LHPS SEMESTER II NTB

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1) Akurasi data kredit program - Pengguna Sistem Informasi Kredit Program - 2) Survey lapangan debitur (SIKP) UMi di KPPN Bima telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala KPPN Bima nomor KEP-37/WPB.23/KP.02/2022 tentang Pengguna Sistem Informasi Kredit Program Pembiayaan Ultra Mikro (SIKP UMI) pada KPPN Bima. - Dokumen penyaluran dari lembaga penyalur telah ditatausahakan dengan rapi, dan sudah dilakukan permintaan Permintaan Dokumen Penyaluran Debitur Pembiayaan UMi Triwulan III Tahun 2022 kepada Pegadaian melalui Surat Kepala Kantor nomor dan PNM - KPPN telah melakukan monev kesesuaian data debitur pada aplikasi setiap triwulan sekali melalui proses akurasi dan validasi data debitur kredit program. - KPPN Bima telah melakukan survei pengukuran nilai keekonomian debitur periode semester I tahun 2022 melalui ST Kepala KPPN Bima Nomor ST-8/KPN. 2302/2022 - Data debitur yang disurvey seluruhnya telah direkam pada aplikasi SIKP. 3) Laporan UMi Semesteran KPPN Bima telah membuat laporan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi 5 Tata Kelola Internal semester I 2022 dan telah disampaikan ke a. Kinerja Organisasi Kanwil melalui nota dinas Kepala KPPN Bima nomor ND-266/WPB.23/KP.02/2022 tanggal 8 Juli 2022

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag KPPN Bima agar menjaga ketertiban - Peraturan Menteri Keuangan Nomor Seksi Seksi Bank menjalankan SOP dan menindaklanjuti 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan permasalahan tersebut dengan Ultra Mikro menerbitkan BAST user admin SIKP UMi - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Survei lapangan debitur untuk semester - Peraturan Menteri Keuangan Nomor Seksi Bank II tahun 2022 agar segera dilaksanakan 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan karena pertimbangan volume kerja KPPN Ultra Mikro menjelang akhir tahun anggaran - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan - PMK 193/PB.05/2020 tentang Seksi Bank Pembiayaan Ultra Mikro - Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1) Pengelolaan Kinerja -NKO Triwulan III Tahun 2022 KPPN Bima Pelaksanaan DKO Triwulan II Organisasi adalah 109,77, naik 0,05 dari Triwulan II aplikasi intense. senilai 109,77 -Laporan Capaian Kinerja Triwulan II telah disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB melalui ND-235/KPN. 2302/2022 hal Penyampaian Penyampaian Laporan Capaian IKU Triwulan II Tahun 2022 pada KPPN Tipe A2 Bima tanggal 30 Juni 2022. -Dialog Kinerja Organisasi telah dilakukan secara rutin setiap bulan di KPPN Bima dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas bulan sebelumnya serta menentukan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target kinerja pada bulan berikutnya sekaligus melakukan mitigasi risiko terhadap terhadap potensi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. 2) Standar Operasional Prosedur Berdasarkan interviu secara random (SOP) terhadap pegawai KPPN Bima, Pegawai paham dengan Prosedur SOP yang ada di seksinya (LPJ, dan Laporan Keuangan dengan Pegawai an. AAn dan Rani) 3) Sistem Manajemen Mutu KPPN telah menyusun dokumen induk - (Pedoman Mutu,Konteks Organisasi, Kebijakan Mutu) dan sudah dilakukan revisi ke -10 tanggal 7 Oktober 2022sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini. Pedoman Mutu telah disesuaikan dengan adanya perubahan pegawai di bulan September 2022. Selain itu juga Sudah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Semester I 2022 pada 31 Mei 2022 sesuai UND-48/KPN.2302/2022 b. Manajemen SDM 1) Pola Mutasi Internal Mutasi internal di KPPN Bima telah - memperhatikan kompetensi pegawai, dan kebutuhan pencapaian output pekerjaan, dan dilaporkan ke kanwil. Terakhir mutasi internal sesuai SK KEP-49/WPB.23/KP.02/2022 tgl 15 September 2022 atas nama Qurrata A'Yun dkk

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC ahan SubBag Seksi II belum direkam pada Agar Pelaksanaan DKO Triwulan III agar a. KMK-467/MK.01/2014 tentang Kepala KPPN, direkam pada aplikasi intense. Pengelolaan Kinerja di Linkungan Semua Kasi Kemenkeu dan KSU b. KEP-251/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb c. ND-2375/PB.1/2020 tgl 5 Agustus 2020 tentang Implementasi Aplikasi Intense DJPb d. ND-66/PB/2020 tgl 8 Oktober 2020 ttg Penyempurnaan Apl Intense a. PMK.190/PMK.05/2012 tgl 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN - KEP-151/PB/2018 Tentang Kepala KPPN Pelaksanaan SMM di KPPN Kasi KI KEP-525/PB/2017 tentang Pengujian Pengendali Kepatuhan Dok - 1) Peraturan Direktur Jenderal KSU (Perdirjen) Perbendaharan nomor PER-17/PB/2020 tentang Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2) KEP-143/PB/2019 tentang Pemberian Kuasa dari Dirjen Perbendaharaan Kepada Para Pejabat Lingkup DJPb Untuk dan a.n. Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Nakah Dinas di Bidang Kepegawaian.

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 2) Pengembangan Pegawai Telah dilakukan upaya pelaksanaan - Berbasis Kompetensi pelatihan/diklat bagi pegawai mengikuti PJJ, e-Learning dan GKM serta sharing session - 3) Penetapan Kinerja Individu setiap hari Senin dan Jumat sebagai bentuk transfer knowledge dari pegawai yang telah Utk bulan oktober sudah diwa 4) User SPAN mengikuti diklat, seperti internalisasi OA, ada 6 pegawai user SPAN Manajemen Risiko tgl 28 September 2022, melalui OA mengikuti PJJ PBJ 1-16 Agustus 2022, PJJ blm bisa di detailkan di OMSP Monev UMI 12 Sept - 13 Okt 2022 dan error sebagainya. Pemberian apresiasi pegawai teladan (best employee) pada KPPN Bima Tahun 2022 telah dilaksanakan setiap triwulan. Untuk Triwulan III Tahun 2022, pemberian apresiasi pegawai teladan (best employee) melalui KEP- 60 /WPB.23/KP.02/2022 diberikan kepada pegawai a.n. Try Ainun Rafik dengan mempertimbangkan beberapa indikator penilaian berupa kedisiplinan pegawai, Capaian Kinerja Pegawai (CKP), dan survey/polling. Penggunaan pemegang user SPAN telah dilengkapi dengan Berita Acara Penggunaan User. Terkait validitas user SPAN dapat disajikan sebagai berikut: Juli: Valid 2 Invalid Sedang Cuti 11 Invalid Tidak Absen OA 94 Agustus: Valid 8 Invalid Sedang Cuti 4 Invalid Tidak Absen OA 106 September: Valid 41 Invalid Sedang Cuti 0 Invalid Tidak Absen OA 79 Oktober: Valid 66 Invalid Sedang Cuti 1 Invalid Tidak Absen OA 6

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC - SubBag - Seksi KSU - a. PMK Nomor 467/PMK.01/2014 KSU tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; b. KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPb. ajibkan absensi lewat Membuat BA Pengantian User ketika ada - PMK Nomor 154/PMK.05/2014 N yang tidak absensi pegawai user SPAN yang cuti / tugas tentang Pelaksanaan SPAN. - Nota Dinas Direktur SITP Nomor PAN, OMSPAN masih ND-277/PB.8/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penjelasan Atas IKU Validitas Data Pengguna SPAN

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala - 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 5) Pengelolaan Administrasi dan Pengelolaan administrasi dan layanan SDM - Layanan SDM telah berjalan baik. Layanan cuti diproses sesuai prosedur melalui aplikasi HRIS dan dosir pegawai melalui aplikasi PBNOpen. Berdasarkan monitoring, update dosir pegawai masih sebesar 91,25% dan terdapat dokumen yang belum lengkap dan belum diverifikasi meliputi: -Qurrata A'yun, belum lengkap di bagian diklat -Arvionila Lintang, belum lengkap di bagian pendidikan dan diklat -Nirmala Nanda Permatasari, belum lengkap di bagian pendidikan dan diklat -Tirta Septia Maharani, belum lengkap di bagian pendidikan dan diklat 6) Penatausahaan Laporan Data tersebut secara otomatis terupdate dari Kepegawaian Pusat Laporan kehadiran pegawai atau format LB.2 c. Manajemen Keuangan telah ditatausahakan dan didokumentasikan. 1) Penyusunan Rencana LB.2 Juli - September 2022 telah diupload Anggaran pada aplikasi PBNOpen dan sudah tidak terjadi lagi terjadi keterlambatan dalam pengiriman LB.2 sebagaimana semester I Telah disusun rencana kegiatan, rencana - realisasi anggaran yang sesuai dengan RKA- KL dan selalu up to date sesuai pemenuhan penyerapan per triwulan. 2) Pengelolaan Gaji/Tunjangan Berdasarkan sampling dokumen - Pegawai kelengkapan lembur di bulan Juli s.d. 3) Penyelesaian Tagihan September 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir kerja lembur dengan SPTPL telah sesuai 100%. Sampling dokumen kelengkapan uang makan di bulan Juli s.d. September 2022 telah diperiksa dan diteliti bahwa data daftar hadir pegawai sesuai dengan daftar perhitungan uang lembur telah sesuai 100%. Pembayaran tunjangan kinerja pegawai sudah tertib administrasi. Berdasarkan sampling pada Dokumen - SPP/SPM bulan Juli s.d. September 2022 beserta dokumen pendukung, telah diperiksa dan diteliti bahwa seluruh tagihan telah diselesaikan sebelum jatuh tempo dan tertib administrasi. Penatausahaan dokumen SPP, SPM beserta dokumen pendukung dilakukan dengan rapi dan aman.

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Seksi Pengelola Kepegawaian dan atasan a. PP Nomor 11 tahun 2017 tentang langsung agar selalu melengkapi dan Manajemen. Pegawai Negeri Sipil; mengupdate data pegawai pada b. KEP-143/PB/2019 berkaitan PBNOpen. Saat open period agar segera dengan pelimpahan wewenang untuk dilakukan update dosir pegawai. atas nama Dirjen Perbendaharaan menandatangani naskah dinas di bidang kepegawaian - SE-65/PB/2017 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rutin Instansi Vertikal di lingkungan DJPb. - PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK. 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga - PMK No 162/PMK.005/2013 yang Subbag diubah terakhir dengan PMK- Umum 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK 162/PMK. 05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Agar senantiasa sesuai prosedur dan PMK Nomor: 162/PMK.005/2013 yang Subbag ketentuan yang berlaku. diubah terakhir dengan PMK- Umum 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK Nomor: 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 4) Pembukuan Bendahara -Berdasarkan monitoring pada aplikasi - Pada kolom brankas LPJ Ju SPRINT, Bendahara Pengeluaran telah angka di bawah 50 rupiah, dim membukukan transaksi yang menjadi bawah 50 rupiah sudah tidak tanggung jawabnya secara tepat waktu, dengan benar dan tertib administrasi. LPJ bulan Juli- September 2022 telah dilaporkan tepat waktu. 5) Penatausahaan Laporan Laporan Keuangan Semester I tahun 2022 Keuangan telah disampaikan sesuai Nota Dinas ND- 280/KPN.2302/2022, sesuai jadwal pengiriman kepada UAPPA-W yaitu Kanwil DJPb Provinsi NTB, tertanggal 15 Juli 2022 d. Tata Usaha dan Rumah Tangga 1) Tata Usaha Barang persediaan telah tercatat pada Secara sampling, berdasarka aplikasi persediaan dan telah didetailkan terdapat ketidaksesuaian nam pada aplikasi SAKTI. persediaan yang ada di gudan Barang ATK yang ada di Guda September 2022 2) Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan barang dan jasa bulan Juli - - September tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan tertib administrasi. 3) Pengelolaan Aset Pencatatan aset dan persediaan telah - dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI modul 4) Sarana Prasarana dan Tata Aset dan Modul Persediaan. Laporan BMN Belum terdapat informasi loke Ruang Semester I tahun 2022 telah diselesaikan kalender meja dan tanda istira dan dikirimkan ke Kanwil NTB/UAPPB-W brosur/pamflet, tempat sampa tepat waktu dengan Nota Dinas nomor ND- sertifikat ISO, dan Petunjuk/pe 261/KPN.2302/2022. TLC sebagaimana diatur dida Berdasarkan inventarisir, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN Bima telah memenuhi standard namun masih ada yang belum diletakkan pada ruang layanan. e. Kepatuhan Internal

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC ahan SubBag Seksi uli-September terdapat -Perlu untuk memperhatikan kesesuaian PMK Nomor: 162/PMK.005/2013yang Bendahara, mana uang pecahan di pencatatan kas di brankas dengan diubah terakhir dengan PMK- Subbag ada kondisi fisik, misalnya pada LPJ terdapat 230/PMK.05/2016 Tentang Umum, Perubahan atas PMK 162/PMK. Kepala KPPN pecahan puluhan rupiah namun kondisi 05/2013 Tentang Kedudukan dan di brankas tidak terdapat logam puluhan Tanggung Jawab Bendahara pada Bendahara, rupiah tersebut Satuan Kerja Pengelola APBN Subbag -Perbedaan angka antara kondisi fisik ND-1334/PB.03/2020 tanggal 22 Umum dengan jumlah angka pada bendahara Oktober 2020 tentang Pedoman dapat ditulis keterangan selisih karena Penatausahaan Kas dan Pengelolaan pembulatan/ tidak ada uang pecahan di Rekening Bendahara Pengeluaran bawah 50 rupiah PMK-213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diubah dengan PMK-215/PMK. 05/2016 an Opname Fisik. Agar senantiasa mengupdate keseuaian -PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Subbag tentang Pedoman Pengelolaan Umum ma jenis barang antara nama jenis barang Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan Subbag ng dengan Daftar -PMK Nomor 181/PMK.06/2016 Umum tentang Penatausahaan BMN ang per 30 Subbag Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Umum - tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJ PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN et (nama petugas, Agar sarana prasarana dilengkapi sesuai a. KEP-650/PB/ 2018 tentang Standar Subbag ahat) dan juga denganPER-24/PB/2019 Pelayanan di Instansi Vertikal DJPb. Umum ah model tertutup, b. Keputusan Menteri Keuangan enanda area Mini Nomor 21/KMK.01/2012 Tentang alam PER-24/PB/2019 Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala - 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 1) Sistem Pengendalian Internal 1. Telah dilakukan penunjukan petugas 2) LHP Aparat Pengawas pemantauan pengendalian internal Pengaduan KPPN Bima melalui SK Nomor KEP-07/WPB.23/KP.02/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Unit Kepatuhan Internal, Unit Pengelola Pengaduan dan Aplikasi SIPANDU Tahun 2022. 2. Telah dilakukan pengendalian internal secara periodik. 3. Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU) dan Pemantauan Pengendalian berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) secara tepat waktu. Tidak ada Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat - Pengawas yang harus ditindaklanjuti f. Komunikasi dan Koordinasi Pimpinan 1) Komunikasi dan Koordinasi Pada KPPN Bima telah dilakukan komunikasi - Internal dan koordinasi internal dengan melakukan - DKO internal bulanan, FGD Pejabat - 2) Komunikasi dan Koordinasi administrator triwulanan, GKM secara rutin Eksternal sebagai salah satu upaya sharing knowledge dan meningkatkan kompetensi pegawai. ( 3) Kepuasan Pegawai GKM Marketplace Digipay pada 7 September melalui ND-334/KPN.2302/2022, Focus Group Discussion Cintai Negeri, Kelola Keuangan Pribadi pada 6 September 2022 melalui UND-67/KPN.2302/2022) KPPN Bima telah menjalin komunikasi dan koordinasi secara eksternal baik dengan satker mitra kerja maupun dengan jajaran pemerintah daerah dalam wilayah pembayaran KPPN Mataram pada Semester II Tahun 2022. Kegiatan ini antara lain berupa MoU KPPN Bima dengan BPS Kab. Dompu pada 20 September 2022 mengenai Pertukaran dan pemanfaatan data informasi melalui MoU -03/KPN.2302/2022 dan Mou Forum Kemenkeu Satu Bima dengan Pemerintah Daerah Dompu pada 16 September 2022 melalui MoU -04/KPN. 2302/2022 Indeks Kepuasan Pegawai = 100 Semua pegawai merasa sangat puas dengan

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 477/KMK.09/2021 Tentang Kerangka Seksi Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Subbag Pengendalian Intern di Lingkungan Umum dan Kementerian Keuangan Seksi VeraKI - - Subbag Umum dan Agar pada Surat Undangan/Nota Dinas Seksi VeraKI diperjelas Hal/Agenda/Materi yang disampaikan dan dilengkapi dengan Kepala KPPN notula kegiatan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 Kepala KPPN tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Agar dipertahankan dan selalu dijaga KMK-49/KMK.01/2019 tentang Kepala KPPN dengan komunikasi internal yang terjalin Pedoman Penilaian KPT dan KWT di baik. Lingkungan Kemenkeu

MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasala 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN 4) Pengelolaan Pengaduan - Telah ditetapkan unit pengaduan di KPPN - 5) Pengendalian Gratifikasi Bima dengan KEP-07/WPB.23/KP.02/2022 - tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Unit Kepatuhan Internal, Unit Pengelola Pengaduan dan Aplikasi SIPANDU Tahun 2022. - website/media sosial KPPN telah mempublikasikan tentang sarana pengaduan KPPN Bima - Laporan pengaduan bulanan telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu. - Telah ditetapkan unit pengendali gratifikasi (UPG) di KPPN Bima, terakhir dengan SK Kepala Kanwil DJPb NTB KEP-66/WPB. 23/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Perubahan Pertama UPG Lingkup Kanwil DJPb NTB Tahun 2022. - Telah dilaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) KPPN Bima tahun 2022 sesuai dengan rencana kerja PPG dan Laporan telah disampaikan ke Kanwil - Laporan pengendalian gratifikasi telah disampaikan ke Kanwil tepat waktu sesuai PMK Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan ' 6) Komunikasi dengan Aparat Sudah dilakukan komunikasi dengan Aparat - Penegak Hukum Penegak Hukum melalui S-293/KPN. 2302/2022 hal : Permohonan Izin Pelaksanaan dan Pengawalan Jalan Santai Peringatan HORI ke-76 oleh Kemenkeu Satu Bima g Peningkatan Kualitas Pelayanan Konten dalam website dan media sosial Website KPPN Bima tidak me Publik KPPN Bima telah sesuai dengan standar sebagaimana PER 24/2019 (V Keterbukaan Informasi Publik, dan telah Motto salah menempatkan di memuat konten tentang informasi prosedur layanan, kegiatan sosialisasi, bimtek, repost dari kantor pusat, pengendalian gratifikasi, dan saluran pengaduan dan gratifikasi yang ada. 6 Inovasi dan Prestasi a. Inovasi

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag Seksi Agar alur dan sarana pengaduan PER-3/PB/2013 tentang Pengelolaan disosialisasikan melalui sosial media Pengaduan secara berkala. Agar kegiatan pengendalian gratifikasi PMK 227/PMK.09/2021 tentang dipublikasikan melalui sosial media secara Pengendalian Gratifikasi di berkala. Lingkungan Kementerian Keuangan emuat informasi Agar ditingkatkan lagi update informasi PMK Nomor 200/PMK.01/2016 Kepala KPPN Visi, Misi, Maklumat, KPPN Bima melalui sosmed dan website tentang Pedoman Layanan informasi Tim Media menu Visi Misi), secara berkala. Publik oleh PPID Kemenkeu dan Perangkat PPID Kemenkeu

Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan MATRIKS HASIL SUPER PERIODE SEMEST 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Permasala 1) Peningkatan kualitas Pada KPPN Bima sudah terdapat Inovasi IT - pelayanan publik dan Non IT baik untuk internal maupun eksternal seperti 2) Perluasan manfaat hasil 1. Ku BerAksi inovasi 2. PenDisket 3. IPR (Sudah tidak digunakan lagi) 4. PAPIKU 5. Motor Mbak Mega (sudah dikembangkan) 6. LARITI 7. Kalembo ADE (dikembangkan masuk kedalam Aplikasi SATONDA) 8. Monitoring GU 9. Cie 071 10. Cekrek 11. Inovasi baru: a. SATONDA (rumah berbagai Aplikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Bima baik internal maupun eksternal) melalui KEP-32/KPN.2302/2022 tentang Penetapan Inovasi Sistem Aplikasi Teknologi Online Layanan (Satonda) Modul Kanal Permintaan Bimtek Online Aplikasi Perbendaharaan (Kalembo Ade); dan b. APBN DALAM NADA yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima Nomor : Kep- 33/WPB.23/KP.02/2022 Tentang Penetapan Inovasi APBN Dalam Nada. sampai dengan Semester II Tahun 2022 belum ada inovasi yang di replikasi oleh unit kerja lain b. Prestasi KPPN Bima telah berupaya melakukan - 1) Mempertahankan langkah-langkah strategis dalam rangka - /meningkatkan prestasi yang pencapaian kinerja yang terbaik dan prestasi telah dicapai 1. Platinum Best Of The Best CS/Outbond 2) Prestasi baru BCC Indonesia 2022 a.n Qurrata A'yun 2. Juara 1 Lomba Infografis LKPP a.n 7 Peran Baru KPPN Qurrata A'yun dan Nafis Fathur Rizki a. 1) Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN KPPN Bima telah melakukan kegiatan- - kegiatan atas peran baru KPPN dalam standardisasi kegiatan manajemen KPPN baik dari sisi Manajemen Eksternal, Penguatan Kapasitas Perbendaharaan, dan Penguatan Manajemen Internal untuk bulan Agustus dan September 2022

RVISI PADA KPPN Bima TER II TAHUN 2022 ahan Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan Terkait PIC SubBag - KMK 362/KMK.01/2019 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Seksi Kepala KPPN KPPN Bima melakukan sosialisasi KMK 362/KMK.01/2019 tentang Kepala KPPN Inovasi andalan yang ada di KPPPN Pedoman Penilaian Inovasi Bima kepada unit kerja lain agar bermanfaat dan dapat direplikasi untuk persiapan WBBM. Tetap konsisten untuk menjaga PMK 262/PMK.01/2016 tentang Kepala KPPN Kepala KPPN pencapaian prestasi yang telah diperoleh Organisasi dan Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb - PMK 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Instansi Vertikal DJPb Agar dipertahankan untuk periode 1) Nota Dinas Sekretaris Direktorat Kepala KPPN selanjutnya Jenderal Nomor ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN

- MATRIKS HASIL SUPERVIS KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAH PERIODE SEMESTE Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Permasalahan Lapangan - 1 Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN a. 1) Mengawal evaluasi KPPN Mataram telah belanja negara di daerah menyampaiakan dokumen Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I tahun 2022 dengan Nota Dinas Nomor ND- 353/KPN.2301/2022 tanggal 5 Agustus 2022. RPA KPPN Mataram disusun dengan baik, disampaikan tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018 dan Nota Dinas Direktur PA Nomor ND-655/PB.2/2021. Pada RPA telah ditambahkan analisis yang menggambarkan perkembangan penyerapan anggaran tingkat satker per jenis belanja. TANGGAPAN Dalam rangka meningkatkan kualitas RPA di KPPN Ma III dan/atau KPPN Sorong sebagai narasumber pada aw STATUS PENYELESAIAN Selesai. Tidak ada permasalahan. 2) Rencana Kerja dari Tim Pemantau dan Telah disusun Rencana Kerja Evaluasi IKPA dan Evaluasi dari Tim Pemantau dan Evaluasi IKPA Semester II 2022

SI PADA KPPN MATARAM HARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ER II TAHUN 2022 n Rekomendasi Atas Permasalahan Peraturan/ Ketentuan PIC Terkait SubBag Seksi - agar terus dipertahankan dan PMK Nomor Seksi MSKI ditingkatkan, telah dilakukan 195/PMK.05/2018 tentang pemetaan permasalahan yang Monev Pelaksanaan muncul pada semester I 2022 serta Anggaran Belanja K/L. solusi pemecahannya. Bab III Monev Pelaks - untuk meningkatkan kualitas laporan Anggaran dan Belanja K/L RPA dapat melakukan benchmarking oleh Kemenkeu selaku laporan RPA smtr 1 2022 KPPN BUN Jakarta III Juara I RPA Tipe A1 Pasal 6 (2.a) dilakukan Provinsi atau KPPN Sorong Juara I oleh KPPN Tipe A1 Non Provinsi Pasal 16 (2) Laporan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran tingkat KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kanwil DJPb. ataram, akan dilaksanakan Sharing Knowledge /FGD dengan mengundang KPPN Jakarta wal Januari sebelum periode pelaporan RPA Semester II 2022.

b. Quality Assurance pengelolaan APBN oleh satker 1) Pembinaan kompetensi KPPN Mataram telah teknis Pejabat melaksanakan Kegiatan Perbendaharaan Satker Pembinaan Kompetensi Teknis Pejabat Perbendaharaan Satker , antara lain : 1. Sosialisasi Capaian Kontrak Satuan Kerja Lingkup KPPN Mataram 25 Oktober 2022 berdasarkan UND- 153/KPN.2301.2022 2. Evaluasi Laporan Keuangan Satker Triwulan III 2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan UND- 154/KPN.2301.2022 3. Sosialisasi Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2022 berdasarkan UND-146/KPN.2301.2022 4. Intensifikasi Digipay dan Penggunaan CMS (KKP) pada tanggal 29 September 2022 berdasarkan UND- 136KPN.2301.2022 5. Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan: Bedah LK Satker pada tanggal 28 September 2022 berdasarkan UND-135/KPN.2301.2022 6. Refreshment Implementasi Telah dilaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Fu TANGGAPAN 2022. Kegiatan dipublikasikan melalui media sosial. Aka teknis Pejabat Perbendaharaan satker. (Lampiran I) STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. PENYELESAIAN KPPN Mataram telah melaksanakan publikasi kegiatan pelatihan/ bimtek/ sosialisasi/ workshop kepada Pejabat Perbendaharaan di dalam akun sosial media/website resmi KPPN.

Agar terus dipertahankan dan PMK Nomor Seksi MSKI ditingkatkan lagi berbagai kegiatan 154/PMK.05/2014 tentang dalam rangka peningkatan Pelaksanaan SPAN kompetensi teknis Pejabat sebagaimana telah diubah perbendaharaan satker dengan PMK Nomor 278/PMK.05/2014; ungsional PK APBN dalam rangka Kenaikan Jenjang Jabatan pada 13 dan 14 Desember an terus kami tingkatkan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi KPPN agar tetap memasifkan PMK Nomor Seksi MSKI memanfaatkan sosial media/website 154/PMK.05/2014 tentang resmi KPPN Mataram untuk Pelaksanaan SPAN menginformasikan pelaksanaan sebagaimana telah diubah kegiatan peningkatan kompetensi dengan PMK Nomor teknis Pejabat Perbendaharaan dan 278/PMK.05/2014; informasi terupdate tentang pengelolaan APBN

TANGGAPAN Pemanfaatan media sosial untuk menginformasikan pel dilakukan. Media sosial KPPN juga secara rutin membe STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. PENYELESAIAN 2) Peningkatan kapasitas Tim Pemantau dan Evaluasi Berdasarkan monitorin Aplikasi OM SPAN me serta kualitas pengelolaan IKPA KPPN Mataram telah MonevPA: Pada Monev PA masih dan pelaksanaan dibentuk dengan Surat terdapat indikator penil IKPA KPPN Mataram s anggaran oleh satker Keputusan Kepala KPPN kuasa BUN yg perlu ditingkatkan antara lain Mataram Nomor KEP- Deviasi Halaman III DIP dengan nilai 68,20 , da 51/KPN.2301/2022 dan Penyerapan Anggaran nilai 89,14 perubahannya Nomor KEP- 79/KPN.2301/2022, Tim Pemantau IKPA bertugas bertugas melakukan evaluasi kinerja anggaran secara kuantitatif serta ketercapaian target output dan target strategis secara kualitatif serta menindaklanjutinya dengan berbagai kegiatan seperti bimtek, sosialisasi workshop dsb Berdasarkan data pada MonevPA OM SPAN, nilai IKPA KPPN Mataram sampai dengan bulan Oktober 2022 (per 14 November 2022) yaitu 91,64. TANGGAPAN Telah dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas I pada satuan kerja melalui kegiatan one on one meeting STATUS output dan halaman III DIPA, dan Warisan Side (media PENYELESAIAN Selesai.

laksanaan kegiatan peningkatan kompetensi teknis Pejabat Perbendaharaan telah erikan informasi terupdate tentang pengelolaan APBN. ng pada 1. Agar secara rutin melakukan 1) PMK Nomor Seksi MSKI enu monitoring melalui apl Monev PA dan 195/PMK.05/2018 tentang h laian langkah2 tindaklanjutnya Monev Pelaksanaan selaku 2. Agar segera dikoordinasikan Anggaran Belanja K/L. n: PA dengan satker untuk mengisi output 2) PER-4/PB/2021 tentang an n.dengan di OMSPAN dalam jangka waktu 5 Juknis Penilaian IKPA hari kerja awal bulan. Tahun 2021 3. Untuk bulan November dilakukan 3) S-2/PB/2021 tentang monitoring dan evaluasi pada satuan pengisian data capaian kerja yang realisasinya masih belum output sesuai rencana yang mengakibatkan deviasinya tinggi, terutama satuan kerja dengan pagu yang besar. 4. Memastikan batas-batas Langkah- Langkah Akhir Tahun 2022 agar tidak ada dispensasi SPM, misalnya melakukan pemantauan dan mendorong koordinasi lebih awal atas BAST/BAPP berdasarkan termin kontrak yang belum dicairkan IKPA dengan mendorong percepatan penyerapan anggaran dan pengisian capaian output g , sosialisasi dan koordinasi LLAT secara mingguan, pendampingan terhadap capaian komunikasi dan koordinasi dengan Pemda). (Lampiran II)

3) Mengawal Pelaksanaan KKP telah sesuai - implementasi simplifikasi dengan aturan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan uji sampling penggunaan nominal UP satker KKP, telah sesuai dengan proporsi UP yang ditetapkan. - Berdasarkan data dari OMSPAN, telah diterbitkan persetujuan UP 254 satker, terdapat diantaranya 239 satker terdapat porsi KKP. Realisasi GUP KKP sejak bulan Juli sampai dengan 14 November 2022 adalah sebesar Rp.3.671.895.013 ,- yang berasal dari 48 satker dengan jumlah transaksi sebanyak 310 transaksi - Terkait upaya peningkatan budaya cashless, implementasi CMS VA untuk KPPN Mataram masih perlu ditingkatkan. Dari 254 satker pengelola UP, baru sekitar 78 satker (31%) yang sudah mengimplementasikan CMS VA, sisanya sebanyak 176 (69%) belum mengimpelementasikan. TANGGAPAN Telah dilaksankan berbagai kegiatan untuk mendorong - Refreshment Implementasi Digipay-Marketplace dan K STATUS kerja pada 26 Agustus 2022; PENYELESAIAN - Intensifikasi Digipay dan Penggunaan Cash Managem - Kegiatan FGD Persiapan Bank Garansi Akhir TA 2022 Mandiri pada tanggal 22 November 2022. (Lampiran III) Di tahun 2023 (Stakeholder's Day pada Hari Bakti Perb kepada satker yang aktif mengimplementasikan Digital Selesai. Tidak ada permasalahan.

- Agar mendorong satker di lingkup a. PMK-196/PMK.05/2018 Seksi MSKI KPPN Mataram untuk memanfaatkan tentang Tata Cara KKP melalui sharing session Pembayaran dan testimoni rekanan maupun satker Penggunaan KKP. yang aktif mengimplementasikan b. PMK-178/PMK.05/2018 KKP. tentang Perubahan PMK- - Melakukan sosialisasi dengan 190/PMK.05/ 2012 tentang mengundang pihak bank terkait Tata Cara Pembayaran implementasi CMS VA pada masing- dalam Rangka masing bank Pelaksanaan APBN - Memberikan penghargaan bagi satker yang paling aktif melaksanakan KKP - Mendorong satker untuk melakukan pembayaran perjadin dengan KKP, misalkan tiket pesawat penggunaan KKP, diantaranya: KKP yang berkolaborasi dengan Dit. PKN serta pemberian penghargaan kepada satuan ment System (KKP) pada 29 September 2022; 2 dan Optimalisasi Platform Pembayaran Pemerintah yang berkolaborasi dengan Bank bendaharaan), direncanakan akan dilaksanakaan kegiatan pemberian penghargaan Treasury salah satunya KKP.

TANGGAPAN Pelaksanaan pembayaran melalui mekanisme digipay STATUS untuk satker dalam wilayah PENYELESAIAN pembayaran KPPN Mataram adalah sebagai berikut : -Jumlah Satker Pengelola UP sebanyak 224 satker - Jumlah satker yang direkrut s.d 31 Oktober 2022 sebanyak 82 satker (terdapat penambahan 9 satker dari Semester I ) - Jumlah vendor yang direkrut s.d 31 Oktober 2022 sebanyak 34 vendor (terdapat penambahan 15 vendor dari Semester I) - Jumlah transaksi s.d 31 Oktober 2022 sebanyak 1.174 transaksi (terdapat penambahan 607 transaksi dari Semester I) Akan dilaksankan kegiatan dalam rangka meningkatkan POLRI & BPS pada Januari 2023. Selesai. Tidak ada permasalahan.

Agar terus dipertahankan dan a. PMK-196/PMK.05/2018 Seksi MSKI ditingkatkan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP. b. PMK-178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK- 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN n jumlah satker pengguna Digipay dengan berkolaborasi bersama Bank BRI dan satker

2 Pengelolaan Perbendaharaan a. Menjaga likuiditas keuangan di daerah 1) Akurasi RPD Harian Berdasarkan monitoring Satker Aplikasi OMSPAN, Deviasi RPD Harian Satker pada KPPN Mataram dari bulan Juli s.d November 2022 adalah sebesar 57,44% karena satuan kerja 230153 melakukan perekaman RPD renkas untuk tanggal 7 Oktober 2022, tetapi dibatalkan dan sudah dipindahkan untuk tanggal 10 Oktober 2022. Atas RPD tanggal 7 Oktober 2022 akan dilakukan penghapusan namun menu penghapusan pada Aplikasi SAKTI user Manajemen Satker sudah tidak bisa diakses dan sekarang sudah berkonsultasi melalui HaiDJPB dengan nomor tiket 20221109-4WMMK0 TANGGAPAN Akurasi RPD Harian Satker yang baik akan terus kami p STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. PENYELESAIAN

Agar dapat dipertahankan. a. PMK Nomor Seksi PD pertahankan. 197/PMK.05/ 2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas; b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 23/PB/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 c. Nota Dinas Direktur Pengelolan Kas Negara Nomor ND-147/PB.3/2021 tentang Penyampaian Rencana Penarikan Dana pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

b. Penatausahaan Pengeluaran Negara Kepemilikan dan Berita Acara Penyampaian - Penggunaan KIPS oleh KIPS (Kartu Identitas Petugas satker Satker) dan PIN PPSPM (Personal Identification Number) terhitung mulai Januari 2022 sudah diakomodasi aplikasi SAKTI melalui OTP. Proses bisnis mengikuti manual aplikasi SAKTI. KIPS diperlukan untuk Penyampaian belanja pegawai(gaji) melalui aplikasi GPP. TANGGAPAN Pada tahun 2022, telah dilakukan Reviu SOP pada tang KIPS. Dari pelaksanaan reviu yang telah kami lakukan, STATUS (Lampiran IV) PENYELESAIAN Selesai. Tidak ada permasalahan.

Dapat mengusulkan revisi SOP atau KIPS: Seksi SOP baru a. PER-57/PB/2010 PD tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; b. PER-41/PB/2011 tentang Perubahan atas PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; c. PER-81/PB/2011 tentang Perubahan Kedua atas PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D; d. PER-40/PB/2016 tentang Perubahan Ketiga atas PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D. e. Peraturan lain PIN PPSPM a. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran ggal 31 Maret 2022 dimana salah satu usulan adalah terkait penghapusan penggunaan kedepannya akan kami kaji kembali SOP yang dapat diusulkan pembaharuannya.

2) Penyelesaian Tagihan Berdasarkan OMSPAN, hasil terdapat penolakan for a. Jumlah Penolakan monitoring penolakan PMRT sejumlah 300 dari 25.8 Substantif atas SPM periode Semester II 2022 (1 (1,16%). dalam satu periode Juli-15 Nov 2022) tidak Penyebab terbanyak a pembinaan terdapat penolakan substantif, karena nomor rekening namun terdapat penolakan tidak ditemukan, dan p formal sejumlah 300 dari tidak sama dengan dat 25.898 SPM (1,16%). supplier. Juli 2022 : 72 dari 5085 SPM (1,42%) Agustus 2022 : 54 dari 5062 SPM (1,07%) September 2022 : 72 dari 5469 SPM (1,32%) Oktober 2022 : 61 dari 6196 SPM (0,98%) November (15/11/2022) : 41 dari 4086 SPM (1,00%) TANGGAPAN Telah dilakukan himbauan kepada satuan kerja untuk m STATUS Akan ditingkatkan koordinasi internal terkait pemrosesa PENYELESAIAN message ) kepada satuan kerja agar memberikan inform b. Prosedur Penerbitan SPM. SP2D Selesai. Berdasarkan uji sampling - pelaksanaan SOP penerbitan SP2D dan hasil interviu dengan pegawai (Pak Suryadi dan Imo), tidak ditemukan ketidaksesuaian prosedur SOP penerbitan SP2D. Mengikuti juknis SAKTI.

rmal 1. KPPN agar secara aktif melakukan 1. PER-88/PB/2011 Seksi 898 SPM edukasi kepada satker terkait tentang Perubahan Kedua PD manajemen supplier atas Peraturan Dirjen adalah 2. Meningkatkan kualitas validasi Perbendaharaan Nomor g Bank suplier, semisal bekerjasama dengan PER-57/PB/2010 tentang penerima pihak perbankan terkait validitas Tata Cara Penerbitan ta rekening. Surat Perintah Membayar 3. Pastikan ADK Supplier dari Portal dan Surat Perintah sudah diproses dulu sebelum Pencairan Dana melakukan proses SPM 2. PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara meningkatkan ketelitian penginputan data suplier pada setiap kegiatan konsultasi. an data suplier ini dan akan dilakukan sosialisasi secara berkala (melalui broadcast masi terkait data suplier baru melalui Grup CSO sebagai tindakan antisipatif penolakan Agar tetap dipertahankan, dan a. PMK-178/PMK.05 /2018 Seksi membuat usulan perubahan SOP tentang Perubahan PMK- PD penerbitan SP2D 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN b. KEP Ditjen Perbendaharaan Nomor: KEP-101/PB/2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada KPPN

TANGGAPAN Akan dilakukan pengujian kembali dan pengusulan terh STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. PENYELESAIAN Berdasarkan hasil monitoring - c. Penyelesaian SP2D 1 Jam OMSPAN periode Semester II TANGGAPAN 2022 (Bulan Juli s.d 14 STATUS November 2022) terdapat PENYELESAIAN penyelesaian SP2D dengan durasi lebih 1 jam sebanyak 23 SP2D, dengan rincian: Juli : nihil Agustus 2022 : 24 SP2D pada tanggal 3, 8,10,11,30 dikarenakan terdapat gangguan jaringan sebagaimana Berita Acara nomor 506,517, 519, 521 September 2022 : 1 SP2D pada tanggal 2 September 2022 terdapat gangguan jaringan SPAN KPPN Mataram sebagaimana Berita Acara nomor 524 Oktober 2022 : 28 SP2D pada tanggal 3 dan 21 Oktober 2022 dikarenakan terdapat gangguan jaringan SPAN KPPN Mataram sebagaimana Berita Acara nomor 543 dan 558 November 2022 : terdapat banyak SP2D lebih dari 1 jam dikarenakan terdapat proyeksi RPD sehingga tidak bisa langsung dilakukan PPR pada Telah dilakukan koordinasi aktif antara Seksi PD denga Kedepannya akan dilakukan replikasi tools monitoring p Selesai. Tidak ada permasalahan.

hadap hasil Reviu SOP yang telah dilakukan. 1. Membangun tools monitoring a. 187/KMK.01/2010 Seksi PD dan penyelesaian SP2D tentang SOP Layanan Bank 2. Hal yang perlu mendapat perhatian Unggulan Kementerian adalah SPM dengan banyak Keuangan penerima (<100), dan SPM di Jam b.PMK-178/PMK.05 /2018 layanan yang perlu mendapat tentang Perubahan PMK- perhatian ekstra adalah SPM yang 190/PMK.05/ 2012 tentang diupload mendekati pkl 12.00 WITA. Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN c. Kondisi: 1. Jenis SPM adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji. 2. ADK SPM masuk ke SPAN pada Pukul 08:00 s.d. 12:00 waktu setempat. 3. Tidak di saat load pekerjaan di KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan Gaji Ke-13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR. 4. Tidak termasuk SPM dengan penerima > 100. 5. Data Supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPAN. an Seksi Bank. penyelesaian SP2D berkoordinasi dengan Kanwil DJPb NTB.

d. Akurasi Penyaluran Berdasarkan hasil monitoring Masih terdapat retur, d Dana SP2D OMSPAN periode Semester II rincian penyebab retur TANGGAPAN STATUS 2022 (1 juli - 15 November), berikut: PENYELESAIAN terdapat 74 retur SP2D dari Invalid bank account na 24.191 SP2D (0,31%), dana 24 yang tertahan Rekening Supplier Tida Rp.1.872.479.463,-, dengan Salah / Tidak Ditemuka rincian: Rekening Sudah Ditutu Juli : 20 retur dari 5,205 SP2D Account Cr Not Found (0,38%) Account Credit Not Fou Agustus : 13 retur dari 4,682 Account Cr is closed = SP2D (0,28%) Not exist bank account September : 16 retur dari 5,099 = 3 SP2D (0,31%) INVALID_NAME = 3 Oktober : 12 retur dari 5,530 Destination account no SP2D (0,22%) =3 November : 13 retur dari 3,675 Account clossed = 3 SP2D (0,35%) --> dispensasi INVALID_ACCOUNT = 18 karena masalah sistem BSI Account number not fo tgl 7,8,9 november BALAI PELATIHAN Jenis Belanja: KESEHATAN MATARA Pegawai = 45 (498624) SP2D tgl. 27- Barang = 42 no. 220381303004121 Modal = 3 Penyediaan Uang Pers Bansos = 1 BALAI PELATIHAN UP = 1 KESEHATAN MATARA Tahun Anggaran 2022 Bank Pembayar: mohon konfirmasi sura BANK MANDIRI = 32 pemberitahuan returny Terhadap pengurangan jumlah Retur SP2D pada KPPN - Telah dibuat Surat Kepala KPPN Mataram Nomor S-1 Retur SP2D yang ditujukan kepada seluruh satuan kerja - Telah dilakukan koordinasi dengan Bank BSI pada tan angka retur. - Telah dilakukan pengecekan terhadap validasi rekenin (Lampiran V) Selesai.

dengan a. Sosialisasi dan publikasi terkait a. PER-58/PB/2013 Seksi PD dan sebagai manajemen suplier tentang Pengelolaan Data Bank b. Bencmarking ke KPPN Putussibau Supplier dan Data Kontrak ame = / Singaraja / Benteng / Pelaihari atas dalam Sistem gerakan zero retur Perbendaharaan dan ak Aktif / c. Menaruh perhatian lebih pada Anggaran Negara an = 16 rekening penerima BSI b. PER-9/PB/2018 tentang up = 11 d. Mendorong satker agar: Tata Cara Penyelesaian = 10 1) Melakukan pengecekan kebenaran Retur Surat Perintah und = 5 nomor rekening dengan memintakan Pencairan Dana (SP2D). =5 salinan rekening koran atau salinan c. Ketentuan terkait t number buku tabungan dan mencocokkan gerakan zero retur dengan dokumen tagihan; 2) Memastikan status rekening 1. KPPN menyampaikan ot found tersebut aktif dengan meminta surat Surat Pemberitahuan keterangan aktif dari pihak bank; Retur SP2D paling lambat 3) Melakukan pengecekan melalui 3 (tiga) hari kerja =1 internet banking apakah nomor berikutnya. ound = 1 rekening tersebut sudah benar dan 2. Satker menyampaikan statusnya aktif. Surat Ralat/Perbaikan Rekening (SRPR) paling AM lambat hari kerja terakhir -07-2022 pada minggu ke-3 bulan 1, berikutnya sediaan AM --> at ya N Mataram, telah dilakukan beberapa upaya, diantaranya: 1334/KPN.2301/2022 tanggal 1 Desember 2022 hal Himbauan untuk Mewujudkan Zero a lingkup KPPN Mataram. nggal 17 November 2022 bertempat di Ruang Minibar KPPN Mataram untuk meminimalisir ng secara berkala oleh Petugas Frontliner PD (Validator).

e. Tingkat ketepatan Berdasarkan hasil monitoring Terdapat 27 keterlamb waktu penyampaian data OMSPAN periode Semester II penyampaian data kon kontrak non multiyear tahun 2022, terdapat 27 (lebih dari 5 hari setela keterlambatan penyampaian kontrak), bahkan ada y data kontrak: sampai terlambat 29 ha Juli: 6 (satker 651252 tangga Agustus: 6 02 Agustus 22 namun September: 14 tanggal 20 September Oktober: 1 November: 0 TANGGAPAN Telah dilakukan sosialisasi dan asistensi melalui one on kontrak: STATUS - Sosialisasi LLAT 2022 pada 14 Oktober 2022; PENYELESAIAN - Sosialisasi dan Evaluasi Capaian Kontrak Satuan Kerj - Sosialisasi LLAT Minggu ke-1 dan 2 pada 2 Desembe - Sosialisasi LLAT Minggu ke-3 pada 9 Desember 2022 - Sosialisasi LLAT Minggu ke-4 pada 16 Desember 202 - Reminder secara berkala terkait batas-batas LLAT pad (Lampiran VI) Selesai.

batan KPPN Mataram agar tetap melakukan a. PMK Nomor Seksi PD ntrak pengawasan dan pengendalian terkait 195/PMK.05/2018 tentang ah tgl keterlambatan penyampaian data Monev Pelaksanaan yang kontrak melalui pembinaan dan Anggaran Belanja K/L. ari sosialisasi yang dapat juga b. PER-20/PB/2020 al kontrak dinformasikan melalui media sosial tentang Pedoman diupload atau website KPPN. Pelaksanaan Penerimaan 22) dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2020 c. ND-533/PB/2020 d. KEP-04/PB/2021 tentang Penilaian IKPA Tahun 2021 e. PER-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN. n one meeting untuk mengingatkan satker agar tidak terlambat mendaftarkan data ja Lingkup KPPN Mataram pada 25 Oktober 2022; er 2022; 2; 22; dan da media sosial dan Grup CSO.

f. Tingkat penyerapan/ Penyerapan anggaran s.d Sesuai dengan data da Realisasi belanja periode 16 November 2022 SPAN sampai dengan TANGGAPAN STATUS adalah sebesar 77,24% dengan November 2022, tingka PENYELESAIAN rincian sbb : penyerapan / realisasi 1) Belanja Pegawai sebesar satker yang belum men 89,02% 75% terdapat pada sat 2) Belanja barang sebesar total 242 satker, dianta 72,03% 1. 076-654450 KPU 3) Belanja Modal 69,60% PROVINSI NUSA TEN 4) Belanja Bansos 84,09% BARAT (71.40%) 5) Transfer 83,75% 2. 076-658194 KPU KABUPATEN LOMBOK Untuk realisasi BUN di luar TENGAH (70.43%) dana transfer sampai dengan 3. 076-658258 KPU K 16 November adalah sebesar MATARAM (70.14%) 75,54% 4. 076-671002 KPU K LOMBOK UTARA (73.8 5. 023-677527 UNIVE MATARAM (69.45%) 6. 054-682363 BADA PUSAT STATISTIK KABUPATEN LOMBOK UTARA (68.96%) 7. 115-686360 SEKRETARIAT BAWA PROVINSI NUSA TEN BARAT (62.60%) 8. 027-690583 SENTR \"PARAMITA\" DI MATA (27.88%) Telah dilakukan kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaks Tugas Kepala KPPN Mataram Nomor ST-286/KPN.230 Kegiatan koordinasi lainnya dilakukan secara rutin dan meeting (daring/luring): - Sosialisasi LLAT 2022 pada 14 Oktober 2022; - Sosialisasi dan Evaluasi Capaian Kontrak Satuan Kerj - Sosialisasi LLAT Minggu ke-1 dan 2 pada 2 Desembe - Sosialisasi LLAT Minggu ke-3 pada 9 Desember 2022 - Sosialisasi LLAT Minggu ke-4 pada 16 Desember 202 - Reminder secara berkala terkait batas-batas LLAT pad (Lampiran VII) Selesai.

ari Om - Melakukan monitoring pada rencana Perdirjen Perbendaharaan Seksi MSKI Halaman III DIPA untuk melihat Nomor PER-5/PB/2022 at realisasi yang belum dilakukan di tentang Petunjuk Teknis belanja setiap bulan, terutama untuk pagu Penilaian Indikator Kinerja ncapai besar dengan realisasi yang masih Pelaksanaan Anggaran tker dari rendah Belanja Kementerian aranya: - Memantau termin-termin pada Negara/Lembaga kontrak yang belum terbayar NGGARA sehingga sampai di akhir tahun 2022 pembayaran termin tersebut bisa menjadi penambah angka K pennyerapan - Terus meningkatkan koordinasi KOTA dengan satuan kerja (terutama dengan satuan kerja dengan pagu KAB. besar) melalui one on one meeting 82%) sebagaimana yang sudah dilakukan ERSITAS secara rutin. -Melakukan antisipasi untuk AN meminimalisasi potensi kendala sejalan implementasi Sakti dan K pelaksanaan LLAT 2022 antara lain pada Satker yang mempunyai rencana BAST pada Akhir bulan ASLU Desember 2022 yang akan NGGARA memerlukan Bank Garansi dengan menginisiasi pertemuan tiga pihak RA Satker, rekanan dan perbankan. ARAM sanaan Anggaran Satker dalam kurun waktu 22 s.d. 24 November 2022 sesuai Surat 01/2022 tanggal 21 November 2022. intensif baik melalui layanan CSO, konsultasi pada Grup CSO, dan asistensi one on one ja Lingkup KPPN Mataram pada 25 Oktober 2022; er 2022; 2; 22; dan da media sosial dan Grup CSO.

g. IKU Penyerahan Penyampaian berkas - hardcopy SPM oleh satker fisik/hardcopy SPM bulan sebelumnya telah dikirim Satker dan telah mengadministrasikan secara teratur. Terdapat Monitoring Data Penyampaian hardcopy SPM ke KPPN bulan Juli s.d November 2022. TANGGAPAN Penyampaian berkas fisik/hardcopy SPM secara tepat Selesai. Tidak ada permasalahan. STATUS PENYELESAIAN Penyelesaian SKPP pada - 3) Penyelesaian SKPP KPPN telah dilaksanakan dan ditatausahakan sesuai ketentuan yang diatur dalam PER-02/PB/2018

Agar dapat di pertahankan. SE-94/PB/2020 tentang Seksi PD Mekanisme Penyampaian waktu akan terus kami pertahankan. Hardcopy SPM/SP3B - BLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APD PL/SKP-L/C (Bertanda Tangan) pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Satker wajib menyampaikan hardcopy SPM/MPHL- BJS/SP2HL/SP4HL (asli bertandatangan dan stempel) beserta lampiran pendukungnya kepada KPPN secara rutin per- bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. PER-02/PB/2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan Database Gaji Terpusat.

c. Penatausahaan Rekening dan Penerimaan Negara 1) Penerbitan Surat Mekanisme penerbitan surat - Persetujuan/Penolakan persetujuan/penolakan Pembukaan Rekening pembukuan rekening sudah sesuai dengan ketentuan 2) Penerbitan Daftar - Daftar saldo rekening sesuai - Saldo Rekening dengan ketentuan, satuan kerja telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke KPPN - KPPN Mataram Setiap bulan telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening ke Kanwil DJPb Provinsi NTB sesuai dengan ketentuan TANGGAPAN Penerbitan Daftar Saldo Rekening sesuai dengan keten STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. PENYELESAIAN 3) Pengendalian Rekening KPPN telah melakukan - Satker rekonsiliasi rekening dengan satuan kerja dan dengan bank umum dalam wilayah kerjanya dan telah diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi( BAR) Rekonsiliasi rekening satuan kerja akan kami pertahank TANGGAPAN STATUS Selesai. Tidak ada permasalahan. - PENYELESAIAN KPPN telah melakukan 4) Tata kelola Konfirmasi penerbitan nota konfirmasi Penerimaan Negara penerimaan negara sesuai dengan ketentuan. Dan saat ini permintaan konfirmasi dillakukan melalui inovasi aplikasi SRIKOYO (Sistem Koreksi dan Konfirmasi Online). 5) Tata Kelola Retur Mekanisme penyelesaian Retur - SP2D SP2D telah dilakukan sesuai ketentuan

- PMK No 182/PMK.05/2017 Seksi Bank Agar terus dipertahankan tentang Pengelolaan Seksi Bank Rekening Milik Satuan Kerja PMK No 182/PMK.05/ 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja ntuan akan terus kami pertahankan. PMK No 182/PMK.05/ Seksi Bank Agar terus dipertahankan 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja kan dengan baik. - PER-5/PB/2018 tentang Seksi Bank Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara - PER-9/PB/2018 tentang Seksi Bank Tata Cara Penyelesaian Retur SP2D

6) Monitoring Kepatuhan KPPN Mataram telah - Bank/Pos Persepsi melakukan uji petik Monitoring kepatuhan Bank Persepsi dalam wilayah kerjanya, antara lain dengan : - BRI Cabang Mataram yang dilksanakan tgl. 28 September 2022 - Bank Syariah Indonesia Cabang Mataram yang dilaksanakan tgl 29 September 2022 - Bank Mandiri Cabang Gerung yang dilaksanakan tgl. 27 September 2022 - Bank Mandiri Cabang Narmada yang dilaksanakan tgl. 28 September 2022 - BPD NTB Syariah Cab. Gerung yang dilaksanakan tgl. 27 September 2022 - PT Pos Indonesia Cabang Mataram yang dilaksanakan tgl. 29 September 2022 TANGGAPAN Kepatuhan Bank Persepsi akan terus kami pertahankan Selesai. Tidak ada permasalahan. STATUS PENYELESAIAN Rekonsiliasi internal sudah - d. Verifikasi Akuntansi dilakukan setiap hari dan sudah 1) Rekonsiliasi Internal diadministrasikan dengan baik. Berita acara rekonsiliasi internal dicetak dari aplikasi SPAN dan ditandatangai oleh pelaksana dan kepala seksi vera, kepala seksi Bank, dan kepala Seksi PD KPPN Mataram.

Agar terus dipertahankan SE-84/PB/2017 Seksi Bank n. KPPN Mataram agar tetap melakukan PMK 104/PMK.05/2017 Seksi Vera rekonsiliasi internal dan melakukan tentang Pedoman pengadministrasian Berita Acara Rekkonsiliasi dalam dengan baik. Rangka Penyusunan LK BUN dan K/L

TANGGAPAN Rekonsiliasi internal dan pengadministrasian Berita Aca Selesai. Tidak ada permasalahan. STATUS PENYELESAIAN - Pelaksanaan Rekonsiliasi - 2) Rekonsiliasi Tingkat eksternal tingkat UAKPA UAKPA dengan KPPN diperpanjang sampai dengan tanggal 22 November 2022 - Sesuai dengan rekonsiliasi rekon SAKTI-SPAN, sampai dengan 15 November 2022 ditemukan TDK Rupiah sebanyak 8 transaksi dan TDK CoA sebanyak 16 transaksi dikarenakan terdapat perbedaan pencatatan tanggal posting revisi pagu antara OM SPAN dan SAKTI - Sampai dengan tanggal 17 November 2022, semua satker sudah berstatus Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk - Monitoring pelaksanaan rekon eksternal menggunakan aplikasi MONSAKTI TANGGAPAN Koordinasi dengan satuan kerja terkait rekonsiliasi terus Selesai. Tidak ada permasalahan. STATUS PENYELESAIAN KPPN Mataram telah - 3) Penyusunan Laporan menyusun LK UAKBUN-Daerah Keuangan UAKBUN- KPPN Mataram Triwulan III Daerah 2022 Ke Kanwil dengan ND No. ND-476/KPN.2301/2022 tgl 19 Oktober 2022 dan juga dikirimkan melalui email [email protected].

ara dengan baik akan terus kami pertahankan. Agar tetap melakukan koordinasi PMK 104/PMK.05/2017 Seksi Vera dengan satker terkait status tentang Pedoman rekonsiliasi dan selalu melakukan Rekkonsiliasi dalam update informasi baik dari kanwil Rangka Penyusunan LK maupun kantor pusat terlait hal status BUN dan K/L rekonsiliasi. Sampai dengan perpanjangan rekoniliasi s dilaksanakan dengan baik. PMK 221/PMK.05/2016 Seksi Vera - PER-56/PB/2016 tentang Analisis Laporan Keuangan

4) Penerbitan Daftar LPJ Berdasarkan data pada aplikasi Bendahara Satker SPRINT seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan telah menyampaikan LPJ bendahara bulan Juni-September secara tepat waktu. Penerimaan berkas softcopi LPJ Bendahara melalui Aplikasi Sprint telah dilakukan proses verifikasi dan telah lengkap seluruhnya. TANGGAPAN Koordinasi dengan satuan kerja terkait penyampaian LP Selesai. Tidak ada permasalahan. STATUS PENYELESAIAN Terdapat penyesuaian sisa - 5) Penerbitan Surat pagu sejak bulan Juli sampai Pemberitahuan Atas dengan November, dan semua Pelaksanaan Surat Penyesuaian Sisa Pagu Penyesuaian Sisa Pagu yang diajukan ke KPPN secara DIPA lengkap dan sesuai telah diterbitkan Surat Pemberitahuan atas Penyesuaian Sisa Pagu dengan nomor : S-870/KPN.2301/2022 tanggal 3 Agustus 2022 S-909/KPN.2301/2022 tanggal 16 Agustus 2022 S-989/KPN.2301/2022 tanggal 8 September 2022 S-1048/KPN.2301/2022 tanggal 26 September 2022 S-1057/KPN.2301/2022 tanggal 29 September 2022 S-1096/KPN.2301/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Atas penyesuaian sisa pagu juga sudah dilakukan proses penyesuaian kode Anggaran dari 7(Pengembalian Belanja) menjadi 2(Anggaran) sebagaimana Berita Acar Penyesuaian Sisa Pagu DIPA

Kepatuhan satker untuk 1) PMK Nomor 162 / Seksi Vera menyampaikan LPJ Bendahara PMK.05/ 2013 tentang kepada KPPN telah dilaksanakan Kedudukan dan Tanggung dengan baik disetiap bulannya. KPPN Jawab Bendahara pada agar terus menjalin koordinasi yang Satker Pengelola APBN, baik dengan satker agar periode- sebagaimana diubah periode selanjutnya dapat seperti ini. dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016; 2) PMK Nomor 182/PMK.05/2017; 3) PER-3/PB/2014 4) Verifikasi LPJ Bendahara. PJ terus dilaksanakan dengan baik. - Peraturan Dirjen Seksi Vera Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2014 Mekanisme Penyesuaian Sisa Pagu DIPA Atas Setoran Pengembalian Belanja Pada Pelaksanaan SPAN.