LHPS SEMESTER II NTB

6) Penerbitan SKTB dan KPPN Mataram telah - SKP4 menerbitkan SKTB sebanyak 1 surat yaitu SKTB nomor KET- 1/KPN.23015/2022 atas satker Rolog POLDA NTB yang dterbitkan pada tanggal 6 Juni 2022

- Seksi Vera PMK No. 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah a. Ruang diskusi perspektif Inisiasi kegiatan diskusi lintas baru Perbendaharaan lembaga dengan tema perbendaharaan, dan keuangan negara perekonomian daerah. KPPN Mataram telah melaksanakan kegiatan berikut: a) Warisan Side Edisi 7 Tgl 5 Agustus 2022, Edisi 8 Tgl 7 September dan edisi 9 Tgl 26 Oktober 2022 Melalui inovasi Warisan Side (Wara-Wiri Urusan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa), KPPN Mataram selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam kelancaran penyaluran transfer daerah dan dana desa lingkup KPPN Mataram. b) secara rutin mempublikasikan kinerja realisasi APBN melalui media sosial. c) ikut mensukseskan Lelang Merchandise MotoGP dan Produk UMKM Tgl 26 Oktober 2022. TANGGAPAN KPPN akan terus melakukan inisiasi-inisiasi kegiatan di Selesai. Tidak ada permasalahan. STATUS PENYELESAIAN

KPPN agar terus melakukan inisiasi- Arahan Menkeu atas Subbagian Umum inisiasi kegiatan diskusi mulai dari usulan penataan internal hingga eksternal, untuk dapat organisasi DJPb \"meningkatkan kualitas layanan dengan berbekal skillset dan kompetensi perbendaharaan modern\". iskusi mulai dari internal hingga eksternal.

b. Penyaluran Dana Transfer - Realisasi DAK Fisik di wilayah - ke Daerah kerja KPPN Mataram s/d Tw 3 2022 yaitu sebesar Rp565.510.299.679,00 atau sebesar 53,7 persen dari pagu Rp1,053,070,244,000 - Realisasi Dana Desa di wilayah kerja KPPN Mataram s/d Tw 3 2022 Rp349,360,150,000 atau sebesar 79,87 persen dari pagu Rp437,403,571,000 - SK Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan, terakhir diperbarui dengan SK KEP-156/KPN.2301/2022 Tgl 4 November 2022 Perubahan Ke- 17 atas KEP- 3/WPB.23/KP.01/2022 tentang Keputusan Kepala KPPN Mataram Nomor KEP- 3/WPB.23/KP.01/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, Operator Penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOS) dan Dana Desa dan

- 1) PMK 193/PMK.07/2018 Seksi Bank tentang pengelolaan Dana Desa 2) PMK 50/PMK.07/2017 tentang TKDD sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 121/PMK.07/2018 3) Per-4/PB/2017, Per- 11/PB/2017, Per- 1/PB/2018 Per-20/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pencairan DAK Fisik dan Dana Desa pada DJPB 4) PEr-21/PB/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran dalam Rangka Penyusunan LK tingkat UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan DD.

c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah 1) Pembinaan atas KPPN Mataram telah - kepatuhan pemenuhan melakukan pembinaan melalui kewajiban perpajakan aplikasi zoom atas kepatuhan oleh satker K/L dan pemenuhan kewajiban Pemda perpajakan ke satker KL dan berkerjasama dengan KPP Pratama Mataram Timur dan Kanwil DJP Nusra dengan materi PMK-59/PMK.03/2022 tenang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah serta Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 28 April 2022 dan 23 Juni 2022 dan dilakukan secara rutin setiap hari Kamis. TANGGAPAN Telah dilakukan layanan co-location yaitu berupa konsu Kedepannya, layanan seperti ini akan terus kami perlua Mataram. STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. PENYELESAIAN 2) Monev dan sumbangan KPPN Mataram telah - analisis terkait potensi melaksanakan monev dan PNBP untuk peningkatan potensi PNBP dan telah penerimaan negara menyusun hasil kajian potensi PNBP di wilayah kerja KPPN Mataram untuk Semester I Tahun 2022 dan disampaikan ke Kanwil melalui ND Nomor ND-309/KPN.2301/2022 tanggal 7 Juli 2022.

KPPN Mataram agar terus melakukan PMK nomor Subbagian Umum koordinasi dengan satker dalam hal 64/PMK.05/2013 tentang membina satker terkait kepatuhan Mekanisme Pengawasan pemenuhan perpajakan melalui Terhadap berbagai media misalnya pelayanan Pemotongan/Pemu konsultasi dan sebagainya. ngutan dan Penyetoran Agar selalu mengingatkan satker Pajak yang Dilakukan oleh terkait perubahan pengenaan PPN Bendahara Pengeluaran ini, serta memeriksa kontrak-kontrak SKPD/Kuasa Bendahara yang sudah terdaftar terkait potongan Umum Daerah pajaknya UU No 7 tahun 2021 ultasi perpajakan secara virtual (media Zoom ) bekerja sama dengan KPP Mataram Timur. as dengan KPP Mataram Barat sehingga dapat mencakup seluruh satuan kerjaKPPN PMK nomor Seksi Bank 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb

d. Penyediaan layanan Dengan dilaksanakannya ruang - bersama (co - location) Fresh Office telah disediakan Satu Kementerian ruang colaboration Kemenkeu yang berisi flyer2 dari instansi Kemenkeu lingkup Mataram Telah dilakukan kolaborasi dengan instansi Kemenkeu lainnya di antaranya : - Membuka layanan konsultasi perpajakan bekerja sama dengan KPP Pratama Mataram Timur - Intensifikasi Digipay dengan unit-unit Kemenkeu NTB - Olahraga bersama Kemenkeu satu NTB TANGGAPAN Telah dilakukan layanan co-location yaitu berupa konsu Kedepannya, layanan seperti ini akan terus kami perlua STATUS Mataram. PENYELESAIAN Layanan sinergi Kemenkeu Satu juga kedepannya akan Selesai. Tidak ada permasalahan.

KPPN agar dapat berkolaborasi KMK nomor Seksi MSKI dengan instansi Kemenkeu lainnya 834/KMK.01/2016 tentang untuk terus meningkatkan layanan Layanan Bersama terkait kepada satker lingkup wilayah Pelaksanaan Fungsi kerjanya (dalam rangka Kemenkeu Perbendaharaan, Satu) Kekayaan Negara dan Keuangaan Negara Agar dapat memanfaatkan ruang Lainnya di daerah. kolaborasi untuk layanan yang melibatkan kemenkeu ultasi perpajakan secara virtual (media Zoom ) bekerja sama dengan KPP Mataram Timur. as dengan KPP Mataram Barat sehingga dapat mencakup seluruh satuan kerjaKPPN n kami upayakan.

4 Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 1) Pembinaan dan 1. Satker-satker BLU KPPN - - bimbingan teknis Mataram telah mendapatkan pengelolaan keuangan pembinaan dan bimtek BLU/BLUD yang menjadi pengelolaan keuangan BLU satker KPPN dari Kanwil dalam acara Sharing Session dan Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU dan BLUD tanggal 23 Agustus 2022. 2. Menjadi narsum pengelolaan keuangan BLU Aplikasi SAKTI di UIN Mataram tgl 6-7 Oktober 2022 sesuai Undangan dari UIN Mataram No 320/Un.12/KU.00.1/10/2022. 2) Pengesahan KPPN Mataram telah penggunaan dana satker melakukan penerbitan SP2B BLU BLU sesuai dengan ketentuan. Kelengkapan dokumen SP3BBLU telah sesuai dan telah diadministrasikan beserta SP2B BLU dengan baik. Saldo awal tahun 2022 telah sesuai atau sama dengan saldo akhir tahun 2021 pada ketiga satker BLU lingkup KPPN Mataram. Untuk ke-3 Satker BLU Rumkit Bhayangkara Mataram, UIN Mataram dan UNRAM telah diterbitkan pengesahan pendapatan dan/atau belanja BLU s/d TW 4 tahun 2022.

- PER-7/PB/2015 tentang Seksi Vera - Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan PER- 48/PB/2016 Perdirjen PBN Nomor Per- Seksi Vera 30/PB/2021 tentang Mekanisme Pengesahan dan Belanja Satker BLU

b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program 1) Akurasi data kredit - Pengguna Sistem Informasi - program Kredit Program (SIKP) UMi - - telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN Mataram Nomor KEP- 05/WPB.23/KP.01/2022 yang dirubah dengan SK No KEP- 127/KPN.2301/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembiayaan Ultra Mikro (SIKP UMI) pada KPPN Mataram. - Dokumen penyaluran dari lembaga penyalur telah ditatausahakan dengan rapi. - KPPN telah melakukan monev kesesuaian data debitur pada aplikasi setiap triwulan sekali melalui proses akurasi dan validasi data debitur kredit program. 2) survei lapangan debitur - KPPN Mataram telah melakukan survei pengukuran nilai keekonomian debitur periode Semester II tahun 2022 melalui ST Kepala KPPN Mataram Nomor ST No. ST- 242/KPN.2301/2022 tanggal 14 Oktober 2022 - Data debitur yang disurvey seluruhnya telah direkam pada aplikasi SIKP. 3) Laporan UMi KPPN Mataram telah membuat Semesteran laporan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi Semester I 2022 dan telah disampaikan ke Kanwil melalui nota dinas Kepala KPPN Mataram Nomor ND-332/KPN.2301/2022 tanggal 22 Juli 2022 5 Tata Kelola Internal

- 1) Peraturan Menteri Seksi Bank Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 256/PB/2019 tentang SOP dalam rangka Implementasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-25/PB/2018 - 1) Peraturan Direktur Seksi Bank Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 256/PB/2019 tentang SOP dalam rangka - 1) Peraturan Menteri Seksi Bank Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal

a. Kinerja Organisasi 1) Pengelolaan Kinerja Penghitungan NKO Triwulan III - Organisasi Tahun 2022 telah menggunakan aplikasi Intense dengan nilai NKO 108,09 Laporan Capaian IKU Triwulan III Tahun 2022 telah disampaikan ke Kanwil DJPb Provinsi NTB dengan Nota Dinas Kepala KPPN Mataram Nomor ND-447/KPN.2301/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Terhadap Capaian internal organisasi juga telah dilakukan evaluasi secara berkala melalui forum Dialog Kinerja Organisasi Bulanan. Dibanding NKO sebelumnya terdapat penurunan dikarenakan terdapat perubahan perhitungan bobot perspektif pada NKO, Terdapat perubahan posisi Sasaran Strategis pada beberapa IKU dikarenakan 1 IKU memiliki trajectory di triwulan III sehingga NKO Triwulan III menjadi rencah, Bobot Perspektif Internal Process dan Learning and Growth pada TW 2) Standar Operasional III 2021 memegang bobot yang Pegawai KPPN Mataram Telah Prosedur (SOP) Memahami SOP Pelaksanaan tugas pada masing-masing Seksi /Subbagian Umum berdasarkan sampling wawancara kepada perwakilan pegawai pada masing-masing Seksi/Subbagian Umum (Imo, pak suryadi, diana)

- a. KMK-467/MK.01/2014 Kepala tentang Pengelolaan KPPN, Kinerja di Linkungan Semua Kasi Kemenkeu dan KSU b. KEP-251/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb c. ND-2375/PB.1/2020 tgl 5 Agustus 2020 tentang Implementasi Aplikasi Intense DJPb d. ND-66/PB/2020 tgl 8 Oktober 2020 ttg Penyempurnaan Apl Intense Kep Dirjen Seluruh Perbendaharaan Nomor pegawai KEP-287/PB/2015 tentang Standar Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

3) Sistem Manajemen KPPN Mataram telah - Mutu menetapkan, menerapkan dan memelihara SMM ISO TANGGAPAN 9001:2015 dengan baik dan STATUS menjadi sample surveillance Audit SMM ISO 9001:2015 PENYELESAIAN pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan mendapat apresiasi lulus surveillance Audit SMM ISO 9001:2015 Konteks Organisasi telah disesuaikan dengan perubahan SS dan IKU baru di tahun 2021. Telah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Semester I 2022 tanggal 5 April 2022. Rapat Tinjauan Manajemen Periode Semester II Tahun Undangan Kepala KPPN Mataram Nomor UND-189/KP (Lampiran VIII) Selesai. Tidak ada permasalahan.

Mohon agar segera dilakukan Rapat KEP-151/PB/2018 Tentang Kepala Tinjauan Manajemen Semester II 2022 Pelaksanaan SMM di KPPN KPPN Kasi KI KEP-525/PB/2017 tentang Pengendali Pengujian Kepatuhan Dok n 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Surat PN.2301/2022 tanggal 13 Desember 2022 hal Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

b. Manajemen SDM Dalam rangka mendukung - 1) Pola Mutasi Internal pelaksanaan tugas KPPN serta - mutasi internal pegawai, telah - 2) Pengembangan dilakukan Mutasi Internal - Pegawai Berbasis Pegawai pada KPPN Mataram Kompetensi terakhir sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala KPPN 3) Penetapan Kinerja Mataram Nomor KEP- Individu 123/KPN.2301/UP.9/2022 Tgl. 15 September 2022 atas nama 4) User SPAN Benny dkk. KPPN Mataram telah melakukan upaya peningkatan kinerja melalui pengembangan kompetensi pegawai antara melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu yang dilaksanakan secara berkala, mengusulkan pegawai untuk mengikuti berbagai pelatihan/diklat/workshop serta kegiatan Capacity Building Tahun 2022 tanggal 6 Agustus 2022. Telah diterbitkan Keputusan Kepala KPPN Mataram Nomor KEP-141/KPN.2301/2022 Tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Pegawai Teladan KPPN Mataram Triwulan III Tahun 2022 atas nama Vanissa Syafina. Penggunaan pemegang user SPAN dikarenakan user cuti atau mutasi telah dilengkapi dengan Berita Acara Penggunaan User SPAN. Terakhir user SPAN KK sudah diupdate dengan ND ND- 500/KPN.2301/2022 tgl 7 November 2022.

- KEP-143/PB/2019 tentang Kasubbag Pemberian Kuasa dari Umum Dirjen Perbendaharaan Kepada Para Pejabat Lingkup DJPb Untuk dan a.n. Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Nakah Dinas di Bidang Kepegawaian. - - Kasubbag Umum a. PMK Nomor KSU 467/PMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb. - PMK Nomor Kasubbag 154/PMK.05/2014 tentang Umum Pelaksanaan SPAN.

5) Pengelolaan Pengelolaan administrasi dan Administrasi dan Layanan layanan SDM telah berjalan SDM baik. Berdasarkan sampling, layanan kenaikan gaji berkala periode Pebruari 2023 atas nama Iskandar Pratowo dkk telah diproses sesuai prosedur. 6) Penatausahaan Laporan kehadiran pegawai - - Laporan Kepegawaian atau format LB.2 s/d Bulan - Oktober 2022 telah - ditatausahakan dan didokumentasikan. c. Manajemen Keuangan 1) Penyusunan Rencana Telah disusun rencana Anggaran kegiatan dan rencana realisasi anggaran tahun 2022 s/d update renja Tw 4 2022 2) Pengelolaan Berdasarkan sampling Gaji/Tunjangan Pegawai dokumen kelengkapan lembur di bulan Juli-Oktober 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir kerja lembur dengan SPTPL telah sesuai 100%. Sampling dokumen kelengkapan uang makan di bulan Juli-Oktober 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir pegawai sesuai dengan daftar perhitungan uang lembur telah sesuai 100%. Dokumen pendukung sudah benar dan tertib administrasi. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai sudah tertib administrasi . 3) Penyelesaian Tagihan Berdasarkan sampling pada dokumen SPP/SPM bulan Juli s.d. 15 November 2022 beserta dokumen pendukung, telah diperiksa dan diteliti bahwa seluruh tagihan telah diselesaikan sebelum jatuh tempo dan tertib administrasi

a. PP Nomor 11 tahun Kasubbag 2017 tentang Manajemen. Umum Pegawai Negeri Sipil; b. KEP-143/PB/2019 berkaitan dengan pelimpahan wewenang untuk atas nama Dirjen Perbendaharaan menandatangani naskah - SE-65/PB/2017 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rutin Instansi Vertikal di lingkungan DJPb. - - PMK No Subbag 162/PMK.005/2013 yang Umum diubah terakhir dengan PMK-230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN - PMK Nomor: Subbag 162/PMK.005/2013 yang Umum diubah terakhir dengan PMK-230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK Nomor: 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada

4) Pembukuan Bendahara Berdasarkan sampling pada dokumen LPJ Bendahara bulan Juli s.d. Oktober 2022, telah diperiksa dan diteliti bahwa Bendahara Pengeluaran telah membukukan transaksi yang menjadi tanggung jawabnya secara tepat waktu, dengan benar dan tertib administrasi. 5) Penatausahaan Laporan Keuangan UAKPA Tw - Laporan Keuangan 3 2022 telah dikirim sesuai - jadwal pengiriman ke Kanwil dengan ND Nomor ND- 469/KPN.2301/2022 tanggal 17 Oktober 2022 d. Tata Usaha dan Rumah Tangga 1) Tata Usaha Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan, Aplikasi Nadine-Kemenkeu Satu. Sudah ada penunjukan: 1. Unit Pengolah Arsip 2. lokasi penyimpanan arsip 3. unit penanggung jawab arsip 4. daftar arsip 5. keteranqan spesifik dari jenis arsip, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik dan digital.

PMK Nomor: Bendahara, 162/PMK.005/2013yang Subbag diubah terakhir dengan Umum, PMK-230/PMK.05/2016 Kepala Tentang Perubahan atas KPPN PMK 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN ND-1334/PB.03/2020 - PMK-213/PMK.05/2013 Bendahara, tentang Sistem Akuntansi Subbag dan Pelaporan Keuangan Umum Pemerintah Pusat yang diubah dengan PMK- 215/PMK.05/2016 - - PMK-196/PMK.01/2019 Subbag tentang Pedoman Umum Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan - SE-27/MK.01/2018 tentang Tata Cara Pelaporan Daftar Arsip Aktif di Lingkungan Kementerian Keuangan

2) Pengadaan Perikatan oleh PPK telah Barang/Jasa dilaksanakan sesuai ketentuan, telah dicatat dalam aplikasi 3) Pengelolaan Aset SAKTI, dokumen telah ditatausahakan dengan baik dan setiap bulan dilakukan pengujian kepatuhan oleh UKI KPPN Mataram. Bon Barang dilakukan diketahui oleh Kasubbag Umum. BA Opname Fisik Persediaan Bulan Oktober 2022 telah dilakukan tgl 2 November 2022 dengan Berita Acara No BA- 560/KPN.2301/2022, dan untuk Triwulan III 2022 dengan Berita Acara Nomor BA- 519/KPN.2301/2022 Tanggal 3 November 2022. Pencatatan aset dan - persediaan telah dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI modul Aset dan Modul Persediaan. - Laporan BMN Semester I Tahun 2022 telah diselesaikan dan dikirimkan ke Kanwil NTB melalui ND- 307/KPN.2301/2022 tanggal 7 Juli 2022.

Perpres Nomor 16 Tahun Subbag 2018 tentang Pengadaan Umum Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJ - PMK Nomor Subbag 181/PMK.06/2016 tentang Umum Penatausahaan BMN

4) Sarana Prasarana dan Berdasarkan pengamatan, - Tata Ruang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN Mataram telah memenuhi standard tata letak ruang kerja baru yang bernuansa Fresh Office, yaitu “Flexible, Responsive, Smart, and Healthy” (FRESH). Tata letak ini sejalan dengan tema Activity Based Working (ABW) yang sedang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Sarana parkir luas, toilet bersih, ruang arsip tertata sangat baik, musholla kantor sangat bersih dan nyaman untuk pegawai beribadah, dan sebagainya. e. Kepatuhan Internal 1) Sistem Pengendalian Pengendalian Internal pada - Internal KPPN Mataram telah dilaksanakan dengan baik, dengan telah ditetapkannya petugas pengelola kepatuhan internal yaitu SK Kepala KPPN Mataram Nomor KEP- 77/KPN.2301/2022 tanggal 18 Mei 2022 Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pelaksana Pemantauan Pengendalian Internal pada KPPN Mataram Tahun Anggaran 2022. Pengiriman laporan terkait tusi KI seperti laporan pengaduan, laporan gratifikasi, dan sebagainya telah dilaksanakan secara periodik dan tepat waktu.

a. KEP-650/PB/ 2018 Subbag tentang Standar Pelayanan Umum di Instansi Vertikal DJPb. b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan - Keputusan Menteri Subbag Keuangan Nomor Umum dan 940/KMK.09/2017 Tentang Seksi VeraKI Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan yang telah diperbarui dengan KMK 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK 477/KMK.09/2021 tentang Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian

2) LHP Aparat Pengawas - - f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 1) Komunikasi dan Telah dilakukan komunikasi - Koordinasi Internal dan koordinasi internal dalam rangka peningkatan kinerja dengan melakukan DKO Internal setiap bulan, Briefing Pagi dan Langko setiap Senin, Rapat Kerja awal tahun 2022, Rapat perencanaan kegiatan (insidental), Rapat koordinasi antar seksi, rapat pengelola keuangan, rapat monev WBBM setiap bulan, Rapat Tinjauan Manajemen setiap semester, bimbingan dan motivasi pegawai, jumat krida dan lain- lain TANGGAPAN Kegiatan komunikasi dan koordinasi internal akan terus STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. PENYELESAIAN

- -- Pertahankan dan tingkatkan - Kepala KPPN s kami pertahankan.

2) Komunikasi dan Komunikasi dan koordinasi - Koordinasi Eksternal dengan pihak eksternal dilakukan dengan baik, seperti TANGGAPAN dilakukannya koordinasi STATUS dengan pemda/satker/bank/eselon 1 PENYELESAIAN kemenkeu lainnya, kegiatan olahraga bersama dalam rangka 17 Agustus Kemerdekaan RI dan Hari Oeang ke-76, dan lain sebagainya. Terkait koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum KPPN Mataram telah melakukan koordinasi dengan Polres Kota Mataram terkait Sinergi dukungan penyalahgunaan keuangan negara juga pendampingan pemberian saksi hukum serta Kegiatan sinergis lain yang dapat dilakukan bersama baik formal/informal, bersamaan dengan Permohonan Ijin Pemanfaatan Bahu Jalan Dalam Rangka Upacara Peringatan HORI Ke- 76 Tahun 2022 sebagaimana Surat Kepala KPPN Mataram Akan dilaksankaan kegiatan edukasi dan sosialisasi den Selesai. Tidak ada permasalahan.

Terkait aparat penegak hukum mohon PMK Nomor Kepala KPPN agar ditingkatkan dengan membuat 262/PMK.01/2016 tentang kegiatan edukasi dan sosialisasi yang Organisasi dan Tata Kerja melibatkan penegak hukum. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. ngan berkolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi pada Tahun 2023.

3) Kepuasan Pegawai Indeks Kepuasan Pegawai = - 99,45 ( total pegawai yang mengisi survei 27 pegawai) Secara keseluruhan, indeks kepuasan pegawai sudah sangat baik, namun berkurang jika dibanding semester I dengan indeks 99,65 TANGGAPAN Akan ditingkatkan ketersediaan fasilitas dan sarana pra dan melakukan optimalisasi anggaran. STATUS PENYELESAIAN Selesai. Tidak ada permasalahan.

Agar dipertahankan dan lebih KMK-49/KMK.01/2019 Kepala KPPN ditingkatkan lagi. tentang Pedoman Meskipun secara keseluruhan indeks Penilaian KPT dan KWT di kepuasan pegawai mendapatkan Lingkungan Kemenkeu nilai sangat baik , namun masih ditemui beberapa indikator yang mendapat nilai puas antara lain untuk indikator : 1. Ketersediaan meja layanan sesuai kebutuhan 2. Ketersediaan komputer yang digunakan dalam mendukung layanan telah sesuai kebutuhan 3. Ketersediaan aplikasi pendukung layanan sesuai kebutuhan 4. Ketersediaan ATK pendukung layanan sesuai kebutuhan 5. Efektivitas internalisasi/GKM dalam mendukung tugas layanan 6. Mutasi internal (rotasi) pegawai KPPN sesuai dengan kompetensi pegawai asarana pendukung layanan sesuai standardisasi dengan mengajukan usulan anggaran

g. Peningkatan Kualitas Konten dalam media informasi - Pelayanan Publik KPPN Mataram (website dan media sosial KPPN) telah sesuai dengan standar dalam Keterbukaan Informasi Publik, dan tingkat updating website/media sosial KPPN Mataram cukup tinggi, semua kegiatan yang dilakukan oleh KPPN Mataram, maupun repost dari kantor pusat selalu diposting/diupload di website/media sosial KPPN Mataram secara rutin di media sosial KPPN Mataram. TANGGAPAN Akan terus kami pertahankan peningkatan kualitas pela STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. PENYELESAIAN 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi 1) Peningkatan kualitas KPPN Mataram tetap - pelayanan publik melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tetap melakukan kegiatan inovasi yang dimiliki, peningkatan kompetensi, GKM, dan sebagainya. Pada semester I tahun 2022, KPPN Mataram telah membuat inovasi yaitu Warisan Side, Brangkas Side, dan Kabar Salur.

Pertahankan dan tingkatkan 1) PMK Nomor Kepala 200/PMK.01/2016 tentang KPPN ayanan publik KPPN Mataram. Pedoman Layanan Pertahankan dan tingkatkan Informasi Publik oleh PPID Tim Media Kemenkeu 2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP- 3/PPID/2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2021 3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP- 4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 KMK 362/KMK.01/2019 Kepala tentang Pedoman KPPN Penilaian Inovasi

TANGGAPAN Peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus kami Mataram. STATUS PENYELESAIAN Selesai. Tidak ada permasalahan. 2) Perluasan manfaat Terdapat intansi yang sudah hasil inovasi melakukan permohonan replikasi di antaranya : - KPU Povinsi NTB sebagaimana Surat Nomor 986/HM.03.1-SD/52 2022 tanggal 2 November 2022 - KPPN Sumbawa Sumbawa Besar sebagaimana Nota Dinas nomor ND-442/KPN.2304/2022 tanggal 16 September 2022 - KPPN Selong sebagaimana Nota Dinas nomor ND- 431/KPN.2303/2022 tanggal 30 September 2022 TANGGAPAN Sebagai bentuk keberlanjutan pengasistensian inovasi, yang sudah dilakukan oleh stakeholder . STATUS PENYELESAIAN Selesai. Tidak ada permasalahan.

pertahankan dan tingkatkan melalui inovasi yang kami kembangkan pada KPPN Agar dapat dilakukan tindak lanjut KMK 362/KMK.01/2019 Kepala dan pemantauan atas permohonan tentang Pedoman KPPN replikasi inovasi tersebut. Penilaian Inovasi kedepannya akan dibuatkan surat pemantauan terhadap pelaksanaan replikasi inovasi

b. Prestasi 1) Mempertahankan KPPN Mataram tetap - /meningkatkan prestasi melakukan langkah-langkah yang telah dicapai peningkatan kinerja dengan tetap melakukan kegiatan inovasi yang dimiliki, peningkatan kompetensi, GKM, untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. TANGGAPAN KPPN Mataram akan terus melakukan upaya terbaik da STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. - PENYELESAIAN 1. UAKBUN Terbaik Pertama 2) Prestasi baru Dalam Penyusunan dan Penyampaian LK TA 2021 Lingkup Kanwil DJPb NTB (KEP-65/WPB.23/2022 tgl 20 Juli 2022) 2. 5 besar IKPA Terbaik Triwulan III 2022 Kategori KPPN A1 Ibukota Provinsi sebagaimana Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND- 1081/PB.2/2022 Penyampaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IIII 2022 Kanwil DJPb dan KPPN Selaku BUN/Pembina Satker TANGGAPAN KPPN Mataram akan terus melakukan upaya terbaik da Selesai. Tidak ada permasalahan. STATUS PENYELESAIAN

Pertahankan dan tingkatkan PMK 262/PMK.01/2016 Kepala tentang Organisasi dan KPPN alam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pertahankan dan tingkatkan Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb PMK 262/PMK.01/2016 Kepala tentang Organisasi dan KPPN Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb alam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

7 Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN a. 1) Standardisasi Kegiatan KPPN Mataram telah - Manajemen KPPN melakukan kegiatan-kegiatan atas peran baru KPPN dalam standardisasi kegiatan manajemen KPPN baik dari sisi Manajemen Eksternal, Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dan Penguatan Manajemen Internal untuk bulan Agustus s.d November 2022 (kegiatan mulai Juli) TANGGAPAN Seluruh Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN akan Selesai. Tidak ada permasalahan. STATUS PENYELESAIAN

Agar dipertahankan Nota Dinas Sekretaris Kepala Direktorat Jenderal Nomor KPPN ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN n terus kami lakukan dan pertahankan dengan baik. Mataram, 16 Desember 2022 Kepala KPPN, Ditandatangani secara elektronik Eko Wahyu Budi Utomo NIP 19730504 199803 1 001

MATRIKS HASIL SUPERVISI PADA KPPN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROV PERIODE SEMESTER II TAHUN 20 Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. 1)Mengawal Evaluasi Belanja di Daerah KPPN Selong telah menyusun Dokumen Reviu - Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I tahun 2022 dengan baik sesuai ND- 368/KPN.2303/2022 hal Penyampaian Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Periode Semester I Tahun 2022 tanggal 5 Agustus 2022 , tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018, rencana dan realisasi keuangan dan non keuangan sudah ditampilkan secara memadai 2) Kondisi Pengelolaan Keuangan Satker - Nilai IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN Nilai IKPA KPPN Selong sebagai yang diukur dengan IKPA sampai dengan bulan September 2022 per Kuasa BUN sudah terjadi peningkatan tanggal 4 Oktober 2022 senilai 87,43 dari semester sebelumnya, namun (Indikator Capaian output masih berjalan dan masih terdapat bebrapa indikator sudah mencapai 69,45) yang perlu menjadi perhatian, di - Telah melakukan pemantauan progres antaranya Deviasi Halaman III DIPA penyerapan satker (Tim terkait) dan yang harus terus dilakukan upaya berkoordinasi dengan satker untuk atas penyelesaian hal tersebut meningkatkan progres penyerapan belanja yang berkualitas. - Telah dilakukan Sosialisasi IKPA dan Revisi Halaman III DIPA bersama Kanwil DJPb NTB sesuai Undangan nomor UND- 61/KPN.2303/2022 pada tanggal 6 Juli 2022 - Telah dilakukan sosialisasi Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran yang dirangkaikan dengan kegiatan bimbingan teknis penggunaan Digital Payment- Marketplace (Digipay) sesuai UND - UND- 74/KPN.2303/2022 yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2022 - Telah dilakukan Kegiatan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022 sesuai UND- 79/KPN.2303/2022 b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

N SELONG VINSI NUSA TENGGARA BARAT 022 PIC Tindak Lanjut SubBag Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait - Seksi 1) PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Seksi PDMS Belanja K/L. 2) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-23/PB/2021 tanggal 27 Januari 2021 hal Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran TA 2021 - Dalam rangka meningkatkan kualitas Perdirjen Perbendaharaan Nomor Seksi PDMS - Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi IKPA IKPA KPPN sebagai Kuasa BUN di PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 6 Juli 2022 daerah perlu ditingkatkan koordinasi Teknis Penilaian Indikator Kinerja sesuai UND- 62/KPN.2303/2022. dan komunikasi dengan satker mitra Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L - Dilakukan monitoring deviasi dan realisasi kerja KPPN Selong antara lain terkait anggaran serta arahan sehubungan dengan isu Pengesahan Revisi DIPA dari DJA strategis ini melalui S- 207/KPN.2303/2022. yang berpengaruh pada proses revisi - Telah dilaksanakan koordinasi dan komponen halaman III DIPA. Setelah pendampingan pelaporan capaian output serta revisi Halaman III DIPA di setiap diinisiasi kegiatan Asistensi SAKTI sesuai UND- pertengahan bulan KPPN dapat 112/KPN2303/2022. - Rekomendasi akan melakukan monitoring atas progres ditindaklanjuti. realisasi satker (terutama satker dengan pagu besar). - Terkait Pengelolaan UP/TUP dihimbau agar satker mengurangi jumlah UP/TUP sehingga frekuensi pengajuan GUP akan lebih banyak dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai kualitas pengelolaan UP/TUP, dan saat satker mengajukan GUP mohon dilakukan perhitungan kesesuaian jumlah dan hari pengajuan. - Demikian juga terkait dengan nilai Capaian Output perlu dilakukan edukasi yang lebih intens tentang pengisian capaian output melalui aplikasi SAKTI-

1) Peningkatan kapasitas serta kualitas Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA KPPN Berdasarkan monitoring pada: pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Selong telah dibentuk. - Monev PA masih terdapat oleh satker Telah dilakukan sosialisasi juknis Revisi Halaman III DIPA untuk triwulan III di bulan beberapa hal yang belum maksimal Juli 2022 bersama Kanwil DJPb Provinsi pada Deviasi Hal IIII DIPA, NTB Penyerapan Anggaran dan Pengisian Telah dilakukan sosialisasi dengan Capaian Output menghadirkan bidang PPA I terkait Target Penyerapan Triwulan III tahun 2022 Telah dilakukan Kegiatan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2022 KPPN Selong telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis pejabat perbendaharaan, antara lain : - Mendorong pendaftaran kompetensi pejabat perbendaharaan (PPK, PPSPM) dengan bersurat kepada satuan kerja sesuai S-184/KPN.2303/2022 tgl 13 Juli 2022, serta Kegiatan Monev Implementasi SAKTI Tahun 2022 sesuai UND-87/KPN.2303/2022 yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2022 3. Mengawal implementasi simplifikasi Pelaksanaan KKP telah sesuai dengan pelaksanaan anggaran aturan dan berdasarkan uji sampling penggunaan nominal UP satker KKP, telah sesuai dengan proporsi UP yang ditetapkan. Berdasarkan data dari OMSPAN, dari total 27 satker dengan 25 satker wajib KKP, per tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 27 September telah diterbitkan KKP sejumlah 9 SP2D GU KKP dari Satker KPPN Selong, Balai Latihan Kerja Lombok Timur , Pengadilan Agama Selong. Penggunaan DIGIpay Pelaksanaan penggunaan DIGIpay sudah terjadi peningkatan dari semester lalu, yang sudah mendaftarkan admin 22 satker, yang sudah aktif 5 satker setiap bulannya dengan total 18 vendor. KPPN Selong sendiri sampai dengan bulan September 2022 sudah menggunakan digipay dengan jumlah transaksi Juli s.d September sebanyak 10 transaksi. 2 Pengelolaan Perbendaharaan

1. Agar secara rutin melakukan 1) PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Seksi PDMS - Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi IKPA monitoring melalui apl Monev PA dan tentang Monev Pelaksanaan Revisi Halaman III DIPA pada tanggal 6 Juli 2022 langkah2 tindaklanjutnya, baik saat Anggaran Belanja K/L. sesuai UND- 62/KPN.2303/2022. revisi maupun saat proses realisasi 2) PER-4/PB/2021 tentang Juknis - Dilakukan monitoring deviasi dan realisasi 2. Agar segera dikoordinasikan Penilaian IKPA Tahun 2021 anggaran serta arahan sehubungan dengan isu dengan satker untuk mengisi output di 3) S-2/PB/2021 tentang pengisian strategis ini melalui S- 207/KPN.2303/2022. OMSPAN, data capaian output - Telah dilaksanakan one on one meeting penyusunan 3. Agar dilaksanakan update RPD Halaman III DIPA Triwulan IV bagi satker pagu bimtek/edukasi tentang IKPA kepada besar sesuai ST- 92/KPN2303/2022. satuan kerja - Telah dilaksanakan koordinasi dan 4. Mendorong satker untuk pendampingan pelaporan capaian output. melaksanakan realisasi anggaran - Rekomendasi akan ditindaklanjuti. sesuai perencanaan pada hal. III DIPA, - KPPN Selong selalu terutama untuk satuan kerja dengan mendorong Satker untuk melakukan pendaftaran PPK pagu dan rencana halaman III DIPA dan PPSPM. - Komunikasi formal telah yang besar dilaksanakan melalui S- 184/KPN2303/2022 dan S- 5. Agar dilakukan pertemuan one on 242/KPN2303/2022. - Pelaksanaan refreshment one meeting dengan satuan kerja- terkendala jumlah peserta <16 orang, sehingga KPPN satuan kerja yang masuk dalam Selong telah menyampaikan permohonan pelaksanaan kelompok IKPA terendah refreshment dengan jumlah peserta di bawah 15 orang 6. Untuk mewujudkan pelaksanaan melalui ND- 485/KPN.2303/2022. IKPA yang berkualitas di tahun - Telah dilaksanakan Bimtek anggaran 2023 sejak awal tahun Digipay pada tanggal 25 Agustus 2022 sesuai UND- melakukan paket langkah-langkah 74/KPN.2303/2022 - Telah dilakukan koordinasi persiapan pelaksanaan IKPA antara lain dan arahan pendaftaran Digipay secara informal dengan evaluasi pelaksanaan IKPA di kepada Satker. - Diinisiasi kegiatan Asistensi tahun 2022, kemudian KPPN dapat Digitalisasi Pembayaran sesuai UND- Agar terus ditingkatkan pembinaaan - PMK 154 /PMK.05/2013 tentang Seksi PDMS 112/KPN2303/2022 - Menciptakan lingkungan kompetensi Teknis Pejabat Pelaksanaan Piloting SPAN- PMK yang mendukung pelaksanaan cashless Perbendaharaan Satker untuk 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara dengan mendorong aktivasi CMS melalui S- meningkatkan kualitas pejabat Penilaian Kompetensi bagi PPK dan 245/KPN.2303/2022 dan S- 246/KPN.2303/2022. perbendaharaan , kualitas pelaksanaan PPSPM Satker Pengelola APBN - Rekomendasi akan ditindaklanjuti. anggaran dan pengelolaan keuangan - Perdirjen Perbendaharaan No.PER- satker , antara lain dengan melakukan 59/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis koordinasi dengan mitra satuan kerja Penilaian Kompetensi bagi PPK dan KPPN bagi pejabat perbendaharaan PPSPM Satker Pengelola APBN agar memiliki kompetensi standar -PMK Nomorr 171/PMK.05/2021 dengan mengusulkan bagi pejabat tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI perbendaharaan yang belum memiliki - Perdirjen Perbendaharaan No. sertifikat untuk mengikuti refreshment 58/PB/2013 tentang Pengelolaan pejabat perbendaharaan Data Suplier dan Data Kontrak dalam SPAN 1. Dengan menurunnya pandemi Covid- 1) PMK-196/PMK.05/2018 tentang Seksi PDMS 19 diminta KPPN mendorong untuk Tata Cara Pembayaran dan penggunaan KKP dan belanja melalui Penggunaan KKP. DIGIpay.KPPN Selong bisa 2) PMK-178/PMK.05/2018 tentang memberikan contoh penggunaan KKP Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 dan DIGIpay selaku satker bersama- tentang Tata Cara Pembayaran sama dengan Satker yang sudah dalam Rangka Pelaksanaan APBN menggunakan KKP seperti PA Selong 3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor untuk KKP dan Lapas Kelas IIB Selong PER-20/PB/2019 tentang Uji coba untuk Digipay. penggunaan UP melalui 2.Komitmen yang perlu dibangun marketplace dan Digital Payment bersama dengan satker untuk cashless pada Satker dalam melakukan belanja dan melakukan perubahan yang lebih baik melalui sistem Digital.

a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah Berdasarkan monitoring Aplikasi OMSPAN, - 1) Akurasi RPD Harian Satker Deviasi RPD Harian Satker pada KPPN Selong dari bulan Juli s.d September 2022 adalah sebesar 0% atau dengan tingkat akurasi sempurna. b. Penatausahaan Pengeluaran Negara Sudah tidak digunakan lagi. - Kepemilikan dan Penggunaan KIPS oleh Kesalahan/penolakan SPM formal maupun Berdasarkan data monitoring satker substantif OMSPAN terdapat 2) Penyelesaian Tagihan kesalahan/penolakan SPM formal a) Jumlah Penolakan Substantif atas SPM sebanyak 35 SPM dari 1.951 SPM yang terbit (1,79%) pada bulan Juli dalam satu periode pembinaan s.d 30 Sep 2022 dengan rincian: Juli: 14 dari 640 SPM yang terbit (2,19%) Agustus: 7 SPM dari 618 SPM yang terbit (1,13%) September : 14 SPM dari 693 SPM yang terbit (2,02%) Tidak terdapat penolakan SPM secara substantif pada Bulan Jul- September 2022 b) Prosedur Penerbitan SP2D Berdasarkan uji sampling pelaksanaan SOP - penerbitan SP2D dan hasil interviu dengan pegawai, tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D. c) Penyelesaian SP2D 1Jam Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN - periode Januari s.d 30 September 2022, tidak terdapat SPM dengan penyelesaian menjadi SP2D berdurasi lebih 1 jam untuk bulan Juli s.d September

- 1) PMK Nomor 197/PMK.05/ 2017 Seksi PDMS tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; 2) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 23/PB/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 3) Nota Dinas Direktur Pengelolan Kas Negara Nomor ND- 147/PB.3/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 -- Seksi PDMS - KPPN agar secara konsisten dan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Seksi Rekomendasi akan PDMS ditindaklanjuti secara proaktif melakukan edukasi, tentang Monev Pelaksanaan kepada satker, misalnya melalui media Anggaran Belanja K/L. sosial KPPN dan mendorong satker yang akan melakukan update data suplier diikuti dengan melakukan OTP supplier terutama sampai proses disetujui oleh KPPN agar dapat terutama sebelum SPM diajukan. - KPPN juga dapat memberikan warning kepada satuan kerja agar dipastikan setiap ada supplier baru untuk dilakukan OTP - KPPN juga dapat secara intens memonitoring ADK supplier yang masuk pada portalsakti sebelum proses pencairan SPM dilakukan di Aplikasi SPM - KPPN juga dapat melakukan seleksi proses SPM atas SPM yang memuat supplier baru, SPM dari satuan kerja dengan riwayat jumlah penolakan formal yang banyak, atau masih menunggu validasi rekening Agar dipertahankan 1) PMK-178/PMK.05 /2018 tentang Seksi Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 PDMS tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN Seksi PDMS dan Seksi Bank 2) KEP Ditjen Perbendaharaan Nomor: KEP-101/PB/2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN Agar dipertahankan PMK-178/PMK.05 /2018 tentang Perubahan PMK-190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN tanggal 26 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran APBN

d) Akurasi Penyaluran Dana SP2D Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN Seluruh retur telah diproses tepat periode Juli s.d 29 September 2022, waktu sesuai aturan yang berlaku terdapat 1 retur SP2D, disebabkan oleh perbedaan nama pada rekening non himbara, dengan perincian: - Bulan Agustus: 1 retur SP2D dari 5.815 penerima e) Tingkat ketepatan waktu penyampaian Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN - data kontrak non multiyear periode Juli s.d 30 September 2022, dari total 93 kontrak, terdapat kontrak \"terlambat 1 hari\" dari Balai Latihan Kerja Lombok Timur dengan nomor CAN A/169.22000133/0/0 yang terlambat disampaikan ke KPPN diakibatkan karena OTP pada hari terakhir tidak dapat dilakukan oleh satker, dan atas hal tersebut sudah dilaporkan melalui HAI dengan nomor tiket 20220830-H16GU9 dan pada hari tersebut terjadi maintenance ADK kontrak f) Tingkat penyerapan/ Realisasi belanja sampai dengan 30 September 2022 Sesuai dengan data dari Om SPAN sejumlah 26 dari 27 satker yang dimiliki sampai dengan tanggal 30 September KPPN, masih memiliki tingkat penyerapan/ 2022, tingkat penyerapan/realisasi Realisasi belanja kurang dari 70%. Tingkat belanja satker yang belum mencapai penyerapan sampai dengan 30 September 70% terdapat pada 26 satker dari 2022 = 68,38% total 27 satker. Diantara 26 satker tersebut, terdapat 13 satker yang Telah dilakukan Sosialisasi Strategi tingkat penyerapannya di bawah 70% Percepatan Penyerapan Anggaran yang yaitu : bersamaan dengan pelaksanaan Bimtek 1) 005-309111 PENGADILAN DIgipay kepada satuan kerja mitra KPPN AGAMA SELONG (53.29%) Selong 2) 026-230302 BALAI LATIHAN KERJA LOMBOK TIMUR (57.31%) 3) 076-658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR (55.09%) 4) 054-429290 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. LOMBOK TIMUR (39.05%) 5) 025-419997 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR (58.97%) 6) 022-413715 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN LOMBOK (63.85%) 7) 025-537550 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 LOMBOK TIMUR KAB. LOMBOK TIMUR c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara 1) Penerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Mekanisme penerbitan surat - Pembukaan Rekening persetujuan/penolakan pembukuan rekening sudah sesuai dengan ketentuan 2) Penerbitan Daftar Saldo Rekening Daftar saldo rekening sesuai dengan - ketentuan, satuan kerja telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke KPPN

Agar ditingkatkan PER-58/PB/2013 atau Perdirjen Seksi - Telah disampaikan S- PDMS 150/KPN2303/2022 tentang -Mendorong gerakan Zero retur dengan terkait pengelolaan data supplier dan gerakan Zero Retur -Rekomendasi akan melakukan identifikasi penyebab retur - data kontrak; ditindaklanjuti KPPN agar memanfaatkan fitur validasi rekening pada Aplikasi SPAN. - KPPN agar memanfaatkan fasilitas mobile banking - Satker memastikan status rekening aktif dengan koordinasi dengan pihak perbankan - Untuk rekening bank non himbara mohon pastikan sampai kesamaan nama simbol, titik, spasi Agar ditingkatkan dengan : 1) PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Seksi - Terhadap kendala Aplikasi PDMS telah dilakukan sebagai - Melakukan monitoring pada portal tentang Monev Pelaksanaan contoh penyampaikan tiket ke HAI DJPb dengan No tiket SAKTI, pastikan tanggal upload tidak Anggaran Belanja K/L. 20220830-H16GU9 terkait masalah ADK gagal masuk lebih dari 5 hari kerja dari tanggal 2) PER-20/PB/2020 tentang portal dikarenakan gangguan aplikasi. kontrak pada resume kontrak. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan - Rekomendasi akan ditindaklanjuti - Pastikan setiap satuan kerja dan Pengeluaran Negara Pada Akhir mengajukan adk kontrak disertai Tahun Anggaran 2020 dengan Resume dan karwas kontrak, 3) ND-533/PB/2020 pastikan satker juga segera melakukan 4) KEP-04/PB/2021 tentang OTP kontrak setelah tanggal kontrak Penilaian IKPA Tahun 2021 sudah ditetapkan , kemudian KPPN mengecek melalui portalsakti dan resume karwas dari satker - Jika ada kendala jaringan saat proses kontrak mohon segera menghubungi HAI untuk koordinasi perbaikan data pada OM SPAN Untuk mencapai target realisasi belanja Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Seksi - Telah dibentuk Tim Monev PDMS IKPA sesuai KEP- Triwulan III 2022 sebesar 70%, maka Nomor ND-292/PB/2021 tanggal 25 062/KPN.2303/2022. - Arahan percepatan perlu dilakukan : Agustus 2021 hal Akselerasi Belanja penyerapan anggaran telah dilaksanakan pada setiap 1. Mengefektifkan Tim Monef PA KL dan Pemda kesempatan baik forum formal maupun informal dengan membagi PIC monitoring - Dilakukan monitoring realisasi anggaran triwulan II semisal PIC berdasarkan Bagian serta arahan sehubungan dengan isu strategis ini Anggaran,untuk koordinasi terhadap melalui S- 207/KPN.2303/2022. realisasi penyerapan anggaran secara - Rekomendasi akan ditindaklanjuti berkala 2. komunikasi dan koordinasi lebih intensif untuk percepatan belanja dengan langkah langkah konkrit seperti FGD atau one on one meeting agar berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. 3. melakukan monitoring di pertengahan triwulan atas realisasi dari satuan kerja untuk menyesuaikan target realisasi KPPN Selong selaku Kuasa BUN - PMK No 182/PMK.05/2017 tentang Seksi Bank Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja - PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang Seksi Bank Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja