LHPS SEMESTER II NTB

1) Pengelolaan - NKO Triwulan III Tahun 2022 KPPN - Kinerja Organisasi Sumbawa Besar 109,66 , sedangkan pada - Triwulan II sudah mencapai 110,10. Terdapat penurunan pada IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN (IKPA KPPN selaku Satker) pada indikator Penyerapan Anggaran disebabkan penambahan pagu belanja modal - Laporan Capaian IKU triwulan IIII telah disusun dan dikirim sebagaimana Nota Dinas nomor ND-479/KPN.2304/2022 tanggal 10 Oktober 2022 -Dialog Kinerja Organisasi telah dilakukan secara rutin setiap bulan di KPPN Sumbawa Besar dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas bulan sebelumnya serta menentukan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target kinerja pada bulan berikutnya sekaligus melakukan mitigasi risiko terhadap terhadap potensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi -Dokumen Kinerja Triwulan III Tahun 2022 telah ditatausahakan pada aplikasi fitur upload performance pada INTENSE. 2) Standar Telah dilakukan wawancara terhadap 2 (dua) Operasional pegawai KPPN Sumbawa Besar a.n. As'ad dan Prosedur (SOP) Berliana, dalam rangka uji petik pemahaman pegawai terhadap SOP. SOP telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, usulan perubahan SOP telah disampaikan kepada Seksi VeraKI dalam rangka pemenuhan dokumen WBK/WBBM.

- a. KMK-467/MK.01/2014 Kepala tentang Pengelolaan Kinerja di KPPN, Linkungan Kemenkeu Semua Kasi b. KEP-251/PB/2015 tentang dan KSU Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb c. ND-2375/PB.1/2020 tgl 5 Agustus 2020 tentang Implementasi Aplikasi Intense DJPb d. ND-66/PB/2020 tgl 8 Oktober 2020 ttg Penyempurnaan Apl Intense - a. PMK.190/PMK.05/2012 tgl 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN b. KEP-287/PB/2015 SOP pada KPPN

3) Sistem KPPN Sumbawa Besar telah menetapkan, - Manajemen Mutu menerapkan dan memelihara SMM ISO - 9001:2015 dengan baik, terbukti dengan b. Manajemen SDM dicapainya piagam penghargaan atas 1) Pola Mutasi pelaksanaan Recertification Audit SNM ISO Internal 9001:2015 . Dan juga telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen Semester I tanggal 31 Mei 2022 sesuai ND-249/KPN.2304/2022 serta untuk Semester II tanggal 21 Oktober 2022 sesuai ND-494/KPN.2304/2022 Mutasi Internal telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN Sumbawa Besar Nomor KEP-99/WPB.23/KP.04/2022 tanggal 3 Oktober 2022 terkait mutasi pegawai a.n. Nadia Muntaz Prasetyo dari Pelaksana Manajemen Satker pada Seksi PDMS menjadi Pelaksana Middle Office pada Seksi PDMS. 2) Pengembangan Pengembangan kompetensi pegawai telah - Pegawai Berbasis dilaksanakan melalui briefing pagi, sharing Kompetensi session , diklat, GKM, pelatihan, sosialisasi, dan lainnya sesuai SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI NOMOR KET- 014/KPN.230401/2022

- - KEP-151/PB/2018 Tentang Kepala Pelaksanaan SMM di KPPN KPPN - KEP-525/PB/2017 tentang Kasi KI Pengujian Kepatuhan Pengendali Dok - SK Mutasi lingkup KPPN diterbitkan jika 1) Peraturan Direktur Jenderal Subbag Umum terdapat pegawai baru (SK (Perdirjen) Perbendaharan Penempatan), perpindahan pegawai nomor PER-17/PB/2020 antar unit eselon IV, dan perpindahan tentang Pola Mutasi Dalam dalam jabatan pelaksana / grading Jabatan Pelaksana di (meskipun dalam 1 unit eselon IV yang Lingkungan Direktorat sama, seperti PD ke MS, atau Vera ke Jenderal Perbendaharaan KI) yang menyebabkan perubahan 2) ND-1594/PB.1/2022 tanggal nomenklatur jabatan pelaksana 20 April 2022 hal Pedoman - Agar disesuaikan dengan lampiran PER- Mutasi Dalam Jabatan 17/PB/2020 Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan - KMK Nomor Subbag 283/KMK.011/2022 tentang Umum Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Lingkungan Kementerian Keuangan

3) Penetapan Kinerja Pemberian apresiasi pegawai teladan (best - - Individu employee ) pada KPPN Sumbawa Besar untuk periode II tahun 2022 melalui KEP- 79/KP.2304/2022 tanggal 21 Juli 2022 kepada pegawai a.n.Riandita Rizky Setiawati dinilai berdasarkan penilaian kinerja individu dan absensi kehadiran pegawai. Atas apresiasi ini sebelumnya telah disusun Rencana Pemilihan Pegawai Teladan Triwulan II tertanggal 18 Juli 2022 4) User SPAN Peminjaman user SPAN telah dilengkapi dengan Berita Acara Penggunaan User SPAN. Terdapat 8 (delapan) user SPAN yang datanya valid (nama dan email pada HRIS dengan SPAN)

- 1) PMK Nomor Subbag 467/PMK.01/2014 tentang Umum Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2) KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb. - PMK Nomor 154/PMK.05/2014 Subbag tentang Pelaksanaan SPAN. Umum Juknis: https://kemenkeupedia.kemen keu.go.id/search/konten/9630- petunjuk-teknis-perekaman- perubahan-user-span-bagian-1

5) Pengelolaan Pengelolaan administrasi dan layanan SDM - Administrasi dan telah berjalan baik. Layanan cuti diproses Layanan SDM sesuai prosedur dan diketahui sebagai berikut : -Pengajuan dan penyelesaian cuti telah dilakukan secara online melalui e-performance -Sampai dengan akhir triwulan III tahun 2022 terdapat usulan Kenaikan Pangkat Pilihan Periode 1 Oktober 2022 a.n. Daryono dan Dimas Ervindra Wijaya -Terdapat kenaikan gaji berkala pegawai atas nama Kukuh Prasetyo Widekso sebagaimana PEM-001/KPN.2304/2022 -Seluruh pegawai telah menyampaikan LP2P Tahun 2022 -Pengangkatan pejabat pengganti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan telah ditatausahakan pada HRIS -Kelengkapan dosir seluruh pegawai sudah hampir 100%, namun pada data diklat a.n Acil Novriyanto mencapai 90% dikarenakan menunggu update data diklat dari Semantik BPPK 6) Penatausahaan Laporan kehadiran pegawai atau laporan LB.2 - Laporan s.d. bulan September telah ditatausahakan dan Kepegawaian didokumentasikan pada PBNOpen c. Manajemen Keuangan

- 1) PP Nomor 11 tahun 2017 Subbag tentang Manajemen. Pegawai Umum Negeri Sipil; 2) KEP-143/PB/2019 berkaitan dengan pelimpahan wewenang untuk atas nama Dirjen Perbendaharaan menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian - 1) SE-65/PB/2017 tentang Subbag Penyusunan dan Penyampaian Umum Laporan Rutin Instansi Vertikal di lingkungan DJPb. 2) SE-40/PB/2019 tentang Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1) Penyusunan Telah disusun rencana kegiatan, rencana - - Rencana Anggaran realisasi anggaran yang sesuai dengan RKA- - KL dan selalu up to date . 2)Pengelolaan Berdasarkan sampling dokumen kelengkapan Gaji/Tunjangan lembur di bulan Juli-Oktober 2022 telah Pegawai diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir kerja lembur dengan SPTPL telah sesuai 3) Penyelesaian 100%. Sampling dokumen kelengkapan uang Tagihan makan di bulan Juli-Oktober 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir pegawai sesuai dengan daftar perhitungan uang lembur telah sesuai 100%. Dokumen pendukung sudah benar dan tertib administrasi. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai sudah tertib administrasi . Sudah dibuat rencana penarikan dana beserta pemutakhirannya. Berdasarkan sampling pada Dokumen SPP/SPM bulan Juli s.d. 1 November 2022 beserta dokumen pendukung, telah diperiksa dan diteliti bahwa seluruh tagihan telah diselesaikan sebelum jatuh tempo dan tertib administrasi. Penatausahaan dokumen SPP, SPM beserta dokumen pendukung dilakukan dengan rapi dan aman, serta masih menggunakan routing slip.

- PMK No. 222/PMK.05/2016 Subbag tentang Perubahan atas PMK Umum No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga - PMK No 162/PMK.005/2013 Subbag yang diubah terakhir dengan Umum PMK-230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN - PMK Nomor: Subbag 162/PMK.005/2013 yang Umum diubah terakhir dengan PMK- 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK Nomor: 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN

4) Pembukuan Berdasarkan monitoring pada dokumen LPJ - Bendahara Bendahara bulan Juli s/d Oktober 2022, Bendahara Pengeluaran telah membukukan transaksi yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu, benar dan tertib administrasi. Penyampaian LPJ sudah disampaikan sekitar tanggal 1-3 di setiap bulannya. 5) Penatausahaan Laporan Keuangan telah disampaikan secara - Laporan Keuangan tepat waktu kepada UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi NTB. 1. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ND-337/KPN.2304/2022 tanggal 15 Juli 2022 2. Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2022 ND-493/KPN.2304/2022 tangal 18 Oktober 2022 d. Tata Usaha dan Rumah Tangga

- PMK Nomor: Bendahara, 162/PMK.005/2013 yang Subbag diubah terakhir dengan PMK- Umum, 230/PMK.05/2016 Tentang Kepala Perubahan atas PMK KPPN 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN ND-1334/PB.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Kas dan Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran - PMK-213/PMK.05/2013 Bendahara, tentang Sistem Akuntansi dan Subbag Pelaporan Keuangan Umum Pemerintah Pusat yang diubah dengan PMK- 215/PMK.05/2016

1) Tata Usaha Barang persediaan telah tercatat pada aplikasi - persediaan dan telah didetailkan pada aplikasi - 2) Pengadaan SAKTI sampai dengan periode 1 November Barang/Jasa 2022. Secara sampling, fisik barang persediaan pada gudang persediaan telah sesuai dengan hasil catatan pada aplikasi persediaan pada SAKTI berdasarkan Opname Fisik per 1 November 2022. Penatausahaan surat masuk dan surat keluar sudah menggunakan aplikasi nadine. Pengadaan barang dan jasa s.d. November tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tertib administrasi. - Telah dilakukan Pengadaan Barang Jasa T A 2022 sebagaimana Nota Dinas PPK nomor ND- 005/PB2022 hal Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 27 September 2022 berdasarkan Daftar Kebutuhan barang dan Jasa KPPN Sumbawa Besar Bulan September 2022 No-09.3/101/2A22 yaitu Toner 85A, Buffalo, Piagam dan Pigura Penghargaan Satker, serta Spanduk, dan sudah dilengkapi Spesifikasi Teknis Pengadaan ATK dan Supplies Komputer - Pada triwulan III tahun 2022 terdapat penambahan pagu belanja modal sebesar Rp400 juta untuk pembayaran konsultan perencana gedung, yang sudah dilakukan revisi untuk memunculkan akun serta sudah dilengkapi KAK dan RAB dan saat ini masih dalam proses seleksi kelompok kinerja.

- -PMK Nomor Subbag 113/PMK.05/2012 tentang Umum Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan -PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN Dalam proses rapat penyusunan EE agar - Perpres Nomor 16 Tahun Subbag Umum benar -benar diperhatikan detail item 2018 tentang Pengadaan pekerjaan untuk hasil pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah. konsultan perencana yang komprehensif - Perpres Nomor 12 Tahun guna kelancaran pada saat pelaksanaan 2022 tentang Perubahan pekerjaan kedepan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJ

3) Pengelolaan Aset Pencatatan aset dan persediaan telah - dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI modul - Aset dan Modul Persediaan. - Laporan BMN Semester I Tahun 2022 telah diselesaikan dan dikirimkan ke Kanwil NTB melalui ND-324/KPN.2304/2022 tanggal 8 Juli 2022. - Kendaraan dinas operasional layak digunakan. - Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah/Gedung Bangunan KPPN Sumbawa Besar sudah diusulkan melalui ND- 422/KPN.2304/2022 tanggal 8 September 2022 4) Sarana Prasarana Berdasarkan inventarisir, sarana dan prasarana dan Tata Ruang yang dimiliki oleh KPPN Sumbawa Besar telah memenuhi standar kantor layanan Fresh Office yang ditetapkan oleh DJPb. Daftar Barang Ruangan sudah sesuai dan up to date. e. Kepatuhan Internal

- PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Subbag tentang Penatausahaan BMN Umum toilet telah dipasang tanda pemisah toilet 1) KEP-650/PB/ 2018 tentang Subbag Umum pria dan wanita untuk Standar Pelayanan di Instansi pegawai,kebersihan toilet masih perlu Vertikal DJPb. untuk ditingkatkan. 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan

1) Sistem 1.Telah ditetapkannya petugas pengendalian - Pengendalian gratifikasi, pengelola pengaduan dan Internal pengendali intern melalui SK Kepala KPPN - Sumbawa Besar Nomor KEP- - 2) LHP Aparat 14/WPB.23/KP.04/2022 tanggal 28 Januari Pengawas 2022 tentang Petugas Pengelola Pengendalian Gratifikasi, Pengelola Pengaduan dan Pengendali Intern pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar. 2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala 3. Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) dan Pemantauan Pengendalian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) telah dilaksanakan secara tepat waktu. Telah ditindaklanjuti (nihil) f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 1) Komunikasi dan - Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi Koordinasi Internal internal KPPN dengan melakukan FGD Pejabat Administrator Triwulan III 2022 pada tanggal 5 September 2022, serta GKM, Morning Briefing, DKO Internal - Surat Keterangan Melakukan Pengembangan Kompetensi Nomor KET- 014/KPN.230401/2022

- Keputusan Menteri Keuangan Subbag Nomor 940/KMK.09/2017 Umum dan Tentang Kerangka Kerja Seksi Penerapan Pengendalian VeraKI Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan - PER-24/PB/2019 tentang Sub Bagian Pedoman Pembinaan dan Umum Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN. BPK, Itjen, dan atau KI - PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Kepala tentang Organisasi dan Tata KPPN Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2) Komunikasi dan - Koordinasi Eksternal Komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal dilakukan dengan baik, seperti Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Koordinasi Belanja Wajib Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022pada tanggal 14 September 2022 sebagaimana Surat Tugas nomor ST- 84/KPN.2304/2022, Sharing Session Island of Integrity (Sharing Session Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Instansi Pemerintah Vertikal Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat) pada tanggal 11 Agustus 2022 Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum sebagaimana Surat Tugas Nomor ST-84/KKPN2304/2022 terkait Permasalahan salah satu kasus desa di Kabupaten Sumbawa Barat dan persiapan kehadiran Kapolri ke Pulau Kenawa bersamaan dengan Monitoring Kepatuhan dan Monitoring Penyerapan PNBP bersama Polres KSB, serta pembahasan bimbingan dana desa dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat

- PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Kepala tentang Organisasi dan Tata KPPN Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3) Kepuasan Indeks Kepuasan Pegawai = 99,45 - Pegawai Kepuasan pegawai sangat baik meskipun ada penurunan dibandingkan semester I 2022 yang senilai 99,78. Walaupun telah memperoleh kepuasan pegawai sangat baik, namun masih ada nilai baik (4) pada indikator: 1. Ketersediaan komputer dalam mendukung layanan 2. Mutasi internal (rotasi) pegawai KPPN sesuai dengan kompetensi pegawai 3. Penilaian kinerja pegawai pada kantor 4. Kesesuaian antara capaian kinerja dengan reward yang diterima 5. Pemilihan best employee pada kantor

Agar ditingkatkan dan indikator yang KMK-49/KMK.01/2019 tentang Kepala masih belum mencapai kepuasan Pedoman Penilaian KPT dan KPPN pegawai dielaborasi dengan melakukan KWT di Lingkungan Kemenkeu komunikasi internal yang lebih intensif.

g. Peningkatan Kualitas Konten dalam media informasi KPPN - Belum menggunakan Pelayanan Publik Sumbawa Besar (website dan media sosial sosial twitter sebagai m KPPN) telah sesuai dengan standar dalam penunjang untuk Keterbukaan Informasi Publik, dan sudah menyampaikan informa memuat konten tentang informasi prosedur layanan dan notifikasi seluruh layanan DJPb bebas dari biaya dan fitur / tautan layanan pengaduan internal dan eksternal (Sipandu, WiSe, WA/SMS pengaduan, alur layanan pengaduan) 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi

n media - Untuk kedepannya disarankan agar 1) PMK Nomor Kepala media KPPN Sumbawa Besar juga 200/PMK.01/2016 tentang KPPN menggunakan medsos twitter sebagai Pedoman Layanan Informasi asi sarana untuk menyampaikan informasi. Publik oleh PPID Kemenkeu Tim Media - Disediakan secara khusus 1 2) Keputusan Pejabat media/perangkat untuk menunjang Pengelola Informasi dan kinerja tim media (Handphone) Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP- 3/PPID/2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2022 3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP- 4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2022

1) Peningkatan Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, - kualitas pelayanan KPPN Sumbawa Besar membuat beberapa publik inovasi diantaranya 101Online,101 Prisma, Assik, dan Rekan101, SAMOTA, dan SAMAWA. Pada Semester II, telah dilakukan inovasi di antaranya 101-SALAM (Kepuasan Layanan dan Pengaduan KPPN Sumbawa Besar) sebagaimana Keputusan Kepala Kantor nomor KEP-084/KPN.2304/2022 tanggal 30 Juni 2022, MOPENING (PELAKSANAAN APLIKASI MONITORING PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI) sebagaimana Keputusan Kepala Kantor nomor KEP- 085/KPN.2304/2022 tanggal 30 Juni 2022, dan pengembangan inovasi ASSIK menjadi ASSIK 2.0 dengan informasi yang dihadirkan lebih banyak seperti helpdesk, SAKTI, dan pengaduan 2) Perluasan KPPN Sumbes sudah memberitahukan kepada Belum ada inovasi direplikasi oleh satk manfaat hasil inovasi satker inovasi-inovasi KPPN Sumbes melalui KPPN lain ND-208/KPN.2304/2022 tanggal 17 Februari 2022 b. Prestasi 1) Mempertahankan KPPN Sumbawa Besar tetap melakukan - - /meningkatkan langkah-langkah peningkatan kinerja dengan prestasi yang telah tetap melakukan kegiatan inovasi yang dimiliki, dicapai peningkatan kompetensi, GKM, dan sebagainya. 2) Prestasi baru 1. Satuan Kerja Terbaik Nasional Anugerah Kinerja Pengelolaan BMN tahun 2022 pada Kategori Kualitas Pengamanan BMN dengan jumlah BMN strategis sampai dengan 500 NUP

Dipertahankan dan ditingkatkan KMK 362/KMK.01/2019 Kepala tentang Pedoman Penilaian KPPN Inovasi i yang Agar menawarkan kepada satker atau KMK 362/KMK.01/2019 Kepala ker atau KPPN lain lingkup NTB terkait inovasi tentang Pedoman Penilaian KPPN KPPN Sumbawa Besar yang dapat Inovasi direplikasi. Pertahankan dan tingkatkan PMK 262/PMK.01/2016 Kepala tentang Organisasi dan Tata KPPN Kelola Instansi Vertikal DJPb Pertahankan dan tingkatkan PMK 262/PMK.01/2016 Kepala tentang Organisasi dan Tata KPPN Kelola Instansi Vertikal DJPb

7 Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN a. 1) Standardisasi KPPN Sumbawa Besar telah melakukan - Kegiatan Manajemen kegiatan-kegiatan atas peran baru KPPN KPPN dalam standardisasi kegiatan manajemen KPPN baik dari sisi Manajemen Eksternal, Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dan Penguatan Manajemen Internal untuk bulan Agustus dan September 2022

Agar dipertahankan untuk periode 1) Nota Dinas Sekretaris Kepala selanjutnya Direktorat Jenderal Nomor ND- KPPN 2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. Mengawal evaluasi belanja KPPN Bima telah menyusun dan negara di daerah mengirimkan dokumen Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN Semester I tahun 2022 tepat waktu. Reviu Pelaksanaan Anggaran disampaikan dengan Nota Dinas Kepala KPPN Bima Nomor ND-306/KPN. 2302/2022 tanggal 5 Agustus 2022 b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker 1) Pembinaan kompetensi teknis KPPN Bima telah melaksanakan publikasi Kegiatan pembinaan telah dila Pejabat Perbendaharaan Satker kegiatan pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ belum dipublikasi melalui med workshop kepada Pejabat Perbendaharaan resmi KPPN Bima 2) Peningkatan kapasitas serta di dalam akun sosial media/website resmi kualitas pengelolaan dan KPPN periode Semester II Tahun 2022, Masih ditemukan beberapa in pelaksanaan anggaran oleh antara lain: maksimal dan perlu untuk dit satker 1. Sosialisasi LLAT 2022 Satker Lingkup lain terkait Deviasi Hal III DIP KPPN Bima pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana Undangan Kepala KPPN Bima nomor : UND-78/KPN.2302/2022 2. Melakukan monitoring penilaian kompetensi PPK dan PPSPM dan pendampingan pendaftaran kompetensi PPK dan PPSPM 3. Memberikan bimbingan secara intens kepada pejabat perbendaharaan yang baru pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Dompu, Kantor Imigrasi III Bima, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima,Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, yang didaftarkan melalui Kalemboade. 4. Akan mendatangi satuan kerja yang pejabat perbendaharaanya melakukan sertifikasi, kisaran tanggal 24 Oktober sampai dengan 4 November - Nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN sampai dengan Triwulan III 2022 per tanggal 2022 senilai 97,83 - Telah melakukan pemantauan progres penyerapan satker (Tim terkait) dan berkoordinasi dengan satker untuk meningkatkan progres penyerapan belanja yang berkualitas. - Masuk ke dalam 3 besar IKPA Terbaik Triwulan III Nasional

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Seksi Anggaran Belanja K/L. Seksi PDMS aksanakan, tetapi - Kegiatan dalam rangka Pembinaan PMK Nomor 154/PMK.05/2014 Seksi PDMS dsos ataupun website Kompetensi Pejabat Perbendaharaan tentang Pelaksanaan SPAN Satker agar selalu dipublikasikan di sebagaimana telah diubah dengan berbagai akun sosial media dan wabsite PMK Nomor 278/PMK.05/2014; resmi KPPN Bima - Mengefektifkan Tim Media ndikator yang belum 1. Agar secara rutin melakukan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Seksi PDMS tingkatkan lagi, antara PA monitoring melalui apl Monev PA dan tentang Monev Pelaksanaan langkah2 tindaklanjutnya Anggaran Belanja K/L. 2.Mendorong satker untuk PER-4/PB/2021 tentang Juknis melaksanakan realisasi anggaran sesuai Penilaian IKPA Tahun 2021 perencanaan pada hal. III DIPA terutama S-2/PB/2021 tentang pengisian data untuk satuan kerja dengan pagu yang capaian output besar, 3. Melakukan monitoring di setiap pertengahan bulan (Oktober dan November) atas deviasi antara rencana dan realisasi agar di sisa hari pada bulan tersebut dapat mengoptimalkan realisasi dan rencana.

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 3) Mengawal implementasi Pelaksanaan KKP telah sesuai dengan - Berdasarkan data dari OMS simplifikasi pelaksanaan anggaran aturan dan berdasarkan uji sampling Oktober 2022, Realisasi trans penggunaan nominal UP satker KKP, telah dengan menggunakan kartu k sesuai dengan proporsi UP yang ditetapkan, transaksi dengan nilai 128,09 namun mengalami penurunan dari semester melibatkan 7 satker dari 55 sa sebelumnya sebanyak 51 transaksi porsi UP KKP - Terkait upaya peningkatan budaya cashless, implementasi CMS VA untuk KPPN Bima tergolong rendah. Dari 66 satker pengelola UP, baru sekitar 9 satker (14%) yang sudah mengimplementasikan CMS VA Pelaksanaan pembayaran melalui - mekanisme Digipay untuk satker lingkup KPPN Bima s.d Periode September 2022 (ND-384/KPN.2302/2022) adalah sebagai berikut: - Jumlah satker pengelola UP sebanyak 72 satker - Jumlah satker yang berhasil direkrut sebanyak 55 satker (target 29) - Jumlah vendor yang berhasil direkrut sebanyak 23 vendor (target 17) - Jumlah transaksi sebanyak 217 transaksi (target 33) 2 Pengelolaan Perbendaharaan a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag SPAN Juli s.d tgl. 12 Agar mendorong satker di lingkup KPPN a. PMK-196/PMK.05/2018 tentang saksi GUP KKP Bima untuk memanfaatkan KKP melalui Tata Cara Pembayaran dan Seksi kredit mencapai 18 sharing session testimoni rekanan Penggunaan KKP. Seksi PDMS 92,308,- dengan maupun satker yang aktif b. PMK-178/PMK.05/2018 tentang atker yang memiliki mengimplementasikan KKP. Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 Seksi PDMS alternatif langkah yang bisa dilakukan : tentang Tata Cara Pembayaran dalam - Melakukan sosialisasi dengan Rangka Pelaksanaan APBN mengundang pihak bank terkait implementasi CMS pada masing-masing 1. Perdirjen Perbendaharaan Nomor bank PER-20/PB/2019 tentang uji coba - Memberikan penghargaan bagi satker penggunaan UP melalui marketplace yang paling aktif melaksanakan KKP dan Digital Payment pada satker - Mendorong satker untuk melakukan 2. Nota Dinas Direktur Pengelolaan pembayaran perjadin dengan KKP, Kas Negara Nomor ND221/PB.3/2022 misalkan tiket pesawat tanggal 10 Februari 2022 hal Penyampaian Laporan Progres Agar dipertahankan dan ditingkatkan Implementasi Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga 3. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal ND-3105/PB.1/2022 tanggal 05 September 2022 hal Penyesuaian Manual IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsilasi Tingkat UAKPA dan IKU Indeks Implemendasi Digipay Tahun 2022 pada Kanwil DJPb dan KPPN

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala 1) Akurasi RPD Harian Satker Berdasarkan monitoring Aplikasi OMSPAN, Deviasi RPD Harian Satker pada KPPN Bima - untuk periode Semester II tahun 2022 (Juli sd Oktober 2022) adalah sebesar 0% (tingkat akurasi sempurna). b. Penatausahaan Pengeluaran Negara 1) Pengeluaran Negara Pra- Berita Acara Penyampaian KIPS (Kartu - Penyelesaian Tagihan Identitas Petugas Satker) dan PIN PPSPM (Personal Identification Number) terhitung mulai Januari 2022 sudah diakomodasi aplikasi SAKTI melalui OTP. Proses bisnis mengikuti manual aplikasi SAKTI. 2) Penyelesaian Tagihan

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC ahan SubBag Seksi Agar dipertahankan. a. PMK Nomor 197/PMK.05/ 2017 Seksi Bank tentang Rencana Penarikan Dana, Yang perlu diwaspadai: Rencana Penerimaan Dana, dan 1. Nilai SPM dan batas waktu Perencanaan Kas penyampaian RPD b. Surat Direktur Jenderal sesuai S-23/PB/2021: Perbendaharaan Nomor S- a. Rp5 - 500 M, max 3 hari kerja 23/PB/2021 tentang Penyampaian sebelum pencairan; Rencana Penarikan Dana pada b. Rp500 - 1 T, max 5 hari kerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 sebelum pencairan; c. Nota Dinas Direktur Pengelolan Kas c. Di atas Rp1 T, max 7 hari kerja Negara Nomor ND-147/PB.3/2021 sebelum pencairan; tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan 2. Pemberian Dispensasi RPD Harian Anggaran Tahun 2021 a. Penangguhan Bencana Alam; d. Peraturan lainnya b. Penangguhan Kerusuhan Sosial dan/atau Terorisme; c. Operasi Militer dan/atau Intelejen; d. Kegiatan Kepresidenan; dan e. Transaksi mendesak lainnya yang disetujui Kepala KPPN Dapat mengusulkan revisi SOP atau KIPS: Seksi PDMS SOP baru a. PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; b. PER-41/PB/2011 tentang Perubahan atas PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; c. PER-81/PB/2011 tentang Perubahan Kedua atas PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; d. PER-40/PB/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D. e. Peraturan lain PIN PPSPM a. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. PER-19/PB/2012 tentang Juknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer SPM

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. Jumlah Penolakan Substantif Penolakan SPM (Payment Management Sebagian penyebab adalah se atas SPM dalam satu periode pembinaan Resume Tagihan / PMRT) formal maupun 1. Nama/NIP/NPWP Pegawai b. Prosedur Penerbitan SP2D substantif. sama dengan data Supplier Untuk periode 01-07-2022 s.d. 18-10-2022: 2. Nomor Rekening Bank pad 1. Penolakan Formal : 81 atau 22,5% dari tidak ditemukan 360 penolakan se NTB, atau 1,6% dari 5.042 3. Nama Bank /Pemilik Reken SP2D tidak sama dengan data Supp 2. Penolakan Substantif : 0 4. Nama Penerima pada Pem sama dengan data Supplier Berdasarkan data monitoring OMSPAN periode Semster II Tahun 2022 (1/7/22 sd 18/10/22), terdapat 81 penolakan SPM: a. 81 penolakan formal Juli : 20,75% yaitu 22 dari 106 penolakan, atau 1,5% yaitu 22 dari 1,487 SP2D bulan Juli Agustus : 30,23% yaitu 26 dari 86 penolakan, atau 1,9% yaitu 26 dari 1,301 SP2D bulan Agustus September : 17,14% yaitu 18 dari 105 penolakan, atau 1,4% yaitu 18 dari 1,326 SP2D bulan September Oktober : 23,81% yaitu 15 dari 64 penolakan, atau 1,6% yaitu 15 dari 928 SP2D bulan Oktober, masih terjadi peningkatan penolakan SPM yang disebabkan tipe supplier 6 yang dinonaktifkan di KPPN lain, meskipun sudah dilakukan pengecekan melalui Aplikasi Sanding. b. 0 penolakan substantif Semenjak Januari 2022, SOP berubah Belum ada SOP pengganti, pr menggunakan SAKTI dan SPAN manual aplikasi SAKTI

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag ebagai berikut: a. KPPN agar secara konsisten dan a. PMK Nomor 195/PMK.05/2018 i pada Penerima tidak secara proaktif melakukan sosialisasi & tentang Monev Pelaksanaan Seksi edukasi kepada satker terkait Anggaran Belanja K/L. da Pemilik Rekening permasalahan suplier b. PER-88/PB/2011 tentang Seksi Perubahan Kedua atas Peraturan PDMS Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- ning pada Penerima 57/PB/2010 tentang Tata Cara plier Penerbitan Surat Perintah Membayar milik Rekening tidak dan Surat Perintah Pencairan Dana c. https://slideplayer. info/slide/2409199/ roses bisnis mengikuti Dapat mengusulkan revisi SOP atau a. PMK-178/PMK.05 /2018 tentang Seksi SOP baru Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 PDMS tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN b. KEP Ditjen Perbendaharaan Nomor: KEP-101/PB/2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN c. Ketentuan implementasi SAKTI

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala c. Penyelesaian SP2D 1 Jam Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode Semester II Tahun 2022 tidak - terdapat keterlambatan penyelesaian SP2D 1 Jam. d. Akurasi Penyaluran Dana Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN s.d Masih terdapat retur, meskipu SP2D periode 13 Oktober 2022, terdapat 13 retur validasi rekening dengan piha SP2D dengan rincian: Bulan Juli sebesar 0,2%, terdapat 3 retur dari 1,487 SP2D bulan Juli Bulan Agustus sebesar 0,2%, terdapat 3 retur dari 1,301 SP2D bulan Agustus Bulan September sebesar 0,15% terdapat 2 retur dari 1,326 SP2D bulan September Bulan Oktober sebesar 0,5% terdapat 5 retur dari 928 SP2D bulan Oktober

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Waspadai SPM masuk yang mendekati a. PMK-178/PMK.05 /2018 tentang waktu istirahat sebelum pkl 12:00. Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 Seksi tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN Seksi PDMS b. PMK-187/KMK.01/2010 tentang dan Seksi SOP Layanan Unggulan Kementerian Bank Keuangan Batas penyelesaian SP2D pada KPPN adalah 1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk (validasi) di SPAN sampai dengan Approval penerbitan SP2D, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut : a. Jenis SPM adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji. b. ADK SPM masuk ke SPAN pada Pukul 08:00 s.d. 12:00 waktu setempat. c. Tidak di saat load pekerjaan di KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun d. anggaran, pada saat pengajuan Gaji Ke-13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR. e. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100. f. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN. g. Tidak dalam keadaan force majeur. un sudah dilakukan bencmarking ke KPPN Putussibau / Spesific commitment: kontrak Seksi ak bank Singaraja / Benteng / Pelaihari atas pengadaan barang dan jasa. PDMS gerakan zero retur Continuing commitment: Pembayaran untuk gaji,tunjangan dan sejenisnya PER-58/PB/2013 atau Perdirjen terkait pengelolaan data supplier dan data kontrak; Ketentuan terkait gerakan zero retur

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN e. Tingkat ketepatan waktu Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN penyampaian data kontrak non periode Januari s.d 14 Oktober 2022, multiyear terdapat satu kontrak dari satuan kerja STASIUN KARANTINA IKAN KABUPATEN Bima kode satker 649814 yang terbaca terlambat, namun berdasarkan data portalsakti OTP kontrak dilakukan secara tepat. Setelagh berkonsultasi melalui HAI dengan nomor tiket 20220919-92CEAF, dengan jawaban ,\"data kontrak tersebut dengan status terlambat pada menu monitoring kontrak dapat diabaikan karena tidak masuk dalam perhitungan IKPA\" f. Tingkat penyerapan/ Realisasi Tingkat penyerapan/ Realisasi belanja Masih terdapat satker-satker belanja periode s.d tanggal 18 Oktober 2022 bawah 70%, yaitu : sebesar 76,05 dengan rincian sbb : - 006-008814 KEJAKSAAN N - Belanja Pegawai 81.98% - 63.97% Belanja Barang 68.42%% - 090-230451 DINAS PERIND - Belanja Modal 83.32% - PERDAGANGAN KAB. Bima Transfer 75,50% - 029-230645 BALAI TAMAN TAMBORA 59,28% Untuk realisasi di luar DFDD sampai dengan - 022-288499 KANTOR UPBU 18 Oktober 2022 yaitu 77,36% SALAHUDDIN 66.09% - 005-309114 PENGADILAN A 66.36% - 025-423097 KANTOR KEME KAB. DOMPU 69.82% - 025-423098 KANTOR KEME KAB. DOMPU 68.59% - 025-423111 KANTOR KEME KAB. Bima 68.96% - 054-429301 BADAN PUSAT Bima 49.37% - 054-429310 BADAN PUSAT DOMPU 59.66% - 056-432190 KANTOR PERT DOMPU 64.32% - 056-432201 KANTOR PERT 63.01% - 022-521946 UNIT PENYELE PELABUHAN S A P E 68.97% - g. Penyerahan hardcopy SPM Penyampaian berkas fisik/hardcopy SPM oleh satker bulan sebelumnya (Pasca-Penyelesaian Tagihan) telah dikirim Satker sebelum tanggal 20 dan KPPN Bima telah mengadministrasikan secara teratur pada laci-laci dengan pengelompokan berdasarkan satuan kerja 3) Penyelesaian SKPP Penyelesaian SKPP pada KPPN telah dilaksanakan dan ditatausahakan sesuai ketentuan yang diatur dalam PER- 02/PB/2018 c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag agar dapat dipertahankan di masa a. PMK Nomor 195/PMK.05/2018 mendatang tentang Monev Pelaksanaan Seksi Anggaran Belanja K/L. b. PER-20/PB/2020 tentang Seksi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan PDMS dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020 c. ND-533/PB/2020 d. KEP-05/PB/2021 tentang Penilaian IKPA Tahun 2022 yang realisasinya di Perlunya dilakukan komunikasi dan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Seksi PDMS NEGERI DOMPU koordinasi yang intensif dengan satker Nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 untuk mencari akar permasalahan terkait Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja KL DUSTRIAN DAN penyerapan anggaran satker, terutama dan Pemda 46.19% NASIONAL untuk satker-satker dengan tingkat penyerapan anggaran yang masih sangat rendah UA MUHAMMAD AGAMA DOMPU ENTERIAN AGAMA ENTERIAN AGAMA ENTERIAN AGAMA T STATISTIK KAB. T STATISTIK KAB. TANAHAN KAB. TANAHAN KAB. Bima ENGGARA % Seksi PDMS dan SUbbagian Umum PER-02/PB/2020 tentang Seksi PDMS Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat.

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1) Penerbitan Surat Mekanisme penerbitan surat persetujuan / Persetujuan/Penolakan penolakan pembukuan rekening sudah Pembukaan Rekening sesuai dengan ketentuan 2) Penerbitan Daftar Saldo Penerbitan Daftar Saldo Rekening telah Rekening sesuai dengan ketentuan, satuan kerja menyampaikan laporan saldo rekening ke KPPN dan KPPN menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke Kanwil DJPb Prov. NTB 3) Pengendalian Rekening Satker KPPN Bima telah melakukan rekonsiliasi rekening dengan satuan kerja dan dengan bank umum setiap bulan dan telah diterbitkan BAR 4) Tata kelola Konfirmasi KPPN telah melakukan penerbitan nota Penerimaan Negara konfirmasi penerimaan negara sesuai dengan ketentuan. 5) Tata Kelola Retur SP2D Mekanisme penyelesaian Retur SP2D telah - 6) Monitoring Kepatuhan dilakukan sesuai ketentuan Bank/Pos Persepsi KPPB Bima telah melaksanakan Uji Petik - Monitoring Kepatuhan Bank Pos Persepsi d. Verifikasi Akuntansi Triwulan III Tahun 2022 sbb : 1) Rekonsiliasi Internal - Bank Mandiri Cabang Bima yang dilaksanakan tgl. 26 September 2022 - Bank NTB Syariah Cabang Dompu yang dilaksanakan tgl. 27 September 2022 - Bank BRI Cabang Dompu yang dilaksanakan tgl. 27 September 2022 - Bank BRI Cabang Bima yang dilaksanakan tgl. 26 September 2022 - Bank NTB Syariah Cabang Bima yang dilaksanakan tgl - Bank Syariah Indonesia KCP Bima Kartini yang dilaksanakan tanggal 26 September 2022 - Bank Mandiri Cabang Dompu yang dilaksanakan tanggal 27 September 2022 Sudah dilakukan rekonsiliasi internal setiap hari dan dokumen diadministrasikan dengan baik. Berita acara rekon ditandatangani oleh seksi terkait dalam hal ini Seksi Vera, Seksi PDMS dan Seksi Bank.

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Agar terus dipertahankan PMK No 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Seksi Kerja Seksi Bank PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Seksi Bank Kerja Agar terus dipertahankan PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang Seksi Bank Pengelolaan Rekening Milik Satuan Seksi Bank Kerja PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Seksi Bank Penyelesaian Retur SP2D - SE-84/PB/2017 Seksi Bank - PMK 104/PMK.05/2017 Manual IKU pelaksana Vera

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala 2) Rekonsiliasi Tingkat UAKPA - Proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan status rekon hingga bulan September 2022 - telah Rekon Selesai - Rekonsiliasi eksternal tingkat UAKPA dengan KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag A. DATA SETORAN DENGAN AKUN PMK 222/PMK.05/2016 dan nota KHUSUS BA BUN (temuan semester I) dinas kantor pusat DJPb terkait Seksi 425915 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu. pelaksanaan rekonsiliasi Seksi VeraKi 425915 diperuntukkan pengembalian atas belanja hibah (akun 56) yang hanya digunakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN), seyogyanya menggunakan akun 815131 (Penerimaan Penyetoran Dana Hibah Langsung yang Telah Disahkan) dengan menggunakan kode BA, Eselon I, dan Satuan Kerja penyetor. (S-5445/PB/2016 tanggal 1 Juli 2016 hal Prosedur Pencatatan Pengembalian/Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang (HLU) yang telah Disahkan ke Kas Negara). B. ND-622/WPB.23/2022 tgl.12 Oktober 2022 Hal Penyampaian Hasil Analisis Neraca Lajur Bulan September 423111 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. Bima 567758 | BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM 423097 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. DOMPU 658237 | KPU KABUPATEN DOMPU 425915 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu --> 815131 511119 akun belanja pembulatan gaji PNS C. TKTM warning buat akhir tahun

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 3) Penyusunan Laporan - Sesuai dengan Nota Dinas Direktur - Keuangan UAKBUN-Daerah Jenderal Perbendaharaan nomor ND- 23/PB/PB.6/2022 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil dan UAKBUN-Daerah KPPN Bulan Juli s.d. November 2022 tanggal 16 Agustus 2022, batas penyampaian LK UAKBUN- Daerah Juli ke Kanwil paling lambat 31 Agustus 2022, bulan Agustus paling lambat 19 September, dan untuk bulan Triwulan III paling lambat 18 Oktober 2022 - LK UAKBUN-Daerah bulan Juli telah dikirimkan tepat waktu ke Kanwil melalui email [email protected], melalui Nota Dinas Kepala KPPN Bima nomor ND- 21/KPN.230204/2022 tanggal 31 Agustus 2022 hal Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN Periode Juli 2022. - LK UAKBUN-Daerah bulan Agustus telah dikirimkan tepat waktu ke Kanwil melalui email [email protected], melalui Nota Dinas Kepala KPPN Bima nomor ND- 394/KPN.230204/2022 tanggal 15 September 2022 hal Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN Periode Agustus 2022. - LK UAKBUN-Daerah Triwulan III telah dikirimkan tepat waktu ke Kanwil melalui email [email protected], melalui Nota Dinas Kepala KPPN Bima nomor ND- 398/KPN.230204/2022 tanggal 18 Oktober 2022 hal Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN Periode Triwulan III 2022 4) Penerbitan Daftar LPJ Berdasarkan data pada Aplikasi SPRINT, - Terdapat perbedaan data an Bendahara Satker seluruh satker (68 satker) telah konfirmasi penerimaan negara menyampaikan LPJ bendahara secara tepat pengurangan (setoran) pajak waktu 19.100 , namun pada konfirm negara setoran pajak sejumla 5) Penerbitan Surat Terdapat penyesuaian sisa pagu pada satker - Pemberitahuan Atas Rumah Tahanan Negara Bima (407653) - Pelaksanaan Penyesuaian Sisa berdasarkan Surat Pernyataan nomor W21. Pagu DIPA PAS.PAS.9.KU.01.02-996 6) Penerbitan SKTB dan SKP4 Belum pernah dilakukan penerbitan SKTB dan SKP4 sampai dengan Oktober tahun 2022 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag 1. LRA dan neraca semesteran adalah PMK 221/PMK.05/2016 LRA dan neraca perbandingan antara PER-56/PB/2016 S-6193/PB/2017 Seksi semester I tahun berjalan dengan LRA semester I tahun sebelumnya (30 Juni Seksi VeraKi 2XXl dengan 30 Juni 2XXO) --> PMK 222/PMK.05/2016 (halaman 27) 2. Update peraturan sebagai dasar hukum penyusunan LK ntara LPJ dengan - Agar pada fisik LPJ diperhatikan a.PMK Nomor 162 / PMK.05/ 2013 Seksi VeraKi a, misal pada kesesuaian antara angka yang muncul tentang Kedudukan dan Tanggung pada LPJ senilai pada LPJ dan lampiran LPJ tersebut, Jawab Bendahara pada Satker masi penerimaan misal angka yang muncul pada nota Pengelola APBN, sebagaimana ah 292.880 konfirmasi penerimaan negara dan diubah dengan PMK Nomor 230/PMK. rekening koran 05/2016; b.PMK Nomor 183/PMK.05/2019; c. PER-3/PB/2014; d.Verifikasi LPJ Bendahara. - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Seksi VeraKi Nomor PER-21/PB/2014 Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) - PMK No. 188/PMK.05/2021 tentang Tata Seksi VeraKi Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala - a. Ruang diskusi perspektif baru A. Inisiasi kegiatan diskusi lintas lembaga - Perbendaharaan dengan tema perbendaharaan, keuangan negara perekonomian daerah) KPPN Bima telah melaporkan beberapa kegiatan dalam konteks diskusi lintas lembaga, yaitu : 1. MOU KPPN Bima dengan BPS Dompu dalam rangka pertukaran dan pemanfaatan data informasi pada tanggal 20 September 2022 2. MOU Forum Kemenkeu Satu Bima dengan Pemda Dompu pada tanggal 16 September 2022 melalui MoU -04/KPN.2302/2022 B. Inisiasi kegiatan diskusi lingkup internal dengan tema perbendaharaan, keuangan negara, perekonomian daerah : 1. KPPN Bima telah melaksanakan kegiatan Gugus Kendali Mutu tentang Literasi dengan narasumber dari BimaTV/Bimakini.com pada tanggal 15 September 2022 2. KPPN Bima mengadakan acara \"APBN Dalam Nada\" dalam rangka mengenalkan APBN kepada masyarakat, di Pantai Amahami pada tanggal 1 Oktober 2022 b. Penyaluran Dana Transfer ke - Realisasi DAK Fisik di wilayah kerja KPPN Daerah Bima s.d 30 September 2022 yaitu sebesar Rp 286.743.753.966 atau sebesar 53,77% dari pagu Rp 515,145,457,000. - Realisasi Dana Desa di wilayah kerja KPPN Bima (Kab. Bima & Kab. Dompu) s/d 30 September 2022 = Rp 207.450.736.400 atau sebesar 83,62% persen dari pagu Rp 252.283.084.000. - SK Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan berdasarkan SK Nomor KEP-31/WPB.23/KP.02/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor KEP- 29/WPB.23/KP.02/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengelola Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa Pada Aplikasi SAKTI KPPN Bima Tahun 2022. - User SAKTI dan role masing-masing user telah ditetapkan berdasarkan SK KPA nomor KEP-31/WPB.23/KP.02/2022. c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Seksi - Arahan Menkeu atas usulan penataan Kepala KPPN organisasi DJPb Terus meningkatkan koordinasi dengan PMK 198/PMK.07/2021 Seksi Bank pemerintah daerah

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala 1) Pembinaan atas kepatuhan - Sosialisasi SAKTI dan Kewajiban pemenuhan kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah telah - perpajakan oleh satker K/L dan dilakukan tanggal 24 Maret 2022 (via zoom) Pemda - Sosialisasi PMK 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah telah dilakukan tanggal 2 Juni 2022 (via zoom) 2) Monev dan sumbangan KPPN Bima telah melaksanakan monev dan - analisis terkait potensi PNBP potensi PNBP dan telah menyusun hasil untuk peningkatan penerimaan kajian potensi PNBP di wilayah kerja KPPN negara Bima untuk Semester I tahun 2022 dan disampaikan ke Kantor Wilayah melalui nota dinas nomor ND-245/WPB.23/KP.02/2022 tanggal 4 Juli 2022. d. Penyediaan layanan bersama (co -Tanggal 25 April 2022 membentuk Forum - - location) Satu Kementerian Mbojo Kemenkeu Satu yang terdiri dari seluruh Unit Vertikal Kementerian Keuangan di Kota Bima yaitu KPPN Bima, KPP Pratama Raba Bima, KPKNL Bima yang salah satu agendanya adalah membentuk kanal layanan bersama. Proses pembentukan layanan bersama baru dalam tahap perumusan dan pembahasan dan sudah dilakukan berapa kali melalui zoom. - Fresh Office melalui Ruang Kolaborasi Kemenkeu Satu - Kemenkeu Satu Bima telah dilakukan penandatanganan MoU atas layanan dengan Bupati Dompu - Layanan Prima dan Terpadu KPPN di KP2KP Dompu untuk satuan kerja wilayah Dompu setiap bulan. 4 Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 1) Pembinaan dan bimbingan N/A N/A teknis pengelolaan keuangan N/A N/A BLU/BLUD yang menjadi satker KPPN 2) Pengesahan penggunaan dana satker BLU b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag - -PMK nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Seksi Pemotongan/Pemungut-an dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan Seksi Bank oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa Bendahara Umum Daerah -PMK 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah KPPN Bima agar melakukan kajian PMK nomor 262/PMK.01/2016 Seksi Bank potensi PNBP untuk semester II 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan mengirimkannya ke kanwil cq Bidang Instansi Vertikal DJPb PPA I - Ketentuan tekait fresh office - - -