supplier dan data melakukan identifikasi penyebab retur - kontrak; KPPN agar memanfaatkan fitur validasi rekening pada Aplikasi SPAN. - KPPN agar memanfaatkan fasilitas mobile banking - Satker memastikan status rekening aktif dengan koordinasi dengan pihak perbankan - Untuk rekening bank non himbara mohon pastikan sampai kesamaan nama simbol, titik, spasi

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan e) Tingkat ketepatan waktu penyampaian data kontrak non multiyear Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode - Juli s.d 30 September 2022, dari total 93 kontrak, terdapat kontrak \"terlambat 1 hari\" dari Balai Latihan Kerja Lombok Timur dengan nomor CAN A/169.22000133/0/0 yang terlambat disampaikan ke KPPN diakibatkan karena OTP pada hari terakhir tidak dapat dilakukan oleh satker, dan atas hal tersebut sudah dilaporkan melalui HAI dengan nomor tiket 20220830-H16GU9 dan pada hari tersebut terjadi maintenance ADK kontrak

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Agar ditingkatkan dengan : 1) PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Seksi - Melakukan monitoring pada portal SAKTI, Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja Seksi PDMS pastikan tanggal upload tidak lebih dari 5 K/L. hari kerja dari tanggal kontrak pada resume 2) PER-20/PB/2020 tentang Pedoman kontrak. Pelaksanaan Penerimaan dan - Pastikan setiap satuan kerja mengajukan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun adk kontrak disertai dengan Resume dan Anggaran 2020 karwas kontrak, pastikan satker juga segera 3) ND-533/PB/2020 melakukan OTP kontrak setelah tanggal 4) KEP-04/PB/2021 tentang Penilaian kontrak sudah ditetapkan , kemudian KPPN IKPA Tahun 2021 mengecek melalui portalsakti dan resume karwas dari satker - Jika ada kendala jaringan saat proses kontrak mohon segera menghubungi HAI untuk koordinasi perbaikan data pada OM SPAN

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan f) Tingkat penyerapan/ Realisasi belanja sampai dengan 30 September 2022 sejumlah 26 Sesuai dengan data dari O dari 27 satker yang dimiliki KPPN, masih memiliki sampai dengan tanggal 30 tingkat penyerapan/ Realisasi belanja kurang 2022, tingkat penyerapan/ dari 70%. Tingkat penyerapan sampai dengan 30 satker yang belum menca September 2022 = 68,38% terdapat pada 26 satker da satker. Diantara 26 satker Telah dilakukan Sosialisasi Strategi Percepatan terdapat 13 satker yang tin Penyerapan Anggaran yang bersamaan dengan penyerapannya di bawah pelaksanaan Bimtek DIgipay kepada satuan kerja 1) 005-309111 PENGADIL mitra KPPN Selong SELONG (53.29%) 2) 026-230302 BALAI LAT LOMBOK TIMUR (57.31% 3) 076-658202 KPU KABU LOMBOK TIMUR (55.09% 4) 054-429290 BADAN PU STATISTIK KAB. LOMBOK (39.05%) 5) 025-419997 KANTOR K AGAMA KAB. LOMBOK T (58.97%) 6) 022-413715 UNIT PEN PELABUHAN LABUHAN L (63.85%) 7) 025-537550 MADRASA TSANAWIYAH NEGERI 1 TIMUR KAB. LOMBOK TI 8) 025-575031 MADRASA TSANAWIYAH NEGERI 3 TIMUR KAB. LOMBOK TI 9) 025-419996 KANTOR K AGAMA KAB. LOMBOK T 10) 056-432175 KANTOR KAB. LOMBOK TIMUR (2 11) 005-099890 PENGAD SELONG (68.90%) 12) 025-575031 MADRAS TSANAWIYAH NEGERI 3 TIMUR KAB. LOMBOK TI c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara 1) Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Mekanisme penerbitan surat - Pembukaan Rekening persetujuan/penolakan pembukuan rekening sudah sesuai dengan ketentuan 2) Penerbitan Daftar Saldo Rekening Daftar saldo rekening sesuai dengan ketentuan, - satuan kerja telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke KPPN

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Om SPAN Untuk mencapai target realisasi belanja Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 Seksi 0 September Triwulan III 2022 sebesar 70%, maka perlu Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja KL Seksi dan Pemda PDMS /realisasi belanja dilakukan : Seksi Bank apai 70% 1. Mengefektifkan Tim Monef PA dengan Seksi Bank ari total 27 membagi PIC monitoring semisal PIC tersebut, berdasarkan Bagian Anggaran,untuk ngkat koordinasi terhadap realisasi penyerapan 70% yaitu : anggaran secara berkala LAN AGAMA 2. komunikasi dan koordinasi lebih intensif untuk percepatan belanja dengan langkah TIHAN KERJA langkah konkrit seperti FGD atau one on %) one meeting agar berhasil memenuhi target UPATEN yang telah ditetapkan. %) 3. melakukan monitoring di pertengahan USAT triwulan atas realisasi dari satuan kerja K TIMUR untuk menyesuaikan target realisasi KPPN Selong selaku Kuasa BUN KEMENTERIAN TIMUR NYELENGGARA LOMBOK AH 1 LOMBOK IMUR (29.38%) AH 3 LOMBOK IMUR (29.39%) KEMENTERIAN TIMUR (29.90%) R PERTANAHAN 29.99%) DILAN NEGERI SAH 3 LOMBOK IMUR (60.02%) - PMK No 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja - PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 3) Pengendalian Rekening Satker Rekonsiliasi Rekening antara KPPN dan Satker dan KPPN dan Bank Umum oleh KPPN Selong telah dilakukan 4) Tata kelola Konfirmasi Penerimaan Negara KPPN telah melakukan penerbitan nota - 5) Tata Kelola Retur SP2D konfirmasi penerimaan negara sesuai dengan 6) Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Persepsi ketentuan. - 3) Penyelesaian SKPP Mekanisme penyelesaian Retur SP2D telah - d. Verifikasi Akuntansi dilakukan sesuai ketentuan - 1) Rekonsiliasi Internal Monitoring kepatuhan Bank telah dilakukan 2) Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Penyelesaian SKPP pada KPPN telah dilaksanakan dan ditatausahakan sesuai 3) Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN- ketentuan yang diatur dalam PER-02/PB/2018 Daerah Sudah dilakukan rekonsiliasi internal periode 1 - 4) Penerbitan Daftar LPJ Bendahara Satker s/d 31 Agustus 2022 dan dokumen diadministrasikan dengan baik. Berita acara rekon ditandatangani oleh seksi terkait dalam hal ini Seksi Vera, Seksi PDMS dan Seksi Bank. - Proses rekonsiliasi untuk periode bulan Agustus - tahun 2022 telah selesai dan telah terbit SHR untuk semua satker. - Untuk periode bulan September rekonsiliasi sudah dibuka hingga tanggal 14 Oktober, namun masih belum bisa dilakukan evaluasi karena data span masih belum masuk ke aplikasi monsakti. LK UAKBUN-Daerah hingga periode Agustus - tahun 2022 telah dikirimkan tepat waktu ke Kanwil melalui email [email protected]. Untuk periode bulan September tahun 2022 batas waktu penyampaian Laporan Keuangan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 Berdasarkan data pada aplikasi SPRINT seluruh bendahara pengeluaran (26 Bendahara) dan seluruh bendahara penerimaan (8 bendahara penerimaan) telah menyampaikan LPJ periode s. d Agustus 2022 secara tepat waktu, dan telah dilaporkan ke Kanwil dengan ND 403/KPN. 2303/2022 tgl 5 September 2022. 5) Penerbitan Surat Pemberitahuan Atas Tidak ada permintaan Penyesuaian sisa pagu - Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC Agar dilakukan secara kontinyu proses PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang SubBag rekonsiliasi rekening dengan satker dan Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja bank Umum dan dapat dibuat inovasi untuk Seksi mempermudah pelaksanaan rekonsiliasi PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Seksi Bank rekening antara KPPN dengan Satker dan Pelaksanaan Konfirmasi Setoran dengan Bank Umum. Setiap pelaksanaan Penerimaan Negara Seksi Bank Rekonsiliasi Rekening dengan satker PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Seksi Bank supaya diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyelesaian Retur SP2D Seksi Bank (BAR). SE-84/PB/2017 Seksi PDMS PER-02/PB/2020 tentang Pelaksanaan - Pembayaran Gaji Menggunakan Seksi VeraKI Database Gaji Terpusat. - - - - PMK 104/PMK.05/2017 Manual IKU pelaksana Vera - PMK 222/PMK.05/2016 Seksi VeraKi Agar terus meningkatkan kecermatan dan PMK 221/PMK.05/2016 Seksi VeraKi ketelitian serta berpedoman pada peraturan PER-56/PB/2016; PP 71 tahun 2010 dan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan LK UAKBUN-Daerah - 1) PMK Nomor 162 / PMK.05/ 2013 Seksi VeraKi - tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Seksi VeraKi Bendahara pada Satker Pengelola APBN, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016; 2) PMK Nomor 183/PMK.05/2019; 3) PER-3/PB/2014 Verifikasi LPJ Bendahara. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014 Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 6) Penerbitan SKTB dan SKP4 Tidak ada permintaan penerbitan SKTB dan - SKP4 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah a. Ruang diskusi perspektif baru Perbendaharaan Telah dilakukan diskusi KPPN Selong dengan pemerintah Daerah dalam kegiatan FGD dan Rakor Akselerasi Penyaluran DFDD Kab. Lombok Timur tanggal 19 Juli 2022 sesuai Undangan Kepala KPPN Selong nomor UND-67/KPN. 2302/2022 tanggal 13 Juli 2022 b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah - Capaian IKU Kualitas Kinerja Penyaluran DFDD - TW 3 2022 mendapatkan nilai tertinggi dari 178 KPPN dengan nilai 99,89. - Realisasi DAK Fisik di wilayah kerja KPPN Selong s.d. 30 September 2022 mencapai Rp 223,565 miliar atau 65,81 persen dari pagu sebesar Rp 339,703 miliar. - Realisasi DAK Non Fisik di wilayah kerja KPPN Selong s.d. 30 September 2022 mencapai Rp 151,538 miliar atau 72,08 persen dari pagu sebesar Rp 210, 230 miliar - Realisasi Dana Desa di wilayah kerja KPPN Selong s.d. 30 September 2022 mencapai Rp249,270 miliar atau 80,41 persen dari pagu sebesar Rp 309,982 miliar - SK Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPA DAK Fisik dan Dana Desa nomor KEP-6/WPB.23/KP. 04/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, dan Operator Penyaluran dan/atau Pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa. c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah 1) Pembinaan atas kepatuhan pemenuhan KPPN Selong telah mengadakan sosialisasi - kewajiban perpajakan oleh satker K/L dan terkait kewajiban perpajakan kepada satker 7 Pemda Juni 2022 sesuai undangan Kepala KPPN Selong No. S-151/KPN.230/2022, dan bekerjasama dengan KPP Pratama Praya. Rekonsialiasi pajak pusat yang dipungut disetorkan oleh Pemda untuk Semester I tahun 2022 telah diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi tgl 15 Agustus 2022. 2) Monev dan sumbangan analisis terkait Kajian potensi PNBP di wilayah kerja KPPN - potensi PNBP untuk peningkatan penerimaan Selong telah dilakukan secara berkala. Untuk negara Kajian potensi PNBP triwulan II 2022 telah disampaikan ke Kanwil dengan ND-309/KPN. 2303/2022 tgl 4 Juli 2022. d. Penyediaan layanan bersama (co - location) N/A - Satu Kementerian Tidak terdapat layanan co location di KPPN Selong 4 Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC - PMK No. 96/PMK.05/2017 tentang Tata SubBag Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara Seksi Seksi VeraKi Arahan Menkeu atas usulan penataan organisasi DJPb Kepala KPPN Capaian Kinerja semester ini agar 1) PMK 198/PMK.07/2021 tentang Seksi Bank dipertahankan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (2)Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa 3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2021 4) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7818.1 /PB/2017 Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan PMK nomor 64/PMK.05/2013 tentang Seksi Bank kepatuhan perpajakan, sosialisasi kewajiban Mekanisme Pengawasan Terhadap Seksi Bank - perpajakan tersebut dapat dilakukan secara Pemotongan/Pemu berkala setiap semester ngutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa Bendahara Umum Daerah - PMK nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb --

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 1) Pembinaan dan bimbingan teknis N/A N/A pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang menjadi satker KPPN N/A N/A 2) Pengesahan penggunaan dana satker BLU b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program - Dokumen penyaluran dari penyalur : PNM, 1) Akurasi data kredit program Komida dan Pegadaian telah ditatausahakan dengan baik. 2) Survey lapangan debitur - Proses verifikasi dan validasi data debitur di SIKP UMi telah dilakukan sesuai ketentuan untuk TW. III = 25 debitur dari Pegadaian, 25 Debitur dari PT. PNM Mekar Syariah dan 16 debitur dari Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) - Pengguna sistem informasi kredit program UMi di KPPN Selong telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN Selong nomor KEP- 16/WPB.23/KP.03/2022 tanggal 3 Januari 2022 - Survei lapangan keekonomian debitur untuk - semester II telah dilakukan dengan ST-82/KPN. 2303/2022 tgl 12 September 2022 hal kegiatan Pelaksanaan Survei Baseline dan Endline Semester II Tahun 2022 5 Tata Kelola Internal NKO triwulan II tahun 2022 KPPN Selong 109,93 - a. Kinerja Organisasi (naik, tw 1 = 109,56). Laporan Capaian Kinerja Triwulan telah disampaikan kepada Kepala 1) Pengelolaan Kinerja Organisasi Kanwil DJPb Provinsi NTB melalui ND-314/KPN. 2303/2022 tgl 5 Juli 2022. Dialog Kinerja 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Organisasi juga telah dilakukan secara rutin setiap bulan di KPPN Selong. 3) Sistem Manajemen Mutu 4) Pemahaman Pegawai terhadap SOP SOP telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang - ada, pegawai dapat menjelaskan alur - penyelesaian tusi sesuai dengan SOP masing- masing. Juga telah dilakukan pengujian kepatuhan SOP sesuai ST No. ST-85/KPN. 2303/2022 tgl 19 September 2022. KPPN Selong pada tahun 2022 telah secara keseluruhan menetapkan dan memelihara penerapan SMM ISO 9001:2015 Pegawai KPPN Selong telah Memahami SOP Pelaksanaan tugas pada masing-masing Seksi /Subbagian Umum berdasarkan sampling wawancara kepada perwakilan pegawai pada masing-masing Seksi/Subbagian Umum

VISI PADA KPPN SELONG Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - SubBag TER II TAHUN 2022 - Seksi Rekomendasi Atas Permasalahan - - 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor - - 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Seksi Bank - 2) Peraturan Direktur Jenderal Seksi Bank - Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-256/PB/2019 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan - a. KMK-467/MK.01/2014 tentang Kepala KPPN, Semua - Pengelolaan Kinerja di Linkungan Kasi dan KSU - Kemenkeu b. KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb c. ND-2375/PB.1/2020 tgl 5 Agustus 2020 tentang Implementasi Aplikasi Intense DJPb d. ND-66/PB/2020 tgl 8 Oktober 2020 ttg Penyempurnaan Apl Intense a. PMK.190/PMK.05/2012 tgl 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN KEP-151/PB/2018 Tentang Pelaksanaan Kepala KPPN SMM di KPPN Kasi KI KEP-525/PB/2017 tentang Pengujian Pengendali Dok Kepatuhan Kep Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP- Semua Pegawai pada 287/PB/2015 tentang Standar setiap Operasional Prosedur pada Kantor Seksi/Subbagian Pelayanan Perbendaharaan Negara Umum

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan b. Manajemen SDM Mutasi internal di KPPN Selong telah - 1) Pola Mutasi Internal memperhatikan kompetensi pegawai, dan kebutuhan pencapaian output pekerjaan, dan dilaporkan ke kanwil. Terakhir mutasi internal sesuai ND-182/KPN. 2303/2022 tgl 11 April 2022 atas nama Agusfian Hadi dan Galih Rama Parasu. 2) Pengembangan Pegawai Berbasis Dilakukan upaya pelaksanaan pelatihan/diklat - Kompetensi bagi pegawai berupa usulan-usulan pengajuan nama untuk mengikuti diklat serta surat tugas 3) Penetapan Kinerja Individu kepada pegawai untuk mengikuti kegiatan 4) User SPAN pengembangan kompetensi. Dilaksanakan GKM rutin bulanan. Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi dalam rangka Peningkatan Kinerja secara rutin bulanan. GKM Sosialisasi Bimtek Monev UMi Tahun 2022 tgl 5 Juli 2022, Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial 12 Juli 2022, Sosialisasi Employee Advocacy 12 Juli 2022, GKM Tutorial Pengelolaan Website KPPN Selong 3 Agustus 2022, GKM terkait ND- 2595/PB.1/2022 Peran KPPN 10 Agustus 2022, GKM Refreshment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 18 Agustus 2022, FGD Data Analytics- Analisis Ekonomi Regional 18 Agustus 2022, Undangan GKM Excellent Frontliner dan Perangkat TIK dan Jaringan 24 Agustus 2022, GKM Collaboration Tools dan Aplikasi SIMKA 13 September 2022, GKM Aplikasi Photoshop dan Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker 27 September 2022. Kontrak kinerja pegawai baru dan pegawai rolling - sudah diupdate. Pemberian reward Best Employee Tw II tahun 2022 melalui KEP- 97/WPB.23/KPN.2303/2022 tentang Pegawai Terbaik KPPN Selong Tw II Tahun 2022 kepada a.n. Masnaini Andriana Peminjaman user SPAN telah dilengkapi dengan - Berita Acara Penggunaan User SPAN

VISI PADA KPPN SELONG Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SubBag TER II TAHUN 2022 1) Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharan nomor PER-17/PB/2020 Seksi Rekomendasi Atas Permasalahan Subbag Umum - tentang Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Subbag Umum - Jenderal Perbendaharaan 2) KEP-143/PB/2019 tentang Pemberian Kuasa dari Dirjen Perbendaharaan Kepada Para Pejabat Lingkup DJPb Untuk dan a.n. Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Nakah Dinas di Bidang Kepegawaian. - - 1) PMK Nomor 467/PMK.01/2014 tentang Subbag Umum Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2) KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb; 3) KEP-291/PB/2015 tentang Pemilihan Pegawai Berprestasi Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan - PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Subbag Umum Pelaksanaan SPAN.

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 5) Pengelolaan Administrasi dan Layanan SDM Pengelolaan administrasi dan layanan SDM telah 6) Penatausahaan Laporan Kepegawaian c. Manajemen Keuangan berjalan baik. Berdasarkan sampling, layanan cuti 1) Penyusunan Rencana Anggaran dan usulan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian diproses sesuai prosedur dan diketahui sebagai berikut : - pengajuan dan penyelesaian cuti telah dilakukan secara online melalui e-performance; sampel - usulan KGB a.n. Edy Sulasta, Masnaini Andriana sudah dilakukan 2 bulan sebelum tanggal kenaikan gaji berkala; - dosir pegawai sudah terisi 100% lengkap pada pbnopen; - LHKPN dan LP2P pejabat/pegawai telah dilaporkan lengkap. Data pegawai KPPN telah terkelola, tersimpan, - dan ter-update dengan lengkap baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. Laporan LB.2 bulan s.d. Agustus telah diupload pada aplikasi PBNOpen; Telah disusun rencana kegiatan tahunan, - rencana realisasi anggaran yang sesuai dengan RKA-KL dan selalu up to date . 2) Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Berdasarkan sampling dokumen kelengkapan - 3) Penyelesaian Tagihan 4) Pembukuan Bendahara lembur di bulan Juli sampai September 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir kerja lembur dengan SPTPL telah sesuai 100%. Sampling dokumen kelengkapan uang makan di bulan Juli-September 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir pegawai sesuai dengan daftar perhitungan uang lembur telah sesuai 100%. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai sudah tertib administrasi . Sudah dibuat rencana penarikan dana beserta - pemutakhirannya. Berdasarkan sampling pada Dokumen SPP/SPM bulan Juli s.d. 4 Oktober 2022 beserta dokumen pendukung, telah diperiksa dan diteliti bahwa seluruh tagihan telah diselesaikan sebelum jatuh tempo dan tertib administrasi. Berdasarkan monitoring pada aplikasi SPRINT, - Ketidak sesuaian nilai p Bendahara Pengeluaran telah membukukan persediaan antara lapora transaksi yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu, dengan benar dan tertib administrasi. LPJ bulan Juni-September 2022 telah dilaporkan tepat waktu. Namun untuk LPJ Agustus dan September nilai brankas pada masing-masing LPJ adalah senilai 11.666.413 dan 8.342.660, dimana nilai brankas tidak sesuai dengan kondisi fisik ( karena pada brankas tidak ada pecahan 13 rupiah dan 60 rupiah)

VISI PADA KPPN SELONG Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SubBag TER II TAHUN 2022 1) PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen. Pegawai Negeri Sipil; Seksi Rekomendasi Atas Permasalahan Subbag Umum 2) KEP-143/PB/2019 berkaitan dengan pelimpahan wewenang untuk atas nama Dirjen Perbendaharaan menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian - SE-65/PB/2017 tentang Penyusunan dan Subbag Umum - Penyampaian Laporan Rutin Instansi Vertikal di lingkungan DJPb. - PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang Subbag Umum Perubahan atas PMK No. 177/PMK. Subbag Umum 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga PMK No 162/PMK.005/2013 yang diubah terakhir dengan PMK-230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK. 05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN pecahan uang - PMK Nomor: 162/PMK.005/2013 yang Subbag Umum an dan brankas diubah terakhir dengan PMK-230/PMK. - Agar pada Laporan Pertanggungjawaban 05/2016 Tentang Perubahan atas PMK Bendahara, Bendahara dan Hasil Pemeriksaan Kas di Nomor: 162/PMK.05/2013 Tentang Subbag Umum, setiap bulannya uang brankas pada SAKTI Kedudukan dan Tanggung Jawab Kepala KPPN modul bendahara disesuaikan dengan Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola kondisi asli pada brankas bendahara APBN - Atas selisih yang muncul nantinya pada aplikasi karena pecahan tersebut dapat PMK Nomor: 162/PMK.005/2013yang dituliskan \"selisih karena pembulatan diubah terakhir dengan PMK-230/PMK. pecahan\" 05/2016 Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN ND-1334/PB.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Kas dan Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 5) Penatausahaan Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Tahun 2022 Semester I melalui ND-343/WPB.23/KP.03/2022 telah disampaikan sesuai jadwal pengiriman kepada UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi NTB. d. Tata Usaha dan Rumah Tangga - Penatausahaan surat masuk/keluar - 1) Tata Usaha menggunakan aplikasi Nadine. - - Barang persediaan telah dicatat dalam aplikasi - 2) Pengadaan Barang/Jasa SAKTI. - - Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan 3) Pengelolaan Aset pedoman 4) Sarana Prasarana dan Tata Ruang kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan e. Kepatuhan Internal yaitu dengan aplikasi Nadine 1) Sistem Pengendalian Internal Perikatan oleh PPK telah dilaksanakan sesuai ketentuan, telah dicatat dalam aplikasi SAKTI, 2) LHP Aparat Pengawas dokumen telah ditatausahakan dengan baik dan f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan setiap bulan dilakukan pengujian kepatuhan oleh UKI KPPN Selong. Bon Barang dilakukan diketahui oleh Kasubbag Umum. BA Opname Fisik Persediaan Tw 3 2022 telah dilakukan tgl 30 September 2022. Pencatatan aset dan persediaan telah dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI modul Aset dan Modul Persediaan. Laporan BMN Semester I Tahun 2022 telah diselesaikan, dan dikirimkan ke Kanwil NTB dengan ND No.ND-331/KPN. 2303/2022 tgl 11 Juli 2022. Berdasarkan inventarisir, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN Selong telah memenuhi standar dan sesuai dengan fresh office yang telah ditetapkan kantor pusat. Visi Misi, Maklumat Pelayanan telah ada di FO. Sirkulasi udara, kenyamanan ruang tunggu sangat baik. 1. Sistem Pengendalian Internal pada KPPN - Selong telah dilaksanakan dengan ditetapkannya SK Kepala KPPN Selong Nomor KEP-5/WPB. 23/KP.03/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penetapan Struktur Unit Kepatuhan Internal, Unit Pengelola Pengaduan dan Aplikasi Sipandu Tahun 2022. 2. LHPPU Triwulanan telah dikirimkan ke Kanwil tepat waktu. Tidak ada Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat - Pengawas yang harus di tindaklanjuti

VISI PADA KPPN SELONG Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PMK-213/PMK.05/2013 tentang Sistem SubBag TER II TAHUN 2022 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diubah dengan Seksi Rekomendasi Atas Permasalahan PMK-215/PMK.05/2016; PMK 222/PMK. Bendahara, - 05/2016 tentang Perubahan atas PMKK Subbag Umum 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman - Penyusunan dan Penyampaian Laporan Subbag Umum Keuangan Kementerian Negara/Lembaga - -PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan -PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Subbag Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJ - PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Subbag Umum Penatausahaan BMN - 0 Subbag Umum - 1. KMK-477/KMK.09/2021 tentang Subbag Umum dan Pedoman Pemantauan Penerapan SPI di Seksi VeraKI lingkungan Keuangan 2. KMK-322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan 3. PMK-227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan - PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Sub Bagian Umum Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 1) Komunikasi dan Koordinasi Internal Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi - 2) Komunikasi dan Koordinasi Eksternal internal KPPN dengan melakukan DKO internal 3) Kepuasan Pegawai 4) Pengelolaan Pengaduan bulanan, FGD Pejabat administrator triwulanan, GKM dan sharing session secara rutin sebagai salah satu upaya sharing knowledge dan meningkatkan kompetensi pegawai. (GKM Excellent Frontliner dan Perangkat TIK dan Jaringan berdasarkan UND-078/KPN2303/2022 tanggal 24 Agustus 2022, GKM Sosialisasi Bimtek Monev UMi Tahun 2022 berdasarkan UND-63/KPN. 2303/2022 tanggal 05 Juli 2022, Sosialisasi Employee Advocacy berdasarkan UND-66/KPN. 2303/2022 tanggal 12 Juli 2022) Komunikasi dan koordinasi dengan pihak - eksternal dilakukan dengan baik, seperti dilakukannya kunjungan ke satker/pemda, mengadakan koordinasi secara one of one meeting, maupun sosialisasi di bidang perbendaharaan secara rutin. Seperti mengadakan FGD dan Rakor Penyaluran DFDD Kab. Lombok Timur tgl 19 Juli 2022, Bimtek Digipay 25 Agustus 2022, Pendampingan kepada satker untuk pembayaran penghasilan PPNPN 12-15 September 2022 dll. Indeks Kepuasan Pegawai = 99,45 (naik, S1 Walaupun telah memperol 2022 = 98,57) pegawai sangat baik, mas menyatakan \"PUAS\" saja - Ketersediaan komputer y dalam mendukung layana kebutuhan - Efektivitas internalisasi/G mendukung tugas layanan - Mutasi internal (rotasi) pe sesuai dengan kompetens - Telah ditetapkan unit pengaduan di KPPN - Selong dengan SK KEP-75/KPN.2303/2022 tanggal18 Mei 2022 tentang Perubahan Pertama Penetapan Struktur UKI, Unit Pengaduan, dan Pengelola Sipandu Tahun 2022. - Sarana pengaduan telah disosialisasi melalui sosial media secara berkala. - Aplikasi Sipandu telah dan tetap dimonitor dan dimanfaatkan dalam mengelola pengaduan. - Laporan pengaduan bulanan telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu.

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC - SubBag PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Seksi Vertikal Direktorat Jenderal Kepala KPPN Perbendaharaan. - PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Kepala KPPN Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. leh kepuasan dipertahankan dan ditingkatkan KMK-49/KMK.01/2019 tentang Pedoman Kepala KPPN sih ada yang Penilaian KPT dan KWT di Lingkungan Kemenkeu pada indikator: yang digunakan an telah sesuai GKM dalam n egawai KPPN si pegawai - PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 5) Pengendalian Gratifikasi - Telah ditetapkan unit pengendali gratifikasi - 6) Komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPG) di KPPN Selong, terakhir dengan SK Kepala Kanwil DJPb NTB KEP-66/WPB.23/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Perubahan Pertama UPG Lingkup Kanwil DJPb NTB Tahun 2022. - Kegiatan pengendalian gratifikasi telah masif dan rutin dilakukan baik secara langsung dalam setiap sosialisasi maupun melalui sosial media. - Laporan pengendalian gratifikasi telah disampaikan ke kanwil tepat waktu sesuai PMK 227. KPPN Selong telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak Hukum dalam wilayah kerja KPPN Selong. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 Maret 2022 sesuai Undangan Kepala KPPN Selong tanggal 7 Maret 2022 Nomor UND-19/KPN.2303/2022 Kegiatan berupa Penyuluhan hukum tentang mekanisme penanganan Tindak Pidana Korupsi Konten dalam website dan media sosial KPPN - Selong sangat update dan telah sesuai dengan standar dalam Keterbukaan Informasi Publik dan juga secara rutin memuat konten tentang informasi prosedur layanan, kegiatan sosialisasi, bimtek, repost dari kantor pusat, pengendalian gratifikasi, dan saluran pengaduan dan gratifikasi yang ada. 6 Inovasi dan Prestasi 1. Semua inovasi KPPN Selong telah dilengkapi a. Inovasi 1) Dampak pada peningkatan pelayanan dengan proposal, alur proses dan SK Kepala KPPN Selong. 2. Pengujian terhadap aplikasi Sasaktulen telah dilakukan dengan hasil bahwa inovasi Sasaktulen sangat membantu proses penyelesaian permintaan data dari satker. 3. Berdampak langsung pada peningkatan pelayanan mitra kerja 4. Terdapat update fitur pada Aplikasi sasaktulen 5. Terdapat inovasi baru, yaitu Aplikasi SIDAKDD.COM -

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC - PMK 227/PMK.09/2021 tentang SubBag Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Seksi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- Kepala KPPN 24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN - 1) PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Kepala KPPN - Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Tim Media PPID Kemenkeu 2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP-3/PPID/2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2021 3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP-4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 KMK 362/KMK.01/2019 tentang Kepala KPPN Pedoman Penilaian Inovasi

MATRIKS HASIL SUPERV KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 2) Perluasan manfaat hasil inovasi 1. Semua inovasi KPPN Selong telah dilengkapi b. Prestasi 1) Mempertahankan /meningkatkan prestasi dengan proposal, alur proses dan SK Kepala yang telah dicapai 2) Prestasi baru KPPN Selong. Belum ada lagi penambah 2. Pengujian terhadap aplikasi Sasaktulen telah lain/unit lain yang mereplik 7 Peran Baru KPPN dilakukan dengan hasil bahwa inovasi Sasaktulen KPPN Selong sangat membantu proses penyelesaian permintaan data dari satker. KPPN Selong tetap melakukan langkah-langkah - startegis dalam rangka pencapaian kinerja yang terbaik - Capaian IKU Kualitas Kinerja Penyaluran DFDD TW 3 2022 mendapatkan nilai tertinggi dari 178 KPPN dengan nilai 99,89. a. 1) Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN KPPN Selong telah melakukan kegiatan-kegiatan atas - peran baru KPPN dalam standardisasi kegiatan manajemen KPPN baik dari sisi Manajemen Eksternal, Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dan Penguatan Manajemen Internal untuk bulan Agustus dan September 2022

VISI PADA KPPN SELONG AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC KMK 362/KMK.01/2019 tentang SubBag Terus mensosialisasi inovasi KPPN Selong Pedoman Penilaian Inovasi kepada satker lain/unit lain sehingga ada Seksi yang mereplikasi untuk tambahan dokumen Kepala KPPN WBBM mendatang han satker kasi inovasi - PMK 262/PMK.01/2016 tentang Kepala KPPN Organisasi dan Tata Kelola Instansi Kepala KPPN Pertahankan Vertikal DJPb PMK 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb Agar dipertahankan untuk periode selanjutnya 1) PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Seksi PDMS Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. 2) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S- 23/PB/2021 tanggal 27 Januari 2021 hal Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran TA 2021

HASIL KU INDEKS KEPUASAN PEG SEMESTE No Kepentingan Ke (I) (I) (I) 12 (I) (I) total I (P 1 34 5 2 3 1 13 4,93 4 5 0 14 5,00 6 7 1 13 4,93 8 9 0 14 5,00 10 11 1 13 4,93 12 13 1 13 4,93 1 13 4,93 1 13 4,93 1 13 4,93 1 13 4,93 1 13 4,93 1 13 4,93 1 13 4,93 total I = Y 64,21 IKP = (T/5Y) x 100% IKP = 319,296 x 100% = 5 x 64,21

UESIONER GAWAI KPPN SELONG ER II 2022 epuasan Skor P) (P) (P) (P) (P) total P S=I x P 1 234 5 0 14 5,00 24,64 23,93 3 11 4,79 24,64 25,00 0 14 5,00 24,64 24,29 0 14 5,00 24,29 24,64 0 14 5,00 24,64 24,64 1 13 4,93 24,64 24,64 1 13 4,93 24,64 319,296 0 14 5,00 0 14 5,00 0 14 5,00 0 14 5,00 0 14 5,00 0 14 5,00 total S = T 319,296 x 100% = 99,45 % 321,07

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. 1) Mengawal evaluasi KPPN Mataram telah belanja negara di daerah menyampaiakan dokumen Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) 2) Rencana Kerja dari Tim Semester I tahun 2022 dengan Pemantau dan Evaluasi Nota Dinas Nomor ND-353/KPN. IKPA 2301/2022 tanggal 5 Agustus 2022. RPA KPPN Mataram disusun dengan baik, disampaikan tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018 dan Nota Dinas Direktur PA Nomor ND-655/PB. 2/2021. Pada RPA telah ditambahkan analisis yang menggambarkan perkembangan penyerapan anggaran tingkat satker per jenis belanja. Telah disusun Rencana Kerja dan Evaluasi dari Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA Semester II 2022 b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan - agar terus dipertahankan dan PMK Nomor 195/PMK. Seksi MSKI ditingkatkan, telah dilakukan pemetaan 05/2018 tentang Monev permasalahan yang muncul pada Pelaksanaan Anggaran semester I 2022 serta solusi Belanja K/L. pemecahannya. Bab III Monev Pelaks - untuk meningkatkan kualitas laporan Anggaran dan Belanja K/L RPA dapat melakukan benchmarking oleh Kemenkeu selaku BUN laporan RPA smtr 1 2022 KPPN Jakarta Pasal 6 (2.a) dilakukan oleh III Juara I RPA Tipe A1 Provinsi atau KPPN KPPN Sorong Juara I Tipe A1 Non Pasal 16 (2) Laporan Provinsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran tingkat KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kanwil DJPb.

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 1) Pembinaan kompetensi KPPN Mataram telah teknis Pejabat Perbendaharaan Satker melaksanakan Kegiatan Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan Satker , antara lain : 1. Sosialisasi Capaian Kontrak Satuan Kerja Lingkup KPPN Mataram 25 Oktober 2022 berdasarkan UND-153/KPN. 2301.2022 2. Evaluasi Laporan Keuangan Satker Triwulan III 2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan UND-154/KPN. 2301.2022 3. Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan UND-146/KPN. 2301.2022 4. Intensifikasi Digipay dan Penggunaan CMS (KKP) pada tanggal 29 September 2022 berdasarkan UND-136KPN. 2301.2022 5. Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan: Bedah LK Satker pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan UND-135/KPN.2301.2022 6. Refreshment Implementasi Digipay pada tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan UND-111/KPN. 2301.2022 7. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi MONSAKTI pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan UND-109/KPN.2301.2022 8. Sidang Pleno Penilaian Pejabat Fungsional pada tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan S-235/KPN. 2301/2022 Seluruh Kegiatan tersebut telah diupload diberbagai akun media sosial maupun website resmi KPPN Mataram

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Agar terus dipertahankan dan PMK Nomor 154/PMK. Seksi ditingkatkan lagi berbagai kegiatan 05/2014 tentang Seksi MSKI dalam rangka peningkatan kompetensi Pelaksanaan SPAN teknis Pejabat perbendaharaan satker sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 278/PMK.05/2014;

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan KPPN Mataram telah melaksanakan publikasi kegiatan pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ workshop kepada Pejabat Perbendaharaan di dalam akun sosial media/website resmi KPPN. 2) Peningkatan kapasitas Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA Berdasarkan monitoring serta kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran KPPN Mataram telah dibentuk Aplikasi OM SPAN menu oleh satker dengan Surat Keputusan Kepala MonevPA: KPPN Mataram Nomor KEP- Pada Monev PA masih te 51/KPN.2301/2022 dan indikator penilaian IKPA perubahannya Nomor KEP- Mataram selaku kuasa B 79/KPN.2301/2022, Tim perlu ditingkatkan antara Pemantau IKPA bertugas Deviasi Halaman III DIPA bertugas melakukan evaluasi nilai 68,20 , dan Penyera kinerja anggaran secara kuantitatif Anggaran.dengan nilai 8 serta ketercapaian target output dan target strategis secara kualitatif serta menindaklanjutinya dengan berbagai kegiatan seperti bimtek, sosialisasi workshop dsb Berdasarkan data pada MonevPA OM SPAN, nilai IKPA KPPN Mataram sampai dengan bulan Oktober 2022 (per 14 November 2022) yaitu 91,64.

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag pada KPPN agar tetap memasifkan PMK Nomor 154/PMK. Seksi u memanfaatkan sosial media/website 05/2014 tentang Seksi MSKI resmi KPPN Mataram untuk Pelaksanaan SPAN erdapat menginformasikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah diubah Seksi MSKI KPPN peningkatan kompetensi teknis Pejabat dengan PMK Nomor BUN yg Perbendaharaan dan informasi terupdate 278/PMK.05/2014; a lain: tentang pengelolaan APBN A dengan 1) PMK Nomor 195/PMK. apan 1. Agar secara rutin melakukan 05/2018 tentang Monev 89,14 monitoring melalui apl Monev PA dan Pelaksanaan Anggaran langkah2 tindaklanjutnya Belanja K/L. 2. Agar segera dikoordinasikan dengan 2) PER-4/PB/2021 tentang satker untuk mengisi output di OMSPAN Juknis Penilaian IKPA Tahun dalam jangka waktu 5 hari kerja awal 2021 bulan. 3) S-2/PB/2021 tentang 3. Untuk bulan November dilakukan pengisian data capaian monitoring dan evaluasi pada satuan output kerja yang realisasinya masih belum sesuai rencana yang mengakibatkan deviasinya tinggi, terutama satuan kerja dengan pagu yang besar. 4. Memastikan batas-batas Langkah- Langkah Akhir Tahun 2022 agar tidak ada dispensasi SPM, misalnya melakukan pemantauan dan mendorong koordinasi lebih awal atas BAST/BAPP berdasarkan termin kontrak yang belum dicairkan

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - 3) Mengawal implementasi Pelaksanaan KKP telah sesuai simplifikasi pelaksanaan dengan aturan dan berdasarkan anggaran uji sampling penggunaan nominal UP satker KKP, telah sesuai dengan proporsi UP yang ditetapkan. - Berdasarkan data dari OMSPAN, telah diterbitkan persetujuan UP 254 satker, terdapat diantaranya 239 satker terdapat porsi KKP. Realisasi GUP KKP sejak bulan Juli sampai dengan 14 November 2022 adalah sebesar Rp. 3.671.895.013 ,- yang berasal dari 48 satker dengan jumlah transaksi sebanyak 310 transaksi - Terkait upaya peningkatan budaya cashless, implementasi CMS VA untuk KPPN Mataram masih perlu ditingkatkan. Dari 254 satker pengelola UP, baru sekitar 78 satker (31%) yang sudah mengimplementasikan CMS VA, sisanya sebanyak 176 (69%) belum mengimpelementasikan.

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag - Agar mendorong satker di lingkup a. PMK-196/PMK.05/2018 Seksi KPPN Mataram untuk memanfaatkan tentang Tata Cara Seksi MSKI KKP melalui sharing session testimoni Pembayaran dan rekanan maupun satker yang aktif Penggunaan KKP. mengimplementasikan KKP. b. PMK-178/PMK.05/2018 - Melakukan sosialisasi dengan tentang Perubahan PMK- mengundang pihak bank terkait 190/PMK.05/ 2012 tentang implementasi CMS VA pada masing- Tata Cara Pembayaran masing bank dalam Rangka Pelaksanaan - Memberikan penghargaan bagi satker APBN yang paling aktif melaksanakan KKP - Mendorong satker untuk melakukan pembayaran perjadin dengan KKP, misalkan tiket pesawat

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme digipay untuk satker dalam wilayah pembayaran KPPN Mataram adalah sebagai berikut : -Jumlah Satker Pengelola UP sebanyak 224 satker - Jumlah satker yang direkrut s.d 31 Oktober 2022 sebanyak 82 satker (terdapat penambahan 9 satker dari Semester I ) - Jumlah vendor yang direkrut s.d 31 Oktober 2022 sebanyak 34 vendor (terdapat penambahan 15 vendor dari Semester I) - Jumlah transaksi s.d 31 Oktober 2022 sebanyak 1.174 transaksi (terdapat penambahan 607 transaksi dari Semester I) 2 Pengelolaan Perbendaharaan a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah 1) Akurasi RPD Harian Berdasarkan monitoring Aplikasi Satker OMSPAN, Deviasi RPD Harian Satker pada KPPN Mataram dari bulan Juli s.d November 2022 adalah sebesar 57,44% karena satuan kerja 230153 melakukan perekaman RPD renkas untuk tanggal 7 Oktober 2022, tetapi dibatalkan dan sudah dipindahkan untuk tanggal 10 Oktober 2022. Atas RPD tanggal 7 Oktober 2022 akan dilakukan penghapusan namun menu penghapusan pada Aplikasi SAKTI user Manajemen Satker sudah tidak bisa diakses dan sekarang sudah berkonsultasi melalui HaiDJPB dengan nomor tiket 20221109-4WMMK0 b. Penatausahaan Pengeluaran Negara

ISI PADA KPPN MATARAM Peraturan/ Ketentuan PIC AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Terkait SubBag TER II TAHUN 2022 a. PMK-196/PMK.05/2018 Seksi n Rekomendasi Atas Permasalahan tentang Tata Cara Seksi MSKI Pembayaran dan Agar terus dipertahankan dan Penggunaan KKP. ditingkatkan b. PMK-178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK- 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN Agar dapat dipertahankan. a. PMK Nomor 197/PMK.05/ Seksi PD 2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 23/PB/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 c. Nota Dinas Direktur Pengelolan Kas Negara Nomor ND-147/PB.3/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - Kepemilikan dan Berita Acara Penyampaian KIPS Penggunaan KIPS oleh (Kartu Identitas Petugas Satker) satker dan PIN PPSPM (Personal Identification Number) terhitung mulai Januari 2022 sudah diakomodasi aplikasi SAKTI melalui OTP. Proses bisnis mengikuti manual aplikasi SAKTI. KIPS diperlukan untuk Penyampaian belanja pegawai (gaji) melalui aplikasi GPP. 2) Penyelesaian Tagihan

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Dapat mengusulkan revisi SOP atau KIPS: Seksi SOP baru a. PER-57/PB/2010 tentang Seksi Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; PD b. PER-41/PB/2011 tentang Perubahan atas PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; c. PER-81/PB/2011 tentang Perubahan Kedua atas PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; d. PER-40/PB/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D. e. Peraturan lain PIN PPSPM a. PMK Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. PER-19/PB/2012 tentang Juknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer SPM

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan a. Jumlah Penolakan Berdasarkan OMSPAN, hasil terdapat penolakan form Substantif atas SPM dalam monitoring penolakan PMRT sejumlah 300 dari 25.89 satu periode pembinaan periode Semester II 2022 (1 Juli- (1,16%). 15 Nov 2022) tidak terdapat Penyebab terbanyak ada b. Prosedur Penerbitan penolakan substantif, namun karena nomor rekening B SP2D terdapat penolakan formal tidak ditemukan, dan pen sejumlah 300 dari 25.898 SPM tidak sama dengan data (1,16%). Juli 2022 : 72 dari 5085 SPM - (1,42%) Agustus 2022 : 54 dari 5062 SPM (1,07%) September 2022 : 72 dari 5469 SPM (1,32%) Oktober 2022 : 61 dari 6196 SPM (0,98%) November (15/11/2022) : 41 dari 4086 SPM (1,00%) Berdasarkan uji sampling pelaksanaan SOP penerbitan SP2D dan hasil interviu dengan pegawai (Pak Suryadi dan Imo), tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D. Mengikuti juknis SAKTI.

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag mal 1. KPPN agar secara aktif melakukan 1. PER-88/PB/2011 tentang Seksi 98 SPM edukasi kepada satker terkait Perubahan Kedua atas Seksi manajemen supplier Peraturan Dirjen alah 2. Meningkatkan kualitas validasi suplier, Perbendaharaan Nomor PD Bank semisal bekerjasama dengan pihak PER-57/PB/2010 tentang nerima perbankan terkait validitas rekening. Tata Cara Penerbitan Surat a supplier. 3. Pastikan ADK Supplier dari Portal Perintah Membayar dan sudah diproses dulu sebelum melakukan Surat Perintah Pencairan proses SPM Dana 2. PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Agar tetap dipertahankan, dan membuat a. PMK-178/PMK.05 /2018 Seksi usulan perubahan SOP penerbitan SP2D tentang Perubahan PMK- PD 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN b. KEP Ditjen Perbendaharaan Nomor: KEP-101/PB/2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN

- MATRIKS HASIL SUPERVI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan - c. Penyelesaian SP2D 1 Berdasarkan hasil monitoring Jam OMSPAN periode Semester II 2022 (Bulan Juli s.d 14 November 2022) terdapat penyelesaian SP2D dengan durasi lebih 1 jam sebanyak 23 SP2D, dengan rincian: Juli : nihil Agustus 2022 : 24 SP2D pada tanggal 3, 8,10,11,30 dikarenakan terdapat gangguan jaringan sebagaimana Berita Acara nomor 506,517, 519, 521 September 2022 : 1 SP2D pada tanggal 2 September 2022 terdapat gangguan jaringan SPAN KPPN Mataram sebagaimana Berita Acara nomor 524 Oktober 2022 : 28 SP2D pada tanggal 3 dan 21 Oktober 2022 dikarenakan terdapat gangguan jaringan SPAN KPPN Mataram sebagaimana Berita Acara nomor 543 dan 558 November 2022 : terdapat banyak SP2D lebih dari 1 jam dikarenakan terdapat proyeksi RPD sehingga tidak bisa langsung dilakukan PPR pada seksi Bank

ISI PADA KPPN MATARAM AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi 1. Membangun tools monitoring a. 187/KMK.01/2010 tentang Seksi penyelesaian SP2D SOP Layanan Unggulan PD dan Bank 2. Hal yang perlu mendapat perhatian Kementerian Keuangan adalah SPM dengan banyak penerima b.PMK-178/PMK.05 /2018 (<100), dan SPM di Jam layanan yang tentang Perubahan PMK- perlu mendapat perhatian ekstra adalah 190/PMK.05/ 2012 tentang SPM yang diupload mendekati pkl 12.00 Tata Cara Pembayaran WITA. dalam Rangka Pelaksanaan APBN c. Kondisi: 1. Jenis SPM adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji. 2. ADK SPM masuk ke SPAN pada Pukul 08:00 s.d. 12:00 waktu setempat. 3. Tidak di saat load pekerjaan di KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan Gaji Ke-13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR. 4. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100. 5. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN. 6. Tidak dalam keadaan force majeur.