LHPS SEMESTER II NTB

3) Pengendalian Rekening Satker Rekonsiliasi Rekening antara KPPN dan Satker dan KPPN dan Bank Umum oleh KPPN Selong telah dilakukan 4) Tata kelola Konfirmasi Penerimaan KPPN telah melakukan penerbitan nota - Negara konfirmasi penerimaan negara sesuai 5) Tata Kelola Retur SP2D dengan ketentuan. - 6) Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Mekanisme penyelesaian Retur SP2D telah - Persepsi dilakukan sesuai ketentuan 3) Penyelesaian SKPP Monitoring kepatuhan Bank telah dilakukan d. Verifikasi Akuntansi Penyelesaian SKPP pada KPPN telah - 1) Rekonsiliasi Internal dilaksanakan dan ditatausahakan sesuai ketentuan yang diatur dalam PER- 2) Rekonsiliasi Tingkat UAKPA 02/PB/2018 3) Penyusunan Laporan Keuangan Sudah dilakukan rekonsiliasi internal periode - UAKBUN-Daerah 1 s/d 31 Agustus 2022 dan dokumen diadministrasikan dengan baik. Berita acara 4) Penerbitan Daftar LPJ Bendahara rekon ditandatangani oleh seksi terkait Satker dalam hal ini Seksi Vera, Seksi PDMS dan Seksi Bank. - Proses rekonsiliasi untuk periode bulan - Agustus tahun 2022 telah selesai dan telah terbit SHR untuk semua satker. - Untuk periode bulan September rekonsiliasi sudah dibuka hingga tanggal 14 Oktober, namun masih belum bisa dilakukan evaluasi karena data span masih belum masuk ke aplikasi monsakti. LK UAKBUN-Daerah hingga periode - Agustus tahun 2022 telah dikirimkan tepat waktu ke Kanwil melalui email [email protected]. Untuk periode bulan September tahun 2022 batas waktu penyampaian Laporan Keuangan sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 Berdasarkan data pada aplikasi SPRINT seluruh bendahara pengeluaran (26 Bendahara) dan seluruh bendahara penerimaan (8 bendahara penerimaan) telah menyampaikan LPJ periode s.d Agustus 2022 secara tepat waktu, dan telah dilaporkan ke Kanwil dengan ND 403/KPN.2303/2022 tgl 5 September 2022. 5) Penerbitan Surat Pemberitahuan Atas Tidak ada permintaan Penyesuaian sisa - Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pagu 6) Penerbitan SKTB dan SKP4 Tidak ada permintaan penerbitan SKTB dan - SKP4 3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah

Agar dilakukan secara kontinyu proses PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang Seksi Bank rekonsiliasi rekening dengan satker dan Pengelolaan Rekening Milik Satuan bank Umum dan dapat dibuat inovasi Kerja Seksi Bank untuk mempermudah pelaksanaan Seksi Bank rekonsiliasi rekening antara KPPN Seksi Bank dengan Satker dan dengan Bank Seksi PDMS Umum. Setiap pelaksanaan Rekonsiliasi Seksi VeraKI Rekening dengan satker supaya diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). - PER-5/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara - PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur SP2D - SE-84/PB/2017 - PER-02/PB/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat. - PMK 104/PMK.05/2017 Manual IKU pelaksana Vera - PMK 222/PMK.05/2016 Seksi VeraKi Agar terus meningkatkan kecermatan PMK 221/PMK.05/2016 PER-56/PB/2016;SPePks7i 1VetarahKuni 201U0ntuk dipedomani dan ketelitian serta berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan LK UAKBUN- Daerah - 1) PMK Nomor 162 / PMK.05/ 2013 Seksi VeraKi - tentang Kedudukan dan Tanggung Seksi VeraKi - Jawab Bendahara pada Satker Seksi VeraKi Pengelola APBN, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016; 2) PMK Nomor 183/PMK.05/2019; 3) PER-3/PB/2014 Verifikasi LPJ Bendahara. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014 Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) PMK No. 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

a. Ruang diskusi perspektif baru Telah dilakukan diskusi KPPN Selong Perbendaharaan dengan pemerintah Daerah dalam kegiatan FGD dan Rakor Akselerasi Penyaluran b. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah DFDD Kab. Lombok Timur tanggal 19 Juli 2022 sesuai Undangan Kepala KPPN Selong nomor UND-67/KPN.2302/2022 tanggal 13 Juli 2022 - Capaian IKU Kualitas Kinerja Penyaluran - DFDD TW 3 2022 mendapatkan nilai tertinggi dari 178 KPPN dengan nilai 99,89. - Realisasi DAK Fisik di wilayah kerja KPPN Selong s.d. 30 September 2022 mencapai Rp 223,565 miliar atau 65,81 persen dari pagu sebesar Rp 339,703 miliar. - Realisasi DAK Non Fisik di wilayah kerja KPPN Selong s.d. 30 September 2022 mencapai Rp 151,538 miliar atau 72,08 persen dari pagu sebesar Rp 210, 230 miliar - Realisasi Dana Desa di wilayah kerja KPPN Selong s.d. 30 September 2022 mencapai Rp249,270 miliar atau 80,41 persen dari pagu sebesar Rp 309,982 miliar - SK Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPA DAK Fisik dan Dana Desa nomor KEP- 6/WPB.23/KP.04/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, dan Operator Penyaluran dan/atau Pelaporan DAK Fisik dan Dana Desa. c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah 1) Pembinaan atas kepatuhan pemenuhan KPPN Selong telah mengadakan - kewajiban perpajakan oleh satker K/L dan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan Pemda kepada satker 7 Juni 2022 sesuai undangan Kepala KPPN Selong No. S- 151/KPN.230/2022, dan bekerjasama dengan KPP Pratama Praya. Rekonsialiasi pajak pusat yang dipungut disetorkan oleh Pemda untuk Semester I tahun 2022 telah diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi tgl 15 Agustus 2022. 2) Monev dan sumbangan analisis terkait Kajian potensi PNBP di wilayah kerja KPPN - potensi PNBP untuk peningkatan Selong telah dilakukan secara berkala. penerimaan negara Untuk Kajian potensi PNBP triwulan II 2022 telah disampaikan ke Kanwil dengan ND- 309/KPN.2303/2022 tgl 4 Juli 2022. d. Penyediaan layanan bersama (co - N/A - location) Satu Kementerian Tidak terdapat layanan co location di KPPN Selong 4 Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 1) Pembinaan dan bimbingan teknis N/A N/A pengelolaan keuangan BLU/BLUD yang menjadi satker KPPN 2) Pengesahan penggunaan dana satker N/A N/A BLU b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program

Arahan Menkeu atas usulan Kepala KPPN penataan organisasi DJPb Capaian Kinerja semester ini agar 1) PMK 198/PMK.07/2021 tentang Seksi Bank dipertahankan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (2)Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa 3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2021 4) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 7818.1/PB/2017 Dalam rangka meningkatkan ketaatan PMK nomor 64/PMK.05/2013 tentang Seksi Bank dan kepatuhan perpajakan, sosialisasi Mekanisme Pengawasan Terhadap kewajiban perpajakan tersebut dapat Pemotongan/Pemu dilakukan secara berkala setiap semester ngutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa Bendahara Umum Daerah - PMK nomor 262/PMK.01/2016 Seksi Bank tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb - -- - -- - --

1) Akurasi data kredit program - Dokumen penyaluran dari penyalur : PNM, 2) Survey lapangan debitur Komida dan Pegadaian telah ditatausahakan dengan baik. - Proses verifikasi dan validasi data debitur di SIKP UMi telah dilakukan sesuai ketentuan untuk TW. III = 25 debitur dari Pegadaian, 25 Debitur dari PT. PNM Mekar Syariah dan 16 debitur dari Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) - Pengguna sistem informasi kredit program UMi di KPPN Selong telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN Selong nomor KEP-16/WPB.23/KP.03/2022 tanggal 3 Januari 2022 - Survei lapangan keekonomian debitur - untuk semester II telah dilakukan dengan ST- 82/KPN.2303/2022 tgl 12 September 2022 hal kegiatan Pelaksanaan Survei Baseline dan Endline Semester II Tahun 2022 5 Tata Kelola Internal NKO triwulan II tahun 2022 KPPN Selong - 109,93 (naik, tw 1 = 109,56). Laporan a. Kinerja Organisasi Capaian Kinerja Triwulan telah disampaikan 1) Pengelolaan Kinerja Organisasi kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB melalui ND-314/KPN.2303/2022 tgl 5 Juli 2022. Dialog Kinerja Organisasi juga telah dilakukan secara rutin setiap bulan di KPPN Selong. 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP telah dilaksanakan sesuai ketentuan - yang ada, pegawai dapat menjelaskan alur penyelesaian tusi sesuai dengan SOP masing-masing. Juga telah dilakukan pengujian kepatuhan SOP sesuai ST No. ST- 85/KPN.2303/2022 tgl 19 September 2022. 3) Sistem Manajemen Mutu KPPN Selong pada tahun 2022 telah secara - 4) Pemahaman Pegawai terhadap SOP keseluruhan menetapkan dan memelihara penerapan SMM ISO 9001:2015 b. Manajemen SDM Pegawai KPPN Selong telah Memahami SOP Pelaksanaan tugas pada masing- masing Seksi /Subbagian Umum berdasarkan sampling wawancara kepada perwakilan pegawai pada masing-masing Seksi/Subbagian Umum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Seksi Bank Nomor 95/PMK.05/2018 tentang - Pembiayaan Ultra Mikro - - 2) Peraturan Direktur Jenderal - Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND- 256/PB/2019 1) Peraturan Menteri Keuangan Seksi Bank Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan a. KMK-467/MK.01/2014 tentang Kepala KPPN, Pengelolaan Kinerja di Linkungan Semua Kasi dan Kemenkeu KSU b. KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb c. ND-2375/PB.1/2020 tgl 5 Agustus 2020 tentang Implementasi Aplikasi Intense DJPb d. ND-66/PB/2020 tgl 8 Oktober 2020 ttg Penyempurnaan Apl Intense a. PMK.190/PMK.05/2012 tgl 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN KEP-151/PB/2018 Tentang Kepala KPPN Pelaksanaan SMM di KPPN Kasi KI KEP-525/PB/2017 tentang Pengendali Dok Pengujian Kepatuhan Kep Dirjen Perbendaharaan Nomor Semua Pegawai KEP-287/PB/2015 tentang Standar pada setiap Operasional Prosedur pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Seksi/Subbagian Umum

1) Pola Mutasi Internal Mutasi internal di KPPN Selong telah - memperhatikan kompetensi pegawai, dan kebutuhan pencapaian output pekerjaan, dan dilaporkan ke kanwil. Terakhir mutasi internal sesuai ND- 182/KPN.2303/2022 tgl 11 April 2022 atas nama Agusfian Hadi dan Galih Rama Parasu. 2) Pengembangan Pegawai Berbasis Dilakukan upaya pelaksanaan - Kompetensi pelatihan/diklat bagi pegawai berupa usulan- 3) Penetapan Kinerja Individu usulan pengajuan nama untuk mengikuti diklat serta surat tugas kepada pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Dilaksanakan GKM rutin bulanan. Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi dalam rangka Peningkatan Kinerja secara rutin bulanan. GKM Sosialisasi Bimtek Monev UMi Tahun 2022 tgl 5 Juli 2022, Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial 12 Juli 2022, Sosialisasi Employee Advocacy 12 Juli 2022, GKM Tutorial Pengelolaan Website KPPN Selong 3 Agustus 2022, GKM terkait ND-2595/PB.1/2022 Peran KPPN 10 Agustus 2022, GKM Refreshment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 18 Agustus 2022, FGD Data Analytics-Analisis Ekonomi Regional 18 Agustus 2022, Undangan GKM Excellent Frontliner dan Perangkat TIK dan Jaringan 24 Agustus 2022, GKM Collaboration Tools dan Aplikasi SIMKA 13 September 2022, GKM Aplikasi Photoshop dan Evaluasi Kinerja Anggaran KPPN selaku Satker 27 September 2022. Kontrak kinerja pegawai baru dan pegawai - rolling sudah diupdate. Pemberian reward Best Employee Tw II tahun 2022 melalui KEP-97/WPB.23/KPN.2303/2022 tentang Pegawai Terbaik KPPN Selong Tw II Tahun 2022 kepada a.n. Masnaini Andriana 4) User SPAN Peminjaman user SPAN telah dilengkapi - dengan Berita Acara Penggunaan User 5) Pengelolaan Administrasi dan Layanan SPAN SDM Pengelolaan administrasi dan layanan SDM telah berjalan baik. Berdasarkan sampling, layanan cuti dan usulan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian diproses sesuai prosedur dan diketahui sebagai berikut : - pengajuan dan penyelesaian cuti telah dilakukan secara online melalui e- performance; sampel - usulan KGB a.n. Edy Sulasta, Masnaini Andriana sudah dilakukan 2 bulan sebelum tanggal kenaikan gaji berkala; - dosir pegawai sudah terisi 100% lengkap pada pbnopen; - LHKPN dan LP2P pejabat/pegawai telah dilaporkan lengkap.

- 1) Peraturan Direktur Jenderal Subbag Umum (Perdirjen) Perbendaharan nomor PER-17/PB/2020 tentang Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2) KEP-143/PB/2019 tentang Pemberian Kuasa dari Dirjen Perbendaharaan Kepada Para Pejabat Lingkup DJPb Untuk dan a.n. Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Nakah Dinas di Bidang Kepegawaian. - - Subbag Umum - 1) PMK Nomor 467/PMK.01/2014 Subbag Umum tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2) KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb; 3) KEP-291/PB/2015 tentang Pemilihan Pegawai Berprestasi Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan - PMK Nomor 154/PMK.05/2014 Subbag Umum tentang Pelaksanaan SPAN. 1) PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Subbag Umum Manajemen. Pegawai Negeri Sipil; 2) KEP-143/PB/2019 berkaitan dengan pelimpahan wewenang untuk atas nama Dirjen Perbendaharaan menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian

6) Penatausahaan Laporan Kepegawaian Data pegawai KPPN telah terkelola, - tersimpan, dan ter-update dengan lengkap baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy . Laporan LB.2 bulan s.d. Agustus telah diupload pada aplikasi PBNOpen; c. Manajemen Keuangan Telah disusun rencana kegiatan tahunan, - 1) Penyusunan Rencana Anggaran rencana realisasi anggaran yang sesuai dengan RKA-KL dan selalu up to date . 2) Pengelolaan Gaji/Tunjangan Pegawai Berdasarkan sampling dokumen - 3) Penyelesaian Tagihan kelengkapan lembur di bulan Juli sampai 4) Pembukuan Bendahara September 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir kerja lembur dengan SPTPL telah sesuai 100%. Sampling dokumen kelengkapan uang makan di bulan Juli-September 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir pegawai sesuai dengan daftar perhitungan uang lembur telah sesuai 100%. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai sudah tertib administrasi . Sudah dibuat rencana penarikan dana - beserta pemutakhirannya. Berdasarkan sampling pada Dokumen SPP/SPM bulan Juli s.d. 4 Oktober 2022 beserta dokumen pendukung, telah diperiksa dan diteliti bahwa seluruh tagihan telah diselesaikan sebelum jatuh tempo dan tertib administrasi. Berdasarkan monitoring pada aplikasi - Ketidak sesuaian nilai pecahan uang SPRINT, Bendahara Pengeluaran telah persediaan antara laporan dan membukukan transaksi yang menjadi brankas tanggung jawabnya secara tepat waktu, dengan benar dan tertib administrasi. LPJ bulan Juni-September 2022 telah dilaporkan tepat waktu. Namun untuk LPJ Agustus dan September nilai brankas pada masing- masing LPJ adalah senilai 11.666.413 dan 8.342.660, dimana nilai brankas tidak sesuai dengan kondisi fisik ( karena pada brankas tidak ada pecahan 13 rupiah dan 60 rupiah) 5) Penatausahaan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2022 Semester I - melalui ND-343/WPB.23/KP.03/2022 telah disampaikan sesuai jadwal pengiriman kepada UAPPA-W Kanwil DJPb Provinsi NTB. d. Tata Usaha dan Rumah Tangga - Penatausahaan surat masuk/keluar - 1) Tata Usaha menggunakan aplikasi Nadine. - Barang persediaan telah dicatat dalam aplikasi SAKTI. - Pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan pedoman kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu dengan aplikasi Nadine

- SE-65/PB/2017 tentang Penyusunan Subbag Umum - dan Penyampaian Laporan Rutin Instansi Vertikal di lingkungan DJPb. - PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang Subbag Umum Perubahan atas PMK No. Subbag Umum 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga PMK No 162/PMK.005/2013 yang diubah terakhir dengan PMK- 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN - PMK Nomor: 162/PMK.005/2013 Subbag Umum yang diubah terakhir dengan PMK- - Agar pada Laporan 230/PMK.05/2016 Tentang Bendahara, Telah dilakukan perbaikan Pertanggungjawaban Bendahara dan Perubahan atas PMK Nomor: Subbag Umum, untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kas di setiap 162/PMK.05/2013 Tentang Kepala KPPN Pertanggungjawaban bulannya uang brankas pada SAKTI Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara untuk periode modul bendahara disesuaikan dengan Bendahara pada Satuan Kerja Oktober 2022 (LPJ terlampir) kondisi asli pada brankas bendahara Pengelola APBN - Atas selisih yang muncul nantinya PMK Nomor: 162/PMK.005/2013yang pada aplikasi karena pecahan tersebut diubah terakhir dengan PMK- dapat dituliskan \"selisih karena 230/PMK.05/2016 Tentang pembulatan pecahan\" Perubahan atas PMK 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN ND-1334/PB.03/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Kas dan Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran - PMK-213/PMK.05/2013 tentang Bendahara, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Subbag Umum Keuangan Pemerintah Pusat yang diubah dengan PMK- 215/PMK.05/2016; PMK 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMKK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga - -PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Subbag Umum tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan -PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN

2) Pengadaan Barang/Jasa Perikatan oleh PPK telah dilaksanakan - sesuai ketentuan, telah dicatat dalam - 3) Pengelolaan Aset aplikasi SAKTI, dokumen telah - 4) Sarana Prasarana dan Tata Ruang ditatausahakan dengan baik dan setiap e. Kepatuhan Internal bulan dilakukan pengujian kepatuhan oleh 1) Sistem Pengendalian Internal UKI KPPN Selong. Bon Barang dilakukan diketahui oleh Kasubbag Umum. BA 2) LHP Aparat Pengawas Opname Fisik Persediaan Tw 3 2022 telah dilakukan tgl 30 September 2022. Pencatatan aset dan persediaan telah dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI modul Aset dan Modul Persediaan. Laporan BMN Semester I Tahun 2022 telah diselesaikan, dan dikirimkan ke Kanwil NTB dengan ND No.ND-331/KPN.2303/2022 tgl 11 Juli 2022. Berdasarkan inventarisir, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN Selong telah memenuhi standar dan sesuai dengan fresh office yang telah ditetapkan kantor pusat. Visi Misi, Maklumat Pelayanan telah ada di FO. Sirkulasi udara, kenyamanan ruang tunggu sangat baik. 1. Sistem Pengendalian Internal pada KPPN - Selong telah dilaksanakan dengan ditetapkannya SK Kepala KPPN Selong Nomor KEP-5/WPB.23/KP.03/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penetapan Struktur Unit Kepatuhan Internal, Unit Pengelola Pengaduan dan Aplikasi Sipandu Tahun 2022. 2. LHPPU Triwulanan telah dikirimkan ke Kanwil tepat waktu. Tidak ada Laporan Hasil Pemeriksaan - Aparat Pengawas yang harus di tindaklanjuti f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi - 1) Komunikasi dan Koordinasi Internal internal KPPN dengan melakukan DKO internal bulanan, FGD Pejabat administrator 2) Komunikasi dan Koordinasi Eksternal triwulanan, GKM dan sharing session secara rutin sebagai salah satu upaya sharing knowledge dan meningkatkan kompetensi pegawai. (GKM Excellent Frontliner dan Perangkat TIK dan Jaringan berdasarkan UND-078/KPN2303/2022 tanggal 24 Agustus 2022, GKM Sosialisasi Bimtek Monev UMi Tahun 2022 berdasarkan UND- 63/KPN.2303/2022 tanggal 05 Juli 2022, Sosialisasi Employee Advocacy berdasarkan UND-66/KPN.2303/2022 tanggal 12 Juli 2022) Komunikasi dan koordinasi dengan pihak - eksternal dilakukan dengan baik, seperti dilakukannya kunjungan ke satker/pemda, mengadakan koordinasi secara one of one meeting, maupun sosialisasi di bidang perbendaharaan secara rutin. Seperti mengadakan FGD dan Rakor Penyaluran DFDD Kab. Lombok Timur tgl 19 Juli 2022, Bimtek Digipay 25 Agustus 2022, Pendampingan kepada satker untuk pembayaran penghasilan PPNPN 12-15 September 2022 dll.

- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Subbag Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJ - PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Subbag Umum tentang Penatausahaan BMN - 0 Subbag Umum - 1. KMK-477/KMK.09/2021 tentang Subbag Umum dan Pedoman Pemantauan Penerapan Seksi VeraKI SPI di lingkungan Keuangan 2. KMK-322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan 3. PMK-227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan - PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Sub Bagian Umum Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN - PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Kepala KPPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. - PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Kepala KPPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3) Kepuasan Pegawai Indeks Kepuasan Pegawai = 99,45 (naik, Walaupun telah memperoleh S1 2022 = 98,57) kepuasan pegawai sangat baik, masih 4) Pengelolaan Pengaduan ada yang menyatakan \"PUAS\" saja - Telah ditetapkan unit pengaduan di KPPN pada indikator: 5) Pengendalian Gratifikasi Selong dengan SK KEP-75/KPN.2303/2022 - Ketersediaan komputer yang tanggal18 Mei 2022 tentang Perubahan digunakan dalam mendukung layanan 6) Komunikasi dengan Aparat Penegak Pertama Penetapan Struktur UKI, Unit telah sesuai kebutuhan Hukum Pengaduan, dan Pengelola Sipandu Tahun - Efektivitas internalisasi/GKM dalam g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2022. mendukung tugas layanan - Sarana pengaduan telah disosialisasi - Mutasi internal (rotasi) pegawai melalui sosial media secara berkala. KPPN sesuai dengan kompetensi - Aplikasi Sipandu telah dan tetap dimonitor pegawai dan dimanfaatkan dalam mengelola - pengaduan. - Laporan pengaduan bulanan telah - disampaikan ke Kanwil tepat waktu. - Telah ditetapkan unit pengendali gratifikasi (UPG) di KPPN Selong, terakhir dengan SK Kepala Kanwil DJPb NTB KEP- 66/WPB.23/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Perubahan Pertama UPG Lingkup Kanwil DJPb NTB Tahun 2022. - Kegiatan pengendalian gratifikasi telah masif dan rutin dilakukan baik secara langsung dalam setiap sosialisasi maupun melalui sosial media. - Laporan pengendalian gratifikasi telah disampaikan ke kanwil tepat waktu sesuai PMK 227. KPPN Selong telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak Hukum dalam wilayah kerja KPPN Selong. Kegiatan dilaksanakan tanggal 9 Maret 2022 sesuai Undangan Kepala KPPN Selong tanggal 7 Maret 2022 Nomor UND-19/KPN.2303/2022 Kegiatan berupa Penyuluhan hukum tentang mekanisme penanganan Tindak Pidana Korupsi Konten dalam website dan media sosial - KPPN Selong sangat update dan telah sesuai dengan standar dalam Keterbukaan Informasi Publik dan juga secara rutin memuat konten tentang informasi prosedur layanan, kegiatan sosialisasi, bimtek, repost dari kantor pusat, pengendalian gratifikasi, dan saluran pengaduan dan gratifikasi yang ada. 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi

dipertahankan dan ditingkatkan KMK-49/KMK.01/2019 tentang Kepala KPPN akan dipedomani Pedoman Penilaian KPT dan KWT di Lingkungan Kemenkeu - PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan - PMK 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Kepala KPPN PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN - 1) PMK Nomor 200/PMK.01/2016 Kepala KPPN tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kemenkeu Tim Media 2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP- 3/PPID/2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2021 3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor:KEP- 4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021

1) Dampak pada peningkatan pelayanan 1. Semua inovasi KPPN Selong telah 2) Perluasan manfaat hasil inovasi dilengkapi dengan proposal, alur proses dan SK Kepala KPPN Selong. 2. Pengujian terhadap aplikasi Sasaktulen telah dilakukan dengan hasil bahwa inovasi Sasaktulen sangat membantu proses penyelesaian permintaan data dari satker. 3. Berdampak langsung pada peningkatan pelayanan mitra kerja 4. Terdapat update fitur pada Aplikasi sasaktulen 5. Terdapat inovasi baru, yaitu Aplikasi SIDAKDD.COM - 1. Semua inovasi KPPN Selong telah dilengkapi dengan proposal, alur proses dan SK Kepala KPPN Selong. 2. Pengujian terhadap aplikasi Sasaktulen Belum ada lagi penambahan satker telah dilakukan dengan hasil bahwa inovasi lain/unit lain yang mereplikasi inovasi Sasaktulen sangat membantu proses KPPN Selong penyelesaian permintaan data dari satker. b. Prestasi KPPN Selong tetap melakukan langkah- - 1) Mempertahankan /meningkatkan langkah startegis dalam rangka pencapaian prestasi yang telah dicapai kinerja yang terbaik - Capaian IKU Kualitas Kinerja Penyaluran 2) Prestasi baru DFDD TW 3 2022 mendapatkan nilai tertinggi dari 178 KPPN dengan nilai 99,89. 7 Peran Baru KPPN KPPN Selong telah melakukan kegiatan- - a. 1) Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN kegiatan atas peran baru KPPN dalam standardisasi kegiatan manajemen KPPN baik dari sisi Manajemen Eksternal, Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dan Penguatan Manajemen Internal untuk bulan Agustus dan September 2022

- KMK 362/KMK.01/2019 tentang Kepala KPPN Pedoman Penilaian Inovasi KMK 362/KMK.01/2019 tentang Kepala KPPN untuk dipedomani Pedoman Penilaian Inovasi Terus mensosialisasi inovasi KPPN Selong kepada satker lain/unit lain sehingga ada yang mereplikasi untuk tambahan dokumen WBBM mendatang - PMK 262/PMK.01/2016 tentang Kepala KPPN Organisasi dan Tata Kelola Instansi Kepala KPPN Pertahankan Vertikal DJPb PMK 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb Agar dipertahankan untuk periode 1) PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Seksi PDMS selanjutnya tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. 2) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-23/PB/2021 tanggal 27 Januari 2021 hal Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran TA 2021 Kepala KPPN Selong Ditandatangani secara elektronik Yuspartinah

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL SUPE KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDA PERIODE SEMEST No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. Mengawal Evaluasi  KPPN Sumbawa Besar telah menyusun  Belanja di Daerah Dokumen Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA)  Semester II tahun 2022 dengan baik, tepat  waktu dan sesuai dengan ketentuan pada PMK  Nomor 195/PMK.05/2018 dan telah  disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Provinsi NTB dengan Nota Dinas Kepala KPPN  Sumbawa Besar Nomor ND-  375/KPN.2304/2022 tanggal 6 Agustus 2022 Tindak Lanjut : RPA Semester II 2022 disu b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

ERVISI PADA KPPN SUMBAWA BESAR AHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi Capaian  kinerja yang telah diraih  pada  1) PMK Nomor  Seksi PDMS semester I tahun 2022 agar terus  195/PMK.05/2018 tentang  dipertahankan dan ditingkatkan, telah  Monev Pelaksanaan  dilakukan pemetaan permasalahan yang  Anggaran Belanja K/L. muncul pada semester I 2022  serta solusi  2) Surat Dirjen  pemecahannya. Untuk meningkatkan  Perbendaharaan Nomor S-  kualitas laporan RPA dapat melakukan  23/PB/2022 tanggal 27  benchmarking laporan RPA smtr 1 2022  Januari 2022 hal  KPPN Bima juara 1 KPPN Tipe A2 Penyampaian Rencana  Penarikan Dana pada  Pelaksanaan Anggaran TA  2022 usun pada awal tahun 2023 dan akan dilakukan benchmarking dengan KPPN Bima

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Pada Semester II tahun 2022  cukup banyak    1) Pembinaan  kegiatan yang bertujuan meningkatkan  kompetensi teknis  kompetensi teknis pejabat perbendaharaan  Pejabat  satker  yang diselenggarakan oleh KPPN  Perbendaharaan  Sumbawa Besar dan sudah disertai dengan  Satker laporan, antara lain : - Telah disusun monitoring pemetaan PPK,  PPSPM, Bendahara, serta admin Simaspaten  untuk satuan kerja lingkup KPPN Sumbawa  Besar - Telah dilakukan kegiatan Pendampingan  Pengisian Caput dan Pengajuan Revisi Hal. III  DIPA pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana  Undangan Kepala KPPN Sumbawa Besar  nomor UND-39/KPN.2304/2022 - Telah disusun Laporan Kegiatan Monitoring  dan Evaluasi Implementasi SAKTI SemesterI  2022 sebagaimana Nota Dinas Kepala Seksi  PDMS nomor ND-46/KPN.230402/2022 tanggal 31 Agustus 2022 - Sidang Pleno Penetapan Angka Kredit Bagi  Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN  Lingkup KPPN Sumbawa Besar Periode I  Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022  sebagaimana Undangan Kepala KPPN  Sumbawa Besar nomor UND-  41/KPN.2304/2022 tanggal 19 Juli 2022 - Sosialisasi Antikorupsi - Budaya Anti Gratifikasi dan Bimbingan Teknis Rekonsiliasi

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK Nomor  154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan SPAN  sebagaimana telah diubah  dengan PMK Nomor  278/PMK.05/2014; Seksi PDMS

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi   2) Peningkatan  - Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA KPPN  Berdasarkan monitoring  kapasitas serta  Sumbawa Besar telah dibentuk.dengan  pada: Monev PA masih  kualitas pengelolaan  Keputusan Kepala KPPN Sumbawa Besar  terdapat indikator  dan pelaksanaan  Nomor KEP-028/WPB.23/KP.04/2022 dan  penilaian IKPA KPPN  anggaran oleh satker perubahan Nomor KEP-047/KPN.2304/2022\\-  Sumbawa Besar selaku  Berdasarkan OMSPAN, nilai IKPA KPPN  kuasa BUN yg perlu  Sumbawa Besar sampai dengan bulan Oktober  ditingkatkan antara lain:  (per4 November) adalah 74,64 (nilai Caput  Deviasi Hal III DIPA  Oktober masih terhitung 16.65,  karena upload  (79,55) caput masih terproses sampai 5 hari kerja di  awal bulan- Telah melakukan pemantauan  progres penyerapan satker  (Tim terkait) dan  berkoordinasi dengan satker untuk  meningkatkan progres penyerapan belanja  yang berkualitas. Tindak Lanjut :  1. One on One meeting tel antara lain : KPU Sumbaw dan Kantor Pertanahan Su 2. Seluruh satker telah me 3.Telah rutin dilakukan rem

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi 1. Agar secara rutin melakukan monitoring  1) PMK Nomor  melalui apl Monev PA dan langkah2  195/PMK.05/2018 tentang  tindaklanjutnya2. Agar segera  Monev Pelaksanaan  dikoordinasikan dengan satker untuk  Anggaran Belanja K/L.2)  mengisi output di OMSPAN dalam jangka  PER-4/PB/2022 tentang  waktu 5 hari kerja awal bulan.3. Untuk bulan Juknis Penilaian IKPA Tahun  November dilakukan monitoring dan  20223) S-2/PB/2022 tentang  evaluasi pada satuan kerja  yang  pengisian data capaian output realisasinya masih belum sesuai rencana  yang mengakibatkan deviasinya tinggi,  Seksi PDMS terutama satuan kerja dengan pagu yang  besar.4. Memastikan batas-batas Langkah-  Langkah Akhir Tahun 2022 agar tidak ada  dispensasi SPM, misalnya melakukan  pemantauan dan mendorong koordinasi  lebih awal atas BAST/BAPP berdasarkan  termin kontrak yang belumdicairkan lah dilaksanakan dengan satker-satker yang realisasi anggaran <80%, satker-satker tersebut  wa, KPU Sumbawa Barat, BPS Sumbawa Barat, BPS Sumbawa, Kantor Pertanahan Sumbawa,  umbawa Barat. engirimkan data capaian output secara tepat waktu dan terkonfirmasi minder batas2 akhir tahun

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Pelaksanaan KKP telah sesuai dengan aturan    3). Mengawal  dan berdasarkan uji sampling penggunaan  implementasi  nominal UP satker KKP, telah sesuai dengan  simplifikasi  proporsi UP yang ditetapkan. pelaksanaan  - Berdasarkan data dari OMSPAN, telah  anggaran diterbitkan persetujuan UP untuk 54 satker dan  38  diantaranya terdapat porsi KKP. Realisasi  GUP  KKP sejak bulan Juli sampai dengan 2  November 2022 adalah sebesar Rp.325.850.019  ,-  yang berasal dari 10 satker  dengan jumlah transaksi sebanyak 40 transaksi - Terkait upaya peningkatan budaya cashless,  implementasi CMS VA untuk KPPN Sumbawa  Besar tergolong rendah. Dari 54 satker  pengelola UP, baru sekitar 15 satker (28%)  yang sudah mengimplementasikan CMS VA,  sisanya sebanyak 39 (72%) belum  mengimpelemntasikan. Tindak Lanjut :  1. KPPN telah bersurat kep 2. Telah dilaksanakan Sos 3. Telah dilakukan bimtek C Mandiri pada minggu ke-4 

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi -Terdapat penurunan jumlah satker yang  1) PMK-196/PMK.05/2018 memanfaatkan KKP meskipun jumlah  tentang Tata Cara  transaksi meningkat. Pembayaran dan  - Agar mendorong satker di lingkup KPPN  Penggunaan KKP. Sumbawa Besar untuk memanfaatkan KKP  2) PMK-178/PMK.05/2018 melalui sharing session testimoni rekanan  tentang Perubahan PMK-  maupun satker yang aktif  190/PMK.05/ 2012 tentang  mengimplementasikan KKP. Tata Cara Pembayaran dalam alternatif langkah yang bisa dilakukan : Rangka Pelaksanaan APBN - Melakukan sosialisasi dengan  mengundang pihak bank terkait  Seksi PDMS implementasi CMS VA pada masing- masing bank - Memberikan penghargaan bagi satker  yang paling aktif melaksanakan KKP - Mendorong satker untuk melakukan  pembayaran perjadin dengan KKP, misalkan tiket pesawat pada seluruh satker untuk meningkatkan transaksi nontunai seperti KKP, CMS, Digipay sialisasi KKP Domestik CMS dengan Bank BRI pada bulan September serta bimtek CMS dengan Bank BNI dan Bank   bulan November 2022

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan    Supervisi - Pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme  digipay untuk satker dalam wilayah pembayaran KPPN Sumbawa Besar adalah sebagai berikut : -Jumlah Satker Pengelola UP sebanyak 48  satker- Jumlah satker yang direkrut  s.d  September 2022 sebanyak 34  satker  (terdapat penambahan 5 satker dari Semester I )- Jumlah vendor yang direkrut s.d bulan September 2022 sebanyak 22 vendor (terdapat penambahan 11  vendor dari Semester I)- Jumlah transaksi s.d  bulan September 2022 sebanyak  735 transaksi (terdapat penambahan 375 transaksi dari  Semester I) 2 Pengelolaan Perbendaharaan a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi Agar terus dipertahankan dan ditingkatkan   di masa masa yang akan datang. Perdirjen Perbendaharaan  PDMS Nomor PER-20/PB/2019  tentang Uji coba penggunaan  UP melalui   marketplace  dan Digital Payment pada Satker

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Berdasarkan monitoring Aplikasi OMSPAN,    1) Akurasi RPD  Deviasi RPD Harian Satker pada KPPN  Harian Satker Sumbawa Besar dari bulan Juli s.d Oktober 2022 adalah sebesar 0% atau dengan tingkat  akurasi sempurna. b. Penatausahaan Pengeluaran Negara

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi 1) PMK Nomor 197/PMK.05/ Seksi PDMS 2017 tentang Rencana  Penarikan Dana, Rencana  Penerimaan Dana, dan  Perencanaan Kas; 2) Surat Direktur Jenderal  Perbendaharaan Nomor S-  23/PB/2022 tentang  Penyampaian Rencana  Penarikan Dana pada  Pelaksanaan Anggaran  Tahun 2022 3) Nota Dinas Direktur  Pengelolan Kas Negara  Nomor ND-147/PB.3/2022  tentang Penyampaian  Rencana Penarikan Dana  pada Pelaksanaan Anggaran  Tahun 2022

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi _ Berita Acara Penyampaian KIPS (Kartu    1) Pengeluaran  Identitas Petugas Satker) dan PIN PPSPM  Negara Pra-  (Personal Identification Number ) terhitung  Penyelesaian  mulai Januari 2022 sudah diakomodasi aplikasi  Tagihan SAKTI melalui OTP. Proses bisnis mengikuti  manual aplikasi SAKTI. KIPS diperlukan untuk  Penyampaian belanja pegawai(gaji) melalui  aplikasi GPP. Tindak Lanjut: 1. Telah disampaikan usul 2. KIPS yang digunakan sa rekon gaji adalah KIPS yan e-SPM untuk mengirimkan   2) Penyelesaian Tagihan

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi Dapat mengusulkan revisi SOP atau SOP  baru KIPS:a. PER-57/PB/2010  tentang Tata Cara Penerbitan  SPM dan SP2D;b. PER- Seksi PDMS 40/PB/2016 tentang  Perubahan Ketiga atas PER-  57/PB/2010 tentang Tata  Cara Penerbitan SPM dan  SP2D.PIN PPSPMa. PMK  Nomor 190/PMK.05/2012  tentang Tata Cara  Pembayaran Dalam Rangka  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Negarab. PER-19/PB/2012  tentang Juknis Penerapan  Tanda Tangan Elektronik  Pada Arsip Data Komputer  SPM lan perubahan SOP ke Kanwil DJPb NTB dengan Nomor  aat ini pada aplikasi e-SPM untuk mengirimkan data gaji yang selanjutnya oleh KPPN dilakukan  ng diterbitkan pada 2021. Terdapat kebijakan dari kantor pusat untuk boleh tetap menggunakan  n ADK Gaji karena belum tersedia fitur yang memadahi

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi Untuk periode 01-07-   a) Jumlah Penolakan  Penolakan SPM (Payment Management  2022 s.d. 31-10-2022: Substantif atas SPM  Resume Tagihan / PMRT) formal maupun 1. Penolakan Formal : 6  dalam satu periode  substantif. atau pembinaan 1,6% dari 387 penolakan  SPM se NTB, atau 0,15% dari  3.922 SPM 2. Penolakan Substantif : 0 Prosentase Penolakan  SPM: - Bulan Juli sebesar 0%,  yaitu 0 dari 946 SPM  masuk - Bulan Agustus sebesar 0,10%, yaitu 1 dari  975  SPM masuk - Bulan September sebesar 0,31%, yaitu 3  dari 1.007 SPM masuk - Bulan Oktober sebesar 0,21%, yaitu 2 dari 994  SPM masuk Tindak Lanjut: 1. KPPN Sumbawa Besar  2. akan menginformasikan 3. mendorong satker untuk

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi Penyebab: 1. Nomor Rekening Bank pada Penerima  PMK Nomor  Seksi PDMS tidak ditemukan 195/PMK.05/2018 2. Supplier pada Penerima tidak sama  tentang Monev Pelaksanaan  dengan data supplier Anggaran Belanja K/L. 3. Nama Pegawai pada Penerima tidak  sama dengan data supplier 4. Nama Pemilik Rekening pada Penerima  tidak sama dengan data supplier 5. Dokumen tidak lengkap pada Penerima  tidak sama dengan data supplier Catatan : tetap menggunakan aplikasi  sanding  tetap akan menggunakan aplikasi sanding untuk mengurangi penolakan formal yang terjadi;  n kembali terkait pengelolaan data supplier;  k memanfaatkan rekon supplier di sakti satker

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Berdasarkan uji sampling pelaksanaan SOP    b) Prosedur  penerbitan SP2D dan hasil interviu dengan  Penerbitan SP2D pegawai, tidak ditemukan ketidaksesuaian  prosedur SOP penerbitan SP2D. Agar dapat di  pertahankan.   c) Penyelesaian  Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode   SP2D 1 Jam Juli s.d 31 Oktober  2022, terdapat  penyelesaian SP2D dengan durasi lebih 1 jam.  Tindak Lanjut: Jumlah SP2D dengan durasi lebih 1 jam  Selalu dilakukan koordinas sebanyak 13 SP2D dengan rincian : - Bulan Juli 8 SP2D, yaitu pada tanggal 15 Juli  2022 dikarenakan gangguan pada Aplikasi  SPAN sebagaimana Berita Acara nomor BA-  101 tahun 2022 - Bulan Agustus 1 SP2D, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 dikarenakan error pemgecekan  RPD dan error pada user Middle Office  sebagaimana Berita Acara nomor BA- 136  tahun 2022 - Bulan September 0 SP2D - Bulan Oktober 4 SP2D, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2022 dikarenakan error pengecekan  RPD dan error pada user Middle Office  sebagaimana Berita Acara nomor BA-135 tahun 2022

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Agar dipertahankan Terkait SubBag Seksi 1) PMK-178/PMK.05  Seksi PDMS /2018tentang Perubahan  PMK- 190/PMK.05/ 2012  tentang Tata Cara  Pembayaran dalam Rangka  Pelaksanaan APBN2) KEP  Ditjen Perbendaharaan  Nomor: KEP- 101/PB/2018  tentang Standar Operasional  Prosedur pada KPPN Agar terus ditingkatkan koordinasi antara  PMK-178/PMK.05 /2018 Seksi PDMS Seksi PDMS dan seksi Bank untuk menjaga  tentang Perubahan PMK-  dan Seksi Bank SP2D terbit kurang dari 1 jam SPM yang  190/PMK.05/ 2012 tentang  perlu mendapat perhatian adalah Tata Cara Pembayaran dalam : Rangka Pelaksanaan APBN  SPM GUP, SPM LS serta SPM, Gaji  tanggal 26 Desember  2018  Lainnya yang penerimanya maksimal 100  tentang Tata Cara  orang Pembayaran APBN SPM di Jam layanan yang perlu mendapat  perhatian ekstra adalah SPM yang diupload  pada jam 08.00 sd. 12.00 WITA si, internalisasi dan evaluasi seksi bank dan seksi PDMS dalam penyelesaian SP2D 1 jam

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi   d) Akurasi  Seluruh retur telah diproses tepat waktu sesuai  Berdasarkan hasil  Penyaluran Dana  aturan yang berlaku monitoring OMSPAN  SP2D periode Juli s.d Oktober  2022, terdapat 6 retur dari 3.620 (0,17%) SP2D dengan perincian: Juli : 0% yaitu 0 retur dari 933 SP2D Agustus : 0,12% yaitu 1  retur dari 855 SP2D September : 0,32% yaitu  3 retur dari 926 SP2D Oktober : 0,22% yaitu 2  retur dari 906 SP2D Alasan: rekening tidak ditemukan (salah rekening), dan  rekening telah ditutup Tindak Lanjut: KPPN telah memanfaatkan himbara;    e) Tingkat ketepatan  Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode - waktu penyampaian  Juli s.d 1 November 2022, tidak ada kontrak  data kontrak non  yang terlambat disampaikan ke KPPN multiyear

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi Agar lebih memanfaatkan fitur validasi,  seperti fasilitas mobile banking, OMSPAN,  - PER-58/PB/2013 atau  maupun fitur validasi pada aplikasi BOS  Perdirjen terkait pengelolaan  Salur data supplier dan data  kontrak; - ND-1383/PB.3/2022 Monitoring Gerakan Zero  Retur SP2D Tahun Anggaran  2022 Periode Januari - September 2022 Seksi PDMS n fitur validasi rekening pada omspan untuk bank himbara dan mobile banking untuk selain bank  Agar dipertahankan dan selalu  1) PMK Nomor  mengingatkan agar kontrak APBN ke KPPN  195/PMK.05/2018 tentang  maksimal 5 hari kerja setelah ditandatangani Monev Pelaksanaan  untuk memudahkan forecasting  Anggaran Belanja K/L.2)  penganggaran. PER-20/PB/2020 tentang  Pedoman Pelaksanaan  Penerimaan dan Pengeluaran Seksi PDMS Negara Pada Akhir Tahun  Anggaran 20203) ND- 533/PB/20204) KEP- 04/PB/2022 tentang Penilaian IKPA Tahun 2022

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi Tindak Lanjut: KPPN telah melakukan ed   f) Tingkat  Berdasarkan monitoring OM SPAN Tingkat  Sesuai dengan data dari  penyerapan/  penyerapan/ Realisasi belanja  s.d 1 November  Om SPAN sampai dengan  Realisasi belanja 2022  adalah sebesar 76,93%, dengan rincian  November 2022, tingkat  sebagai berikut: penyerapan/realisasi  - Belanja Pegawai  89,79% belanja satker yang belum  - Belanja Barang  73,97% mencapai 75% terdapat  - Belanja Modal 52,83% pada 12 satker dari total 53  - Transfer  75,94% satker, diantaranya: Untuk penyerapan di luar dana transfer s.d 1  1. 076-658220 KPU  November yaitu sebesar 78,42% KABUPATEN SUMBAWA (59.02%) 2. 076-658241 KPU  KABUPATEN SUMBAWA BARAT  (61.67%) 3. 025-664079 KANTOR  KEMENTERIAN AGAMA  KAB. SUMBAWA BARAT  (53,94%) 4. 025-664080 KANTOR  KEMENTERIAN AGAMA  KAB. SUMBAWA BARAT  (69.64%) 5. 056-667016 KANTOR  PERTANAHAN  KABUPATEN SUMBAWA  BARAT (63.20%) 6. 054-668601 BADAN  PUSAT STATISTIK KAB.  SUMBAWA BARAT  (68.78%) 7. 025-307871 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1  SUMBAWA KAB.  SUMBAWA (66.76%) 8. 025-420000 KANTOR  KEMENTERIAN AGAMA  KAB. SUMBAWA (74.81%)

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi dukasi dan berkoordinasi dengan satker terkait pengelolaan data kontrak - Melakukan monitoring pada rencana  Nota Dinas Dirjen  Halaman III DIPA untuk melihat realisasi  Perbendaharaan Nomor ND-  yang belum dilakukan di setiap bulan 292/PB/2022 tanggal 25  - Memantau termin-termin pada kontrak  Agustus 2022 hal Akselerasi  yang belum terbayar sehingga sampai di  Belanja KL dan Pemda akhir tahun 2022 pembayaran termin  tersebut bisa menjadi penambah angka  Seksi PDMS pennyerapan - Terus meningkatkan koordinasi dengan  satuan kerja (terutama dengan satuan kerja  dengan pagu besar) melalui one on one  meeting sebagaimana yang sudah dilakukan secara rutin. -Melakukan antisipasi untuk meminimalisasi  potensi kendala sejalan implementasi Sakti  dan pelaksanaan LLAT 2022 antara lain  pada Satker yang mempunyai rencana  BAST pada Akhir bulan Desember 2022  yang akan memerlukan Bank Garansi  dengan menginisiasi pertemuan tiga pihak  Satker, rekanan dan perbankan.

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi 9. 025-420005 KANTOR  KEMENTERIAN AGAMA  KAB. SUMBAWA (70,27%) 10.056-432181 KANTOR Tindak Lanjut: 1. KPPN telah berkoordina maupun melalui one on on 2. KPPN mengingatkan ke oleh satker dan/atau monit 3. KPPN akan memonitorin   g. Penyerahan  Penyampaian berkas fisik/hardcopy SPM bulan    hardcopy SPM oleh  sebelumnya (Pasca-Penyelesaian Tagihan)  satker telah dikirim Satker sebelum tanggal 20 dan  KPPN Sumbawa Besar telah  mengadministrasikan secara teratur.Monitoring  Data Penyampaian hardcopy SPM ke KPPN  bulan Juli s.d  Oktober 2022 berdasarkan data  spreadsheet Bukti Fisik SPM Satker

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi asi dengan satker terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran baik via chat  ne meeting;  embali terkait tagihan yang harus dan akan diajukan ke KPPN melalui informasi proyeksi realisasi  toring kontrak satker oleh KPPN (termasuk ketentuan  LLAT);  ng kontrak-kontrak yang berpotensi menggunakan jaminan akhir tahun Agar dapat di pertahankan. SE-94/PB/2020 tentang  Seksi PD Mekanisme Penyampaian  Hardcopy SPM/SP3B  BLU/MPHL-BJS atau  SP2HL/SP4HL atau  APDPL/SKP-L/C (Bertanda  Tangan) pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).Satker  wajib menyampaikan  hardcopy SPM/MPHL-  BJS/SP2HL/SP4HL (asli  bertandatangan dan stempel)  beserta lampiran  pendukungnya kepada KPPN  secara rutin per-bulan, paling  lambat tanggal 15 bulan  berikutnya.

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Penyelesaian SKPP pada KPPN telah    3) Penyelesaian  dilaksanakan dan ditatausahakan sesuai  - SKPP ketentuan yang diatur dalam PER-02/PB/2018  (dipermudah dengan inovasi aplikasi 101Online yang bisa diakses pada  http://101online.kppnsumbawabesar.online ) c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara   1) Penerbitan Surat  Mekanisme penerbitan surat  Persetujuan /  persetujuan/penolakan pembukuan rekening  Penolakan  sudah sesuai dengan ketentuan yakni kejelasan Pembukaan  tujuan penggunaan rekening, kejelasan  Rekening mekanisme penyaluran dana pada rekening;  kejelasan sumber dana, dan kejelasan  perlakuan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro. Penamaan rekening telah sesuai yakni  BPN (untuk rekening pemerimaan), BPG (untuk Rekening Pengeluaran), BPP (Rekening  Pengeluaran Pembantu), dan RPL (Rekening  Lainnya).

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PER-02/PB/2020 tentang  Seksi  Pelaksanaan Pembayaran  PDMS Gaji Menggunakan Database  Gaji Terpusat. - PMK No 182/PMK.05/2017 Seksi Bank tentang Pengelolaan  Rekening Milik Satuan Kerja

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - KPPN telah mengirimkan Laporan Saldo    2) Penerbitan Daftar  Rekening Satker Lingkup KPPN Sumbawa  Saldo Rekening Besar ke Kanwil DJPb Prov. NTB sesuai  ketentuan, dengan total 17 rekening, dengan  rincian 12 Rekening Pemerintah Lainnya, dan 5 Rekening Bendahara Penerimaan:- Bulan Juni  2022 dengan ND-328 (telah menjadi hak  negara 12 satker sebesar Rp1.633.443.733,71  dan yang belum menjadi hak negara 5 satker  sebesar Rp1.905.871.471,21)- Bulan Juli 2022  dengan ND-380 (telah menjadi hak negara 12  satker sebesar Rp1.668.932.168,92 dan yang  belum menjadi hak negara 5 satker sebesar  Rp1.282.697.154,00)- Bulan Agustus 2022  dengan ND-429 (telah menjadi hak negara 12  satker sebesar Rp1.666.086.783,81 dan yang  belum menjadi hak negara 5 satker sebesar  Rp1.511.795.845,00)- Bulan September 2022  dengan ND-482 (telah menjadi hak negara 12  satker sebesar Rp1.673.329.116,37 dan yang  belum menjadi hak negara 5 satker sebesar  Rp2.508.751.139,00)

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK No 182/PMK.05/  Seksi Bank 2017tentang Pengelolaan  Rekening Milik Satuan Kerja

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi - Rekonsiliasi Rekening antara KPPN dan Satker    3) Pengendalian  dan KPPN dan Bank Umum  untuk semester II  - Rekening Satker Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh KPPN  Sumbawa Besar sampai dengan bulan Oktober  2022 sebagai berikut: BAR Rekening dengan BNI No.BA-  118/KPN.230403/2022 tgl.1-10-2022 BAR Rekening dengan Bank Mandiri No.BA-  120/KPN.230403/2022 tgl.1-10-2022 BAR Rekening dengan BRI No.B.4276/KC-  XI/OPS/10/2022 tgl.18-10-2022   4) Tata kelola  KPPN telah melakukan penerbitan nota  Konfirmasi  konfirmasi penerimaan negara sesuai dengan  Penerimaan Negara ketentuan (dipermudah dengan inovasi aplikasi  101Online yang bisa diakses pada  http://101online.kppnsumbawabesar.online)

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi PMK No 182/PMK.05/ 2017 Seksi Bank tentang Pengelolaan  Rekening Milik Satuan Kerja - PER-5/PB/2018 tentang  Seksi Bank Petunjuk Pelaksanaan  Konfirmasi Setoran  Penerimaan Negara

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi   5) Tata Kelola Retur  Selama periode 01-07-2022 s.d. 31-10-2022  Terdapat Surat  SP2D terdapat 6 (enam) retur yang disebabkan  Pemberitahuan Retur  Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak  SP2D ke Kuasa  Ditemukan.Retur tanggal 10-08-2022,  PA/Satker yang melebihi  pemberitahuan tgl 12-08-2022 S-716 (2  3 hari kerja (yakni 5 hari  HK)Retur tanggal 12-09-2022, pemberitahuan kerja), yaitu retur tanggal  tgl 19-09-2022 S-774 (5 HK)Retur tanggal 14- 12-09-2022(403664  09-2022, pemberitahuan tgl 19-09-2022 S-771  KPPN SUMBAWA  (3 HK)Retur tanggal 26-09-2022,  BESAR PENGELOLA  pemberitahuan tgl 28-09-2022 S-784 (2  PENYALURAN DANA  HK)Retur tanggal 17-10-2022, pemberitahuan  ALOKASI KHUSUS  tgl 19-10-2022 S-824 (2 HK)Retur tanggal 17- FISIK DAN DANADESA)  10-2022, pemberitahuan tgl 19-10-2022 S-824  diproses dengan surat  (2 HK) pemberitahuan nomor S-  774/KPN.2304/2022  tanggal 19-09-2022. Tindak Lanjut :  Retur yang dimaksud adal sistem SKN BI membutuhk Tidak seperti overbooking  sekitar 2-4 hari setelah SP OMSPAN.  Sebagai tindaklanjut, Kasi  di Aplikasi OMSPAN dan S pengecekan Retur pada A

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi - Agar tetap mempedomani PER-9 pasal 7  - PER-9/PB/2018 tentang  Seksi Bank ayat 1 terkait batas waktu pemberitahukan  Tata Cara Penyelesaian Retur retur, dan penyelesaiannya berpedoman  SP2D.KPPN menyampaikan  pada ND- 177- Sebagai langkah antisipasi  Surat Pemberitahuan Retur  terlambatnya notifikasi retur dari OMSPAN  SP2D ke Kuasa PA/Satker  (muncul tgl 15 sept tetapi tertanggal 12  dengan dilampiri Daftar Retur  Sept), agar mengikuti grup telegram seksi  SP2D paling lambat 3 (tiga)  Bank.- Melengkapi bukti keterlambatan atas  hari kerja berikutnya.- ND- notifikasi retur tersebut melalui data dukung  177/PB.2/2022 tentang  histori pada tanggal keterlambatan tersebut Mekanisme Penyelesaian  Retur Dana BOS, BOP PAUD dan BOP Pendidikan  Kesetaraan tanggal  18Februari 2022- ND- 1383/PB.3/2022Monitoring  Gerakan Zero Retur SP2D  Tahun Anggaran 2022  Periode Januari-September  2022 lah jenis retur dana BOP PAUD yang mana menggunakan sistem SKN BI atau kliring. Pada  kan waktu lebih lama untuk mentransfer dan mengetahui adanya retur dari BI ke bank penyalur.   yang bisa diketahui di akhir hari setelah munculnya SP2D, kliring SKN BI membutuhkan waktu  P2D terbit untuk bisa diketahui bahwa rekening tersebut retur pada aplikasi SPAN maupun   Bank telah bergabung pada Grup Seksi Bank dan melakukan pengecekan setiap akhir hari kerja SPAN. untuk menyimpan history retur SP2D, Staff Seksi Bank akan menyimpan manual data  Aplikasi SPAN setiap hari.

No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan Supervisi -   6) Monitoring  Monitoring kepatuhan Bank Persepsi Triwulan  Kepatuhan Bank/Pos  III TA 2022 telah dilaksanakan berdasarkan ST- Persepsi 83/KPN.2304/2022 tanggal 12 September  2022, dan sesuai BA Pelaksanaan Uji Petik  Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Persepsi  dengan rincian: - BRI Cabang Sumbawa Besar yang  dilaksanakan tanggal 15 September 2022 - Bank Mandiri Cabang Pembantu Sumbawa  Besar tanggal 15 September 2022 - BNI Cabang Sumbawa Besar yang  dilaksanakan tanggal 15 September 2022 - Bank NTB Syariah Cabang Taliwang pada  tanggal 15 September 2022 d. Verifikasi Akuntansi Sudah dilakukan rekonsiliasi internal setiap hari - antar seksi (VeraKI, Bank, dan PDMS), berita  -   1) Rekonsiliasi  acara rekon ditandatangani oleh seksi terkait. Internal   2) Rekonsiliasi  - Proses rekonsiliasi telah dilaksanakan sesuai  Tingkat UAKPA ketentuan sampai dengan bulan Oktober 2022 - Rekonsiliasi eksternal tingkat UAKPA dengan  KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu

Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC - Terkait SubBag Seksi SE-84/PB/2017 tanggal 12  Seksi Bank Oktober 2017, tentang Juknis  Pelaksanaan dan Pelaporan  Monev Kepatuhan Bank/Pos  Persepsi dalam rangka  Pelaksanaan Perjanjian Jasa  Pelayanan Perbankan  sebagai Bank/Pos Persepsi  yang Melaksanakan Sistem  Penerimaan Negara Secara  Elektronik dalam Rangka  Pelaksanaan TSA  Penerimaan - PMK 104/PMK.05/2017 Seksi  Manual IKU pelaksana Vera VeraKI - PMK 222/PMK.05/2016 Seksi  VeraKi