LHPS SEMESTER II NTB

HASIL KU INDEKS KEPUASAN PEG SEMESTE No Kepentingan (I) (I) (I) (I) (I) total I 12345 1 1 26 4,96 2 27 5,00 3 1 26 4,96 4 1 26 4,96 5 2 25 4,93 6 2 25 4,93 7 27 5,00 8 27 5,00 9 27 5,00 10 27 5,00 11 27 5,00 12 27 5,00 13 27 5,00 total I = Y 64,74 IKP = (T/5Y) x 100% IKP = 316,439 x 100% = 5 x 64,74

UESIONER GAWAI KPPN MATARAM ER II 2022 Kepuasan Skor (P) (P) (P) (P) (P) total P S=I x P 1 2 3 4 27 3 5 4 1 24 3,94 19,58 1 1 23 4,85 24,26 2 2 26 4,96 24,63 26 4,96 24,63 26 4,96 24,45 25 4,93 24,26 25 4,93 24,63 27 5,00 25,00 27 5,00 25,00 27 5,00 25,00 27 5,00 25,00 27 5,00 25,00 27 5,00 25,00 total S = T 316,439 316,439 x 100% = 99,45 % 323,70

HASIL KU INDEKS KEPUASAN PEGAWA SEMESTE No Kepentingan (I) (I) Kep (I) (I) (I) 34 total I (P) 12 5 15 5,00 1 15 5,00 2 15 5,00 3 15 5,00 4 15 5,00 5 15 5,00 6 15 5,00 7 15 5,00 8 15 5,00 9 15 5,00 10 15 5,00 11 15 5,00 12 15 5,00 13 total I = Y 65,00 IKP = (T/5Y) x 100% IKP = 323,333 x 100% = 3 5 x 65

UESIONER WAI KPPN SUMBAWA BESAR ER II 2022 puasan Skor ) (P) (P) (P) (P) total P S=I x P 1 234 5 15 5,00 25,00 24,67 1 14 4,93 25,00 25,00 15 5,00 25,00 25,00 15 5,00 24,67 25,00 15 5,00 25,00 24,67 15 5,00 24,67 24,67 1 14 4,93 25,00 15 5,00 15 5,00 1 14 4,93 1 14 4,93 1 14 4,93 15 5,00 total S = T 323,333 323,333 x 100% = 99,45 % 325,00

MATRIKS HASIL SUPERVISI PA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAH PERIODE SEMESTE No Komponen Hasil Implementasi di Lapangan Permasalaha Supervisi - 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. Mengawal Evaluasi KPPN Sumbawa Besar telah menyusun Belanja di Daerah Dokumen Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester II tahun 2022 dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018 dan telah disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB dengan Nota Dinas Kepala KPPN Sumbawa Besar Nomor ND- 375/KPN.2304/2022 tanggal 6 Agustus 2022 b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker

ADA KPPN SUMBAWA BESAR HARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ER II TAHUN 2022 PIC an Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait SubBag Seksi Capaian kinerja yang telah diraih pada 1) PMK Nomor Seksi PDMS semester I tahun 2022 agar terus 195/PMK.05/2018 tentang dipertahankan dan ditingkatkan, telah Monev Pelaksanaan Anggaran dilakukan pemetaan permasalahan yang Belanja K/L. muncul pada semester I 2022 serta 2) Surat Dirjen solusi pemecahannya. Untuk Perbendaharaan Nomor S- meningkatkan kualitas laporan RPA 23/PB/2022 tanggal 27 Januari dapat melakukan benchmarking laporan 2022 hal Penyampaian RPA smtr 1 2022 KPPN Bima juara 1 Rencana Penarikan Dana KPPN Tipe A2 pada Pelaksanaan Anggaran TA 2022

1) Pembinaan Pada Semester II tahun 2022 cukup banyak - kompetensi teknis kegiatan yang bertujuan meningkatkan Pejabat kompetensi teknis pejabat perbendaharaan Perbendaharaan satker yang diselenggarakan oleh KPPN Satker Sumbawa Besar dan sudah disertai dengan laporan, antara lain : - Telah disusun monitoring pemetaan PPK, PPSPM, Bendahara, serta admin Simaspaten untuk satuan kerja lingkup KPPN Sumbawa Besar - Telah dilakukan kegiatan Pendampingan Pengisian Caput dan Pengajuan Revisi Hal. III DIPA pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana Undangan Kepala KPPN Sumbawa Besar nomor UND-39/KPN.2304/2022 - Telah disusun Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SAKTI SemesterI 2022 sebagaimana Nota Dinas Kepala Seksi PDMS nomor ND-46/KPN.230402/2022 tanggal 31 Agustus 2022 - Sidang Pleno Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Lingkup KPPN Sumbawa Besar Periode I Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana Undangan Kepala KPPN Sumbawa Besar nomor UND- 41/KPN.2304/2022 tanggal 19 Juli 2022 - Sosialisasi Antikorupsi - Budaya Anti Gratifikasi dan Bimbingan Teknis Rekonsiliasi Periode Juli 2022 pada tanggal 25 Agustus

- PMK Nomor 154/PMK.05/2014 Seksi tentang Pelaksanaan SPAN PDMS sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 278/PMK.05/2014;

2) Peningkatan - Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA KPPN Berdasarkan monitorin kapasitas serta Sumbawa Besar telah dibentuk.dengan Monev PA masih terda kualitas pengelolaan Keputusan Kepala KPPN Sumbawa Besar indikator penilaian IKP dan pelaksanaan Nomor KEP-028/WPB.23/KP.04/2022 dan Sumbawa Besar selak anggaran oleh satker perubahan Nomor KEP-047/KPN.2304/2022\\ BUN yg perlu ditingkat - Berdasarkan OMSPAN, nilai IKPA KPPN antara lain: Deviasi Ha Sumbawa Besar sampai dengan bulan Oktober (79,55) (per4 November) adalah 74,64 (nilai Caput Oktober masih terhitung 16.65, karena upload caput masih terproses sampai 5 hari kerja di awal bulan - Telah melakukan pemantauan progres penyerapan satker (Tim terkait) dan berkoordinasi dengan satker untuk meningkatkan progres penyerapan belanja yang berkualitas.

ng pada: 1. Agar secara rutin melakukan 1) PMK Nomor Seksi PDMS apat monitoring melalui apl Monev PA dan 195/PMK.05/2018 tentang PA KPPN langkah2 tindaklanjutnya Monev Pelaksanaan Anggaran u kuasa 2. Agar segera dikoordinasikan dengan Belanja K/L. tkan satker untuk mengisi output di OMSPAN 2) PER-4/PB/2022 tentang al III DIPA dalam jangka waktu 5 hari kerja awal Juknis Penilaian IKPA Tahun bulan. 2022 3. Untuk bulan November dilakukan 3) S-2/PB/2022 tentang monitoring dan evaluasi pada satuan pengisian data capaian output kerja yang realisasinya masih belum sesuai rencana yang mengakibatkan deviasinya tinggi, terutama satuan kerja dengan pagu yang besar. 4. Memastikan batas-batas Langkah- Langkah Akhir Tahun 2022 agar tidak ada dispensasi SPM, misalnya melakukan pemantauan dan mendorong koordinasi lebih awal atas BAST/BAPP berdasarkan termin kontrak yang belum dicairkan

3). Mengawal Pelaksanaan KKP telah sesuai dengan aturan - implementasi dan berdasarkan uji sampling penggunaan simplifikasi nominal UP satker KKP, telah sesuai dengan pelaksanaan proporsi UP yang ditetapkan. anggaran - Berdasarkan data dari OMSPAN, telah diterbitkan persetujuan UP untuk 54 satker dan 38 diantaranya terdapat porsi KKP. Realisasi GUP KKP sejak bulan Juli sampai dengan 2 November 2022 adalah sebesar Rp.325.850.019 ,- yang berasal dari 10 satker dengan jumlah transaksi sebanyak 40 transaksi - Terkait upaya peningkatan budaya cashless, implementasi CMS VA untuk KPPN Sumbawa Besar tergolong rendah. Dari 54 satker pengelola UP, baru sekitar 15 satker (28%) yang sudah mengimplementasikan CMS VA, sisanya sebanyak 39 (72%) belum mengimpelemntasikan.

-Terdapat penurunan jumlah satker yang 1) PMK-196/PMK.05/2018 Seksi PDMS memanfaatkan KKP meskipun jumlah tentang Tata Cara transaksi meningkat. Pembayaran dan Penggunaan - Agar mendorong satker di lingkup KKP. KPPN Sumbawa Besar untuk 2) PMK-178/PMK.05/2018 memanfaatkan KKP melalui sharing tentang Perubahan PMK- session testimoni rekanan maupun 190/PMK.05/ 2012 tentang satker yang aktif mengimplementasikan Tata Cara Pembayaran dalam KKP. Rangka Pelaksanaan APBN alternatif langkah yang bisa dilakukan : - Melakukan sosialisasi dengan mengundang pihak bank terkait implementasi CMS VA pada masing- masing bank - Memberikan penghargaan bagi satker yang paling aktif melaksanakan KKP - Mendorong satker untuk melakukan pembayaran perjadin dengan KKP, misalkan tiket pesawat

Pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme - digipay untuk satker dalam wilayah pembayaran KPPN Sumbawa Besar adalah sebagai berikut : - Jumlah Satker Pengelola UP sebanyak 48 satker - Jumlah satker yang direkrut s.d September 2022 sebanyak 34 satker (terdapat penambahan 5 satker dari Semester I ) - Jumlah vendor yang direkrut s.d bulan September 2022 sebanyak 22 vendor (terdapat penambahan 11 vendor dari Semester I) - Jumlah transaksi s.d bulan September 2022 sebanyak 735 transaksi (terdapat penambahan 375 transaksi dari Semester I) 2 Pengelolaan Perbendaharaan a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah

Agar terus dipertahankan dan Perdirjen Perbendaharaan PDMS ditingkatkan di masa masa yang akan Nomor PER-20/PB/2019 datang. tentang Uji coba penggunaan UP melalui marketplace dan Digital Payment pada Satker

1) Akurasi RPD Berdasarkan monitoring Aplikasi OMSPAN, - Harian Satker Deviasi RPD Harian Satker pada KPPN Sumbawa Besar dari bulan Juli s.d Oktober 2022 adalah sebesar 0% atau dengan tingkat akurasi sempurna. b. Penatausahaan Pengeluaran Negara

- 1) PMK Nomor 197/PMK.05/ Seksi 2017 tentang Rencana PDMS Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; 2) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 23/PB/2022 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 3) Nota Dinas Direktur Pengelolan Kas Negara Nomor ND-147/PB.3/2022 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

1) Pengeluaran Berita Acara Penyampaian KIPS (Kartu _ Negara Pra- Identitas Petugas Satker) dan PIN PPSPM Penyelesaian (Personal Identification Number ) terhitung Tagihan mulai Januari 2022 sudah diakomodasi aplikasi SAKTI melalui OTP. Proses bisnis mengikuti manual aplikasi SAKTI. KIPS diperlukan untuk Penyampaian belanja pegawai(gaji) melalui aplikasi GPP. 2) Penyelesaian Tagihan

Dapat mengusulkan revisi SOP atau KIPS: Seksi SOP baru a. PER-57/PB/2010 tentang PDMS Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; b. PER-40/PB/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PER- 57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D. PIN PPSPM a. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara b. PER-19/PB/2012 tentang Juknis Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Arsip Data Komputer SPM

a) Jumlah Penolakan Penolakan SPM (Payment Management Untuk periode 01-07-2 Substantif atas SPM Resume Tagihan / PMRT) formal maupun 31-10-2022: dalam satu periode substantif. 1. Penolakan Formal : pembinaan 1,6% dari 387 penolak se NTB, atau 0,15% da SPM 2. Penolakan Substant Prosentase Penolakan - Bulan Juli sebesar 0% dari 946 SPM masuk - Bulan Agustus sebes 0,10%, yaitu 1 dari 97 masuk - Bulan September se 0,31%, yaitu 3 dari 1.0 masuk - Bulan Oktober sebes 0,21%, yaitu 2 dari 994 masuk b) Prosedur Berdasarkan uji sampling pelaksanaan SOP - Penerbitan SP2D penerbitan SP2D dan hasil interviu dengan pegawai, tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D. Agar dapat di pertahankan.

2022 s.d. Penyebab: PMK Nomor 195/PMK.05/2018 Seksi PDMS 1. Nomor Rekening Bank pada Penerima tentang Monev Pelaksanaan 6 atau tidak ditemukan Anggaran Belanja K/L. kan SPM 2. Supplier pada Penerima tidak sama ari 3.922 dengan data supplier 3. Nama Pegawai pada Penerima tidak tif : 0 sama dengan data supplier 4. Nama Pemilik Rekening pada n SPM: Penerima tidak sama dengan data %, yaitu 0 supplier 5. Dokumen tidak lengkap pada sar Penerima tidak sama dengan data 75 SPM supplier ebesar Catatan : tetap menggunakan aplikasi 007 SPM sanding sar 4 SPM Agar dipertahankan 1) PMK-178/PMK.05 /2018 Seksi tentang Perubahan PMK- PDMS 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2) KEP Ditjen Perbendaharaan Nomor: KEP- 101/PB/2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN

c) Penyelesaian Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode SP2D 1 Jam Juli s.d 31 Oktober 2022, terdapat penyelesaian SP2D dengan durasi lebih 1 jam. Jumlah SP2D dengan durasi lebih 1 jam sebanyak 13 SP2D dengan rincian : - Bulan Juli 8 SP2D, yaitu pada tanggal 15 Juli 2022 dikarenakan gangguan pada Aplikasi SPAN sebagaimana Berita Acara nomor BA- 101 tahun 2022 - Bulan Agustus 1 SP2D, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022 dikarenakan error pemgecekan RPD dan error pada user Middle Office sebagaimana Berita Acara nomor BA- 136 tahun 2022 - Bulan September 0 SP2D - Bulan Oktober 4 SP2D, yaitu pada tanggal 21 Oktober 2022 dikarenakan error pengecekan RPD dan error pada user Middle Office sebagaimana Berita Acara nomor BA-135 tahun 2022

Agar terus ditingkatkan koordinasi antara PMK-178/PMK.05 /2018 Seksi PDMS dan Seksi PDMS dan seksi Bank untuk tentang Perubahan PMK- Seksi Bank menjaga SP2D terbit kurang dari 1 jam 190/PMK.05/ 2012 tentang SPM yang perlu mendapat perhatian Tata Cara Pembayaran dalam adalah Rangka Pelaksanaan APBN : tanggal 26 Desember 2018 SPM GUP, SPM LS serta SPM, Gaji tentang Tata Cara Lainnya yang penerimanya maksimal 100 Pembayaran APBN orang SPM di Jam layanan yang perlu mendapat perhatian ekstra adalah SPM yang diupload pada jam 08.00 sd. 12.00 WITA

d) Akurasi Seluruh retur telah diproses tepat waktu sesuai Berdasarkan hasil mon Penyaluran Dana SP2D aturan yang berlaku OMSPAN periode Juli Oktober 2022, terdapa dari 3.620 (0,17%) SP2 dengan perincian: Juli : 0% yaitu 0 retur d SP2D Agustus : 0,12% yaitu dari 855 SP2D September : 0,32% yai dari 926 SP2D Oktober : 0,22% yaitu 2 dari 906 SP2D Alasan: rekening tidak ditemuk rekening), dan rekenin ditutup e) Tingkat ketepatan Berdasarkan hasil monitoring OMSPAN periode - waktu penyampaian Juli s.d 1 November 2022, tidak ada kontrak data kontrak non yang terlambat disampaikan ke KPPN multiyear

nitoring Agar lebih memanfaatkan fitur validasi, - PER-58/PB/2013 atau Seksi s.d seperti fasilitas mobile banking, Perdirjen terkait pengelolaan PDMS at 6 retur OMSPAN, maupun fitur validasi pada data supplier dan data kontrak; 2D aplikasi BOS Salur - ND-1383/PB.3/2022 Monitoring Gerakan Zero Retur dari 933 SP2D Tahun Anggaran 2022 Periode 1 retur Januari - September 2022 itu 3 retur 2 retur kan (salah ng telah Agar dipertahankan dan selalu 1) PMK Nomor Seksi mengingatkan agar kontrak APBN ke 195/PMK.05/2018 tentang PDMS KPPN maksimal 5 hari kerja setelah Monev Pelaksanaan Anggaran ditandatangani untuk memudahkan Belanja K/L. forecasting penganggaran. 2) PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020 3) ND-533/PB/2020 4) KEP-04/PB/2022 tentang Penilaian IKPA Tahun 2022

f) Tingkat Berdasarkan monitoring OM SPAN Tingkat Sesuai dengan data dari penyerapan/ Realisasi belanja penyerapan/ Realisasi belanja s.d 1 November sampai dengan Novembe 2022 adalah sebesar 76,93%, dengan rincian tingkat penyerapan/realis satker yang belum menca sebagai berikut: terdapat pada 12 satker d - Belanja Pegawai 89,79% 53 satker, diantaranya: - Belanja Barang 73,97% 1. 076-658220 KPU KAB - Belanja Modal 52,83% SUMBAWA (59.02%) - Transfer 75,94% 2. 076-658241 KPU KAB SUMBAWA BARAT (61.6 Untuk penyerapan di luar dana transfer s.d 1 3. 025-664079 KANTOR November yaitu sebesar 78,42% KEMENTERIAN AGAMA SUMBAWA BARAT (53,9 4. 025-664080 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SUMBAWA BARAT (69.6 5. 056-667016 KANTOR PERTANAHAN KABUPA SUMBAWA BARAT (63.2 6. 054-668601 BADAN P STATISTIK KAB. SUMBA BARAT (68.78%) 7. 025-307871 MADRASA ALIYAH NEGERI 1 SUMB KAB. SUMBAWA (66.76% 8. 025-420000 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SUMBAWA (74.81%) 9. 025-420005 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA SUMBAWA (70,27%) 10.056-432181 KANTOR PERTANAHAN KAB. SU

Om SPAN - Melakukan monitoring pada rencana Nota Dinas Dirjen Seksi PDMS er 2022, Halaman III DIPA untuk melihat realisasi Perbendaharaan Nomor ND- sasi belanja yang belum dilakukan di setiap bulan 292/PB/2022 tanggal 25 apai 75% - Memantau termin-termin pada kontrak Agustus 2022 hal Akselerasi dari total yang belum terbayar sehingga sampai di Belanja KL dan Pemda BUPATEN akhir tahun 2022 pembayaran termin tersebut bisa menjadi penambah angka BUPATEN pennyerapan 67%) - Terus meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja (terutama dengan satuan A KAB. kerja dengan pagu besar) melalui one on 94%) one meeting sebagaimana yang sudah A KAB. dilakukan secara rutin. 64%) -Melakukan antisipasi untuk meminimalisasi potensi kendala sejalan ATEN implementasi Sakti dan pelaksanaan 20%) LLAT 2022 antara lain pada Satker yang PUSAT mempunyai rencana BAST pada Akhir AWA bulan Desember 2022 yang akan memerlukan Bank Garansi dengan AH menginisiasi pertemuan tiga pihak BAWA Satker, rekanan dan perbankan. %) A KAB. A KAB. R UMBAWA

g. Penyerahan Penyampaian berkas fisik/hardcopy SPM bulan hardcopy SPM oleh sebelumnya (Pasca-Penyelesaian Tagihan) satker telah dikirim Satker sebelum tanggal 20 dan KPPN Sumbawa Besar telah mengadministrasikan secara teratur. Monitoring Data Penyampaian hardcopy SPM ke KPPN bulan Juli s.d Oktober 2022 berdasarkan data spreadsheet Bukti Fisik SPM Satker 3) Penyelesaian Penyelesaian SKPP pada KPPN telah - SKPP dilaksanakan dan ditatausahakan sesuai ketentuan yang diatur dalam PER-02/PB/2018 (dipermudah dengan inovasi aplikasi 101Online yang bisa diakses pada http://101online.kppnsumbawabesar.online ) c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara

Agar dapat di pertahankan. SE-94/PB/2020 tentang Seksi PD - Mekanisme Penyampaian Hardcopy SPM/SP3B BLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C (Bertanda Tangan) pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Satker wajib menyampaikan hardcopy SPM/MPHL- BJS/SP2HL/SP4HL (asli bertandatangan dan stempel) beserta lampiran pendukungnya kepada KPPN secara rutin per-bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PER-02/PB/2020 tentang Seksi Pelaksanaan Pembayaran Gaji PDMS Menggunakan Database Gaji Terpusat.

1) Penerbitan Surat Mekanisme penerbitan surat - Persetujuan / persetujuan/penolakan pembukuan rekening Penolakan sudah sesuai dengan ketentuan yakni Pembukaan kejelasan tujuan penggunaan rekening, Rekening kejelasan mekanisme penyaluran dana pada rekening; kejelasan sumber dana, dan kejelasan perlakuan terhadap bunga/nisbah dan/atau jasa giro. Penamaan rekening telah sesuai yakni BPN (untuk rekening pemerimaan), BPG (untuk Rekening Pengeluaran), BPP (Rekening Pengeluaran Pembantu), dan RPL (Rekening Lainnya).

- PMK No 182/PMK.05/2017 Seksi Bank tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja

2) Penerbitan Daftar KPPN telah mengirimkan Laporan Saldo - Saldo Rekening Rekening Satker Lingkup KPPN Sumbawa Besar ke Kanwil DJPb Prov. NTB sesuai ketentuan, dengan total 17 rekening, dengan rincian 12 Rekening Pemerintah Lainnya, dan 5 Rekening Bendahara Penerimaan: - Bulan Juni 2022 dengan ND-328 (telah menjadi hak negara 12 satker sebesar Rp1.633.443.733,71 dan yang belum menjadi hak negara 5 satker sebesar Rp1.905.871.471,21) - Bulan Juli 2022 dengan ND-380 (telah menjadi hak negara 12 satker sebesar Rp1.668.932.168,92 dan yang belum menjadi hak negara 5 satker sebesar Rp1.282.697.154,00) - Bulan Agustus 2022 dengan ND-429 (telah menjadi hak negara 12 satker sebesar Rp1.666.086.783,81 dan yang belum menjadi hak negara 5 satker sebesar Rp1.511.795.845,00) - Bulan September 2022 dengan ND-482 (telah menjadi hak negara 12 satker sebesar Rp1.673.329.116,37 dan yang belum menjadi hak negara 5 satker sebesar Rp2.508.751.139,00)

- PMK No 182/PMK.05/ 2017 Seksi Bank tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja

3) Pengendalian Rekonsiliasi Rekening antara KPPN dan Satker - Rekening Satker dan KPPN dan Bank Umum untuk semester II - Tahun 2022 telah dilaksanakan oleh KPPN Sumbawa Besar sampai dengan bulan Oktober 2022 sebagai berikut: BAR Rekening dengan BNI No.BA- 118/KPN.230403/2022 tgl.1-10-2022 BAR Rekening dengan Bank Mandiri No.BA- 120/KPN.230403/2022 tgl.1-10-2022 BAR Rekening dengan BRI No.B.4276/KC- XI/OPS/10/2022 tgl.18-10-2022 4) Tata kelola KPPN telah melakukan penerbitan nota Konfirmasi konfirmasi penerimaan negara sesuai dengan Penerimaan Negara ketentuan (dipermudah dengan inovasi aplikasi 101Online yang bisa diakses pada http://101online.kppnsumbawabesar.online)

- PMK No 182/PMK.05/ 2017 Seksi Bank tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja - PER-5/PB/2018 tentang Seksi Bank Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara

5) Tata Kelola Retur Selama periode 01-07-2022 s.d. 31-10-2022 Terdapat Surat Pembe SP2D terdapat 6 (enam) retur yang disebabkan Retur SP2D ke Kuasa Rekening Supplier Tidak Aktif / Salah / Tidak PA/Satker yang meleb Ditemukan. kerja (yakni 5 hari kerja Retur tanggal 10-08-2022, pemberitahuan tgl retur tanggal 12-09-202 12-08-2022 S-716 (2 HK) (403664 KPPN SUMBA Retur tanggal 12-09-2022, pemberitahuan tgl BESAR PENGELOLA 19-09-2022 S-774 (5 HK) PENYALURAN DANA Retur tanggal 14-09-2022, pemberitahuan tgl KHUSUS FISIK DAN D 19-09-2022 S-771 (3 HK) DESA) diproses denga Retur tanggal 26-09-2022, pemberitahuan tgl pemberitahuan nomor 28-09-2022 S-784 (2 HK) 774/KPN.2304/2022 ta Retur tanggal 17-10-2022, pemberitahuan tgl 09-2022. 19-10-2022 S-824 (2 HK) Retur tanggal 17-10-2022, pemberitahuan tgl 19-10-2022 S-824 (2 HK) 6) Monitoring Monitoring kepatuhan Bank Persepsi Triwulan - Kepatuhan Bank/Pos III TA 2022 telah dilaksanakan berdasarkan ST- Persepsi 83/KPN.2304/2022 tanggal 12 September 2022, dan sesuai BA Pelaksanaan Uji Petik Monitoring Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dengan rincian: - BRI Cabang Sumbawa Besar yang dilaksanakan tanggal 15 September 2022 - Bank Mandiri Cabang Pembantu Sumbawa Besar tanggal 15 September 2022 - BNI Cabang Sumbawa Besar yang dilaksanakan tanggal 15 September 2022 - Bank NTB Syariah Cabang Taliwang pada tanggal 15 September 2022

eritahuan - Agar tetap mempedomani PER-9 pasal - PER-9/PB/2018 tentang Tata Seksi Bank 7 ayat 1 terkait batas waktu Cara Penyelesaian Retur bihi 3 hari pemberitahukan retur, dan SP2D. a), yaitu penyelesaiannya berpedoman pada ND- KPPN menyampaikan Surat 22 177 Pemberitahuan Retur SP2D ke AWA - Sebagai langkah antisipasi Kuasa PA/Satker dengan terlambatnya notifikasi retur dari dilampiri Daftar Retur SP2D ALOKASI OMSPAN (muncul tgl 15 sept tetapi paling lambat 3 (tiga) hari kerja DANA tertanggal 12 Sept), agar mengikuti grup berikutnya. an surat telegram seksi Bank. - ND-177/PB.2/2022 tentang S- - Melengkapi bukti keterlambatan atas Mekanisme Penyelesaian anggal 19- notifikasi retur tersebut melalui data Retur Dana BOS, BOP PAUD dukung histori pada tanggal dan BOP Pendidikan keterlambatan tersebut Kesetaraan tanggal 18 Februari 2022 - ND-1383/PB.3/2022 Monitoring Gerakan Zero Retur SP2D Tahun Anggaran 2022 Periode Januari-September 2022 - SE-84/PB/2017 tanggal 12 Seksi Bank Oktober 2017, tentang Juknis Pelaksanaan dan Pelaporan Monev Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dalam Rangka Pelaksanaan TSA Penerimaan

d. Verifikasi Akuntansi 1) Rekonsiliasi Sudah dilakukan rekonsiliasi internal setiap hari - - Internal antar seksi (VeraKI, Bank, dan PDMS), berita - acara rekon ditandatangani oleh seksi terkait. 2) Rekonsiliasi - Proses rekonsiliasi telah dilaksanakan sesuai Tingkat UAKPA ketentuan sampai dengan bulan Oktober 2022 - Rekonsiliasi eksternal tingkat UAKPA dengan KPPN telah dilaksanakan secara tepat waktu 3) Penyusunan LK UAKBUN-Daerah telah dikirimkan tepat Laporan Keuangan waktu ke Kanwil UAKBUN-Daerah -ND-347/KPN.2304/2022 21 Juli 2022 Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN- Daerah KPPN Sumbawa Besar Semester I Tahun 2022 -ND-400/KPN.2304/2022 30 Agustus 2022 Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN- Daerah KPPN Sumbawa Besar Bulan Juli Tahun 2022 -ND-441/KPN.2304/2022 16 September 2022 Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN- Daerah KPPN Sumbawa Besar Bulan Agustus Tahun 2022 -ND-490/KPN.2304/2022 17 Oktober 2022 Penyampaian Laporan Keuangan UAKBUN- Daerah KPPN Sumbawa Besar Triwulan III Tahun 2022

- PMK 104/PMK.05/2017 Seksi Manual IKU pelaksana Vera VeraKI - PMK 222/PMK.05/2016 Seksi VeraKi - PMK 221/PMK.05/2016 Seksi PER-56/PB/2016 VeraKi

4) Penerbitan Daftar Berdasarkan data pada aplikasi SPRINT - LPJ Bendahara seluruh bendahara pengeluaran dan Satker penerimaan telah menyampaikan LPJ - bendahara secara tepat waktu, dengan rincian: - ND-327 LPJ Bulan Juni 2022, 52 LPJ Bend Pengeluaran dan 18 LPJ Bend Penerimaan ND-378 LPJ Bulan Juli 2022, 52 LPJ Bend Pengeluaran dan 19 LPJ Bend Penerimaan ND-426 LPJ Bulan Agustus 2022, 52 LPJ Bend Pengeluaran dan 19 LPJ Bend Penerimaan ND-483 LPJ Bulan September 2022, 52 LPJ Bend Pengeluaran dan 19 LPJ Bend Penerimaan Softcopy LPJ diserahkan oleh satker melalui http://101online.kppnsumbawabesar.online ) 5) Penerbitan Surat Sudah ada penerbitan Surat pemberitahuan Pemberitahuan Atas atas pelaksanaan penyesuaian sisa pagu DIPA Pelaksanaan untuk semester II 2022 dibulan Agustus 2022 Penyesuaian Sisa sebanyak 5 (lima) satker Kemenag Kab. Pagu DIPA Sumbawa (S-685, S-686, S-687, S-688, dan S- 693). 6) Penerbitan SKTB Belum pernah dilakukan penerbitan SKTB dan dan SKP4 SKP4 sampai dengan Bulan Oktober 2022

- 1) PMK Nomor 162 / PMK.05/ Seksi 2013 tentang Kedudukan dan VeraKi Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016; 2) PMK Nomor 183/PMK.05/2019; 3) PER-3/PB/2014 Verifikasi LPJ Bendahara. - Peraturan Dirjen Seksi Perbendaharaan Nomor PER- VeraKi 21/PB/2014 Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) - PMK No. 96/PMK.05/2017 Seksi tentang Tata Cara VeraKi Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara

3 Representasi Kementerian Keuangan di Daerah a. Ruang diskusi - KPPN Sumbawa Besar telah menginisiasi dan - perspektif baru memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Perbendaharaan sharing knowledge dengan tema keuangan negara/Daerah , antara lain berupa Koordinasi Belanja Wajib Daerah dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022 pada tanggal 14 September 2022 dengan Agenda Pembahasan PMK nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 - salah satu karya pegawai KPPN Sumbawa Besar dengan tema : Modernisasi dan Digitalisasi Belanja Pemerintah Pusat oleh Acil Novrianto (Kepala Seksi PDMS) dan telah dimuat pada Radar Sumbawa, tanggal 12 Juli 2022 ( https://radarsumbawa.id/2022/07/12/modernisa si-dan-digitalisasi-belanja-pemerintah-pusat/ ) - Telah dilakukan press release APBN bulan Julindengan judul Kinerja APBN Positif, Surplus dan Menunjukkan Perbaikan Yang Berkelanjutan yang dimuat pada Amar Media ( https://amarmedia.co.id/kinerja-apbn-positif- surplus-dan-menunjukkan-perbaikan-yang- berkelanjutan ) serta press release APBN Agustus dengan judul Kinerja APBN Menunjukkan Perbaikan Yang Berkelanjutan,

KPPN agar terus melakukan inisiasi- Arahan Menkeu atas usulan Subbagian inisiasi kegiatan diskusi mulai dari penataan organisasi DJPb umum internal hingga eksternal untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dengan berbekal skillset dan kompetensi perbendaharaan modern.

b. Penyaluran Dana - Realisasi DAK Fisik s.d. 2 November 2022 - Transfer ke Daerah mencapai Rp 230.335.798.447 atau 63,45 persen dari pagu sebesar Rp 362.995.353.000 - Realisasi Dana Desa s.d. 2 November 2022 mencapai Rp171.293.020.780 atau 87.91 persen dari pagu sebesar Rp 194.828.701.000 - Realisasi Dana Non Fisik s.d 2 November 2022 mencapai Rp108.218.466.725 atau 35,35 persen dari pagu sebesar Rp306.153.160.000 - SK Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPA DAK Fisik dan Dana Desa nomor KEP- 007/WPB.23/KP.04/2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Kepala KPPN Sumbawa Besar Nomor : Kep- 007/Wp8.231kp.0412022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara, Dan Operator Penyaluran Dan/Atau Pelaporan Dak Fisik Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 c. Peran dalam peningkatan penerimaan negara di daerah

- KPPN Sumbawa Besar agar terus 1) PMK 205/PMK.07/2019 Seksi Bank melakukan koordinasi dan memberikan sebagaimana diubah terakhir bimbingan terhadap dinas terkait untuk dengan PMK dapat mengingkatkan penyaluran Dana 101/PMK.07/2020 Transfer ke Daerah 2) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2022 3) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 7818.1/PB/2017

1) Pembinaan atas KPPN Sumbawa Besar telah melakukan - kepatuhan pembinaan atas kepatuhan pemenuhan - pemenuhan kewajiban perpajakan ke satker KL dengan - kewajiban bekerjasama dengan KPP Pratama Sumbawa perpajakan oleh Besar periode semester I/2022 (Sosialisasi satker K/L dan Kepatuhan Perpajakan Bendahara dan Pemda Kenaikan Tarif PPN 11%) tanggal 30 Maret 2022. 2) Monev dan KPPN Sumbawa Besar telah menyusun hasil sumbangan analisis kajian potensi PNBP di wilayah kerja KPPN terkait potensi PNBP Sumbawa Besar untuk semester I 2022 dan untuk peningkatan disampaikan ke Kantor Wilayah melalui nota penerimaan negara dinas nomor ND-335/WPB.23/KP.04/2022 tanggal 14 Juli 2022 d. Penyediaan layanan a. Terdapat area sinergi/kolaboratif Kemenkeu. bersama (co - b. Telah dilakukan kegiatan rutin Kemenkeu location) Satu Satu Sumbawa diantaranya : Kementerian - Island of Integrity berupa kegiatan Sharing Session Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Instansi Pemerintah Vertikal Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat - Olahraga bersama rutin setiap hari Selasa - Pelaksanaan rangkaian kegiatan HORI Kemenkeu Satu Sumbawa 2022 4 Tugas Khusus perbendaharaan lainnya (Special Mission) a. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

KPPN Sumbawa Besar agar dapat PMK nomor 64/PMK.05/2013 Seksi Bank meningkatkan pembinaan atas tentang Mekanisme kepatuhan perpajakan. Meskipun terkait Pengawasan Terhadap sosialisasi perpajakan minimal dilakukan Pemotongan/Pemu sekali dalam setahun, namun agar ngutan dan Penyetoran Pajak kepatuhan perpajakan meningkat maka yang Dilakukan oleh akan sangat baik jika sosialisasi terkait Bendahara Pengeluaran kepatuhan perpajakan dilakukan lebih SKPD/Kuasa Bendahara dari satu kali dalam satu tahun Umum Daerah - PMK nomor 262/PMK.01/2016 Seksi Bank tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb KPPN agar terus melakukan inovasi- - - inovasi dengan bekerja sama bersama instansi lain sesama Kemenkeu untuk terus meningkatkan layanan kepada satker lingkup wilayah kerjanya.

1) Pembinaan dan N/A N/A bimbingan teknis pengelolaan N/A keuangan - BLU/BLUD yang menjadi satker KPPN 2) Pengesahan N/A penggunaan dana satker BLU b. Menjaga ketepatan sasaran Kredit Program 1) Akurasi data kredit - Pengguna Sistem Informasi Kredit Program program (SIKP) UMi di KPPN Sumbawa Besar telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN Sumbawa Besar nomor KEP- 34/KPN.2304/2022 tentang Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembiayaan Ultra Mikro (SIKP UMI) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumbawa Besar Tahun 2022. - Dokumen penyaluran dari lembaga penyalur telah ditatausahakan dengan rapi. - KPPN telah melakukan monev kesesuaian data debitur pada aplikasi setiap triwulan sekali melalui proses akurasi dan validasi data debitur kredit program, dan dari hasil monitoring ketepatan data sikp.umi per 30 september 2022 jumlah yang sudah dimonev 100%

- -- - -- KPPN agar terus menjaga komunikasi 1) Peraturan Menteri Seksi Bank dengan pihak terkait untuk kelancaran Keuangan Nomor pernyaluran kredit porgram, serta 95/PMK.05/2018 tentang menjaga komunikasi dengan tetatp Pembiayaan Ultra Mikro berkorrodinasi dengan kantor pusat 2) Peraturan Direktur Jenderal untuk penyelesaian permasalahan terkait Perbendaharaan Nomor PER- aplikasi. 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-256/PB/2019

2) Survey lapangan - KPPN Sumbawa Besar telah melakukan - debitur survei pengukuran nilai keekonomian debitur - periode semester I tahun 2022 melalui ST Kepala KPPN Sumbawa Besar Nomor ST- 60/KPN.2304/2022 - Data debitur yang disurvey seluruhnya telah direkam pada aplikasi SIKP. - Untuk pelaksanaan survey semester II akan dilaksanakan pada tanggal 9-11 November 2022 mendatang. Laporan UMi KPPN Sumbawa Besar telah membuat laporan Semesteran monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi semester I 2022 dan telah disampaikan ke Kanwil melalui nota dinas Kepala KPPN Sumbawa Besar nomor ND- 345/WPB.23/KP.04/2022 tanggal 20 Juli 2022 5 Tata Kelola Internal a. Kinerja Organisasi

kepatuhan pelaksanaan survei lapangan 1) Peraturan Menteri Seksi Bank debitur terhadap ketentuan yang berlaku Keuangan Nomor agar dipertahankan 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan - 1) Peraturan Menteri Seksi Bank Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 3) Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 256/PB/2019 tentang SOP dalam rangka Implementasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per- 25/PB/2018